Pembangunan Inklusif Disabilitas by Bappenas
•Download as PPT, PDF•
1 like•1,465 views
File presentation ini adalah presentasi yang di bawakan oleh Bappenas dalam Workshop Mendorong Peran Kelompok Rentan dalam Implementasi Pembangunan Inklusif yang di selenggarakan oleh Humanity & Inclusion dengan dukungan dari European Union, Pemerintah Yogyakarta, Perkumpulan Idea, CIQAL, dan Bengkel APPEK pada tanggal 23 Oktober 2018, di Yogyakarta.
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Pembangunan Inklusif Disabilitas by Bappenas
Similar to Pembangunan Inklusif Disabilitas by Bappenas (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (9)
Pembangunan Inklusif Disabilitas by Bappenas
- 1. Kebijakan untuk Mendukung Pembangunan Inklusif Disabilitas Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta, 23 Oktober 2018 1
- 2. 2 1.DISABILITAS DI INDONESIA 2. KEBIJAKAN INKLUSIF DISABILITAS
- 3. 3 Kondisi Penyandang Disabilitas Indonesia Sumber: SUPAS 2015, Undang-undang 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas. 8,56% atau sekitar 21,84 juta penduduk di Indonesia merupakan penyandang disabilitas. Hak dan kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas belum sepenuhnya terpenuhi. Kondisi Umum Penyandang Disabilitas: •Tingkat partisipasi yang rendah dalam berbagai sektor (pendidikan, pelatihan, penempatan kerja, dll) •Tereksklusi dari lingkungan sosial •Akses terhadap fasilitas dan layanan publik terbatas Persentase Penyandang Disabilitas di Atas 2 Tahun Tahun 2015 6.92 8.89 7.85 8.24 10.45 9.28 7.58 9.67 8.56 0 2 4 6 8 10 12 Des a Kot a Nasion al Hampir setengah dari PwD di Indonesia adalah penyandang disbabilitas ganda Laki-laki & Perempuan Laki- laki Perempua n
- 4. Disabilitas dan Kemiskinan Sumber: diadopsi dari Department for International Development (DFID), Disability, Poverty, and Development, 2000. Daya beli rendah Sulit mendapatkan pekerjaan Akses terbatas pada: •Fasilitas dan layanan kesehatan •Fasilitas dan layanan pendidikan Asupan nutrisi rendah Sumber: Marjuki (2010), Analisis Situasi Penyandang Disabilitas dI Indonesia; rwanto, dkk. Puska Disabilitas UI & AusAid. 4
- 5. Pembangunan Inklusif Disabilitas Disability-inclusive development means ensuring that all phases of the development cycle (design, implementation, monitoring and evaluation) include a disability dimension and that persons with disabilities (PwD) are meaningfully and effectively participating in development processes and policies. Pembangunan inklusif disabilitas melalui pendekatan twin-track: 1.Kegiatan pengarusutamaan disabilitas di seluruh program. 2.Kegiatan yang mentargetkan PwD untuk berpartisipasi dan mendapat manfaat dari setiap program berdasarkan kesamaan hak. Prinsip Source: Disability and Development, Handicapped International Website Landasan pembangunan inklusif disabilitas di Indonesia: 1.UU 19/2011 tentang Ratifikasi UNCRPD 2.Perpres 2/2015 tentang RPJMN 2015-2019 3.Perpres 75/2015 tentang RANHAM 4.UU 8/2016 RPP Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 5
- 6. Arah Kebijakan: Peningkatan inklusivitas penyandang disabilitas yang menyeluruh pada setiap aspek penghidupan. Meningkatkan advokasi terhadap peraturan dan kebijakan di tingkat pusat dan daerah bagi penyandang disabilitas Mengembangkan fasilitas, mekanisme, dan kapasitas tenaga pelayanan publik agar dapat diakses oleh penyandang disabilitas Mengembangkan perlindungan sosial melalui skema manfaat bagi penyandang disabilitas miskin berbasis keluarga Sosialisasi, edukasi, dan pengarusutamaan di tingkat masyarakat untuk mendukung sistem sosial Arah Kebijakan & Strategi dalam RPJMN 2015- 2019 6
- 7. 7 su Strategis dalam UU NO. 8/2016 Kewajiban Negara (Pemerintah dan Pemda) = 61 Pasal Pembentukan Komisi Nasional Disabilitas = 4 Pasal Paling lama terbentuk 3 tahun sejak UU diundangkan Kartu Penyandang Disabilitas = 3 Pasal Bahasa Isyarat sebagai Bahasa resmi Penyandang Disabilitas Sensorik (Rungu dan/atau Wicara) = 4 Pasal 18 tanggung jawab utama Kementerian/Pemda yang wajib dilaksanakan: -Pendidikan -Pekerjaan -Kesehatan -Politik -Keagamaan - Keolahragaan - Kebudayaan dan pariwisata - Kesejahteraan sosial - Aksesibilitas - Pelayanan publik - Perlindungan bencana - Habilitasi dan rehabilitasi - Pendataan - Berekspresi dan kominfo - Pelibatan masyarakat - Kewarganegaraan - Perlindungan khusus (diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, & eksploitasi), - subyek hukum.
