Dokumen tersebut membahas tentang kementerian negara dan lembaga pemerintahan non departemen di Indonesia. Kementerian negara terdiri atas departemen, kementerian negara, dan kementerian koordinator yang bertugas membidangi berbagai urusan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang. Sedangkan lembaga pemerintahan non departemen dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu dari Presiden.

1. KEDUDUKAN DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA DAN LEMBAGA
PEMERINTAHAN NON DEPARTEMEN.
BAB 1.
NILAI-NILAI PANCASILA DALAM
PENYELENGGARAAN KEKUASAAN
NEGARA
B.

2. KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA
• Kementerian Negara Republik Indonesia
terdiri atas Departemen, Kementerian
Negara, dan Kementerian Koordinator.
Menteri adalah pembantu Presiden, yang
diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
Menurut UUD 1945, pembentukan,
pengubahan, dan pembubaran
kementerian negara diatur dalam Undang-
Undang.

3. TUGAS KEMENTERIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Di dalam Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945
menyatakan bahwa:
• Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
• Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan
oleh Presiden.
• Setiap menteri membidangi urusan tertentu
dalam pemerintahan.
• Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran
kementerian negara diatur dalam undang-
undang.

4. BERDASARKAN UU NOMOR 39 TAHUN 2008
TENTANG KEMENTERIAN NEGARA
a) Penyelenggara perumusan, penetapan, dan pelaksanaan
kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan
negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas
pelaksanaan tugas di bidangnya dan pelaksanaan kegiatan
teknis dari pusat sampai ke daerah.
b) Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di
bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang
menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan
tugas di bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah dan
pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
c) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya,
koordinasi dan sinnkronisasi pelaksanaan kebijakan di
bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara
yang menjadi tanggung jawabnya dan pengawasan atas
pelaksanaan tugas di bidangnya.

5. 5
• LUAR NEGERI
• DALAM NEGERI
• PERTAHANAN
• AGAMA
• HUKUM
• KEUANGAN
• KEAMANAN
• HAM
• PENDIDIKAN
• KEBUDAYAAN
• KESEHATAN
• SOSIAL
• KETENAGAKERJAAN
• INDUSTRI
• PERDAGANGAN
• PERTAMBANGAN
• ENERGI
• PU
• TRANSMIGRASI
• TRANSPORTASI
• INFORMASI
• KOMUNIKASI
• PERTANIAN
• PERKEBUNAN
• KEHUTANAN
• PETERNAKAN
• KELAUTAN
• PERIKANAN
• PPN
• APARATUR NEGARA
• KESEKRET. NEGARA
• BUMN
• PERTANAHAN
• KEPENDUDUKAN
• LH
• ILMU PENGETAHUAN
• TEKNOLOGI
• INVESTASI
• KOPERASI
• UKM
• PARIWISATA
• PP
• PEMUDA
• OLAH RAGA
• PERUMAHAN
• PKDT
URUSANURUSAN
PEMERINTAHANPEMERINTAHAN
(46 URUSAN)(46 URUSAN)
URUSAN
YG NOMENKLATURNYA
DISEBUTKAN DALAM
UUD 1945
(3 URUSAN)
URUSAN
YG RUANG LINGKUPNYA
DISEBUTKAN DALAM
UUD 1945
(25 URUSAN)
URUSAN DLM RANGKA
PENAJAMAN KOORDINASI &
SINKRONISASI PROGRAM
PEMERINTAH
(18 URUSAN)
Berdasarkan UU Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan danBerdasarkan UU Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian NegaraOrganisasi Kementerian Negara

6. KEMENTERIAN KOORDINATOR
Menteri Koordinator mempunyai tugas
mengkoordinasikan penyiapan dan penyusunan
kebijakan serta pelaksanaannya di bidang tertentu
dalam kegiatan pemerintahan negara.
Ada 3 menteri koordinator, yaitu:
• Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat
• Kementerian Koordinator Politik Hukum dan
Keamanan
• Kementerian Koordinator Perekonomian

7. LEMBAGA PEMERINTAH NON
DEPARTEMEN
• Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND)
dalam Pemerintahan Republik Indonesia adalah
lembaga Pemerintah Pusat yang dibentuk untuk
melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari
Presiden. Kepala LPND berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
• Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen.

8. DAFTAR LEMBAGA PEMERINTAH NON
DEPARTEMEN