SlideShare a Scribd company logo
1 of 1
Download to read offline
KEPUTUSAN PANITERA/SEKRETARIS MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
NOMOR : W1-A10/055/KU.04.2/I/2013
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARAWAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
TAHUN ANGGARAN 2013
PANITERA/SEKRETARIS MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI. No.53 Tahun 2008 tentang
Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung RI. dan
Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
b. Bahwa untuk menindaklanjuti maksud Peraturan tersebut dan demi ketertiban Administrasi
Perkara serta tersalurnya Penerimaan Negara Bukan Pajak menurut prosedur yang berlaku,
maka perlu ditunjuk Petugas sebagai Bendaharawan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada
Mahkamah Syar’iyah Jantho;
c. Bahwa Pegawai/Pejabat yang namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan
mampu untuk ditunjuk sebagai Bendaharawan Penerimaan Negara Bukan Pajak dimaksud;
Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Undang-undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI ;
6. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor : 4
Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
7. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang
Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
8. Keputusan Presiden Nomor : 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar’iyah Provinsi dan
Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
9. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada
dibawahnya
10. Qanun Pemerintah Aceh Nomor : 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam.
M E M U T U S K A N
Menetapkan
Pertama : Menunjuk dan menugaskan Sdr. Arniati, SH. NIP.19650806 198703 2 002 Pangkat/Golongan
Ruang Penata (III/c) sebagai Bendaharawan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Mahkamah
Syar’iyah Jantho;
Kedua : Selama yang bersangkutan memangku tugas tersebut tidak merubah kedudukan dan penghasilan
sebagai Pegawai Negeri Sipil;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan
perbaikan sebagaimana mestinya;
Ditetapkan di : Kota Jantho
Pada Tanggal : 09 Januari 2012 M
15 Shafar 1433 H
Panitera/Sekretaris / Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran
Mahkamah Syar’iyah Jantho,
KHUDAINI,SH
NIP. 19611206 199403 1 001
Tembusan :
- Ketua Mahkamah Syar’iyah Jantho (sebagai laporan).

More Related Content

What's hot

Sk pembuat daftar gaji 2013
Sk pembuat daftar gaji 2013Sk pembuat daftar gaji 2013
Sk pembuat daftar gaji 2013moliiceman
 
Sk mediator 2013
Sk mediator 2013Sk mediator 2013
Sk mediator 2013moliiceman
 
Departemen keuangan republik_indonesia_npwp_
Departemen keuangan republik_indonesia_npwp_Departemen keuangan republik_indonesia_npwp_
Departemen keuangan republik_indonesia_npwp_Fitri Amalia
 
Perda Kabupaten nunukan tentang retribusi perpanjangan izin tenaga kerja asing
Perda Kabupaten nunukan tentang retribusi perpanjangan izin tenaga kerja asingPerda Kabupaten nunukan tentang retribusi perpanjangan izin tenaga kerja asing
Perda Kabupaten nunukan tentang retribusi perpanjangan izin tenaga kerja asingArifuddin Ali
 
Pemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 Raperda
Pemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 RaperdaPemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 Raperda
Pemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 RaperdaAde Suerani
 
Salinan PP Nomor 4 Tahun 2021
Salinan PP Nomor 4 Tahun 2021Salinan PP Nomor 4 Tahun 2021
Salinan PP Nomor 4 Tahun 2021CIkumparan
 
Pengelolaan keuangan nkri
Pengelolaan keuangan nkriPengelolaan keuangan nkri
Pengelolaan keuangan nkriabd_
 
Peran bpk
Peran bpkPeran bpk
Peran bpkabd_
 
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima Raperda
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima RaperdaPemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima Raperda
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima RaperdaAde Suerani
 
Sk nomor 71 hk (2012)team biaya proses penyelesaian perkara
Sk nomor 71 hk (2012)team biaya proses penyelesaian perkaraSk nomor 71 hk (2012)team biaya proses penyelesaian perkara
Sk nomor 71 hk (2012)team biaya proses penyelesaian perkaraNurman syah
 
