SlideShare a Scribd company logo
1 of 42
Download to read offline
PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA dan
PROPER
Outline Presentasi
• Sumber Pencemaran
• Dasar Hukum
• PROPER
• Kriteria Ketaatan
• Kriteria Penilaian
• Penapisan calon kandidat hijau
• Kriteria Beyond Compliance
Sumber Pencemaran Udara
DASAR HUKUM
Konstitusi Hijau
UUD 45
Pasal
28H ayat
(1)
“Setiap orang berhak
hidup sejahtera lahir
batin, bertempat tinggal
dan mendapatkan
lingkungan hidup yang
baik dan sehat serta
berhak memperoleh
pelayanan kesehatan”.
Pasal 33
ayat (1)
“Perkonomian Nasional
diselenggarakan
berdasarkan atas
demokrasi ekonomi
dengan pinsip
kebersamaan, efisiensi-
berkeadilan,
berkelanjutan,
berwawasan
lingkungan,kemandirian,
serta dengan menjaga
keseimbangan kemajuan
dan kesatuan ekonomi
nasional”.
Pasal 33
ayat (3)
“Bumi dan air dan
kekayaan alam yang
terkandung didalamnya
dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk
sebesar-besar
kemakmuran rakyat”.
Pasal 33
ayat (4)
“Perkonomian nasional
diselenggarakan
berdasarkan atas
demokrasi ekonomi
dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi-
berkeadilan,
berkelanjutan,
berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta
dengan menjaga
keseimbangan
kemanjuan dan kesatuan
ekonomi nasional.”
UU No. 32/2009
Pasal 65
• Setiap orang berhak atas
lingkungan yang baik dan sehat
sebagai bagian dari hak asasi
• Pendidikan lingkungan hidup,
akses informasi, akses partiisipasi
dan keadilan dlm pemenuhan LH
yang baik dan sehat
• Mengajukan usul dan/atau
keberatan thdp rencana usaha
dan/atau kegiatan
• Berperan dalam PPLH
• Melakukan pengaduan
Pasal 70
• Masyarakat memiliki hak dan
kesempatan yang sama dan seluas-
luasnya untuk berperan aktif
dalam perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup
a. baku mutu air;
b. baku mutu air limbah;
c. baku mutu air laut;
d. baku mutu udara ambien;
e. baku mutu emisi;
f. baku mutu gangguan; dan
g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
Penentuan terjadinya
Pencemaran diukur
melalui Baku Mutu
Lingkungan Hidup
(Psl 20 Ayat 1)
UU PPLH NO. 32 TAHUN 2009 (Pencegahan)
Psl 20 ayat 3
Setiap orang diperbolehkan untuk membuang
limbah ke media lingkungan hidup dengan
persyaratan:
a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup;
dan
b. mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau
bupati /walikota sesuai dengan
kewenangannya.
BAKU MUTU
LINGKUNGAN HIDUP
PENGENDALIAN PENCEMARAN
UDARA
Peraturan Perundangan
• UU No. 32/2009 ttg Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
• PP 41/99 ttg pengendalian Pencemaran Udara
• Kepdal 205/96 ttg Petunjuk Teknis
Pengendalian Pencemaran Udara dari Sumber
Tidak Bergerak
• Kepmen/Permen spesifik yang mengatur BME
lainnya
• Peraturan Menteri Negara LH No. 06 Tahun
2009 tentang Laboratorium Lingkungan
BME
• Kepmen LH No. 13/95 ttg BME Sumber Tidak Bergerak (STB)
• Permenlh No. 07/2007 : BME Ketel Uap
• Permen LH No. 12/2012 ttg Pedoman Penghitungan Beban
Emisi bagi Kegiatan Migas
• Permen LH No. 13/2009 ttg BME STB bagi Usaha dan/Kegiatan
Minyak dan Gas Bumi
• Permen LH No. 21/2008 tentang BME Sumber Tidak Bergerak
Bagi Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal
• Permen No. 04/2014 ttg BME bagi kegiatan pertambangan
BME
• Kepmen LH No. 133/2004 ttg BME Pupuk
• Kepmen LH No. 17/2008 ttg BME Keramik
• Kepmen LH No. 18/2008 ttg BME Carbon Black
• Kepmen LH No. 7/2012 ttg BME Rayon
Dasar hukum Efisiensi Energi
• UU No. 30/2007 tentang Energi
• PP 70/2009 tentang Konservasi Energi
– Ps. 12(3) Perusahaan pengguna energi yg mengkonsumsi
lebih dari atau sama dengan 6000 TOE/tahun wajib
melaksanakan konservasi energi melalui manajemen energi
– Wajib untuk :
• Menunjuk manajer energi
• Menyusun program konservasi energi
• Melaksanakan rekomendasi hasil audit energi
• Melaporkan pelaksanaan konservasi energi setiap tahun
kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai
kewenangan masing-masing
• Inpres 13/2011 tentang Penghematan Air dan Listrik
TOE (Ton oil equivalent ) Setara 1 (satu) ton
minyak sama dengan:
• 41,9 giga joule (GJ);
• 1,15 kilo liter minyak bumi (kl minyak bumi);
• 39,68 Million British Thermal Unit (MMBTU);
atau
• 11,63 mega watt hour (MWh).
• Permen ESDM No. 14/2012 tentang Manajemen Energi
– Pelaksanaan audit energi dilakukan oleh auditor
internal/eksternal yang memiliki sertifikat kompetensi
– Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
Auditor energi di Industri dan bangunan Gedung No.
614/2012 oleh Menakestrans
– Permen Menakertrans No. 321 dan 323/2011 ttg SKKNI
Manajer Energi
• Green Building
SOSIALISASI ASTRA GREEN ENERGY 2017 PT TD AUTOMOTIVE COMPRESSOR INDONESIA
UU RI No.30 tahun 2007 tentang Energi
Kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas,
cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika
Kenapa perlu Saving Energy?
Hukum kekekalan energi
Energi dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain, namun
tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan oleh manusia
Sumber Energi Tak Terbarukan
SOSIALISASI ASTRA GREEN ENERGY 2017 PT TD AUTOMOTIVE COMPRESSOR INDONESIA
• Sumber Energi Tak Terbarukan : Habis jika digunakan terus menerus
• Sumber Energi Terbarukan : Dihasilkan dari sumber energi yang berkelan
Sumber Energi
(UU No. 30 tahun
2007)
SOSIALISASI ASTRA GREEN ENERGY 2017 PT TD AUTOMOTIVE COMPRESSOR INDONESIA
KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL
Pemantauan Kualitas Udara
Pemantauan
Kualitas Udara
Ambien
Emisi
Industri
Pemukiman
Roadside
Industri
(Cerobong)
Sumber
Bergerak
Sumber
Tdk Bergerak
Umum
Perseorangan
KIR
?
Pribadi
Off-road
Militer
Kepdal 205/96
SNI. No. 19-7119.6-
2005
SNI. No. 19-7119.9-2005
Parameter Pemantauan
Emisi Udara
Titik Penaatan
(cerobong emisi)
Pemenuhan
BMEU
Pelaporan Manual/CEM
Persyaratan Teknis
Cerobong
Pengendalian
Pencemaran
Udara
PP No.41 / 1999
Pedoman Teknis
Pengendalian
Pencemaran
Udara
Kepdal No. 205/1996
KepMen No.13 thn 1995
Permen No. 7 thn 2007
Permen No. 21 thn 2008
Permen No. 13 thn 2009
SUMBER
EMISI
TIDAK
BERGERAK
Kewajiban Penanggungjawab
Usaha/kegiatan industri
a. Menyediakan sarana dan prasarana pengendalian
pencemaran udara meliputi : cerobong emisi yang
dilengkapi dengan lubang sampling, tangga, lantai
kerja, dan aliran listrik serta alat pengendali
pencemaran udara sesuai KepKa Bapedal No:
205/1996;
b. memasang alat pemantau emisi secara terus menerus
(CEM) pada cerobong;
c. memantau sarana dan prasarana huruf a dan b;
d. melaporkan hasil pemantauan kepada Bupati/Walikota
dengan tembusan Gubernur dan Menteri sekali dalam
3 bulan untuk peralatan otomatis dan 6 bulan sekali