- 8. 8 MANDAT UU 8/2016 Pasal37(1) Pasal42 Pasal55(1) Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Akomodasi Layak dalam Peradilan Unit Layanan Disabilitas Permukiman dan Pelayanan Publik • Kesejahteraan Sosial • Habilitasi & Rehabilitasi PD Pasal 36 (2) Pasal27 Pasal 42 (8) Pasal 43 (2, 4) Pasal96Pasal113 Pasal 104 Pasal 108 Pasal 109 Pasal 114 (2) Pasal 116 (2) Inisiator: Bappenas Inisiator: Kemenkumham Inisiator: Kemendikbud Inisiator: Kemensos Inisiator: KemenPAN-RB Akomodasi Layak bagi Peserta Didik Penyandan g Disabilitas Koordinator: KemenPUPERA Koordinator: Kemenkeu Insentif dan Konsesi 8 RPP Pelaksana UU NO 8 TAHUN 2016
- 9. 9 PP Perencanaan, RIPID dan SPPN *SPPN: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 27 UU 8/2016: Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk •Definisi/pengertian tentang Rencana Induk tidak diatur •Referensi: PP No. 14/2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 Kesepakatan PAK RPP Perencanaan: •Substansi RPP melengkapi SPPN* •Rencana Induk sebagai substansi utama RPP, untuk menjadi pedoman K/L dan Pemda dalam menyusun perencanaan yang inklusif disabilitas Rencana Induk Pembangunan Inklusif Disabilitas (RIPID)
- 10. PENDATAAN DAN PERENCANAAN INKLUSIF LINGKUNGAN TANPA HAMBATAN BAGI PD PERLINDUNGAN HAK DAN AKSES PADA KEADILAN PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN AKSES & PEMERATAAN LAYANAN KESEHATAN PERWUJUDAN EKONOMI INKLUSIF 1 2 3 4 5 6 7 2 arah kebijakan & 7 strategi implementasi 5 arah kebijakan & 13 strategi implementasi 3 arah kebijakan & 6 strategi implementasi PEMBERDAYAAN & KEMANDIRIAN PD 3 arah kebijakan & 4 strategi implementasi 3 arah kebijakan & 12 strategi implementasi 4 arah kebijakan & 8 strategi implementasi 4 arah kebijakan & 8 strategi implementasi 1 1 ncana Induk Pembangunan Inklusif Disabilitas (RIPID) 10
- 11. Pengumpulan dan harmonisasi data lintas sektor Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, BPS dan dilaksanakan oleh seluruh K/L dan Pemda SS 1: Pendataan dan Perencanaan yang Inklusif 1. Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan 2. Menyusun pedoman penyelenggaraan sistem data terpilah 3. Menyelenggarakan pendataan disabilitas di seluruh sektor di tingkat pusat dan daerah 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi pendataan penyandang disabilitas Arah Kebijakan Strategi Implementasi Pelibatan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan dan penganggaran yang inklusif 1. Menyusun mekanisme konsultasi publik berkala 2. Mengoptimalkan pembinaan pemerintah kepada pemerinta daerah tentang inklusivitas penyandang disabilitas 3. Internalisasi isu disabilitas dalam penyusunan dokumen perencanaan Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan dilaksanakan oleh seluruh K/L dan Pemda 11
- 12. Peningkatan pelayanan & fasilitas publik yang akses bagi PD SS 2: Penyediaan Lingkungan Tanpa Hambatan Akses permukiman yang terjangkau & aksesibel layanan transportasi publik yang aksesibel dan ramah disabilitas sistem komunikasi dan informasi yang akses, andal dan responsif Penyediaan akses dan kemudahan dalam beribadah 1. Materi sensitivitas disabilitas dalam diklat ASN 2. SOP pelayanan publik yang akses bagi PD 3. Indikator SPM sesuai dengan prinsip non- diskriminasi 4. Variabel disabilitas masuk dalam penilaian pelayanan publik 5. Pemantauan dan evaluasi Meningkatkan dukungan penyediaan permukiman yang layak, terjangkau dan aksesibel bagi Penyandang Disabilitas 1. Menyediakan layanan transportasi publik yang akomodatif bagi PD 2. Menyelenggarakan pelatihan sensitivitas bagi petugas 1. Menyusun kebijakan dan SOP layanan teknologi dan informasi 2. Meningkatkan akses PD dalam mengakses teknologi dan informasi 1. Meningkatkan akses PD dalam beribadah 2. Meningkatkan kemudahan PD dalam menjalankan ibadah dan ziarah suci Arah Kebijakan Kemenpanrb, Bappenas, Kemendagri, seluruh K/L dan Pemda KemenPUPR, Pemerintah Daerah Kemenhub Kementerian Agama Strategi Implementasi Kominfo 12
