Modul ini membahas pengelolaan lingkungan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2015, mencakup pengelolaan air limbah, emisi sumber tidak bergerak dan bergerak, kebisingan, limbah B3 dan padat, serta kawasan dilarang merokok. Untuk pengelolaan air limbah dan emisi sumber tidak bergerak, dijelaskan dasar hukum, kewajiban, persyaratan teknis, dan pelaksanaannya seperti izin, pengujian, dan pelaporan.

1. PEMBINAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
DI PROVINSI DKI JAKARTA
BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2015
MODUL #2

2. PENGELOLAAN LINGKUNGAN
1. Pengelolaan air limbah
2. Pengelolaan emisi sumber tidak bergerak (cerobong)
3. Pengelolaan emisi sumber bergerak (kendaraan bermotor)
4. Pengelolaan kebisingan
5. Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
6. Pengelolaan limbah padat
7. Penerapan Kawasan Dilarang Merokok

3. 1. PENGELOLAAN AIR LIMBAH

4. DASAR HUKUM
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
2. Undang-undang Nomor 32Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas air dan Pengendalian Pencemaran Air.
4. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair
Bagi Kegiatan Industri.
5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-52/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair
Bagi Kegiatan Hotel.
6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-58/MENLH/12/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair
Bagi Kegiatan Rumah Sakit.
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 110Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya
Tampung Beban Pencemaran Air Pada Sumber Air.
8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat Dan
Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan
air Limbah Ke Air atau Sumber Air.

5. DASAR HUKUM (LANJUTAN)
9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri
Negara Lingkungan Hidup Nomor 111Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat DanTata Cara Perizinan
serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air.
10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 122Tahun 2004 tentang PerubahanAtas Keputusan
Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi
Kegiatan Industri.
11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112Tahun 2003 tentang Baku MutuAir Limbah Domestik.
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02Tahun 2006 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan
Rumah Potong Hewan.
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan
Pembuangan Air Limbah Ke Laut.
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha
dan/atau Kegiatan Pengolahan Hasil Perikanan.
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha
dan/atau Kegiatan Industri Keramik.

6. DASAR HUKUM (LANJUTAN)
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha
dan/atau Kegiatan Pembangkit Listrik TenagaTermal.
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentangTata Laksana Pengendalian
Pencemaran Air.
18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan
Industri.
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha
dan/atau Kegiatan Industri Minyak Goreng.
20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha
dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi.
21. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 122Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
22. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 220Tahun 2010 tentang Perizinan Pembuangan Air Limbah.
23. Keputusan Kepala BPLHD Provinsi DKI Jakarta Nomor 262Tahun 2011 tentang PetunjukTeknis Pembinaan dan
Pengawaan Pengendalian Pencemaran Air Limbah di Provinsi DKI Jakarta.
24. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 69 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan
dan/atau Usaha.

7. KEWAJIBAN
Peraturan Kewajiban
Pasal 7 ayat 1, Pergub 69/2013 Setiap kegiatan dan/atau usaha yang membuang air limbah wajib menaati baku mutu
air limbah.
Pasal 7 ayat 2, Pergub 69/2013 Setiap kegiatan dan/atau usaha yang membuang air limbah ke sungai/badan air wajib
mendapatkan izin pembuangan air limbah dari Gubernur.
Pasal 8 ayat 1, Pergub 69/2013 1) membuat saluran pembuangan air limbah yang kedap air sehingga tidak terjadi
perembesan air limbah ke lingkungan, untuk memudahkan pengambilan contoh
dan pengukuran debit baik langsung maupun tidak langsung;
2) memisahkan saluran pembuangan air limbah dengan saluran limpahan air hujan;
3) menetapkan titik penaatan untuk pengambilan contoh uji;
4) memasang alat ukur debit atau laju alir air limbah dan melakukan pencatatan
debit harian air limbah tersebut;
5) melaksanakan swa-pantau harian selama pembuangan air limbah berlangsung,
meliputi pencatatan debit limbah, jumlah produksi atau konsumsi bahan baku
yang ditentukan dan kadar parameter baku mutu air limbah setiap hari;

