SlideShare a Scribd company logo
1 of 37
Download to read offline
KRITERIA
ASPEK PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
P E R M E N L H K N O 1 T A H U N 2 0 2 1
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
PENILAIAN KETAATAN ASPEK PPU
laporan pemenuhan ketentuan dalam Persetujuan Lingkungan;
laporan pemenuhan ketentuan dalam pemantauan Emisi dan gangguan;
laporan pemenuhan ketentuan dalam baku mutu Emisi dan baku mutu gangguan;
dokumen yang menerangkan kompetensi personil Pengendalian Pencemaran Udara;
dokumen ketentuan teknis yang dipersyaratkan;
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
ASPEK KETAATAN PPU
Ketaatan
terhadap
sumber emisi
dan titik
penaatan
Ketaatan
Terhadap
Parameter
Kompetensi
Personil
Ketaatan
terhadap
jumlah data
yang
dilaporkan
Ketaatan
terhadap baku
mutu
Ketaatan
Terhadap
Ketentuan
Teknis
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
Kompetensi Personil
1
MERAH
Tidak mempunyai personil
yang bertanggung jawab dan
kompeten dalam
Pengendalian Pencemaran
Udara.
BIRU
Memiliki personil yang
bertanggung jawab dan
kompeten dalam
Pengendalian Pencemaran
Udara.
KOMPETENSI PERSONIL
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
Ketaatan terhadap sumber emisi
dan titik penaatan
2
MERAH
Tidak melakukan pemantauan
terhadap seluruh sumber Emisi
dan/atau titik penaatan secara
manual atau menggunakan
neraca massasesuaidengan yang
diwajibkan dalam izin dan/atau
peraturan perundang-undangan
(< 100%).
BIRU
Melakukan pemantauan
terhadap seluruh sumber Emisi
dan/atau titik penaatan secara
manual atau menggunakan
perhitungan neraca massa
sesuaidengan ketentuan yang
diwajibkan dalam izin dan/atau
peraturan perundang-
undangan (100%).
PEMANTAUAN MANUAL
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
MERAH
a) Tidak melakukan
pemantauan terhadap
seluruh sumber Emisi wajib
CEMS; dan
b) Terdapat sumber Emisi wajib
CEMSyang tidak terintegrasi
melalui SISPEK(< 100%).
BIRU
a) Melakukan pemantauan
terhadap seluruh sumber Emisi
yang wajib CEMS; dan
b) Seluruh sumber Emisi yang
wajib CEMS terintegrasi
melalui SISPEK (100%).
PEMANTAUAN CEMS
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
1. Kewajiban pemantauan mengacu pada Persetujuan Lingkungan di bidang PPU
2. Sumber Emisi dan titik penaatan yang wajib meliputi:
1.Sumber Emisi kegiatan proses dan utilitas
2.Titik penaatan kualitas udara ambien
3.Titik penaatan kualitas kebisingan
4.Titik penaatan kualitas kebauan
3. Industri Manufaktur:
1.Sumber Emisi yang berasal dari proses kimia wajib dipantau
2.Cerobong yang hanya mengeluarkan uap air tidak wajib dipantau
4. Dryer pada industri Agro merupakan sumber Emisi yang wajib dipantau
5. Tungku bakar sawit merupakan sumber Emisi yang wajib dipantau
6. Sumber Emisi tidak wajib dipantau meliputi:
1.Internal combustion engine (genset, transfer pump engine)
2.Kapasitas <100 HP (76,5 KVA)
3.Beroperasi <1000 jam per tahun
4.Digunakan untuk kepentingan darurat, kegiatan perbaikan, kegiatan pemeliharaan. <200 jam per tahun
5.Digunakan untuk penggerak derek dan peralatan las
6.Berfungsi sebagai cadangan wajib dilakukan pengukuran Emisi bagi genset atau pembakaran dalam dengan
kapasitas dan spesifikasi sesuai dengan BM Emisi
7.Laoratorium (exhaust laboratorium fire assay, laboratorium pengujian bahan baku dan produk)
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
CATATAN KRITERIA
7. Kewajiban pemantauan sumber Emisi menggunakan neraca massa wajib bagi Industri
pengolahan nikel matte
8. Kewajiban pemantauan sumber Emisi menggunakan CEMS, meliputi
1.Industri minyak dan gas
2.Industri rayon, unit proses
3.Industri pupuk dan ammonium nitrat
4.Industri pulp dan paper
5.Industri besi baja
6.Industri pertambangan
7.Industri semen
8.Industri pembangkit listrik dan/atau kegiatan pembangkit listrik tenaga termal
9.Industri carbon black, proses dryer
10.Kegiatan Pengolahan Sampah secara termal
11.Kegiatan daur ulang baterai lithium
9. Seluruh sumber Emisi wajib CEMS wajib terintegrasi ke dalam SISPEK
CATATAN KRITERIA
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
Ketaatan terhadap parameter
3
MERAH
Tidak melakukan pemantauan
terhadap seluruh parameter
sesuai dengan ketentuan dalam
izin dan/atau perundang-
undangan (<100%)
BIRU
Melakukan pemantauan terhadap
seluruh parameter sesuai dengan
ketentuan dalam izin dan/atau
peraturan perundang-undangan
(100%)
PEMANTAUAN MANUAL
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
MERAH
a) Tidak melakukan
pemantauan terhadap
seluruh parameter wajib
CEMS; dan
b) Terdapat parameter wajib
CEMS yang tidak terintegrasi
melalui SISPEK (<100%)
BIRU
a) Melakukan pemantauan
terhadap seluruh parameter
wajib CEMS; dan
b) Seluruh parameter wajib
CEMS terintegrasi melalui
SISPEK (100%).
PEMANTAUAN CEMS
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
Parameter wajib CEMS: NOx, SO2, PM, laju alir, oksigen dan CO2
Tambahan parameter untuk pembangkit listrik: Hg
1. Kewajiban pemantauan parameter di sumber Emisi mengacu
kepada:
2.
3.
1.Kewajiban pemantauan parameter di sumber Emisi mengacu kepada:
2.Peraturan perundang-undangan di bidang BM Emisi spesifik
3.Izin pemanfaatan atau pengolahan Limbah B3 bagi industri yang melakukan kegiatan pemanfaatan atau pengolahan
Limbah B3
2. Jika industri belum mempunyai BM spesifik, kewajiban pemantauan parameter mengacu kepada:
1.Persetujuan Lingkungan (Amdal atau UKL-UPL); atau
2.Lampiran V-B KepMen LHK No. 13/1995 tentang BM Emisi Sumber Tidak Bergerak
3. Bagi industri pada angka 2, yang telah memiliki kajian Emisi sumber tidak bergerak yang
dilakukan oleh pihak eksternal yang kompeten, kewajiban sumber Emisi mengacu kepada kajian
tersebut dengan melampirkan hasil kajian ke dalam pelaporan Emisi melalui SIMPEL
4. Khusus sumber Emisi genset bagi Industri yang belum memiliki baku mutu spesifik, mengacu
pada Lampiran I.a Permen LHK No 13/2009 tentang BM Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi
Usaha/Kegiatan Minyak dan Gas Bumi
5. Kewajiban pemantauan parameter di titik penaatan kualitas udara ambien dan kebauan mengacu
pada Persetujuan Lingkungan
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
CATATAN KRITERIA
6. Kewajiban pemantauan parameter di sumber Emisi mengacu kepada:
