Ringkasan dokumen tersebut adalah: (1) Upaya peningkatan legalitas produk hasil perikanan melalui sosialisasi dan fasilitasi kepada pelaku usaha perikanan di Kabupaten Bangkalan; (2) Kegiatan tersebut meningkatkan pengetahuan dan minat pelaku usaha untuk memiliki izin legalitas produk; (3) Evaluasi menunjukkan peningkatan rata-rata pengetahuan dan jumlah pelaku usaha yang berminat untuk memiliki izin

1. SEMINAR LAPORAN AKTUALISASI
UPAYA PENINGKATAN LEGALITAS PRODUK HASIL PERIKANAN
(IZIN PIRT) BAGI PELAKU USAHA PERIKANAN
MELALUI SOSIALISASI DAN FASILITASI
DI DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGKALAN
PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
GOLONGAN III ANGKATAN LXVII
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI JAWA TIMUR
Disusun Oleh :
Rahmawati, S.Pi.
NIP. 19940829 202012 2 013

2. 1
Meningkatkan minat pelaku usaha perikanan untuk
mengurus legalitas produk hasil perikanan (izin PIRT)
Meningkatkan pengetahuan pelaku usaha perikanan
tentang legalitas produk hasil perikanan (izin PIRT)
PENDAHULUAN
2

3. PELAKSANAAN AKTUALISASI
KONSULTASI DENGAN MENTOR
 Menghubungi mentor untuk konsultasi
 Menyampaikan kegiatan dan target aktualisasi
 Meminta saran, masukan dan persetujuan
mengenai gagasan yang diajukan
OUTPUT
 Kesepakatan dengn mentor tentang kegiatan
dan target yang akan dilaksanakan
Waktu : Seminggu sekali mulai tanggal 15 Juni – 20 Juli 2021
Tempat : Bidang Pelayanan Usaha dan Kelembagaan
Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan

4. PENETAPAN RENCANA KEGIATAN
 Menetapkan informasi yang akan ditanyakan pada
Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan
 Menetapkan pelaku usaha perikanan yang akan
diberi sosialisasi
 Menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan
OUTPUT
 Informasi yang akan ditanyakan pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Bangkalan
 Data pelaku usaha perikanan yang akan diberi
sosialisasi
 Jadwal pelaksanaan kegiatan
Waktu : Selasa, 15 Juni 2021
Tempat : Bidang Pelayanan Usaha dan Kelembagaan
Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan

5. KOORDINASI DENGAN PIHAK
DINAS KESEHATAN KAB. BANGKALAN
 Melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan
Kabupaten Bangkalan terkait waktu dan tempat untuk
mengumpulkan informasi/persyaratan izin PIRT
OUTPUT
 Terlaksananya koordinasi dengan pihak Dinas
Kesehatan Kabupaten Bangkalan
Waktu : Rabu, 16 Juni 2021
Tempat : Kabupaten Bangkalan

6. MENGUMPULKAN INFORMASI/PERSYARATAN
DARI DINAS KESEHATAN KAB. BANGKALAN
 Mengumpulkan informasi terkait persyaratan dan
prosedur (alur permohonan) pembuatan legalitas
produk (izin PIRT)
OUTPUT
 Tersedianya informasi terkait persyaratan dan
prosedur (alur permohonan) pembuatan legalitas
produk (izin PIRT
Waktu : Jumat, 18 Juni 2021
Tempat : Gudang Farmasi
Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan

7. MEMBUAT MATERI SOSIALISASI DAN KUESIONER
 Informasi terkait persyaratan dan prosedur dari Dinas
Kesehatan Kabupaten Bangkalan
 Membuat kuesioner untuk mengetahui pengetahuan
pelaku usaha terkait izin PIRT sebelum dan sesudah diberi
sosialisasi
 Membuat kuesioner untuk mengetahui minat pelaku usaha
untuk memiliki izin PIRT
OUTPUT
 Tersedianya materi sosialisasi untuk pelaku
usaha perikanan
 Tersedianya kuesioner untuk pelaku usaha
perikanan
Waktu : Senin, 21 Juni 2021
Tempat : Bidang Pelayanan Usaha dan Kelembagaan
Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan

8. KOORDINASI DENGAN PENYULUH
PERIKANAN TERKAIT SOSIALISASI
 Melakukan koordinasi dengan penyuluh perikanan
terkait pelaku usaha yang tidak memiliki izin PIRT
untuk diberi sosialisasi pentingnya memiliki zin PIRT
OUTPUT
 Terlaksananya koordinasi dengan penyuluh
perikanan terkait pelaku usaha yang tidak memiliki
izin PIRT untuk diberi sosialisasi pentingnya memiliki
zin PIRT
Waktu : Selasa, 22 Juni 2021
Tempat : Kabupaten Bangkalan