8. KEWAJIBAN (LANJUTAN)
Peraturan Kewajiban
Pasal 8 ayat 1, Pergub 69/2013 4) memeriksakan air limbahnya secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam
sebulan ke laboratorium terakreditasi dan teregistrasi dan setiap 3 (tiga) bulan
sekali wajib diperiksakan ke UPT Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi DKI
Jakarta sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
5) menyampaikan laporan hasil swa-pantau harian, kadar parameter Baku Mutu
Air Limbah, jumlah produksi bulanan titik penataan sebagaimana dimaksud pada
huruf c dan pencatatan debit harian air limbah sebagaimana dimaksud pada
huruf d kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup
Daerah Provinsi DKI Jakarta paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

9. PELAKSANAAN
1. Melengkapi persyaratan teknis, yaitu :
1) Instalasi pengolah air limbah
2) Flowmeter
3) Titik pengambilan sampel
4) Saluran air limbah & air hujan terpisah
2. Mengurus Ijin Pembuangan Air Limbah
3. Melakukan pengujian air limbah (setiap bulan ke lab terakreditasi & setiap 3 bulan ke lab BPLHD)
4. Mengupayakan pemenuhan baku mutu air limbah
5. Melakukan swapantau dan pencatatan hasil swapantau
6. Membuat neraca air
7. Membuat dan mengirim laporan setiap 3 bulan

10. PERSYARATANTEKNIS IJIN PELAKSANAAN
1) Instalasi pengolah air limbah
2) Flowmeter
3) Titik pengambilan sampel
4) Saluran air limbah & air hujan terpisah
Ijin
Pembuangan
Air Limbah
1) Pengujian air limbah (setiap bulan ke lab
terakreditasi & setiap 3 bulan ke lab BPLHD)
2) Pemenuhan baku mutu air limbah
3) Pelaksanaan & pencatatan swapantau harian
4) Pembuatan neraca air
5) Pelaporan setiap 3 bulan

11. 2. PENGELOLAAN EMISI SUMBER
TIDAK BERGERAK (CEROBONG)

12. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang RI Nomor 32Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran udara
3. Peraturan Menteri LH Nomor 07/2007 tentang Baku Mutu EmisiTidak Bergerak Bagi Ketel Uap
4. Peraturan Menteri LH Nomor 17/2008 tentang Baku Mutu EmisiTidak Bergerak Bagi usaha dan/atau kegiatan
industri Keramik
5. Peraturan Menteri LH Nomor 18/2008 tentang Baku Mutu EmisiTidak Bergerak Bagi usaha dan/atau kegiatan
industri Carbon Black
6. Peraturan Menteri LH Nomor 21/2008 tentang Baku Mutu EmisiTidak Bergerak Bagi usaha dan/atau kegiatan
industri PembangkitTenaga Listri Termal
7. Peraturan Menteri LH Nomor 13/2008 tentang Baku Mutu EmisiTidak Bergerak Bagi usaha dan/atau kegiatan
industri Minyak dan Gas Bumi
8. Peraturan Menteri LH Nomor 07/2008 tentang Baku Mutu EmisiTidak Bergerak Bagi usaha dan/atau kegiatan
industri Rayon
9. Peraturan Menteri LH Nomor 12/2008 tentang Pedoman Perhitungan Beban Emisi Kegiatan Industri Minyak dan
Gas Bumi

13. DASAR HUKUM (LANJUTAN)
10. Peraturan Menteri LH Nomor 04/2014 tentang Baku Mutu Emisi SumberTidak Bergerak Bagi kegiatan
Pertambangan
11. Keputusan Menteri LH Nomor KEP-13/MENLH/03/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber tidak Bergerak
12. Keputusan Kepala Bapedal Nomor KEP-205/BAPEDAL/7/1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran
Udara SumberTidak Bergerak
13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45Tahun 1997 tentang Indeks Standar Pencemar udara
14. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 133 tahun 2004 tentang Baku Mutu Emisi Bagi Kegiatan
Industri Pupuk
15. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
16. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 670Tahun 2000 tentang Baku Mutu Emisi Sumber tidak Bergerak.