1.Peraturan perundang-undangan di bidang BM Emisi spesifik
2.Izin pemanfaatan atau pengolahan Limbah B3 bagi industri yang melakukan kegiatan pemanfaatan atau
pengolahan Limbah B3
7. Khusus Industri Rayon parameter wajib dipantau mencakup Karbon Disulfida (CS2) dan Hidrogen
Sulfida (H2S) di titik pemantauan kualitas udara ambien
8. Pengukutan kualutas ambien untuk parameter di bawah ini dianggap valid apabila:
1.Partikulat (TSP, PM10, PM2,5) diukur selama 24 jam
2.Ozon (O3) diukur pada waktu maksimum pukul 11.00 - 14.00 waktu setempat
9. Perhitungan neraca massa wajib untuk Industri pengolahan nikel matte dengan parameter Sulfur
Dioksida (SO2)
10. Kewajiban pemantauan parameter untuk Industri Agro, meliputi:
1.Sumber Emisi dryer dan kamar asap pada Industri karet
2.Sumber Emisi dryer pada Industri selain Industri karet
3.Kamar asap pada pengolahan ikan, parameter yang diukur meliputi SO2, NO2, dan Partikulat
4.Tungku bakar sawit, parameter yang diukur meliputi SO2, NO2, dan Partikulat, HCL, Gas Klorin (CL2),
Ammonia (NH3), Fluorida (HF), H2S, dengan nilai BM Emisi sesuai dengan Lampiran V-B KepMen LHK No.
13/1995 tentang BM Emisi Sumber Tidak Bergerak
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
CATATAN KRITERIA
11. Kewajiban pemantauan parameter menggunakan CEMS
1.Industri minyak dan gas
2.Industri rayon
3.Industri pupuk dan ammonium nitrat
4.Industri pulp dan paper
5.Industri besi baja
6.Industri pertambangan
7.Industri semen
8.Industri carbon black
9.Proses penunjang produksi <25 MW dengan kandungan sulfur >2% dan beroperasi secara
terus menerus. Untuk mengukur parameter SO2, NOx, Opasitas, O2, CO, dan laju alir.
12. Seluruh parameter wajib CEMS wajib terintegrasi ke dalam SISPEK
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
CATATAN KRITERIA
1
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
Ketaatan terhadap jumlah data yang
dilaporkan
4
MERAH
a. Tidak melaporkan data
pemantauan untuk setiap
parameter pada setiap sumber
Emisi dan/atau titik penaatan
sesuai dengan ketentuan yang
diwajibkan dalam izin dan/atau
peraturan perundang-undangan
(100%);
b. Tidak melaporkan data
perhitungan beban Emisi
sesuai dengan ketentuan
dalam izin dan/atau peraturan
perundang-undangan secara
periodik (100%).
BIRU
a. Melaporkan data pemantauan
untuk setiap parameter pada
setiap sumber Emisi dan/atau titik
penaatan sesuai dengan
ketentuan dalam izin dan/atau
peraturan perundang-undangan
(100%);
b. Melaporkan data perhitungan
beban Emisi sesuai dengan
ketentuan dalam izin dan/atau
peraturan perundang- undangan
secara periodik (100%).
PEMANTAUAN MANUAL
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
MERAH
a) Tidak melaporkan data
pemantauan CEMS untuk
setiap parameter pada
setiap sumber Emisi sesuai
dengan ketentuan yang
diwajibkan dalam peraturan
perundang-undangan secara
periodik (100%);
b) Tidak melaporkan data
perhitungan beban Emisi
melalui CEMS sesuai
dengan ketentutan yang
diwajibkan dalam peraturan
perundang-undangan
secara periodik (100%).
BIRU
a) Melaporkan data pemantauan
CEMS untuk setiap parameter
pada setiap sumber Emisi sesuai
dengan ketentuan yang
diwajibkan dalam peraturan
perundang-undangan secara
periodik (100%);
b) Melaporkan data perhitungan
beban Emisi melalui CEMS
sesuai dengan ketentutan yang
diwajibkan dalam peraturan
perundang-undangan secara
periodik (100%).
PEMANTAUAN CEMS
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
1.Kewajiban pelaporan secara periodik dilakukan selama periode penilaian PROPER
2. Kewajiban pelaporan data pemantauan secara manual tiap parameter di setiap sumber Emisi paling
sediikit dilakukan 1x dalam 6 bulan, kecuali untuk:
1.Sumber Emisi proses pembakaran
2.Sumber Emisi yang memiliki izin pemanfaatan dan/atau pengolahan pelaporan dan pemantauan dilakukan mengikuti ketentuan lain
3.Sumber Emisi unit ketel uap yang beroprasi <6 bulan, pelaporan data pemantauan dilakukan paling sedikit 1x dalam 1 tahun (100%)
3. Kewajiban pelaporan data pemantauan melalui perhitungan neraca massa tiap parameter yang wajib
dilaporkan secara periodik paling sedikit dilakukan 1x dalam 6 bulan
4. Kewajiban pelaporan data pemantauan menggunakan CEMS di sumber Emisi yang wajib dilaporkan
secara periodik dilakukan dengan ketentuan tersedia pelaporan data pemantauan harian seriap 3 bulan
dengan validitas data harian berupa data harian yang diperoleh paling sedikit 75% dari hasil pembacaan
rata-rata tiap jam atau 18 jam data pengukuran tiap hari
5. Penghitugan beban Emisi dilakukan dengan cara:
1.Mengalikan konsentrasi dengan laju alir dan jam operasional untuk pemantauan Emsisi dengan cara terus
menerus dan/atau manual
2.Membandigkan jumlah penggunaan sulfur dalam proses pengolahan dan pengoperasian mesin penunjang
produksi dengan jumlah sulfur yang terdapat dalam produk dan limbah per ton produksi sulfida nikel untuk
pemantauan Emisi dengan cara perhitungan neraca massa
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
CATATAN KRITERIA
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
Ketaatan terhadap baku mutu
5
MERAH
Data hasil pemantauan manual
dan/atau perhitungan neraca
massa memenuhi < 100%
(kurang dari seratus persen)
ketaatan baku mutu untuk
setiap parameter pada setiap
sumber Emisi sesuai dengan
ketentuan yang diwajibkan
dalam izin dan/atau peraturan
perundang- undangan.
BIRU
Data hasil pemantauan manual
dan/atau perhitungan neraca
massa memenuhi 100% (seratus
persden) ketaatan baku mutu
untuk setiap parameter pada
setiap sumber Emisi sesuai
dengan ketentuan yang
diwajibkan dalam izin dan/atau
peraturan perundang-undangan.
PEMANTAUAN MANUAL
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
MERAH
data rata-rata harian hasil
pemantauan CEMS untuk
setiap parameter pada setiap
sumber Emisi, setiap 3 (tiga)
bulan memenuhi < 95%
ketaatan baku mutu sesuai
dengan yang diwajibkan dalam
ketentuan izin dan/atau
peraturan perundang-
undangan.
BIRU
data rata-rata harian hasil
pemantauan CEMS untuk setiap
parameter pada setiap sumber
Emisi, setiap 3 (tiga) bulan
memenuhi ≥ 95% ketaatan baku
mutu sesuai dengan yang
diwajibkan dalam ketentuan izin
dan/atau peraturan perundang-
undangan.
PEMANTAUAN CEMS
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
