Dokumen tersebut membahas tentang pengendalian pencemaran udara dan program penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup (PROPER), termasuk sumber pencemaran udara, dasar hukum, kriteria kepatuhan dan penilaian PROPER, serta kriteria hijau dan di luar kepatuhan.
7. Konstitusi Hijau
UUD 45
Pasal
28H ayat
(1)
“Setiap orang berhak
hidup sejahtera lahir
batin, bertempat tinggal
dan mendapatkan
lingkungan hidup yang
baik dan sehat serta
berhak memperoleh
pelayanan kesehatan”.
Pasal 33
ayat (1)
“Perkonomian Nasional
diselenggarakan
berdasarkan atas
demokrasi ekonomi
dengan pinsip
kebersamaan, efisiensi-
berkeadilan,
berkelanjutan,
berwawasan
lingkungan,kemandirian,
serta dengan menjaga
keseimbangan kemajuan
dan kesatuan ekonomi
nasional”.
Pasal 33
ayat (3)
“Bumi dan air dan
kekayaan alam yang
terkandung didalamnya
dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk
sebesar-besar
kemakmuran rakyat”.
Pasal 33
ayat (4)
“Perkonomian nasional
diselenggarakan
berdasarkan atas
demokrasi ekonomi
dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi-
berkeadilan,
berkelanjutan,
berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta
dengan menjaga
keseimbangan
kemanjuan dan kesatuan
ekonomi nasional.”
8. UU No. 32/2009
Pasal 65
• Setiap orang berhak atas
lingkungan yang baik dan sehat
sebagai bagian dari hak asasi
• Pendidikan lingkungan hidup,
akses informasi, akses partiisipasi
dan keadilan dlm pemenuhan LH
yang baik dan sehat
• Mengajukan usul dan/atau
keberatan thdp rencana usaha
dan/atau kegiatan
• Berperan dalam PPLH
• Melakukan pengaduan
Pasal 70
• Masyarakat memiliki hak dan
kesempatan yang sama dan seluas-
luasnya untuk berperan aktif
dalam perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup
9. a. baku mutu air;
b. baku mutu air limbah;
c. baku mutu air laut;
d. baku mutu udara ambien;
e. baku mutu emisi;
f. baku mutu gangguan; dan
g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
Penentuan terjadinya
Pencemaran diukur
melalui Baku Mutu
Lingkungan Hidup
(Psl 20 Ayat 1)
UU PPLH NO. 32 TAHUN 2009 (Pencegahan)
Psl 20 ayat 3
Setiap orang diperbolehkan untuk membuang
limbah ke media lingkungan hidup dengan
persyaratan:
a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup;
dan
b. mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau
bupati /walikota sesuai dengan
kewenangannya.
BAKU MUTU
LINGKUNGAN HIDUP
11. Peraturan Perundangan
• UU No. 32/2009 ttg Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
• PP 41/99 ttg pengendalian Pencemaran Udara
• Kepdal 205/96 ttg Petunjuk Teknis
Pengendalian Pencemaran Udara dari Sumber
Tidak Bergerak
• Kepmen/Permen spesifik yang mengatur BME
lainnya
• Peraturan Menteri Negara LH No. 06 Tahun
2009 tentang Laboratorium Lingkungan
12. BME
• Kepmen LH No. 13/95 ttg BME Sumber Tidak Bergerak (STB)
• Permenlh No. 07/2007 : BME Ketel Uap
• Permen LH No. 12/2012 ttg Pedoman Penghitungan Beban
Emisi bagi Kegiatan Migas
• Permen LH No. 13/2009 ttg BME STB bagi Usaha dan/Kegiatan
Minyak dan Gas Bumi
• Permen LH No. 21/2008 tentang BME Sumber Tidak Bergerak
Bagi Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal
• Permen No. 04/2014 ttg BME bagi kegiatan pertambangan
14. Dasar hukum Efisiensi Energi
• UU No. 30/2007 tentang Energi
• PP 70/2009 tentang Konservasi Energi
– Ps. 12(3) Perusahaan pengguna energi yg mengkonsumsi
lebih dari atau sama dengan 6000 TOE/tahun wajib
melaksanakan konservasi energi melalui manajemen energi
– Wajib untuk :
• Menunjuk manajer energi
• Menyusun program konservasi energi
• Melaksanakan rekomendasi hasil audit energi
• Melaporkan pelaksanaan konservasi energi setiap tahun
kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai
kewenangan masing-masing
• Inpres 13/2011 tentang Penghematan Air dan Listrik
15. TOE (Ton oil equivalent ) Setara 1 (satu) ton
minyak sama dengan:
• 41,9 giga joule (GJ);
• 1,15 kilo liter minyak bumi (kl minyak bumi);
• 39,68 Million British Thermal Unit (MMBTU);
atau
• 11,63 mega watt hour (MWh).