9. KOORDINASI DENGAN PELAKU USAHA
PERIKANAN TERKAIT SOSIALISASI
 Melakukan koordinasi dengan pelaku usaha
perikanan terkait waktu dan tempat sosialisasi
OUTPUT
 Terlaksananya koordinasi dengan pelaku usaha
perikanan terkait waktu dan tempat sosialisasi
Waktu : Jumat, 25 Juni 2021
Tempat : Kabupaten Bangkalan

10. PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN FASILITASI
 Melakukan sosialisasi pentingnya memiliki legalitas produk hasil
perikanan (izin PIRT) pada pelaku usaha perikanan
 Memberikan kuesioner pada pelaku usaha untuk mengetahui
pengetahuan pelaku usaha terkait izin PIRT sebelum dan
sesudah diberi sosialisasi
 Memberikan kuesioner pada pelaku usaha untuk mengetahui
minat pelaku usaha untuk mengurus izin PIRT setelah diberi
sosialisasi
OUTPUT
 Tersampaikannya informasi pentingnya memiliki legalitas
produk hasil perikanan (izin PIRT) pada pelaku usaha
perikanan
 Meningkatkan pengetahuan pelaku usaha terkait izin
PIRT
 Meningkatkan minat pelaku usaha untuk mengurus izin
PIRT
Waktu : Kamis, 01 Juli 2021
Tempat : Kecamatan Socah dan Kecamatan Kamal

11. Lembar Jawaban Ibu Ratna Handayani
POKLAHSAR Hidayah Kamal
Lembar Jawaban Ibu Wiwin
Tresnawulan POKLAHSAR Baruna
Loka Socah

12. Lembar Jawaban Ibu Suhartutik
POKLAHSAR Sumber Laut Socah
Lembar Jawaban Ibu Siti Ammun
POKLAHSAR Sumber Jokotole Socah

13. MELAKUKAN EVALUASI
 Melakukan evaluasi dengan mentor terkait kegiatan yang
telah dilakukan
 Meminta saran dan masukan dari mentor terkait kegiatan
yang telah dilakukan
OUTPUT
 Terlaksananya koordinasi dengan mentor
terkait kegiatan yang telah dilakukan
 Tersedianya notulen hasil evaluasi
pelaksanaan kegiatan
Waktu : Jumat, 02 Juli 2021
Tempat : Bidang Pelayanan Usaha dan Kelembagaan
Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan

14. MENYUSUN LAPORAN AKTUALISASI
 Membuat laporan dari hasil melaksanakan aktualisasi
 Melakukan konsultasi kepada mentor mengenai laporan
OUTPUT
 Laporan aktualisasi
Waktu : 05 Juli – 15 Juli 2021
Tempat : Bidang Pelayanan Usaha dan Kelembagaan
Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan

15. PENUTUP
KESIMPULAN
1. Kegiatan aktualisasi dapat meningkatkan pengetahuan pelaku usaha tentang legalitas produk hasil perikanan (izin PIRT). Hal ini
berdasarkan nilai rata-rata kuesioner pelaku usaha sebelum diberi sosialisasi hanya mendapat nilai 4,5 (pengetahuan dikategorikan
rendah). Namun setelah diberi sosialisasi, nilai rata-rata kuesioner pelaku usaha meningkat menjadi 15 (pengetahuan dikategorikan
tinggi). Nilai kuesioner dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
2. Kegiatan aktualisasi dapat meningkatkan minat pelaku usaha untuk mengurus legalitas produk hasil perikanan (izin PIRT). Hal ini
karena 4 (empat) pelaku usaha sebelum diberi sosialisasi tidak berminat untuk mengurus izin PIRT. Namun, setelah diberi sosialisasi 3
(tiga) pelaku usaha berminat untuk mengurus izin PIRT. Sedangkan 1 (satu) pelaku usaha kurang berminat untuk mengurus izin PIRT
karena kapasitas produksinya masih rendah dan pemasaran produk hanya di desa tempat pelaku usaha tinggal.
No Nama Nilai Kategori
1 Ratna Handayani 3 Rendah
2 Suhartutik 3 Sedang
3 Wiwin Tresnawulan 6 Sedang
4 Siti Ammun 6 Sedang
Rata-rata 4,5 Rendah
No Nama Nilai Kategori
1 Ratna Handayani 15 Tinggi
2 Suhartutik 15 Tinggi
3 Wiwin Tresnawulan 15 Tinggi
4 Siti Ammun 15 Tinggi
Rata-rata 15 Tinggi
Nilai Kuesioner 1 Pengetahuan Pelaku
Usaha Perikanan (Sebelum Sosialisasi)
Nilai Kuesioner 2 Pengetahuan Pelaku
Usaha Perikanan (Setelah Sosialisasi)
KETERANGAN
Nilai 11-15 : Tingkat pengetahuan responden dikategorikan tinggi
Nilai 6-10 : Tingkat pengetahuan responden dikategorikan sedang
Nilai 0-5 : Tingkat pengetahuan responden dikategorikan rendah