PU F. Bangun Sultra atas Raperda retribusi Jasa Usaha, Jasa Umum, RTRW, dan P...
PU F. Bangun Sultra atas Raperda retribusi Jasa Usaha, Jasa Umum, RTRW, dan P...PU F. Bangun Sultra atas Raperda retribusi Jasa Usaha, Jasa Umum, RTRW, dan P...
PU F. Bangun Sultra atas Raperda retribusi Jasa Usaha, Jasa Umum, RTRW, dan P...Ade Suerani
 
Laporan Pansus Perda Pinjaman
Laporan Pansus Perda Pinjaman Laporan Pansus Perda Pinjaman
Laporan Pansus Perda Pinjaman Ade Suerani
 
Laporan Pansus 5 Raperda
Laporan Pansus 5 RaperdaLaporan Pansus 5 Raperda
Laporan Pansus 5 RaperdaAde Suerani
 
Pandangan umum fraksi golkar terhadap lima raperda
Pandangan umum fraksi golkar terhadap lima raperdaPandangan umum fraksi golkar terhadap lima raperda
Pandangan umum fraksi golkar terhadap lima raperdaHaris Sahido
 

What's hot (20)

Sk pembuat daftar gaji 2013
Sk pembuat daftar gaji 2013Sk pembuat daftar gaji 2013
Sk pembuat daftar gaji 2013
 
Sk mediator 2013
Sk mediator 2013Sk mediator 2013
Sk mediator 2013
 
Departemen keuangan republik_indonesia_npwp_
Departemen keuangan republik_indonesia_npwp_Departemen keuangan republik_indonesia_npwp_
Departemen keuangan republik_indonesia_npwp_
 
Izin WPPE Tedi
Izin WPPE Tedi Izin WPPE Tedi
Izin WPPE Tedi
 
Perda Kabupaten nunukan tentang retribusi perpanjangan izin tenaga kerja asing
Perda Kabupaten nunukan tentang retribusi perpanjangan izin tenaga kerja asingPerda Kabupaten nunukan tentang retribusi perpanjangan izin tenaga kerja asing
Perda Kabupaten nunukan tentang retribusi perpanjangan izin tenaga kerja asing
 
Hukum Keuangan Negara - 2
Hukum Keuangan Negara - 2Hukum Keuangan Negara - 2
Hukum Keuangan Negara - 2
 
Pemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 Raperda
Pemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 RaperdaPemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 Raperda
Pemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 Raperda
 
Uu 09 2000
Uu 09 2000Uu 09 2000
Uu 09 2000
 
Salinan PP Nomor 4 Tahun 2021
Salinan PP Nomor 4 Tahun 2021Salinan PP Nomor 4 Tahun 2021
Salinan PP Nomor 4 Tahun 2021
 
Pengelolaan keuangan nkri
Pengelolaan keuangan nkriPengelolaan keuangan nkri
Pengelolaan keuangan nkri
 
Peran bpk
Peran bpkPeran bpk
Peran bpk
 
KUP Banding
KUP BandingKUP Banding
KUP Banding
 
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima Raperda
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima RaperdaPemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima Raperda
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima Raperda
 
Sk nomor 71 hk (2012)team biaya proses penyelesaian perkara
Sk nomor 71 hk (2012)team biaya proses penyelesaian perkaraSk nomor 71 hk (2012)team biaya proses penyelesaian perkara
Sk nomor 71 hk (2012)team biaya proses penyelesaian perkara
 
PU F. Bangun Sultra atas Raperda retribusi Jasa Usaha, Jasa Umum, RTRW, dan P...
PU F. Bangun Sultra atas Raperda retribusi Jasa Usaha, Jasa Umum, RTRW, dan P...PU F. Bangun Sultra atas Raperda retribusi Jasa Usaha, Jasa Umum, RTRW, dan P...
PU F. Bangun Sultra atas Raperda retribusi Jasa Usaha, Jasa Umum, RTRW, dan P...
 