16. • Permen ESDM No. 14/2012 tentang Manajemen Energi
– Pelaksanaan audit energi dilakukan oleh auditor
internal/eksternal yang memiliki sertifikat kompetensi
– Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
Auditor energi di Industri dan bangunan Gedung No.
614/2012 oleh Menakestrans
– Permen Menakertrans No. 321 dan 323/2011 ttg SKKNI
Manajer Energi
• Green Building
18. UU RI No.30 tahun 2007 tentang Energi
Kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas,
cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika
19. Kenapa perlu Saving Energy?
Hukum kekekalan energi
Energi dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain, namun
tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan oleh manusia
20. Sumber Energi Tak Terbarukan
SOSIALISASI ASTRA GREEN ENERGY 2017 PT TD AUTOMOTIVE COMPRESSOR INDONESIA
21. • Sumber Energi Tak Terbarukan : Habis jika digunakan terus menerus
• Sumber Energi Terbarukan : Dihasilkan dari sumber energi yang berkelan
Sumber Energi
(UU No. 30 tahun
2007)
SOSIALISASI ASTRA GREEN ENERGY 2017 PT TD AUTOMOTIVE COMPRESSOR INDONESIA
25. Pemantauan Kualitas Udara
Pemantauan
Kualitas Udara
Ambien
Emisi
Industri
Pemukiman
Roadside
Industri
(Cerobong)
Sumber
Bergerak
Sumber
Tdk Bergerak
Umum
Perseorangan
KIR
?
Pribadi
Off-road
Militer
Kepdal 205/96
SNI. No. 19-7119.6-
2005
SNI. No. 19-7119.9-2005
26. Parameter Pemantauan
Emisi Udara
Titik Penaatan
(cerobong emisi)
Pemenuhan
BMEU
Pelaporan Manual/CEM
Persyaratan Teknis
Cerobong
Pengendalian
Pencemaran
Udara
PP No.41 / 1999
Pedoman Teknis
Pengendalian
Pencemaran
Udara
Kepdal No. 205/1996
KepMen No.13 thn 1995
Permen No. 7 thn 2007
Permen No. 21 thn 2008
Permen No. 13 thn 2009
SUMBER
EMISI
TIDAK
BERGERAK
27. Kewajiban Penanggungjawab
Usaha/kegiatan industri
a. Menyediakan sarana dan prasarana pengendalian
pencemaran udara meliputi : cerobong emisi yang
dilengkapi dengan lubang sampling, tangga, lantai
kerja, dan aliran listrik serta alat pengendali
pencemaran udara sesuai KepKa Bapedal No:
205/1996;
b. memasang alat pemantau emisi secara terus menerus
(CEM) pada cerobong;
c. memantau sarana dan prasarana huruf a dan b;
d. melaporkan hasil pemantauan kepada Bupati/Walikota
dengan tembusan Gubernur dan Menteri sekali dalam
3 bulan untuk peralatan otomatis dan 6 bulan sekali
untuk pemantauan manual
32. KETAATANTERHADAP PEMENUHAN
BAKU MUTU
KETAATANTERHADAP SUMBER EMISI
KETAATANTERHADAP PARAMETER
KETAATANTERHADAP JUMLAH DATA
TIAP PARAMETERYANG DILAPORKAN
KETAATANTERHADAP KETENTUAN
TEKNIS
2
4
1
3
5
KRITERIA PENILAIAN PENGENDALIAN
PENCEMARAN UDARA
33. KRITERIA KETAATAN TERHADAP
SUMBER EMISI
Memantau <100% seluruh
cerobong emisi
---
Memantau 100% seluruh cerobong
emisi
BIRU MERAH HITAM
Catatan