14. KEWAJIBAN
Peraturan Kewajiban
Pasal 7, KepMenLH 13/1995 Setiap penanggung jawab jenis kegiatan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana
berikut :
a) membuat cerobong emisi yang dilengkapi dengan sarana pendukung dan alat
pengaman;
b) memasang alat ukur pemantauan yang meliputi kadar dan laju alir volume untuk
setiap cerobong emisi yang tersedia serta alat ukur arah dan kecepatan angin;
c) melakukan pencatatan harian hasil emisi yang dikeluarkan dari setiap cerobong
emisi;
d) menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf (c)
kepada Gubernur dengan tembusan Kepala Badan sekurang-kurangnya sekali
dalam 3 (tiga) bulan;
e) melaporkan kepada Gubernur serta kepala Badan apabila ada kejadian tidak
normal dan atau dalam keadaan darurat yang mengakibatkan baku mutu emisi
dilampaui.

15. KEWAJIBAN (LANJUTAN)
Peraturan Kewajiban
Pasal 17, PERDA No 2/2005 (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari sumber tidak bergerak
yang mengeluarkan emisi wajib menaati ketentuan baku mutu udara ambien,
baku mutu emisi, dan baku tingkat gangguan.
(2) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari sumber tidak bergerak
yang mengeluarkan emisi wajib menaati ketentuan persyaratan teknis.

16. PELAKSANAAN
1. Melengkapi persyaratan teknis, yaitu :
1) Nomor & koordinat cerobong
2) Letak lubang sampling 2D/8D (2 bagian dari atas & 8 bagian dari bawah)
3) Diameter lubang sampling min. 10 cm
4) Penutup lubang sampling
5) Tangga
6) Lantai kerja
7) Alat pengendali emisi
2. Melakukan pengujian emisi cerobong ke lab terakreditasi setiap 6 bulan
3. Mengupayakan pemenuhan baku mutu emisi cerobong
4. Membuat dan mengirim laporan setiap 3 bulan

17. 2. EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK
PERSYARATANTEKNIS IJIN PELAKSANAAN
1) Nomor & koordinat cerobong
2) Letak lubang sampling 2D/8D (2
bagian dari atas & 8 bagian dari bawah)
3) Diameter lubang sampling min. 10 cm
4) Penutup lubang sampling
5) Tangga
6) Lantai kerja
7) Alat pengendali emisi
Ijin belum
diatur
1) Pengujian emisi cerobong ke lab terakreditasi
setiap 6 bulan
2) Pemenuhan baku mutu emisi cerobong
3) Pelaporan setiap 6 bulan

18. 3. PENGELOLAAN EMISI SUMBER
BERGERAK (KENDARAAN
BERMOTOR)

19. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang RI Nomor 32Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran udara
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan
Bermotor Lama
4. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
5. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 92Tahun 2007 tentang Uji Emisi dan Perawatan Kendaraan Bermotor
6. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31Tahun 2008 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan
Bermotor Lama

20. KEWAJIBAN
Peraturan Kewajiban
Pasal 19, PERDA 2/2005 1) Kendaraan bermotor wajib memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan
bermotor.
2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjalani uji
emisi sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan.
3) Bagi kendaraan bermotor yang dinyatakan lulus uji emisi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diberi tanda lulus uji emisi.
4) Uji emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh instansi yang
bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan/atau pihak swasta
yang memiliki bengkel umum yang telah memenuhi syarat.

21. PELAKSANAAN
1. Melakukan inventarisasi dan identifikasi kendaraan milik perusahaan & karyawan
2. Melakukan pengujian emisi kendaraan ke Bengkel Pelaksana Uji Emisi (BPUE) untuk mobil penumpang
pribadi atau ke Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan untuk kendaraan barang, bis, dll
3. Mengupayakan pemenuhan baku mutu emisi kendaraan
4. Melakukan pengujian emisi kendaraan setiap 6 bulan
5. Membuat dan mengirim laporan setiap 6 bulan