- 13. Menjamin Hak Politik Penyandang Disabilitas SS 3: Perlindungan hak & akses pada keadilan Perlindungan PD dalam proses peradilan Peningkatan kesadaran terhadap tindak kekerasan terhadap PD 1. Menjamin inklusivitas dalam setiap tahapan Pemilu 2. Meningkatkan keterwakilan PD dalam politik 1. Menyusun standar pemeriksaan bagi seluruh aparat penegak hukum (penuntut umum, penyidik, hakim, petugas lapas, dsb) 2. Edukasi kepada apparat penegak hukum tentang penanganan kasus PD 1. Sosialisasi dan kampanye publik melalui berbagai media 2. Internalisasi hasil studi atau riset terkait tindak kekerasan dalam materi sosialisasi dan kampanye publik Arah Kebijakan Bappenas, KPU, Bawaslu Bappenas, Kemenkumham, Kepolisian, Kejaksaan, MK, MA Bappenas, Kominfo Strategi Implementasi 13
- 14. SS 4: Pemberdayaan & Kemandirian PD Meningkatkan kapasitas layanan habilitasi dan rehabilitasi Meningkatkan dukungan dan kapasitas pendamping masyarakat 1. Memberikan pelatihan penguatan kapasitas kepada pemberi layanan habilitasi dan rehabilitasi 2. Meningkatkan jumlah layanan habilitasi dan rehabilitasi yang sudah mengimplementasikan kurikulum dan pedoman RBM Memperkuat kapasitas pendamping dalam melakukan pendampingan bagi penyandang disabilitas dan keluarganya Arah Kebijakan Kemensos, Kemenkes Kemensos Strategi Implementasi 14 Meningkatkan cakupan program kesos bagi PD miskin Memastikan implementasi peraturan pelaksanaan kesejahteraan sosial Kemensos
- 15. SS 5: Perwujudan Ekonomi Inklusif Memperkuat pemahaman K/L dan institusi penyedia kerja tentang isu disabilitas Memperluas akses lapangan kerja bagi penyandang disabilitas 1. Menyusun modul pelatihan Sensitivitas Disabilitas bagi K/L, Pemda, BUMN/BUMD. 2. Mengintegrasikan materi pelatihan Sensitivitas Disabilitas dengan K/L, Pemda, BUMN/BUMD. 1. Menyusun pedoman ketenagakerjaan 2. K/L dan perusahaan menerapkan pedoman ketenagakerjaan 3. Peningkatan kapasitas PD dalam berwirausaha 4. PD menjadi salah satu kriteria untuk mengakses skema kredit usaha 5. Perlindungan /jaminan kesehatan & ketenagakerjaan PD 6. Partipasi perusahaan untuk PD 7. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pedoman ketenagakerjaan Arah Kebijakan Kemenpanrb, LAN, kemenaker Kemenko bidang Perekonomian, BI, OJK Strategi Implementasi 15 Meningkatkan inklusi keuangan bagi penyandang disabilitas 1. Pelatihan inklusi keuangan bagi PD 2. Penyediaan layanan dan fasilitas keuangan yang aksesibel bagi PD 3. Menambah inovasi produk dan layanan keuangan bagi PD Kemenpanrb, Kemenaker, KemenkopUKM, BPJS kesehatan/ketengakerjaan
- 16. Memperkuat kemampuan institusi pendidikan dan tenaga pendidik SS 6: Pendidikan dan Keterampilan Memperkuat upaya pengurangan kesenjangan akses pendidikan Memastikan terselenggaranya reformasi tata kelola kelembagaan pendidikan Membuka kesempatan bagi PD dalam bidang kesenian dan OR 1. Pelatihan bagi pendidik dan calon tenaga pendidik 2. Menyediakan fasilitas belajar mengajar yang akses di seluruh tingkatan pendidikan 3. Menyusun peraturan bagi PT untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif 4. Menyusun kebijakan tentang GPK 1. Memasukkan kriteria non- diskriminasi dalam dokumen supervisi 2. Melakukan supervisi berdasarkan kriteria/pedoman kepada sekolah 3. Memberikan keringanan batas usia bagi PD 1. Menambahkan program deteksi dan intervensi dini dalam program PAUD holistik- integratif 2. Membentuk unit yang berfungsi sebagai pusat layanan disabilitas 3. Mendorong peningkatan pendidikan dan atau pelatihan vokasi Mendorong peningkatan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam kompetisi kesenian dan OR Arah Kebijakan Bappenas, Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kemenag Bappenas, Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kemenag Bappenas, Kemendikbud, Kemenaker Bappenas, Kemendibud, Kemenpora Strategi Implementasi 16