Industri Manufaktur Prasarana Jasa (MPJ) dan Agro Industri:
1. Sumber emisi dari proses non pembakaran dari unit produksi, pemantauan udara emisi dapat dilakukan secara bergantian
2. Cerobong dari sumber emisi dari kegiatan proses wajib dipantau
Agroindustri
1. Pengering (dryer) di industri agro wajib dipantau
2. Tungku bakar industri sawit wajib pantau serta memenuhi BMUE Lampiran VB Kepmen LH Nomor 13 Tahun 1995
Sumber emisi tidak wajib pantau
1. Cerobong yang mengalirkan udara masuk, udara keluar dan kegiatan yang mengeluarkan uap air
2. Genset yang berkapasitas kurang dari <100 HP (76,5 KVA), beroperasi <1000 jam/tahun, yang digunakan untuk kegiatan
darurat yang beroperasi kurang 200 jam/tahun dan yang digunakan untuk penggerak derek dan peralatan las
3. Cerobong gas buang pada laboratorium
Untuk pengelola kawasan industri, wajib melakukan pemantauan udara ambien sesuai dokumen lingkungan/izin lingkungan
34. Kewajiban pengukuran emisi
(permen LH. No. 21/2008 dan Permen LH No. 13/2009)
• Kapasitas > 25 MW beroperasi terus
menerus : CEMS
• Kapasitas > 3 MW : 1x/6 bulan
• Kapasitas ≤ 570 KW : 1 x /3 tahun
• Kapasitas < 570 KW < X ≤ 3MW :
1x/thn
• Kapasitas < 100 Hp (76,5 KVA) tidak
diukur
35. KRITERIA KETAATAN TERHADAP
PARAMETER
Memantau <100% parameter
sesuai peraturan
---
Memantau 100% parameter
sesuai peraturan
BIRU MERAH HITAM
CATATAN
1. Industri yang tidak mempunyai BMUE spesifik, mengacu pada baku mutu AMDAL atau UKL-UPL
2. Bagi industri yang tidak mencantumkan BMUE dalam AMDAL atau UKL-UPL menggunakan baku mutu lampiran VB, Kepmen
LH Nomor 13 Tahun 1995
3. Untuk Genset mengacu lampiran I huruf a Permen LH Nomor 13 Tahun 2009
4. Bagi emisi dari kegiatan proses pembakaran ≤ 25 MW atau satuan lain yang setara, wajib mengukur parameter kur parameter
sulfur dioksida dan total partikulat jika kandungan sulfur dalam bahan bakar ≤ 0,5% berat.
Khusus Untuk Industri Agro
1. Sumber emisi pengering (dryer) dan kamar asap pada industri karet, untuk yang pembakaran langsung parameter yang diukur
SO2, NO2, Partikulat, NH3, sedangkan yang pembakaran tidak langsung parameter yang diukur hanya partikulat dan NH3
dengan baku mutu emisi mengacu pada Lampiran V huruf B Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995
2. Sumber emisi pengering (dryer) pada industri selain industri karet, untuk yang pembakaran langsung parameter yang diukur:
SO2, NO2, dan Partikulat, sedangkan yang pembakaran tidak langsung parameter yang diukur hanya partikulat dengan baku
mutu emisi mengacu pada Lampiran V huruf B Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995. 3. Kamar asap
pada pengolahan ikan, parameter yang diukur SO2, NO2, dan Partikulat dengan BME mengacu pada Lampiran VB Keputusan
Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995.