untuk pemantauan manual
8 D
2 D
Penetapan lubang
sampling
PENEMPATAN SAMPLING HOLE
Pada Berbagai Bentuk Cerobong
8D
2D
8De
2De
8D
2D
8De
2De
De=2 x d x D / (D+d)
D
d
De=2LW/(L+W)
L
W
D = Diameter Dalam
10 cm
Ø : 10 cm / 4 Inchi
DIAMETER LUBANG SAMPLE DAN
PENUTUPNYA (FLANGE)
KRITERIA PROPER
PENGENDALIAN PENCEMARAN
UDARA
PROPER
2014-2015
KETAATANTERHADAP PEMENUHAN
BAKU MUTU
KETAATANTERHADAP SUMBER EMISI
KETAATANTERHADAP PARAMETER
KETAATANTERHADAP JUMLAH DATA
TIAP PARAMETERYANG DILAPORKAN
KETAATANTERHADAP KETENTUAN
TEKNIS
2
4
1
3
5
KRITERIA PENILAIAN PENGENDALIAN
PENCEMARAN UDARA
KRITERIA KETAATAN TERHADAP
SUMBER EMISI
Memantau <100% seluruh
cerobong emisi
---
Memantau 100% seluruh cerobong
emisi
BIRU MERAH HITAM
Catatan
Industri Manufaktur Prasarana Jasa (MPJ) dan Agro Industri:
1. Sumber emisi dari proses non pembakaran dari unit produksi, pemantauan udara emisi dapat dilakukan secara bergantian
2. Cerobong dari sumber emisi dari kegiatan proses wajib dipantau
Agroindustri
1. Pengering (dryer) di industri agro wajib dipantau
2. Tungku bakar industri sawit wajib pantau serta memenuhi BMUE Lampiran VB Kepmen LH Nomor 13 Tahun 1995
Sumber emisi tidak wajib pantau
1. Cerobong yang mengalirkan udara masuk, udara keluar dan kegiatan yang mengeluarkan uap air
2. Genset yang berkapasitas kurang dari <100 HP (76,5 KVA), beroperasi <1000 jam/tahun, yang digunakan untuk kegiatan
darurat yang beroperasi kurang 200 jam/tahun dan yang digunakan untuk penggerak derek dan peralatan las
3. Cerobong gas buang pada laboratorium
Untuk pengelola kawasan industri, wajib melakukan pemantauan udara ambien sesuai dokumen lingkungan/izin lingkungan
Kewajiban pengukuran emisi
(permen LH. No. 21/2008 dan Permen LH No. 13/2009)
• Kapasitas > 25 MW beroperasi terus
menerus : CEMS
• Kapasitas > 3 MW : 1x/6 bulan
• Kapasitas ≤ 570 KW : 1 x /3 tahun
• Kapasitas < 570 KW < X ≤ 3MW :
1x/thn
• Kapasitas < 100 Hp (76,5 KVA) tidak
diukur
KRITERIA KETAATAN TERHADAP
PARAMETER
Memantau <100% parameter
sesuai peraturan
---
Memantau 100% parameter
sesuai peraturan
BIRU MERAH HITAM
CATATAN
1. Industri yang tidak mempunyai BMUE spesifik, mengacu pada baku mutu AMDAL atau UKL-UPL
2. Bagi industri yang tidak mencantumkan BMUE dalam AMDAL atau UKL-UPL menggunakan baku mutu lampiran VB, Kepmen
LH Nomor 13 Tahun 1995
3. Untuk Genset mengacu lampiran I huruf a Permen LH Nomor 13 Tahun 2009
4. Bagi emisi dari kegiatan proses pembakaran ≤ 25 MW atau satuan lain yang setara, wajib mengukur parameter kur parameter
sulfur dioksida dan total partikulat jika kandungan sulfur dalam bahan bakar ≤ 0,5% berat.
Khusus Untuk Industri Agro
1. Sumber emisi pengering (dryer) dan kamar asap pada industri karet, untuk yang pembakaran langsung parameter yang diukur
SO2, NO2, Partikulat, NH3, sedangkan yang pembakaran tidak langsung parameter yang diukur hanya partikulat dan NH3
dengan baku mutu emisi mengacu pada Lampiran V huruf B Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995
2. Sumber emisi pengering (dryer) pada industri selain industri karet, untuk yang pembakaran langsung parameter yang diukur:
SO2, NO2, dan Partikulat, sedangkan yang pembakaran tidak langsung parameter yang diukur hanya partikulat dengan baku
mutu emisi mengacu pada Lampiran V huruf B Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995. 3. Kamar asap
pada pengolahan ikan, parameter yang diukur SO2, NO2, dan Partikulat dengan BME mengacu pada Lampiran VB Keputusan
Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995.
KRITERIA KETAATAN TERHADAP JUMLAH
DATA PERPARAMETER YANG DILAPORKAN
1. Melaporkan Secara Periodik
a. Melaporkan data
pemantauan CEMS,
setiap 3 bulan tersedia
data <75% dari seluruh
data pemantauan
dengan pengukuran
harian minimal 18 jam
b. Tidak melaporkan data
pemantauan manual
sesuai dengan
peraturan yang berlaku
2. Tidak melaporkan
perhitungan beban
pencemaran untuk yang
diwajibkan dalam peraturan
Melaporkan data palsu
dan menyebabkan
pencemaran lingkungan
1. Melaporkan Secara Periodik
a. Melaporkan data
pemantauan CEMS, setiap
3 bulan tersedia data
≥75% dari seluruh data
pemantauan dengan
pengukuran harian
minimal 18 jam
b. Melaporkan data
pemantauan manual
sesuai dengan peraturan
yang berlaku
2. Melaporkan perhitungan
beban pencemaran untuk yang
diwajibkan dalam peraturan
BIRU MERAH HITAM
KRITERIA KETAATAN TERHADAP
PEMENUHAN BAKU MUTU
1. Pemenuhan Baku Mutu
Konsentrasi
a. Data hasil pemantauan
CEMS memenuhi <95%
ketaatan dari data rata-
rata harian yang
dilaporkan dalam kurun
waktu 3 bulan waktu
operasi
b. Pemantauan manual
memenuhi baku mutu
≤100% tiap sumber
emisi
2. Tidak memenuhi beban
pencemaran dalam
peraturan.
---
1. Pemenuhan Baku Mutu
Konsentrasi
a. Data hasil pemantauan
CEMS memenuhi ≥ 95%
ketaatan dari data rata-
rata harian yang
dilaporkan dalam kurun
waktu 3 bulan waktu
operasi
b. Pemantauan manual
memenuhi baku mutu
100% tiap sumber emisi
2. Memenuhi beban pencemaran
dalam peraturan.
BIRU MERAH HITAM
KRITERIA KETAATAN TERHADAP
KETENTUAN TEKNIS
1. Tidak menaati persyaratan
teknis cerobong
2. Tidak memasang CEMS bagi
industri yang wajib
memasang CEMS
Membuang emisi gas
buang tidak melalui
cerobong dan
menyebabkan terjadinya
pencemaran lingkungan
1. Menaati semua persyaratan
teknis cerobong
2. Bagi Industri Yang Wajib
Memasang CEMS, peralatan
CEMS beroperasi normal
3. Semua sumber emisi non
fugitive emisi harus dibuang
melalui cerobong
4. Menggunakan jasa laboratorium
yang terakreditasi atau yang
ditunjuk oleh gubernur.
5. Memenuhi sanksi administrasi
sampai batas waktu yang
ditentukan
6. Jika CEMS rusak wajib
melaksanakan pemantauan
manual kualitas emisi setiap 3
bulan sekali selama 1 tahun
periode penilaian
BIRU MERAH HITAM
CATATAN
1. Industri yang wajib memasang CEMS yaitu unit
regenerator katalis, unit pentawaran sulfur, proses
pembakaran dengan kapasitas >25 NW dan apabila
kadungan sulfur > 2%, peleburan baja, pulp dan kertas,
pupuk, semen dan karbon hitam
2. Sumber emisi yang mengukur lubang parameter partikulat
wajib memenuhi kaidah 2D dan 8D
3. Cerobong unit genset dengan diameter cerobong < 10 cm
tidak diwajibkan memiliki lubang sampling
CATATAN
CONTOH PENEMPATAN LUBANG SAMPLING
2d
8d
Diameter cerobong : 30 cm Jarak lubang sampling ke elbow
bawah : 240 cm Jarak lubang sampling ke puncak : 95 cm
POSISI LUBANG SAMPLING & LANTAI KERJA
Sebelum PERBAIKAN
Setelah PERBAIKAN
Posisi Lubang
Sampling dan lantai keja
Terima kasih
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Jl. D.I. Panjaitan Kab. 24 Kebon Nanas Jakarta Timur 13410
Gedung B lantai 5, Telp. 021-8520886, Fax. 021-8520886
http://www.menlh.go.id/

