Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KEPUTUSAN PANITERA/SEKRETARIS MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO 
W1-A10/027/HK.05/I/2014 
T E N T A N G 
PENUNJUKAN PETUGAS PEMBUA...
KEPUTUSAN PANITERA/SEKRETARIS MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO 
W1-A10/028/HK.05/I/2014 
T E N T A N G 
PENUNJUKAN BENDAHARA BIAY...
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO 
W1-A10/ 026 /HK.05/I/2013 
T E N T A N G 
PENUNJUKAN PENGELOLA BIAYA PROSES 
PA...
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO 
W1-A10/ 025 /HK.05/I/2014 
T E N T A N G 
BESARAN BIAYA PROSES 
PADA MAHKAMAH S...
Lampiran Ketua Mahkamah Syar’iyah Jantho 
Nomor : W1-A10/ 025 /HK.05/I/2014 
Tanggal : 02 Januari 2014 
PENGGUNAAN BIAYA P...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

SK Biaya Proses

315 views

Published on

SK Biaya Proses Mahkamah Syar'iyah Jantho 2014

Published in: Law
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

SK Biaya Proses

  1. 1. KEPUTUSAN PANITERA/SEKRETARIS MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO W1-A10/027/HK.05/I/2014 T E N T A N G PENUNJUKAN PETUGAS PEMBUAT KOMITMEN BIAYA PROSES PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO PANITERA/SEKRETARIS MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan lancarnya penggunaan biaya proses penyelesaian perkara pada Mahkamah Syar’iyah Jantho perlu pengelolaan biaya proses yang dilakukan secara efektif, efisien dan transparan. b. bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dimaksud; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI. sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009; 2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 3. Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2008 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/VIII/2009 tentang Penetapan Perubahan Mahkamah Syar’iyah Nanggroe Aceh Darussalam menjadi Mahkamah Syar’iyah Aceh; 6. Qanun Pemerintah Aceh Nomor : 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam. Memperhatikan : Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung R.I dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. M E M U T U S K A N Menetapkan : Pertama : Menunjuk dan mengangkat Sdr. Nurhamida Ibrahim, S.Ag., Nip. 195405151982032001, Pangkat/Golongan Ruang Penata Tk. I (III/d), Jabatan Wakil Panitera Mahkamah Syar’iyah Jantho sebagai Petugas Pembuat Komitmen Biaya Proses pada Mahkamah Syar’iyah Jantho. Kedua : Selama yang bersangkutan memangku jabatan tersebut tidak merubah kedudukan dan penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Ketiga : Petugas Pembuat Komitmen biaya proses bertugas membantu Pengelola biaya proses untuk melaksanakan tugas sebagai berikut : a. Merencanakan penerimaan dan pengeluaran biaya proses. b. Melakukan penerimaan dan pembayaran biaya proses. c. Menyelenggarakan pembukuan biaya proses. d. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan biaya proses. Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Kota Jantho Pada Tanggal : 02 Januari 2014 M 30 Shafar 1435 H PANITERA/SEKRETARIS MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO DTO KHUDAINI, SH. NIP. 19611206 199403 1 001 Tembusan : - Ketua Mahkamah Syar’iyah Jantho (sebagai laporan).
  2. 2. KEPUTUSAN PANITERA/SEKRETARIS MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO W1-A10/028/HK.05/I/2014 T E N T A N G PENUNJUKAN BENDAHARA BIAYA PROSES PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO PANITERA/SEKRETARIS MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan lancarnya penggunaan biaya proses penyelesaian perkara pada Mahkamah Syar’iyah Jantho perlu pengelolaan biaya proses yang dilakukan secara efektif, efisien dan transparan. b. bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dimaksud; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI. sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009; 2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 3. Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2008 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/VIII/2009 tentang Penetapan Perubahan Mahkamah Syar’iyah Nanggroe Aceh Darussalam menjadi Mahkamah Syar’iyah Aceh; 6. Qanun Pemerintah Aceh Nomor : 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam. Memperhatikan : Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung R.I dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. M E M U T U S K A N Menetapkan : Pertama : Menunjuk dan mengangkat Sdr. Syukriati, SH., Nip. 197008161992032003, Pangkat/ Golongan Ruang Penata Muda Tk. I (III/b), Jabatan Staf Panitera Muda Hukum Mahkamah Syar’iyah Jantho sebagai Bendahara Biaya Proses pada Mahkamah Syar’iyah Jantho. Kedua : Selama yang bersangkutan memangku jabatan tersebut tidak merubah kedudukan dan penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Ketiga : Bendahara biaya proses bertugas membantu Pengelola biaya proses untuk melaksanakan tugas sebagai berikut : a. Menerima, menyimpan dan mengeluarkan biaya proses. b. Membukukan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran biaya proses. c. Menerima dan menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Bendahara penerima Penerimaan Negara Bukan Pajak. Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Kota Jantho Pada Tanggal : 02 Januari 2014 M 30 Shafar 1435 H PANITERA/SEKRETARIS MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO DTO KHUDAINI, SH. NIP. 19611206 199403 1 001 Tembusan : - Ketua Mahkamah Syar’iyah Jantho (sebagai laporan).