1.Kewajiban pemenuhan baku mutu bagi pemantauan dengan
menggunakan perhitungan neraca massa dinyatakan taat
apabila hasil perhitungan dilakukan sesuai dengan:
1.Pilihan metodologi penghitungan beban Emisi; dan
2.Petunjuk teknis operasional yang disusun dan disampaikan (khusus
Industri nikel matte)
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
CATATAN KRITERIA
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
Ketaatan terhadap ketentuan teknis
6
BIRU
a. Memenuhi ketentuan teknis PPU
1.Memenuhi ketentuan teknis cerobong Emisi
2.Menggunakan jasa laboratorium terakreditasi
3.Menggunakan metode pengujian SNI atau
internasional
4.Bagi sumber Emisi yang baku mutunya terdapat
koreksi osigen, hasil pengukuran Emisi wajib terkoreksi
dengan oksigen
5.Semua sumber Emisi non fugitive harus dibuang
melalui cerobong
6.Melakukan perhitungan GRK bagi Industri yang
diwajibkan dalam peraturan yang berlaku
7.Melakukan pencatatan penggunaan genset yang
berfungsi sebagai cadangan
8.Melakukan pencatatan penggunaan boiler yang
berfungsi sebagai cadangan
MERAH
a. Tidak memenuhi salah satu ketentuan teknis PPU
1.Tidak memenuhi salah satu ketentuan teknis cerobong
Emisi
2.Tidak menggunakan jasa laboratorium terakreditasi
3.Tidak menggunakan metode pengujian SNI atau
internasional
4.Bagi sumber Emisi yang baku mutunya terdapat koreksi
osigen, hasil pengukuran Emisi tidak terkoreksi dengan
oksigen
5.Terdapat sumber Emisi non fugitive yang dibuang tidak
melalui cerobong
6.Tidak melakukan perhitungan GRK bagi Industri yang
diwajibkan dalam peraturan yang berlaku
7.Tidak melakukan pencatatan penggunaan genset yang
berfungsi sebagai cadangan
8.Tidak melakukan pencatatan penggunaan boiler yang
berfungsi sebagai cadangan
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
KETAATAN TERHADAP KETENTUAN
TEKNIS
BIRU
a. Memenuhi ketentuan teknis PPU
9. Industri wajib CEMS melaksanakan
1.Memiliki shelter (ruang analyzer)
2.Memiliki gas analyzer
3.Jalur dan pipa tidak bocor
4.Instalasi perpipaan sesuai standar
5.Memiliki buku panduan CEMS
6.Memiliki atau melakukan sertifikasi peralatan CEMS
dengan QAL1
7.Memiliki sertifikasi kalibrasi peralatan CEMS oleh
eksternal setiap 2 tahun sekali
8.Memiliki QA/QC
9.Lokasi pemasangan CEMS memenuhi 8D 2D
10.Data hasil pengukuran CEMS telah terkoreksi oksigen
11.Waktu pembacaan data sesuai dengan deteksi
pengukuran
MERAH
a. Tidak memenuhi salah satu ketentuan teknis PPU
9. Tidak memenuhi salah satu ketentuan teknis CEMS agi
industri wajib CEMS
10. CEMS tidak beroperasi normal ≥ 2 tahun
11. Tidak memasang CEMS sesuai kewajiban dalam
peraturan
12. Tidak mengintegrasikan CEMS ke dalam SISPEK
b. Tidak memenuhi sanksi administrasi sampai batas
waktu yang ditentukan
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
KETAATAN TERHADAP KETENTUAN
TEKNIS
BIRU
a. Memenuhi ketentuan teknis PPU
9. Industri wajib CEMS melaksanakan
l. Personal komputer
m. Memastikan peralatan CEMS beroperasi secara normal
n. Apabila CEMS rusak
•Melakukan perbaikan dalam waktu <1 tahun dan menyampaikan rencana perbaikan
•Selama perbaikan wajib melakukan pemantauan manual kualitas Emisi setiap 3 bulan sekali.
Pemantauan manual terhitung 21 hari setelah CEMS tidak beroperasi
•Jika CEMS belum beroperasi secara normal >1 tahun maka pemantauan manual kualitas Emisi
setiap 1 bulan sekali
10. Melakukan intregasi CEMS dengan SISPEK
b. Memenuhi sanksi administratif sampai batas waktu yang ditentukan
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
KETAATAN TERHADAP KETENTUAN
TEKNIS
1.Khusus sumber Emisi yang tidak diwajibkan untuk melakukan pengukuran
parameter partikulat, posisi lubang sampling pada cerobong tidak perlu
memenuhi kaidah 8D dan 2D
2. Cerobong internal combustion engine (genset) dengan diameter dalamnya
<10cm tidak diwajibkan memiliki lubang sampling
3. Untuk kawasan Industri wajib menghitung GRK yang dihasilkan dalam satu
kawasan
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
CATATAN KRITERIA
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
Aspek Titik Pemantauan Ambien,
Kebisingan, dan Kebauan.
KETAATAN TERHADAP DOKUMEN
LINGKUNGAN
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
Titik Penaatan (lokasi sesuai dengan Persetujuan Lingkungan)
Parameter:
▪ PPNomor 22 tahun2001
▪ KepmenLH Nomor 48 tahun 1996 (Kebisingan)
▪ KepmenLH Nomor 50 tahun 1996 (Kebauan)
Pelaporan
MERAH
Tidak memantau seluruh lokasi
sesuai dengan Persetujuan
Lingkungan
BIRU
Memantau seluruh lokasisesuai
dengan PersetujuanLingkungan
KRITERIA KETAATAN UDARA AMBIEN
TERHADAP LOKASI
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
MERAH
-Tidak memantau seluruh
parameter sesuai
dengan Persetujuan
Lingkungan
-Tidak memantau seluruh
parameter sesuai PP22tahun
2021
BIRU
-Memantau seluruhparameter
sesuai dengan Persetujuan
Lingkungan
-Jika Persetujuan Lingkungan
tidak mengaturparameter
pemantauan mengacu kepadaPP
22tahun 2021
KRITERIA KETAATAN UDARA AMBIEN
TERHADAP PARAMETER
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
BAKU MUTU
UDARA AMBIEN
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
Lampiran VII
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2021
CATATAN KRITERIA
Pengukuran kualitas udara ambien untuk parameter
dibawah ini dianggap valid apabila:
a. partikulat (TSP (Debu), PM10 (Partikel <10 um),
PM2,5 (Partikel < 2,5 um) diukur selama 24 jam;
dan
b. Ozon (O3) diukur pada waktu maksimum pukul
11.00 sampai dengan 14.00 waktu setempat.
MERAH
Tidak memantau seluruhlokasi
sesuai dengan Persetujuan
Lingkungan
BIRU
Memantau seluruh lokasi
sesuai dengan Persetujuan
Lingkungan
KRITERIA KETAATAN KEBISINGAN
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
MERAH
- Tidakmemantau seluruh lokasi
sesuai dengan Persetujuan
Lingkungan
-Tidak memantau seluruh
parameter sesuai
dengan Persetujuan
Lingkungan
-Tidak memantau seluruh
parameter sesuai Kepmen LHNo.
50 Tahun1996
BIRU
- Memantau seluruh lokasisesuai
dengan PersetujuanLingkungan
- Tidak Memantau seluruh
parameter sesuai
dengan Persetujuan
Lingkungan
-Jika Persetujuan Lingkungan
tidak mengaturparameter
pemantauan mengacukepada
Kepmen LHNo.50 Tahun1996
KRITERIA KETAATAN KEBAUAN
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
Terima kasih
ditppu.menlhk.go.id

