1. Dokumen ini membahas usulan penataan struktur kelembagaan pemerintahan Indonesia untuk menyesuaikan dengan otonomi daerah, menghindari tumpang tindih fungsi, dan mengantisipasi isu global dan regional. 2. Kementerian diusulkan dikelompokkan berdasarkan portofolio yang jelas di UUD 1945, sudah atau belum didesentralisasi, serta tugas koordinasi. 3. Setelah pengelompokkan, langkah selanjutny

1. PENATAAN STRUKTUR
KELEMBAGAAN PEMERINTAH
DEDDY S. BRATAKUSUMAH, PhD
deddys@bappenas.go.id
0816968367
2014

2. KONDISI OBJEKTIF
1. Struktur kelembagaan pemerintah Pusat belum
sepenuhnya sejalan dengan konsep desentralisasi dan
otonomi daerah. Terdapat urusan yang sudah diserahkan
kepada daerah masih ditangani kementerian
2. Terdapat overlapping tugas dan fungsi antar
kelembagaan pemerintah pusat, karena belum
terdefinisikan dengan baik tugas dan fungsi
Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian,
dan Lembaga Non Struktural.
2014 2

3. VISI
MISI
KERANGKA STRATEGIS PENATAAN
INDONESIA YANG
BERDAULAT, MANDIRI,
BERKEPERIBADIAN
MENGHADIRKAN
NEGARA YANG
BEKERJA
UUD 1945
NAWACITA
REVOLUSI MENTAL
3
KEMANDIRIAN YANG
MENSEJAHTERAKAN
RPJP
2014

4. 2014 4
NAWACITA

5. FAKTOR PEMBATAS PENATAAN
FAKTOR FAKTOR
PEMBATAS
PENATAAN
STRUKTUR
KELEMBAGAAN
5
1. OTONOMI DAERAH DAN
DESENTRALISASI
3. ISYU GLOBAL DAN
REGIONAL
2. AMANAT UNDANG-
UNDANG
ASPEK
POLITIS
2014

6. 1. OTONOMI DAERAH DAN
DESENTRALISASI
62014

7. Azas desentralisasi dan azas sentralisasi tidak
bersifat dikotomis tetapi kontinum
Tidak mungkin desentralisasi tanpa sentralisasi
Desentralisasi tanpa Sentralisasi akan terjadi
disintegrasi
7
DUA AZAS YANG KONTINUM
2014

8. URUSAN PEMERINTAHAN
ABSOLUT PUSAT
1. PERTAHANAN;
2. KEAMANAN;
3. YUSTISI;
4. POLITIK LUAR NEGERI;
5. MONETER; DAN
6. AGAMA.
CONCURRENT
(BERSAMA)
KRITERIA PEMBAGIAN URUSAN
1. EXTERNALITAS (DAMPAK)
2. AKUNTABILITAS (KEDEKATAN)
3. EFISIENSI (UNTUNG-RUGI)
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH URUSAN PEMERINTAH PUSAT
URUSAN WAJIB
(PELAYANAN DASAR)
URUSAN PILIHAN
(POTENSI UNGGULAN)
MENGACU PADA
STANDAR PELAYANAN
MINIMUM
PENGATURAN URUSAN PEMERINTAHAN
2014 8

9. 1. Sinergi dalam pelaksanaan Kebijakan Publik.
2. Sinergi dalam kerangka regulasi.
3. Sinergi dalam kerangka anggaran.
4. Sinergi dalam kerangka kelembagaan
5. Sinergi dalam kerangka pengembangan wilayah
9
SINERGITAS PUSAT DAN DAERAH
2014 9

10. 2. AMANAT UNDANG UNDANG
102014

11. 11
PENGELOMPOKKAN URUSAN PEMERINTAHAN
BERDASARKAN PASAL 5 UU 39/2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA
2014

12. 12
PERINTAH UNDANG UNDANG
Beberapa undang-undang secara eksplisist memerintahkan
pendirian kelembagaan pemerintahan baik kementerian, badan,
lembaga atau komisi.
Misalnya:
UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, menyebutkan bahwa Menteri adalah
pimpinan Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
2014

13. 3. ISYU GLOBAL DAN REGIONAL
132014

14. REGIONAL ISYU
14
Developments Short terms Medium terms Long terms
ASEAN SECURITY POLITICAL
COMMUNITY
Maintaining national
stability and security
Strengthening and
modernizing national
military forces
Engaging China and other
ASEAN members into
dialogue on security
concerns
ASEAN ECONOMIC
COMMUNITY
Encouraging people to use
or to consume national
products
Strengthening national
small and medium
enterprises
Engaging China, India and
other economic developed
countries in to dialogue
with ASEAN members on
trade concerns
ASEAN SOCIAL CULTURE
COMMUNITY
Encouraging people to
people contact, for
example, contact between
religious leaders,
businessmen, etc
Cooperation in promoting
welfare, capacity building,
disaster relief management
, environment
Maintaining dialogue on
social cultural issues.
ASEAN COMMUNITY
2014

