SlideShare a Scribd company logo
1 of 27
SEMINAR LAPORAN AKTUALISASI
UPAYA PENINGKATAN LEGALITAS PRODUK HASIL PERIKANAN
(IZIN PIRT) BAGI PELAKU USAHA PERIKANAN
MELALUI SOSIALISASI DAN FASILITASI
DI DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGKALAN
PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
GOLONGAN III ANGKATAN LXVII
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI JAWA TIMUR
Disusun Oleh :
Rahmawati, S.Pi.
NIP. 19940829 202012 2 013
PENDAHULUAN
RANCANGAN AKTUALISASI
PELAKSANAAN AKTUALISASI
GAMBARAN UNIT KERJA
PENUTUP
DAFTAR PUSTAKA
PENDAHULUAN
Legalitas
Produk Hasil Perikanan
(Izin PIRT)
Potensi Pengolahan
Hasil Perikanan
di Kabupaten Bangkalan
Rendahnya Kesadaran Pelaku
Usaha untuk Memiliki Legalitas
Produk Hasil Perikanan
(Izin PIRT)
Keamanan Pangan
Pengolahan Produk
Hasil Perikanan
1
Meningkatkan minat pelaku usaha perikanan untuk
mengurus legalitas produk hasil perikanan (izin PIRT)
Meningkatkan pengetahuan pelaku usaha perikanan
tentang legalitas produk hasil perikanan (izin PIRT)
PENDAHULUAN
2
I n t e r n a l E k s t e r n a l
Melaksanakan TUPOKSI sesuai ANEKA Pelaku usaha perikanan mendapat
pembinaan legalitas produk guna
peningkatan kapasitas usahanya
Mampu memetakan isu-isu penting dan
strategis
Meningkatkan pengetahuan dan
wawasan pelaku usaha perikanan
mengenai pentingnya memiliki legalitas
produk hasil perikanan (izin PIRT)
Meningkatkan kemampuan inovasi diri
serta profesionalisme
Meningkatkan kapasitas Sumber Daya
Manusia pelaku usaha perikanan dalam
mewujudkan legalitas produk
Meningkatkan mutu pelayanan Dinas
Perikanan Kabupaten Bangkalan
Rangkaian kegiatan
sesuai isu terpilih
dengan menerapkan
nilai ANEKA
Dinas Perikanan
Kabupaten Bangkalan
15 Juni – 20 Juli 2021
GAMBARAN UNIT KERJA
Jl. Soekarno Hatta No. 08 Kelurahan Mlajah
Kecamatan Bangkalan
VISI
Terwujudnya Pengelolaan
Sumber Daya Perikanan
secara Terpadu dan
Berkelanjutan
MISI
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia
(SDM) bidang perikanan
2. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber perikanan yang
berkesinambungan
3. Meningkatkan mutu hasil olahan perikanan dan terciptanya
sistem pemasaran terpadu
4. Meningkatkan pembangunan masyarakat perikanan yang
didukung oleh lembaga ekonomi kerakyatan
5. Meningkatkan pengawasan sumber daya perikanan
Membantu Bupati dalam rangka melaksanakan
urusan pemerintahan di bidang perikanan
RANCANGAN AKTUALISASI
No Isu Aktual A K P L Total Rank
1. Penataan berkas kelompok
usaha perikanan (KUB,
POKDAKAN, POKLAHSAR,
KUGAR dan POKMASWAS)
kurang baik
4 3 3 3 13 3
2. Pengelolaan data kelompok
usaha perikanan (KUB,
POKDAKAN, POKLAHSAR,
KUGAR dan POKMASWAS)
kurang lengkap
4 2 3 3 12 4
3. Ketidakaktifan anggota kelompok
usaha perikanan (KUB,
POKDAKAN, POKLAHSAR, KUGAR
dan POKMASWAS)
3 2 3 3 11 5
4. Kelompok Pengolah dan Pemasar
(POKLAHSAR) belum
memasarkan produknya secara
luas
4 3 3 4 14 2
5. Rendahnya kesadaran pelaku
usaha perikanan untuk memiliki
legalitas produk hasil perikanan
(izin PIRT)
5 4 5 5 19 1
No Isu Aktual U S G Total Rank
1. Penataan berkas kelompok
usaha perikanan (KUB,
POKDAKAN, POKLAHSAR,
KUGAR dan POKMASWAS)
kurang baik
4 3 4 11 2
2. Kelompok Pengolah dan
Pemasar (POKLAHSAR)
belum memasarkan
produknya secara luas
3 3 3 9 3
3. Rendahnya kesadaran pelaku
usaha perikanan untuk
memiliki legalitas produk
hasil perikanan (izin PIRT)
5 4 5 14 1
AKPL
USG
Sosialisasi dan fasilitasi
pentingnya memiliki legalitas
produk hasil perikanan (izin PIRT)
bagi pelaku usaha perikanan
Konsultasi dengan mentor Penetapan
rencana kegiatan
Mengumpulkan
informasi/persyaratan terkait
PIRT dari Dinas Kesehatan
Kabupaten Bangkalan
Membuat materi sosialisasi
dan kuesioner
Melakukan evaluasi Penyusunan laporan
Koordinasi dengan penyuluh
perikanan terkait sosialisasi
Koordinasi dengan pelaku
usaha perikanan terkait
sosialisasi
Pelaksanaan sosialisasi
dan fasilitasi
Koordinasi dengan pihak
Dinas Kesehatan Kabupaten
Bangkalan
PELAKSANAAN AKTUALISASI
KONSULTASI DENGAN MENTOR
 Menghubungi mentor untuk konsultasi
 Menyampaikan kegiatan dan target aktualisasi
 Meminta saran, masukan dan persetujuan
mengenai gagasan yang diajukan
OUTPUT
 Kesepakatan dengn mentor tentang kegiatan
dan target yang akan dilaksanakan
Waktu : Seminggu sekali mulai tanggal 15 Juni – 20 Juli 2021
Tempat : Bidang Pelayanan Usaha dan Kelembagaan
Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan
PENETAPAN RENCANA KEGIATAN
 Menetapkan informasi yang akan ditanyakan pada
Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan
 Menetapkan pelaku usaha perikanan yang akan
diberi sosialisasi
 Menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan
OUTPUT
 Informasi yang akan ditanyakan pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Bangkalan
 Data pelaku usaha perikanan yang akan diberi
sosialisasi
 Jadwal pelaksanaan kegiatan
Waktu : Selasa, 15 Juni 2021
Tempat : Bidang Pelayanan Usaha dan Kelembagaan
Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan
KOORDINASI DENGAN PIHAK
DINAS KESEHATAN KAB. BANGKALAN
 Melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan
Kabupaten Bangkalan terkait waktu dan tempat untuk
mengumpulkan informasi/persyaratan izin PIRT
OUTPUT
 Terlaksananya koordinasi dengan pihak Dinas
Kesehatan Kabupaten Bangkalan
Waktu : Rabu, 16 Juni 2021
Tempat : Kabupaten Bangkalan
MENGUMPULKAN INFORMASI/PERSYARATAN
DARI DINAS KESEHATAN KAB. BANGKALAN
 Mengumpulkan informasi terkait persyaratan dan
prosedur (alur permohonan) pembuatan legalitas
produk (izin PIRT)
OUTPUT
 Tersedianya informasi terkait persyaratan dan
prosedur (alur permohonan) pembuatan legalitas
produk (izin PIRT
Waktu : Jumat, 18 Juni 2021
Tempat : Gudang Farmasi
Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan
MEMBUAT MATERI SOSIALISASI DAN KUESIONER
 Informasi terkait persyaratan dan prosedur dari Dinas
Kesehatan Kabupaten Bangkalan
 Membuat kuesioner untuk mengetahui pengetahuan
pelaku usaha terkait izin PIRT sebelum dan sesudah diberi
sosialisasi
 Membuat kuesioner untuk mengetahui minat pelaku usaha
untuk memiliki izin PIRT
OUTPUT
 Tersedianya materi sosialisasi untuk pelaku
usaha perikanan
 Tersedianya kuesioner untuk pelaku usaha
perikanan
Waktu : Senin, 21 Juni 2021
Tempat : Bidang Pelayanan Usaha dan Kelembagaan
Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan
KOORDINASI DENGAN PENYULUH
PERIKANAN TERKAIT SOSIALISASI
 Melakukan koordinasi dengan penyuluh perikanan
terkait pelaku usaha yang tidak memiliki izin PIRT
untuk diberi sosialisasi pentingnya memiliki zin PIRT
OUTPUT
 Terlaksananya koordinasi dengan penyuluh
perikanan terkait pelaku usaha yang tidak memiliki
izin PIRT untuk diberi sosialisasi pentingnya memiliki
zin PIRT
Waktu : Selasa, 22 Juni 2021
Tempat : Kabupaten Bangkalan
KOORDINASI DENGAN PELAKU USAHA
PERIKANAN TERKAIT SOSIALISASI
 Melakukan koordinasi dengan pelaku usaha
perikanan terkait waktu dan tempat sosialisasi
OUTPUT
 Terlaksananya koordinasi dengan pelaku usaha
perikanan terkait waktu dan tempat sosialisasi
Waktu : Jumat, 25 Juni 2021
Tempat : Kabupaten Bangkalan
PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN FASILITASI
 Melakukan sosialisasi pentingnya memiliki legalitas produk hasil
perikanan (izin PIRT) pada pelaku usaha perikanan
 Memberikan kuesioner pada pelaku usaha untuk mengetahui
pengetahuan pelaku usaha terkait izin PIRT sebelum dan
sesudah diberi sosialisasi
 Memberikan kuesioner pada pelaku usaha untuk mengetahui
minat pelaku usaha untuk mengurus izin PIRT setelah diberi
sosialisasi
OUTPUT
 Tersampaikannya informasi pentingnya memiliki legalitas
produk hasil perikanan (izin PIRT) pada pelaku usaha
perikanan
 Meningkatkan pengetahuan pelaku usaha terkait izin
PIRT
 Meningkatkan minat pelaku usaha untuk mengurus izin
PIRT
Waktu : Kamis, 01 Juli 2021
Tempat : Kecamatan Socah dan Kecamatan Kamal
Lembar Jawaban Ibu Ratna Handayani
POKLAHSAR Hidayah Kamal
Lembar Jawaban Ibu Wiwin
Tresnawulan POKLAHSAR Baruna
Loka Socah
Lembar Jawaban Ibu Suhartutik
POKLAHSAR Sumber Laut Socah
Lembar Jawaban Ibu Siti Ammun
POKLAHSAR Sumber Jokotole Socah
MELAKUKAN EVALUASI
 Melakukan evaluasi dengan mentor terkait kegiatan yang
telah dilakukan
 Meminta saran dan masukan dari mentor terkait kegiatan
yang telah dilakukan
OUTPUT
 Terlaksananya koordinasi dengan mentor
terkait kegiatan yang telah dilakukan
 Tersedianya notulen hasil evaluasi
pelaksanaan kegiatan
Waktu : Jumat, 02 Juli 2021
Tempat : Bidang Pelayanan Usaha dan Kelembagaan
Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan
MENYUSUN LAPORAN AKTUALISASI
 Membuat laporan dari hasil melaksanakan aktualisasi
 Melakukan konsultasi kepada mentor mengenai laporan
OUTPUT
 Laporan aktualisasi
Waktu : 05 Juli – 15 Juli 2021
Tempat : Bidang Pelayanan Usaha dan Kelembagaan
Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan
PENUTUP
KESIMPULAN
1. Kegiatan aktualisasi dapat meningkatkan pengetahuan pelaku usaha tentang legalitas produk hasil perikanan (izin PIRT). Hal ini
berdasarkan nilai rata-rata kuesioner pelaku usaha sebelum diberi sosialisasi hanya mendapat nilai 4,5 (pengetahuan dikategorikan
rendah). Namun setelah diberi sosialisasi, nilai rata-rata kuesioner pelaku usaha meningkat menjadi 15 (pengetahuan dikategorikan