More Related Content

What's hot

Teknik operasional Secara Umum Pedoman Pengelolaan TPA
Teknik operasional Secara Umum Pedoman Pengelolaan TPATeknik operasional Secara Umum Pedoman Pengelolaan TPA
Teknik operasional Secara Umum Pedoman Pengelolaan TPAOswar Mungkasa
 
Lampiran iii pergub 72 tahun 2013
Lampiran iii pergub 72 tahun 2013Lampiran iii pergub 72 tahun 2013
Lampiran iii pergub 72 tahun 2013Afiyan Kristiono
 
Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)
Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)
Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)Heri Romansyah
 
Dlh Perling dan Pertek
Dlh   Perling dan PertekDlh   Perling dan Pertek
Dlh Perling dan PertekEra Wibowo
 
K3 BEJANA TEKAN - BOILER.pdf
K3 BEJANA TEKAN - BOILER.pdfK3 BEJANA TEKAN - BOILER.pdf
K3 BEJANA TEKAN - BOILER.pdfssuser667e661
 
Permen lhk no.68 2016 ttg baku mutu air limbah domestik
Permen lhk no.68 2016 ttg baku mutu air limbah domestikPermen lhk no.68 2016 ttg baku mutu air limbah domestik
Permen lhk no.68 2016 ttg baku mutu air limbah domestikRizki Darmawan
 
Pedoman pengoperasian dan pemeliharaan ipal
Pedoman pengoperasian dan pemeliharaan ipalPedoman pengoperasian dan pemeliharaan ipal
Pedoman pengoperasian dan pemeliharaan ipalinfosanitasi
 
FGD PP 22 Tahun 2021 Tentang PPPLH.pptx
FGD PP 22 Tahun 2021 Tentang PPPLH.pptxFGD PP 22 Tahun 2021 Tentang PPPLH.pptx
FGD PP 22 Tahun 2021 Tentang PPPLH.pptxShoniaDr2
 
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba dalam Kerangka Implementasi UU Pemda...
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba dalam Kerangka Implementasi UU Pemda...Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba dalam Kerangka Implementasi UU Pemda...
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba dalam Kerangka Implementasi UU Pemda...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
SNI 09-7118.2-2005 tentang Emisi Gas Buang - Sumber Bergerak - Bagian 2: Cara...
SNI 09-7118.2-2005 tentang Emisi Gas Buang - Sumber Bergerak - Bagian 2: Cara...SNI 09-7118.2-2005 tentang Emisi Gas Buang - Sumber Bergerak - Bagian 2: Cara...
SNI 09-7118.2-2005 tentang Emisi Gas Buang - Sumber Bergerak - Bagian 2: Cara...Muhamad Imam Khairy
 
Permenkes No. 32 tahun 2017 _ttg Standar Baku Mutu Kesehatan Kesling dan Per...
Permenkes No. 32 tahun 2017 _ttg Standar Baku Mutu Kesehatan  Kesling dan Per...Permenkes No. 32 tahun 2017 _ttg Standar Baku Mutu Kesehatan  Kesling dan Per...
Permenkes No. 32 tahun 2017 _ttg Standar Baku Mutu Kesehatan Kesling dan Per...Adelina Hutauruk
 
SNI 09-7118.3-2005 tentang Emisi Gas Buang - Sumber Bergerak - Bagian 3: Cara...
SNI 09-7118.3-2005 tentang Emisi Gas Buang - Sumber Bergerak - Bagian 3: Cara...SNI 09-7118.3-2005 tentang Emisi Gas Buang - Sumber Bergerak - Bagian 3: Cara...
SNI 09-7118.3-2005 tentang Emisi Gas Buang - Sumber Bergerak - Bagian 3: Cara...Muhamad Imam Khairy
 
Pengawasan Norma K3 Bahan Kimia Berbahaya
Pengawasan Norma K3 Bahan Kimia BerbahayaPengawasan Norma K3 Bahan Kimia Berbahaya
Pengawasan Norma K3 Bahan Kimia BerbahayaAliHafid3
 
SNI 19-7119.2-2005 tentang Udara Ambien - Bagian 2: Cara Uji Kadar Nitrogen D...
SNI 19-7119.2-2005 tentang Udara Ambien - Bagian 2: Cara Uji Kadar Nitrogen D...SNI 19-7119.2-2005 tentang Udara Ambien - Bagian 2: Cara Uji Kadar Nitrogen D...
SNI 19-7119.2-2005 tentang Udara Ambien - Bagian 2: Cara Uji Kadar Nitrogen D...Muhamad Imam Khairy
 
Lampiran pergub no. 10 thn 2009
Lampiran pergub no. 10 thn 2009Lampiran pergub no. 10 thn 2009
Lampiran pergub no. 10 thn 2009Devi Giyanti
 

What's hot (20)

Teknik operasional Secara Umum Pedoman Pengelolaan TPA
Teknik operasional Secara Umum Pedoman Pengelolaan TPATeknik operasional Secara Umum Pedoman Pengelolaan TPA
Teknik operasional Secara Umum Pedoman Pengelolaan TPA
 
Lampiran iii pergub 72 tahun 2013
Lampiran iii pergub 72 tahun 2013Lampiran iii pergub 72 tahun 2013
Lampiran iii pergub 72 tahun 2013
 
Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)
Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)
Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)
 