36. KRITERIA KETAATAN TERHADAP JUMLAH
DATA PERPARAMETER YANG DILAPORKAN
1. Melaporkan Secara Periodik
a. Melaporkan data
pemantauan CEMS,
setiap 3 bulan tersedia
data <75% dari seluruh
data pemantauan
dengan pengukuran
harian minimal 18 jam
b. Tidak melaporkan data
pemantauan manual
sesuai dengan
peraturan yang berlaku
2. Tidak melaporkan
perhitungan beban
pencemaran untuk yang
diwajibkan dalam peraturan
Melaporkan data palsu
dan menyebabkan
pencemaran lingkungan
1. Melaporkan Secara Periodik
a. Melaporkan data
pemantauan CEMS, setiap
3 bulan tersedia data
≥75% dari seluruh data
pemantauan dengan
pengukuran harian
minimal 18 jam
b. Melaporkan data
pemantauan manual
sesuai dengan peraturan
yang berlaku
2. Melaporkan perhitungan
beban pencemaran untuk yang
diwajibkan dalam peraturan
BIRU MERAH HITAM
37. KRITERIA KETAATAN TERHADAP
PEMENUHAN BAKU MUTU
1. Pemenuhan Baku Mutu
Konsentrasi
a. Data hasil pemantauan
CEMS memenuhi <95%
ketaatan dari data rata-
rata harian yang
dilaporkan dalam kurun
waktu 3 bulan waktu
operasi
b. Pemantauan manual
memenuhi baku mutu
≤100% tiap sumber
emisi
2. Tidak memenuhi beban
pencemaran dalam
peraturan.
---
1. Pemenuhan Baku Mutu
Konsentrasi
a. Data hasil pemantauan
CEMS memenuhi ≥ 95%
ketaatan dari data rata-
rata harian yang
dilaporkan dalam kurun
waktu 3 bulan waktu
operasi
b. Pemantauan manual
memenuhi baku mutu
100% tiap sumber emisi
2. Memenuhi beban pencemaran
dalam peraturan.
BIRU MERAH HITAM
38. KRITERIA KETAATAN TERHADAP
KETENTUAN TEKNIS
1. Tidak menaati persyaratan
teknis cerobong
2. Tidak memasang CEMS bagi
industri yang wajib
memasang CEMS
Membuang emisi gas
buang tidak melalui
cerobong dan
menyebabkan terjadinya
pencemaran lingkungan
1. Menaati semua persyaratan
teknis cerobong
2. Bagi Industri Yang Wajib
Memasang CEMS, peralatan
CEMS beroperasi normal
3. Semua sumber emisi non
fugitive emisi harus dibuang
melalui cerobong
4. Menggunakan jasa laboratorium
yang terakreditasi atau yang
ditunjuk oleh gubernur.
5. Memenuhi sanksi administrasi
sampai batas waktu yang
ditentukan
6. Jika CEMS rusak wajib
melaksanakan pemantauan
manual kualitas emisi setiap 3
bulan sekali selama 1 tahun
periode penilaian
BIRU MERAH HITAM
CATATAN
1. Industri yang wajib memasang CEMS yaitu unit
regenerator katalis, unit pentawaran sulfur, proses
pembakaran dengan kapasitas >25 NW dan apabila
kadungan sulfur > 2%, peleburan baja, pulp dan kertas,
pupuk, semen dan karbon hitam
2. Sumber emisi yang mengukur lubang parameter partikulat
wajib memenuhi kaidah 2D dan 8D
3. Cerobong unit genset dengan diameter cerobong < 10 cm
tidak diwajibkan memiliki lubang sampling
CATATAN
40. 2d
8d
Diameter cerobong : 30 cm Jarak lubang sampling ke elbow
bawah : 240 cm Jarak lubang sampling ke puncak : 95 cm
POSISI LUBANG SAMPLING & LANTAI KERJA
Sebelum PERBAIKAN
Setelah PERBAIKAN
42. Terima kasih
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Jl. D.I. Panjaitan Kab. 24 Kebon Nanas Jakarta Timur 13410
Gedung B lantai 5, Telp. 021-8520886, Fax. 021-8520886
http://www.menlh.go.id/