Laporan Pansus Perda Pinjaman
Laporan Pansus Perda Pinjaman Laporan Pansus Perda Pinjaman
Laporan Pansus Perda Pinjaman
 
Cp
CpCp
Cp
 
Sop pemeliharaan inventaris
Sop pemeliharaan inventarisSop pemeliharaan inventaris
Sop pemeliharaan inventaris
 
Laporan Pansus 5 Raperda
Laporan Pansus 5 RaperdaLaporan Pansus 5 Raperda
Laporan Pansus 5 Raperda
 
Pandangan umum fraksi golkar terhadap lima raperda
Pandangan umum fraksi golkar terhadap lima raperdaPandangan umum fraksi golkar terhadap lima raperda
Pandangan umum fraksi golkar terhadap lima raperda
 

Viewers also liked

Contoh sk bendahara sekolah(1)
Contoh sk bendahara sekolah(1)Contoh sk bendahara sekolah(1)
Contoh sk bendahara sekolah(1)syaihur rozi
 
Contoh sk tim bos sekolah 2014
Contoh sk tim bos sekolah 2014Contoh sk tim bos sekolah 2014
Contoh sk tim bos sekolah 2014mohammad rifai
 
Sk bendahara
Sk bendaharaSk bendahara
Sk bendaharalzquen
 
1 sk-pembagian-tugas-12-13-i
1 sk-pembagian-tugas-12-13-i1 sk-pembagian-tugas-12-13-i
1 sk-pembagian-tugas-12-13-iendruw Jelek
 
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisSk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisChristine Roberts
 

Viewers also liked (8)

Contoh sk bendahara sekolah(1)
Contoh sk bendahara sekolah(1)Contoh sk bendahara sekolah(1)
Contoh sk bendahara sekolah(1)
 
Contoh sk tim bos sekolah 2014
Contoh sk tim bos sekolah 2014Contoh sk tim bos sekolah 2014
Contoh sk tim bos sekolah 2014
 
Sk bendahara
Sk bendaharaSk bendahara
Sk bendahara
 
Sk bendahara
Sk bendaharaSk bendahara
Sk bendahara
 
1 sk-pembagian-tugas-12-13-i
1 sk-pembagian-tugas-12-13-i1 sk-pembagian-tugas-12-13-i
1 sk-pembagian-tugas-12-13-i
 
Sk bendahara
Sk bendaharaSk bendahara
Sk bendahara
 
Keputusan kepala sekolah tk
Keputusan kepala sekolah tkKeputusan kepala sekolah tk
Keputusan kepala sekolah tk
 
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisSk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
 

Similar to Bendaharawan PNBP

SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013moliiceman
 
SK Biaya Proses
SK Biaya ProsesSK Biaya Proses
SK Biaya Prosesmoliiceman
 
Sk nomor 56 kp (2012)penunjukan pansek sebagai pejabat penanggung jawab dafta...
Sk nomor 56 kp (2012)penunjukan pansek sebagai pejabat penanggung jawab dafta...Sk nomor 56 kp (2012)penunjukan pansek sebagai pejabat penanggung jawab dafta...
Sk nomor 56 kp (2012)penunjukan pansek sebagai pejabat penanggung jawab dafta...Nurman syah
 
Instruksi Disiplin PNS 2013
Instruksi Disiplin PNS 2013Instruksi Disiplin PNS 2013
Instruksi Disiplin PNS 2013moliiceman
 
Penetapan panjar biaya perkara
Penetapan panjar biaya perkaraPenetapan panjar biaya perkara
Penetapan panjar biaya perkaraEka Ramadhani
 
SK Panjar Biaya Perkara
SK Panjar Biaya PerkaraSK Panjar Biaya Perkara
SK Panjar Biaya Perkaramoliiceman
 
Radius Penetapan Bersama MS Jantho dan PN Jantho
Radius Penetapan Bersama MS Jantho dan PN JanthoRadius Penetapan Bersama MS Jantho dan PN Jantho
Radius Penetapan Bersama MS Jantho dan PN Janthomoliiceman
 
Pengadilan Tata Usaha Negara: Pelaksanaan Putusan yang Telah Memperoleh Kekua...
Pengadilan Tata Usaha Negara: Pelaksanaan Putusan yang Telah Memperoleh Kekua...Pengadilan Tata Usaha Negara: Pelaksanaan Putusan yang Telah Memperoleh Kekua...
Pengadilan Tata Usaha Negara: Pelaksanaan Putusan yang Telah Memperoleh Kekua...AndamAnnisa
 