Dlh Perling dan Pertek
Dlh   Perling dan PertekDlh   Perling dan Pertek
Dlh Perling dan Pertek
 
Perizinan lb3
Perizinan lb3Perizinan lb3
Perizinan lb3
 
Proper
ProperProper
Proper
 
Materi PPA 2023.pdf
Materi PPA 2023.pdfMateri PPA 2023.pdf
Materi PPA 2023.pdf
 
K3 BEJANA TEKAN - BOILER.pdf
K3 BEJANA TEKAN - BOILER.pdfK3 BEJANA TEKAN - BOILER.pdf
K3 BEJANA TEKAN - BOILER.pdf
 
Permen lhk no.68 2016 ttg baku mutu air limbah domestik
Permen lhk no.68 2016 ttg baku mutu air limbah domestikPermen lhk no.68 2016 ttg baku mutu air limbah domestik
Permen lhk no.68 2016 ttg baku mutu air limbah domestik
 
Pedoman pengoperasian dan pemeliharaan ipal
Pedoman pengoperasian dan pemeliharaan ipalPedoman pengoperasian dan pemeliharaan ipal
Pedoman pengoperasian dan pemeliharaan ipal
 
Teori Api dan Pemadam.pdf
Teori Api dan Pemadam.pdfTeori Api dan Pemadam.pdf
Teori Api dan Pemadam.pdf
 
FGD PP 22 Tahun 2021 Tentang PPPLH.pptx
FGD PP 22 Tahun 2021 Tentang PPPLH.pptxFGD PP 22 Tahun 2021 Tentang PPPLH.pptx
FGD PP 22 Tahun 2021 Tentang PPPLH.pptx
 
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba dalam Kerangka Implementasi UU Pemda...
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba dalam Kerangka Implementasi UU Pemda...Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba dalam Kerangka Implementasi UU Pemda...
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba dalam Kerangka Implementasi UU Pemda...
 
SNI 09-7118.2-2005 tentang Emisi Gas Buang - Sumber Bergerak - Bagian 2: Cara...
SNI 09-7118.2-2005 tentang Emisi Gas Buang - Sumber Bergerak - Bagian 2: Cara...SNI 09-7118.2-2005 tentang Emisi Gas Buang - Sumber Bergerak - Bagian 2: Cara...
SNI 09-7118.2-2005 tentang Emisi Gas Buang - Sumber Bergerak - Bagian 2: Cara...
 
Permenkes No. 32 tahun 2017 _ttg Standar Baku Mutu Kesehatan Kesling dan Per...
Permenkes No. 32 tahun 2017 _ttg Standar Baku Mutu Kesehatan  Kesling dan Per...Permenkes No. 32 tahun 2017 _ttg Standar Baku Mutu Kesehatan  Kesling dan Per...
Permenkes No. 32 tahun 2017 _ttg Standar Baku Mutu Kesehatan Kesling dan Per...
 
SNI 09-7118.3-2005 tentang Emisi Gas Buang - Sumber Bergerak - Bagian 3: Cara...
SNI 09-7118.3-2005 tentang Emisi Gas Buang - Sumber Bergerak - Bagian 3: Cara...SNI 09-7118.3-2005 tentang Emisi Gas Buang - Sumber Bergerak - Bagian 3: Cara...
SNI 09-7118.3-2005 tentang Emisi Gas Buang - Sumber Bergerak - Bagian 3: Cara...
 
1 Daftar harga bio seven tangki ipal biofilter
1 Daftar harga bio seven tangki ipal biofilter1 Daftar harga bio seven tangki ipal biofilter
1 Daftar harga bio seven tangki ipal biofilter
 
Pengawasan Norma K3 Bahan Kimia Berbahaya
Pengawasan Norma K3 Bahan Kimia BerbahayaPengawasan Norma K3 Bahan Kimia Berbahaya
Pengawasan Norma K3 Bahan Kimia Berbahaya
 
SNI 19-7119.2-2005 tentang Udara Ambien - Bagian 2: Cara Uji Kadar Nitrogen D...
SNI 19-7119.2-2005 tentang Udara Ambien - Bagian 2: Cara Uji Kadar Nitrogen D...SNI 19-7119.2-2005 tentang Udara Ambien - Bagian 2: Cara Uji Kadar Nitrogen D...
SNI 19-7119.2-2005 tentang Udara Ambien - Bagian 2: Cara Uji Kadar Nitrogen D...
 
Lampiran pergub no. 10 thn 2009
Lampiran pergub no. 10 thn 2009Lampiran pergub no. 10 thn 2009
Lampiran pergub no. 10 thn 2009
 

Similar to PROPER Udara

Kriteria proper PPU PermenLHK No 1 tahun 2021-1.pdf
Kriteria proper PPU PermenLHK No 1 tahun 2021-1.pdfKriteria proper PPU PermenLHK No 1 tahun 2021-1.pdf
Kriteria proper PPU PermenLHK No 1 tahun 2021-1.pdfelisairmam
 
Hukum dan Kebijakan Pemerintah Terkait dengan Pengolahan Air Limbah By Anggi ...
Hukum dan Kebijakan Pemerintah Terkait dengan Pengolahan Air Limbah By Anggi ...Hukum dan Kebijakan Pemerintah Terkait dengan Pengolahan Air Limbah By Anggi ...
Hukum dan Kebijakan Pemerintah Terkait dengan Pengolahan Air Limbah By Anggi ...Anggi Nurbana Wahyudi
 
Pemantauan & Pengendalian Pencemaran Udara
Pemantauan & Pengendalian Pencemaran UdaraPemantauan & Pengendalian Pencemaran Udara
Pemantauan & Pengendalian Pencemaran UdaraAzisKemalFauzie
 
Pengelolaan Kualitas Udara - Lokakarya Unsika
Pengelolaan Kualitas Udara - Lokakarya UnsikaPengelolaan Kualitas Udara - Lokakarya Unsika
Pengelolaan Kualitas Udara - Lokakarya UnsikaAzisKemalFauzie
 
Presentasi energi baru, terbarukan dan konservasi energi
Presentasi energi baru, terbarukan dan konservasi energiPresentasi energi baru, terbarukan dan konservasi energi
Presentasi energi baru, terbarukan dan konservasi energiWijayanto Soehadi
 
Kegiatan Laboratorium Lingkungan PT. Mutuagung Lestari Oleh Dwi Angga Teguh s
Kegiatan Laboratorium Lingkungan PT. Mutuagung Lestari Oleh Dwi Angga Teguh sKegiatan Laboratorium Lingkungan PT. Mutuagung Lestari Oleh Dwi Angga Teguh s
Kegiatan Laboratorium Lingkungan PT. Mutuagung Lestari Oleh Dwi Angga Teguh sdwi angga teguh santoso
 
Pengelolaan lingkungan bandar udara
Pengelolaan lingkungan bandar udaraPengelolaan lingkungan bandar udara
Pengelolaan lingkungan bandar udaraWahyu Yuns
 
Persayatan kesehatan kerja
Persayatan kesehatan kerjaPersayatan kesehatan kerja
Persayatan kesehatan kerjaYesy Yuniar II
 
KEPMENKES RI No. 1405/MENKES/SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkun...
KEPMENKES RI No. 1405/MENKES/SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkun...KEPMENKES RI No. 1405/MENKES/SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkun...
KEPMENKES RI No. 1405/MENKES/SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkun...Muhamad Imam Khairy
 