16. PENUTUP
BEFORE
1. Rendahnya pengetahuan pelaku usaha perikanan tentang legalitas produk hasil
perikanan (izin PIRT). Hal ini berdasarkan nilai rata-rata kuesioner yang hanya 4,5
(pengetahuan dikategorikan rendah) sebelum diberi sosialisasi
2. Pelaku usaha perikanan yang tidak berminat untuk mengurus legalitas produk hasil
perikanan (izin PIRT) sebanyak 4 (empat) orang sebelum diberi sosialisasi
AFTER
1. Peningkatan pengetahuan pelaku usaha perikanan tentang legalitas produk hasil
perikanan (izin PIRT) sehingga paham pentingnya memiliki izin PIRT. Hal ini
berdasarkan nilai rata-rata kuesioner menjadi 15 (pengetahuan dikategorikan tinggi)
setelah diberi sosialisasi
2. Peningkatan minat 3 (tiga) pelaku usaha untuk mengurus legalitas produk hasil
perikanan (izin PIRT) setelah diberi sosialisasi. Sedangkan 1 (satu) pelaku usaha
kurang berminat untuk mengurus izin PIRT karena kapasitas produksinya masih
rendah dan pemasaran produk hanya di desa tempat pelaku usaha tinggal

17. SARAN
1. Perlu adanya pelatihan pengolahan bagi pelaku usaha yang kapasitas produksinya masih rendah sehingga
dengan meningkatnya volume produksi dapat memperluas pangsa pasar dan minat mereka untuk
mengurus izin PIRT juga dapat meningkat.
2. Perlu adanya kerjasama antara peserta, penyuluh perikanan dan pelaku usaha yang lebih baik lagi
sehingga dapat diketahui perkembangan pelaku usaha yang belum ataupun sudah memiliki izin PIRT.
PENUTUP

18. DAFTAR PUSTAKA
Aprilia, S. 2018. Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Izin Pangan Industri Rumah
Tangga (PIRT) berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang
Pangan dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di UD Gading Mas Desa Suruhanlor
Kecmatan Bandung Kabupaten Tulungagung. Skripsi. IAIN Tulungagung.
Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan. 2020. Data dan Informasi Bidang Perikanan
Tahun 2020. Bangkalan.
Efendi, Y., dan Yusra. 2012. Pengendalian Mutu Hasil Perikanan. Fakultas Perikanan
dan Ilmu Kelautan. Universitas Bung Hatta.
Hanif, A. 2017. Implementasi Peraturan BPOM Nomor HK.03.1.23.04.12.22.05 Tahun
2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah
Tangga (P-IRT) di Kabupaten Pemalang. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
Imtiyaz, A. H. 2016. Analisis Nomor P-IRT pada Label Pangan Produksi IRTP di
Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Skripsi. Universitas Jember.
Musaid, S. A., dkk. 2012. Pengurusan Izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)
Produk Sagu Tumbu pada Kelompok Usaha Sagu Tumbu di Desa Liang
Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. Jurnal Pengabdian Masyrakat
Jamak dan Akuntansi. 02 (14) : 67 – 80.
Pradhani, V. 2019. Pelaksanaan SertifikasiProduksi Pangan Industri Rumah tangga oleh
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Bidang pangan sebagai Bentuk Perlindungan
Konsumen Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia Mengenai Perlindungan
Konsumen dan Keamanan Pangan. Skripsi. Universitas Padjadjaran.
Pudjirahaju, A. 2017. Pengawasan Mutu Pangan. Bahan Ajar Gizi. Pusat Pendidikan
Sumber Daya Manusia Kesehatan.
Siswati, R. 2004. Pencegahan Terjadinya Kontaminasi dengan Sanitasi Lingkungan dan
Peralatan serta Hygiene Pekerja. Modul THPi. Direktorat Pendidikan Menengah
Kejuruan.

19. Thank You