2015 Sk kepengurusan ikahi
2015 Sk kepengurusan ikahi2015 Sk kepengurusan ikahi
2015 Sk kepengurusan ikahiPA_Klaten
 
Formasi Notaris 2018.pdf
Formasi Notaris 2018.pdfFormasi Notaris 2018.pdf
Formasi Notaris 2018.pdfYasaGPhotoWorks
 
2015 Sk pengurusan ptwp
2015 Sk pengurusan ptwp2015 Sk pengurusan ptwp
2015 Sk pengurusan ptwpPA_Klaten
 
SK Hakim Pengawas Mahkamah Syar'iyah Jantho 2013
SK Hakim Pengawas Mahkamah Syar'iyah Jantho 2013SK Hakim Pengawas Mahkamah Syar'iyah Jantho 2013
SK Hakim Pengawas Mahkamah Syar'iyah Jantho 2013moliiceman
 
Sk nomor 75 hm (2012)penunjukan petugas humas
Sk nomor 75 hm (2012)penunjukan petugas humasSk nomor 75 hm (2012)penunjukan petugas humas
Sk nomor 75 hm (2012)penunjukan petugas humasNurman syah
 
Pmk 98 tahun 2005 (perubahan pmk 485)
Pmk 98 tahun 2005 (perubahan pmk 485)Pmk 98 tahun 2005 (perubahan pmk 485)
Pmk 98 tahun 2005 (perubahan pmk 485)middlemanmiddle
 
2015 Sk petugas absensi
2015 Sk petugas absensi2015 Sk petugas absensi
2015 Sk petugas absensiPA_Klaten
 
Uu tahun 2011 no. 5 tentang akuntan publik
Uu tahun 2011 no. 5 tentang akuntan publikUu tahun 2011 no. 5 tentang akuntan publik
Uu tahun 2011 no. 5 tentang akuntan publikLegal Akses
 
Presentasi sidang Proposal Skripsi .pptx
Presentasi sidang Proposal Skripsi .pptxPresentasi sidang Proposal Skripsi .pptx
Presentasi sidang Proposal Skripsi .pptxIstiKhomah14
 

Similar to Bendaharawan PNBP (20)

SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
 
SK Biaya Proses
SK Biaya ProsesSK Biaya Proses
SK Biaya Proses
 
Sk nomor 56 kp (2012)penunjukan pansek sebagai pejabat penanggung jawab dafta...
Sk nomor 56 kp (2012)penunjukan pansek sebagai pejabat penanggung jawab dafta...Sk nomor 56 kp (2012)penunjukan pansek sebagai pejabat penanggung jawab dafta...
Sk nomor 56 kp (2012)penunjukan pansek sebagai pejabat penanggung jawab dafta...
 
Instruksi Disiplin PNS 2013
Instruksi Disiplin PNS 2013Instruksi Disiplin PNS 2013
Instruksi Disiplin PNS 2013
 
Penetapan panjar biaya perkara
Penetapan panjar biaya perkaraPenetapan panjar biaya perkara
Penetapan panjar biaya perkara
 
SK Panjar Biaya Perkara
SK Panjar Biaya PerkaraSK Panjar Biaya Perkara
SK Panjar Biaya Perkara
 
Radius Penetapan Bersama MS Jantho dan PN Jantho
Radius Penetapan Bersama MS Jantho dan PN JanthoRadius Penetapan Bersama MS Jantho dan PN Jantho
Radius Penetapan Bersama MS Jantho dan PN Jantho
 
Pengadilan Tata Usaha Negara: Pelaksanaan Putusan yang Telah Memperoleh Kekua...
Pengadilan Tata Usaha Negara: Pelaksanaan Putusan yang Telah Memperoleh Kekua...Pengadilan Tata Usaha Negara: Pelaksanaan Putusan yang Telah Memperoleh Kekua...
Pengadilan Tata Usaha Negara: Pelaksanaan Putusan yang Telah Memperoleh Kekua...
 