Kepmenkes no 1405_tahun_2002 tentang Persyaratan Lingkungan Kerja, Perkantora...
Kepmenkes no 1405_tahun_2002 tentang Persyaratan Lingkungan Kerja, Perkantora...Kepmenkes no 1405_tahun_2002 tentang Persyaratan Lingkungan Kerja, Perkantora...
Kepmenkes no 1405_tahun_2002 tentang Persyaratan Lingkungan Kerja, Perkantora...nyampling.com
 
Week 04 pengaruh pencemaran lingkungan terhadap kesehatan
Week 04   pengaruh  pencemaran lingkungan terhadap  kesehatanWeek 04   pengaruh  pencemaran lingkungan terhadap  kesehatan
Week 04 pengaruh pencemaran lingkungan terhadap kesehatansunarto bin sudi
 
Proposal tugas akhir
Proposal tugas akhirProposal tugas akhir
Proposal tugas akhirafdhal teknik
 
Kepmen lh no.45 th 1997 index pencemaran udara
Kepmen lh no.45 th 1997 index pencemaran udaraKepmen lh no.45 th 1997 index pencemaran udara
Kepmen lh no.45 th 1997 index pencemaran udaraLantika Rivayanti
 
Pengelolaan limbah industri farmasi
Pengelolaan limbah industri farmasiPengelolaan limbah industri farmasi
Pengelolaan limbah industri farmasihusnul khotimah
 
Modul #2 pembinaan pengelolaan lingkungan
Modul #2 pembinaan pengelolaan lingkunganModul #2 pembinaan pengelolaan lingkungan
Modul #2 pembinaan pengelolaan lingkunganjohnmaking
 
Materi penanggungjawab pengendalian pencemaran udara
Materi penanggungjawab pengendalian pencemaran udara Materi penanggungjawab pengendalian pencemaran udara
Materi penanggungjawab pengendalian pencemaran udara ListyoAnanto1
 
Pemantauan udara ambien.pdf
Pemantauan udara ambien.pdfPemantauan udara ambien.pdf
Pemantauan udara ambien.pdfAzisKemalFauzie
 
2 bagaimana masyarakat_berkontribusi-arya_rezavidi-meti
2 bagaimana masyarakat_berkontribusi-arya_rezavidi-meti2 bagaimana masyarakat_berkontribusi-arya_rezavidi-meti
2 bagaimana masyarakat_berkontribusi-arya_rezavidi-metiInstansi
 

Similar to PROPER Udara (20)

Kriteria proper PPU PermenLHK No 1 tahun 2021-1.pdf
Kriteria proper PPU PermenLHK No 1 tahun 2021-1.pdfKriteria proper PPU PermenLHK No 1 tahun 2021-1.pdf
Kriteria proper PPU PermenLHK No 1 tahun 2021-1.pdf
 
Hukum dan Kebijakan Pemerintah Terkait dengan Pengolahan Air Limbah By Anggi ...
Hukum dan Kebijakan Pemerintah Terkait dengan Pengolahan Air Limbah By Anggi ...Hukum dan Kebijakan Pemerintah Terkait dengan Pengolahan Air Limbah By Anggi ...
Hukum dan Kebijakan Pemerintah Terkait dengan Pengolahan Air Limbah By Anggi ...
 
Pemantauan & Pengendalian Pencemaran Udara
Pemantauan & Pengendalian Pencemaran UdaraPemantauan & Pengendalian Pencemaran Udara
Pemantauan & Pengendalian Pencemaran Udara
 
Pengelolaan Kualitas Udara - Lokakarya Unsika
Pengelolaan Kualitas Udara - Lokakarya UnsikaPengelolaan Kualitas Udara - Lokakarya Unsika
Pengelolaan Kualitas Udara - Lokakarya Unsika
 
Presentasi energi baru, terbarukan dan konservasi energi
Presentasi energi baru, terbarukan dan konservasi energiPresentasi energi baru, terbarukan dan konservasi energi
Presentasi energi baru, terbarukan dan konservasi energi
 
Kegiatan Laboratorium Lingkungan PT. Mutuagung Lestari Oleh Dwi Angga Teguh s
Kegiatan Laboratorium Lingkungan PT. Mutuagung Lestari Oleh Dwi Angga Teguh sKegiatan Laboratorium Lingkungan PT. Mutuagung Lestari Oleh Dwi Angga Teguh s
Kegiatan Laboratorium Lingkungan PT. Mutuagung Lestari Oleh Dwi Angga Teguh s
 
kelola limbah.pdf
kelola limbah.pdfkelola limbah.pdf
kelola limbah.pdf
 
Pengelolaan lingkungan bandar udara
Pengelolaan lingkungan bandar udaraPengelolaan lingkungan bandar udara
Pengelolaan lingkungan bandar udara
 
Persayatan kesehatan kerja
Persayatan kesehatan kerjaPersayatan kesehatan kerja
Persayatan kesehatan kerja
 
KEPMENKES RI No. 1405/MENKES/SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkun...
KEPMENKES RI No. 1405/MENKES/SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkun...KEPMENKES RI No. 1405/MENKES/SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkun...
KEPMENKES RI No. 1405/MENKES/SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkun...
 
Kepmenkes no 1405_tahun_2002 tentang Persyaratan Lingkungan Kerja, Perkantora...
Kepmenkes no 1405_tahun_2002 tentang Persyaratan Lingkungan Kerja, Perkantora...Kepmenkes no 1405_tahun_2002 tentang Persyaratan Lingkungan Kerja, Perkantora...
Kepmenkes no 1405_tahun_2002 tentang Persyaratan Lingkungan Kerja, Perkantora...
 
Week 04 pengaruh pencemaran lingkungan terhadap kesehatan
Week 04   pengaruh  pencemaran lingkungan terhadap  kesehatanWeek 04   pengaruh  pencemaran lingkungan terhadap  kesehatan
Week 04 pengaruh pencemaran lingkungan terhadap kesehatan
 
Proposal tugas akhir
Proposal tugas akhirProposal tugas akhir
Proposal tugas akhir
 
Kepmen lh no.45 th 1997 index pencemaran udara
Kepmen lh no.45 th 1997 index pencemaran udaraKepmen lh no.45 th 1997 index pencemaran udara
Kepmen lh no.45 th 1997 index pencemaran udara
 
Pengelolaan limbah industri farmasi
Pengelolaan limbah industri farmasiPengelolaan limbah industri farmasi
Pengelolaan limbah industri farmasi
 
Modul #2 pembinaan pengelolaan lingkungan
Modul #2 pembinaan pengelolaan lingkunganModul #2 pembinaan pengelolaan lingkungan
Modul #2 pembinaan pengelolaan lingkungan
 
Materi penanggungjawab pengendalian pencemaran udara
Materi penanggungjawab pengendalian pencemaran udara Materi penanggungjawab pengendalian pencemaran udara
Materi penanggungjawab pengendalian pencemaran udara
 
Pemantauan udara ambien.pdf
Pemantauan udara ambien.pdfPemantauan udara ambien.pdf
Pemantauan udara ambien.pdf
 
2 bagaimana masyarakat_berkontribusi-arya_rezavidi-meti
2 bagaimana masyarakat_berkontribusi-arya_rezavidi-meti2 bagaimana masyarakat_berkontribusi-arya_rezavidi-meti
2 bagaimana masyarakat_berkontribusi-arya_rezavidi-meti
 