More Related Content

What's hot

20220816-Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Fasyankes.pptx
20220816-Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Fasyankes.pptx20220816-Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Fasyankes.pptx
20220816-Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Fasyankes.pptx
rahayusafitri8
 

What's hot (20)

Pengolahan limbah gas dan b3
Pengolahan limbah gas dan b3Pengolahan limbah gas dan b3
Pengolahan limbah gas dan b3
 
Presentasi pertek emisi PT BRM .pptx
Presentasi pertek emisi PT BRM .pptxPresentasi pertek emisi PT BRM .pptx
Presentasi pertek emisi PT BRM .pptx
 
Pengawasan K3 pesawat uap dan bejana tekan
Pengawasan K3 pesawat uap dan bejana tekanPengawasan K3 pesawat uap dan bejana tekan
Pengawasan K3 pesawat uap dan bejana tekan
 
Laporan kecelakaan kerja
Laporan kecelakaan kerjaLaporan kecelakaan kerja
Laporan kecelakaan kerja
 
Ppt Limbah B3
Ppt Limbah B3Ppt Limbah B3
Ppt Limbah B3
 
Opsi Teknologi Pengelolaan Persampahan
Opsi Teknologi Pengelolaan PersampahanOpsi Teknologi Pengelolaan Persampahan
Opsi Teknologi Pengelolaan Persampahan
 
Tangki septik sistem terpisah dengan bidang peresapan
Tangki septik sistem terpisah dengan bidang peresapanTangki septik sistem terpisah dengan bidang peresapan
Tangki septik sistem terpisah dengan bidang peresapan
 
Perencanaan Teknis dan Teknologi Pengolahan Lumpur
Perencanaan Teknis dan Teknologi Pengolahan LumpurPerencanaan Teknis dan Teknologi Pengolahan Lumpur
Perencanaan Teknis dan Teknologi Pengolahan Lumpur
 
Perencanaan Teknis IPLT - Teknologi Pengolahan Air Limbah dan Lumpur
Perencanaan Teknis IPLT - Teknologi Pengolahan Air Limbah dan LumpurPerencanaan Teknis IPLT - Teknologi Pengolahan Air Limbah dan Lumpur
Perencanaan Teknis IPLT - Teknologi Pengolahan Air Limbah dan Lumpur
 
Materi PPA 2023.pdf
Materi PPA 2023.pdfMateri PPA 2023.pdf
Materi PPA 2023.pdf
 
Safety induction
Safety inductionSafety induction
Safety induction
 
SNI 09-7118.2-2005 tentang Emisi Gas Buang - Sumber Bergerak - Bagian 2: Cara...
SNI 09-7118.2-2005 tentang Emisi Gas Buang - Sumber Bergerak - Bagian 2: Cara...SNI 09-7118.2-2005 tentang Emisi Gas Buang - Sumber Bergerak - Bagian 2: Cara...
SNI 09-7118.2-2005 tentang Emisi Gas Buang - Sumber Bergerak - Bagian 2: Cara...
 
Permen lhk no. 56 2015 ttg tatacara dan persyaratan teknis pengelolaan lb3 fa...
Permen lhk no. 56 2015 ttg tatacara dan persyaratan teknis pengelolaan lb3 fa...Permen lhk no. 56 2015 ttg tatacara dan persyaratan teknis pengelolaan lb3 fa...
Permen lhk no. 56 2015 ttg tatacara dan persyaratan teknis pengelolaan lb3 fa...
 
Permen LHK no.70 2016 ttg baku mutu emisi usaha dan atau kegiatan pengolahan ...
Permen LHK no.70 2016 ttg baku mutu emisi usaha dan atau kegiatan pengolahan ...Permen LHK no.70 2016 ttg baku mutu emisi usaha dan atau kegiatan pengolahan ...
Permen LHK no.70 2016 ttg baku mutu emisi usaha dan atau kegiatan pengolahan ...
 
20220816-Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Fasyankes.pptx
20220816-Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Fasyankes.pptx20220816-Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Fasyankes.pptx
20220816-Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Fasyankes.pptx
 
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat - Perencanaan Instalasi Pengola...
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat - Perencanaan Instalasi Pengola...Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat - Perencanaan Instalasi Pengola...
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat - Perencanaan Instalasi Pengola...
 
SNI 7325:2009 tentang Metoda Pengukuran Kadar Debu Respirabel di Udara Tempat...
SNI 7325:2009 tentang Metoda Pengukuran Kadar Debu Respirabel di Udara Tempat...SNI 7325:2009 tentang Metoda Pengukuran Kadar Debu Respirabel di Udara Tempat...
SNI 7325:2009 tentang Metoda Pengukuran Kadar Debu Respirabel di Udara Tempat...
 