tinggi). Nilai kuesioner dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
2. Kegiatan aktualisasi dapat meningkatkan minat pelaku usaha untuk mengurus legalitas produk hasil perikanan (izin PIRT). Hal ini
karena 4 (empat) pelaku usaha sebelum diberi sosialisasi tidak berminat untuk mengurus izin PIRT. Namun, setelah diberi sosialisasi 3
(tiga) pelaku usaha berminat untuk mengurus izin PIRT. Sedangkan 1 (satu) pelaku usaha kurang berminat untuk mengurus izin PIRT
karena kapasitas produksinya masih rendah dan pemasaran produk hanya di desa tempat pelaku usaha tinggal.
No Nama Nilai Kategori
1 Ratna Handayani 3 Rendah
2 Suhartutik 3 Sedang
3 Wiwin Tresnawulan 6 Sedang
4 Siti Ammun 6 Sedang
Rata-rata 4,5 Rendah
No Nama Nilai Kategori
1 Ratna Handayani 15 Tinggi
2 Suhartutik 15 Tinggi
3 Wiwin Tresnawulan 15 Tinggi
4 Siti Ammun 15 Tinggi
Rata-rata 15 Tinggi
Nilai Kuesioner 1 Pengetahuan Pelaku
Usaha Perikanan (Sebelum Sosialisasi)
Nilai Kuesioner 2 Pengetahuan Pelaku
Usaha Perikanan (Setelah Sosialisasi)
KETERANGAN
Nilai 11-15 : Tingkat pengetahuan responden dikategorikan tinggi
Nilai 6-10 : Tingkat pengetahuan responden dikategorikan sedang
Nilai 0-5 : Tingkat pengetahuan responden dikategorikan rendah
PENUTUP
BEFORE
1. Rendahnya pengetahuan pelaku usaha perikanan tentang legalitas produk hasil
perikanan (izin PIRT). Hal ini berdasarkan nilai rata-rata kuesioner yang hanya 4,5
(pengetahuan dikategorikan rendah) sebelum diberi sosialisasi
2. Pelaku usaha perikanan yang tidak berminat untuk mengurus legalitas produk hasil
perikanan (izin PIRT) sebanyak 4 (empat) orang sebelum diberi sosialisasi
AFTER
1. Peningkatan pengetahuan pelaku usaha perikanan tentang legalitas produk hasil
perikanan (izin PIRT) sehingga paham pentingnya memiliki izin PIRT. Hal ini
berdasarkan nilai rata-rata kuesioner menjadi 15 (pengetahuan dikategorikan tinggi)
setelah diberi sosialisasi
2. Peningkatan minat 3 (tiga) pelaku usaha untuk mengurus legalitas produk hasil
perikanan (izin PIRT) setelah diberi sosialisasi. Sedangkan 1 (satu) pelaku usaha
kurang berminat untuk mengurus izin PIRT karena kapasitas produksinya masih
rendah dan pemasaran produk hanya di desa tempat pelaku usaha tinggal
SARAN
1. Perlu adanya pelatihan pengolahan bagi pelaku usaha yang kapasitas produksinya masih rendah sehingga
dengan meningkatnya volume produksi dapat memperluas pangsa pasar dan minat mereka untuk
mengurus izin PIRT juga dapat meningkat.
2. Perlu adanya kerjasama antara peserta, penyuluh perikanan dan pelaku usaha yang lebih baik lagi
sehingga dapat diketahui perkembangan pelaku usaha yang belum ataupun sudah memiliki izin PIRT.
PENUTUP
DAFTAR PUSTAKA
Aprilia, S. 2018. Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Izin Pangan Industri Rumah
Tangga (PIRT) berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang
Pangan dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di UD Gading Mas Desa Suruhanlor
Kecmatan Bandung Kabupaten Tulungagung. Skripsi. IAIN Tulungagung.
Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan. 2020. Data dan Informasi Bidang Perikanan
Tahun 2020. Bangkalan.
Efendi, Y., dan Yusra. 2012. Pengendalian Mutu Hasil Perikanan. Fakultas Perikanan
dan Ilmu Kelautan. Universitas Bung Hatta.
Hanif, A. 2017. Implementasi Peraturan BPOM Nomor HK.03.1.23.04.12.22.05 Tahun
2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah
Tangga (P-IRT) di Kabupaten Pemalang. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
Imtiyaz, A. H. 2016. Analisis Nomor P-IRT pada Label Pangan Produksi IRTP di
Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Skripsi. Universitas Jember.
Musaid, S. A., dkk. 2012. Pengurusan Izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)
Produk Sagu Tumbu pada Kelompok Usaha Sagu Tumbu di Desa Liang
Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. Jurnal Pengabdian Masyrakat
Jamak dan Akuntansi. 02 (14) : 67 – 80.
Pradhani, V. 2019. Pelaksanaan SertifikasiProduksi Pangan Industri Rumah tangga oleh
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Bidang pangan sebagai Bentuk Perlindungan
Konsumen Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia Mengenai Perlindungan
Konsumen dan Keamanan Pangan. Skripsi. Universitas Padjadjaran.
Pudjirahaju, A. 2017. Pengawasan Mutu Pangan. Bahan Ajar Gizi. Pusat Pendidikan
Sumber Daya Manusia Kesehatan.
Siswati, R. 2004. Pencegahan Terjadinya Kontaminasi dengan Sanitasi Lingkungan dan
Peralatan serta Hygiene Pekerja. Modul THPi. Direktorat Pendidikan Menengah
Kejuruan.
Thank You