Kebijakan_K3.pptx
Kebijakan_K3.pptxKebijakan_K3.pptx
Kebijakan_K3.pptx
 

More from rhamset

Bahaya_Listrik_dan_Sistem_Pengamanannya.pptx
Bahaya_Listrik_dan_Sistem_Pengamanannya.pptxBahaya_Listrik_dan_Sistem_Pengamanannya.pptx
Bahaya_Listrik_dan_Sistem_Pengamanannya.pptxrhamset
 
pembinaan materi training Boom-truck-ppt.ppt
pembinaan materi training Boom-truck-ppt.pptpembinaan materi training Boom-truck-ppt.ppt
pembinaan materi training Boom-truck-ppt.pptrhamset
 
Work_Permit_ijin kerja berbahaya PPT.pptx
Work_Permit_ijin kerja berbahaya PPT.pptxWork_Permit_ijin kerja berbahaya PPT.pptx
Work_Permit_ijin kerja berbahaya PPT.pptxrhamset
 
Training pembinaa Alat berat TRAKTOR.pptx
Training pembinaa Alat berat TRAKTOR.pptxTraining pembinaa Alat berat TRAKTOR.pptx
Training pembinaa Alat berat TRAKTOR.pptxrhamset
 
Materi-Training Audit internal ISO-19011-2018.pptx
Materi-Training Audit internal ISO-19011-2018.pptxMateri-Training Audit internal ISO-19011-2018.pptx
Materi-Training Audit internal ISO-19011-2018.pptxrhamset
 
Basic Keselamatan kesehatan kerja dan APD.pdf
Basic Keselamatan kesehatan kerja dan APD.pdfBasic Keselamatan kesehatan kerja dan APD.pdf
Basic Keselamatan kesehatan kerja dan APD.pdfrhamset
 
Pengoperasian aman Forklift di tempat kerja
Pengoperasian aman Forklift di tempat kerjaPengoperasian aman Forklift di tempat kerja
Pengoperasian aman Forklift di tempat kerjarhamset
 
4-manajemen keselamatan kebakaran gedung-20170927015521.pptx
4-manajemen keselamatan kebakaran gedung-20170927015521.pptx4-manajemen keselamatan kebakaran gedung-20170927015521.pptx
4-manajemen keselamatan kebakaran gedung-20170927015521.pptxrhamset
 
Training Corporate social responsbility hijau
Training Corporate social responsbility hijauTraining Corporate social responsbility hijau
Training Corporate social responsbility hijaurhamset
 
silabus Tumpahan B3.pptx
silabus Tumpahan B3.pptxsilabus Tumpahan B3.pptx
silabus Tumpahan B3.pptxrhamset
 
Limbah B3.pptx
Limbah B3.pptxLimbah B3.pptx
Limbah B3.pptxrhamset
 
materi training IATF 16949.pptx
materi training IATF 16949.pptxmateri training IATF 16949.pptx
materi training IATF 16949.pptxrhamset
 
SMK3 KONTRUKSI.pptx
SMK3 KONTRUKSI.pptxSMK3 KONTRUKSI.pptx
SMK3 KONTRUKSI.pptxrhamset
 
PROSES KOMUNIKASI.ppt
PROSES KOMUNIKASI.pptPROSES KOMUNIKASI.ppt
PROSES KOMUNIKASI.pptrhamset
 
pertolongan-pertama-p3k.pptx
pertolongan-pertama-p3k.pptxpertolongan-pertama-p3k.pptx
pertolongan-pertama-p3k.pptxrhamset
 
Fire Hydrant System.ppt
Fire Hydrant System.pptFire Hydrant System.ppt
Fire Hydrant System.pptrhamset
 
APAR.ppt
APAR.pptAPAR.ppt
APAR.pptrhamset
 
Turbin uap.pptx
Turbin uap.pptxTurbin uap.pptx
Turbin uap.pptxrhamset
 
PROPER.ppt
PROPER.pptPROPER.ppt
PROPER.pptrhamset
 
ISO 14001-2015.pptx
ISO 14001-2015.pptxISO 14001-2015.pptx
ISO 14001-2015.pptxrhamset
 

More from rhamset (20)

Bahaya_Listrik_dan_Sistem_Pengamanannya.pptx
Bahaya_Listrik_dan_Sistem_Pengamanannya.pptxBahaya_Listrik_dan_Sistem_Pengamanannya.pptx
Bahaya_Listrik_dan_Sistem_Pengamanannya.pptx
 
pembinaan materi training Boom-truck-ppt.ppt
pembinaan materi training Boom-truck-ppt.pptpembinaan materi training Boom-truck-ppt.ppt
pembinaan materi training Boom-truck-ppt.ppt
 
Work_Permit_ijin kerja berbahaya PPT.pptx
Work_Permit_ijin kerja berbahaya PPT.pptxWork_Permit_ijin kerja berbahaya PPT.pptx
Work_Permit_ijin kerja berbahaya PPT.pptx
 
Training pembinaa Alat berat TRAKTOR.pptx
Training pembinaa Alat berat TRAKTOR.pptxTraining pembinaa Alat berat TRAKTOR.pptx
Training pembinaa Alat berat TRAKTOR.pptx
 
Materi-Training Audit internal ISO-19011-2018.pptx
Materi-Training Audit internal ISO-19011-2018.pptxMateri-Training Audit internal ISO-19011-2018.pptx
Materi-Training Audit internal ISO-19011-2018.pptx
 
Basic Keselamatan kesehatan kerja dan APD.pdf
Basic Keselamatan kesehatan kerja dan APD.pdfBasic Keselamatan kesehatan kerja dan APD.pdf
Basic Keselamatan kesehatan kerja dan APD.pdf
 
Pengoperasian aman Forklift di tempat kerja
Pengoperasian aman Forklift di tempat kerjaPengoperasian aman Forklift di tempat kerja
Pengoperasian aman Forklift di tempat kerja
 
4-manajemen keselamatan kebakaran gedung-20170927015521.pptx
4-manajemen keselamatan kebakaran gedung-20170927015521.pptx4-manajemen keselamatan kebakaran gedung-20170927015521.pptx
4-manajemen keselamatan kebakaran gedung-20170927015521.pptx
 
Training Corporate social responsbility hijau
Training Corporate social responsbility hijauTraining Corporate social responsbility hijau
Training Corporate social responsbility hijau
 
silabus Tumpahan B3.pptx
silabus Tumpahan B3.pptxsilabus Tumpahan B3.pptx
silabus Tumpahan B3.pptx
 
Limbah B3.pptx
Limbah B3.pptxLimbah B3.pptx
Limbah B3.pptx
 
materi training IATF 16949.pptx
materi training IATF 16949.pptxmateri training IATF 16949.pptx
materi training IATF 16949.pptx
 
SMK3 KONTRUKSI.pptx
SMK3 KONTRUKSI.pptxSMK3 KONTRUKSI.pptx
SMK3 KONTRUKSI.pptx
 
PROSES KOMUNIKASI.ppt
PROSES KOMUNIKASI.pptPROSES KOMUNIKASI.ppt
PROSES KOMUNIKASI.ppt
 
pertolongan-pertama-p3k.pptx
pertolongan-pertama-p3k.pptxpertolongan-pertama-p3k.pptx
pertolongan-pertama-p3k.pptx
 
Fire Hydrant System.ppt
Fire Hydrant System.pptFire Hydrant System.ppt
Fire Hydrant System.ppt
 