15. 2014 15
GLOBAL ISYU
(Sumber: the Millenium Project)

16. RESUME DARI FAKTOR PEMBATAS
162014

17. DENGAN DEMIKIAN
1. Terdapat beberapa Kementerian yang mutlak tidak boleh
dihilangkan,
2. Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan
Daerah, harus dibentuk atau dipertahankan Kementerian
atau Lembaga yang melakukan binwas dan tidak bersifat
pelaksana,
3. Terdapat kelembagaan yang harus dibentuk atau
dipertahankan karena perintah undang-undang,
4. Menata ulang struktur kementerian dalam antisipasi isyu
global dan regional,
5. Menata ulang nomenklatur dan struktur kementerian dalam
kerangka melaksanakan NAWA CITA dan visi-misi presiden
yang dituangkan dalam RPJM.
172014

18. 2014 18
A. KELOMPOK KEMENTERIAN DENGAN NOMENKLATUR
URUSAN TERSURAT DALAM UUD 1945 (PORTOFOLIO) :
1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kementerian Luar Negeri
3. Kementerian Pertahanan
USULAN PENATAAN

19. 2014 19
B. KELOMPOK KEMENTERIAN DENGAN RUANG LINGKUP
URUSAN DISEBUT DALAM UUD 1945 DAN TIDAK
DIDESENTRALISASIKAN (PORTOFOLIO) :
1. Kementerian Agama
2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
3. Kementerian Keuangan
4. Kemenetrian Keamanan dan Ketertiban (Kepolisian)
5. Kementerian Maritim
6. Kementreian Kedaulatan Pangan
7. Kementerian Enerji dan Sumber Daya Mineral
8. KementerianPerlindungan Hutan dan Lingkungan Hidup
USULAN PENATAAN

20. 2014 20
C. KELOMPOK KEMENTERIAN DENGAN RUANG LINGKUP
URUSAN DISEBUT DALAM UUD 1945 DAN URUSAN SUDAH
DIDESENTRALISASIKAN (NON PORTOFOLIO):
1. Kementerian Perindustrian dan Ekonomi Kreatif
2. Kementerian Koperasi, Dunia Usaha dan Perdagangan
3. Kementerian Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan
Teknologi
4. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
5. Kementerian Pekerjaan Umum
6. Kementerian Perumahan dan Prasarana Lingkungan
7. Kementerian Komunikasi dan Informatika
8. Kementerian Transportasi
USULAN PENATAAN

21. 2014 21
9. Kementerian Kesehatan
10. Kementerian Kesejahteraan Sosial
11. Kementerian Kesejahteraan Tenaga Kerja
12. Kementerian Permukiman, Perdesaan dan Transmigrasi
13. Kementerian Kebudayaan dan Kearifan Lokal
USULAN PENATAAN

22. 2014 22
D. KELOMPOK KEMENTERIAN YANG BERTUGAS MELAKUKAN
KOORDINASI, DAN SINKRONISASI PROGRAM
PEMERINTAH (NON PORTOFOLIO):
1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Kementerian Penataan Ruang dan Pertanahan
3. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak
5. Kementerian Pemuda dan Olah Raga
6. Kementerian Sekretariat Negara
7. Kementerian Administrasi dan Aparatur Negara
USULAN PENATAAN

23. 2014 23
E. KEMENTERIAN KOORDINATOR
1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Keamanan dan
Pertahanan
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan
Kedaulatan Pangan
USULAN PENATAAN

24. 2014 24
F. KELEMBAGAAN SETINGKAT MENTERI
1. Sekretariat Kepresidenan dan Kabinet
2. Kejaksaan Agung
3. Badan Pengelolaan Pajak dan Pendapatan Negara (ex
Ditjen Pajak)
4. Tentara Nasional Indonesia
5. Kepolisian Republik Indonesia
USULAN PENATAAN

25. 2014 25
G. LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN
Dilakukan pengajian ulang, untuk kemudian dilakukan
penyederhanaan, penggabungan atau penghapusan.
USULAN PENATAAN

26. 2014 26
H. LEMBAGA NON STRUKTURAL
1. Lembaga ini bersipat merdeka dan quasi pemerintah
2. Dilakukan pengajian ulang, apabila bukan merupakan
perintah undang-undang dapat dilakukan penghapusan.
USULAN PENATAAN

27. 2014 27
1. Setelah kementerian beserta nomenklaturnya ditetapkan,
langkah berikutnya adalah melakukan diagnosa organisasi
(organizational diagnostic) lintas kelembagaan terhadap
seluruh struktur organisasi pemerintah (Eselon I kebawah)
2. Hasil dari diagnosa ini dilakukan upaya berupa
penyederhanaan atau perampingan struktur, penghapusan
elemen organisasi yang tumpang tindih
PENUTUP

28. 28
TERIMA KASIH
2014