More Related Content

Similar to Seminar Laporan Aktualisasi

materi advokasi di Denpasar.pptx
materi advokasi di Denpasar.pptxmateri advokasi di Denpasar.pptx
materi advokasi di Denpasar.pptx
yustina11
 
materi advokasi di Denpasar.pptx
materi advokasi di Denpasar.pptxmateri advokasi di Denpasar.pptx
materi advokasi di Denpasar.pptx
yustina11
 
materi advokasi di Denpasar.pptx
materi advokasi di Denpasar.pptxmateri advokasi di Denpasar.pptx
materi advokasi di Denpasar.pptx
yustina11
 
YANLIK_PERIZINAN-SIUP-SIPI-SIKPI_290817.pptx
YANLIK_PERIZINAN-SIUP-SIPI-SIKPI_290817.pptxYANLIK_PERIZINAN-SIUP-SIPI-SIKPI_290817.pptx
YANLIK_PERIZINAN-SIUP-SIPI-SIKPI_290817.pptx
RobertJModalo
 
DATA POTENSI DKP KAB. DOMPU (1).pptx
DATA POTENSI DKP KAB. DOMPU (1).pptxDATA POTENSI DKP KAB. DOMPU (1).pptx
DATA POTENSI DKP KAB. DOMPU (1).pptx
BudiYudaPrawira
 
FAQ Ditjen PDS dalam Paparan.pdf
FAQ Ditjen PDS dalam Paparan.pdfFAQ Ditjen PDS dalam Paparan.pdf
FAQ Ditjen PDS dalam Paparan.pdf
Putri82168
 
Aktivit Unggas & Ruminan
Aktivit Unggas & RuminanAktivit Unggas & Ruminan
Aktivit Unggas & Ruminan
Ridzaludin
 
Pengembangan sarana dan prasarana di kawasan minapolitan kkp
Pengembangan sarana dan prasarana di kawasan minapolitan kkpPengembangan sarana dan prasarana di kawasan minapolitan kkp
Pengembangan sarana dan prasarana di kawasan minapolitan kkp
agus_ibnu_hasan
 
2023.12.12_Peran PSDKP Dalam Mengawal PIT_SEDIMENTASI_FINNALES_FIX.pptx
2023.12.12_Peran PSDKP Dalam Mengawal PIT_SEDIMENTASI_FINNALES_FIX.pptx2023.12.12_Peran PSDKP Dalam Mengawal PIT_SEDIMENTASI_FINNALES_FIX.pptx
2023.12.12_Peran PSDKP Dalam Mengawal PIT_SEDIMENTASI_FINNALES_FIX.pptx
udebitung
 

Similar to Seminar Laporan Aktualisasi (20)

Materi Muatanpp30 Th2008
Materi Muatanpp30 Th2008Materi Muatanpp30 Th2008
Materi Muatanpp30 Th2008
 
materi advokasi di Denpasar.pptx
materi advokasi di Denpasar.pptxmateri advokasi di Denpasar.pptx
materi advokasi di Denpasar.pptx
 
materi advokasi di Denpasar.pptx
materi advokasi di Denpasar.pptxmateri advokasi di Denpasar.pptx
materi advokasi di Denpasar.pptx
 
materi advokasi di Denpasar.pptx
materi advokasi di Denpasar.pptxmateri advokasi di Denpasar.pptx
materi advokasi di Denpasar.pptx
 
Pengajuan SIPJI 10 Februari 2021 (1).pdf
Pengajuan SIPJI 10 Februari 2021 (1).pdfPengajuan SIPJI 10 Februari 2021 (1).pdf
Pengajuan SIPJI 10 Februari 2021 (1).pdf
 
YANLIK_PERIZINAN-SIUP-SIPI-SIKPI_290817.pptx
YANLIK_PERIZINAN-SIUP-SIPI-SIKPI_290817.pptxYANLIK_PERIZINAN-SIUP-SIPI-SIKPI_290817.pptx
YANLIK_PERIZINAN-SIUP-SIPI-SIKPI_290817.pptx
 