APAR.ppt
APAR.pptAPAR.ppt
APAR.ppt
 
Turbin uap.pptx
Turbin uap.pptxTurbin uap.pptx
Turbin uap.pptx
 
PROPER.ppt
PROPER.pptPROPER.ppt
PROPER.ppt
 
ISO 14001-2015.pptx
ISO 14001-2015.pptxISO 14001-2015.pptx
ISO 14001-2015.pptx
 

PROPER Udara

  • 2. Outline Presentasi • Sumber Pencemaran • Dasar Hukum • PROPER • Kriteria Ketaatan • Kriteria Penilaian • Penapisan calon kandidat hijau • Kriteria Beyond Compliance
  • 4.
  • 5.
  • 7. Konstitusi Hijau UUD 45 Pasal 28H ayat (1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pasal 33 ayat (1) “Perkonomian Nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan pinsip kebersamaan, efisiensi- berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Pasal 33 ayat (3) “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pasal 33 ayat (4) “Perkonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi- berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemanjuan dan kesatuan ekonomi nasional.”
  • 8. UU No. 32/2009 Pasal 65 • Setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi • Pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partiisipasi dan keadilan dlm pemenuhan LH yang baik dan sehat • Mengajukan usul dan/atau keberatan thdp rencana usaha dan/atau kegiatan • Berperan dalam PPLH • Melakukan pengaduan Pasal 70 • Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas- luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
  • 9. a. baku mutu air; b. baku mutu air limbah; c. baku mutu air laut; d. baku mutu udara ambien; e. baku mutu emisi; f. baku mutu gangguan; dan g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penentuan terjadinya Pencemaran diukur melalui Baku Mutu Lingkungan Hidup (Psl 20 Ayat 1) UU PPLH NO. 32 TAHUN 2009 (Pencegahan) Psl 20 ayat 3 Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan: a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan b. mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati /walikota sesuai dengan kewenangannya. BAKU MUTU LINGKUNGAN HIDUP
  • 11. Peraturan Perundangan • UU No. 32/2009 ttg Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan • PP 41/99 ttg pengendalian Pencemaran Udara • Kepdal 205/96 ttg Petunjuk Teknis Pengendalian Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak • Kepmen/Permen spesifik yang mengatur BME lainnya • Peraturan Menteri Negara LH No. 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan
  • 12. BME • Kepmen LH No. 13/95 ttg BME Sumber Tidak Bergerak (STB) • Permenlh No. 07/2007 : BME Ketel Uap • Permen LH No. 12/2012 ttg Pedoman Penghitungan Beban Emisi bagi Kegiatan Migas • Permen LH No. 13/2009 ttg BME STB bagi Usaha dan/Kegiatan Minyak dan Gas Bumi • Permen LH No. 21/2008 tentang BME Sumber Tidak Bergerak Bagi Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal • Permen No. 04/2014 ttg BME bagi kegiatan pertambangan
  • 13. BME • Kepmen LH No. 133/2004 ttg BME Pupuk • Kepmen LH No. 17/2008 ttg BME Keramik • Kepmen LH No. 18/2008 ttg BME Carbon Black • Kepmen LH No. 7/2012 ttg BME Rayon
  • 14. Dasar hukum Efisiensi Energi • UU No. 30/2007 tentang Energi • PP 70/2009 tentang Konservasi Energi – Ps. 12(3) Perusahaan pengguna energi yg mengkonsumsi lebih dari atau sama dengan 6000 TOE/tahun wajib melaksanakan konservasi energi melalui manajemen energi – Wajib untuk : • Menunjuk manajer energi • Menyusun program konservasi energi • Melaksanakan rekomendasi hasil audit energi • Melaporkan pelaksanaan konservasi energi setiap tahun kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangan masing-masing • Inpres 13/2011 tentang Penghematan Air dan Listrik
  • 15. TOE (Ton oil equivalent ) Setara 1 (satu) ton minyak sama dengan: • 41,9 giga joule (GJ); • 1,15 kilo liter minyak bumi (kl minyak bumi); • 39,68 Million British Thermal Unit (MMBTU); atau • 11,63 mega watt hour (MWh).
  • 16. • Permen ESDM No. 14/2012 tentang Manajemen Energi – Pelaksanaan audit energi dilakukan oleh auditor internal/eksternal yang memiliki sertifikat kompetensi – Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Auditor energi di Industri dan bangunan Gedung No. 614/2012 oleh Menakestrans – Permen Menakertrans No. 321 dan 323/2011 ttg SKKNI Manajer Energi • Green Building
  • 17. SOSIALISASI ASTRA GREEN ENERGY 2017 PT TD AUTOMOTIVE COMPRESSOR INDONESIA
  • 18. UU RI No.30 tahun 2007 tentang Energi Kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika
  • 19. Kenapa perlu Saving Energy? Hukum kekekalan energi Energi dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain, namun tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan oleh manusia
  • 20. Sumber Energi Tak Terbarukan SOSIALISASI ASTRA GREEN ENERGY 2017 PT TD AUTOMOTIVE COMPRESSOR INDONESIA
  • 21. • Sumber Energi Tak Terbarukan : Habis jika digunakan terus menerus • Sumber Energi Terbarukan : Dihasilkan dari sumber energi yang berkelan Sumber Energi (UU No. 30 tahun 2007) SOSIALISASI ASTRA GREEN ENERGY 2017 PT TD AUTOMOTIVE COMPRESSOR INDONESIA
  • 23.
  • 24.
  • 25. Pemantauan Kualitas Udara Pemantauan Kualitas Udara Ambien Emisi Industri Pemukiman Roadside Industri (Cerobong) Sumber Bergerak Sumber Tdk Bergerak Umum Perseorangan KIR ? Pribadi Off-road Militer Kepdal 205/96 SNI. No. 19-7119.6- 2005 SNI. No. 19-7119.9-2005
  • 26. Parameter Pemantauan Emisi Udara Titik Penaatan (cerobong emisi) Pemenuhan BMEU Pelaporan Manual/CEM Persyaratan Teknis Cerobong Pengendalian Pencemaran Udara PP No.41 / 1999 Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Kepdal No. 205/1996 KepMen No.13 thn 1995 Permen No. 7 thn 2007 Permen No. 21 thn 2008 Permen No. 13 thn 2009 SUMBER EMISI TIDAK BERGERAK
  • 27. Kewajiban Penanggungjawab Usaha/kegiatan industri a. Menyediakan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran udara meliputi : cerobong emisi yang dilengkapi dengan lubang sampling, tangga, lantai kerja, dan aliran listrik serta alat pengendali pencemaran udara sesuai KepKa Bapedal No: 205/1996; b. memasang alat pemantau emisi secara terus menerus (CEM) pada cerobong; c. memantau sarana dan prasarana huruf a dan b; d. melaporkan hasil pemantauan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan Gubernur dan Menteri sekali dalam 3 bulan untuk peralatan otomatis dan 6 bulan sekali untuk pemantauan manual
  • 28. 8 D 2 D Penetapan lubang sampling
  • 29. PENEMPATAN SAMPLING HOLE Pada Berbagai Bentuk Cerobong 8D 2D 8De 2De 8D 2D 8De 2De De=2 x d x D / (D+d) D d De=2LW/(L+W) L W D = Diameter Dalam