Memperkirakan dampak lingkungan kualitas udara
Memperkirakan dampak lingkungan kualitas udaraMemperkirakan dampak lingkungan kualitas udara
Memperkirakan dampak lingkungan kualitas udara
 
Tahapan Perencanaan Teknis Unit Pengolahan Air Limbah (IPAL)
Tahapan Perencanaan Teknis Unit Pengolahan Air Limbah (IPAL)Tahapan Perencanaan Teknis Unit Pengolahan Air Limbah (IPAL)
Tahapan Perencanaan Teknis Unit Pengolahan Air Limbah (IPAL)
 
UU no.1 th1970 tentang keselamatan kerja
UU no.1 th1970 tentang keselamatan kerjaUU no.1 th1970 tentang keselamatan kerja
UU no.1 th1970 tentang keselamatan kerja
 

Similar to Materi PPU 2023.pdf

Kegiatan Laboratorium Lingkungan PT. Mutuagung Lestari Oleh Dwi Angga Teguh s
Kegiatan Laboratorium Lingkungan PT. Mutuagung Lestari Oleh Dwi Angga Teguh sKegiatan Laboratorium Lingkungan PT. Mutuagung Lestari Oleh Dwi Angga Teguh s
Kegiatan Laboratorium Lingkungan PT. Mutuagung Lestari Oleh Dwi Angga Teguh s
dwi angga teguh santoso
 
201711061121261995-8-Peraturan.pdf
201711061121261995-8-Peraturan.pdf201711061121261995-8-Peraturan.pdf
201711061121261995-8-Peraturan.pdf
PancaNababan1
 
kepmen lh 129 tahun 2003 bme migas
kepmen lh 129 tahun 2003 bme migaskepmen lh 129 tahun 2003 bme migas
kepmen lh 129 tahun 2003 bme migas
Mhella Muciil
 
Persayatan kesehatan kerja
Persayatan kesehatan kerjaPersayatan kesehatan kerja
Persayatan kesehatan kerja
Yesy Yuniar II
 

Similar to Materi PPU 2023.pdf (20)

Kriteria proper PPU PermenLHK No 1 tahun 2021-1.pdf
Kriteria proper PPU PermenLHK No 1 tahun 2021-1.pdfKriteria proper PPU PermenLHK No 1 tahun 2021-1.pdf
Kriteria proper PPU PermenLHK No 1 tahun 2021-1.pdf
 
Sosialisasi DLH Sidoarjo-Emisi Sumber Tidak Bergerak.pdf
Sosialisasi DLH Sidoarjo-Emisi Sumber Tidak Bergerak.pdfSosialisasi DLH Sidoarjo-Emisi Sumber Tidak Bergerak.pdf
Sosialisasi DLH Sidoarjo-Emisi Sumber Tidak Bergerak.pdf
 
Pemantauan & Pengendalian Pencemaran Udara
Pemantauan & Pengendalian Pencemaran UdaraPemantauan & Pengendalian Pencemaran Udara
Pemantauan & Pengendalian Pencemaran Udara
 
Pengelolaan Kualitas Udara - Lokakarya Unsika
Pengelolaan Kualitas Udara - Lokakarya UnsikaPengelolaan Kualitas Udara - Lokakarya Unsika
Pengelolaan Kualitas Udara - Lokakarya Unsika
 
Kriteria Pengendalian Pencemaran Udara.pdf
Kriteria Pengendalian Pencemaran Udara.pdfKriteria Pengendalian Pencemaran Udara.pdf
Kriteria Pengendalian Pencemaran Udara.pdf
 
MATERI 3.pdf
MATERI 3.pdfMATERI 3.pdf
MATERI 3.pdf
 
Kegiatan Laboratorium Lingkungan PT. Mutuagung Lestari Oleh Dwi Angga Teguh s
Kegiatan Laboratorium Lingkungan PT. Mutuagung Lestari Oleh Dwi Angga Teguh sKegiatan Laboratorium Lingkungan PT. Mutuagung Lestari Oleh Dwi Angga Teguh s
Kegiatan Laboratorium Lingkungan PT. Mutuagung Lestari Oleh Dwi Angga Teguh s
 
201711061121261995-8-Peraturan.pdf
201711061121261995-8-Peraturan.pdf201711061121261995-8-Peraturan.pdf
201711061121261995-8-Peraturan.pdf
 
Pengelolaan Limbah pada Industri Farmasi
Pengelolaan Limbah pada Industri FarmasiPengelolaan Limbah pada Industri Farmasi
Pengelolaan Limbah pada Industri Farmasi
 
kelola limbah.pptx
kelola limbah.pptxkelola limbah.pptx
kelola limbah.pptx
 
kepmen lh 129 tahun 2003 bme migas
kepmen lh 129 tahun 2003 bme migaskepmen lh 129 tahun 2003 bme migas
kepmen lh 129 tahun 2003 bme migas
 
PPT BESOK SIDANG.pptx
PPT BESOK SIDANG.pptxPPT BESOK SIDANG.pptx
PPT BESOK SIDANG.pptx
 
kelola limbah.pdf
kelola limbah.pdfkelola limbah.pdf
kelola limbah.pdf
 
Portofolio POIPPU PT. Artama (Wahyu Eka).pdf
Portofolio POIPPU PT. Artama (Wahyu Eka).pdfPortofolio POIPPU PT. Artama (Wahyu Eka).pdf
Portofolio POIPPU PT. Artama (Wahyu Eka).pdf
 
Sni 09 7118.1-2005. emisi gas buang
Sni 09 7118.1-2005. emisi gas buangSni 09 7118.1-2005. emisi gas buang
Sni 09 7118.1-2005. emisi gas buang
 
Kepmenkes no 1405_tahun_2002 tentang Persyaratan Lingkungan Kerja, Perkantora...
Kepmenkes no 1405_tahun_2002 tentang Persyaratan Lingkungan Kerja, Perkantora...Kepmenkes no 1405_tahun_2002 tentang Persyaratan Lingkungan Kerja, Perkantora...
Kepmenkes no 1405_tahun_2002 tentang Persyaratan Lingkungan Kerja, Perkantora...
 
permen lingkungan hidup no 19 tahun 2010 bakumutu air limbah industri minyak ...
permen lingkungan hidup no 19 tahun 2010 bakumutu air limbah industri minyak ...permen lingkungan hidup no 19 tahun 2010 bakumutu air limbah industri minyak ...
permen lingkungan hidup no 19 tahun 2010 bakumutu air limbah industri minyak ...
 
Persayatan kesehatan kerja
Persayatan kesehatan kerjaPersayatan kesehatan kerja
Persayatan kesehatan kerja
 
KEPMENKES RI No. 1405/MENKES/SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkun...
KEPMENKES RI No. 1405/MENKES/SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkun...KEPMENKES RI No. 1405/MENKES/SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkun...
KEPMENKES RI No. 1405/MENKES/SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkun...
 