DATA POTENSI DKP KAB. DOMPU (1).pptx
DATA POTENSI DKP KAB. DOMPU (1).pptxDATA POTENSI DKP KAB. DOMPU (1).pptx
DATA POTENSI DKP KAB. DOMPU (1).pptx
 
Strategi percepatan bisnis peremajaan kelapa sawit
Strategi percepatan bisnis peremajaan kelapa sawitStrategi percepatan bisnis peremajaan kelapa sawit
Strategi percepatan bisnis peremajaan kelapa sawit
 
FAQ Ditjen PDS dalam Paparan.pptx
FAQ Ditjen PDS dalam Paparan.pptxFAQ Ditjen PDS dalam Paparan.pptx
FAQ Ditjen PDS dalam Paparan.pptx
 
FAQ Ditjen PDS dalam Paparan.pdf
FAQ Ditjen PDS dalam Paparan.pdfFAQ Ditjen PDS dalam Paparan.pdf
FAQ Ditjen PDS dalam Paparan.pdf
 
Standar pelayanan-sertifikat-kelayakan-pengolahan
Standar pelayanan-sertifikat-kelayakan-pengolahanStandar pelayanan-sertifikat-kelayakan-pengolahan
Standar pelayanan-sertifikat-kelayakan-pengolahan
 
PAPARAN PROG.KEG 2016 Fix DISNAKBUN.ppt
PAPARAN PROG.KEG 2016 Fix DISNAKBUN.pptPAPARAN PROG.KEG 2016 Fix DISNAKBUN.ppt
PAPARAN PROG.KEG 2016 Fix DISNAKBUN.ppt
 
Akselerasi Pengembangan Budidaya Udang dan Pengendalian Sistem Penjaminan Mut...
Akselerasi Pengembangan Budidaya Udang dan Pengendalian Sistem Penjaminan Mut...Akselerasi Pengembangan Budidaya Udang dan Pengendalian Sistem Penjaminan Mut...
Akselerasi Pengembangan Budidaya Udang dan Pengendalian Sistem Penjaminan Mut...
 
SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN DI LOKASI FOOD ESTATE
SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN DI LOKASI FOOD ESTATESISTEM PENYULUHAN PERTANIAN DI LOKASI FOOD ESTATE
SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN DI LOKASI FOOD ESTATE
 
Laporan kegiatan public hearing 2015
Laporan kegiatan public hearing 2015Laporan kegiatan public hearing 2015
Laporan kegiatan public hearing 2015
 
Aktivit Unggas & Ruminan
Aktivit Unggas & RuminanAktivit Unggas & Ruminan
Aktivit Unggas & Ruminan
 
Seminar rancangan perubahan Diklat PIM IV pola baru 2014
Seminar rancangan perubahan Diklat PIM IV pola baru 2014Seminar rancangan perubahan Diklat PIM IV pola baru 2014
Seminar rancangan perubahan Diklat PIM IV pola baru 2014
 
Pengembangan sarana dan prasarana di kawasan minapolitan kkp
Pengembangan sarana dan prasarana di kawasan minapolitan kkpPengembangan sarana dan prasarana di kawasan minapolitan kkp
Pengembangan sarana dan prasarana di kawasan minapolitan kkp
 
2023.12.12_Peran PSDKP Dalam Mengawal PIT_SEDIMENTASI_FINNALES_FIX.pptx
2023.12.12_Peran PSDKP Dalam Mengawal PIT_SEDIMENTASI_FINNALES_FIX.pptx2023.12.12_Peran PSDKP Dalam Mengawal PIT_SEDIMENTASI_FINNALES_FIX.pptx
2023.12.12_Peran PSDKP Dalam Mengawal PIT_SEDIMENTASI_FINNALES_FIX.pptx
 
DPR bimtek manajemen kesehatan ikan 2024 1.pdf
DPR bimtek manajemen kesehatan ikan 2024 1.pdfDPR bimtek manajemen kesehatan ikan 2024 1.pdf
DPR bimtek manajemen kesehatan ikan 2024 1.pdf
 

Recently uploaded

prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaanprinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
aji guru
 
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwuPenjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Khiyaroh1
 
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
ErikaPutriJayantini
 

Recently uploaded (20)

Obat pada masa kehamilan: uteretonik dan tokolitik
Obat pada masa kehamilan: uteretonik dan tokolitikObat pada masa kehamilan: uteretonik dan tokolitik
Obat pada masa kehamilan: uteretonik dan tokolitik
 
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptxInformatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Ppt kelompok 6 (preeklamsia ringan).pptx
Ppt kelompok 6 (preeklamsia ringan).pptxPpt kelompok 6 (preeklamsia ringan).pptx
Ppt kelompok 6 (preeklamsia ringan).pptx
 
Variasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar Mengajar
Variasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar MengajarVariasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar Mengajar
Variasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar Mengajar
 
Kegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptx
Kegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptxKegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptx
Kegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptx
 
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaanprinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwuPenjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI TARI KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
 
contoh-kisi-kisi-bahasa-inggris-kelas-9.docx
contoh-kisi-kisi-bahasa-inggris-kelas-9.docxcontoh-kisi-kisi-bahasa-inggris-kelas-9.docx
contoh-kisi-kisi-bahasa-inggris-kelas-9.docx
 
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...
 