  • 30. 10 cm Ø : 10 cm / 4 Inchi DIAMETER LUBANG SAMPLE DAN PENUTUPNYA (FLANGE)
  • 32. KETAATANTERHADAP PEMENUHAN BAKU MUTU KETAATANTERHADAP SUMBER EMISI KETAATANTERHADAP PARAMETER KETAATANTERHADAP JUMLAH DATA TIAP PARAMETERYANG DILAPORKAN KETAATANTERHADAP KETENTUAN TEKNIS 2 4 1 3 5 KRITERIA PENILAIAN PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
  • 33. KRITERIA KETAATAN TERHADAP SUMBER EMISI Memantau <100% seluruh cerobong emisi --- Memantau 100% seluruh cerobong emisi BIRU MERAH HITAM Catatan Industri Manufaktur Prasarana Jasa (MPJ) dan Agro Industri: 1. Sumber emisi dari proses non pembakaran dari unit produksi, pemantauan udara emisi dapat dilakukan secara bergantian 2. Cerobong dari sumber emisi dari kegiatan proses wajib dipantau Agroindustri 1. Pengering (dryer) di industri agro wajib dipantau 2. Tungku bakar industri sawit wajib pantau serta memenuhi BMUE Lampiran VB Kepmen LH Nomor 13 Tahun 1995 Sumber emisi tidak wajib pantau 1. Cerobong yang mengalirkan udara masuk, udara keluar dan kegiatan yang mengeluarkan uap air 2. Genset yang berkapasitas kurang dari <100 HP (76,5 KVA), beroperasi <1000 jam/tahun, yang digunakan untuk kegiatan darurat yang beroperasi kurang 200 jam/tahun dan yang digunakan untuk penggerak derek dan peralatan las 3. Cerobong gas buang pada laboratorium Untuk pengelola kawasan industri, wajib melakukan pemantauan udara ambien sesuai dokumen lingkungan/izin lingkungan
  • 34. Kewajiban pengukuran emisi (permen LH. No. 21/2008 dan Permen LH No. 13/2009) • Kapasitas > 25 MW beroperasi terus menerus : CEMS • Kapasitas > 3 MW : 1x/6 bulan • Kapasitas ≤ 570 KW : 1 x /3 tahun • Kapasitas < 570 KW < X ≤ 3MW : 1x/thn • Kapasitas < 100 Hp (76,5 KVA) tidak diukur
  • 35. KRITERIA KETAATAN TERHADAP PARAMETER Memantau <100% parameter sesuai peraturan --- Memantau 100% parameter sesuai peraturan BIRU MERAH HITAM CATATAN 1. Industri yang tidak mempunyai BMUE spesifik, mengacu pada baku mutu AMDAL atau UKL-UPL 2. Bagi industri yang tidak mencantumkan BMUE dalam AMDAL atau UKL-UPL menggunakan baku mutu lampiran VB, Kepmen LH Nomor 13 Tahun 1995 3. Untuk Genset mengacu lampiran I huruf a Permen LH Nomor 13 Tahun 2009 4. Bagi emisi dari kegiatan proses pembakaran ≤ 25 MW atau satuan lain yang setara, wajib mengukur parameter kur parameter sulfur dioksida dan total partikulat jika kandungan sulfur dalam bahan bakar ≤ 0,5% berat. Khusus Untuk Industri Agro 1. Sumber emisi pengering (dryer) dan kamar asap pada industri karet, untuk yang pembakaran langsung parameter yang diukur SO2, NO2, Partikulat, NH3, sedangkan yang pembakaran tidak langsung parameter yang diukur hanya partikulat dan NH3 dengan baku mutu emisi mengacu pada Lampiran V huruf B Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995 2. Sumber emisi pengering (dryer) pada industri selain industri karet, untuk yang pembakaran langsung parameter yang diukur: SO2, NO2, dan Partikulat, sedangkan yang pembakaran tidak langsung parameter yang diukur hanya partikulat dengan baku mutu emisi mengacu pada Lampiran V huruf B Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995. 3. Kamar asap pada pengolahan ikan, parameter yang diukur SO2, NO2, dan Partikulat dengan BME mengacu pada Lampiran VB Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995.
  • 36. KRITERIA KETAATAN TERHADAP JUMLAH DATA PERPARAMETER YANG DILAPORKAN 1. Melaporkan Secara Periodik a. Melaporkan data pemantauan CEMS, setiap 3 bulan tersedia data <75% dari seluruh data pemantauan dengan pengukuran harian minimal 18 jam b. Tidak melaporkan data pemantauan manual sesuai dengan peraturan yang berlaku 2. Tidak melaporkan perhitungan beban pencemaran untuk yang diwajibkan dalam peraturan Melaporkan data palsu dan menyebabkan pencemaran lingkungan 1. Melaporkan Secara Periodik a. Melaporkan data pemantauan CEMS, setiap 3 bulan tersedia data ≥75% dari seluruh data pemantauan dengan pengukuran harian minimal 18 jam b. Melaporkan data pemantauan manual sesuai dengan peraturan yang berlaku 2. Melaporkan perhitungan beban pencemaran untuk yang diwajibkan dalam peraturan BIRU MERAH HITAM
  • 37. KRITERIA KETAATAN TERHADAP PEMENUHAN BAKU MUTU 1. Pemenuhan Baku Mutu Konsentrasi a. Data hasil pemantauan CEMS memenuhi <95% ketaatan dari data rata- rata harian yang dilaporkan dalam kurun waktu 3 bulan waktu operasi b. Pemantauan manual memenuhi baku mutu ≤100% tiap sumber emisi 2. Tidak memenuhi beban pencemaran dalam peraturan. --- 1. Pemenuhan Baku Mutu Konsentrasi a. Data hasil pemantauan CEMS memenuhi ≥ 95% ketaatan dari data rata- rata harian yang dilaporkan dalam kurun waktu 3 bulan waktu operasi b. Pemantauan manual memenuhi baku mutu 100% tiap sumber emisi 2. Memenuhi beban pencemaran dalam peraturan. BIRU MERAH HITAM
  • 38. KRITERIA KETAATAN TERHADAP KETENTUAN TEKNIS 1. Tidak menaati persyaratan teknis cerobong 2. Tidak memasang CEMS bagi industri yang wajib memasang CEMS Membuang emisi gas buang tidak melalui cerobong dan menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan 1. Menaati semua persyaratan teknis cerobong 2. Bagi Industri Yang Wajib Memasang CEMS, peralatan CEMS beroperasi normal 3. Semua sumber emisi non fugitive emisi harus dibuang melalui cerobong 4. Menggunakan jasa laboratorium yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh gubernur. 5. Memenuhi sanksi administrasi sampai batas waktu yang ditentukan 6. Jika CEMS rusak wajib melaksanakan pemantauan manual kualitas emisi setiap 3 bulan sekali selama 1 tahun periode penilaian BIRU MERAH HITAM CATATAN 1. Industri yang wajib memasang CEMS yaitu unit regenerator katalis, unit pentawaran sulfur, proses pembakaran dengan kapasitas >25 NW dan apabila kadungan sulfur > 2%, peleburan baja, pulp dan kertas, pupuk, semen dan karbon hitam 2. Sumber emisi yang mengukur lubang parameter partikulat wajib memenuhi kaidah 2D dan 8D 3. Cerobong unit genset dengan diameter cerobong < 10 cm tidak diwajibkan memiliki lubang sampling CATATAN
  • 40. 2d 8d Diameter cerobong : 30 cm Jarak lubang sampling ke elbow bawah : 240 cm Jarak lubang sampling ke puncak : 95 cm POSISI LUBANG SAMPLING & LANTAI KERJA Sebelum PERBAIKAN Setelah PERBAIKAN
  • 42. Terima kasih Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jl. D.I. Panjaitan Kab. 24 Kebon Nanas Jakarta Timur 13410 Gedung B lantai 5, Telp. 021-8520886, Fax. 021-8520886 http://www.menlh.go.id/