22. 3. EMISI SUMBER BERGERAK
PERSYARATANTEKNIS IJIN PELAKSANAAN
1) Jumlah kendaraan milik perusahaan &
karyawan
Ijin tidak
diatur
1) Pengujian emisi kendaraan ke Bengkel Pelaksana
Uji Emisi (BPUE) atau ke Pengujian Kendaraan
Bermotor Dinas Perhubungan
2) Pemenuhan baku mutu emisi kendaraan
3) Pengujian emisi kendaraan setiap 6 bulan
4) Pelaporan setiap 6 bulan

23. 4. PENGELOLAAN KEBISINGAN

24. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang RI Nomor 32Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran udara
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan
4. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
5. Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 551Tahun 2000 tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien dan
Baku Tingkat Kebisingan

25. KEWAJIBAN
Peraturan Kewajiban
Pasal 6, PerMenLH 48/1996 (1) Setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan wajib :
a. mentaati baku tingkat kebisingan yang telah dipersyaratkan
b. memasang alat pencegahan terjadinya kebisingan
c. menyampaikan laporan hasil pemantauan tingkat kebisingan
sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur, Menteri, Instansi
yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan dan
instansiTeknis yang mebidangi kegiatan yang bersangkutan serta instansi lain
yang dipandang perlu.
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam izin yang
relevan untuk mengendalikan tingkat kebisingan dari setiap usaha atau kegiatan
yang bersangkutan

26. PELAKSANAAN
1. Membuat/membangun struktur bangunan dan peredam di sumber kebisingan
2. Melakukan pengujian tingkat kebisingan ke lab terakreditasi setiap 6 bulan
3. Mengupayakan pemenuhan ambang batas kebisingan
4. Membuat dan mengirim laporan setiap 6 bulan

27. 4. KEBISINGAN
PERSYARATANTEKNIS IJIN PELAKSANAAN
1) Struktur bangunan dan peredam di
sumber kebisingan
Ijin belum
diatur
1) Pengujian tingkat kebisingan ke lab terakreditasi
setiap 6 bulan
2) Pemenuhan ambang batas kebisingan
3) Pelaporan setiap 6 bulan

28. 5. PENGELOLAAN LIMBAH B3

29. DASAR HUKUM
1. Peraturan Pemerintah Nomor 101Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan berbahaya dan Beracun
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor18Tahun 2009 tentangTata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah B3
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan
Rumah Sakit
4. Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor Kep.01/BAPEDAL/09/1995 tentangTata Cara Penyimpanan & Pengumpulan
LB3
5. Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor Kep.02/BAPEDAL/09/1995 tentang Dokumen Limbah Bahan B3
6. Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor Kep. 03/BAPEDAL/09/1995 tentang Persyaratan teknis Pengolahan Limbah
Bahan B3
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14Tahun 2013 tentang Simbol & Label Limbah Bahan B3
8. Peraturan Gubernur Daerah DKI Jakarta Nomor 76Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Bahan
B3
9. Keputusan Kepala BPLHD Provinsi DKI Jakarta Nomor 263 Tahun 2011 Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan dan
Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

30. KEWAJIBAN
Peraturan Kewajiban
Pasal 3 Ayat 1 PP 101 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan berbahaya dan
Beracun
Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya.
Pasal 28 PP 101Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan berbahaya dan
Beracun
(1) Setelah izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 terbit, pemegang izin wajib:
a. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3;
b. melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama:
1. 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh
kilogram) per hari atau lebih;
2. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg
(lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1;
3. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50
kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik
umum; atau
4. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber
spesifik khusus,
c. menyusun dan menyampaikan laporan Penyimpanan Limbah B3.
(2) Laporan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
a. sumber, nama, jumlah, dan karakteristik Limbah B3;
b. pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3; dan
c. Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri oleh
pemegang izin dan/atau penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah
Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
(3) Laporan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada bupati/wali kota dan
ditembuskan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.