2015 Sk kepengurusan ikahi
2015 Sk kepengurusan ikahi2015 Sk kepengurusan ikahi
2015 Sk kepengurusan ikahi
 
Formasi Notaris 2018.pdf
Formasi Notaris 2018.pdfFormasi Notaris 2018.pdf
Formasi Notaris 2018.pdf
 
2015 Sk pengurusan ptwp
2015 Sk pengurusan ptwp2015 Sk pengurusan ptwp
2015 Sk pengurusan ptwp
 
SK Hakim Pengawas Mahkamah Syar'iyah Jantho 2013
SK Hakim Pengawas Mahkamah Syar'iyah Jantho 2013SK Hakim Pengawas Mahkamah Syar'iyah Jantho 2013
SK Hakim Pengawas Mahkamah Syar'iyah Jantho 2013
 
Pengadilan Pajak.pptx
Pengadilan Pajak.pptxPengadilan Pajak.pptx
Pengadilan Pajak.pptx
 
Sk nomor 75 hm (2012)penunjukan petugas humas
Sk nomor 75 hm (2012)penunjukan petugas humasSk nomor 75 hm (2012)penunjukan petugas humas
Sk nomor 75 hm (2012)penunjukan petugas humas
 
Pmk 98 tahun 2005 (perubahan pmk 485)
Pmk 98 tahun 2005 (perubahan pmk 485)Pmk 98 tahun 2005 (perubahan pmk 485)
Pmk 98 tahun 2005 (perubahan pmk 485)
 
2015 Sk petugas absensi
2015 Sk petugas absensi2015 Sk petugas absensi
2015 Sk petugas absensi
 
Uu no 4 thn 2004
Uu no 4 thn 2004Uu no 4 thn 2004
Uu no 4 thn 2004
 
Uu tahun 2011 no. 5 tentang akuntan publik
Uu tahun 2011 no. 5 tentang akuntan publikUu tahun 2011 no. 5 tentang akuntan publik
Uu tahun 2011 no. 5 tentang akuntan publik
 
Uu 2011 5
Uu 2011 5Uu 2011 5
Uu 2011 5
 
Presentasi sidang Proposal Skripsi .pptx
Presentasi sidang Proposal Skripsi .pptxPresentasi sidang Proposal Skripsi .pptx
Presentasi sidang Proposal Skripsi .pptx
 

Bendaharawan PNBP

  • 1. KEPUTUSAN PANITERA/SEKRETARIS MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO NOMOR : W1-A10/055/KU.04.2/I/2013 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARAWAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO TAHUN ANGGARAN 2013 PANITERA/SEKRETARIS MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI. No.53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung RI. dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya; b. Bahwa untuk menindaklanjuti maksud Peraturan tersebut dan demi ketertiban Administrasi Perkara serta tersalurnya Penerimaan Negara Bukan Pajak menurut prosedur yang berlaku, maka perlu ditunjuk Petugas sebagai Bendaharawan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Mahkamah Syar’iyah Jantho; c. Bahwa Pegawai/Pejabat yang namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Bendaharawan Penerimaan Negara Bukan Pajak dimaksud; Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; 2. Undang-undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; 3. Undang-undang No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 5. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI ; 6. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; 7. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ; 8. Keputusan Presiden Nomor : 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar’iyah Provinsi dan Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; 9. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya 10. Qanun Pemerintah Aceh Nomor : 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam. M E M U T U S K A N Menetapkan Pertama : Menunjuk dan menugaskan Sdr. Arniati, SH. NIP.19650806 198703 2 002 Pangkat/Golongan Ruang Penata (III/c) sebagai Bendaharawan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Mahkamah Syar’iyah Jantho; Kedua : Selama yang bersangkutan memangku tugas tersebut tidak merubah kedudukan dan penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil; Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya; Ditetapkan di : Kota Jantho Pada Tanggal : 09 Januari 2012 M 15 Shafar 1433 H Panitera/Sekretaris / Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar’iyah Jantho, KHUDAINI,SH NIP. 19611206 199403 1 001 Tembusan : - Ketua Mahkamah Syar’iyah Jantho (sebagai laporan).