  3. 3. KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO W1-A10/ 026 /HK.05/I/2013 T E N T A N G PENUNJUKAN PENGELOLA BIAYA PROSES PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO KETUA MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan lancarnya Penggunaan biaya proses penyelesaian perkara pada Mahkamah Syar’iyah Jantho perlu ditunjuk Petugas Pengelolaan Biaya Proses yang dilakukan secara efektif, efisien dan transparan. b. bahwa Panitera/Sekretaris Mahkamah Syar’iyah Jantho dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pengelola Biaya Proses pada Mahkamah Syar’iyah Jantho. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009; 2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 3. Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2008 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/VIII/2009 tentang Penetapan Perubahan Mahkamah Syar’iyah Nanggroe Aceh Darussalam menjadi Mahkamah Syar’iyah Aceh; 6. Qanun Pemerintah Aceh Nomor : 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam. Memperhatikan : Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor : 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung R.I dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. M E M U T U S K A N Menetapkan : Pertama : Menunjuk Panitera/Sekretaris Mahkamah Syar’iyah Jantho sebagai Pengelola Biaya Proses pada Mahkamah Syar’iyah Jantho. Kedua : Pengelola Biaya Proses pada Mahkamah Syar’iyah Jantho bertugas : 1. Menunjuk dan mengangkat Petugas Pembuat Komitmen dan Bendahara Biaya Proses. 2. Merencanakan penerimaan dan pengeluaran biaya proses. 3. Melakukan penerimaan dan pembayaran biaya proses. 4. Menyelenggarakan pembukuan biaya proses. 5. Menyusun laporan pertanggung jawaban pengelolaan biaya proses. Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Kota Jantho Pada Tanggal : 02 Januari 2014 M 30 Shafar 1435 H KETUA MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO DTO Drs. H. Abd. Hafiz NIP. 19580712 199103 1 001 Tembusan : - Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh di Banda Aceh.
  4. 4. KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO W1-A10/ 025 /HK.05/I/2014 T E N T A N G BESARAN BIAYA PROSES PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO KETUA MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO Menimbang : bahwa untuk tertib dan lancarnya penggunaan biaya proses penyelesaian perkara pada Mahkamah Syar’iyah Jantho perlu ditentukan besaran biaya proses. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009; 2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 3. Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2008 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/VIII/2009 tentang Penetapan Perubahan Mahkamah Syar’iyah Nanggroe Aceh Darussalam menjadi Mahkamah Syar’iyah Aceh; 6. Qanun Pemerintah Aceh Nomor : 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam. Memperhatikan : Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor : 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung R.I dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. M E M U T U S K A N Menetapkan : Pertama : Besaran biaya proses pada Mahkamah Syar’iyah Jantho sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kedua : Penggunaan biaya proses pada Mahkamah Syar’iyah Jantho digunakan untuk hal-hal sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini. Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Kota Jantho Pada Tanggal : 02 Januari 2014 M 30 Shafar 1435 H KETUA MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO DTO Drs. H. Abd. Hafiz NIP. 19580712 199103 1 001 Tembusan : - Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh di Banda Aceh.
  5. 5. Lampiran Ketua Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor : W1-A10/ 025 /HK.05/I/2014 Tanggal : 02 Januari 2014 PENGGUNAAN BIAYA PROSES PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO No. Penggunaan Biaya Proses Keterangan 1. 2. 3. 4. Pengadaan ATK perkara, pengadaan Box berkas dan kebutuhan foto copy blangko-blangko berkas perkara. Pemberkasan berkas perkara. Pengiriman Salinan Putusan/Penetapan Ikrar Talak ke Kantor Urusan Agama. Isentif Pengelola dan Petugas pengelola biaya proses. KETUA MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO DTO Drs. H. Abd. Hafiz NIP. 19580712 199103 1 001

×