1 Identifikasi Sumber Pencemaran Air Limbah.pdf
1 Identifikasi Sumber Pencemaran Air Limbah.pdf1 Identifikasi Sumber Pencemaran Air Limbah.pdf
1 Identifikasi Sumber Pencemaran Air Limbah.pdf
 

Materi PPU 2023.pdf

  • 1. KRITERIA ASPEK PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA P E R M E N L H K N O 1 T A H U N 2 0 2 1 Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
  • 2. PENILAIAN KETAATAN ASPEK PPU laporan pemenuhan ketentuan dalam Persetujuan Lingkungan; laporan pemenuhan ketentuan dalam pemantauan Emisi dan gangguan; laporan pemenuhan ketentuan dalam baku mutu Emisi dan baku mutu gangguan; dokumen yang menerangkan kompetensi personil Pengendalian Pencemaran Udara; dokumen ketentuan teknis yang dipersyaratkan; Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
  • 3. ASPEK KETAATAN PPU Ketaatan terhadap sumber emisi dan titik penaatan Ketaatan Terhadap Parameter Kompetensi Personil Ketaatan terhadap jumlah data yang dilaporkan Ketaatan terhadap baku mutu Ketaatan Terhadap Ketentuan Teknis Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
  • 4. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara Kompetensi Personil 1
  • 5. MERAH Tidak mempunyai personil yang bertanggung jawab dan kompeten dalam Pengendalian Pencemaran Udara. BIRU Memiliki personil yang bertanggung jawab dan kompeten dalam Pengendalian Pencemaran Udara. KOMPETENSI PERSONIL Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
  • 6. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara Ketaatan terhadap sumber emisi dan titik penaatan 2
  • 7. MERAH Tidak melakukan pemantauan terhadap seluruh sumber Emisi dan/atau titik penaatan secara manual atau menggunakan neraca massasesuaidengan yang diwajibkan dalam izin dan/atau peraturan perundang-undangan (< 100%). BIRU Melakukan pemantauan terhadap seluruh sumber Emisi dan/atau titik penaatan secara manual atau menggunakan perhitungan neraca massa sesuaidengan ketentuan yang diwajibkan dalam izin dan/atau peraturan perundang- undangan (100%). PEMANTAUAN MANUAL Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
  • 8. MERAH a) Tidak melakukan pemantauan terhadap seluruh sumber Emisi wajib CEMS; dan b) Terdapat sumber Emisi wajib CEMSyang tidak terintegrasi melalui SISPEK(< 100%). BIRU a) Melakukan pemantauan terhadap seluruh sumber Emisi yang wajib CEMS; dan b) Seluruh sumber Emisi yang wajib CEMS terintegrasi melalui SISPEK (100%). PEMANTAUAN CEMS Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
  • 9. 1. Kewajiban pemantauan mengacu pada Persetujuan Lingkungan di bidang PPU 2. Sumber Emisi dan titik penaatan yang wajib meliputi: 1.Sumber Emisi kegiatan proses dan utilitas 2.Titik penaatan kualitas udara ambien 3.Titik penaatan kualitas kebisingan 4.Titik penaatan kualitas kebauan 3. Industri Manufaktur: 1.Sumber Emisi yang berasal dari proses kimia wajib dipantau 2.Cerobong yang hanya mengeluarkan uap air tidak wajib dipantau 4. Dryer pada industri Agro merupakan sumber Emisi yang wajib dipantau 5. Tungku bakar sawit merupakan sumber Emisi yang wajib dipantau 6. Sumber Emisi tidak wajib dipantau meliputi: 1.Internal combustion engine (genset, transfer pump engine) 2.Kapasitas <100 HP (76,5 KVA) 3.Beroperasi <1000 jam per tahun 4.Digunakan untuk kepentingan darurat, kegiatan perbaikan, kegiatan pemeliharaan. <200 jam per tahun 5.Digunakan untuk penggerak derek dan peralatan las 6.Berfungsi sebagai cadangan wajib dilakukan pengukuran Emisi bagi genset atau pembakaran dalam dengan kapasitas dan spesifikasi sesuai dengan BM Emisi 7.Laoratorium (exhaust laboratorium fire assay, laboratorium pengujian bahan baku dan produk) Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara CATATAN KRITERIA
  • 10. 7. Kewajiban pemantauan sumber Emisi menggunakan neraca massa wajib bagi Industri pengolahan nikel matte 8. Kewajiban pemantauan sumber Emisi menggunakan CEMS, meliputi 1.Industri minyak dan gas 2.Industri rayon, unit proses 3.Industri pupuk dan ammonium nitrat 4.Industri pulp dan paper 5.Industri besi baja 6.Industri pertambangan 7.Industri semen 8.Industri pembangkit listrik dan/atau kegiatan pembangkit listrik tenaga termal 9.Industri carbon black, proses dryer 10.Kegiatan Pengolahan Sampah secara termal 11.Kegiatan daur ulang baterai lithium 9. Seluruh sumber Emisi wajib CEMS wajib terintegrasi ke dalam SISPEK CATATAN KRITERIA Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
  • 11. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara Ketaatan terhadap parameter 3
  • 12. MERAH Tidak melakukan pemantauan terhadap seluruh parameter sesuai dengan ketentuan dalam izin dan/atau perundang- undangan (<100%) BIRU Melakukan pemantauan terhadap seluruh parameter sesuai dengan ketentuan dalam izin dan/atau peraturan perundang-undangan (100%) PEMANTAUAN MANUAL Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
  • 13. MERAH a) Tidak melakukan pemantauan terhadap seluruh parameter wajib CEMS; dan b) Terdapat parameter wajib CEMS yang tidak terintegrasi melalui SISPEK (<100%) BIRU a) Melakukan pemantauan terhadap seluruh parameter wajib CEMS; dan b) Seluruh parameter wajib CEMS terintegrasi melalui SISPEK (100%). PEMANTAUAN CEMS Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara Parameter wajib CEMS: NOx, SO2, PM, laju alir, oksigen dan CO2 Tambahan parameter untuk pembangkit listrik: Hg
  • 14. 1. Kewajiban pemantauan parameter di sumber Emisi mengacu kepada: 2. 3. 1.Kewajiban pemantauan parameter di sumber Emisi mengacu kepada: 2.Peraturan perundang-undangan di bidang BM Emisi spesifik 3.Izin pemanfaatan atau pengolahan Limbah B3 bagi industri yang melakukan kegiatan pemanfaatan atau pengolahan Limbah B3 2. Jika industri belum mempunyai BM spesifik, kewajiban pemantauan parameter mengacu kepada: 1.Persetujuan Lingkungan (Amdal atau UKL-UPL); atau 2.Lampiran V-B KepMen LHK No. 13/1995 tentang BM Emisi Sumber Tidak Bergerak 3. Bagi industri pada angka 2, yang telah memiliki kajian Emisi sumber tidak bergerak yang dilakukan oleh pihak eksternal yang kompeten, kewajiban sumber Emisi mengacu kepada kajian tersebut dengan melampirkan hasil kajian ke dalam pelaporan Emisi melalui SIMPEL 4. Khusus sumber Emisi genset bagi Industri yang belum memiliki baku mutu spesifik, mengacu pada Lampiran I.a Permen LHK No 13/2009 tentang BM Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Usaha/Kegiatan Minyak dan Gas Bumi 5. Kewajiban pemantauan parameter di titik penaatan kualitas udara ambien dan kebauan mengacu pada Persetujuan Lingkungan Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara CATATAN KRITERIA