- 17. Peningkatan kemampuan penyedia layanan kesehatan bagi PD SS 7: Akses & Pemerataan Layanan Kesehatan Pencegahan dan intervensi dini layanan kesehatan Perluasan kepesertaan dan manfaat JKN bagi PD Penyelenggaraan Program GERMAS yang menjangkau PD 1.Memasukkan indikator pelayanan penyandang disabilitas dalam akreditasi fasilitas kesehatan 2.Memberikan pelatihan sensitisasi dan isu disabilitas kepada tenaga kesehatan 1.Meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi penyandang disabilitas perempuan 2.Meningkatkan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa terhadap potensi disabilitas 3.Meningkatkan pemahaman terhadap hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi PD perempuan 1.Memperluas kepesertaan PD miskin sebagai penerima PBI JKN 2.Memastikan cakupan manfaat JKN mampu mengakomodir kebutuhan PD Mendorong K/L, Pemda, sektor swasta untuk melibatkan PD dalam kegiatan GERMAS Arah Kebijakan Bappenas, Kemenkes Bappenas, Kemenkes Kemensos Bappenas, Kemenkes BPJS Kesehatan Bappenas, Kemenkes Strategi Implementasi 17
- 18. Per Januari 2018 sudah ada 11 Provinsi, 11 Kabupaten dan 7 kota yang memiliki peraturan daerah terkait disabilitas . Dari semuanya, hanya 5 Perda yang terbit setelah adanya UU 8/2016: provinsi Sulawesi Selatan; kabupaten Jember dan Banyuwangi; Kabupaten Bone serta kota Sawahlunto. APEKSI bersama dengan UNESCO telah membentuk Jaringan Walikota Indonesia untuk Kota Inklusif yang terdiri dari Ambon, Banda Aceh, Banjarmasin, Metro, Padang, Jogja. Tahun 2017 turut bergabung pula: Jambi, Bengkulu, Jakpus, Tangsel, Surakarta, Kupang, Denpasar, Mojokerto, dan akan terus bertambah. Sejak 2017 UNESCO telah mengembangkan instrumen penilaian kota inklusif yang dapat dijadikan referensi bagi tiap kota untuk menciptakan lingkungan yang ramah disabilitas. Upaya yang Telah Dilakukan 18
- 19. 19 CONTOH BAIK LAYANAN KEUANGAN YANG INKLUSIF BCA -ATM Audio untuk Tuna Netra -Informasi lokasi ATM sesuai kebutuhan PD
- 20. INSTRUMEN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF • Langkah 1 : Menentukan tujuan dan sasaran kebijakan, program dan kegiatan; • Langkah 2 : Menyajikan data disabilitas berdasarkan tipe, usia, dan jenis kelamin; • Langkah 3 : Mengidentifikasi potensi inklusi dan dukungan masyarakat berdasarkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat; • Langkah 4 : Formulasi tujuan kebijakan, program dan kegiatan agar ramah disabilitas. • Langkah 5 : Menetapkan indikator kinerja (Kuantitatif dan Kualitatif) dalam mengatasi kesenjangan inklusi; No Nama Program Tujuan dan Sasaran Data Disabilitas Identifikasi Kesenjangan dan Potensi Inklusi Reformulasi Tujuan Rencana Indikator Capaian Kuantitatif Kualitatif 1 Tuliskan nama program atau kegiatan Tentukan tujuan dan sasaran program Tulis data disabilitas yang tersedia dan dibedakan berdasarkan tipe, jenis kelamin, dan usia. Mengidentifikasi faktor- faktor penyebab kesenjangan yang dialami penyandang disabilitas dan sekaligus mengidentifikasi potensi yang dimiliki mereka. Menuliskan kembali tujuan dan sasaran program berdasar pada hasil identifikasi kesenjangan dan potensi (Tujuan ini harus menjawab kesenjangan dan mendayagunakan potensi inklusi disabilitas) Menyusun Rencana Aksi berdasar pada Formulasi Tujuan dan Sasaran yang sudah diperbaharui Menentukan capaian kuantitatif Menentukan capaian Kualitatif CONTOHCONTOH DISABILITAS BUDGET STATEMENTDISABILITAS BUDGET STATEMENT DALAM PENYUSUNAN PROGRAMDALAM PENYUSUNAN PROGRAM 20
- 21. MENJAMIN AKSESIBILITAS LINGKUNGAN BAGI DISABILITAS Kebijakan yang menjamin aksesibilitas bagi penyandang disabilitas: UU 38/2004 tentang Jalan – Ps. 3 (d) menyebut aksesibilitas dan 44 (3) menyebut bebas hambatan. PP 34/2006 – Ps. 86 (5) memperhitungkan fasilitas pejalan kaki dan penyandang cacat. UU 28/2002 tentang Bangunan Gedung – PP 36/2005 dan Permen PUPR 14/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. *Kendala: IMB dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dikeluarkan oleh Pemda. Kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan tergantung pada “good will” Pemda, termasuk penerapan Perda Disabilitas, jika ada. UU 26/2007 tentang Penataan Ruang – PP 15/2010 PP 2/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Permensos 9/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana **selain infrastruktur, layanan publik juga belum ramah disabilitas karena petugas masih minim informasi tentang etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas. 21
- 22. 22 TUJUAN PEMAHAMAN MENDALAM ALAT DASAR DAN KONSEP STIMULAN KEBIJAKAN INKLUSIF04040404 03030303 02020202 01010101 Pengertian, ragam dan cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas Mengenalkan kepada partisipan tentang apa yang bisa diapikasikan di organisasinya Menstimulasi perubahan aktual dan berarti untuk memperoleh kesetaraan Implementasi pengetahuan dan willingness dalam Rencana atau kebijakan yang punya efek lebih luas UPAYA MENDORONG PEMBANGUNAN INKLUSIF - SENSITISASI DISABILITAS Sensitisasi, biasanya dikenal sebagai teknik Disability Equality Training (DET): pendekatan yang dinamis, partisipatif dan interaktif yang menstimulasi perubahan perilaku menuju inklusi disabilitas. Target: pengambil keputusan, baik pemerintah, swasta maupun komunitas Dilakukan selama 2 hari dengan total 14 konten; no lecturing Sesuai kebutuhan peserta, bersifat reflektif dan praktikal Difasilitasi fasilitator yang telah mengikuti pelatihan DET
- 23. Sensitisasi Disabilitas kepada Inisiator 8 RPP Para peserta foto bersama dengan bahasa isyarat ‘Inklusif’ 23
- 24. Ketersediaan Aksesibilitas Penerimaan Kualitas Pembangunan Inklusif Disabilitas memastikan: Keberadaan Distribusi Keberlanjutan Non-diskriminasi Aksesibel (Infrastruktur, informasi dan komunikasi) Keterjangkauan Penyesuaian Inform consent Berpusat pada penyandang disabilitas Memadai dan Efektif Kolaborasi Kontribusi inklusif Sumber: Opera Framework - Center for Economics and Social Rights 24
- 25. Pengawasan di tiap tingkat pembuatan kebijakan yang memperkuat satu sama lain Nasional Provinsi InternasionalInternasional Kab/Kota dan Desa ORGANISASIPENYANDANGDISABILITASORGANISASIPENYANDANGDISABILITAS PEMERINTAH MONEV PEMBANGUNAN INKLUSIF #1 25
- 26. • Kondisi penyandang disabilitas dalam keseluruhan populasi • Kesetaraan akses dan hak atas pendidikan, pekerjaan dan peran • Mekanisme pelaksanaan regulasi di tiap tingkatan pemerintahan • Konsultasi antara pemerintah dan penyandang disabilitas dalam memutuskan bagaimana mendesain dan melaksanakan program • Relevansi dan signifikansi sumber daya yang dialokasikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas • Distribusi sumber daya antar tingkatan pemerintah yang berdampak pada kehidupan penyandang disabilitas • Efektivitas pelaksanaan program pemerintah, baik berupa pengarusutamaan maupun afirmatif yang menyasar penyandang disabilitas • Faktor-faktor yang membatasi performa pemerintah dalam menyelenggarakan program terkait disabilitas INDIKATOR HASIL: Pemajuan Hidup KEBIJAKAN SUMBER DAYA ASESMEN Apa yang diawasi? MONEV PEMBANGUNAN INKLUSIF #2 TERIMA KASIH26
Editor's Notes
- © Copyright PresentationGo.com – The free PowerPoint template library