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang KesehatanMateri Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
METODE PENGEMBANGAN MORAL DAN NILAI-NILAI AGAMA.pptx
METODE PENGEMBANGAN MORAL DAN NILAI-NILAI AGAMA.pptxMETODE PENGEMBANGAN MORAL DAN NILAI-NILAI AGAMA.pptx
METODE PENGEMBANGAN MORAL DAN NILAI-NILAI AGAMA.pptx
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.ppt
Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.pptDemokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.ppt
Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.ppt
 
Materi E-modul Ekosistem kelas X SMA.docx
Materi E-modul Ekosistem kelas X SMA.docxMateri E-modul Ekosistem kelas X SMA.docx
Materi E-modul Ekosistem kelas X SMA.docx
 

Seminar Laporan Aktualisasi

  • 1. SEMINAR LAPORAN AKTUALISASI UPAYA PENINGKATAN LEGALITAS PRODUK HASIL PERIKANAN (IZIN PIRT) BAGI PELAKU USAHA PERIKANAN MELALUI SOSIALISASI DAN FASILITASI DI DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGKALAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) GOLONGAN III ANGKATAN LXVII BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI JAWA TIMUR Disusun Oleh : Rahmawati, S.Pi. NIP. 19940829 202012 2 013
  • 3. PENDAHULUAN Legalitas Produk Hasil Perikanan (Izin PIRT) Potensi Pengolahan Hasil Perikanan di Kabupaten Bangkalan Rendahnya Kesadaran Pelaku Usaha untuk Memiliki Legalitas Produk Hasil Perikanan (Izin PIRT) Keamanan Pangan Pengolahan Produk Hasil Perikanan
  • 4. 1 Meningkatkan minat pelaku usaha perikanan untuk mengurus legalitas produk hasil perikanan (izin PIRT) Meningkatkan pengetahuan pelaku usaha perikanan tentang legalitas produk hasil perikanan (izin PIRT) PENDAHULUAN 2
  • 5. I n t e r n a l E k s t e r n a l Melaksanakan TUPOKSI sesuai ANEKA Pelaku usaha perikanan mendapat pembinaan legalitas produk guna peningkatan kapasitas usahanya Mampu memetakan isu-isu penting dan strategis Meningkatkan pengetahuan dan wawasan pelaku usaha perikanan mengenai pentingnya memiliki legalitas produk hasil perikanan (izin PIRT) Meningkatkan kemampuan inovasi diri serta profesionalisme Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia pelaku usaha perikanan dalam mewujudkan legalitas produk Meningkatkan mutu pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan
  • 6. Rangkaian kegiatan sesuai isu terpilih dengan menerapkan nilai ANEKA Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan 15 Juni – 20 Juli 2021
  • 7. GAMBARAN UNIT KERJA Jl. Soekarno Hatta No. 08 Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan VISI Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Perikanan secara Terpadu dan Berkelanjutan MISI 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang perikanan 2. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber perikanan yang berkesinambungan 3. Meningkatkan mutu hasil olahan perikanan dan terciptanya sistem pemasaran terpadu 4. Meningkatkan pembangunan masyarakat perikanan yang didukung oleh lembaga ekonomi kerakyatan 5. Meningkatkan pengawasan sumber daya perikanan Membantu Bupati dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perikanan
  • 8.
  • 9. RANCANGAN AKTUALISASI No Isu Aktual A K P L Total Rank 1. Penataan berkas kelompok usaha perikanan (KUB, POKDAKAN, POKLAHSAR, KUGAR dan POKMASWAS) kurang baik 4 3 3 3 13 3 2. Pengelolaan data kelompok usaha perikanan (KUB, POKDAKAN, POKLAHSAR, KUGAR dan POKMASWAS) kurang lengkap 4 2 3 3 12 4 3. Ketidakaktifan anggota kelompok usaha perikanan (KUB, POKDAKAN, POKLAHSAR, KUGAR dan POKMASWAS) 3 2 3 3 11 5 4. Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR) belum memasarkan produknya secara luas 4 3 3 4 14 2 5. Rendahnya kesadaran pelaku usaha perikanan untuk memiliki legalitas produk hasil perikanan (izin PIRT) 5 4 5 5 19 1 No Isu Aktual U S G Total Rank 1. Penataan berkas kelompok usaha perikanan (KUB, POKDAKAN, POKLAHSAR, KUGAR dan POKMASWAS) kurang baik 4 3 4 11 2 2. Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR) belum memasarkan produknya secara luas 3 3 3 9 3 3. Rendahnya kesadaran pelaku usaha perikanan untuk memiliki legalitas produk hasil perikanan (izin PIRT) 5 4 5 14 1 AKPL USG
  • 10. Sosialisasi dan fasilitasi pentingnya memiliki legalitas produk hasil perikanan (izin PIRT) bagi pelaku usaha perikanan Konsultasi dengan mentor Penetapan rencana kegiatan Mengumpulkan informasi/persyaratan terkait PIRT dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan Membuat materi sosialisasi dan kuesioner Melakukan evaluasi Penyusunan laporan Koordinasi dengan penyuluh perikanan terkait sosialisasi Koordinasi dengan pelaku usaha perikanan terkait sosialisasi Pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi Koordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan
  • 11. PELAKSANAAN AKTUALISASI KONSULTASI DENGAN MENTOR  Menghubungi mentor untuk konsultasi  Menyampaikan kegiatan dan target aktualisasi  Meminta saran, masukan dan persetujuan mengenai gagasan yang diajukan OUTPUT  Kesepakatan dengn mentor tentang kegiatan dan target yang akan dilaksanakan Waktu : Seminggu sekali mulai tanggal 15 Juni – 20 Juli 2021 Tempat : Bidang Pelayanan Usaha dan Kelembagaan Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan
  • 12. PENETAPAN RENCANA KEGIATAN  Menetapkan informasi yang akan ditanyakan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan  Menetapkan pelaku usaha perikanan yang akan diberi sosialisasi  Menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan OUTPUT  Informasi yang akan ditanyakan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan  Data pelaku usaha perikanan yang akan diberi sosialisasi  Jadwal pelaksanaan kegiatan Waktu : Selasa, 15 Juni 2021 Tempat : Bidang Pelayanan Usaha dan Kelembagaan Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan
  • 13. KOORDINASI DENGAN PIHAK DINAS KESEHATAN KAB. BANGKALAN  Melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan terkait waktu dan tempat untuk mengumpulkan informasi/persyaratan izin PIRT OUTPUT  Terlaksananya koordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan Waktu : Rabu, 16 Juni 2021 Tempat : Kabupaten Bangkalan
  • 14. MENGUMPULKAN INFORMASI/PERSYARATAN DARI DINAS KESEHATAN KAB. BANGKALAN  Mengumpulkan informasi terkait persyaratan dan prosedur (alur permohonan) pembuatan legalitas produk (izin PIRT) OUTPUT  Tersedianya informasi terkait persyaratan dan prosedur (alur permohonan) pembuatan legalitas produk (izin PIRT Waktu : Jumat, 18 Juni 2021 Tempat : Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan
  • 15. MEMBUAT MATERI SOSIALISASI DAN KUESIONER  Informasi terkait persyaratan dan prosedur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan  Membuat kuesioner untuk mengetahui pengetahuan pelaku usaha terkait izin PIRT sebelum dan sesudah diberi sosialisasi  Membuat kuesioner untuk mengetahui minat pelaku usaha untuk memiliki izin PIRT OUTPUT  Tersedianya materi sosialisasi untuk pelaku usaha perikanan  Tersedianya kuesioner untuk pelaku usaha perikanan Waktu : Senin, 21 Juni 2021 Tempat : Bidang Pelayanan Usaha dan Kelembagaan Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan
  • 16. KOORDINASI DENGAN PENYULUH PERIKANAN TERKAIT SOSIALISASI  Melakukan koordinasi dengan penyuluh perikanan terkait pelaku usaha yang tidak memiliki izin PIRT untuk diberi sosialisasi pentingnya memiliki zin PIRT OUTPUT  Terlaksananya koordinasi dengan penyuluh perikanan terkait pelaku usaha yang tidak memiliki izin PIRT untuk diberi sosialisasi pentingnya memiliki zin PIRT Waktu : Selasa, 22 Juni 2021 Tempat : Kabupaten Bangkalan
  • 17. KOORDINASI DENGAN PELAKU USAHA PERIKANAN TERKAIT SOSIALISASI  Melakukan koordinasi dengan pelaku usaha perikanan terkait waktu dan tempat sosialisasi OUTPUT  Terlaksananya koordinasi dengan pelaku usaha perikanan terkait waktu dan tempat sosialisasi Waktu : Jumat, 25 Juni 2021 Tempat : Kabupaten Bangkalan
  • 18. PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN FASILITASI  Melakukan sosialisasi pentingnya memiliki legalitas produk hasil perikanan (izin PIRT) pada pelaku usaha perikanan  Memberikan kuesioner pada pelaku usaha untuk mengetahui pengetahuan pelaku usaha terkait izin PIRT sebelum dan sesudah diberi sosialisasi  Memberikan kuesioner pada pelaku usaha untuk mengetahui minat pelaku usaha untuk mengurus izin PIRT setelah diberi sosialisasi OUTPUT  Tersampaikannya informasi pentingnya memiliki legalitas produk hasil perikanan (izin PIRT) pada pelaku usaha perikanan  Meningkatkan pengetahuan pelaku usaha terkait izin PIRT  Meningkatkan minat pelaku usaha untuk mengurus izin PIRT Waktu : Kamis, 01 Juli 2021 Tempat : Kecamatan Socah dan Kecamatan Kamal
  • 19. Lembar Jawaban Ibu Ratna Handayani POKLAHSAR Hidayah Kamal Lembar Jawaban Ibu Wiwin Tresnawulan POKLAHSAR Baruna Loka Socah
  • 20. Lembar Jawaban Ibu Suhartutik POKLAHSAR Sumber Laut Socah Lembar Jawaban Ibu Siti Ammun POKLAHSAR Sumber Jokotole Socah
  • 21. MELAKUKAN EVALUASI  Melakukan evaluasi dengan mentor terkait kegiatan yang telah dilakukan  Meminta saran dan masukan dari mentor terkait kegiatan yang telah dilakukan OUTPUT  Terlaksananya koordinasi dengan mentor terkait kegiatan yang telah dilakukan  Tersedianya notulen hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Waktu : Jumat, 02 Juli 2021 Tempat : Bidang Pelayanan Usaha dan Kelembagaan Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan
  • 22. MENYUSUN LAPORAN AKTUALISASI  Membuat laporan dari hasil melaksanakan aktualisasi  Melakukan konsultasi kepada mentor mengenai laporan OUTPUT  Laporan aktualisasi Waktu : 05 Juli – 15 Juli 2021 Tempat : Bidang Pelayanan Usaha dan Kelembagaan Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan
  • 23. PENUTUP KESIMPULAN 1. Kegiatan aktualisasi dapat meningkatkan pengetahuan pelaku usaha tentang legalitas produk hasil perikanan (izin PIRT). Hal ini berdasarkan nilai rata-rata kuesioner pelaku usaha sebelum diberi sosialisasi hanya mendapat nilai 4,5 (pengetahuan dikategorikan rendah). Namun setelah diberi sosialisasi, nilai rata-rata kuesioner pelaku usaha meningkat menjadi 15 (pengetahuan dikategorikan tinggi). Nilai kuesioner dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 2. Kegiatan aktualisasi dapat meningkatkan minat pelaku usaha untuk mengurus legalitas produk hasil perikanan (izin PIRT). Hal ini karena 4 (empat) pelaku usaha sebelum diberi sosialisasi tidak berminat untuk mengurus izin PIRT. Namun, setelah diberi sosialisasi 3 (tiga) pelaku usaha berminat untuk mengurus izin PIRT. Sedangkan 1 (satu) pelaku usaha kurang berminat untuk mengurus izin PIRT karena kapasitas produksinya masih rendah dan pemasaran produk hanya di desa tempat pelaku usaha tinggal. No Nama Nilai Kategori 1 Ratna Handayani 3 Rendah 2 Suhartutik 3 Sedang 3 Wiwin Tresnawulan 6 Sedang 4 Siti Ammun 6 Sedang Rata-rata 4,5 Rendah No Nama Nilai Kategori 1 Ratna Handayani 15 Tinggi 2 Suhartutik 15 Tinggi 3 Wiwin Tresnawulan 15 Tinggi 4 Siti Ammun 15 Tinggi Rata-rata 15 Tinggi Nilai Kuesioner 1 Pengetahuan Pelaku Usaha Perikanan (Sebelum Sosialisasi) Nilai Kuesioner 2 Pengetahuan Pelaku Usaha Perikanan (Setelah Sosialisasi) KETERANGAN Nilai 11-15 : Tingkat pengetahuan responden dikategorikan tinggi Nilai 6-10 : Tingkat pengetahuan responden dikategorikan sedang Nilai 0-5 : Tingkat pengetahuan responden dikategorikan rendah
  • 24. PENUTUP BEFORE 1. Rendahnya pengetahuan pelaku usaha perikanan tentang legalitas produk hasil perikanan (izin PIRT). Hal ini berdasarkan nilai rata-rata kuesioner yang hanya 4,5 (pengetahuan dikategorikan rendah) sebelum diberi sosialisasi 2. Pelaku usaha perikanan yang tidak berminat untuk mengurus legalitas produk hasil perikanan (izin PIRT) sebanyak 4 (empat) orang sebelum diberi sosialisasi AFTER 1. Peningkatan pengetahuan pelaku usaha perikanan tentang legalitas produk hasil perikanan (izin PIRT) sehingga paham pentingnya memiliki izin PIRT. Hal ini berdasarkan nilai rata-rata kuesioner menjadi 15 (pengetahuan dikategorikan tinggi) setelah diberi sosialisasi 2. Peningkatan minat 3 (tiga) pelaku usaha untuk mengurus legalitas produk hasil perikanan (izin PIRT) setelah diberi sosialisasi. Sedangkan 1 (satu) pelaku usaha kurang berminat untuk mengurus izin PIRT karena kapasitas produksinya masih rendah dan pemasaran produk hanya di desa tempat pelaku usaha tinggal
  • 25. SARAN 1. Perlu adanya pelatihan pengolahan bagi pelaku usaha yang kapasitas produksinya masih rendah sehingga dengan meningkatnya volume produksi dapat memperluas pangsa pasar dan minat mereka untuk mengurus izin PIRT juga dapat meningkat. 2. Perlu adanya kerjasama antara peserta, penyuluh perikanan dan pelaku usaha yang lebih baik lagi sehingga dapat diketahui perkembangan pelaku usaha yang belum ataupun sudah memiliki izin PIRT. PENUTUP
  • 26. DAFTAR PUSTAKA Aprilia, S. 2018. Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecmatan Bandung Kabupaten Tulungagung. Skripsi. IAIN Tulungagung. Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan. 2020. Data dan Informasi Bidang Perikanan Tahun 2020. Bangkalan. Efendi, Y., dan Yusra. 2012. Pengendalian Mutu Hasil Perikanan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Universitas Bung Hatta. Hanif, A. 2017. Implementasi Peraturan BPOM Nomor HK.03.1.23.04.12.22.05 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) di Kabupaten Pemalang. Skripsi. Universitas Negeri Semarang. Imtiyaz, A. H. 2016. Analisis Nomor P-IRT pada Label Pangan Produksi IRTP di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Skripsi. Universitas Jember. Musaid, S. A., dkk. 2012. Pengurusan Izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Produk Sagu Tumbu pada Kelompok Usaha Sagu Tumbu di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. Jurnal Pengabdian Masyrakat Jamak dan Akuntansi. 02 (14) : 67 – 80. Pradhani, V. 2019. Pelaksanaan SertifikasiProduksi Pangan Industri Rumah tangga oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Bidang pangan sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia Mengenai Perlindungan Konsumen dan Keamanan Pangan. Skripsi. Universitas Padjadjaran. Pudjirahaju, A. 2017. Pengawasan Mutu Pangan. Bahan Ajar Gizi. Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Siswati, R. 2004. Pencegahan Terjadinya Kontaminasi dengan Sanitasi Lingkungan dan Peralatan serta Hygiene Pekerja. Modul THPi. Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan.