[Ringkasan] Dokumen tersebut membahas tentang standar pelayanan sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) yang mencakup definisi SKP, manfaat SKP, persyaratan pelaku usaha dan ruang lingkup SKP, dasar hukum dan standar layanan SKP, prosedur penerbitan SKP, evaluasi kinerja pelaksana layanan SKP, serta prosedur dan tata cara memperoleh SKP.

1. STANDAR PELAYANAN
SERTIFIKAT KELAYAKAN
PENGOLAHAN
Direktorat Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan
Ditjen Penguatan Daya Saing Produk
Kelautan dan Perikanan

2. Definisi SKP
SKP adalah Sertifikat
Yang Diberikan Kepada
Pelaku Usaha Industri
pengolahan Ikan
Terhadap setiap Unit
Yang telah Menerapkan
GMP dan SSOP
SKP diterbitkan oleh
Direktur Jenderal
Penguatan Daya Saing
Produk Kelautan dan
Perikanan sebagai hasil
pembinaan terhadap UPI

3. Manfaat SKP
Memberikan jaminan
mutu dan keamanan hasil
perikanan pada produk
perikanan yang
diproduksi, diimpor, dan
diedarkan di wilayah
Negara Republik
Indonesia sehingga
memenuhi persyaratan
mutu dan keamanan hasil
perikanan sesuai dengan
standar yang
dipersyaratkan

4. Pelaku Usaha
Pelaku usaha Industri Pengolahan Ikan yaitu
setiap orang & pengumpul/pemasok yg
melakukan kegiatan usaha penanganan & atau
pengolahan HP dan atau keg usaha yg berkaitan
dgn usaha tsb
Ruang Lingkup SKP
- Penerbitan SKP
- Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan
- Pembinaan dan
- Pengawasan Mutu
Pengguna Layanan SKP

5. STANDAR LAYANAN SKP

6. 1. UU No. 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan jo UU No. 45 Tahun
2009 Pasal 20 ayat 1:
 Ayat (3)
Setiap orang yang melakukan
penanganan dan pengolahan ikan wajib
memenuhi dan menerapkan
persyaratan kelayakan pengolahan
ikan, sistem jaminan mutu dan
keamanan hasil perikanan
 Ayat (4)
bahwa setiap orang yang memenuhi dan
menerapkan persyaratan kelayakan
pengolahan ikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), memperoleh Sertifikat
Kelayakan Pengolahan (SKP)
DASAR HUKUM SKP

7. 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2012 tentang Pangan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57
Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
serta Peningkatan Nilai Tambah
Produk Hasil Perikanan
4. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010
tentang Pengendalian Sistem Jaminan
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
5. Keputusan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor
KEP.52A/KEPMEN-KP/2013 tentang
Persyaratan Jaminan Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan pada
Proses Produksi, Pengolahan dan
Distribusi
DASAR HUKUM SKP

8. Persyaratan SKP UPI Menengah-Besar
Persyaratan Mengajukan rekomendasi SKP
1. FC IUP atau Ijin Usaha di bidang Pengolahan Perikanan
2. FC SIUP
3. FC Identitas Pemohon
4. FC akte pendirian Industri pengolahan ikan bagi
perusahaan
5. FC perjanjian sewa menyewa (Min 2 tahun)
6. SP melakukan proses produksi scr aktif
7. Bukti kepemilikan
8. Dok panduan mutu GMP dan SSOP
9. Fotocopi SPI atau keterampilan dibidang keamanan
pangan yg setara untuk penanggung jawab mutu

9. Persyaratan SKP UPI Mikro Kecil
Persyaratan Mengajukan rekomendasi SKP
1. FC IUP atau Ijin Usaha di bidang Pengolahan
Perikanan atau SIUP atau surat keterangan dari
kelurahan/kantor desa
2. FC Identitas Pemohon
3. FC perjanjian sewa menyewa (Min 2 tahun)
4. SP melakukan proses produksi scr aktif
5. Bukti kepemilikan
6. Dok panduan mutu GMP dan SSOP
7. Fotocopi SPI atau keterampilan dibidang keamanan
pangan yg setara untuk penanggung jawab mutu

10. Persyaratan Tambahan SKP
Persyaratan tambahan:
• Produk lobster, kepiting, rajungan harus melampirkan
surat penyataan bahwa produk yang dihasilkan sesuai
ketentuan Permen KP 01/2015
• Produk Hiu/cucut melampirkan surat penyataan bahwa
tidak menggunakan hiu/cucut yang dilarang sesuai
Permen KP 59/2014 (Hiu koboi dan Hiu Martil) dan
CITES dan melampirkan uji DNA
• Produk Kekerangan melampirkan surat pernyataan
bebas marine biotoksin (PSP, DSP, dll)

11. PEMBINA MUTU
DAERAH
PENGECEKAN
PROSES
PEMBINAAN
REKOMENDASI PENERBITAN SKP dari
Pembina Mutu ke Sekr Pusat melalui
Dinas KP Prov
Rekomendasi
Penerbitan SKP
Penerbitan
SKP
UPI
Proses
Penerbita di
Pusat
Proses
Pembinaan di
daerah
Prosedur Penerbitan SKP
Dirjen PDS melalui
Sekretraiat Pusat
UPI
Dinas KP
Prov

12. Jangka Waktu Penyelesaian SKP
Paling lama 7 hari kerja sejak
diterimanya permohonan yang
dinyatakan telah sesuai
Tidak dikenakan biaya
Biaya SKP

13. Masa Berlaku SKP
 SKP A dilakukan pembinaan kembali paling
sedikit dalam waktu 2 tahun.
 SKP B dilakukan pembinaan kembali paling
sedikit dalam waktu 1 tahun.
 SKP C dilakukan pembinaan kembali paling
sedikit dalam waktu 6 bulan.

14. Tempat Pelayanan SKP
Nama
Layanan
Ruang Pelayanan SKP Tujuan
Pelayanan
Penerbitan
SKP
Loket pelayanan SKP
bertempat di Gedung
Mina Bahari 4 Loket 16,
Jl. Medan Merdeka Timur
No. 16 Jakarta Pusat
Jam Layanan: 08.00 –
15.00 WIB
Penerbitan SKP
Membantu pelaku
usaha pengolahan
memenuhi
persyaratan kualitas
ekspor dan
penjualan retail
dalam negeri

15. Pengaduan SKP
No Sarana
Pengaduan SKP
1 Telp Layanan
Pengaduan 021 - 3513326
2 email pengaduan
pengaduanskp.kkp@gmail.com
3 kotak pengaduan Gedung Mina Bahari 3
4 Formulir
Keluhan
Pelanggan SKP
Loket 16 PTSP

16. Jaminan Pelayanan SKP
Sesuai prosedur pelayanan penerbitan SKP
yang telah dibuat
 Penerimaan layanan SKP dilakukan di ruang PTSP
yang dilengkapi dengan AC dan penerangan yang
cukup
 Ruangan dilengkapi dengan tabung pemadam
kebakaran
 Tersedia tangga untuk jalur evakuasi
Jaminan keamanan dan keselamatan
pelayanan SKP

17. Evaluasi Kinerja Pelaksana Layanan SKP
1. Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai oleh atasan
langsung
2. Evaluasi pencapaian sasaran melalui rapat kerja
teknis
3. Sistem dokumentasi database
4. Evaluasi pelayanan SKP secara periodik per triwulan

18. Pelaksana Layanan SKP
• Tim Teknis SKP/Pantek: 11 orang
• Sekretariat: 6 orang
Ketua dan anggota Pantek SKP:
memiliki kompetensi di bidang keamanan pangan dan
mutu produk perikanan.
 memahami sistem administrasi yang baik;
 memiliki pengetahun tentang keamanan pangan
dan mutu produk perikanan; dan
 mampu mengoperasikan sarana kerja.

19. Petugas Pembina Mutu SKP
Kompetensi: memahami penerapan HACCP, GMP dan SSOP
1. melaksanakan bimbingan teknis penerapan persyaratan
kelayakan pengolahan serta sistem jaminan mutu dan
keamanan hasil perikanan kepada pelaku usaha;
2. melakukan verifikasi lapangan;
3. melakukan pendampingan pemenuhan persyaratan kelayakan
pengolahan;
4. memberikan saran perbaikan;
5. melakukan evaluasi hasil tindakan perbaikan;
6. melakukan pendampingan atau asistensi dan pelatihan dalam
menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil
perikanan;
7. menginformasikan masa berlaku SKP kepada pelaku usaha
industri pengolahan ikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum
berakhir masa berlaku sertifikat Kelayakan Pengolahan; dan
8. membuat laporan hasil pembinaan mutu.

20. Terima Kasih

21. SISTEM PENGAWASAN
MUTU HASIL PERIKANAN
(SERTIFIKASI PRODUK PERIKANAN)

22. DASAR HUKUM DAN RIWAYAT
• Pengawasan Mutu telah dimulai th 1975. MoU
DEPTAN DAN DEPKES :
Pengawasan mutu oleh Ditjen Perikanan-DEPTAN
Akreditasi sistem oleh DEPKES
Pengawasan mutu dimantapkan dengan UU Perikanan
no. 9, th 1980, pasal 19:
“ Pemerintah melakukan pembinaan mutu hasil perikanan
untuk menjamin mutu dan keamanan pangan serta
mencegah penipuan ekonomi”
• Pengawasan mutu produk perikanan untuk ekspor
diefektifkan, melalui Inpres No.2. Th 1990.
Penyederhanaan Tatacara Pengujian Mutu Ikan Segar

23. • Pengawasan mutu hasil perikanan sesuai Persyaratan UE
melalui CD. 91/493/EEC dan 92/48/EEC (SK Menteri Kelautan
dan Perikanan No.21/Men/2004)
• Pengawasan mutu disesuaikan dengan perkembangan sistem
internasional, Responsible Fisheries dan HACCP (FAO, 1995):
– Kepmen Pertanian, No. 41/Kpts/Ik 210/2/1998 yang
diubah dengan Kepmen Kelautan dan Perikanan No.Kep
01/Men/2002
• Pengawasan Mutu menjangkau produk perikanan yang masuk
ke wilayah RI,
– Sesuai Kepmen Kelautan dan Perikanan No.Kep
06/Men/2002.

24. Ruang Lingkup Pelayanan
1. Sertifikasi Pengolahan Ikan (SPI)
2. Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP)
3. Sertifikasi Penerapan PMMT
4. Sertifikasi Kesehatan (HC)

25. PENGERTIAN
• Sertifikasi Produk Perikanan :
Proses penerbitan sertifikat bagi produk perikanan
• Sertifikasi Produk Perikanan diwujudkan dalam bentuk
Sertifikat Kesehatan /Health Certificate
• Sertifikat Kesehatan adalah :
Surat keterangan yang dikeluarkan oleh LPPMHP yang
menerangkan bahwa suatu hasil perikanan telah ditangani
dan diolah sejak pra-panen hingga siap didistribusikan
dengan cara-cara yang memenuhi persyaratan sanitasi
sehingga aman dikonsumsi manusia.

26. Peranan Laboratorium (LPPMHP)
“ Pengawasan mutu hasil perikanan”
PENGUJIAN MUTU
• Mengacu pada Pedoman SNI/ISO 17025
• Kemampuan: mikrobiologi, kimia dan
organoleptik
• Sumber-sumber: tenaga, alat, bangunan,
bahan kimia/media dan metoda secara cukup

27. PENGAMBILAN CONTOH
• Sesuai AQL 6.5
• Sumber-sumber: Peralatan. Metoda, tenaga dan
bangunan/ruangan yang cukup
• Peralatan: Mobil contoh, boks berinsulasi dan
peralatan sampling
• Ruangan : Chill room atau cold storage atau
freezer
• Prosedur: arsip, aseptis, terwakili, kondisi tak
berubah
• Tenaga: bersertifikat pengambil contoh.

28. PENILIKAN
• Sesuai prinsip-prinsip HACCP
• Sumber-sumber: Metoda, peralatan, tenaga
dan ruangan
• Metoda: check list, teknik audit,
• Peralatan: uji chlorin, temperatur, berat dll
• Tenaga: terampil, bersertifikat PMMT

29. SERTIFIKASI PRODUK
• Menerbitkan Sertifikat Kesehatan terhadap
hasil perikanan
• Sumber-sumber: organisasi, tenaga, metoda,
tempat dan bahan.
• Organisasi : Ditjen Perikanan Tangkap
• Tenaga : Orang yang mendapatkan
pengesahan kewenangan

30. • Untuk memperoleh Sertifikat Kesehatan
UPI harus memiliki :
- Sertifikat Kelayakan Pengolahan
(SKP);
- Sertifikat Penerapan PMMT; dan
- Memenuhi persyaratan mutu (SNI).
PERSYARATAN

31. 1. Sertifikat Kesehatan diterbitkan oleh LPPMHP
berdasarkan pada Level Penerapan PMMT :
a. Level I
Pengambilan dan pengujian contoh dilakukan 1
(satu) kali untuk setiap 10 (sepuluh) kali
penerbitan Sertifikat Kesehatan untuk setiap produk
yang sejenis.
Catatan :
pengajuan permohonan harus dilampiri dengan
dokumen pemantauan Titik Pengendalian Kritis
dari partai barang yang akan disertifikasi

32. b. Level II
Pengambilan dan pengujian contoh dilakukan
1(satu) kali untuk setiap 5 (lima) kali penerbitan
Sertifikat Kesehatan untuk setiap produk yang
sejenis.
c. Level III
Pengambilan dan pengujian contoh dilakukan 1(satu)
kali untuk setiap 3 (tiga) kali penerbitan Sertifikat
Kesehatan untuk setiap produk yang sejenis.
d. Level IV
Pengambilan dan pengujian contoh dilakukan setiap
kali penerbitan Sertifikat Kesehatan.

