BNPT adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas menyusun kebijakan dan mengkoordinasi penanggulangan terorisme di Indonesia. BNPT dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh Presiden dan berada di bawah tanggung jawab Presiden. BNPT memiliki fungsi antara lain menyusun strategi penanggulangan terorisme, melakukan koordinasi antar instansi, dan melaksanakan kerja sama internasional di bidang tersebut.

1. Badan Nasional Penanggulangan
Terorisme (BNPT)
Oleh : Fungsi Politik

2. I. Kedudukan, Tugas dan Fungsi
• Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang
selanjutnya disebut BNPT adalah Lembaga
Pemerintah Non Kementerian
• BNPT berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Presiden
• BNPT dipimpin oleh seorang Kepala

3. BNPT mempunyai tugas:
• Menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang
penanggulangan terorisme;
• Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam
pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang
penanggulangan terorisme;
• Melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme
dengan membentuk Satuan Tugas-Satuan Tugas yang terdiri
dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan
tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

4. Fungsi BNPT:
• Penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang
penanggulangan terorisme;
• Monitoring, analisa, dan evaluasi di bidang penanggulangan terorisme;
• Koordinasi dalam pencegahan dan pelaksanaan kegiatan melawan
propoganda ideologi radikal di bidang penanggulangan terorisme;
• Koordinasi pelaksanaan deradikalisasi;
• Koordinasi pelaksanaan perlindungan terhadap obyek-obyek yang
potensial menjadi target serangan terorisme;
• Koordinasi pelaksanaan penindakan, pembinaan kemampuan, dan
kesiapsiagaan nasional;
• Pelaksanaan kerjasama internasional di bidang penanggulangan
terorisme;
• Perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program,
administrasi dan sumber daya serta kerjasama antar instansi;
• Pengoperasian Satgas-Satgas

5. II. Susunan Organisasi BNPT
Kepala
Deputi Bidang
Pencegahan
Perlindungan dan
deradikalisasi
Deputi Bidang
Penindakan dan
Pembinaan
Kemampuan
Deputi Bidang
Kerjasama
Internasional
Sekretaris Utama
Inspektorat
Satgas
Direktorat
Satgas
Direktorat Direktorat Direktorat Direktorat Direktorat
Direktorat Direktorat Direktorat Tata Usaha
Biro Biro

6. III. Kelompok Ahli
• Kelompok Ahli mempunyai tugas melakukan kajian
dan memberikan saran serta pertimbangan kepada
Kepala BNPT dalam rangka penyusunan kebijakan,
strategi, dan program nasional di bidang
penanggulangan terorisme.
• Kelompok Ahli secara fungsional bertanggung jawab
kepada Kepala BNPT.
• Keanggotaan Kelompok Ahli dapat berasal dari
Pegawai Negeri dan non Pegawai Negeri

7. IV. Tata Kerja
• Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, efisiensi,
transparansi dan akuntabilitas
• Memimpin dan mengkoordinasi bawahan
• Mematuhi, mengikuti dan bertanggung jawab pada atasan
• Melakukan koordinasi dengan pimpinan lembaga pemerintah,
internasional, komponen masyarakat dan pihak lainnya yang
dipandang perlu
• Kepala BNPT melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsinya
kepada presiden secara berkala atau sewaktu-waktu jika
dipandang perlu

8. V. Eselon, Pengangkatan, dan
Pemberhentian
• Kepala BNPT, Sekretaris Utama dan Deputi adalah Jabatan
Struktural Eselon I
• Direktur, Kepala Biro dan Inspektur adalah jabatan struktural
eselon I
• Kepala Subdirektorat dan Kepala Bagian adalah jabatan
struktural eselon III
• Kepala Seksi dan Kepala Subbagian adalah jabatan struktural
eselon IV

9. • Kepala BNPT diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden
• Direktur, Kepala Biro, Inspektur, Kepala
Subdirektorat, Kepala Bagian, Kepala Seksi dan
Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh
Kepala BNPT
• Jabatan Struktural dalam BNPT merupakan jabatan
negeri yang diisi oleh Pegawai Negeri Sipil, Polri, dan
TNI.

10. VI. Ketentuan Lain-Lain
• Rincian tugas, fungsi, dan susunan organisasi BNPT
ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala BNPT setelah
mendapat persetujuan dari menteri yang
bertanggung jawab di bidang pendayagunaan
aparatur negara dan reformasi birokrasi.