31. KEWAJIBAN
Peraturan Kewajiban
Pasal 6 Keputusan Kepala BAPEDAL
Nomor Kep.01/BAPEDAL/09/1995
tentang Tata Cara Penyimpanan &
Pengumpulan LB3
Setiap pengumpul dan penyimpan limbah B3 wajib melaporkan limbah B3 yang diterimanya dari penghasil
kepada Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dengan tembusan Bupati/Walikotamadya Kepala
Daerah Tingkat II dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan
Pasal 10 Peraturan Gubernur Daerah
DKI Jakarta Nomor 76 Tahun 2009
tentang Pelaksanaan Pengelolaan Limbah
Bahan B3
(1) Setiap Badan Usaha yang menghasilkan limbah B3 wajib :
a. melakukan 3R (reuse, recycle dan recovery) terhadap limbah B3 yang dihasilkannya;
b. melakukan analisis laboratories TCLP untuk limbah yang tidak terdaftar dalam limbah B3;
c. melakukan pemisahan limbah B3 dengan sampah domestik;
d. mengisi neraca limbah sesuai dengan format yang berlaku;
e. mendapatkan salinan manifest limbah B3 dari pengangkut limbah B3; dan
f. menyampaikan laporan pengelolaan limbah B3 sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan
kepada SKPD.
(2) Setiap badan usaha yang melakukan pengangkutan limbah B3 wajib disertai/dilengkapi dengan dokumen
limbah atau manifest.
(3) Setiap badan usaha yang bergerak dalam pengelolaan limbah B3 wajib memiliki standar operasi prosedur
yang disesuaikan dengan karakteristik dan spesifikasi limbah B3 yang dihasilkan, meliputi :
a. sistem tanggap darurat;
b. penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3; dan
c. pemulihan akibat pencemaran limbah B3

32. PELAKSANAAN
1. Melengkapi persyaratan teknis, yaitu :
1) Papan nama & titik koordinat
2) Simbol & label
3) Log book
4) SOP Penyimpanan LB3
5) Lampu penerangan
6) Pemisah antar jenis LB3
7) Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
8) Bak kontrol
9) Saluran ceceran limbah B3
10) Pagar pengaman
11) Safety shower
12) P3K

33. PELAKSANAAN
13) SOP tanggap darurat
14) Gudang peralatan
15) House keeping
16) Kondisi kemasan limbah B3
17) Alas (palet) kemasan limbah B3
18) Sistem ventilasi
2. Mengurus Ijin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (Ijin TPS LB3)
3. Membuat kontrak kerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki ijin untuk pemanfaatan, penimbun,
pengumpul & pengolah LB3
4. Menyerahkan limbah B3 kepada pihak ketiga
5. Membuat neraca LB3
6. Melakukan pencatatan log book LB3 harian
7. Membuat dan mengirim laporan setiap 3 bulan

34. 5. LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
PERSYARATANTEKNIS IJIN PELAKSANAAN
1) Papan nama & titik koordinat
2) Simbol & label
3) Log book
4) SOP Penyimpanan LB3
5) Lampu penerangan
6) Pemisah antar jenis LB3
7) Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
8) Bak kontrol
9) Saluran ceceran limbah B3
10) Pagar pengaman
11) Safety shower
12) P3K
13) SOP tanggap darurat
14) Gudang peralatan
15) House keeping
16) Kondisi kemasan limbah B3
17) Alas (palet) kemasan limbah B3
18) Sistem ventilasi
IjinTempat
Penyimpanan
Sementara
Limbah B3
(IjinTPS LB3)
1) Kontrak kerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki
ijin untuk pemanfaatan,penimbun,pengumpul &
pengolah LB3
2) Penyerahan kepada pihak ketiga
3) Pembuatan neraca LB3
4) Pencatatan log book LB3 harian
5) Pelaporan setiap 3 bulan

35. 6. PENGELOLAAN LIMBAH PADAT

36. DASAR HUKUM
1. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
2. Peraturan pemerintah Nomor 81Tahun 2012 tentang pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
RumahTangga
3. Peraturan Menteri PU Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem
pengelolaan Persampahan sebagai salah satu pedoman penyehatan lingkungan (sebagaimana diamanatkan Peraturan
Pemerintah Nomor 16Tahun 2004 tentang PenatagunaanTanah.
4. Peraturan Menteri PU Nomor 03Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam
Penanganan Sampah RumahTangga dan Sampah Sejenis Sampah RumahTangga
5. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah

37. KEWAJIBAN
Peraturan Kewajiban
Pasal 12 ayat 1 UU 18Tahun
2008 tentang Pengelolaan
Sampah
Wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan
Pasal 12 Perda Nomor 3 Tahun
2013
Penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial,
kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas lainnya dan
kegiatan keramaian sesaat, wajib melaksanakan pengelolaan sampah.

38. PELAKSANAAN
1. Melengkapi persyaratan teknis, yaitu :
1) Tempat sampah terpilah (organik & anorganik)
2) Tempat Pembuangan Sementara Sampah (TPS Sampah) terpilah
2. Melaksanakan pemilahan sampah
3. Melaksanakan pengolahan sampah organik (komposting)
4. Melaksanakan daur ulang (recyle) atau penggunaan kembali (reuse) sampah anorganik
5. Melaksanakan pengangkutan sisa sampah oleh pihak ketiga
6. Membuat dan mengirim laporan setiap 6 bulan

39. 6. LIMBAH PADAT
PERSYARATANTEKNIS IJIN PELAKSANAAN
1) Tempat sampah terpilah (organik &
anorganik)
2) Tempat Pembuangan Sementara
Sampah (TPS Sampah) terpilah
Ijin tidak
diatur
1) Melaksanakan pemilahan sampah
2) Melaksanakan pengolahan sampah organik
(komposting)
3) Melaksanakan daur ulang (recyle) atau penggunaan
kembali (reuse) sampah anorganik
4) Melaksanakan pengangkutan sisa sampah oleh
pihak ketiga
5) Pelaporan setiap 6 bulan

40. 6. PENERAPAN KAWASAN
DILARANG MEROKOK

41. DASAR HUKUM
1. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
2. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88Tahun 2010 tentang Kawasan Dilarang Merokok
3. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 50Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan

42. KEWAJIBAN
Peraturan Kewajiban
Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab kegiatan atau usaha termasuk angkutan
umum wajib melaksanakan kawasan dilarang merokok dengan ketenluan sebagai berikut :
a. membual penetapan kawasan dilarang merokok;
b. memasang tanda larangan merokok di tempat yang ditetapkan sebagai kawasan
dilarang merokok;
c. menyediakan sarana pengaduan masyarakat yang dilengkapi dengan nomor telepon,
layanan pesan singkat dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi;
d. menyediakan satuan tugas alau pelugas pengawasan kawasan dilarang merokok
termasuk petugas yang melayani pengaduan;
e. melarang, menegur,memperingatkan dan menindak seliap orang yang merokok tidak
pada tempatnya;
f. menindaklanjuti atas laporan apabila ada yang merokok di kawasan dilarang merokok;
g. memberi contoh dan teladan di tempat yang menjadi tanggung jawabnya;
h. memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas asap rokok

43. PELAKSANAAN
1. Melengkapi persyaratan teknis, yaitu :
1) Peniadaaan tempat khusus merokok di dalam gedung
2) Pemasangan tanda dilarang merokok
3) Peniadaan asbak di dalam gedung
4) Penyediaan sarana pengaduan (nomor telpon)
5) Penyediaan petugas pengawas
2. Melakukan pengawasan orang merokok di dalam gedung setiap bulan
3. Melakukan pengawasan bau asap rokok di dalam gedung setiap bulan
4. Menindaklanjuti pengaduan pelanggaran KDM
5. Membuat dan mengirim laporan setiap 6 bulan

44. 7. KAWASAN DILARANG MEROKOK
PERSYARATANTEKNIS IJIN PELAKSANAAN
1) Peniadaaan tempat khusus merokok di
dalam gedung
2) Pemasangan tanda dilarang merokok
3) Peniadaan asbak di dalam gedung
4) Penyediaan sarana pengaduan (nomor
telpon)
5) Penyediaan petugas pengawas
Ijin tidak
diatur
1) Pengawasan orang merokok di dalam gedung
setiap bulan
2) Pengawasan bau asap rokok di dalam gedung
setiap bulan
3) Tindak lanjut pengaduan
4) Pelaporan setiap 6 bulan

45. TERIMA KASIH