33. Sampling
UPI (SKP+PMMT)
LPPMHP
EVALUASI DOKUMEN
ANALIS
PENGAWAS MUTU
PENANGANAN
CONTOH
HASIL UJI
SERTIFIKAT KESEHATAN
< 2 HARI
<12 HARI
< 6 HARI
BERDASARKAN LEVEL
PENERAPAN PMMT
SERTIFIKASI PRODUK PERIKANAN

34. PROSEDUR DAN TATA CARA
MEMPEROLEH SKP
• UPI mengajukan permohonan ke Ditjen Tangkap melalui
Diskanlut Provinsi, dilampiri fotocopy IUP.
• Kepala Diskanlut menugaskan pengawas mutu daerah
melakukan pra-inspeksi ke UPI.
• UPI yang memenuhi syarat SSOP dan GMP
direkomendasikan oleh Diskanlut untuk memperoleh SKP
dari Direktorat Jenderal Perikana Tangkap (DJPT).
• DJPT Cq Dit. MPH menugaskan pengawas mutu pusat untuk
melakukan penilikan bersama-sama dengan pengawas mutu
yang ada didaerah.
• Pengawas mutu pusat dan daerah melakukan penilikan akhir
ke UPI
• Menyampaikan laporan secara tertulis serta nilainya.

35. PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBERIAN SKP
Permohonan + Dokumen
Dikanlut
Provinsi
Pengawasan
Mutu DaerahUPI
Surat Tugas
Laporan
Pra-Inspeksi
Rekomendasi
DJPTPengawas
Mutu Pusat
(DJPT)
SKP
Surat Tugas
Laporan
Inspeksi
Temuan + Tindakan
Koreksi/Aksi

36. TATA CARA PEMBERIAN SERTIFIKAT PMMT
• UPI mengajukan permohonan ke DJPT melalui Diskanlut
dilampiri dengan :
- Photo copy SKP
- Photo copy sertifikat PMMT/HACCP bagi penanggung
jawab UPI
- Rancangan asli PMMT
• Kepala Diskanlut menugaskan pengawas mutu daerah
melakukan pra – validasi ke UPI dan dapat melakukan
pengambilan dan pengujian contoh
• UPI yang memenuhi syarat untuk di validasi
direkomendasikan oleh Diskanlut ke DJPT.
• DJPT Cq Dit. MPH menugaskan pengawas mutu pusat untuk
melakukan validasi bersama-sama dengan pengawas mutu
yang ada didaerah.
• Pengawas mutu pusat dan daerah melakukan validasi ke UPI
• UPI yang lulus diberikan sertifikat penerapan PMMT oleh
DJPT.

37. PROSEDUR DAN TATA CARA
PEMBERIAN SERTIFIKAT PMMT/HACCP
Permohonan + SKP+Panduan Mutu/HACCP
Dikanlut
Provinsi
Pengawasan
Mutu DaerahUPI
Surat Tugas
Laporan
Pra-Validasi
Rekomendasi
DJPTPengawas
Mutu Pusat
(DJPT)
Sertifikat HACCP
Berdasarkan PMMT
Surat Tugas
Laporan
Validasi

38. PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBERIAN
SPI
• Univ. Perikanan mengajukan permohonan ke
Ditjen Perikanan Tangkap dilengkapi dokumen
dan data pendukung.
• DJPT memberikan pelatihan tentang
SSOP,GMP ke Univ.
• Dilakukan ujian akhir
• Kelulusan diberikan SPI

39. Permohonan + Data Pendukung/Dokumen
DJPTUNIV.
Perikanan
Permohonan
SPI
Perusahaan Perikan
Perusahaan
DJPT
Pelatihan SSOP,GMP
HACCP berdasarkan
PMMT
PROSEDUR DAN TATACARA PEMBERIAN SPI

40. TERIMA KASIH

41. TUGAS KELOMPOK
• Buat Paper/Makalah tentang Profil, Peran,
Tugas dan Fungsi Kantor BKIPM Kab. Sangihe
dalam pengawasan produk hasil perikanan
(Sertai foto Kantor)
• Dibuat dan dikirim dalam bentuk PDF. Ke
email: karimelaelyjohn@gmail.com
• Dikumpul selambat-lambatnya Hari jumat 14
Feb 2020 Pukul 12:00 wita.