  • 15. 6. Kewajiban pemantauan parameter di sumber Emisi mengacu kepada: 1.Peraturan perundang-undangan di bidang BM Emisi spesifik 2.Izin pemanfaatan atau pengolahan Limbah B3 bagi industri yang melakukan kegiatan pemanfaatan atau pengolahan Limbah B3 7. Khusus Industri Rayon parameter wajib dipantau mencakup Karbon Disulfida (CS2) dan Hidrogen Sulfida (H2S) di titik pemantauan kualitas udara ambien 8. Pengukutan kualutas ambien untuk parameter di bawah ini dianggap valid apabila: 1.Partikulat (TSP, PM10, PM2,5) diukur selama 24 jam 2.Ozon (O3) diukur pada waktu maksimum pukul 11.00 - 14.00 waktu setempat 9. Perhitungan neraca massa wajib untuk Industri pengolahan nikel matte dengan parameter Sulfur Dioksida (SO2) 10. Kewajiban pemantauan parameter untuk Industri Agro, meliputi: 1.Sumber Emisi dryer dan kamar asap pada Industri karet 2.Sumber Emisi dryer pada Industri selain Industri karet 3.Kamar asap pada pengolahan ikan, parameter yang diukur meliputi SO2, NO2, dan Partikulat 4.Tungku bakar sawit, parameter yang diukur meliputi SO2, NO2, dan Partikulat, HCL, Gas Klorin (CL2), Ammonia (NH3), Fluorida (HF), H2S, dengan nilai BM Emisi sesuai dengan Lampiran V-B KepMen LHK No. 13/1995 tentang BM Emisi Sumber Tidak Bergerak Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara CATATAN KRITERIA
  • 16. 11. Kewajiban pemantauan parameter menggunakan CEMS 1.Industri minyak dan gas 2.Industri rayon 3.Industri pupuk dan ammonium nitrat 4.Industri pulp dan paper 5.Industri besi baja 6.Industri pertambangan 7.Industri semen 8.Industri carbon black 9.Proses penunjang produksi <25 MW dengan kandungan sulfur >2% dan beroperasi secara terus menerus. Untuk mengukur parameter SO2, NOx, Opasitas, O2, CO, dan laju alir. 12. Seluruh parameter wajib CEMS wajib terintegrasi ke dalam SISPEK Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara CATATAN KRITERIA
  • 17. 1 Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara Ketaatan terhadap jumlah data yang dilaporkan 4
  • 18. MERAH a. Tidak melaporkan data pemantauan untuk setiap parameter pada setiap sumber Emisi dan/atau titik penaatan sesuai dengan ketentuan yang diwajibkan dalam izin dan/atau peraturan perundang-undangan (100%); b. Tidak melaporkan data perhitungan beban Emisi sesuai dengan ketentuan dalam izin dan/atau peraturan perundang-undangan secara periodik (100%). BIRU a. Melaporkan data pemantauan untuk setiap parameter pada setiap sumber Emisi dan/atau titik penaatan sesuai dengan ketentuan dalam izin dan/atau peraturan perundang-undangan (100%); b. Melaporkan data perhitungan beban Emisi sesuai dengan ketentuan dalam izin dan/atau peraturan perundang- undangan secara periodik (100%). PEMANTAUAN MANUAL Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
  • 19. MERAH a) Tidak melaporkan data pemantauan CEMS untuk setiap parameter pada setiap sumber Emisi sesuai dengan ketentuan yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan secara periodik (100%); b) Tidak melaporkan data perhitungan beban Emisi melalui CEMS sesuai dengan ketentutan yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan secara periodik (100%). BIRU a) Melaporkan data pemantauan CEMS untuk setiap parameter pada setiap sumber Emisi sesuai dengan ketentuan yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan secara periodik (100%); b) Melaporkan data perhitungan beban Emisi melalui CEMS sesuai dengan ketentutan yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan secara periodik (100%). PEMANTAUAN CEMS Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
  • 20. 1.Kewajiban pelaporan secara periodik dilakukan selama periode penilaian PROPER 2. Kewajiban pelaporan data pemantauan secara manual tiap parameter di setiap sumber Emisi paling sediikit dilakukan 1x dalam 6 bulan, kecuali untuk: 1.Sumber Emisi proses pembakaran 2.Sumber Emisi yang memiliki izin pemanfaatan dan/atau pengolahan pelaporan dan pemantauan dilakukan mengikuti ketentuan lain 3.Sumber Emisi unit ketel uap yang beroprasi <6 bulan, pelaporan data pemantauan dilakukan paling sedikit 1x dalam 1 tahun (100%) 3. Kewajiban pelaporan data pemantauan melalui perhitungan neraca massa tiap parameter yang wajib dilaporkan secara periodik paling sedikit dilakukan 1x dalam 6 bulan 4. Kewajiban pelaporan data pemantauan menggunakan CEMS di sumber Emisi yang wajib dilaporkan secara periodik dilakukan dengan ketentuan tersedia pelaporan data pemantauan harian seriap 3 bulan dengan validitas data harian berupa data harian yang diperoleh paling sedikit 75% dari hasil pembacaan rata-rata tiap jam atau 18 jam data pengukuran tiap hari 5. Penghitugan beban Emisi dilakukan dengan cara: 1.Mengalikan konsentrasi dengan laju alir dan jam operasional untuk pemantauan Emsisi dengan cara terus menerus dan/atau manual 2.Membandigkan jumlah penggunaan sulfur dalam proses pengolahan dan pengoperasian mesin penunjang produksi dengan jumlah sulfur yang terdapat dalam produk dan limbah per ton produksi sulfida nikel untuk pemantauan Emisi dengan cara perhitungan neraca massa Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara CATATAN KRITERIA
  • 21. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara Ketaatan terhadap baku mutu 5
  • 22. MERAH Data hasil pemantauan manual dan/atau perhitungan neraca massa memenuhi < 100% (kurang dari seratus persen) ketaatan baku mutu untuk setiap parameter pada setiap sumber Emisi sesuai dengan ketentuan yang diwajibkan dalam izin dan/atau peraturan perundang- undangan. BIRU Data hasil pemantauan manual dan/atau perhitungan neraca massa memenuhi 100% (seratus persden) ketaatan baku mutu untuk setiap parameter pada setiap sumber Emisi sesuai dengan ketentuan yang diwajibkan dalam izin dan/atau peraturan perundang-undangan. PEMANTAUAN MANUAL Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
  • 23. MERAH data rata-rata harian hasil pemantauan CEMS untuk setiap parameter pada setiap sumber Emisi, setiap 3 (tiga) bulan memenuhi < 95% ketaatan baku mutu sesuai dengan yang diwajibkan dalam ketentuan izin dan/atau peraturan perundang- undangan. BIRU data rata-rata harian hasil pemantauan CEMS untuk setiap parameter pada setiap sumber Emisi, setiap 3 (tiga) bulan memenuhi ≥ 95% ketaatan baku mutu sesuai dengan yang diwajibkan dalam ketentuan izin dan/atau peraturan perundang- undangan. PEMANTAUAN CEMS Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
  • 24. 1.Kewajiban pemenuhan baku mutu bagi pemantauan dengan menggunakan perhitungan neraca massa dinyatakan taat apabila hasil perhitungan dilakukan sesuai dengan: 1.Pilihan metodologi penghitungan beban Emisi; dan 2.Petunjuk teknis operasional yang disusun dan disampaikan (khusus Industri nikel matte) Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara CATATAN KRITERIA
  • 25. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara Ketaatan terhadap ketentuan teknis 6
  • 26. BIRU a. Memenuhi ketentuan teknis PPU 1.Memenuhi ketentuan teknis cerobong Emisi 2.Menggunakan jasa laboratorium terakreditasi 3.Menggunakan metode pengujian SNI atau internasional 4.Bagi sumber Emisi yang baku mutunya terdapat koreksi osigen, hasil pengukuran Emisi wajib terkoreksi dengan oksigen 5.Semua sumber Emisi non fugitive harus dibuang melalui cerobong 6.Melakukan perhitungan GRK bagi Industri yang diwajibkan dalam peraturan yang berlaku 7.Melakukan pencatatan penggunaan genset yang berfungsi sebagai cadangan 8.Melakukan pencatatan penggunaan boiler yang berfungsi sebagai cadangan MERAH a. Tidak memenuhi salah satu ketentuan teknis PPU 1.Tidak memenuhi salah satu ketentuan teknis cerobong Emisi 2.Tidak menggunakan jasa laboratorium terakreditasi 3.Tidak menggunakan metode pengujian SNI atau internasional 4.Bagi sumber Emisi yang baku mutunya terdapat koreksi osigen, hasil pengukuran Emisi tidak terkoreksi dengan oksigen 5.Terdapat sumber Emisi non fugitive yang dibuang tidak melalui cerobong 6.Tidak melakukan perhitungan GRK bagi Industri yang diwajibkan dalam peraturan yang berlaku 7.Tidak melakukan pencatatan penggunaan genset yang berfungsi sebagai cadangan 8.Tidak melakukan pencatatan penggunaan boiler yang berfungsi sebagai cadangan Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara KETAATAN TERHADAP KETENTUAN TEKNIS
  • 27. BIRU a. Memenuhi ketentuan teknis PPU 9. Industri wajib CEMS melaksanakan 1.Memiliki shelter (ruang analyzer) 2.Memiliki gas analyzer 3.Jalur dan pipa tidak bocor 4.Instalasi perpipaan sesuai standar 5.Memiliki buku panduan CEMS 6.Memiliki atau melakukan sertifikasi peralatan CEMS dengan QAL1 7.Memiliki sertifikasi kalibrasi peralatan CEMS oleh eksternal setiap 2 tahun sekali 8.Memiliki QA/QC 9.Lokasi pemasangan CEMS memenuhi 8D 2D 10.Data hasil pengukuran CEMS telah terkoreksi oksigen 11.Waktu pembacaan data sesuai dengan deteksi pengukuran MERAH a. Tidak memenuhi salah satu ketentuan teknis PPU 9. Tidak memenuhi salah satu ketentuan teknis CEMS agi industri wajib CEMS 10. CEMS tidak beroperasi normal ≥ 2 tahun 11. Tidak memasang CEMS sesuai kewajiban dalam peraturan 12. Tidak mengintegrasikan CEMS ke dalam SISPEK b. Tidak memenuhi sanksi administrasi sampai batas waktu yang ditentukan Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara KETAATAN TERHADAP KETENTUAN TEKNIS
  • 28. BIRU a. Memenuhi ketentuan teknis PPU 9. Industri wajib CEMS melaksanakan l. Personal komputer m. Memastikan peralatan CEMS beroperasi secara normal n. Apabila CEMS rusak •Melakukan perbaikan dalam waktu <1 tahun dan menyampaikan rencana perbaikan •Selama perbaikan wajib melakukan pemantauan manual kualitas Emisi setiap 3 bulan sekali. Pemantauan manual terhitung 21 hari setelah CEMS tidak beroperasi •Jika CEMS belum beroperasi secara normal >1 tahun maka pemantauan manual kualitas Emisi setiap 1 bulan sekali 10. Melakukan intregasi CEMS dengan SISPEK b. Memenuhi sanksi administratif sampai batas waktu yang ditentukan Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara KETAATAN TERHADAP KETENTUAN TEKNIS
  • 29. 1.Khusus sumber Emisi yang tidak diwajibkan untuk melakukan pengukuran parameter partikulat, posisi lubang sampling pada cerobong tidak perlu memenuhi kaidah 8D dan 2D 2. Cerobong internal combustion engine (genset) dengan diameter dalamnya <10cm tidak diwajibkan memiliki lubang sampling 3. Untuk kawasan Industri wajib menghitung GRK yang dihasilkan dalam satu kawasan Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara CATATAN KRITERIA
  • 30. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara Aspek Titik Pemantauan Ambien, Kebisingan, dan Kebauan.
  • 31. KETAATAN TERHADAP DOKUMEN LINGKUNGAN Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara Titik Penaatan (lokasi sesuai dengan Persetujuan Lingkungan) Parameter: ▪ PPNomor 22 tahun2001 ▪ KepmenLH Nomor 48 tahun 1996 (Kebisingan) ▪ KepmenLH Nomor 50 tahun 1996 (Kebauan) Pelaporan
  • 32. MERAH Tidak memantau seluruh lokasi sesuai dengan Persetujuan Lingkungan BIRU Memantau seluruh lokasisesuai dengan PersetujuanLingkungan KRITERIA KETAATAN UDARA AMBIEN TERHADAP LOKASI Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
  • 33. MERAH -Tidak memantau seluruh parameter sesuai dengan Persetujuan Lingkungan -Tidak memantau seluruh parameter sesuai PP22tahun 2021 BIRU -Memantau seluruhparameter sesuai dengan Persetujuan Lingkungan -Jika Persetujuan Lingkungan tidak mengaturparameter pemantauan mengacu kepadaPP 22tahun 2021 KRITERIA KETAATAN UDARA AMBIEN TERHADAP PARAMETER Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
  • 34. BAKU MUTU UDARA AMBIEN Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara Lampiran VII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 CATATAN KRITERIA Pengukuran kualitas udara ambien untuk parameter dibawah ini dianggap valid apabila: a. partikulat (TSP (Debu), PM10 (Partikel <10 um), PM2,5 (Partikel < 2,5 um) diukur selama 24 jam; dan b. Ozon (O3) diukur pada waktu maksimum pukul 11.00 sampai dengan 14.00 waktu setempat.
  • 35. MERAH Tidak memantau seluruhlokasi sesuai dengan Persetujuan Lingkungan BIRU Memantau seluruh lokasi sesuai dengan Persetujuan Lingkungan KRITERIA KETAATAN KEBISINGAN Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
  • 36. MERAH - Tidakmemantau seluruh lokasi sesuai dengan Persetujuan Lingkungan -Tidak memantau seluruh parameter sesuai dengan Persetujuan Lingkungan -Tidak memantau seluruh parameter sesuai Kepmen LHNo. 50 Tahun1996 BIRU - Memantau seluruh lokasisesuai dengan PersetujuanLingkungan - Tidak Memantau seluruh parameter sesuai dengan Persetujuan Lingkungan -Jika Persetujuan Lingkungan tidak mengaturparameter pemantauan mengacukepada Kepmen LHNo.50 Tahun1996 KRITERIA KETAATAN KEBAUAN Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara