SlideShare a Scribd company logo

MENGAWAL PROYEK

•
•
Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP
Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP

Mengawal Proyek Strategis Nasional sektor Transportasi

Government & Nonprofit
1 of 66
Download to read offline
Buletin inspektorat jenderal Turut Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Pengawasan ITJEN-KEMENHUB l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 Mengawal PrOyeK STrATegiSKementerian Perhubungan Segera Susun Formula 4 Perhitungan Tarif Subsidi Sekjen: Proyek Strategis Nasional Akan Optimalkan 18 Kemampuan Dana APBN/APBD
ARI AWASI DAN LAPORKA SEMUA BE TUK KORUPSI TA PA PANDA G BULU DEMI KELA GSU GA HIDUP EGERIINI
Daftar Isi kolom irjen 4kementerian perhubungan segera susun Formula perhitungan tarif subsidi susunan redaksi pelindung: Inspektur Jenderal penasihat: Sekretaris Inspekrotat Jenderal pemimpin umum: Kepala Bagian Kepegawaian, Hukum dan Tata Usaha pemimpin redaksi: Kabag. Perencanaan Wakil pemimpin redaksi: Kasubbag. Hukum dan Tata Usaha redaktur pelaksana: Rangga Prasetya Dewanto sekretaris redaksi: Aulissa Sabrina editor: Maksimilian Vincentius Nangai Helma Agnes Dinantia koresponden & kontributor: Maizar Radjin Febby Aurora Nurnitasari Wahyu Sunyoto Hari Adi Nuniek Setyorini Rizky Andy Kresna Mira Rahayu Sinuhaji Yulianto Setiawan M. Sofiuddin Wijayanto Aris produksi dan distribusi: Tito Gabrapin Helmaris Hono Hermantoro Ahmad Saifulloh opini 6mengawal proyek strategis sekjen: proyek strategis nasional akan optimalkan kemampuan dana apBn/apBd dukung penuh proyek strategis auditor 22memastikan pembangunan proyek strategis kementerian perhubungan on the track radar 26tommy pimpin apel Besar inspektorat jenderal kementerian perhubungan itjen raih sertifikat iso 9001:2015 sistem manajemen mutu menhub: pencegahan tindak pidana pencucian uang Butuh sinergi irjen kemenhub tinjau posko angkutan lebaran terpadu di Bandara halim hukum & konsultasi 50auditor dan kode etik proFil 52sugihardjo: do the Best & ikhlas resensi 56 lensa 58 transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l 1
ialEdito A Pekerjaan Mulia Mengawal PrOyeK STrATegiS Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 beserta lampirannya, ada sekitar 49 proyek strategis nasional di sektor transportasi. Membutuhkan dana sekitar Rp245,2 Triliun untuk merealisasikan proyek yang antara lain dibangun berbasis kepada benefit menciptakan konektivitas pelayanan penumpang dan barang, serta setiap proyek yang dapat menunjang dan mampu meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat itu. da dua skema dalam pendanaan dan mengoperasikan proyek tersebut yakni kontribusi APBN dan partisipasi dunia usaha, termasuk di dalamnya swasta serta BUMN. Skema itu berdasarkan asumsi bahwa APBN tidak mungkin menanggung dana seluruh proyek, selain itu ada kewajiban dari pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada dunia usaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Seiringan dengan tugas mulia membangun proyek strategis untuk sebesar-besarnya 2 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017
3transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan memiliki tanggung jawab agar realisasi 49 proyek strategis sesuai dengan amanat Nawa Cita, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karenanya, tugas dan tanggung jawab itu sungguh mulia kepentingan rakyat itu maka wajib ada penga- wasan, pengawalan bahkan supervisi agar proyek pada satu sisi tetap berlangsung sesuai trek dan tujuan yang sudah ditetapkan, dan dicegahnya terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan penggunaan anggaran. Pada posisi tersebut maka Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan menjadi amat vital dan strategis. Dengan demikian, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan memiliki tanggung jawab agar realisasi 49 proyek strategis sesuai dengan amanat Nawa Cita, yang di dalamnya terkandung ruh Pancasila dan Undang-Undang 1945 bahwa pembangunan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Karenanya, tugas dan tanggung jawab itu sungguh mulia. Tugas dan tanggung jawab itu juga menjadi bagian dari pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, yang dimana Inspektorat Jenderal melalui masing-masing inspektoratnya, mem- punyai tugas melaksanakan perumusan kebi- jakan dan pelaksanaan pengawasan di bidang pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dan penanggulangan hambatan kelancaran pembangunan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi baik pemerintahan maupun pembangunan. Untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap proyek strategis, beberapa hal yang perlu dilakukan diantaranya: SDM Auditorinternal diwajibkan untuk memenuhi standar kompetensi yang disyaratkan meliputi, knowledge, skill, dan attitude. Selain itu, auditor diwajibkan untuk terus meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan profesional secara berkelanjutan. Penguatan fungsi pengawasan internal merupak an salah satu upaya Kementerian Perhubungan dalam rangk a mewujudk an tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bebas dari penyalahgunaan wewenang dan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di seluruh unit kerja yang berada di lingkungan Kementerian Perhubungan. Upaya tersebut juga sejalan dengan semangat Nawa Cita kedua yaitu membangun tata kelola pe- merintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Dalam kaitan itu maka kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Jenderal Kementer ian Perhubungan agar terus dirawat. Sekadar catatan bahwa tingkat kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan telah berhasil mencapai level 3 skala 5 (integrated) dari penilaian kapabilitas APIP yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pada level 3 ini APIP dituntut harus sudah mampu menilai efisiensi dar i efektivitas/ ekonomis suatu kegiatan dan mampu mem- berikan konsultasi, tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian Intern. n
U Kolom Irjen Kementerian Perhubungan Segera Susun Formula Perhitungan Tarif Subsidi Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Perhubungan terus meningkatkan aspek pengawasan dan pemeriksaaan terhadap seluruh progam kerja dan realisasi anggaran di seluruh subsektor transportasi di Tanah Air. Sekecil apapun uang rakyat di APBN harus dipastikan digunakan untuk rakyat dengan tepat sasaran. Aplikasinya program berjalan baik sesuai target dan dengan laporan pertanggungjawaban yang tuntas. ntuk meningkatkan kehati- hatian serta memudahkan pengawasan termasuk dalam proses penghitungan dan pencairan subsidi transpor tasi, baik angkutan keperintisan atau subsidi dalam betuk public serviceobligation (PSO) harus ada formulasinya yang jelas. Aparat di lapangan juga bisa bekerja dengan baik dan tenang karena sudah ada formulasi termasuk dalam penghitungan tariftransportasi subsidi dan keperintisan di Tanah Air. “Itjen bersama pihak terkait akan membuat formula perhitungan tarif subsidi PSO serta angkutan keperintisan untuk seluruh moda transportasi yangIrjen Kementerian Perhubungan Dr. Wahju Satrio Utomo 4 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 ada. Selama ini, formula tarif subsidi
5transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l PSO baru ada untuk moda transportasi laut yang dilayani PT Pelni. Sedang moda transportasi lainnya termasuk kereta api (KA) belum ada,”kata Irjen Kementerian Perhubungan Dr. Wahju Satrio Utomo, SH, M.Si dalam perbincangan dengan Tim Transparansi di Jakarta, belum lama ini. Akumulasi dana subsidi baik PSO atau angkutankeperintisan nilainyacukup besar.Dana itu meliputi subsidi untuk moda transportasi darat, laut, udara serta KA. “Seluruh angkutan perintis berhak memperoleh subsidi dari APBN. Itu bagian dari hak konstitusi rakyat khususnya di daerah terpencil, tertinggal dan terluar wilayah NKRI.Tapi, pola perhitungannya harus jelas dan pencairan dana dari APBN dilakukan dengan ekstra hati-hati,” kata pria yang akrab disapa Tommy itu. Untuk membahas dan merumuskan formula perhitungan tarif subsidi/ PSO untuk transportasi ini,ItjenKementerian Perhubungan akan mengundang dan membahas bersama pihak terkait termasuk pengamat dan akademisi dariperguruantinggi. Dengan begitu,diharapkan mampu menghasilkan formula perhitungan tarif subsidi yang adil dan mengakomodasikan kepentingan semua pihak. Data yang dihimpun menyebutkan, awalnya APBN 2017 mengalokasikan dana subsidi baik energi dan non energi sebesar Rp160 triliun. Namun besaran subsidi public service obligation (PSO) untuk transportasi sebesar Rp4,3 triliun. Jumlah tersebut dibagi untuk seluruh moda transportasi, darat, laut, udara serta kereta api (KA). Berapapun dana subsidi transportasi ter- sebut, Itjen Kementerian Perhubungan harus bisa mengawal dan mengamankan proses pencairannya dan harus dipastikan tepat sasa- ran dan diterima orang yang berhak. Untuk subsidi PSO KA yang akan diberikan melalui PT Kereta Api Indonesia (KAI) mencapai Rp2 triliun. Selebihnya dibagi untuk moda transportasi lain di seluruh wilayah Indonesia. Kementerian Perhubungan komit untuk menyelenggarakan pelayanan publik termasuk di sektor transportasi yang baik, selamat, aman, dan nyaman. Namun semua dana subsidi PSO dan angkutan perintis di Tanah Air yang diberikan ne- gara melalui APBN harus jelas, terukur, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Awalnya APBN 2017 mengalokasikan dana subsidi baik energi dan non energi sebesar Rp160 triliun. Namun besaran subsidi public service obligation (PSO) untuk transportasi sebesar Rp4,3 triliun. Jumlah tersebut dibagi untuk seluruh moda transportasi, darat, laut, udara serta kereta api (KA) Sebelum akhir tahun 2017, formula perhi- tungan tarif subsidi transportasi ini harus sudah selesai. Dana subsidi dari APBN bisa dicairkan serta dimanfaatkan oleh pihak yang berhak menerima. Tapi ingat, di akhir tahun anggaran semua laporan pertanggungjawaban seluruh program kerja harus selesai dengan tuntas. “Itjen Kementerian Perhubungan berte - kad akan menyelesaik an seluruh laporan per tanggungjawaban termasuk dana-dana PSO sebelum di akhir 2017. Semua agenda pemeriksaan laporan keuangan yang belum selesai sampai tahun ini harus dikejar dan selesai sebelum pergantian tahun 2018 mendatang,” tegas Tommy.***
B Kolom Opini Mengawal Proyek Strategis Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memiliki komitmen kuat untuk menyejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Komitmen tersebut diterjemahkan ke dalam 9 Nawa Cita. erdasarkan kepada 9 Nawa Cita itulah seluruh kementerian dan lembaga negara sesuai tugas pokok dan fung- sinya (Tupoksi) menerjemahkan visi besar pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kementerian Perhubungan sebagai salah satu kementerian yang bertugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang perhubungan sangat berkomitmen menjalankan amanat Nawa Cita tersebut. Setidaknya ada tiga poin Nawa Cita yang mendasari setiap program kerja yang dibuat oleh Kementerian Perhubungan yaitu Nawa Cita pertama, Nawa Cita ketiga, dan Nawa Cita ketujuh. 9 NAwA CiTA 1. Menghadirk an kembali negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Melalui pelaksanaan politikluar negeri bebas-aktif. 2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demok ratis, dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui program Indonesia Pintar dengan wajib belajar 12 tahun bebas pungutan. Dan program Indonesia Sehat untuk peningkatan layanan kesehatan masyarakat. Serta Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera dengan mendorong prog ram kepemilikan tanah seluas sembilan juta hektar. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. 7. Mewujudk an kemandir ian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi dan domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalu penataan kembali kurikulum pendidikan nasional. 9. M emper t eguh Kebhinek aan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui penguatan kebhinek aan dan menciptakan ruang dialog antar warga. 6 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017
7transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berkomitmen melakukan pembangunan sektor transportasi dari daerah-derah pinggiran dan perbatasan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Ir. Sugihardjo “Sesuai dengan amanat pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang diterjemahkan melalui Nawa Cita, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berkomitmen melakukan pembangunan sektor transportasi dari daerah-daerah pinggiran dan perbatasan,” kata Sekretaris Jenderal Kemen- terian Perhubungan Ir. Sugihardjo, M.Sc. kepada Tim Transparansi. Membangun sektor transportasi dari daerah pinggiran dan perbatasan diakui sangat tidak mudah karena membangun di daerah-daerah seperti ini nyaris tidak ada pihak perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berminat. “Sebab prinsip pembangunan di daerah pinggiran itu masih trade follow the ship karena peminat atau demand masih sangat terbatas. Sehingga pola pembangunan seperti ini masih menjadi cost centre. Tetapi karena semangat Nawa Cita tadi, kita tetap harus melayani masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil itu. Negara tetap harus hadir,” urai Sugihardjo. Dalam aspek pela yanan transpor tasi Kementerian Perhubungan memberikan dan menyediakan sarana transportasi keperintisan seperti kapal perintis, bus perintis, pesawat perintis, dan penyeberangan serta kereta api perintis. Untuk membiayai pelayanan perintis tersebut Kementerian Perhubungan membe- rikan subsidi dan public service obligation (PSO). Sedangk an dalam pembangunan infra- struktur transportasi juga demikian, investor belum tertarik karena daerah tersebut belum ber kembang. Sementara Indonesia harus menciptakan daya saing nasional sehingga mampu bersaing dengan negara-negara lain.
Opini “Daya saing itu kuncinya efisiensi. Salah satu cara menciptakan efisiensi di bidang transportasi adalah dengan membangun proyek-proyek infrastruktur transportasi yang strategis seperti diantaranya membangun pelabuhan-pelabuhan dan bandara-bandara besar,”ujar Sugihardjo. Menurut Sugihardjo, tidak semua proyek di Kemeterian Perhubungan bersifat strategis dan masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 3Tahun 2016 dan dituangkan dalam lampiran Peraturan Presiden tersebut. Setidakanya ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh sebuah proyek Kementerian Perhubungan sehingga dapat dikatakan sebagai proyek strategis. Di antaranya adalah setiap proyek yang dapat menciptakan konektivitas pelayanan penumpang dan barang. Kemudian setiap proyek yang dapat menunjang dan mampu meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. “Selain itu, proyek strategis adalah setiap proyek yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan tugas dan tanggung jawab utama Kementerian Perhubungan, yakni keselamatan transportasi,”tuturnya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 beserta lampirannya, ada sekitar 49 proyek strategis nasional di sektor transportasi. Ke-49 proyek strategis nasional tersebut terbagi menjadi 6 proyek yakni: 1. sarana dan prasarana kereta api antar kota, 12 proyek; 2. kereta api dalam kota, 7 proyek; 3. revitalisasiBandarudara, 11 proyek; 4. Bandar udara Baru, 4 proyek; 5. Bandar udara strategis lainnya, 2 proyek; 6. pelabuhan Barudan pengembangan kapasitas, 13 proyek. Untuk membiayai 49 proyek strategis sektor transportasi tersebut Kementerian Perhubungan membutuhkan dana sekitar Rp245,2 Triliun. 8 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 Sugihardjo mengungkapkan, ada persoalan yang tidak dapat dihindari oleh pemerintah dalam membangun infrastruktur transportasi yaitu keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah seperti APBN maupun APBD. Saat ini, kemampuan pemerintah dalam membiayai seluruh proyek yang dinilai strategis tersebut hanya sekitar 35%. “Maka ada kebijakan Kementerian Per- hubungan bahwa untuk daerah-daerah yang ekonomi sudah menggeliat dan sudah feasible baik aspek finansial maupun aspek pertumbuhan ekonominya. Terhadap daerah dengan kategori seperti ini, pemerintah hanya bertindak fasiltator dan regulator. Pemerintah lebih mendorong peran serta investasi swasta, BUMN, maupun investasi asing,”ungkap Sugihardjo. Proyek infrastruktur seperti Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara, Pelabuhan Patimban di Jawa Barat, Bandara International Jawa Barat (BIJB), kereta api cepat Jakarta-Bandung, dan lainnya diharapk an investor lokal atau pun asing bisa masuk dan berpartisipasi. Pelibatan investasi swasta, BUMN, dan inves- tasi asing dalam membangun proyek-proyek strategis tersebut di atas, selain dapat mengurangi beban anggaran belanja pemerintah, juga dapat memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk mengalihkan dan memfokuskan dana APBN dan APBD untuk membangun daerah pinggiran dan terpencil yang secara ekonomi belum menguntungkan. Di situ negara harus hadir dan melalui kemampuan pendanaan di APBN/APBD akan membangun infrastruktur termasuk di sektor transportasi. “Dengan membangun infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara dan lainnya diharapkan mampu membuka keterisolasian antardaerah. Selanjutnya mampu mendorong percepatan pembangunan ekonomi serta pemerataan hasil-hasilnya ke seluruh wilayah NKRI,”papar Jojo. peran inspektorat jenderal Membangun proyek-proyek strategis tentu membutuhkan effort, kesungguhan, keyakinan, semangat, dan komitmen yang besar pula. Tidak kalah pentingnya adalah aspek transparansi sehingga pembangunan-pembangunan
berbiaya besar tersebut sesuai sasaran dan tepat guna, serta tidak ada celah penyelewengan walaupun sedikit. Di aspek inilah pentingnya pengawalan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Sebagai garda terdepan bagi terciptanya penye- lenggaraan lembaga negara yang bersih atau good governance, peran Inspektorat Jenderal sungguh penting. “Salah satu tugas utama Inspektorat Jenderal memang mengawal setiap kegiatan maupun proyek di sebuah lembaga negara, termasuk Kementerian Perhubungan, agar sesuai dengan tujuannya dan tidak ada penyimpangan-pe- nyimpangan dalam pelaksaan proyek-proyek tersebut, terutama dari sisi anggaran,” kata Sugihardjo. Inspektur Jenderal Kementerian Perhu- bungan Wahju Satrio Utomo sendiri menegaskan ba hwa inst itusi yang dip imp innya siap memberikan dukungan penuh Kementerian Perhubungan dalam upaya merealisasikan amanat Nawa Cita melalui pengawalan terhadap pembangunan proyek-proyek strategis agar selesai tepat waktu dan bersih dari berbagai penyimpangan. “Bila ada hambatan, kami membantu untuk menyelesaikannya. Semua proyek dengan ang- garan di atas Rp10 miliar, kami kawal semaksimal mungkin,” kata Wahju Satrio Utomo yang akrab disapa Tommy. Dalam memberikan pengawalan, kata Tommy, secara internal dilakukan beberapa cara. Misalnya saja melalui pertemuan dengan para Direktur Jenderal atau Kepala Badan. Bisa juga disisipkan saat dilaksanakan kegiatan konsinyering atau Rapat Kerja serta melalui penga- rahan langsung kepada pegawai yang berwenang menangani proyek strategis tersebut. “Setiap inspektur di Inspektorat Jenderal juga diberikan tugas men- dampingi masing-masing sub sektor dengan harapan dapat lebih fokus menga wal proyek-proyek agar berjalan sesuai rencana dan target penyelesaian,” ujar Tommy. (timtransparansi) Bila ada hambatan, kami membantu untuk menyelesaikannya. Semua proyek dengan anggaran di atas Rp10 miliar, kami kawal semaksimal mungkin Irjen Kementerian Perhubungan Dr. Wahju Satrio Utomo transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l 9
Proyek Strategis Nasional Sektor Transportasi Proyek Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Pra-Sarana Kereta Api Antar Kota Kereta Api Prabumulih - Kertapati (80 km - Provinsi Double Track Jawa Sumatera Selatan bagian Selatan Provinsi dari Jaringan Kereta Api Jawa Barat, Provinsi Trans Sumatera) Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Timur Pembangunan rel Kereta Api Provinsi Kalimantan Timur Kereta Api Tebing Tinggi - Kuala Tanjung Provinsi Sumatera Utara (Mendukung KEK Sei Mangkei, bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera) Kereta Api Kertapati - Simpang -Tanjung Provinsi Sumatera Selatan Api-Api (bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera) Kereta Api Jambi – Pekan baru Provinsi Jambi - ProvinsiRiau 10 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017
Kereta Api Jambi - Palembang Provinsi Jambi - Provinsi Sumatera Selatan Kereta Api Purukcahu -Bangkuang Provinsi Kalimantan Tengah Kereta Api Makassar - Parepare (Tahap I Provinsi Sulawesi Selatan dari pengembangan jalur Lintas Barat Sulawesi Bag. Selatan) Kereta Api Muara Enim - Pulau Baai Provinsi Bengkulu -Provinsi Sumatera Selatan Kereta Api Tanjung Enim -Tanjung Api-Api Provinsi Sumatera Selatan High Speed Train Jakarta - Bandung Provinsi DKI Jakarta -Provinsi Jawa Barat transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l 11
12 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 12transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l Proyek Strategis Nasional Sektor Transportasi Proyek Pembangunan Infrastruktur Kereta Api Dalam Kota Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Koridor Utara - Selatan Provinsi DKI Jakarta Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Koridor Timur - Barat Provinsi DKI Jakarta Kereta api ekspres SHIA (Soekarno Hatta -Sudirman) Provinsi DKI Jakarta – Provinsi Banten Jabodetabek Circular Line Provinsi DKI Jakarta
13 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 13transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di wilayah Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan (Metro Palembang) Provinsi Sumatera Selatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi Provinsi DKI Jakarta – Provinsi Jawa Barat
14 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 14transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l Proyek Strategis Nasional Sektor Transportasi Proyek Revitalisasi Bandar Udara Juwata, Tarakan Provinsi Kalimantan Timur Fatmawati Soekarno Provinsi Bengkulu Sentani, Jayapura Provinsi Papua S. Babullah, Ternate Provinsi Maluku Utara Raden Inten II, Lampung Provinsi Lampung
15 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 15transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l Tjilik Riwut, Palangkaraya ProvinsiKalimantan Tengah Mutiara, Palu Provinsi Sulawesi Tengah HAS Hanandjoedin, Tanjung Pandan Provinsi Bangka Belitung Matahora, Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Labuan Bajo, Komodo Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebatik Provinsi Kalimantan Utara
16 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 16transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l Proyek Strategis Nasional Sektor Transportasi Proyek Pembangunan Bandar Udara Baru Bandara Kertajati Provinsi Jawa Barat Bandara Karawang Provinsi Jawa Barat Bandara Internasional di Propinsi DI Yogyakarta Provinsi DI Yogyakarta Bandara Banten Selatan, Panimbang Provinsi Banten
17 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 17transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l Proyek Bandar Udara Strategis Lainnya Pengembangan Bandar Udara Soekarno Hatta, Jakarta (Termasuk Terminal 3) Provinsi Banten Pengembangan Bandara Achmad Yani, Semarang Provinsi Jawa Tengah
18 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 18transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l “P Opini Sekjen: Proyek Strategis Nasional Akan Optimalkan Kemampuan Dana APBN/APBD Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Ir. Sugihardjo, M.Sc menegaskan, proyek strategis nasional di sektor perhubungan akan dibangun dengan mengoptimalkan dana-dana di APBN/ APBD dan BUMN serta BUMD. Tapi, kemampuan dana Pemerintah itu hanya berkisar 35% dari total kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur sektor transportasi. emerintahan Jokowi-JK komit untuk membangun proyek itu, sesuai nawa cita yaitu negara hadir di mata rakyat. Selanjutnya membangun infrastruktur dasar un tuk mempercepat pembangunan dan peningkatkan konektivitas antar wilayah serta kesejahteraan rakyat,” kata Jojo, sapaan akrab dia di Jakarta, Jumat (7/7/2017). Sesuai program kerja Presiden Jokowi- dan Wapres JK serta arahan Menhub Budi Karya Sumadi, Pemerintah akan membangun dari pinggiran, daerah terluar dan terpencil di NKRI. “Untuk itu, proyek strategis yang sudah memenuhi aspek keekonomian akan diserahkan kepada investor lokal atau asing termasuk BUMN
dan swasta nasional untuk membangunnya,” jelas Jojo. Sementara, lanjut dia, dana APBN/APBD akan difokuskan untuk membangun daerah pinggiran dan terpencil yang secara ekonomi belum menguntungkan. Di situ negara harus hadir dan melalui kemampuan pendanaan di APBN/ APBD akan membangun infrastruktur termasuk di sektor transportasi. “Dengan membangun infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara dan lainnya diharapkan mampu membuka keterisolasian antar daerah. Selanjutnya mampu mendorong percepatan pembangunan ekonomi serta pemerataan hasil-hasilnya ke seluruh wilayah NKRI,”papar Jojo. Mantan Direktur LLAJ dan Ketua STTD Bekasi itu menyebutkan, proyek infrastruktur seper ti Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumut, Pelabuhan Patimban di Jawa Barat, Bandara International Jawa Barat (BIJB), kereta api cepat Jakarta-Bandung dan lainnya diharapkan investor lokal atau asing bisa masuk dan berpartisipasi disana. Dia menambahkan, dana Pemerintah di APBN/APBD harus digunakan untuk hal-hal yang sifatnya mendasar dan investor belum tertarik ke sana. Semua ini menjadi tugas dan kewajiban negara baik melalui dana APBN/ APBD. “Sebagai pemicunya, Pemerintah melalui APBN/ APBD akan masuk dan selanjutnya bisa menarik investasi swasta. Paling tidak membuka keterisolasian antar wilayah dan ekonomi dae- rah bisa berkembang lebih baik,” tandas Jojo. ** Dengan membangun infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara dan lainnya diharapkan mampu membuka keterisolasian antar daerah. Selanjutnya mampu mendorong percepatan pembangunan ekonomi serta pemerataan hasil- hasilnya ke seluruh wilayah NKRI Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Ir. Sugihardjo transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l 19
Proyek Strategis eNuh Opini DuKuNg Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan (Itjen Kemenhub) mendukung sepenuhnya penyelesaian proyek- proyek strategis yang tengah berjalan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. Irjen Kementerian Perhubungan Dr. Wahju Satrio Utomo 20 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017
D ukungan diberikan melalui penga- walan agar bisa rampung tepat waktu, tidak mengalami hambatan, dan berjalan sesuai yang telah dirancang dan rencanakan. “Bila ada hambatan, kami membantu untuk menyelesaik annya. Semua proyek dengan anggaran di atas Rp10 miliar, kami kawal semaksimal mungkin,” tutur Irjen Kemenhub Wahju Satrio Utomo yang akrab disapa Tommy. Dia mencontohkan proyek strategis yang tengah digarap Kemenhub diantaranya pem- bangunan light rail transit (LRT) Jabodetabek dan Palembang. Pembangunan Pelabuhan Patimban, Mass Rapit Transit (MRT), kereta api cepat, beberapa bandara baru seperti Kertajati, dan lain sebagainya. Tommy mengemukakan, dalam melak- sanakan proyek strategis, terkadang dihadapkan pada tantangan menyelesaikan pembebasan lahan, perizinan, dan hal terkait lainnya. “Kita juga berkoordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, TNI, dan Bareskrim,”tutur Tommy. Dia mengemukakan, pihaknya menginginkan tidak ada hambatan dan harus tuntas sesuai waktu yang telah ditentukan. Harus diakui, dalam menjalankan proyek strategis, banyak tantangan dan hambatan yang akan ditemui. Semua harus diselesaikan apapun yang terjadi. “Hambatan dan tantangan terbesar biasanya terjadi pada pembangunan proyek baru seperti pembangunan Bandara Kertajati terkait dengan pembebasan tanah,”ungkap Tommy. Dalam memberikan pengawalan, kata dia, secara internal dilakukan beberapa cara. Misalnya saja melalui pertemuan dengan para Dirjen atau Kepala Badan. Bisa juga disisipkan saat dilaksanakan kegiatan rutin Rapat Koordinasi Teknis atau Rapat Kerja. Dapa t juga dilakuk an dengan pengar ahan langsung kepada pega- wai yang ber wenang menangani proyek strategis tersebut. “Dalam hal ini, Dalam melaksanakan proyek strategis, terkadang dihadapkan pada tantangan menyelesaikan pembebasan lahan, perizinan, dan hal terkait lainnya Itjen melakukan fungsi tugas sebagai katalisator penjamin mutu,”tuturnya. Salah satu yang menjadi perhatian dalam pengawalan adalah penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau penetapan harga perkiraan, sehingga tidak kesulitan pada saat dilakukan pengecekan dan tidak menghambat dalam penyelesaian. “Kami juga memberikan masukan kepada Dirjen, bila memang pembangunan perlu dihentikan maka lebih baik dihentikan,” kata Tommy. Dalam mengawal proyek strategis ini, di- tambahkannya, Itjen membaginya kepada tiap inspektur sesuai dengan tupoksinya masing- masing dengan harapan proyek berjalan sesuai rencana dan target penyelesaian. n transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l 21
K Auditor Memastikan Pembangunan Proyek Strategis Kementerian Perhubungan On The Track Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusif Kalla telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016. Perpres ini berisi tentang percepatan pembangunan proyek- proyek strategis. ementerian Perhubungan sebagai institusi pembantu presiden dan Wakil Presiden yang berg erak di sektor transpor tasi memiliki sedikitnya 49 proyek strategis. Ke-49 proyek strategis ini terdiri dari proyek pembangunan perkeretaapian, perhubungan udara, dan perhubungan laut. 22 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 Ahmad, mantan Inspektur II Itjen Kemenhub
23transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l Ahmad, mantan Inspektur II Itjen Kemenhub tinjau pembangunan trase jalan kereta api. Untuk menyelesaikan 49 proyek strategis tersebut Kementerian Perhubungan mem- butuhkan anggaran sekitar Rp245,27 Triliun. Dana sebesar itu selain diambil dari APBN, juga melalui mekanisme kerja sama investasi baik dengan perusahaan swasta, BUMN, maupun swasta asing. Mengingat status proyek dan besarnya anggaran yang dibutuhkan inilah, Inspektorat Jenderal sebagai lembaga pengawas internal melakulan pengawalan. Salah satu tujuan pengawalan tersebut adalah agar pembangunan proyek-proyek strategis itu tetap on the track alias tidak menyimpang. Untuk lebih jaug bagaimana Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan mengawal proyek-proyek strategis itu, Tim Transparansi mewawancarai mantan Inspektur II, Ahmad. Berikut hasil wawancaranya: Salah satu tugas Itjen Kemenhub adalah mengawal proyek strategis. Apa saja yang dilakukan Inspektur dalam pelaksanaannya? Secara normatif sesuai dengan PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, bahw a Itjen mempunyai fungsi pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Maka Itjen yang memiliki tools pengawalan berupa pengawasan kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya akan memastik an bahwasannya program pemerintah berupa proyek strategis nasional di bidang perhubungan dapat berjalan right on the track,berpedoman pada ketentuan yang
berlaku, mempunyai kecukupan internal control, teranggarkan dan terealisasi dengan baik yang diharapkan menjadi nilai tambah bagi organisasi, negara dan masyarakat. Dalam pengawalan ada fungsi katalisator, dapat dijelaskan? Katalisator dapat didefinisikan kata katalis yang mendapatkan imbuhan –or, Katalis dalam ilmu kimia adalah fungsi suatu zat yang mempercepat laju reaksi reaksi kimia dan -or adalah orang/atau kelompok orang, maka peran Inspektorat Jenderal sebagai katalisator wajib menjadi organisasi yang mampu berperan mempercepat lajunya proses bisnis yang dijalankan oleh manajemen dalam hal ini Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan-badan (Sub-Sektor) untuk mewujudkan target mereka sebagai output yang nantinya mempercepat tercapainya tujuan Kementerian Perhubungan agar manfaatnya dapat dinikmati oleh rakyat Indonesia sebagai stakeholder negara (Outcome). Sejauhma na hasil peng awala n Itjen terhadap proyek strategis? Hasil pengawalan Inspektorat Jenderal dalam ruang lingkup dan kapasitas Inspektorat II secara nyata adalah: - Pengawasan dan mitigasi risiko pelaksaan pembangunan Double Track Lintas Selatan Jawa, Kereta Api Makassar – Parepare, Jaringan Kereta Api Trans Sumatera, LRT Jabodebek dan Sumsel; - Pelaksanaan review HPS dalam rangk a melakukan optimalisasi untuk pengadaan Rel, Bantalan Beton dan pembangunanTrase jalan Kereta Api; - Evaluasi risiko dan mitigasin ya atas penyerahan Jembatan Timbang dan Terminal Type A; - Kajian perbaik an mutu pelayanan dan keselamatan terhadap pengguna jasa kereta api umum perkotaan tidak hanya wilayah DKI Jakarta dan Sumatera Selatan pada khususnya namun juga melingkupi Circullar Line dan Transportasi Angkutan Darat; - Pelaksanaan dan support pembiayaan dengan melakukan review atas revisi anggaran, review persetujuan kontrak MYC; dan - Melakukan pendampingan dan konsultansi mengenai upaya mitigasi, langkah-langkah Pembangunan double track lintas selatan Jawa. 24 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017
25transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l strategis penyelesaian permasalahan serta melakukan assurance atas proses pelak- sanaan proyek strategis nasional dengan melakukan Audit dan Audit Dengan Tujuan Tertentu. Seberapa besar masukan Itjen kepada proyek strategis, mengingat banyak tantangan dalam penyelesaiannya? Hal ini merupakan pertanyaan yang cukup susah untuk dideskripsikan secara nyata dan terukur. Seberapa besar merupakan ukuran dapat berubah ubah dilihat dari sudut pandang siapa dan bagaimana cara mencermatinya, namun mencoba untuk menjawab pertanyaan tersebut sesuai ukuran Tusi yang kami laksanakan, kami telah melaksanakan seluruh tugas dan fungsi yang telah diamanatkan kepada Inspektorat Jenderal sebagai third line of defence atau pertahanan ketiga setelah manajemen dan direktorat teknis/ dengan melakuk an tugas melakukan enhancing terhadap upaya peningkatan kemampuan manajemen dalam mengenali dan mengendalikan risiko atas pelaksanaan percepatan penyelesaian proyek strategis nasional. Dari puluhan proyek strategis, apa saja yang berpotensi tidak selesai tepat waktu? Apa saja kendalanya? Menurut kami seoptimal mungkin Inspektorat Jenderal akan berupaya dan bekerja dengan keras demi mewujudkan pencapaian proyek Strategis Nasional ter wujud sesuai dengan perintah dan amanat Presiden melalui Menteri Perhubungan. Adapun kendala yang sangat pelik adalah ketersediaan pendanaan dan anggaran yang harus teralok asi untuk mewujudk an percepatan penyelesaiannya. Segala upaya telah dilakukan Inspektorat Jenderal pada umumnya dan Inspektorat II pada khususnya dengan melakukan Audit atas realisasi pelaksanaan pembangunan Insfrastruktur Transportasi, Reviu HPS, review RKA-K/L dengan melakukan seleksi kegiatan, efisiensi dan penghematan dengan capaian penghematan TA.2016 ± Rp1,1Triliun untuk selanjutnya dapat dimanfaatkan kembali oleh Sub-Sektor melalui revisi alokasi anggaran demi pelaksanaan percepatan anggaran. Bagaimana respon Sub Sektor dalam memperoleh pengawalan dari Itjen? Inshaa Allah respon dari Sub-Sektor sampai dengan saat ini sangat kooperatif dan menerima dengan baik. Hal ini dikarenakan Itjen sebagai organ internal Kementerian Perhubungan wajib memiliki pola pikir sebagai partner sub-sektor guna meastik an upaya pencapaian tujuan pelaksanaan proyek strategis nasional dapat tercapai dengan baik dan lancar. Dari sisi HPS, apakah ada perubahan yang terjadi pada proyek strategis? Seberapa besar? Seiring dengan telah dilaksanakannya reviu HPS pada tahun 2015 dan 2016 maka dengan adanya efisiensi dan penghematan, maka secara nyata sub-sektor dapat memanfaatkannnya dengan melakukan percepatan pelaksanaan dengan melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan berikutnya dengan menggunakan alokasi anggaran dari hail pelaksanaan review HPS, dengan demikian dapat membantu upaya percepatan penyelesaian proyek strategis nasional tersebut. Apa saja masukan yang diberikan Itjen,agar proyek strategis dapat selesai sesuai target? Yang terpenting adalah dokumen peren- canaan, dokumen teknis dan dokumen perijianan wajib diselesaikan bersamaan dengan pencarian sumber pembiayaan dan alokasi anggaran dengan tidak hanya mengandalkan dari Rupiah Murni (APBN) dan/atau SBSN (saja). Selanjutnya dengan membangun pemahaman, pelaksanaan dan penguatan fungsi-fungsi manajemen (sub-sektor) sebagai pemilik risiko (risk owner) terhadap fungsi penanganan risiko (managing risks) dengan melaksanakan konsultasi seca- ra kontinyu dengan memanfaatkan peran Inspektorat Jenderal. Maka diharapkan terwu- judnya fungsi tersebut, program proyek strategis nasional dapat tercapai tepat waktu dan selesai sesuai rencana serta memenuhi spesifikasi teknis dan ketentuan perundang-undangan. (timtransparansi)
I Radar Tommy Pimpin Apel Besar inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan nspektorat Jenderal Kementerian Perhu- bungan untuk per tama kalinya menye - lenggarakan Apel Besar seluruh Pegawai Inspektorat Jenderal bersama Para Pejabat mulai dari Eselon IV , III, II di Jakarta, Senin (5/6/2017). Inspektur Jenderal Wahju Satrio Utomo atau yang akrab dipanggil Tommy memimpin Apel Besar tersebut. Apel dimulai pukul 08.30 WIB, diawali dengan laporan masing-masing Komandan Pleton tiap- tiap Unit Kerja di lingkungan Itjen. Mulai dari Sekretariat Jenderal, Inspektur I sampai dengan V tentang jumlah personel pegawai yang hadir pada Apel tersebut. “Saya menekankan pentingnya kita sebagai Aparatur Sipil Negara untuk menjaga keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang berazaskan Pancasila,”tegas Tommy. Dia juga mengungkapkan, sebagai jajaran Itjen, selain melakukan Audit, Reviu, Konsulting, dan Katalisator seluruh Sub Sektor dan Badan, kini juga memiliki tugas tambahan dari Menteri Perhubungan. “Tugas Itjen, memantau hasil disposisi Menhub kepada Dirjen dan Eselon I lainnya,” kata Tommy. Hal itu dilakukan, lanjutn ya, un tuk memastikan bahwa disposisi Menhub dapat dijawab dan ditindaklanjuti secara cepat. n 26 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017
I itjen raih Sertifikat iSO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu nspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Perhubungan kembali menerima ISO Sistem Manajemen Mutu. Bila sebelumnya ISO 9001 : 2008, meningkat menjadi 9001:2015, dari lembaga Sertifikasi Tuv Nord. Inspektur Jenderal Kementer ian Per- hubungan Wahju Satrio Utomo yang akrab disapa Tommy mengapresiasi capaian Itjen tersebut, usai menerima Sertifikat ISO 9001:2015 dari perwakilan Tuv Nord, di Jakarta, Senin (5/6/2017). “Saya berharap peraihan ini dapat menjadi pemicu untuk terus meningkatkan kualitas Itjen. Saya juga minta seluruh jajaran kompak bekerjasama,”tutur Tommy. Dengan kekompakan, kata Tommy, maka tidak ada suatu pekerjaan yang sulit karena dikerjakan bersama-sama. Pener imaan Sertifikat ISO 9001:2015, berdasarkan Hasil Audit lembaga Sertifikasi Tuv Nord Indonesia dengan Nomor : 1-F15088/2017 pada 17 Mei 2017 dengan Nomor Sertifikat 16.00F.15088 yang berlaku sampai dengan 9 Juni 2018. “Sebanyak 25 Prosedur Mutu telah behasil ditingkatkan menjadi ISO 9001:2015,”ujar dia. Perbedaan serifikat ISO 9001:2008 dengan ISO yang diraih saat ini yaitu ISO 9001:2015 dikatakan Tommy, adalah pemenuhan terhadap prosedur mutu yang ada, menggunakan Analisa Risiko, Analisa SWOT, dan memerhatikan isu-isu strategis di Internal dan eksternal. “Khusus untuk ISO yang ke - 11 terkait dengan ULP, tidak di upgrade dikarenakan tahun 2018 ULP akan berdiri sendiri di Sekretariat Jenderal Kemenhub,”pungkas Tommy. n transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l 27
ak an ga an a ng 45,” e- a an ktif asi, da an n n g- an M Radar Menhub: Pencegahan Tindak Pidana Pencucian uang Butuh Sinergi enteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa pen- cegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme butuh sinergi untuk mewujudkannya. Untuk itu, bersama K iagus Ahmad Badaruddin selaku Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada hari ini (9/6/2017), melakukan Pertukaran Dokumen Nota Kesepahaman terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana Pendanaan Terorisme di gedung PPATK. Menhub didampingi Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Wahju Satrio Utomo, Inspektur I, II, III, IV, dan V Inspektorat Jenderal Kemenhub serta Pejabat lainnya. “Tindak pidana pencucian uang tid hanya mengancam stabilitas perekonomi dan integritas sistem keuangan, tetapi ju dapat membahayakan sendi-sendi kehidup bermasyarak at, berbangsa, dan bernegar berdasarkan Pancasila dan Undang-Unda Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19 tegas Menhub. Dia menyampaikan bahwa upaya penc gahan dan pemberantasan tindak pidan pencucian uang dan tindak pidana pendana terorisme memerlukan kerjasama yang efe dalam bentuk pertukaran informasi, sosialis pendidikan dan pelatihan serta penelitian. Hal itu untuk mengetahui apak ah a keterkaitan antara pelaksanaan tugas, fungsi, d kewenangan Kemenhub dan Pusat Pelapora dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). “Kesepakatan bersama ini dimaksudka untuk mewujudkan kerja sama dan men optimalkan langkah-langkah untuk pencegah dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaanterorisme,” 28 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017
kata dia. Sebagai tindak lanjut dari perjanjian kerja sama itu, dilakukan penandatanganan Kerja Sama antara Irjen Kemenhub Wahju S. Utomo ( Tommy) dengan Wakil Kepala PPATK Agus Santoso. Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangka mewujudkan efektifitas pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang dilakukan oleh kedua belah pihak. “Dalam upaya memperlancar dan meng- optimalkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing pihak,” ungkap Tommy. n Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi
I Irjen Kementerian Perhubungan Dr. Wahju Satrio Utomo tinjau angkutan Lebaran di Bandara Halim. irjen Kemenhub Tinjau Posko Angkutan Lebaran Terpadu di Bandara halim rjen Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Dr. Wahju Satrio Utomo dan Ketua STPI Curug Capt. Novyanto Widadi, S.AP, MM meninjau Posko Angkutan LebaranTerpadu di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (21/6/2017). Seper ti diketahui, di Pokso Angkutan Lebaran Terpadu 2017 di Bandara Halim Perdanakusuma ditugaskan taruna STPI Curug. Para taruna membantu melayani masyarakat khususnya pengguna jasa bandara tersebut, serta membantu input data terkait kinerja dan pelayanan di Bandara Halim Perdanakusuma. Dilansir akun @CurugSTPI, mengabarkan kunjungan Irjen serta mem-posting foto di Posko Angkutan Lebaran tersebut. “Kunjungan Irjen @kemenhub151 Bpk DR. Wahju Satrio Utomo ke Posko Terpadu di Bandara Halim PK @HLP_AP2.” Tommy, begitu biasa disapa, langsung disamb ut para taruna STPI yan g sed an g mendapatkan tugas piket membantu melayani masyarakat khususnya pemudik di bandara enclave militer milik TNI-AU tersebut. n transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l 29
D Radar irjen Tommy Beri Pengarahan Pada rakor Angleb di Jatim alam pengarahannya, Tommy me- negask an bah wa keselama tan transportasi harus diutamakan dan diwujudkan tanpa alasan apapun. “Keselamatan transpor tasi, dimulai dari keselamatan sarana dan awak untuk peningkatan aspek keselamatan saat angkutan Lebaran,” ujar Tommy di Surabaya, Selasa (13/6/2017). Selainkeselamatan,kata dia,faktor keamanan juga tidak boleh diabaik an . Peningk atan ketertiban dan keamanan pada simpul-simpul transportasi harus dilakukan seperti di stasiun, bandara, pelabuhan, dan terminal-terminal. “Hal penting lainnya adalah peningkatan kualitas layanan, mulai saat pembelian tiket, selama perjalanan, serta pelayanan angkutan terusannya,”tutur Tommy. Selain tiga hal di atas, untuk mewujudkan mudik Lebaran yang selamat, guyub rukun, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perhubungan Wahyu Satria Utomo yang akrab disapa Tommy, memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran (Angleb) Terpadu 2017 Provinsi Jawa Timur. 30 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017
diungkapkan Tommy, disiapkan juga posko ter padu di kan tor Kemenhub dan posko lapangan. “Dengan adanya posko terpadu maka akan memudahkan perolehan informasi kondisi real time pada saat pelaksanaan angkutan Lebaran,”katanya. Dia berharap, seluruh jajaran regulator dan operator untuk mengoptimalkan manajemen tanggap darurat terhadap manajemen krisis transportasi. poin penting angleB Dalam pen yelenggar aan Angleb ada beberapa poin penting yang harus dilaksanakan. Pertama menurut Tommy, terkait dengan persiapan sarana dan prasarana serta pengecekan tes urine/narkoba untuk seluruh awak serta kelaikan sarana moda transportasi (ramp check). “Selanjutnya adalah pengawasan terhadap harga tiket dan jumlah tiket yang dijual agar tidak melebihi kapasitas angkut (sesuai manifes),” katanya. Ketersediaan sarana juga menjadi poin penting dalam penyelenggaraan angleb. Menurutnya, pada saat musim mudik, jumlah penumpang angkutan umum bisa dipastikan mengalami kenaikan. “Untuk itu, seluruh moda transportasi laut, udara, kereta api, dan darat harus benar-benar siap,”tutur Tommy. Dengan adanya posko terpadu maka akan memudahkan perolehan informasi kondisi real time pada saat pelaksanaan angkutan Lebaran Sistem komunikasi dan informasi selama angleb disebutkannya, juga perlu mendapat prioritas. Mengingat pelaporan di lapangan bisa dengan mudah diakses bila sistem berfungsi dengan baik. Untuk itu, disiapkan Sistem informasi dan komunikasi, Perhubungan Command Center dan juga terhubung dengan Korlantas command center untuk pelaksanaan percepatan. n transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l 31
32 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 32transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l Radar I Radar gunakan helikopter STPi, irjen Kemenhub Pantau Arus Balik Lebaran nspektur Jenderal (Irjen) Kementer ian Perhubungan (Kemenhub) Wahju Satrio Utomo melakukan pemantauan arus balik Lebaran 2017 melalui jalur udara, Minggu (2/7/2017). Peman tauan menggunakan pesa wat helikopter milik STPI Curug. Pesawat terbang take off dari Bandara Budiarto Curug dan terus menyusuri jalur pantai utara (pantura) Jawa Barat sampai ke Gerbang Tol Brexit menuju Jakarta. Secara umum, perjalanan balik Lebaran 2017 di lintas pantura Jawa dan ruas tol Trans Jawa dari Brexit ke arah barat berjalan baik. Mes- ki sempat terjadi kepadatan terutama di KM 103 ruas tol Copali terutama menjelang rest area. Kepadatan juga terjadi di ruas tol Jakarta- Cikampek karena tingginya volume kendaraan yang melintas. Aparat di lapangan sudah melakukan upaya rekayasa lalu lintas dengan memberlakukan contra flow mulai KM 66 sampai KM 32 menuju Jakarta. Menurut Tommy, sapaan akrab Irjen Kemenhub, seluruh hasil pemantauan dan kondisi kepadatan lalu lintas balik Lebaran sudah dilaporkan kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi serta diteruskan ke Kakorlantas (Kepala Korps Lalulintas) Polri. Semoga laporan kondisi lalin arus balik Lebaran ini bisa dijadikan bahan rujukan untuk mengambil kebijakan yang tepat dan bermanfaat bagi semua. “Selanjutnya penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2017 bisa lebih baik dan korban kecelakaan lalu lintas bisa ditekan seminimal mungkin,” pungkas Tommy. n
33 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 33transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l I Pastikan Kelancaran Mudik Lebaran Tommy Video Conference dengan Petugas Lapangan nspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Wahju Satrio Utomo atau akrab disapa Tommy menyampakan bahwa H-6 Lebaran atau 19/6/2017, jumlah penumpang mudik belum meningkat tajam di sejumlah wilayah. “Hingga hari ini belum ada peningkatan yang berarti dan situasi sekarang masih bisa di-handle oleh teman-teman di lapangan,” jelas Tommy usai melakukan video conference dengan sejumlah petugas di lapangan seperti di Pelabuhan Merak, Bandara Ngurah Rai, Nagreg Jawa Barat, Pintu Tol Cikarang Utama, Pelabuhan Batam, dan lainnya di Posko Tingkat Nasional Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2017. Namun begitu, kata dia, petugas-petugas di lapangan sudah siap apabila terjadi lonjakan penumpang. Posko kesehatan serta fasilitas umum lainnya juga sudah disiapkan untuk pemudik. Tommy menguraikan, untuk pemudik ke arah Jawa Tengah, jalur utara dan jalur selatan sudah baik serta jalan-jalan alternatif juga sudah siap, sehingga tidak perlu memakai jalur tol semua. “Dengan demikian, diharap konsentrasi kepadatan di jalan akan terpecah, tidak tertumpu di satu titik saja,”ungkap Tommy. Untuk para pemudik, Tommy menghimbau agar memilih menggunakan angkutan umum yang sudah disediakan dibandingkan kendaraan pribadi. “Karena ini perjalanan panjang yang melelahkan, lebih baik manfaatkan angkutan umum yang sudah ada dan hindari memakai kendar aan pribadi namun apabila harus memakai kendaraan pribadi, kendaraan harus diperiksa dengan baik,,” ujar dia. n
34 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 34transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l P Radar Irjen Kementerian Perhubungan Dr. Wahju Satrio Utomo tinjau pembangunan kapal latih. irjen Kemenhub Nilai Pembangunan 6 Kapal Latih On The Track rogres pembangunan enam kapal latih BPSDM Perhubungan di PT Steadfast Marine Pontianak, Kalimantan Barat berjalan sesuai rencana. “Untuk paket pertama yang meliputi STIP Jakarta dan BP2IP Malahayati siap diserahkan Agustus 2017,” kata Inspektur Jenderal Kemen- terian Perhubungan Wahju Satrio Utomo di Jakarta, Rabu (14/6/2017). Dari hasil audit di lapangan, pembangunan enam kapal latih taruna sesuai rencana (on the track). Pihak kontraktor yang membangun kapal latih komit menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Seperti diketahui, dari enam kapal latih pesanan BPSDM Perhubungan dibagi menjadi tiga paket masing-masing dua kapal. Pertama paket STIP dan BP2IP Malahayati Aceh, kedua Paket Poltekpel-BPPP Minahasa Selatan dan paket ketiga, Paket PIP Makassar dan BP2IP Sorong. Menurut Tommy, sapaan akrab Irjen Kemen- hub itu, tahap berikutnya kapal latih akan dise- rahkan Agustus 2017. Terakhir direncanakan bulan September 2017 dua kapal terakhir akan diserahkan ke BPSDM Perhubungan. Dia menambahkan, kapal latih BPSDM Perhubungan tersebut diproyeksikan menam- pung 100 kadet untuk praktik layar (prala). Selain itu kapal tersebut akan dioperasikan untuk melayani masyarakat di rute perintis. n
35 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 35transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l S Sesitjen Pimpin Monitoring Angkutan Lebaran di Jawa Tengah ekretaris Inspektorat Jenderal (Sesitjen) Kementerian Perhubungan Bambang Sudaryono memimpin Tim Pemantauan Angkutan Lebaran 2017/1438 H di wilayah Jawa Tengah. Anggota tim ini terdiri dari tiga orang yaitu Kabag Hukum dan Humas Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Nasution bin AS, Kapuslitbang Transportasi Jalan dan PerkeretaapianKemenhubEllenlies,dan Kasubag Hukum dan TU Itjen Kemenhub Nuris Rochmadi. “Kami mendapat tugas pemantauan di tujuh lokasi yang tersebar di wilayah Jawa Tengah,” kata Bambang Sudaryono kepada Tim Transparansi. Ke-7 tempat pantauan tersebut adalah Terminal Tipe A Pekalongan, Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Stasiun Kereta Api Semarang Tawang, Posko Terpadu Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Bandara Adi Soemarmo Solo, Terminal Tipe A Tirtonadi Solo, dan Stasiun Kereta Api Solo. Bambang Sudaryono mengatakan, kegiatan yang dipimpinnya itu berdasarkan Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM12TAHUN 2017 Tentang Monitoring Angkutan LebaranTerpadu Tahun 2017 (1438 H). Adapun latar belakang kegiatan pemantauan ialah karena adanya peningkatan kebutuhan masyarak at untuk merayak an Lebaran di kampung halaman yang berdampak pada meningkatnya permintaan akan jasa angkutan, baik angkutan darat, angkutan laut, maupun angkutan udara, sehingga diperlukan persiapan untuk kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan dalam penyelenggaraan angkutan Lebaran. Terminal Tipe A Pekalongan.
36 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 36transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l Radar Suasana angkutan Lebaran di Stasiun Tawang Semarang. “Penanganan yang terpadu dan terkoordinasi dengan baik dalam penanganan Angkutan Lebaran oleh instansi terkait diharapak an mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan angkutan Lebaran secara keseluruhan,”ujarnya. Sedangkan tujuannya adalah melakukan pemantauan dalam penyelenggaraan Angkutan Lebaran. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah agar semua yang terlibat dalam penyelenggaraan Angkutan Lebaran dapat ber koordinasi antar aparat ter kait, untuk bersama-sama mempelancar arus lalu lintas sehingga masyarakat pengguna transportasi mendapatkan kenyamanan dan pelayanan serta perlindungan keselamatan dalam melakukan perjalanan. Pemantauan di Terminal Tipe A Pekalongan yang melayani AKAP dan AKDP, posisi data penumpang terakhir pada H-1 pada 24 Juni 2017 yaitu jumlah kedatangan sebanyak 33.364 penumpang dengan menggunakan 2.434 bus. Sedangkan keberangkatan sejumlah 76.750 penumpang dengan menggunakan 4.862 bus. “Tetapi kebersihan di lingkungan sekitar terminal masih perlu ditingkatkan,” ujar Bam- bang Sudaryono Hasil pemantauan di Stasiun Kereta Api Penanganan yang terpadu dan terkoordinasi dengan baik dalam penanganan Angkutan Lebaran oleh instansi terkait diharapakan mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan angkutan Lebaran secara keseluruhan Tawang yang terletak di tengah Kota Semarang diperoleh data total volume penumpang pada hari Sabtu H-1 atau 24 Juni 2017 sejumlah 6.476 penumpang naik dan 4.461 penumpang turun. Secara kumulatif penumpang naik di stasiun yang berada dalam pengelolaan PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi IV Semarang sekaligus stasiun terbesar di kota Semarang itu sampai hari Sabtu H-1 atau 24 Juni 2017 sejumlah 25.038 penumpangnaikdan 17.123 penumpangturun. Bambang Sudaryono bersama tim kemudian memantau Angkutan Lebaran di Pelabuhan
37 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 37transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l Tanjung Emas Semarang yang dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia III sejak tahun 1985. Pelabuhan Tanjung Emas didukung dengan peralatan seperti Kapal Tunda, Kapal Pandu, Kapal Kepil, Gudang, Lapangan Penumpukan dan alat bongkar muat. Pelayanannya meliputi Pelayanan Kapal, Pelayanan Barang, Pelayanan Terminal, Pelayanan Tanah, Bangunan, Air, dan Listrik. Sampai dengan H-1 atau 24 Juni 2017, di Pelabuhan Tanjung Emas masih belum terjadi lonjakan penumpang yang signifikan. Pada 22 Juni 2017 pukul 08.00 WIB kapal KM Dobon- solo yang mengangkut pemudik gratis dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta sebanyak 1.774 penumpang dan 835 sepeda motor telah berlabuh. Selang beberapa saat kemudian pada pukul 11.00 WIB kapal ASDP KM SEBUKU yang mengangkut pemudik dari Tanjung Priok sejumlah 375 penumpang dan sepeda motor sejumlah 177 unit dari Tanjung Priok juga telah berlabuh. Pada 23 Juni 2017 kembali berlabuh KM Do- bonsolo dari Pelabuhan Tanjung Priok dengan mengangkut mudik gratis sebanyak 935 ken- daraan dan 2.009 penumpang. Bongkar muat masing-masing kapal tersebut memerlukan waktu sekitar 60 menit untuk kapal KM Dobonsolo dan sekitar 26 menit untuk kapal ASDP KM Sebuku, untuk menurunkan penumpang dan kendaraan. Selanjutnya tim melihat kondisi Posko Terpadu Angkutan Lebaran Dinas Perhubungan Privinsi Jawa Tengah yaitu Posko Gabungan dibawah koordinasi Dishub Provinsi Jawa Tengah. Posko ini dimulai dari H-7 s/d H+7 (18 Juni s/d.10 Juli 2017). Berdasar kan da ta yang tercata t pada awal posko sampai dengan 21 Juni 2017 pukul 20.00 WIB, tim memperoleh keterangan jumlah pemudik total 1.488.470 orang dengan menggunakan moda sepeda motor, mobil pribadi, bus, kereta api, pesawat terbang, dan kapal laut. Di Bandara Adi Soemar mo, Solo, tim monitoring belum melihat adanya lonjakan pe- numpang di bandara tersebut. Sampai dengan H-1 (24 Juni 2017) tercatat sebanyak 19.299 penumpang datang dan 10.457 penumpang berangkat. “Secara umum kondisi dan situasi angkutan lebaran di Bandara Adi Soemarmo terpantau aman lancar terkendali,” kata Bambang Sudar- yono. Sementara situasi angkutan Lebaran di Terminal Tirtonadi, Solo, dari 21 s.d 24 Juni 2017 total penumpang datang mencapai 117.685 penumpang dan 6.945 Bus. Puncak kedatangan penumpang pada H-4 dengan 27.885 penumpang dan 1.765 bus, sedang jum- Penyelenggaraan pelayanan angkutan Lebaran di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.
38 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 38transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l Radar Pelayanan angkutan Lebaran di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. lah penumpang berangkat sebanyak 92.701 penumpang dan 5.671 kendaraan. Terminal Tipe A ini terhubung dengan Stasiun Solo Balapan telah terhubung dengan sky bridge dengan panjang 631 m. Untuk program mudik gratis yang dilakukan Kementerian Perhubungan, pada H-3 atau 22 Juni 2017 telah datang di Terminal Tirtonadi sebanyak 14 truk mengangkut sepeda motor sebanyak 564 unit. Jumlah penumpang yang menggunakan sepeda motor 1.624 orang diangkut dengan 36 bus. Sedangkan jumlah penumpang mudik gratis yang tanpa sepeda motor berjumlah 1.250 orang, diangkut dengan 26 bus. Selesai memantau Terminal Tirtonadi, tim kemudian beralih ke Stasiun Solo Balapan melalui jembatan penghubung atau sky bridge. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan sampai dengan H-1 di Stasiun Solo Balapan, jumlah penumpang naik sebanyak 19.898 penumpang dan penumpang turun sebanyak 32.116 penumpang. Jika dibanding dengan angkutan Lebaran tahun sebelumnya terjadi peningkatan yang cukup tinggi karena adanya kereta tambahan yang disiapkan oleh PT KAI. Bambang Sudaryono menjelaskan, setelah melakukan pemantauan di berbagai posko di atas, tim pemantauan Itjen Kemenhub memberikan usulan dan saran-saran. Adapun usulan dan saran yang disampaikan adalah: 1. Perlunya koordinasi yang baik dalam penyelenggaraan program mudik gratis antara Direktorat Jenderal Perbubungan Laut dengan Direktorat Jenderal Perhubu- ngaan Darat di pelabuhan tujuan terkait dengan jadwal kedatangan kapal sehingga ruang untuk menambatkan kapal dapat dipersiapkan dengan lebih baik; 2. Perlunya penyediaan rest area di sepanjang jalur Pantura di wilayah Jawa Tengah untuk mengurangi penggunaan SPBU sebagai tempat peristirahatan; 3. Dishub Provinsi serta jajarannya agar ber- koordinasi dengan instansi terkait untuk mengurai kemacetan; 4. Perlunya penyediaan fasilitas penyandang cacat/difable di sisi terminal Tirtonadi untuk Jalur sky-brldge. 5. Bus untuk angkutan penumpang yang digunakan dalam angkutan lebaran belum seluruhnya terdapat stiker lulus uji kelaikan kendaraan untuk itu agar pada tahun berikutnya kelayakan bus untuk mudik gratis ini menjadl prioritas utama. (tim) Bandara Internasional Adi Soemarmo Semarang. Terminal Tirtonadi Solo.
39 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 39transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l B irjenTommy Berkisah Soal Competition VsCooperation erbincang dengan DR Wahju Satrio Utomo selalu saja menyentuh berbagai aspek menbangunsumber daya manusia. Irjen Tommy, demikian panggilan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan itu, selalu saja berkomunikasi kaya dengan berbagai teori dan contoh-contoh di tataran implementasi. Ketika berbicara tentang kompetisi dan kerja sama, mantan Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan menyodorkan satu kisah inspiratif. Begini kisahnya: Competition Vs Cooperation Jumat lalu, kedua anaknya menerima Report Card dari sekolahnya Ronald Reagan Elementary School.KalaudiIndonesiaistilahnya adalah rapor. Melihat kedua anakya mendapat nilai-nilai yang sangat bagus, dia bersuka cita. Anehnya kok tidak tercantum info tentang rangking. Pakde tergoda bertanya ke salah satu guru. “Anak saya ranking berapa, Ms Batey?” Guru itu balik bertanya, “Kenapa Anda orang Asia selalu nanya seperti itu?” “Wah, salah apa saya ini….?” kata Pakde dalam hati. Guru itu melanjutkan bicara, “Anda kok sangat suka sekali berkompetisi?” “Di level anak Anda, tidak ada rangking- rangkingan…!” “Tidak ada kompetisi!” “Kamimengajari mereka tentang‘cooperation’ alias kerjasama….!” “Mereka harus bisa bekerja dalam team work” “Dan mereka harus bisa cepat bersosialisasi dan beradaptasi.” “Mereka harus punya banyak teman!” Lebih penting bagi kami untuk mengajari mereka story telling dan bagaimana mengung- kapkan isi pikiran dalam bahasa yang terstruktur dan sistematis!” “Kami mengajari mereka “logika” dalam setiap kalimat yang mereka ucapkan!” Dari pernyataan guru itu, Pakde mendapat info baru rupanya kenapa teman-temannta di kantor mentalnya selalu “How can I help you?” Hampir tidak pernah meihat mereka ‘jegal- jegalan.’
40 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 40transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l Dan, di Amerika hampir semua profesi mendapat penghasilan atau penghargaan yang layak. Tidak harus semua jadi dokter, insinyur atau profesi lain yang terlihat ‘terhormat’seperti di Indonesia. Semua orang boleh mencari penghidupan sesuai ‘passionnya,’ sehingga semua bidang kehidupan berkembang maju, karena diisi orang- orang yang bekerja dengan penuh gairah. Wah…saya jadi ingat, memang pendidikan di negeri saya sangat kompetitif. Banyak orangtua yang narsis kemudian memajang prestasi anak-anaknya di sosmed. Wow! Tanpa disadari sebagian dari mereka nanti akan tumbuh menjadi orang-orang yang terlalu suka berkompetisi dan lupa bekerjasama. Kiri-kanannya dianggap saingan bahkan sangat mungkin sebagai musuhnya. Dirinya harus menjadi yang terbaik! Mendingkalau sianak bisa mengembangkan dirinya supaya menang persaingan. Yang ada, kadang mereka justru menunjukkan kebaikan dirinya dengan cara mengungkapkan kejelekan- kejelakan temannya ataupun orang lain. “Kalo bukan kita siapa lagi?” begitu jargon- nya… Wuih…, betapa arogannya, seakan-akan fihak lain tidak ada yang bisa! Hanya dia sendiri yang mampu! Kemudian yang ada adalah menjadi sakit mentalnya. “Aku menang…aku menang…!”begitu suara anak-anak dari sebuah gang di ibukota. Entah permainan apa yang mereka me- nangkan? Entah kapan dia sadar, bahwa hidup bukan melulu soal menang dan kalah. (tim)
41 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 41transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l D Radar Sosialisasi pengendalian gratifikasi Itjen Kemenhub di Yogyakarta. unit Pengendalian gratifikasi Jawa Tengah dan Daerah istimewa yogyakarta Terbentuk alam upa ya menciptak an ta ta kelola pemer intahan yang baik, Inspektorat Jenderal Kemementerian Perhubungan membentuk Unit Pengedalian Gratifikasi (UPG) di 29 wilayah yang tersebar di berbagai daerah. Salah satunya adalah UPG di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang baru terbentuk secara resmi pada 12 Mei 2017 lalu. Pemben tuk an UPG ini ber bar engan dengan kegiatan sosialisasi UPG terhadap para Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Perhubungan di kedua wilayah tersebut. Penanggung jawab UPG di wilayah ini adalah Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas sebagai ketua. Dibantu oleh: l Wakil Ketua I: Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang; l Wakil Ketua II: Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cilacap; l Wakil Ketua III: Kepala Bandar Udara Jenis AKelas IV Dewa
42 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 42transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l Daru Karimun Jawa; l Wakil Ketua IV: Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Tingkat I Wilayah Jawa Bagian Tengah; l Wakil Ketua V: Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan Ketua Sekretariat Pengendalian Gratifikasi Wilayah adalah Kepala Bagian Tata Usaha KSOP Kelas I Tanjung Emas Semarang. Dibantu oleh: l Wakil Ketua: Kepala Bagian Tata Usaha PIP Semarang l Anggota: Seluruh Kepala Bagian/Kasubag/Kasie/Kaur UPT Kemenhub Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditunjuk. Inspektur Jenderal Kementerian Perhu- bungan Wahju Satrio Utomo dalam penga- rahannya meminta agar setiap UPG Wilayah mensosialisasikan pengendalian gratifikasi kepada seluruh pegawai pada unit kerjanya masing-masing. Mereka secara proaktif harus memberi- tahukan kepada para pejabat/pegawai yang akan melaksanakan acara pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi atau upacara adat/agama lainnya bahwa hadiah atau tanda kasih dalam bentuk uang atau barang memiliki batasan. “Batasan nilai tanda kasih yang diterima dalam setiap acara paling banyak Rp1 juta,” katanya. Adapun peserta yang hadir dalam kegiatan sosialisasi UPG tersebut dihadiri oleh sedikitnya 18 UPT Kementerian Perhubungan di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu: - Satker Perhubungan Darat Provinsi Jawa Tengah; - Satker Perhubungan Darat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; - Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah X Jawa Bagian Tengah; - Bandar Udara Jenis A Kelas III Tunggul Wulung; - Bandar Udara Jenis A Kelas III Dewa Daru Karimun Jawa; - Kantor Kesyahbandarandan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas; - Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cilacap; - Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal; - Kantor Distrik Navigasi Kelas II Semarang; - Kantor Distrik Navigasi Kelas III Cilacap; - Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Pekalongan; - Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Rembang; - Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Juwana; - Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Jepara; - Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Batang; - Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Karimunjawa; - Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Brebes. Selain itu, disampaikan juga materi tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan dibawakan oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi dengan moderator Sekretaris Inspektorat Jenderal. n Sosialisasi pengendalian gratifikasi Itjen Kemenhub di Yogyakarta.
43 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 43transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l I Radar itjen Kemenhub gelar Sosialisasi Pengendalian gratifikasi nspektorat Jenderal Kementerian Perhu- bungan terus melakukan upaya menciptakan tata kelolaan pemerintahan yang sesuai dengan norma-norma good governance. Salah satunya dengan menerapk an sistem pengawasan internal pemerintahan di unit kerja masing-masing, termasuk dalam hal pengendalian gratifikasi. Berkaitan dengan hal itu, Inspektorat Jen- deral Kementerian Perhubungan menggelar sosialisasi pengendalian gratifikasi bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT ) Kementerian Perhu- bungan untuk wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada 12 Mei 2017 lalu. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 312 Tahun 2016 tentang Unit Pengenda- lian Gratifikasi (UPG) Kementerian Perhubu- ngan Diktum kelima huruf F yaitu UPG Utama dalam hal ini Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan bekerjasama dengan UPG Wila- yah dalam melaksanakan Sosialisasi Pengenda- lian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Dalam sesi pengarahan, Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Wahju Satrio Utomo meminta kepada seluruh UPT Kementerian Perhubungan wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta agar melaksanakan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah pada unit
44 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 44transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l kerjanya masing-masing. “Agar dapat menghindarkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran secara dini,” kata Wahju Satrio Utomo. Mantan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan yang biasa disapa Tommy ini pun meminta agar sosialisasi pengendalian gratifikasi tidak hanya dilakukan di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, melainkan dilakukan kepada seluruh UPG di 29 wilayah yang tersebar di Indonesia. Pada kesempatan pengarahan itu, Tommy berpesan agar aset-aset yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi segera dihapus agar tidak ada pembebanan biaya pemeliharaan lagi. Sedangkan pengawasan Inspektorat Jen- deral akan dilakukan sejak awal sehingga apabila terdapat indikasi pembangunan yang sia-sia dapat dicegah sebelum pembangunan selesai dilaksanakan. n
45 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 45transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l I Radar SertijabitjenKemenhub, TommyingatkanKunci Keberhasilan Kerja rjen Kementerian Perhubungan Wahju Satrio Utomo yang akrab disapa Tommy memimpin Serah Terima Jabatan (sertijab) pegawai di lingkungan Itjen,dikantor Kemenhub,Jakarta, Senin (24/7/2017). Dalam kesempatan itu,Tommy mengingatkan tiga kunci sebagai pilar dalam menjalankan tugas untuk keberhasilan dalam pekerjaan. “Tiga kunci yang utama adalah profesional, integritas, dan amanah,”jelas Tommy. Hal itu kata dia, sesuai dengan semangat dan semboyan Itjen Kemenhub yang tertera pada lencana Tri Matra yang disematkan kepada pejabat yang baru hadir. Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah soliditas organisasi. Tommy juga menitipk an pesan agar Achmad mampu memberikan citra baru bagi Badan Litbang Perhubungan. Badan Litbang diharapkan mampu menghasilkan penelitian yang implementatif dapat diterapkan di sektor transportasi, sebagaimana harapan Menteri Perhubungan. Semen tar a itu kepada Tito G Utiarto disampaik an banyak sekolah-sekolah baru yang perlu dimanfaatkan seoptimal mungkin. Kita harus aktif mempromosikan kepada putra piutri di daerah-daerah yang potensial untuk dididik sebagai tenaga terampil transportasi. “Kebutuhan tenaga transportasi yang profesional masih sangat dibutuhkan,”tegasnya. “Keberadaan kalian tidak hanya memenuhi tuntutan tugas rutin, tetapi yang tidak kalah penting adalah memenuhi tuntutan peningkatan kapasitas dan pengembangan institusi,”tegas dia. Sertijab disebutkan Tommy, merupakan suatu proses alamiah dari suatu organisasi yang ingin terus berkembang dan harus menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan. Rotasi, mutasi, dan promosi jabatan akan selalu terjadi seiring dengan tuntutan kebutuhan organisasi. Hak itu sudah menjadi keniscayaan. “Namun esensi dari setiap jabatan yang diemban sesungguhnya adalah amanah dan kepercayaan yang harus dijaga, untuk dijadikan sarana pengabdian diri bagi sebesar-besarnya kepentingan organisasi, masyarakat, dan negara,” tuturnya. Sertijab dilakukan antara Ahmad dan Tito Gesit Utiarto yang sebelumnya menjabat sebagai Inspektur II dan Kepala Bagian Keuangan dan Perlengkapan di lingkungan Ijen kepada Kasman dan Salman Zuhdi.
46 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 46transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l I iniharapanirjen TommySoalrotasi inspekturii nspektur II Inspektorat jenderal Kementerian Perhubungan berganti dari Ir. Ahmad M. MTr ke Ir. Kasman, yang sebelumnya menjabat sebagai Pengevaluasi Tatanan dan Evaluasi Kepelabuhanan Direktorat Kepelabuhanan Ditjen Perhubungan Laut. Ahmad M menduduki jabatan baru sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan BadanPenelitian dan PengembanganPerhubungan. Kedua pejabat eselon IIA itu termasuk dari 407 pejabat, yang dilantik oleh Menteri Perhubungan BudiKaryaSumadi pada Jumat (21/7/2017) pagi.Lalu apa harapan InspekturJenderal (Irjen)Kemenhub DR Wahju Satrio Utomo kepada keduanya? Pejabat, yang akrab dipanggil dengan sebutan “Pak Tommy,” itu mengemukakan paada prinsipnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengharapkan rotasi dan mutasi pejabat selain merupakan berdimensi penyegaran, juga melahirkan efek positif berupa semakin kuatnya organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Dengan latar belakang dan tujuan mulia mutasi pejabat itu, dia mengungkapkan maka pejabat baru harus dapat bekerja dengan etos kerja dan produktifitas tinggi di bidang tugas dan pengabdian masing-masing. Karenanya, dalam konteks mutasi pejabat Inspektur II, Pak Tommy menyatakan dengan latar belakang lebih banyak di operasional, Ir. Kasman diharapkan dapat semakin menguatkan akuntabilitas dalam mengaudit sekaligus memberikan bimbingan dalam domain tugas di subsektor Perkeretaapian dan Perhubungan Darat. “Dengan latar belakang menangani sejumlah aspek di Ditjen Perhubungan Laut dan terakhir dipercaya menangani proyek Pelabuhan Patimban, PakKasmandiharapkandapatsemakinmempertajam dalam menganalisis, memberi penilaian sekaligus bimbingan terhadap proyek-proyek dan kinerja dua subsektor tadi, terutama proyek-proyek strategis. Dengan demikian, proyek-proyek itu selain dapat direalisasikan sesuai target, juga akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik,” jelas PakTommy. Sedangkan kepada Ir. Ahmad M, Pak Tommy mengharapkan memberikan energi baru ke Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan dalam memberik an memberik an penilaian terhadap kemanfaatan proyek-proyek, sekaligus di dalamnya tentang daya serap anggaran. “Pak Ahmad ini jago betul soal audit dan bimbingan terhadap proyek-proyek di Kementerian Perhubungan, termasuk subsektor Perkeretaapian dan PerhubunganDarat.Apalagibadan Litbang akan me-review kemanfaatan proyek untuk melahirkan rekomendasi tahun 2019. Pak Ahmad dapat diandalkan untuk itu. Selain sudah terbukti baik kinerjanya,diajuga merupakan SDMyang sudah lama berkiprah diInspektoratJenderal,”ungkapPakTommy. Mengenai Salman Zuhdi, SE, yang menduduki jabatan baru sebagai Kepala Bagian Keuangan dan Perlengkapan, Sekretariat Inspektorat Jenderal, Pak Tommy menuturkan diharapkan dapat lebih menggejot lagi kinerja bagian keuangan dan perlengkapan. “Keberhasilan tugas pejabat sebelumnya, harus diteruskan, bahkan harus lebih baik lagi,” harapnya.
I Radar realisasi Penyerapan Anggaran itjen Kemenhub Tembus 43,16 Persen nspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Wahju Satrio Utomo, yang akrab disapa Tommy,menyampaikanrealisasi penyerapan anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan semester I Tahun Anggaran 2017 tembus 43,16%. “RealisasianggaranItjenKemenhub semester I tahun 2017 terdiri dari belanja pegawai Rp36,5 Miliar atau 53%, belanja barang Rp51,2 Miliar atau 35%, dan belanja modal Rp2,5 Miliar atau 43%,”ujar Tommy di Jakarta, Rabu (19/7/2017). Hal itu disampaikan Tommy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR, be rsam a de ng an Sekjen Keme nh ub Sugihardjo, KepalaBadan Litbang Perhubungan 46 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017
47transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l realisasi Anggaran Tahun 2017 Umiyatun Hayati Triastuti, dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Djoko Sasono. Kepala Badan Litbang Ati mengemukakan bahwa pencapaian realisasi anggaran semester I tahun anggaran 2017 yakni sebesar 26,53%. “Realisasianggaran Badan Litbang tahun 2017 mencapai 26,53% atau sebesar Rp 27,217 Miliar, dengan rincian Puslitbang Transpor tasi Antarmoda sebesar 9,97%, Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan sebesar 22,9%, Puslitbang Transportasi Udara sebesar 18,11%, Puslitbang Jalan dan Perkeretaapian sebesar 23,48%, dan Sek retariat Bad an Pe n e lit ian d an Pengembangan Perhu- bungan sebesar 29,29%,” urainya. Sementara itu, realisasi anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan semester I tahun anggaran 2017 mencapai 33,24%. “Realisasi anggaran BPSDM-P adalah Rp 1,490 Miliar atau sebesar 33,24% dengan rincian belanja pegawai sebesar 47,11%, belanja modal sebesar 38,5% dan belanja barang sebesar 27,53%,” ujar Djoko. (omy)
M Radar usung “Soliditas = Keberhasilan” Jajaran itjen Kemenhub Kumpul Di Museum Transportasi engusung tema “S oliditas = Keber hasilan” keluarga besar Itjen Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berkumpul di Museum Transportasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Menurut Irjen Kemenhub Wahju Satrio Utomo yang akrab disapa Tommy, pertemuan ini digelar sebagai ajang bersilaturahim dengan segenap pegawai dan keluarga besar pegawai Itjen Kemenhub. “Bergembira ria dengan keluarga dan anak-anak dalam suasana penuh kekeluargaan. Semoga acara ini dapat meningkatkan soliditas kita untuk meraih sukses,”ujar Tommy di Jakarta, Ahad (16/7/2017). Family gathering merupak an media komunikasi yang diharapkan dapat mening- katkan hubungan yang lebih baik diantara pegawai, antara atasan dengan bawahan, bahkan diantara keluarga pegawai, agar terbentuk tim 48 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017
kerja yang luar biasa solid dengan berasaskan kekeluargaan. “Kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi fasilitas refreshment, memberikan penyegaran sehingga dapat meningkatkan motivasi para pegawai Itjen dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan lebih berkualitas,”tutur dia. Rangkaian acara dimulai dengan melak- sanakan jalan sehat yang dipimpin langsung oleh Tommy dan Sesitjen Bambang Sudaryono diikuti 291 jajaran Itjen Kemenhub. Kegiatan berikutnya adalah hiburan, berupa penampilan grup musik, penampilan dari masing-masing unit Eselon II Itjen, penarikan Door Prize, dan Stand Up Comedy. Sesitjen Bambang Sudar yono menam- bahkan, pegawai yang hadir terdiri dari seluruh Pegawai Negeri Sipil, pegawai Honorer, dan Office Boy di lingkungan Itjen beserta keluarga. Fasilitator Kegiatan Halal Bi Halal dan Family Gathering Itjen Tahun 2017 ini, dikatakannya, berasal dari rekan-rekan Tim Museum Trans- portasi TMII. transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l 49
harus dipenuhi dan ditaati setiap seorang Auditor menjalankan peran anggota profesi. Pemahaman yang cukup dari seorang Au tentang kode etik, akan menciptakan pri Audit or yang pr ofesio kompeten, dan berdaya g Tanpa adanya pemaha yang cukup tent I Hukum & Konsultasi AuDiTOr dan Kode etik Sebelum kita bahas terkait dengan Kode Etik Auditor, alangkah baiknya terlebih dahulu kita ketahui makna dari etika. Etika secara harfiah bermakna pengetahuan tentang azas-azas akhlak atau moral. Pengertian kode etik adalah nilai-nilai, norma-norma, atau kaidah- kaidah untuk mengatur perilaku moral dari suatu profesi melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang stilah kode etik kemudian muncul untuk menjelaskan tentang batasan yang perlu diperhatik an oleh seorang profesional ketika menjalankan profesinya. Dengan membuat kode etik, maka sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik bagi profesional. Kode etik menyatakan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Syarat lain yang harus dipenuhi agar kode etik dapat berhasil dengan baik adalah bahwa pelaksanaannya di awasi terus menerus. Seperti halnya profesi-profesi yang lain, Auditor, dalam hal ini Auditor Internal, juga mempunyai kode etik yang digunakan sebagai rambu-rambu atau batasan-batasan ketika nya. ditor badi nal , una. man ang 50 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017
kode etik, seorang Auditor akan terkesan tidak elegan, bahk an akan menghilangkan nilai esensial yang paling tinggi dari profesinya tersebut. Sebagai sebuah profesi, auditor telah memiliki asosiasi profesi yang diakui secara luas keberadaannya yaitu Asosiasi Auditor Internal Pemerintah (AAIPI) yang beranggotakan perorangan dan unit kerja APIP (termasuk Itjen Kemenhub) yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan yang diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga. Asosiasi inilah yang kemudian berperan merumuskan kode etik profesi para auditor internal Pemerintah Indonesia. Adapun Kode etik auditor internal menurut AAIPI merupakan aturan perilaku bagi seorang Internal Auditor dalam bersikap, bertingkah laku dan berbuat (bertindak) baik di dalam maupun di luar kegiatan audit. Sebelum adanya Kode Etik AAIPI, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan telah memiliki Kode Etik yang telah ditetapk an oleh Menteri Perhubungan, yaitu Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 596 Tahun 2011 tentang Kode Etik Auditor Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian Perhubungan, yang secara garis besar berisi: Tujuan : - Mewujudkan sikap serta perilaku Auditor yang memegang teguh etika dalam melaksanakan tugasnya; - Mencegah agar dalam melaksanakan tugas, Auditor tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan tanggungjawab moral; - Menjaga agar para Auditor dapat menja- lankan profesinya dengan baik dan beretika; - Memotivasi pengembangan profesi Auditor secara berkelanjutan. Kode Etik: - Etika bekerja; - Etika dalam bertugas; - Etika hubungan antar auditor. Kode etik Auditor atau aturan etika profesi auditor menyediakan panduan bagi para auditor profesional dalam mempertahankan diri dari godaan dan dalam mengambil keputusan- keputusan sulit. Jika auditor tunduk pada teka- nan atau permintaan tersebut, maka telah terjadi pelanggaran terhadap komitmen pada prinsip- prinsip etika yang dianut. Auditor juga manusia. Auditor bisa saja mengalami suatu kondisi yang membuat ia menjadi malas, acuh, atau ceroboh. Tapi auditor bukan manusia biasa. Dalam pekerjaannya, auditor dituntut untuk bersikap profesional dan taat kepada kode etik profesi. Kepatuhan terhadap kode etik berperan penting dalam menjaga kredibilitas profesi auditor dari ancaman risiko tinggi. Risiko itu terjadi karena sifat pekerjaan pemeriksa berpeluang besar menghadapi situasi dilematis seperti konflik kepentingan, intervensi atau ancaman dari pihak yang diperiksa, atau bahkan tawaran kerja sama untuk berbuat curang (kolusi). Oleh karena itu, seorang auditor harus selalu memupuk dan menjaga kewaspadaannya agar tidak mudah takluk pada godaan dan tekanan yang membawanya ke dalam pelanggaran prinsip-prinsip etika secara umum dan etika profesi. Etik yang tinggi mampu mengenali situasi-situasi yang mengandung isu-isu etis sehingga memungkinkannya untuk mengambil keputusan atau tindakan yang tepat. Adapun beberapa permasalahan etika yang dapat dijumpai oleh auditor yang meliputi permintaan atau tekanan untuk: - Melaksanakan tugas yang bukan merupakan kompetensinya; - Mengungkapkan informasi rahasia; - Mengkompromikan integritasnya; - Mendistorsi obyektivitas denganmenerbitkan laporan-laporan yang menyesatkan. Akhirnya, sekali lagi Auditor adalah manusia biasa yang sering lupa, malas, acuh, atau ce- roboh, akan tetapi auditor bukan manusia biasa. Oleh karena itu sangat diperlukan untuk mempertahankan etika-etika auditor secara terus menerus, termasuk dengan diadakannya sosialisasi, dengan harapan akan menjadi suatu kebiasaan/sifat yang akan menumbuhkan virus kebaikan. Aamiin. Wallahu a’lam bissawab transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l 51
rian Pria mulai ejak ta. ekali I Profil Sugihardjo: Do The Best & ikhlas Mulai jam 05.30 paling lambat jam 06.00 sudah harus meninggalkan rumah. Usai shalat Isya baru bisa meninggalkan kantor. Pekerjaan selalu menumpuk, bahkan harus dibawa pulang dan kembali dikerjakan setelah shalat subuh sebelum ke kantor. Rutinitas pekerjaan tersebut intinyauntuk membantu dan memfasiltasi seluruh subsektor di Kementerian Perhubungan. Selalu bisa dijalankan dengan baik untuk mendukung keberhasilan kerja Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. tulah kerja Sekretaris Jenderal Kemente Perhubungan Ir. Sugihardjo, M.Sc. kelahiran Cirebon tahun 1961 itu me kariernya di Kementerian Perhubungan s lulus dari FT Universitas Indonesia (UI) Jakar Berbagai tugas termasuk yang berat s Sekjen Kementerian Perhubungan, Ir. Sugihardjo 52 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017
pun sukses dijalankan pria yang akrab disapa Pak Jojo ini. Dengan kerja keras dan kerja ikhlas, semua beban tugas yang berat sekalipun berhasil ia selesaikan. Bagi dia, kunci sukses itu adalah kerja ikhlas. “Dan sukses itu harus stabil antara tiga hal, yaitu sukses karier, sukses keluarga dan sukses sosial,” kata Jojo dalam perbincangan dengan Tim Transparansi di Jakarta, belum lama ini. Sukses t ersebut dalam perspektif keberhasilan di dunia. Sedang sukses yang lebih besar dan tidak terbatas ukurannya adalah seperti yang dicapai Nabi Muhammad SAW. Itulah sukses yang abadi, dan bukan hanya berarti dalam kehidupan atau karier sekarang tapi juga sukses di alam kelanggengan nanti. Menurut Nabi Muhammad SAW. “Sukses itu jika hariinilebihbaikdari hari kemarin,dan besok lebih baik dari hari ini.” Oleh karena itu, dalam hidup ini kita harus sukses di dunia tapi juga sukses di akhirat. Sebagai umat beragama, diyakini ada kehidupan setelah hidup di alam fana ini. Sedang keberhasilan hidup di akhirat kelak mutlak harus dicari dan diusahakan selama kita hidup di dunia ini. Sebagai aparat sipil negara (ASN), menurut Jojo, tentu kita mempunyai kewajiban bekerja yang terbaik bagi bangsa dan negara. Disinilah esensi hidup seorang anggota ASN harus diwujudkan. “Kerja yang terbaik (do the best) dan kerja ikhlas.” Selama berkarier di Kementerian Perhu- bungan, Jojo tak pernah memikirkan karier. Pada hakekatnya, prestasi dan karier itu akan mengikuti akan yang kita kerjakan. “Jika kita kerja yang baik, pimpinan tentu akan memiliki penilaian dan kebijakan tersendiri. Pimpinan pasti memiliki penilaian dan akan memberikan transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l 53
54 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 beban dan tugas itu sesuai kemampuan dan porsi masing-masing,”jelas Jojo. Bagi dia, jabatan itu bukan tujuan. Tapi jabatan adalah amanat yang harus dipertang- gungjawabkan pada bangsa dan negara.“Amanat ini bukan hanya dipertanggungjawabkan di dunia, tapi juga di hadapan Allah SWT. Semua itu sudah kita terima dan kita ucapkan saat pelantikan dulu. Kelak di hadapan Allah SWT. Semua akan diminta pertanggungjawabannya,” sebut alumni S-2 Kebijakan Publik UI Jakarta itu. Tugas sebagai Sekretaris Jenderal Kemen- terian Perhubungan sangat banyak dan berat. Selain mendukung dan memfasilitasi kerja Menteri Perhubungan, seorang Sekjen juga harus bisa membantu dan memfasilitasi keberhasilan subsektor eselon I lainnya di Kementerian Perhubungan. “Sekjen lebih banyak men-support secara administrasi untuk menunjang keberhasilan Menhub dan eselon I lain di Kementerian Perhubungan. Sekjen dianggap sukses jika bisa membantu mereka semua atau mereka merasa terbantu karena tugas yang kita lakukan. Sudah sering saya katakan, the next goal adalah customer juga,”aku Jojo. Sejak mengawali tugasnya sebagai Sekjen Kementerian Perhubungan, seluruh keluarganya menerima sebagai amanat yang harus dijalankan dengan baik. Pimpinan tentu akan memberikan tugas sesuai batas kemampuan kita.“Jika semua ini dijalani dengan baik dan penuh rasa ikhlas, maka apapun bisa dikerjakan dengan baik.” Alhamdulillah, menurut Jojo, keluarga bisa menerima dan staf serta mitra di kantor bisa mendukung peran dan posisi sebagai Sekjen Kementerian Perhubungan ini.“Tanpa dukungan dan kerja keras seluruh staf Kementerian Perhubungan, tak mungkin bisa menjalankan tugas yang berat ini,” sebut alumni SD Santo Yosep di Biak dan SMP sampai perguruan tinggi di Jakarta tersebut. Banyak tugas dan beban ber at telah disandang dan dilakukan Jojo dengan baik. Mulai dari staf sampai Kasubdit Angkutan Ditjen Perhubungan Darat, Ketua STTD Bekasi, Direktur LLAJ. Sebelum diangk at menjadi Sekjen Kementerian Perhubungan secara definitif, Jojo berulang kali dipercaya menjadi pelaksana tugas (Plt) pejabat eselon I, seperti Jika kita kerja yang baik, pimpinan tentu akan memiliki penilaian dan kebijakan tersendiri. Pimpinan pasti memiliki penilaian dan akan memberikan beban dan tugas itu sesuai kemampuan dan porsi masing-masing Plt. Dirjen Perhubungan Darat, kemudian Plt Sekjen Kementerian Perhubungan sebelum resmi dikukuh sebagai Sekjen Kementerian Perhubungan tahun 2016 silam. Selain pendidik an formal S-2 di UI Jakarta, banyak penddikan kedinasan yang berhasil ia jalani. Berbagai jenis diklat teknis dan kepemimpinan ia jalani di lingkungan Kementerian Perhubungan. Beber apa di antaranya berhasil menjadi peserta terbaik, yaitu ADUM tahun 1996, Spama1999 Terbaik 2 tahun dan kembali meraih predikat terbaik dalam PIM I tahun 2010. Selain itu, berbagai penghargaan dan prestasi juga berhasil diraih Jojo. Mulai Satya Lencana Karya Satya 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun tahun 2013. Selain itu, Jojo juga meraih penghargaan Wibawa Seroja Nugraha tahun 2013 silam. komunikasi yang Baik Untuk membangun semangat kerja dan kebersamaan yang baik di Kementerian Perhubungan, menurut Jojo, maka harus membangun komunikasi dan kerja sama yang
Kita akan berhasil melaksanakan tugas bahkan yang paling berat sekalipun jika kita bisa membangun sinergi dan kebersamaan dengan teman lainnya erat. Menurut pria yang hobi bermain bulu tangkis itu, paling tidak seminggu sekali pada Jumat disempatkannya olah raga pagi dan main bulu tangkis bersama staf dan karyawan Kementerian Perhubungan. Semua itu dilakukan menurut Jojo, bukan sekadar memenuhi tuntutan tugas karena hari Jumat adalah hari krida. Tapi, melalui olah raga pagi bersama dan bermain buku tangkis, kita bisa berkomunikasi, menjalin kerja sama antara sesama teman di lapangan serta antara bawahan dan atasan di kantor.“Saat bermain bulu tangkis, tak ada bedanya di antara kita. Semua harus bermain sportif dan tentunya mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku,”kilah Jojo. Untuk itu, aku Jojo, pada Jumat dia harus rela berangkat dari rumah lebih pagi. Sebelum jam 06.30, saya harus berangkat dari rumah di daerah Condet, Jakarta Timur. Sekitar pukul 06.00 sampai di kantor dan mulai olah raga pagi bersama. “Banyak manfaatnya olah raga pagi. Selain badan sehat, banyak pekerjaan dimulai bahkan bisa diselesaikan dari lapangan olah raga ini. Selain itu, dari lapangan pula kita mulai membangun semangat dan soliditas tim kerja di kantor,”terang Jojo. Sebagai makhluk sosial, urai Jojo, tak ada manusia yang bisa sukses seorang diri. Pasti butuh bantuan orang lain, apalagi tugas berat di Kementerian Perhubungan.“Kita akan berhasil melaksanakan tugas bahkan yang paling berat sekalipun jika kita bisa membangun sinergi dan kebersamaan dengan teman lainnya. Kesuksesan kita di kantor akan sangat didukung oleh keluarga, teman dan staf di kantor, dan tentunya ridha dan kekuatan dari Tuhan, Allah SWT. Kemampuan untuk menyeimbangkan berbagai komponen itulah yang akan membantu mempercepat penyelesaian tugas dan kewajiban di kantor serta kepada Allah SWT, Tuhan sekalian alam,” ungkap Jojo. (tim transparansi) transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l 55
56 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 B Resensi uku ini mengisahkan Piscine Molitor Patel atau Pi Patel atau Pi, seorang anak India berusia 16 tahun. Ayahnya adalah seorang pemilik kebun binatang di India, sementara ibunya adalah ibu rumah tangga. Pi memiliki kakak yang lebih tua tiga tahun bernama Ravi. Pi adalah anak yang santun, pemeluk agama Hindu yang taat, awalnya. Hidup Pi awalnya biasa-biasa saja. Bersekolah, membantu ayah di kebun binatang dan serentetan kegiatan lainnya. Kisah Pi ber gulir pada pencar iann ya terhadap agama. Suatu ketika, Pi menghabiskan liburannya bersama keluarga ke Munnar yang kemudian mengenalkannya ke agama Kristen. Pi memutuskan untuk memeluk dua agama, Hindu dan Kristen. Setahun kemudian, Pi mengenal agama Islam ketika ia menjelajahi perkampungannya. Singkat cerita, Pi jatuh cinta dengan agama Islam dan ia menjadi pemeluk agama Islam. Alhasil, Pi kemudian memeluk tiga agama. Pi menjalani kehidupannya dengan santai. Tidak ada yang salah baginya dengan memeluk tiga agama sekaligus. Ia berpendapat bahwa dengan memeluk tiga agama sekaligus, ia akan lebih mengasihi Tuhan. Orang tua Pi tidak ada yang tahu bahwa Pi memeluk agama Kristen dan Islam, hingga jalan-jalan di tepi pantai Goubert Salai mengubah semuanya. Judul Buku : Life of Pi Penulis : Yan Martell Penerbit : Gramedia Pustaka Utama Tahun Terbit : 2017 Jumlah Halaman : 448 Bahasa : Indonesia Sampul : Soft Cover Harga : Rp88.000 Meski bertutur soal agama, namun tokoh Pi yang masih belia menjadikan kisah ini netral dan ringan tanpa ada pemaparan panjang lebar soal agama itu sendiri. Sesuai dengan pernyataan Pi kepada kedua orang tuanya yang kebingungan melihat tingkah laku Pi, ia hanya ingin mengasihi Tuhan. Kisah hidup Pi tidak sekadar perjalanan religiusnya. Pada tahun 1977, keluarga Pi memutuskan untuk pindah ke Kanada. Hewan- hewan di kebun binatang Pi dijual, sebagian ikut dibawa ke kapal. Namun, hidup Pi tidak semulus itu. Kapal yang ditumpangi keluarga dan hewan-hewannya karam dan tenggelam di Samudera Pasifik. Pi berhasil selamat lewat satu-satunya sekoci yang berhasil diturunkan. Pi tidak sendirian. Ia ditemani oleh empat makhluk lainnya yaitu seekor zebra yang kakinya patah, seekor hyena yang tentu saja tidak bisa dianggap kucing jinak, orangutan betina, dan harimau Royal Bengal yang ukuran tubuhnya luar biasa dan menempati hampir sepertiga bagian sekoci. Konflik kemudian berkutat kisah Pi dalam bertahan hidup di atas sekoci yang terombang- ambing di Samudera Pasifik itu selama lebih dari tujuh bulan. Di sini keimanan Pi akan Tuhan menemui ujian. Life of Pi pernah diterbitkan oleh Gramedia dalam versi hard cover pada tahun 2012 dan telah difimkan pada tahun yang sama dengan sutradara Ang Lee.
M SPIDER-MAn: Homecoming enjadi Spider-Man mungk in adalah hal terkeren kedua di dunia setelah menjadi Batman (jujur saja, anda sudah lama ingin melon tar kan kalimat “I am Batman!” dalam suara serak), sehingga sedikit mengherankan saat melihat Peter Parker versi Tobey Maguire dan Andrew Garfield tak sepenuhnya girang saat mereka menjadi manusia laba-laba super ini. Datanglah Tom Holland yang bersikap sebagaimana kita bersikap seandainya kita mendapat kekuatan tersebut: gembira setengah mati dan tak henti- henti berujar “Awesome”,“Cool”, dan “Badass”. Pembawaan dan karakterisasi yang seperti itu merupakan penggerak utama bagi Spider- Man: Homecoming untuk menjadi film Spider- Man paling ringan, paling segar, dan paling asyik sejauh ini. Tak ada pertarungan bombastis antara jagoan super melawan musuh super dalam kostum mencolok yang memporak-porandakan kota demi menyelamatk an umat manusia bahkan semesta. Alih-alih, kita akan menyaksikan jagoan remaja yang gampang galau, bingung membuat pilihan antara kehidupan sekolah dengan kehidupan memberantas kejahatan. Siapa bilang menjadi anak SMA lebih gampang daripada menjadi pahlawan super? Peter Parker dihadapkan pada rutinitas sekolah: tugas, bullying, lomba cerdas cermat, pesta reuni alumni, atau naksir kepada senior. Seringkali film ini bermain layaknya film-film remaja ala John Hughes yang kebetulan bintang utamanya adalah seorang superhero. Mungkin didera gejala yang katanya bernama “superhero fatigue”, tapi saya memang lebih tertarik saat sang Spider-Man beraksi tidak memakai kostum. Jangan salah, Spider-Man kita memang ingin menjadi penyelamat semesta seperti Captain America atau Iron Man. Namun mana bisa; ia saja belum resmi menjadi anggota Avengers, sebagaimana yang sering diingatkan oleh Tony Stark / Iron Man (Robert Downey Jr.). Statusnya baru anak magang, jadi saat tidak sedang rewel menunggu misi baru dari asisten Tony Stark, Happy Hogan (Jon Favreau), ia menghabiskan waktu dengan menjadi “Spider-Man, si penjaga lingkungan” yang melakukan misi receh seperti menolong nenek-nenek atau menangk ap pencuri sepeda. transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l 57
58 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 Lensa Tinjau Arus Mudik di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang Inspektorat Jendral Kementerian Perhubungan, Wahyu Satrio Utomo bersama General Manager Angkasa Pura II Bandara SMB II Palembang Iskandar Hamid, melakukan pantauan arus mudik di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Sumsel, Jumat (23/6). Jelang H-2 Lebaran pengamanan dan pelayanan arus mudik di Bandara SMB II ditingkatkan untuk menanggulangi puncak arus mudik jalur udara. Terima Rombongan Inspektur Provinsi Bengkulu Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Bambang Sudaryono didampingi Inspektur I Anto Julianto dan Inspektur V Heri Sudarmadji menerima rombongan Inspektur Provinsi Bengkulu beserta rombongan di Ruang Rapat Amanah Lantai 6 Gedung Karya Kantor Kementerian Perhubungan, Senin (19/6/2017). Kunjungan tersebut terkait dengan Pembahasan Gratifikasi dan Penanganan Benturan Kepentingan.
Irjen Kemenhub Tinjau Posko Terparu Irjen Kemenhub Wahju S. Utomo melakukan peninjauan posko terpadu Kemenhub di Ruang Nanggala sekaligus menyalami para petugas posko dan mengucapkan minal aidzin wal faidzin. Irjen Kemenhub berpesan kepada seluruh Petugas Posko Angkutan Lebaran di Daerah untuk selalu mengutamakan keselamatan. transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l 59
60 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 Lensa Lepas Mudik Bank BNI Inspektur Jenderal Wahju S. Utomo mewakili Menteri Perhubungan menghadiri undangan seremonial pelepasan BNI Digimudik 2017 di lapangan Depan Gedung Teknik Airport Halim Perdana Kusuma, Rabu (21/6/2017). Pada kegiatan tersebut disampaikan oleh Dirut BNI bahwa telah disediakan 4.752 tiket Bus Eksekutif, 700 tiket Kereta Api Premium, dan 300 tiket pesawat kepada Nasabah BNI. Dampingi Menhub Lepas Mudik Motor Gratis Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Wahju S. Utomo mendampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam acara pelepasan Mudik Gratis Sepeda Motor Tahun 2017 di Terminal Penumpang Nusantara Pura, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (21/6/2017) pukul 10.30 WIB. Kunjungan Inspektur Provinsi Gorontalo Didampingi Sesditjen Perhubungan Udara, Direktur AMM Perhubungan Darat dan Perwakilan Ditpelpeng Perhubungan Laut mewakili menhub dalam pertemuan dengan Gubernur Gorontalo di ruang rapat brawijaya, Kemenhub, Rabu (12/7/2017) terkait tindak lanjut atas presiden dengan Gubernur Gorontalo dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah .
tri matra Profesional - Integritas - Amanah Inspektorat Jenderal harus bertindak secara proFesional, menjaga integritas dan mengemban amanah dalam menjamin kualitas (quality assurance) dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Kementerian Perhubungan Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.83/HK.206/ITJEN-2014

Recommended

Buletin itjenHub vol 3 2017
Buletin itjenHub vol 3 2017Buletin itjenHub vol 3 2017
Buletin itjenHub vol 3 2017Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP
 
Teks ucapan timbalan menteri sempena majlis perasmian penutup program satu ko...
Teks ucapan timbalan menteri sempena majlis perasmian penutup program satu ko...Teks ucapan timbalan menteri sempena majlis perasmian penutup program satu ko...
Teks ucapan timbalan menteri sempena majlis perasmian penutup program satu ko...MISDEC
 
13 rekomendasi dprd pesisir selatan terhadap lk pj bupati tahun 2020
13 rekomendasi dprd pesisir selatan terhadap lk pj bupati tahun 202013 rekomendasi dprd pesisir selatan terhadap lk pj bupati tahun 2020
13 rekomendasi dprd pesisir selatan terhadap lk pj bupati tahun 2020SekretariatDPRDPesse
 
Tugas Akuntansi Pemerintah
Tugas Akuntansi PemerintahTugas Akuntansi Pemerintah
Tugas Akuntansi Pemerintahsiskaambrwt
 
Pengaruh mandatory spending di Indonesia
Pengaruh mandatory spending di IndonesiaPengaruh mandatory spending di Indonesia
Pengaruh mandatory spending di IndonesiaPuja Lestari
 
Pemeriksaan atas proyek strategis nasional pada sektor transportasi di luar apbn
Pemeriksaan atas proyek strategis nasional pada sektor transportasi di luar apbnPemeriksaan atas proyek strategis nasional pada sektor transportasi di luar apbn
Pemeriksaan atas proyek strategis nasional pada sektor transportasi di luar apbnDr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP
 
TEORI PENGANGGARAN PUBLIK.doc
TEORI PENGANGGARAN PUBLIK.docTEORI PENGANGGARAN PUBLIK.doc
TEORI PENGANGGARAN PUBLIK.docLairivRevyIwamony
 
Lap QW 2021-digabungkan.pdf
Lap QW 2021-digabungkan.pdfLap QW 2021-digabungkan.pdf
Lap QW 2021-digabungkan.pdfAdiWidodo12
 

Recommended

Buletin itjenHub vol 3 2017
Buletin itjenHub vol 3 2017Buletin itjenHub vol 3 2017
Buletin itjenHub vol 3 2017Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP
 
Teks ucapan timbalan menteri sempena majlis perasmian penutup program satu ko...
Teks ucapan timbalan menteri sempena majlis perasmian penutup program satu ko...Teks ucapan timbalan menteri sempena majlis perasmian penutup program satu ko...
Teks ucapan timbalan menteri sempena majlis perasmian penutup program satu ko...MISDEC
 
13 rekomendasi dprd pesisir selatan terhadap lk pj bupati tahun 2020
13 rekomendasi dprd pesisir selatan terhadap lk pj bupati tahun 202013 rekomendasi dprd pesisir selatan terhadap lk pj bupati tahun 2020
13 rekomendasi dprd pesisir selatan terhadap lk pj bupati tahun 2020SekretariatDPRDPesse
 
Tugas Akuntansi Pemerintah
Tugas Akuntansi PemerintahTugas Akuntansi Pemerintah
Tugas Akuntansi Pemerintahsiskaambrwt
 
Pengaruh mandatory spending di Indonesia
Pengaruh mandatory spending di IndonesiaPengaruh mandatory spending di Indonesia
Pengaruh mandatory spending di IndonesiaPuja Lestari
 
Pemeriksaan atas proyek strategis nasional pada sektor transportasi di luar apbn
Pemeriksaan atas proyek strategis nasional pada sektor transportasi di luar apbnPemeriksaan atas proyek strategis nasional pada sektor transportasi di luar apbn
Pemeriksaan atas proyek strategis nasional pada sektor transportasi di luar apbnDr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP
 
TEORI PENGANGGARAN PUBLIK.doc
TEORI PENGANGGARAN PUBLIK.docTEORI PENGANGGARAN PUBLIK.doc
TEORI PENGANGGARAN PUBLIK.docLairivRevyIwamony
 
Lap QW 2021-digabungkan.pdf
Lap QW 2021-digabungkan.pdfLap QW 2021-digabungkan.pdf
Lap QW 2021-digabungkan.pdfAdiWidodo12
 
Percepatan Serapan Anggaran
Percepatan Serapan AnggaranPercepatan Serapan Anggaran
Percepatan Serapan AnggaranPusat Kajian Keuangan Negara
 
Konsinyeering novotel creative financing_ver 2.0
Konsinyeering novotel creative financing_ver 2.0Konsinyeering novotel creative financing_ver 2.0
Konsinyeering novotel creative financing_ver 2.0Indonesia Infrastructure Initiative
 
Reviu renstra inspektorat jenderal kemenhub 2015 2019
Reviu renstra inspektorat jenderal kemenhub 2015 2019Reviu renstra inspektorat jenderal kemenhub 2015 2019
Reviu renstra inspektorat jenderal kemenhub 2015 2019Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP
 
Pendekatan Penyusunan Anggaran_Akuntansi Sektor Publik.pdf
Pendekatan Penyusunan Anggaran_Akuntansi Sektor Publik.pdfPendekatan Penyusunan Anggaran_Akuntansi Sektor Publik.pdf
Pendekatan Penyusunan Anggaran_Akuntansi Sektor Publik.pdfFajar318789
 
Prakarsa juli-2010-ina-colour
Prakarsa juli-2010-ina-colourPrakarsa juli-2010-ina-colour
Prakarsa juli-2010-ina-colourtedy2629
 
Paper analisis kasus_korupsi_rapbn-1_baru[1]
Paper analisis kasus_korupsi_rapbn-1_baru[1]Paper analisis kasus_korupsi_rapbn-1_baru[1]
Paper analisis kasus_korupsi_rapbn-1_baru[1]NhaAnawati
 
Potret Tindak Lanjut Temuan BPK
Potret Tindak Lanjut Temuan BPKPotret Tindak Lanjut Temuan BPK
Potret Tindak Lanjut Temuan BPKPusat Kajian Keuangan Negara
 
Analisis perhitungan belanja operasional
Analisis perhitungan belanja operasionalAnalisis perhitungan belanja operasional
Analisis perhitungan belanja operasionalJoseph Sitepu
 
18 pimmampu2010-2012
18 pimmampu2010-201218 pimmampu2010-2012
18 pimmampu2010-2012Aifa Fafa
 
Anggaran Negara
Anggaran NegaraAnggaran Negara
Anggaran NegaraThomasmalua Thomasmalua
 
Menuju puskesmas blud
Menuju puskesmas bludMenuju puskesmas blud
Menuju puskesmas bludBhelhenkJhe
 
Rancangan aktualisasi suriyanto lopang
Rancangan aktualisasi suriyanto lopangRancangan aktualisasi suriyanto lopang
Rancangan aktualisasi suriyanto lopangtemanna #LABEDDU
 
Slide Presentasi Bab 5 Kelompok 5 Pengantar Sektor Publik "Penganggaran Sekto...
Slide Presentasi Bab 5 Kelompok 5 Pengantar Sektor Publik "Penganggaran Sekto...Slide Presentasi Bab 5 Kelompok 5 Pengantar Sektor Publik "Penganggaran Sekto...
Slide Presentasi Bab 5 Kelompok 5 Pengantar Sektor Publik "Penganggaran Sekto...Indra Andhika Putra
 
5ilham summary penyusunan rka pelayanan publik
5ilham summary penyusunan rka pelayanan publik5ilham summary penyusunan rka pelayanan publik
5ilham summary penyusunan rka pelayanan publiktemanna #LABEDDU
 
Panel iv rakornas 2019 - kementerian perhubungan
Panel iv rakornas 2019 - kementerian perhubunganPanel iv rakornas 2019 - kementerian perhubungan
Panel iv rakornas 2019 - kementerian perhubunganJoseph Sitepu
 
Modul 2 KB 2
Modul 2 KB 2Modul 2 KB 2
Modul 2 KB 2Sumber Belajar PPPPTK TK dan PLB
 
ANALISIS EFESIENSI DAN EFEKTIVITAS BASIS AKRUAL PADA SEKTOR PUBLIK DI KOTA BOGOR
ANALISIS EFESIENSI DAN EFEKTIVITAS BASIS AKRUAL PADA SEKTOR PUBLIK DI KOTA BOGORANALISIS EFESIENSI DAN EFEKTIVITAS BASIS AKRUAL PADA SEKTOR PUBLIK DI KOTA BOGOR
ANALISIS EFESIENSI DAN EFEKTIVITAS BASIS AKRUAL PADA SEKTOR PUBLIK DI KOTA BOGORgitamelania1
 
TF 0423.pdf
TF 0423.pdfTF 0423.pdf
TF 0423.pdfkib-consulting
 
Buletin itjen vol 2 2017
Buletin itjen vol 2 2017Buletin itjen vol 2 2017
Buletin itjen vol 2 2017Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP
 
Siska yulia defitri & martalena
Siska yulia defitri & martalenaSiska yulia defitri & martalena
Siska yulia defitri & martalenaAktfe Ummy
 
Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdfDetasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdfDr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP
 
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdfAturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdfDr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP
 

More Related Content

Similar to MENGAWAL PROYEK

Pendekatan Penyusunan Anggaran_Akuntansi Sektor Publik.pdf
Pendekatan Penyusunan Anggaran_Akuntansi Sektor Publik.pdfPendekatan Penyusunan Anggaran_Akuntansi Sektor Publik.pdf
Pendekatan Penyusunan Anggaran_Akuntansi Sektor Publik.pdfFajar318789
 
Prakarsa juli-2010-ina-colour
Prakarsa juli-2010-ina-colourPrakarsa juli-2010-ina-colour
Prakarsa juli-2010-ina-colourtedy2629
 
Paper analisis kasus_korupsi_rapbn-1_baru[1]
Paper analisis kasus_korupsi_rapbn-1_baru[1]Paper analisis kasus_korupsi_rapbn-1_baru[1]
Paper analisis kasus_korupsi_rapbn-1_baru[1]NhaAnawati
 
Analisis perhitungan belanja operasional
Analisis perhitungan belanja operasionalAnalisis perhitungan belanja operasional
Analisis perhitungan belanja operasionalJoseph Sitepu
 
18 pimmampu2010-2012
18 pimmampu2010-201218 pimmampu2010-2012
18 pimmampu2010-2012Aifa Fafa
 
Menuju puskesmas blud
Menuju puskesmas bludMenuju puskesmas blud
Menuju puskesmas bludBhelhenkJhe
 
Rancangan aktualisasi suriyanto lopang
Rancangan aktualisasi suriyanto lopangRancangan aktualisasi suriyanto lopang
Rancangan aktualisasi suriyanto lopangtemanna #LABEDDU
 
Slide Presentasi Bab 5 Kelompok 5 Pengantar Sektor Publik "Penganggaran Sekto...
Slide Presentasi Bab 5 Kelompok 5 Pengantar Sektor Publik "Penganggaran Sekto...Slide Presentasi Bab 5 Kelompok 5 Pengantar Sektor Publik "Penganggaran Sekto...
Slide Presentasi Bab 5 Kelompok 5 Pengantar Sektor Publik "Penganggaran Sekto...Indra Andhika Putra
 
5ilham summary penyusunan rka pelayanan publik
5ilham summary penyusunan rka pelayanan publik5ilham summary penyusunan rka pelayanan publik
5ilham summary penyusunan rka pelayanan publiktemanna #LABEDDU
 
Panel iv rakornas 2019 - kementerian perhubungan
Panel iv rakornas 2019 - kementerian perhubunganPanel iv rakornas 2019 - kementerian perhubungan
Panel iv rakornas 2019 - kementerian perhubunganJoseph Sitepu
 
ANALISIS EFESIENSI DAN EFEKTIVITAS BASIS AKRUAL PADA SEKTOR PUBLIK DI KOTA BOGOR
ANALISIS EFESIENSI DAN EFEKTIVITAS BASIS AKRUAL PADA SEKTOR PUBLIK DI KOTA BOGORANALISIS EFESIENSI DAN EFEKTIVITAS BASIS AKRUAL PADA SEKTOR PUBLIK DI KOTA BOGOR
ANALISIS EFESIENSI DAN EFEKTIVITAS BASIS AKRUAL PADA SEKTOR PUBLIK DI KOTA BOGORgitamelania1
 
Siska yulia defitri & martalena
Siska yulia defitri & martalenaSiska yulia defitri & martalena
Siska yulia defitri & martalenaAktfe Ummy
 

Similar to MENGAWAL PROYEK (20)

Percepatan Serapan Anggaran
Percepatan Serapan AnggaranPercepatan Serapan Anggaran
Percepatan Serapan Anggaran
 
Konsinyeering novotel creative financing_ver 2.0
Konsinyeering novotel creative financing_ver 2.0Konsinyeering novotel creative financing_ver 2.0
Konsinyeering novotel creative financing_ver 2.0
 
Reviu renstra inspektorat jenderal kemenhub 2015 2019
Reviu renstra inspektorat jenderal kemenhub 2015 2019Reviu renstra inspektorat jenderal kemenhub 2015 2019
Reviu renstra inspektorat jenderal kemenhub 2015 2019
 
Pendekatan Penyusunan Anggaran_Akuntansi Sektor Publik.pdf
Pendekatan Penyusunan Anggaran_Akuntansi Sektor Publik.pdfPendekatan Penyusunan Anggaran_Akuntansi Sektor Publik.pdf
Pendekatan Penyusunan Anggaran_Akuntansi Sektor Publik.pdf
 
Prakarsa juli-2010-ina-colour
Prakarsa juli-2010-ina-colourPrakarsa juli-2010-ina-colour
Prakarsa juli-2010-ina-colour
 
Paper analisis kasus_korupsi_rapbn-1_baru[1]
Paper analisis kasus_korupsi_rapbn-1_baru[1]Paper analisis kasus_korupsi_rapbn-1_baru[1]
Paper analisis kasus_korupsi_rapbn-1_baru[1]
 
Potret Tindak Lanjut Temuan BPK
Potret Tindak Lanjut Temuan BPKPotret Tindak Lanjut Temuan BPK
Potret Tindak Lanjut Temuan BPK
 
Analisis perhitungan belanja operasional
Analisis perhitungan belanja operasionalAnalisis perhitungan belanja operasional
Analisis perhitungan belanja operasional
 
18 pimmampu2010-2012
18 pimmampu2010-201218 pimmampu2010-2012
18 pimmampu2010-2012
 
Anggaran Negara
Anggaran NegaraAnggaran Negara
Anggaran Negara
 
Menuju puskesmas blud
Menuju puskesmas bludMenuju puskesmas blud
Menuju puskesmas blud
 
Rancangan aktualisasi suriyanto lopang
Rancangan aktualisasi suriyanto lopangRancangan aktualisasi suriyanto lopang
Rancangan aktualisasi suriyanto lopang
 
Slide Presentasi Bab 5 Kelompok 5 Pengantar Sektor Publik "Penganggaran Sekto...
Slide Presentasi Bab 5 Kelompok 5 Pengantar Sektor Publik "Penganggaran Sekto...Slide Presentasi Bab 5 Kelompok 5 Pengantar Sektor Publik "Penganggaran Sekto...
Slide Presentasi Bab 5 Kelompok 5 Pengantar Sektor Publik "Penganggaran Sekto...
 
5ilham summary penyusunan rka pelayanan publik
5ilham summary penyusunan rka pelayanan publik5ilham summary penyusunan rka pelayanan publik
5ilham summary penyusunan rka pelayanan publik
 
Panel iv rakornas 2019 - kementerian perhubungan
Panel iv rakornas 2019 - kementerian perhubunganPanel iv rakornas 2019 - kementerian perhubungan
Panel iv rakornas 2019 - kementerian perhubungan
 
Modul 2 KB 2
Modul 2 KB 2Modul 2 KB 2
Modul 2 KB 2
 
ANALISIS EFESIENSI DAN EFEKTIVITAS BASIS AKRUAL PADA SEKTOR PUBLIK DI KOTA BOGOR
ANALISIS EFESIENSI DAN EFEKTIVITAS BASIS AKRUAL PADA SEKTOR PUBLIK DI KOTA BOGORANALISIS EFESIENSI DAN EFEKTIVITAS BASIS AKRUAL PADA SEKTOR PUBLIK DI KOTA BOGOR
ANALISIS EFESIENSI DAN EFEKTIVITAS BASIS AKRUAL PADA SEKTOR PUBLIK DI KOTA BOGOR
 
TF 0423.pdf
TF 0423.pdfTF 0423.pdf
TF 0423.pdf
 
Buletin itjen vol 2 2017
Buletin itjen vol 2 2017Buletin itjen vol 2 2017
Buletin itjen vol 2 2017
 
Siska yulia defitri & martalena
Siska yulia defitri & martalenaSiska yulia defitri & martalena
Siska yulia defitri & martalena
 

More from Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP

More from Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP (20)

Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdfDetasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
 
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdfAturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
 
Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...
Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...
Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...
 
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...
 
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal Audit
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal AuditBuku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal Audit
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal Audit
 
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
 
Change it today birokrasi is modern model
Change it today birokrasi is modern modelChange it today birokrasi is modern model
Change it today birokrasi is modern model
 
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian lembaga penyederhanaan birokrasi
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian lembaga penyederhanaan birokrasiPenyederhanaan struktur organisasi kementerian lembaga penyederhanaan birokrasi
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian lembaga penyederhanaan birokrasi
 
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
 
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
 
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baruMewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru
 
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risikoThree lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko
 
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publikDua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
 
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
 
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaRedesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
 
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
 
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
 
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19
 
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
 
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal AuditValue based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit
 

Recently uploaded

Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (13)

Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 

MENGAWAL PROYEK

  • 1. Buletin inspektorat jenderal Turut Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Pengawasan ITJEN-KEMENHUB l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 Mengawal PrOyeK STrATegiSKementerian Perhubungan Segera Susun Formula 4 Perhitungan Tarif Subsidi Sekjen: Proyek Strategis Nasional Akan Optimalkan 18 Kemampuan Dana APBN/APBD
  • 2. ARI AWASI DAN LAPORKA SEMUA BE TUK KORUPSI TA PA PANDA G BULU DEMI KELA GSU GA HIDUP EGERIINI
  • 3. Daftar Isi kolom irjen 4kementerian perhubungan segera susun Formula perhitungan tarif subsidi susunan redaksi pelindung: Inspektur Jenderal penasihat: Sekretaris Inspekrotat Jenderal pemimpin umum: Kepala Bagian Kepegawaian, Hukum dan Tata Usaha pemimpin redaksi: Kabag. Perencanaan Wakil pemimpin redaksi: Kasubbag. Hukum dan Tata Usaha redaktur pelaksana: Rangga Prasetya Dewanto sekretaris redaksi: Aulissa Sabrina editor: Maksimilian Vincentius Nangai Helma Agnes Dinantia koresponden & kontributor: Maizar Radjin Febby Aurora Nurnitasari Wahyu Sunyoto Hari Adi Nuniek Setyorini Rizky Andy Kresna Mira Rahayu Sinuhaji Yulianto Setiawan M. Sofiuddin Wijayanto Aris produksi dan distribusi: Tito Gabrapin Helmaris Hono Hermantoro Ahmad Saifulloh opini 6mengawal proyek strategis sekjen: proyek strategis nasional akan optimalkan kemampuan dana apBn/apBd dukung penuh proyek strategis auditor 22memastikan pembangunan proyek strategis kementerian perhubungan on the track radar 26tommy pimpin apel Besar inspektorat jenderal kementerian perhubungan itjen raih sertifikat iso 9001:2015 sistem manajemen mutu menhub: pencegahan tindak pidana pencucian uang Butuh sinergi irjen kemenhub tinjau posko angkutan lebaran terpadu di Bandara halim hukum & konsultasi 50auditor dan kode etik proFil 52sugihardjo: do the Best & ikhlas resensi 56 lensa 58 transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l 1
  • 4. ialEdito A Pekerjaan Mulia Mengawal PrOyeK STrATegiS Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 beserta lampirannya, ada sekitar 49 proyek strategis nasional di sektor transportasi. Membutuhkan dana sekitar Rp245,2 Triliun untuk merealisasikan proyek yang antara lain dibangun berbasis kepada benefit menciptakan konektivitas pelayanan penumpang dan barang, serta setiap proyek yang dapat menunjang dan mampu meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat itu. da dua skema dalam pendanaan dan mengoperasikan proyek tersebut yakni kontribusi APBN dan partisipasi dunia usaha, termasuk di dalamnya swasta serta BUMN. Skema itu berdasarkan asumsi bahwa APBN tidak mungkin menanggung dana seluruh proyek, selain itu ada kewajiban dari pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada dunia usaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Seiringan dengan tugas mulia membangun proyek strategis untuk sebesar-besarnya 2 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017
  • 5. 3transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan memiliki tanggung jawab agar realisasi 49 proyek strategis sesuai dengan amanat Nawa Cita, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karenanya, tugas dan tanggung jawab itu sungguh mulia kepentingan rakyat itu maka wajib ada penga- wasan, pengawalan bahkan supervisi agar proyek pada satu sisi tetap berlangsung sesuai trek dan tujuan yang sudah ditetapkan, dan dicegahnya terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan penggunaan anggaran. Pada posisi tersebut maka Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan menjadi amat vital dan strategis. Dengan demikian, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan memiliki tanggung jawab agar realisasi 49 proyek strategis sesuai dengan amanat Nawa Cita, yang di dalamnya terkandung ruh Pancasila dan Undang-Undang 1945 bahwa pembangunan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Karenanya, tugas dan tanggung jawab itu sungguh mulia. Tugas dan tanggung jawab itu juga menjadi bagian dari pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, yang dimana Inspektorat Jenderal melalui masing-masing inspektoratnya, mem- punyai tugas melaksanakan perumusan kebi- jakan dan pelaksanaan pengawasan di bidang pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dan penanggulangan hambatan kelancaran pembangunan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi baik pemerintahan maupun pembangunan. Untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap proyek strategis, beberapa hal yang perlu dilakukan diantaranya: SDM Auditorinternal diwajibkan untuk memenuhi standar kompetensi yang disyaratkan meliputi, knowledge, skill, dan attitude. Selain itu, auditor diwajibkan untuk terus meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan profesional secara berkelanjutan. Penguatan fungsi pengawasan internal merupak an salah satu upaya Kementerian Perhubungan dalam rangk a mewujudk an tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bebas dari penyalahgunaan wewenang dan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di seluruh unit kerja yang berada di lingkungan Kementerian Perhubungan. Upaya tersebut juga sejalan dengan semangat Nawa Cita kedua yaitu membangun tata kelola pe- merintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Dalam kaitan itu maka kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Jenderal Kementer ian Perhubungan agar terus dirawat. Sekadar catatan bahwa tingkat kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan telah berhasil mencapai level 3 skala 5 (integrated) dari penilaian kapabilitas APIP yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pada level 3 ini APIP dituntut harus sudah mampu menilai efisiensi dar i efektivitas/ ekonomis suatu kegiatan dan mampu mem- berikan konsultasi, tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian Intern. n
  • 6. U Kolom Irjen Kementerian Perhubungan Segera Susun Formula Perhitungan Tarif Subsidi Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Perhubungan terus meningkatkan aspek pengawasan dan pemeriksaaan terhadap seluruh progam kerja dan realisasi anggaran di seluruh subsektor transportasi di Tanah Air. Sekecil apapun uang rakyat di APBN harus dipastikan digunakan untuk rakyat dengan tepat sasaran. Aplikasinya program berjalan baik sesuai target dan dengan laporan pertanggungjawaban yang tuntas. ntuk meningkatkan kehati- hatian serta memudahkan pengawasan termasuk dalam proses penghitungan dan pencairan subsidi transpor tasi, baik angkutan keperintisan atau subsidi dalam betuk public serviceobligation (PSO) harus ada formulasinya yang jelas. Aparat di lapangan juga bisa bekerja dengan baik dan tenang karena sudah ada formulasi termasuk dalam penghitungan tariftransportasi subsidi dan keperintisan di Tanah Air. “Itjen bersama pihak terkait akan membuat formula perhitungan tarif subsidi PSO serta angkutan keperintisan untuk seluruh moda transportasi yangIrjen Kementerian Perhubungan Dr. Wahju Satrio Utomo 4 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 ada. Selama ini, formula tarif subsidi
  • 7. 5transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l PSO baru ada untuk moda transportasi laut yang dilayani PT Pelni. Sedang moda transportasi lainnya termasuk kereta api (KA) belum ada,”kata Irjen Kementerian Perhubungan Dr. Wahju Satrio Utomo, SH, M.Si dalam perbincangan dengan Tim Transparansi di Jakarta, belum lama ini. Akumulasi dana subsidi baik PSO atau angkutankeperintisan nilainyacukup besar.Dana itu meliputi subsidi untuk moda transportasi darat, laut, udara serta KA. “Seluruh angkutan perintis berhak memperoleh subsidi dari APBN. Itu bagian dari hak konstitusi rakyat khususnya di daerah terpencil, tertinggal dan terluar wilayah NKRI.Tapi, pola perhitungannya harus jelas dan pencairan dana dari APBN dilakukan dengan ekstra hati-hati,” kata pria yang akrab disapa Tommy itu. Untuk membahas dan merumuskan formula perhitungan tarif subsidi/ PSO untuk transportasi ini,ItjenKementerian Perhubungan akan mengundang dan membahas bersama pihak terkait termasuk pengamat dan akademisi dariperguruantinggi. Dengan begitu,diharapkan mampu menghasilkan formula perhitungan tarif subsidi yang adil dan mengakomodasikan kepentingan semua pihak. Data yang dihimpun menyebutkan, awalnya APBN 2017 mengalokasikan dana subsidi baik energi dan non energi sebesar Rp160 triliun. Namun besaran subsidi public service obligation (PSO) untuk transportasi sebesar Rp4,3 triliun. Jumlah tersebut dibagi untuk seluruh moda transportasi, darat, laut, udara serta kereta api (KA). Berapapun dana subsidi transportasi ter- sebut, Itjen Kementerian Perhubungan harus bisa mengawal dan mengamankan proses pencairannya dan harus dipastikan tepat sasa- ran dan diterima orang yang berhak. Untuk subsidi PSO KA yang akan diberikan melalui PT Kereta Api Indonesia (KAI) mencapai Rp2 triliun. Selebihnya dibagi untuk moda transportasi lain di seluruh wilayah Indonesia. Kementerian Perhubungan komit untuk menyelenggarakan pelayanan publik termasuk di sektor transportasi yang baik, selamat, aman, dan nyaman. Namun semua dana subsidi PSO dan angkutan perintis di Tanah Air yang diberikan ne- gara melalui APBN harus jelas, terukur, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Awalnya APBN 2017 mengalokasikan dana subsidi baik energi dan non energi sebesar Rp160 triliun. Namun besaran subsidi public service obligation (PSO) untuk transportasi sebesar Rp4,3 triliun. Jumlah tersebut dibagi untuk seluruh moda transportasi, darat, laut, udara serta kereta api (KA) Sebelum akhir tahun 2017, formula perhi- tungan tarif subsidi transportasi ini harus sudah selesai. Dana subsidi dari APBN bisa dicairkan serta dimanfaatkan oleh pihak yang berhak menerima. Tapi ingat, di akhir tahun anggaran semua laporan pertanggungjawaban seluruh program kerja harus selesai dengan tuntas. “Itjen Kementerian Perhubungan berte - kad akan menyelesaik an seluruh laporan per tanggungjawaban termasuk dana-dana PSO sebelum di akhir 2017. Semua agenda pemeriksaan laporan keuangan yang belum selesai sampai tahun ini harus dikejar dan selesai sebelum pergantian tahun 2018 mendatang,” tegas Tommy.***
  • 8. B Kolom Opini Mengawal Proyek Strategis Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memiliki komitmen kuat untuk menyejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Komitmen tersebut diterjemahkan ke dalam 9 Nawa Cita. erdasarkan kepada 9 Nawa Cita itulah seluruh kementerian dan lembaga negara sesuai tugas pokok dan fung- sinya (Tupoksi) menerjemahkan visi besar pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kementerian Perhubungan sebagai salah satu kementerian yang bertugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang perhubungan sangat berkomitmen menjalankan amanat Nawa Cita tersebut. Setidaknya ada tiga poin Nawa Cita yang mendasari setiap program kerja yang dibuat oleh Kementerian Perhubungan yaitu Nawa Cita pertama, Nawa Cita ketiga, dan Nawa Cita ketujuh. 9 NAwA CiTA 1. Menghadirk an kembali negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Melalui pelaksanaan politikluar negeri bebas-aktif. 2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demok ratis, dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui program Indonesia Pintar dengan wajib belajar 12 tahun bebas pungutan. Dan program Indonesia Sehat untuk peningkatan layanan kesehatan masyarakat. Serta Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera dengan mendorong prog ram kepemilikan tanah seluas sembilan juta hektar. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. 7. Mewujudk an kemandir ian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi dan domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalu penataan kembali kurikulum pendidikan nasional. 9. M emper t eguh Kebhinek aan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui penguatan kebhinek aan dan menciptakan ruang dialog antar warga. 6 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017
  • 9. 7transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berkomitmen melakukan pembangunan sektor transportasi dari daerah-derah pinggiran dan perbatasan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Ir. Sugihardjo “Sesuai dengan amanat pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang diterjemahkan melalui Nawa Cita, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berkomitmen melakukan pembangunan sektor transportasi dari daerah-daerah pinggiran dan perbatasan,” kata Sekretaris Jenderal Kemen- terian Perhubungan Ir. Sugihardjo, M.Sc. kepada Tim Transparansi. Membangun sektor transportasi dari daerah pinggiran dan perbatasan diakui sangat tidak mudah karena membangun di daerah-daerah seperti ini nyaris tidak ada pihak perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berminat. “Sebab prinsip pembangunan di daerah pinggiran itu masih trade follow the ship karena peminat atau demand masih sangat terbatas. Sehingga pola pembangunan seperti ini masih menjadi cost centre. Tetapi karena semangat Nawa Cita tadi, kita tetap harus melayani masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil itu. Negara tetap harus hadir,” urai Sugihardjo. Dalam aspek pela yanan transpor tasi Kementerian Perhubungan memberikan dan menyediakan sarana transportasi keperintisan seperti kapal perintis, bus perintis, pesawat perintis, dan penyeberangan serta kereta api perintis. Untuk membiayai pelayanan perintis tersebut Kementerian Perhubungan membe- rikan subsidi dan public service obligation (PSO). Sedangk an dalam pembangunan infra- struktur transportasi juga demikian, investor belum tertarik karena daerah tersebut belum ber kembang. Sementara Indonesia harus menciptakan daya saing nasional sehingga mampu bersaing dengan negara-negara lain.
  • 10. Opini “Daya saing itu kuncinya efisiensi. Salah satu cara menciptakan efisiensi di bidang transportasi adalah dengan membangun proyek-proyek infrastruktur transportasi yang strategis seperti diantaranya membangun pelabuhan-pelabuhan dan bandara-bandara besar,”ujar Sugihardjo. Menurut Sugihardjo, tidak semua proyek di Kemeterian Perhubungan bersifat strategis dan masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 3Tahun 2016 dan dituangkan dalam lampiran Peraturan Presiden tersebut. Setidakanya ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh sebuah proyek Kementerian Perhubungan sehingga dapat dikatakan sebagai proyek strategis. Di antaranya adalah setiap proyek yang dapat menciptakan konektivitas pelayanan penumpang dan barang. Kemudian setiap proyek yang dapat menunjang dan mampu meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. “Selain itu, proyek strategis adalah setiap proyek yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan tugas dan tanggung jawab utama Kementerian Perhubungan, yakni keselamatan transportasi,”tuturnya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 beserta lampirannya, ada sekitar 49 proyek strategis nasional di sektor transportasi. Ke-49 proyek strategis nasional tersebut terbagi menjadi 6 proyek yakni: 1. sarana dan prasarana kereta api antar kota, 12 proyek; 2. kereta api dalam kota, 7 proyek; 3. revitalisasiBandarudara, 11 proyek; 4. Bandar udara Baru, 4 proyek; 5. Bandar udara strategis lainnya, 2 proyek; 6. pelabuhan Barudan pengembangan kapasitas, 13 proyek. Untuk membiayai 49 proyek strategis sektor transportasi tersebut Kementerian Perhubungan membutuhkan dana sekitar Rp245,2 Triliun. 8 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 Sugihardjo mengungkapkan, ada persoalan yang tidak dapat dihindari oleh pemerintah dalam membangun infrastruktur transportasi yaitu keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah seperti APBN maupun APBD. Saat ini, kemampuan pemerintah dalam membiayai seluruh proyek yang dinilai strategis tersebut hanya sekitar 35%. “Maka ada kebijakan Kementerian Per- hubungan bahwa untuk daerah-daerah yang ekonomi sudah menggeliat dan sudah feasible baik aspek finansial maupun aspek pertumbuhan ekonominya. Terhadap daerah dengan kategori seperti ini, pemerintah hanya bertindak fasiltator dan regulator. Pemerintah lebih mendorong peran serta investasi swasta, BUMN, maupun investasi asing,”ungkap Sugihardjo. Proyek infrastruktur seperti Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara, Pelabuhan Patimban di Jawa Barat, Bandara International Jawa Barat (BIJB), kereta api cepat Jakarta-Bandung, dan lainnya diharapk an investor lokal atau pun asing bisa masuk dan berpartisipasi. Pelibatan investasi swasta, BUMN, dan inves- tasi asing dalam membangun proyek-proyek strategis tersebut di atas, selain dapat mengurangi beban anggaran belanja pemerintah, juga dapat memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk mengalihkan dan memfokuskan dana APBN dan APBD untuk membangun daerah pinggiran dan terpencil yang secara ekonomi belum menguntungkan. Di situ negara harus hadir dan melalui kemampuan pendanaan di APBN/APBD akan membangun infrastruktur termasuk di sektor transportasi. “Dengan membangun infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara dan lainnya diharapkan mampu membuka keterisolasian antardaerah. Selanjutnya mampu mendorong percepatan pembangunan ekonomi serta pemerataan hasil-hasilnya ke seluruh wilayah NKRI,”papar Jojo. peran inspektorat jenderal Membangun proyek-proyek strategis tentu membutuhkan effort, kesungguhan, keyakinan, semangat, dan komitmen yang besar pula. Tidak kalah pentingnya adalah aspek transparansi sehingga pembangunan-pembangunan
  • 11. berbiaya besar tersebut sesuai sasaran dan tepat guna, serta tidak ada celah penyelewengan walaupun sedikit. Di aspek inilah pentingnya pengawalan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Sebagai garda terdepan bagi terciptanya penye- lenggaraan lembaga negara yang bersih atau good governance, peran Inspektorat Jenderal sungguh penting. “Salah satu tugas utama Inspektorat Jenderal memang mengawal setiap kegiatan maupun proyek di sebuah lembaga negara, termasuk Kementerian Perhubungan, agar sesuai dengan tujuannya dan tidak ada penyimpangan-pe- nyimpangan dalam pelaksaan proyek-proyek tersebut, terutama dari sisi anggaran,” kata Sugihardjo. Inspektur Jenderal Kementerian Perhu- bungan Wahju Satrio Utomo sendiri menegaskan ba hwa inst itusi yang dip imp innya siap memberikan dukungan penuh Kementerian Perhubungan dalam upaya merealisasikan amanat Nawa Cita melalui pengawalan terhadap pembangunan proyek-proyek strategis agar selesai tepat waktu dan bersih dari berbagai penyimpangan. “Bila ada hambatan, kami membantu untuk menyelesaikannya. Semua proyek dengan ang- garan di atas Rp10 miliar, kami kawal semaksimal mungkin,” kata Wahju Satrio Utomo yang akrab disapa Tommy. Dalam memberikan pengawalan, kata Tommy, secara internal dilakukan beberapa cara. Misalnya saja melalui pertemuan dengan para Direktur Jenderal atau Kepala Badan. Bisa juga disisipkan saat dilaksanakan kegiatan konsinyering atau Rapat Kerja serta melalui penga- rahan langsung kepada pegawai yang berwenang menangani proyek strategis tersebut. “Setiap inspektur di Inspektorat Jenderal juga diberikan tugas men- dampingi masing-masing sub sektor dengan harapan dapat lebih fokus menga wal proyek-proyek agar berjalan sesuai rencana dan target penyelesaian,” ujar Tommy. (timtransparansi) Bila ada hambatan, kami membantu untuk menyelesaikannya. Semua proyek dengan anggaran di atas Rp10 miliar, kami kawal semaksimal mungkin Irjen Kementerian Perhubungan Dr. Wahju Satrio Utomo transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l 9
  • 12. Proyek Strategis Nasional Sektor Transportasi Proyek Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Pra-Sarana Kereta Api Antar Kota Kereta Api Prabumulih - Kertapati (80 km - Provinsi Double Track Jawa Sumatera Selatan bagian Selatan Provinsi dari Jaringan Kereta Api Jawa Barat, Provinsi Trans Sumatera) Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Timur Pembangunan rel Kereta Api Provinsi Kalimantan Timur Kereta Api Tebing Tinggi - Kuala Tanjung Provinsi Sumatera Utara (Mendukung KEK Sei Mangkei, bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera) Kereta Api Kertapati - Simpang -Tanjung Provinsi Sumatera Selatan Api-Api (bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera) Kereta Api Jambi – Pekan baru Provinsi Jambi - ProvinsiRiau 10 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017
  • 13. Kereta Api Jambi - Palembang Provinsi Jambi - Provinsi Sumatera Selatan Kereta Api Purukcahu -Bangkuang Provinsi Kalimantan Tengah Kereta Api Makassar - Parepare (Tahap I Provinsi Sulawesi Selatan dari pengembangan jalur Lintas Barat Sulawesi Bag. Selatan) Kereta Api Muara Enim - Pulau Baai Provinsi Bengkulu -Provinsi Sumatera Selatan Kereta Api Tanjung Enim -Tanjung Api-Api Provinsi Sumatera Selatan High Speed Train Jakarta - Bandung Provinsi DKI Jakarta -Provinsi Jawa Barat transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l 11
  • 14. 12 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 12transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l Proyek Strategis Nasional Sektor Transportasi Proyek Pembangunan Infrastruktur Kereta Api Dalam Kota Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Koridor Utara - Selatan Provinsi DKI Jakarta Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Koridor Timur - Barat Provinsi DKI Jakarta Kereta api ekspres SHIA (Soekarno Hatta -Sudirman) Provinsi DKI Jakarta – Provinsi Banten Jabodetabek Circular Line Provinsi DKI Jakarta
  • 15. 13 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 13transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di wilayah Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan (Metro Palembang) Provinsi Sumatera Selatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi Provinsi DKI Jakarta – Provinsi Jawa Barat
  • 16. 14 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 14transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l Proyek Strategis Nasional Sektor Transportasi Proyek Revitalisasi Bandar Udara Juwata, Tarakan Provinsi Kalimantan Timur Fatmawati Soekarno Provinsi Bengkulu Sentani, Jayapura Provinsi Papua S. Babullah, Ternate Provinsi Maluku Utara Raden Inten II, Lampung Provinsi Lampung
  • 17. 15 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 15transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l Tjilik Riwut, Palangkaraya ProvinsiKalimantan Tengah Mutiara, Palu Provinsi Sulawesi Tengah HAS Hanandjoedin, Tanjung Pandan Provinsi Bangka Belitung Matahora, Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Labuan Bajo, Komodo Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebatik Provinsi Kalimantan Utara
  • 18. 16 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 16transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l Proyek Strategis Nasional Sektor Transportasi Proyek Pembangunan Bandar Udara Baru Bandara Kertajati Provinsi Jawa Barat Bandara Karawang Provinsi Jawa Barat Bandara Internasional di Propinsi DI Yogyakarta Provinsi DI Yogyakarta Bandara Banten Selatan, Panimbang Provinsi Banten
  • 19. 17 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 17transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l Proyek Bandar Udara Strategis Lainnya Pengembangan Bandar Udara Soekarno Hatta, Jakarta (Termasuk Terminal 3) Provinsi Banten Pengembangan Bandara Achmad Yani, Semarang Provinsi Jawa Tengah
  • 20. 18 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 18transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l “P Opini Sekjen: Proyek Strategis Nasional Akan Optimalkan Kemampuan Dana APBN/APBD Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Ir. Sugihardjo, M.Sc menegaskan, proyek strategis nasional di sektor perhubungan akan dibangun dengan mengoptimalkan dana-dana di APBN/ APBD dan BUMN serta BUMD. Tapi, kemampuan dana Pemerintah itu hanya berkisar 35% dari total kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur sektor transportasi. emerintahan Jokowi-JK komit untuk membangun proyek itu, sesuai nawa cita yaitu negara hadir di mata rakyat. Selanjutnya membangun infrastruktur dasar un tuk mempercepat pembangunan dan peningkatkan konektivitas antar wilayah serta kesejahteraan rakyat,” kata Jojo, sapaan akrab dia di Jakarta, Jumat (7/7/2017). Sesuai program kerja Presiden Jokowi- dan Wapres JK serta arahan Menhub Budi Karya Sumadi, Pemerintah akan membangun dari pinggiran, daerah terluar dan terpencil di NKRI. “Untuk itu, proyek strategis yang sudah memenuhi aspek keekonomian akan diserahkan kepada investor lokal atau asing termasuk BUMN
  • 21. dan swasta nasional untuk membangunnya,” jelas Jojo. Sementara, lanjut dia, dana APBN/APBD akan difokuskan untuk membangun daerah pinggiran dan terpencil yang secara ekonomi belum menguntungkan. Di situ negara harus hadir dan melalui kemampuan pendanaan di APBN/ APBD akan membangun infrastruktur termasuk di sektor transportasi. “Dengan membangun infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara dan lainnya diharapkan mampu membuka keterisolasian antar daerah. Selanjutnya mampu mendorong percepatan pembangunan ekonomi serta pemerataan hasil-hasilnya ke seluruh wilayah NKRI,”papar Jojo. Mantan Direktur LLAJ dan Ketua STTD Bekasi itu menyebutkan, proyek infrastruktur seper ti Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumut, Pelabuhan Patimban di Jawa Barat, Bandara International Jawa Barat (BIJB), kereta api cepat Jakarta-Bandung dan lainnya diharapkan investor lokal atau asing bisa masuk dan berpartisipasi disana. Dia menambahkan, dana Pemerintah di APBN/APBD harus digunakan untuk hal-hal yang sifatnya mendasar dan investor belum tertarik ke sana. Semua ini menjadi tugas dan kewajiban negara baik melalui dana APBN/ APBD. “Sebagai pemicunya, Pemerintah melalui APBN/ APBD akan masuk dan selanjutnya bisa menarik investasi swasta. Paling tidak membuka keterisolasian antar wilayah dan ekonomi dae- rah bisa berkembang lebih baik,” tandas Jojo. ** Dengan membangun infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara dan lainnya diharapkan mampu membuka keterisolasian antar daerah. Selanjutnya mampu mendorong percepatan pembangunan ekonomi serta pemerataan hasil- hasilnya ke seluruh wilayah NKRI Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Ir. Sugihardjo transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l 19
  • 22. Proyek Strategis eNuh Opini DuKuNg Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan (Itjen Kemenhub) mendukung sepenuhnya penyelesaian proyek- proyek strategis yang tengah berjalan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. Irjen Kementerian Perhubungan Dr. Wahju Satrio Utomo 20 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017
  • 23. D ukungan diberikan melalui penga- walan agar bisa rampung tepat waktu, tidak mengalami hambatan, dan berjalan sesuai yang telah dirancang dan rencanakan. “Bila ada hambatan, kami membantu untuk menyelesaik annya. Semua proyek dengan anggaran di atas Rp10 miliar, kami kawal semaksimal mungkin,” tutur Irjen Kemenhub Wahju Satrio Utomo yang akrab disapa Tommy. Dia mencontohkan proyek strategis yang tengah digarap Kemenhub diantaranya pem- bangunan light rail transit (LRT) Jabodetabek dan Palembang. Pembangunan Pelabuhan Patimban, Mass Rapit Transit (MRT), kereta api cepat, beberapa bandara baru seperti Kertajati, dan lain sebagainya. Tommy mengemukakan, dalam melak- sanakan proyek strategis, terkadang dihadapkan pada tantangan menyelesaikan pembebasan lahan, perizinan, dan hal terkait lainnya. “Kita juga berkoordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, TNI, dan Bareskrim,”tutur Tommy. Dia mengemukakan, pihaknya menginginkan tidak ada hambatan dan harus tuntas sesuai waktu yang telah ditentukan. Harus diakui, dalam menjalankan proyek strategis, banyak tantangan dan hambatan yang akan ditemui. Semua harus diselesaikan apapun yang terjadi. “Hambatan dan tantangan terbesar biasanya terjadi pada pembangunan proyek baru seperti pembangunan Bandara Kertajati terkait dengan pembebasan tanah,”ungkap Tommy. Dalam memberikan pengawalan, kata dia, secara internal dilakukan beberapa cara. Misalnya saja melalui pertemuan dengan para Dirjen atau Kepala Badan. Bisa juga disisipkan saat dilaksanakan kegiatan rutin Rapat Koordinasi Teknis atau Rapat Kerja. Dapa t juga dilakuk an dengan pengar ahan langsung kepada pega- wai yang ber wenang menangani proyek strategis tersebut. “Dalam hal ini, Dalam melaksanakan proyek strategis, terkadang dihadapkan pada tantangan menyelesaikan pembebasan lahan, perizinan, dan hal terkait lainnya Itjen melakukan fungsi tugas sebagai katalisator penjamin mutu,”tuturnya. Salah satu yang menjadi perhatian dalam pengawalan adalah penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau penetapan harga perkiraan, sehingga tidak kesulitan pada saat dilakukan pengecekan dan tidak menghambat dalam penyelesaian. “Kami juga memberikan masukan kepada Dirjen, bila memang pembangunan perlu dihentikan maka lebih baik dihentikan,” kata Tommy. Dalam mengawal proyek strategis ini, di- tambahkannya, Itjen membaginya kepada tiap inspektur sesuai dengan tupoksinya masing- masing dengan harapan proyek berjalan sesuai rencana dan target penyelesaian. n transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l 21
  • 24. K Auditor Memastikan Pembangunan Proyek Strategis Kementerian Perhubungan On The Track Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusif Kalla telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016. Perpres ini berisi tentang percepatan pembangunan proyek- proyek strategis. ementerian Perhubungan sebagai institusi pembantu presiden dan Wakil Presiden yang berg erak di sektor transpor tasi memiliki sedikitnya 49 proyek strategis. Ke-49 proyek strategis ini terdiri dari proyek pembangunan perkeretaapian, perhubungan udara, dan perhubungan laut. 22 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 Ahmad, mantan Inspektur II Itjen Kemenhub
  • 25. 23transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l Ahmad, mantan Inspektur II Itjen Kemenhub tinjau pembangunan trase jalan kereta api. Untuk menyelesaikan 49 proyek strategis tersebut Kementerian Perhubungan mem- butuhkan anggaran sekitar Rp245,27 Triliun. Dana sebesar itu selain diambil dari APBN, juga melalui mekanisme kerja sama investasi baik dengan perusahaan swasta, BUMN, maupun swasta asing. Mengingat status proyek dan besarnya anggaran yang dibutuhkan inilah, Inspektorat Jenderal sebagai lembaga pengawas internal melakulan pengawalan. Salah satu tujuan pengawalan tersebut adalah agar pembangunan proyek-proyek strategis itu tetap on the track alias tidak menyimpang. Untuk lebih jaug bagaimana Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan mengawal proyek-proyek strategis itu, Tim Transparansi mewawancarai mantan Inspektur II, Ahmad. Berikut hasil wawancaranya: Salah satu tugas Itjen Kemenhub adalah mengawal proyek strategis. Apa saja yang dilakukan Inspektur dalam pelaksanaannya? Secara normatif sesuai dengan PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, bahw a Itjen mempunyai fungsi pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Maka Itjen yang memiliki tools pengawalan berupa pengawasan kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya akan memastik an bahwasannya program pemerintah berupa proyek strategis nasional di bidang perhubungan dapat berjalan right on the track,berpedoman pada ketentuan yang
  • 26. berlaku, mempunyai kecukupan internal control, teranggarkan dan terealisasi dengan baik yang diharapkan menjadi nilai tambah bagi organisasi, negara dan masyarakat. Dalam pengawalan ada fungsi katalisator, dapat dijelaskan? Katalisator dapat didefinisikan kata katalis yang mendapatkan imbuhan –or, Katalis dalam ilmu kimia adalah fungsi suatu zat yang mempercepat laju reaksi reaksi kimia dan -or adalah orang/atau kelompok orang, maka peran Inspektorat Jenderal sebagai katalisator wajib menjadi organisasi yang mampu berperan mempercepat lajunya proses bisnis yang dijalankan oleh manajemen dalam hal ini Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan-badan (Sub-Sektor) untuk mewujudkan target mereka sebagai output yang nantinya mempercepat tercapainya tujuan Kementerian Perhubungan agar manfaatnya dapat dinikmati oleh rakyat Indonesia sebagai stakeholder negara (Outcome). Sejauhma na hasil peng awala n Itjen terhadap proyek strategis? Hasil pengawalan Inspektorat Jenderal dalam ruang lingkup dan kapasitas Inspektorat II secara nyata adalah: - Pengawasan dan mitigasi risiko pelaksaan pembangunan Double Track Lintas Selatan Jawa, Kereta Api Makassar – Parepare, Jaringan Kereta Api Trans Sumatera, LRT Jabodebek dan Sumsel; - Pelaksanaan review HPS dalam rangk a melakukan optimalisasi untuk pengadaan Rel, Bantalan Beton dan pembangunanTrase jalan Kereta Api; - Evaluasi risiko dan mitigasin ya atas penyerahan Jembatan Timbang dan Terminal Type A; - Kajian perbaik an mutu pelayanan dan keselamatan terhadap pengguna jasa kereta api umum perkotaan tidak hanya wilayah DKI Jakarta dan Sumatera Selatan pada khususnya namun juga melingkupi Circullar Line dan Transportasi Angkutan Darat; - Pelaksanaan dan support pembiayaan dengan melakukan review atas revisi anggaran, review persetujuan kontrak MYC; dan - Melakukan pendampingan dan konsultansi mengenai upaya mitigasi, langkah-langkah Pembangunan double track lintas selatan Jawa. 24 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017
  • 27. 25transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l strategis penyelesaian permasalahan serta melakukan assurance atas proses pelak- sanaan proyek strategis nasional dengan melakukan Audit dan Audit Dengan Tujuan Tertentu. Seberapa besar masukan Itjen kepada proyek strategis, mengingat banyak tantangan dalam penyelesaiannya? Hal ini merupakan pertanyaan yang cukup susah untuk dideskripsikan secara nyata dan terukur. Seberapa besar merupakan ukuran dapat berubah ubah dilihat dari sudut pandang siapa dan bagaimana cara mencermatinya, namun mencoba untuk menjawab pertanyaan tersebut sesuai ukuran Tusi yang kami laksanakan, kami telah melaksanakan seluruh tugas dan fungsi yang telah diamanatkan kepada Inspektorat Jenderal sebagai third line of defence atau pertahanan ketiga setelah manajemen dan direktorat teknis/ dengan melakuk an tugas melakukan enhancing terhadap upaya peningkatan kemampuan manajemen dalam mengenali dan mengendalikan risiko atas pelaksanaan percepatan penyelesaian proyek strategis nasional. Dari puluhan proyek strategis, apa saja yang berpotensi tidak selesai tepat waktu? Apa saja kendalanya? Menurut kami seoptimal mungkin Inspektorat Jenderal akan berupaya dan bekerja dengan keras demi mewujudkan pencapaian proyek Strategis Nasional ter wujud sesuai dengan perintah dan amanat Presiden melalui Menteri Perhubungan. Adapun kendala yang sangat pelik adalah ketersediaan pendanaan dan anggaran yang harus teralok asi untuk mewujudk an percepatan penyelesaiannya. Segala upaya telah dilakukan Inspektorat Jenderal pada umumnya dan Inspektorat II pada khususnya dengan melakukan Audit atas realisasi pelaksanaan pembangunan Insfrastruktur Transportasi, Reviu HPS, review RKA-K/L dengan melakukan seleksi kegiatan, efisiensi dan penghematan dengan capaian penghematan TA.2016 ± Rp1,1Triliun untuk selanjutnya dapat dimanfaatkan kembali oleh Sub-Sektor melalui revisi alokasi anggaran demi pelaksanaan percepatan anggaran. Bagaimana respon Sub Sektor dalam memperoleh pengawalan dari Itjen? Inshaa Allah respon dari Sub-Sektor sampai dengan saat ini sangat kooperatif dan menerima dengan baik. Hal ini dikarenakan Itjen sebagai organ internal Kementerian Perhubungan wajib memiliki pola pikir sebagai partner sub-sektor guna meastik an upaya pencapaian tujuan pelaksanaan proyek strategis nasional dapat tercapai dengan baik dan lancar. Dari sisi HPS, apakah ada perubahan yang terjadi pada proyek strategis? Seberapa besar? Seiring dengan telah dilaksanakannya reviu HPS pada tahun 2015 dan 2016 maka dengan adanya efisiensi dan penghematan, maka secara nyata sub-sektor dapat memanfaatkannnya dengan melakukan percepatan pelaksanaan dengan melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan berikutnya dengan menggunakan alokasi anggaran dari hail pelaksanaan review HPS, dengan demikian dapat membantu upaya percepatan penyelesaian proyek strategis nasional tersebut. Apa saja masukan yang diberikan Itjen,agar proyek strategis dapat selesai sesuai target? Yang terpenting adalah dokumen peren- canaan, dokumen teknis dan dokumen perijianan wajib diselesaikan bersamaan dengan pencarian sumber pembiayaan dan alokasi anggaran dengan tidak hanya mengandalkan dari Rupiah Murni (APBN) dan/atau SBSN (saja). Selanjutnya dengan membangun pemahaman, pelaksanaan dan penguatan fungsi-fungsi manajemen (sub-sektor) sebagai pemilik risiko (risk owner) terhadap fungsi penanganan risiko (managing risks) dengan melaksanakan konsultasi seca- ra kontinyu dengan memanfaatkan peran Inspektorat Jenderal. Maka diharapkan terwu- judnya fungsi tersebut, program proyek strategis nasional dapat tercapai tepat waktu dan selesai sesuai rencana serta memenuhi spesifikasi teknis dan ketentuan perundang-undangan. (timtransparansi)
  • 28. I Radar Tommy Pimpin Apel Besar inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan nspektorat Jenderal Kementerian Perhu- bungan untuk per tama kalinya menye - lenggarakan Apel Besar seluruh Pegawai Inspektorat Jenderal bersama Para Pejabat mulai dari Eselon IV , III, II di Jakarta, Senin (5/6/2017). Inspektur Jenderal Wahju Satrio Utomo atau yang akrab dipanggil Tommy memimpin Apel Besar tersebut. Apel dimulai pukul 08.30 WIB, diawali dengan laporan masing-masing Komandan Pleton tiap- tiap Unit Kerja di lingkungan Itjen. Mulai dari Sekretariat Jenderal, Inspektur I sampai dengan V tentang jumlah personel pegawai yang hadir pada Apel tersebut. “Saya menekankan pentingnya kita sebagai Aparatur Sipil Negara untuk menjaga keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang berazaskan Pancasila,”tegas Tommy. Dia juga mengungkapkan, sebagai jajaran Itjen, selain melakukan Audit, Reviu, Konsulting, dan Katalisator seluruh Sub Sektor dan Badan, kini juga memiliki tugas tambahan dari Menteri Perhubungan. “Tugas Itjen, memantau hasil disposisi Menhub kepada Dirjen dan Eselon I lainnya,” kata Tommy. Hal itu dilakukan, lanjutn ya, un tuk memastikan bahwa disposisi Menhub dapat dijawab dan ditindaklanjuti secara cepat. n 26 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017
  • 29. I itjen raih Sertifikat iSO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu nspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Perhubungan kembali menerima ISO Sistem Manajemen Mutu. Bila sebelumnya ISO 9001 : 2008, meningkat menjadi 9001:2015, dari lembaga Sertifikasi Tuv Nord. Inspektur Jenderal Kementer ian Per- hubungan Wahju Satrio Utomo yang akrab disapa Tommy mengapresiasi capaian Itjen tersebut, usai menerima Sertifikat ISO 9001:2015 dari perwakilan Tuv Nord, di Jakarta, Senin (5/6/2017). “Saya berharap peraihan ini dapat menjadi pemicu untuk terus meningkatkan kualitas Itjen. Saya juga minta seluruh jajaran kompak bekerjasama,”tutur Tommy. Dengan kekompakan, kata Tommy, maka tidak ada suatu pekerjaan yang sulit karena dikerjakan bersama-sama. Pener imaan Sertifikat ISO 9001:2015, berdasarkan Hasil Audit lembaga Sertifikasi Tuv Nord Indonesia dengan Nomor : 1-F15088/2017 pada 17 Mei 2017 dengan Nomor Sertifikat 16.00F.15088 yang berlaku sampai dengan 9 Juni 2018. “Sebanyak 25 Prosedur Mutu telah behasil ditingkatkan menjadi ISO 9001:2015,”ujar dia. Perbedaan serifikat ISO 9001:2008 dengan ISO yang diraih saat ini yaitu ISO 9001:2015 dikatakan Tommy, adalah pemenuhan terhadap prosedur mutu yang ada, menggunakan Analisa Risiko, Analisa SWOT, dan memerhatikan isu-isu strategis di Internal dan eksternal. “Khusus untuk ISO yang ke - 11 terkait dengan ULP, tidak di upgrade dikarenakan tahun 2018 ULP akan berdiri sendiri di Sekretariat Jenderal Kemenhub,”pungkas Tommy. n transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l 27
  • 30. ak an ga an a ng 45,” e- a an ktif asi, da an n n g- an M Radar Menhub: Pencegahan Tindak Pidana Pencucian uang Butuh Sinergi enteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa pen- cegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme butuh sinergi untuk mewujudkannya. Untuk itu, bersama K iagus Ahmad Badaruddin selaku Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada hari ini (9/6/2017), melakukan Pertukaran Dokumen Nota Kesepahaman terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana Pendanaan Terorisme di gedung PPATK. Menhub didampingi Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Wahju Satrio Utomo, Inspektur I, II, III, IV, dan V Inspektorat Jenderal Kemenhub serta Pejabat lainnya. “Tindak pidana pencucian uang tid hanya mengancam stabilitas perekonomi dan integritas sistem keuangan, tetapi ju dapat membahayakan sendi-sendi kehidup bermasyarak at, berbangsa, dan bernegar berdasarkan Pancasila dan Undang-Unda Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19 tegas Menhub. Dia menyampaikan bahwa upaya penc gahan dan pemberantasan tindak pidan pencucian uang dan tindak pidana pendana terorisme memerlukan kerjasama yang efe dalam bentuk pertukaran informasi, sosialis pendidikan dan pelatihan serta penelitian. Hal itu untuk mengetahui apak ah a keterkaitan antara pelaksanaan tugas, fungsi, d kewenangan Kemenhub dan Pusat Pelapora dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). “Kesepakatan bersama ini dimaksudka untuk mewujudkan kerja sama dan men optimalkan langkah-langkah untuk pencegah dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaanterorisme,” 28 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017
  • 31. kata dia. Sebagai tindak lanjut dari perjanjian kerja sama itu, dilakukan penandatanganan Kerja Sama antara Irjen Kemenhub Wahju S. Utomo ( Tommy) dengan Wakil Kepala PPATK Agus Santoso. Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangka mewujudkan efektifitas pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang dilakukan oleh kedua belah pihak. “Dalam upaya memperlancar dan meng- optimalkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing pihak,” ungkap Tommy. n Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi
  • 32. I Irjen Kementerian Perhubungan Dr. Wahju Satrio Utomo tinjau angkutan Lebaran di Bandara Halim. irjen Kemenhub Tinjau Posko Angkutan Lebaran Terpadu di Bandara halim rjen Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Dr. Wahju Satrio Utomo dan Ketua STPI Curug Capt. Novyanto Widadi, S.AP, MM meninjau Posko Angkutan LebaranTerpadu di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (21/6/2017). Seper ti diketahui, di Pokso Angkutan Lebaran Terpadu 2017 di Bandara Halim Perdanakusuma ditugaskan taruna STPI Curug. Para taruna membantu melayani masyarakat khususnya pengguna jasa bandara tersebut, serta membantu input data terkait kinerja dan pelayanan di Bandara Halim Perdanakusuma. Dilansir akun @CurugSTPI, mengabarkan kunjungan Irjen serta mem-posting foto di Posko Angkutan Lebaran tersebut. “Kunjungan Irjen @kemenhub151 Bpk DR. Wahju Satrio Utomo ke Posko Terpadu di Bandara Halim PK @HLP_AP2.” Tommy, begitu biasa disapa, langsung disamb ut para taruna STPI yan g sed an g mendapatkan tugas piket membantu melayani masyarakat khususnya pemudik di bandara enclave militer milik TNI-AU tersebut. n transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l 29
  • 33. D Radar irjen Tommy Beri Pengarahan Pada rakor Angleb di Jatim alam pengarahannya, Tommy me- negask an bah wa keselama tan transportasi harus diutamakan dan diwujudkan tanpa alasan apapun. “Keselamatan transpor tasi, dimulai dari keselamatan sarana dan awak untuk peningkatan aspek keselamatan saat angkutan Lebaran,” ujar Tommy di Surabaya, Selasa (13/6/2017). Selainkeselamatan,kata dia,faktor keamanan juga tidak boleh diabaik an . Peningk atan ketertiban dan keamanan pada simpul-simpul transportasi harus dilakukan seperti di stasiun, bandara, pelabuhan, dan terminal-terminal. “Hal penting lainnya adalah peningkatan kualitas layanan, mulai saat pembelian tiket, selama perjalanan, serta pelayanan angkutan terusannya,”tutur Tommy. Selain tiga hal di atas, untuk mewujudkan mudik Lebaran yang selamat, guyub rukun, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perhubungan Wahyu Satria Utomo yang akrab disapa Tommy, memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran (Angleb) Terpadu 2017 Provinsi Jawa Timur. 30 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017
  • 34. diungkapkan Tommy, disiapkan juga posko ter padu di kan tor Kemenhub dan posko lapangan. “Dengan adanya posko terpadu maka akan memudahkan perolehan informasi kondisi real time pada saat pelaksanaan angkutan Lebaran,”katanya. Dia berharap, seluruh jajaran regulator dan operator untuk mengoptimalkan manajemen tanggap darurat terhadap manajemen krisis transportasi. poin penting angleB Dalam pen yelenggar aan Angleb ada beberapa poin penting yang harus dilaksanakan. Pertama menurut Tommy, terkait dengan persiapan sarana dan prasarana serta pengecekan tes urine/narkoba untuk seluruh awak serta kelaikan sarana moda transportasi (ramp check). “Selanjutnya adalah pengawasan terhadap harga tiket dan jumlah tiket yang dijual agar tidak melebihi kapasitas angkut (sesuai manifes),” katanya. Ketersediaan sarana juga menjadi poin penting dalam penyelenggaraan angleb. Menurutnya, pada saat musim mudik, jumlah penumpang angkutan umum bisa dipastikan mengalami kenaikan. “Untuk itu, seluruh moda transportasi laut, udara, kereta api, dan darat harus benar-benar siap,”tutur Tommy. Dengan adanya posko terpadu maka akan memudahkan perolehan informasi kondisi real time pada saat pelaksanaan angkutan Lebaran Sistem komunikasi dan informasi selama angleb disebutkannya, juga perlu mendapat prioritas. Mengingat pelaporan di lapangan bisa dengan mudah diakses bila sistem berfungsi dengan baik. Untuk itu, disiapkan Sistem informasi dan komunikasi, Perhubungan Command Center dan juga terhubung dengan Korlantas command center untuk pelaksanaan percepatan. n transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l 31
  • 35. 32 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 32transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l Radar I Radar gunakan helikopter STPi, irjen Kemenhub Pantau Arus Balik Lebaran nspektur Jenderal (Irjen) Kementer ian Perhubungan (Kemenhub) Wahju Satrio Utomo melakukan pemantauan arus balik Lebaran 2017 melalui jalur udara, Minggu (2/7/2017). Peman tauan menggunakan pesa wat helikopter milik STPI Curug. Pesawat terbang take off dari Bandara Budiarto Curug dan terus menyusuri jalur pantai utara (pantura) Jawa Barat sampai ke Gerbang Tol Brexit menuju Jakarta. Secara umum, perjalanan balik Lebaran 2017 di lintas pantura Jawa dan ruas tol Trans Jawa dari Brexit ke arah barat berjalan baik. Mes- ki sempat terjadi kepadatan terutama di KM 103 ruas tol Copali terutama menjelang rest area. Kepadatan juga terjadi di ruas tol Jakarta- Cikampek karena tingginya volume kendaraan yang melintas. Aparat di lapangan sudah melakukan upaya rekayasa lalu lintas dengan memberlakukan contra flow mulai KM 66 sampai KM 32 menuju Jakarta. Menurut Tommy, sapaan akrab Irjen Kemenhub, seluruh hasil pemantauan dan kondisi kepadatan lalu lintas balik Lebaran sudah dilaporkan kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi serta diteruskan ke Kakorlantas (Kepala Korps Lalulintas) Polri. Semoga laporan kondisi lalin arus balik Lebaran ini bisa dijadikan bahan rujukan untuk mengambil kebijakan yang tepat dan bermanfaat bagi semua. “Selanjutnya penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2017 bisa lebih baik dan korban kecelakaan lalu lintas bisa ditekan seminimal mungkin,” pungkas Tommy. n
  • 36. 33 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 33transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l I Pastikan Kelancaran Mudik Lebaran Tommy Video Conference dengan Petugas Lapangan nspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Wahju Satrio Utomo atau akrab disapa Tommy menyampakan bahwa H-6 Lebaran atau 19/6/2017, jumlah penumpang mudik belum meningkat tajam di sejumlah wilayah. “Hingga hari ini belum ada peningkatan yang berarti dan situasi sekarang masih bisa di-handle oleh teman-teman di lapangan,” jelas Tommy usai melakukan video conference dengan sejumlah petugas di lapangan seperti di Pelabuhan Merak, Bandara Ngurah Rai, Nagreg Jawa Barat, Pintu Tol Cikarang Utama, Pelabuhan Batam, dan lainnya di Posko Tingkat Nasional Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2017. Namun begitu, kata dia, petugas-petugas di lapangan sudah siap apabila terjadi lonjakan penumpang. Posko kesehatan serta fasilitas umum lainnya juga sudah disiapkan untuk pemudik. Tommy menguraikan, untuk pemudik ke arah Jawa Tengah, jalur utara dan jalur selatan sudah baik serta jalan-jalan alternatif juga sudah siap, sehingga tidak perlu memakai jalur tol semua. “Dengan demikian, diharap konsentrasi kepadatan di jalan akan terpecah, tidak tertumpu di satu titik saja,”ungkap Tommy. Untuk para pemudik, Tommy menghimbau agar memilih menggunakan angkutan umum yang sudah disediakan dibandingkan kendaraan pribadi. “Karena ini perjalanan panjang yang melelahkan, lebih baik manfaatkan angkutan umum yang sudah ada dan hindari memakai kendar aan pribadi namun apabila harus memakai kendaraan pribadi, kendaraan harus diperiksa dengan baik,,” ujar dia. n
  • 37. 34 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 34transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l P Radar Irjen Kementerian Perhubungan Dr. Wahju Satrio Utomo tinjau pembangunan kapal latih. irjen Kemenhub Nilai Pembangunan 6 Kapal Latih On The Track rogres pembangunan enam kapal latih BPSDM Perhubungan di PT Steadfast Marine Pontianak, Kalimantan Barat berjalan sesuai rencana. “Untuk paket pertama yang meliputi STIP Jakarta dan BP2IP Malahayati siap diserahkan Agustus 2017,” kata Inspektur Jenderal Kemen- terian Perhubungan Wahju Satrio Utomo di Jakarta, Rabu (14/6/2017). Dari hasil audit di lapangan, pembangunan enam kapal latih taruna sesuai rencana (on the track). Pihak kontraktor yang membangun kapal latih komit menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Seperti diketahui, dari enam kapal latih pesanan BPSDM Perhubungan dibagi menjadi tiga paket masing-masing dua kapal. Pertama paket STIP dan BP2IP Malahayati Aceh, kedua Paket Poltekpel-BPPP Minahasa Selatan dan paket ketiga, Paket PIP Makassar dan BP2IP Sorong. Menurut Tommy, sapaan akrab Irjen Kemen- hub itu, tahap berikutnya kapal latih akan dise- rahkan Agustus 2017. Terakhir direncanakan bulan September 2017 dua kapal terakhir akan diserahkan ke BPSDM Perhubungan. Dia menambahkan, kapal latih BPSDM Perhubungan tersebut diproyeksikan menam- pung 100 kadet untuk praktik layar (prala). Selain itu kapal tersebut akan dioperasikan untuk melayani masyarakat di rute perintis. n
  • 38. 35 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 35transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l S Sesitjen Pimpin Monitoring Angkutan Lebaran di Jawa Tengah ekretaris Inspektorat Jenderal (Sesitjen) Kementerian Perhubungan Bambang Sudaryono memimpin Tim Pemantauan Angkutan Lebaran 2017/1438 H di wilayah Jawa Tengah. Anggota tim ini terdiri dari tiga orang yaitu Kabag Hukum dan Humas Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Nasution bin AS, Kapuslitbang Transportasi Jalan dan PerkeretaapianKemenhubEllenlies,dan Kasubag Hukum dan TU Itjen Kemenhub Nuris Rochmadi. “Kami mendapat tugas pemantauan di tujuh lokasi yang tersebar di wilayah Jawa Tengah,” kata Bambang Sudaryono kepada Tim Transparansi. Ke-7 tempat pantauan tersebut adalah Terminal Tipe A Pekalongan, Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Stasiun Kereta Api Semarang Tawang, Posko Terpadu Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Bandara Adi Soemarmo Solo, Terminal Tipe A Tirtonadi Solo, dan Stasiun Kereta Api Solo. Bambang Sudaryono mengatakan, kegiatan yang dipimpinnya itu berdasarkan Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM12TAHUN 2017 Tentang Monitoring Angkutan LebaranTerpadu Tahun 2017 (1438 H). Adapun latar belakang kegiatan pemantauan ialah karena adanya peningkatan kebutuhan masyarak at untuk merayak an Lebaran di kampung halaman yang berdampak pada meningkatnya permintaan akan jasa angkutan, baik angkutan darat, angkutan laut, maupun angkutan udara, sehingga diperlukan persiapan untuk kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan dalam penyelenggaraan angkutan Lebaran. Terminal Tipe A Pekalongan.
  • 39. 36 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 36transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l Radar Suasana angkutan Lebaran di Stasiun Tawang Semarang. “Penanganan yang terpadu dan terkoordinasi dengan baik dalam penanganan Angkutan Lebaran oleh instansi terkait diharapak an mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan angkutan Lebaran secara keseluruhan,”ujarnya. Sedangkan tujuannya adalah melakukan pemantauan dalam penyelenggaraan Angkutan Lebaran. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah agar semua yang terlibat dalam penyelenggaraan Angkutan Lebaran dapat ber koordinasi antar aparat ter kait, untuk bersama-sama mempelancar arus lalu lintas sehingga masyarakat pengguna transportasi mendapatkan kenyamanan dan pelayanan serta perlindungan keselamatan dalam melakukan perjalanan. Pemantauan di Terminal Tipe A Pekalongan yang melayani AKAP dan AKDP, posisi data penumpang terakhir pada H-1 pada 24 Juni 2017 yaitu jumlah kedatangan sebanyak 33.364 penumpang dengan menggunakan 2.434 bus. Sedangkan keberangkatan sejumlah 76.750 penumpang dengan menggunakan 4.862 bus. “Tetapi kebersihan di lingkungan sekitar terminal masih perlu ditingkatkan,” ujar Bam- bang Sudaryono Hasil pemantauan di Stasiun Kereta Api Penanganan yang terpadu dan terkoordinasi dengan baik dalam penanganan Angkutan Lebaran oleh instansi terkait diharapakan mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan angkutan Lebaran secara keseluruhan Tawang yang terletak di tengah Kota Semarang diperoleh data total volume penumpang pada hari Sabtu H-1 atau 24 Juni 2017 sejumlah 6.476 penumpang naik dan 4.461 penumpang turun. Secara kumulatif penumpang naik di stasiun yang berada dalam pengelolaan PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi IV Semarang sekaligus stasiun terbesar di kota Semarang itu sampai hari Sabtu H-1 atau 24 Juni 2017 sejumlah 25.038 penumpangnaikdan 17.123 penumpangturun. Bambang Sudaryono bersama tim kemudian memantau Angkutan Lebaran di Pelabuhan
  • 40. 37 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 37transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l Tanjung Emas Semarang yang dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia III sejak tahun 1985. Pelabuhan Tanjung Emas didukung dengan peralatan seperti Kapal Tunda, Kapal Pandu, Kapal Kepil, Gudang, Lapangan Penumpukan dan alat bongkar muat. Pelayanannya meliputi Pelayanan Kapal, Pelayanan Barang, Pelayanan Terminal, Pelayanan Tanah, Bangunan, Air, dan Listrik. Sampai dengan H-1 atau 24 Juni 2017, di Pelabuhan Tanjung Emas masih belum terjadi lonjakan penumpang yang signifikan. Pada 22 Juni 2017 pukul 08.00 WIB kapal KM Dobon- solo yang mengangkut pemudik gratis dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta sebanyak 1.774 penumpang dan 835 sepeda motor telah berlabuh. Selang beberapa saat kemudian pada pukul 11.00 WIB kapal ASDP KM SEBUKU yang mengangkut pemudik dari Tanjung Priok sejumlah 375 penumpang dan sepeda motor sejumlah 177 unit dari Tanjung Priok juga telah berlabuh. Pada 23 Juni 2017 kembali berlabuh KM Do- bonsolo dari Pelabuhan Tanjung Priok dengan mengangkut mudik gratis sebanyak 935 ken- daraan dan 2.009 penumpang. Bongkar muat masing-masing kapal tersebut memerlukan waktu sekitar 60 menit untuk kapal KM Dobonsolo dan sekitar 26 menit untuk kapal ASDP KM Sebuku, untuk menurunkan penumpang dan kendaraan. Selanjutnya tim melihat kondisi Posko Terpadu Angkutan Lebaran Dinas Perhubungan Privinsi Jawa Tengah yaitu Posko Gabungan dibawah koordinasi Dishub Provinsi Jawa Tengah. Posko ini dimulai dari H-7 s/d H+7 (18 Juni s/d.10 Juli 2017). Berdasar kan da ta yang tercata t pada awal posko sampai dengan 21 Juni 2017 pukul 20.00 WIB, tim memperoleh keterangan jumlah pemudik total 1.488.470 orang dengan menggunakan moda sepeda motor, mobil pribadi, bus, kereta api, pesawat terbang, dan kapal laut. Di Bandara Adi Soemar mo, Solo, tim monitoring belum melihat adanya lonjakan pe- numpang di bandara tersebut. Sampai dengan H-1 (24 Juni 2017) tercatat sebanyak 19.299 penumpang datang dan 10.457 penumpang berangkat. “Secara umum kondisi dan situasi angkutan lebaran di Bandara Adi Soemarmo terpantau aman lancar terkendali,” kata Bambang Sudar- yono. Sementara situasi angkutan Lebaran di Terminal Tirtonadi, Solo, dari 21 s.d 24 Juni 2017 total penumpang datang mencapai 117.685 penumpang dan 6.945 Bus. Puncak kedatangan penumpang pada H-4 dengan 27.885 penumpang dan 1.765 bus, sedang jum- Penyelenggaraan pelayanan angkutan Lebaran di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.
  • 41. 38 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 38transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l Radar Pelayanan angkutan Lebaran di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. lah penumpang berangkat sebanyak 92.701 penumpang dan 5.671 kendaraan. Terminal Tipe A ini terhubung dengan Stasiun Solo Balapan telah terhubung dengan sky bridge dengan panjang 631 m. Untuk program mudik gratis yang dilakukan Kementerian Perhubungan, pada H-3 atau 22 Juni 2017 telah datang di Terminal Tirtonadi sebanyak 14 truk mengangkut sepeda motor sebanyak 564 unit. Jumlah penumpang yang menggunakan sepeda motor 1.624 orang diangkut dengan 36 bus. Sedangkan jumlah penumpang mudik gratis yang tanpa sepeda motor berjumlah 1.250 orang, diangkut dengan 26 bus. Selesai memantau Terminal Tirtonadi, tim kemudian beralih ke Stasiun Solo Balapan melalui jembatan penghubung atau sky bridge. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan sampai dengan H-1 di Stasiun Solo Balapan, jumlah penumpang naik sebanyak 19.898 penumpang dan penumpang turun sebanyak 32.116 penumpang. Jika dibanding dengan angkutan Lebaran tahun sebelumnya terjadi peningkatan yang cukup tinggi karena adanya kereta tambahan yang disiapkan oleh PT KAI. Bambang Sudaryono menjelaskan, setelah melakukan pemantauan di berbagai posko di atas, tim pemantauan Itjen Kemenhub memberikan usulan dan saran-saran. Adapun usulan dan saran yang disampaikan adalah: 1. Perlunya koordinasi yang baik dalam penyelenggaraan program mudik gratis antara Direktorat Jenderal Perbubungan Laut dengan Direktorat Jenderal Perhubu- ngaan Darat di pelabuhan tujuan terkait dengan jadwal kedatangan kapal sehingga ruang untuk menambatkan kapal dapat dipersiapkan dengan lebih baik; 2. Perlunya penyediaan rest area di sepanjang jalur Pantura di wilayah Jawa Tengah untuk mengurangi penggunaan SPBU sebagai tempat peristirahatan; 3. Dishub Provinsi serta jajarannya agar ber- koordinasi dengan instansi terkait untuk mengurai kemacetan; 4. Perlunya penyediaan fasilitas penyandang cacat/difable di sisi terminal Tirtonadi untuk Jalur sky-brldge. 5. Bus untuk angkutan penumpang yang digunakan dalam angkutan lebaran belum seluruhnya terdapat stiker lulus uji kelaikan kendaraan untuk itu agar pada tahun berikutnya kelayakan bus untuk mudik gratis ini menjadl prioritas utama. (tim) Bandara Internasional Adi Soemarmo Semarang. Terminal Tirtonadi Solo.
  • 42. 39 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 39transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l B irjenTommy Berkisah Soal Competition VsCooperation erbincang dengan DR Wahju Satrio Utomo selalu saja menyentuh berbagai aspek menbangunsumber daya manusia. Irjen Tommy, demikian panggilan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan itu, selalu saja berkomunikasi kaya dengan berbagai teori dan contoh-contoh di tataran implementasi. Ketika berbicara tentang kompetisi dan kerja sama, mantan Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan menyodorkan satu kisah inspiratif. Begini kisahnya: Competition Vs Cooperation Jumat lalu, kedua anaknya menerima Report Card dari sekolahnya Ronald Reagan Elementary School.KalaudiIndonesiaistilahnya adalah rapor. Melihat kedua anakya mendapat nilai-nilai yang sangat bagus, dia bersuka cita. Anehnya kok tidak tercantum info tentang rangking. Pakde tergoda bertanya ke salah satu guru. “Anak saya ranking berapa, Ms Batey?” Guru itu balik bertanya, “Kenapa Anda orang Asia selalu nanya seperti itu?” “Wah, salah apa saya ini….?” kata Pakde dalam hati. Guru itu melanjutkan bicara, “Anda kok sangat suka sekali berkompetisi?” “Di level anak Anda, tidak ada rangking- rangkingan…!” “Tidak ada kompetisi!” “Kamimengajari mereka tentang‘cooperation’ alias kerjasama….!” “Mereka harus bisa bekerja dalam team work” “Dan mereka harus bisa cepat bersosialisasi dan beradaptasi.” “Mereka harus punya banyak teman!” Lebih penting bagi kami untuk mengajari mereka story telling dan bagaimana mengung- kapkan isi pikiran dalam bahasa yang terstruktur dan sistematis!” “Kami mengajari mereka “logika” dalam setiap kalimat yang mereka ucapkan!” Dari pernyataan guru itu, Pakde mendapat info baru rupanya kenapa teman-temannta di kantor mentalnya selalu “How can I help you?” Hampir tidak pernah meihat mereka ‘jegal- jegalan.’
  • 43. 40 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 40transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l Dan, di Amerika hampir semua profesi mendapat penghasilan atau penghargaan yang layak. Tidak harus semua jadi dokter, insinyur atau profesi lain yang terlihat ‘terhormat’seperti di Indonesia. Semua orang boleh mencari penghidupan sesuai ‘passionnya,’ sehingga semua bidang kehidupan berkembang maju, karena diisi orang- orang yang bekerja dengan penuh gairah. Wah…saya jadi ingat, memang pendidikan di negeri saya sangat kompetitif. Banyak orangtua yang narsis kemudian memajang prestasi anak-anaknya di sosmed. Wow! Tanpa disadari sebagian dari mereka nanti akan tumbuh menjadi orang-orang yang terlalu suka berkompetisi dan lupa bekerjasama. Kiri-kanannya dianggap saingan bahkan sangat mungkin sebagai musuhnya. Dirinya harus menjadi yang terbaik! Mendingkalau sianak bisa mengembangkan dirinya supaya menang persaingan. Yang ada, kadang mereka justru menunjukkan kebaikan dirinya dengan cara mengungkapkan kejelekan- kejelakan temannya ataupun orang lain. “Kalo bukan kita siapa lagi?” begitu jargon- nya… Wuih…, betapa arogannya, seakan-akan fihak lain tidak ada yang bisa! Hanya dia sendiri yang mampu! Kemudian yang ada adalah menjadi sakit mentalnya. “Aku menang…aku menang…!”begitu suara anak-anak dari sebuah gang di ibukota. Entah permainan apa yang mereka me- nangkan? Entah kapan dia sadar, bahwa hidup bukan melulu soal menang dan kalah. (tim)
  • 44. 41 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 41transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l D Radar Sosialisasi pengendalian gratifikasi Itjen Kemenhub di Yogyakarta. unit Pengendalian gratifikasi Jawa Tengah dan Daerah istimewa yogyakarta Terbentuk alam upa ya menciptak an ta ta kelola pemer intahan yang baik, Inspektorat Jenderal Kemementerian Perhubungan membentuk Unit Pengedalian Gratifikasi (UPG) di 29 wilayah yang tersebar di berbagai daerah. Salah satunya adalah UPG di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang baru terbentuk secara resmi pada 12 Mei 2017 lalu. Pemben tuk an UPG ini ber bar engan dengan kegiatan sosialisasi UPG terhadap para Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Perhubungan di kedua wilayah tersebut. Penanggung jawab UPG di wilayah ini adalah Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas sebagai ketua. Dibantu oleh: l Wakil Ketua I: Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang; l Wakil Ketua II: Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cilacap; l Wakil Ketua III: Kepala Bandar Udara Jenis AKelas IV Dewa
  • 45. 42 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 42transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l Daru Karimun Jawa; l Wakil Ketua IV: Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Tingkat I Wilayah Jawa Bagian Tengah; l Wakil Ketua V: Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan Ketua Sekretariat Pengendalian Gratifikasi Wilayah adalah Kepala Bagian Tata Usaha KSOP Kelas I Tanjung Emas Semarang. Dibantu oleh: l Wakil Ketua: Kepala Bagian Tata Usaha PIP Semarang l Anggota: Seluruh Kepala Bagian/Kasubag/Kasie/Kaur UPT Kemenhub Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditunjuk. Inspektur Jenderal Kementerian Perhu- bungan Wahju Satrio Utomo dalam penga- rahannya meminta agar setiap UPG Wilayah mensosialisasikan pengendalian gratifikasi kepada seluruh pegawai pada unit kerjanya masing-masing. Mereka secara proaktif harus memberi- tahukan kepada para pejabat/pegawai yang akan melaksanakan acara pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi atau upacara adat/agama lainnya bahwa hadiah atau tanda kasih dalam bentuk uang atau barang memiliki batasan. “Batasan nilai tanda kasih yang diterima dalam setiap acara paling banyak Rp1 juta,” katanya. Adapun peserta yang hadir dalam kegiatan sosialisasi UPG tersebut dihadiri oleh sedikitnya 18 UPT Kementerian Perhubungan di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu: - Satker Perhubungan Darat Provinsi Jawa Tengah; - Satker Perhubungan Darat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; - Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah X Jawa Bagian Tengah; - Bandar Udara Jenis A Kelas III Tunggul Wulung; - Bandar Udara Jenis A Kelas III Dewa Daru Karimun Jawa; - Kantor Kesyahbandarandan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas; - Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cilacap; - Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal; - Kantor Distrik Navigasi Kelas II Semarang; - Kantor Distrik Navigasi Kelas III Cilacap; - Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Pekalongan; - Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Rembang; - Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Juwana; - Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Jepara; - Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Batang; - Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Karimunjawa; - Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Brebes. Selain itu, disampaikan juga materi tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan dibawakan oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi dengan moderator Sekretaris Inspektorat Jenderal. n Sosialisasi pengendalian gratifikasi Itjen Kemenhub di Yogyakarta.
  • 46. 43 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 43transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l I Radar itjen Kemenhub gelar Sosialisasi Pengendalian gratifikasi nspektorat Jenderal Kementerian Perhu- bungan terus melakukan upaya menciptakan tata kelolaan pemerintahan yang sesuai dengan norma-norma good governance. Salah satunya dengan menerapk an sistem pengawasan internal pemerintahan di unit kerja masing-masing, termasuk dalam hal pengendalian gratifikasi. Berkaitan dengan hal itu, Inspektorat Jen- deral Kementerian Perhubungan menggelar sosialisasi pengendalian gratifikasi bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT ) Kementerian Perhu- bungan untuk wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada 12 Mei 2017 lalu. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 312 Tahun 2016 tentang Unit Pengenda- lian Gratifikasi (UPG) Kementerian Perhubu- ngan Diktum kelima huruf F yaitu UPG Utama dalam hal ini Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan bekerjasama dengan UPG Wila- yah dalam melaksanakan Sosialisasi Pengenda- lian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Dalam sesi pengarahan, Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Wahju Satrio Utomo meminta kepada seluruh UPT Kementerian Perhubungan wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta agar melaksanakan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah pada unit
  • 47. 44 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 44transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l kerjanya masing-masing. “Agar dapat menghindarkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran secara dini,” kata Wahju Satrio Utomo. Mantan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan yang biasa disapa Tommy ini pun meminta agar sosialisasi pengendalian gratifikasi tidak hanya dilakukan di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, melainkan dilakukan kepada seluruh UPG di 29 wilayah yang tersebar di Indonesia. Pada kesempatan pengarahan itu, Tommy berpesan agar aset-aset yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi segera dihapus agar tidak ada pembebanan biaya pemeliharaan lagi. Sedangkan pengawasan Inspektorat Jen- deral akan dilakukan sejak awal sehingga apabila terdapat indikasi pembangunan yang sia-sia dapat dicegah sebelum pembangunan selesai dilaksanakan. n
  • 48. 45 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 45transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l I Radar SertijabitjenKemenhub, TommyingatkanKunci Keberhasilan Kerja rjen Kementerian Perhubungan Wahju Satrio Utomo yang akrab disapa Tommy memimpin Serah Terima Jabatan (sertijab) pegawai di lingkungan Itjen,dikantor Kemenhub,Jakarta, Senin (24/7/2017). Dalam kesempatan itu,Tommy mengingatkan tiga kunci sebagai pilar dalam menjalankan tugas untuk keberhasilan dalam pekerjaan. “Tiga kunci yang utama adalah profesional, integritas, dan amanah,”jelas Tommy. Hal itu kata dia, sesuai dengan semangat dan semboyan Itjen Kemenhub yang tertera pada lencana Tri Matra yang disematkan kepada pejabat yang baru hadir. Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah soliditas organisasi. Tommy juga menitipk an pesan agar Achmad mampu memberikan citra baru bagi Badan Litbang Perhubungan. Badan Litbang diharapkan mampu menghasilkan penelitian yang implementatif dapat diterapkan di sektor transportasi, sebagaimana harapan Menteri Perhubungan. Semen tar a itu kepada Tito G Utiarto disampaik an banyak sekolah-sekolah baru yang perlu dimanfaatkan seoptimal mungkin. Kita harus aktif mempromosikan kepada putra piutri di daerah-daerah yang potensial untuk dididik sebagai tenaga terampil transportasi. “Kebutuhan tenaga transportasi yang profesional masih sangat dibutuhkan,”tegasnya. “Keberadaan kalian tidak hanya memenuhi tuntutan tugas rutin, tetapi yang tidak kalah penting adalah memenuhi tuntutan peningkatan kapasitas dan pengembangan institusi,”tegas dia. Sertijab disebutkan Tommy, merupakan suatu proses alamiah dari suatu organisasi yang ingin terus berkembang dan harus menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan. Rotasi, mutasi, dan promosi jabatan akan selalu terjadi seiring dengan tuntutan kebutuhan organisasi. Hak itu sudah menjadi keniscayaan. “Namun esensi dari setiap jabatan yang diemban sesungguhnya adalah amanah dan kepercayaan yang harus dijaga, untuk dijadikan sarana pengabdian diri bagi sebesar-besarnya kepentingan organisasi, masyarakat, dan negara,” tuturnya. Sertijab dilakukan antara Ahmad dan Tito Gesit Utiarto yang sebelumnya menjabat sebagai Inspektur II dan Kepala Bagian Keuangan dan Perlengkapan di lingkungan Ijen kepada Kasman dan Salman Zuhdi.
  • 49. 46 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 46transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l I iniharapanirjen TommySoalrotasi inspekturii nspektur II Inspektorat jenderal Kementerian Perhubungan berganti dari Ir. Ahmad M. MTr ke Ir. Kasman, yang sebelumnya menjabat sebagai Pengevaluasi Tatanan dan Evaluasi Kepelabuhanan Direktorat Kepelabuhanan Ditjen Perhubungan Laut. Ahmad M menduduki jabatan baru sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan BadanPenelitian dan PengembanganPerhubungan. Kedua pejabat eselon IIA itu termasuk dari 407 pejabat, yang dilantik oleh Menteri Perhubungan BudiKaryaSumadi pada Jumat (21/7/2017) pagi.Lalu apa harapan InspekturJenderal (Irjen)Kemenhub DR Wahju Satrio Utomo kepada keduanya? Pejabat, yang akrab dipanggil dengan sebutan “Pak Tommy,” itu mengemukakan paada prinsipnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengharapkan rotasi dan mutasi pejabat selain merupakan berdimensi penyegaran, juga melahirkan efek positif berupa semakin kuatnya organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Dengan latar belakang dan tujuan mulia mutasi pejabat itu, dia mengungkapkan maka pejabat baru harus dapat bekerja dengan etos kerja dan produktifitas tinggi di bidang tugas dan pengabdian masing-masing. Karenanya, dalam konteks mutasi pejabat Inspektur II, Pak Tommy menyatakan dengan latar belakang lebih banyak di operasional, Ir. Kasman diharapkan dapat semakin menguatkan akuntabilitas dalam mengaudit sekaligus memberikan bimbingan dalam domain tugas di subsektor Perkeretaapian dan Perhubungan Darat. “Dengan latar belakang menangani sejumlah aspek di Ditjen Perhubungan Laut dan terakhir dipercaya menangani proyek Pelabuhan Patimban, PakKasmandiharapkandapatsemakinmempertajam dalam menganalisis, memberi penilaian sekaligus bimbingan terhadap proyek-proyek dan kinerja dua subsektor tadi, terutama proyek-proyek strategis. Dengan demikian, proyek-proyek itu selain dapat direalisasikan sesuai target, juga akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik,” jelas PakTommy. Sedangkan kepada Ir. Ahmad M, Pak Tommy mengharapkan memberikan energi baru ke Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan dalam memberik an memberik an penilaian terhadap kemanfaatan proyek-proyek, sekaligus di dalamnya tentang daya serap anggaran. “Pak Ahmad ini jago betul soal audit dan bimbingan terhadap proyek-proyek di Kementerian Perhubungan, termasuk subsektor Perkeretaapian dan PerhubunganDarat.Apalagibadan Litbang akan me-review kemanfaatan proyek untuk melahirkan rekomendasi tahun 2019. Pak Ahmad dapat diandalkan untuk itu. Selain sudah terbukti baik kinerjanya,diajuga merupakan SDMyang sudah lama berkiprah diInspektoratJenderal,”ungkapPakTommy. Mengenai Salman Zuhdi, SE, yang menduduki jabatan baru sebagai Kepala Bagian Keuangan dan Perlengkapan, Sekretariat Inspektorat Jenderal, Pak Tommy menuturkan diharapkan dapat lebih menggejot lagi kinerja bagian keuangan dan perlengkapan. “Keberhasilan tugas pejabat sebelumnya, harus diteruskan, bahkan harus lebih baik lagi,” harapnya.
  • 50. I Radar realisasi Penyerapan Anggaran itjen Kemenhub Tembus 43,16 Persen nspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Wahju Satrio Utomo, yang akrab disapa Tommy,menyampaikanrealisasi penyerapan anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan semester I Tahun Anggaran 2017 tembus 43,16%. “RealisasianggaranItjenKemenhub semester I tahun 2017 terdiri dari belanja pegawai Rp36,5 Miliar atau 53%, belanja barang Rp51,2 Miliar atau 35%, dan belanja modal Rp2,5 Miliar atau 43%,”ujar Tommy di Jakarta, Rabu (19/7/2017). Hal itu disampaikan Tommy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR, be rsam a de ng an Sekjen Keme nh ub Sugihardjo, KepalaBadan Litbang Perhubungan 46 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017
  • 51. 47transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l realisasi Anggaran Tahun 2017 Umiyatun Hayati Triastuti, dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Djoko Sasono. Kepala Badan Litbang Ati mengemukakan bahwa pencapaian realisasi anggaran semester I tahun anggaran 2017 yakni sebesar 26,53%. “Realisasianggaran Badan Litbang tahun 2017 mencapai 26,53% atau sebesar Rp 27,217 Miliar, dengan rincian Puslitbang Transpor tasi Antarmoda sebesar 9,97%, Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan sebesar 22,9%, Puslitbang Transportasi Udara sebesar 18,11%, Puslitbang Jalan dan Perkeretaapian sebesar 23,48%, dan Sek retariat Bad an Pe n e lit ian d an Pengembangan Perhu- bungan sebesar 29,29%,” urainya. Sementara itu, realisasi anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan semester I tahun anggaran 2017 mencapai 33,24%. “Realisasi anggaran BPSDM-P adalah Rp 1,490 Miliar atau sebesar 33,24% dengan rincian belanja pegawai sebesar 47,11%, belanja modal sebesar 38,5% dan belanja barang sebesar 27,53%,” ujar Djoko. (omy)
  • 52. M Radar usung “Soliditas = Keberhasilan” Jajaran itjen Kemenhub Kumpul Di Museum Transportasi engusung tema “S oliditas = Keber hasilan” keluarga besar Itjen Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berkumpul di Museum Transportasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Menurut Irjen Kemenhub Wahju Satrio Utomo yang akrab disapa Tommy, pertemuan ini digelar sebagai ajang bersilaturahim dengan segenap pegawai dan keluarga besar pegawai Itjen Kemenhub. “Bergembira ria dengan keluarga dan anak-anak dalam suasana penuh kekeluargaan. Semoga acara ini dapat meningkatkan soliditas kita untuk meraih sukses,”ujar Tommy di Jakarta, Ahad (16/7/2017). Family gathering merupak an media komunikasi yang diharapkan dapat mening- katkan hubungan yang lebih baik diantara pegawai, antara atasan dengan bawahan, bahkan diantara keluarga pegawai, agar terbentuk tim 48 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017
  • 53. kerja yang luar biasa solid dengan berasaskan kekeluargaan. “Kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi fasilitas refreshment, memberikan penyegaran sehingga dapat meningkatkan motivasi para pegawai Itjen dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan lebih berkualitas,”tutur dia. Rangkaian acara dimulai dengan melak- sanakan jalan sehat yang dipimpin langsung oleh Tommy dan Sesitjen Bambang Sudaryono diikuti 291 jajaran Itjen Kemenhub. Kegiatan berikutnya adalah hiburan, berupa penampilan grup musik, penampilan dari masing-masing unit Eselon II Itjen, penarikan Door Prize, dan Stand Up Comedy. Sesitjen Bambang Sudar yono menam- bahkan, pegawai yang hadir terdiri dari seluruh Pegawai Negeri Sipil, pegawai Honorer, dan Office Boy di lingkungan Itjen beserta keluarga. Fasilitator Kegiatan Halal Bi Halal dan Family Gathering Itjen Tahun 2017 ini, dikatakannya, berasal dari rekan-rekan Tim Museum Trans- portasi TMII. transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l 49
  • 54. harus dipenuhi dan ditaati setiap seorang Auditor menjalankan peran anggota profesi. Pemahaman yang cukup dari seorang Au tentang kode etik, akan menciptakan pri Audit or yang pr ofesio kompeten, dan berdaya g Tanpa adanya pemaha yang cukup tent I Hukum & Konsultasi AuDiTOr dan Kode etik Sebelum kita bahas terkait dengan Kode Etik Auditor, alangkah baiknya terlebih dahulu kita ketahui makna dari etika. Etika secara harfiah bermakna pengetahuan tentang azas-azas akhlak atau moral. Pengertian kode etik adalah nilai-nilai, norma-norma, atau kaidah- kaidah untuk mengatur perilaku moral dari suatu profesi melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang stilah kode etik kemudian muncul untuk menjelaskan tentang batasan yang perlu diperhatik an oleh seorang profesional ketika menjalankan profesinya. Dengan membuat kode etik, maka sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik bagi profesional. Kode etik menyatakan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Syarat lain yang harus dipenuhi agar kode etik dapat berhasil dengan baik adalah bahwa pelaksanaannya di awasi terus menerus. Seperti halnya profesi-profesi yang lain, Auditor, dalam hal ini Auditor Internal, juga mempunyai kode etik yang digunakan sebagai rambu-rambu atau batasan-batasan ketika nya. ditor badi nal , una. man ang 50 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017
  • 55. kode etik, seorang Auditor akan terkesan tidak elegan, bahk an akan menghilangkan nilai esensial yang paling tinggi dari profesinya tersebut. Sebagai sebuah profesi, auditor telah memiliki asosiasi profesi yang diakui secara luas keberadaannya yaitu Asosiasi Auditor Internal Pemerintah (AAIPI) yang beranggotakan perorangan dan unit kerja APIP (termasuk Itjen Kemenhub) yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan yang diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga. Asosiasi inilah yang kemudian berperan merumuskan kode etik profesi para auditor internal Pemerintah Indonesia. Adapun Kode etik auditor internal menurut AAIPI merupakan aturan perilaku bagi seorang Internal Auditor dalam bersikap, bertingkah laku dan berbuat (bertindak) baik di dalam maupun di luar kegiatan audit. Sebelum adanya Kode Etik AAIPI, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan telah memiliki Kode Etik yang telah ditetapk an oleh Menteri Perhubungan, yaitu Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 596 Tahun 2011 tentang Kode Etik Auditor Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian Perhubungan, yang secara garis besar berisi: Tujuan : - Mewujudkan sikap serta perilaku Auditor yang memegang teguh etika dalam melaksanakan tugasnya; - Mencegah agar dalam melaksanakan tugas, Auditor tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan tanggungjawab moral; - Menjaga agar para Auditor dapat menja- lankan profesinya dengan baik dan beretika; - Memotivasi pengembangan profesi Auditor secara berkelanjutan. Kode Etik: - Etika bekerja; - Etika dalam bertugas; - Etika hubungan antar auditor. Kode etik Auditor atau aturan etika profesi auditor menyediakan panduan bagi para auditor profesional dalam mempertahankan diri dari godaan dan dalam mengambil keputusan- keputusan sulit. Jika auditor tunduk pada teka- nan atau permintaan tersebut, maka telah terjadi pelanggaran terhadap komitmen pada prinsip- prinsip etika yang dianut. Auditor juga manusia. Auditor bisa saja mengalami suatu kondisi yang membuat ia menjadi malas, acuh, atau ceroboh. Tapi auditor bukan manusia biasa. Dalam pekerjaannya, auditor dituntut untuk bersikap profesional dan taat kepada kode etik profesi. Kepatuhan terhadap kode etik berperan penting dalam menjaga kredibilitas profesi auditor dari ancaman risiko tinggi. Risiko itu terjadi karena sifat pekerjaan pemeriksa berpeluang besar menghadapi situasi dilematis seperti konflik kepentingan, intervensi atau ancaman dari pihak yang diperiksa, atau bahkan tawaran kerja sama untuk berbuat curang (kolusi). Oleh karena itu, seorang auditor harus selalu memupuk dan menjaga kewaspadaannya agar tidak mudah takluk pada godaan dan tekanan yang membawanya ke dalam pelanggaran prinsip-prinsip etika secara umum dan etika profesi. Etik yang tinggi mampu mengenali situasi-situasi yang mengandung isu-isu etis sehingga memungkinkannya untuk mengambil keputusan atau tindakan yang tepat. Adapun beberapa permasalahan etika yang dapat dijumpai oleh auditor yang meliputi permintaan atau tekanan untuk: - Melaksanakan tugas yang bukan merupakan kompetensinya; - Mengungkapkan informasi rahasia; - Mengkompromikan integritasnya; - Mendistorsi obyektivitas denganmenerbitkan laporan-laporan yang menyesatkan. Akhirnya, sekali lagi Auditor adalah manusia biasa yang sering lupa, malas, acuh, atau ce- roboh, akan tetapi auditor bukan manusia biasa. Oleh karena itu sangat diperlukan untuk mempertahankan etika-etika auditor secara terus menerus, termasuk dengan diadakannya sosialisasi, dengan harapan akan menjadi suatu kebiasaan/sifat yang akan menumbuhkan virus kebaikan. Aamiin. Wallahu a’lam bissawab transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l 51
  • 56. rian Pria mulai ejak ta. ekali I Profil Sugihardjo: Do The Best & ikhlas Mulai jam 05.30 paling lambat jam 06.00 sudah harus meninggalkan rumah. Usai shalat Isya baru bisa meninggalkan kantor. Pekerjaan selalu menumpuk, bahkan harus dibawa pulang dan kembali dikerjakan setelah shalat subuh sebelum ke kantor. Rutinitas pekerjaan tersebut intinyauntuk membantu dan memfasiltasi seluruh subsektor di Kementerian Perhubungan. Selalu bisa dijalankan dengan baik untuk mendukung keberhasilan kerja Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. tulah kerja Sekretaris Jenderal Kemente Perhubungan Ir. Sugihardjo, M.Sc. kelahiran Cirebon tahun 1961 itu me kariernya di Kementerian Perhubungan s lulus dari FT Universitas Indonesia (UI) Jakar Berbagai tugas termasuk yang berat s Sekjen Kementerian Perhubungan, Ir. Sugihardjo 52 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017
  • 57. pun sukses dijalankan pria yang akrab disapa Pak Jojo ini. Dengan kerja keras dan kerja ikhlas, semua beban tugas yang berat sekalipun berhasil ia selesaikan. Bagi dia, kunci sukses itu adalah kerja ikhlas. “Dan sukses itu harus stabil antara tiga hal, yaitu sukses karier, sukses keluarga dan sukses sosial,” kata Jojo dalam perbincangan dengan Tim Transparansi di Jakarta, belum lama ini. Sukses t ersebut dalam perspektif keberhasilan di dunia. Sedang sukses yang lebih besar dan tidak terbatas ukurannya adalah seperti yang dicapai Nabi Muhammad SAW. Itulah sukses yang abadi, dan bukan hanya berarti dalam kehidupan atau karier sekarang tapi juga sukses di alam kelanggengan nanti. Menurut Nabi Muhammad SAW. “Sukses itu jika hariinilebihbaikdari hari kemarin,dan besok lebih baik dari hari ini.” Oleh karena itu, dalam hidup ini kita harus sukses di dunia tapi juga sukses di akhirat. Sebagai umat beragama, diyakini ada kehidupan setelah hidup di alam fana ini. Sedang keberhasilan hidup di akhirat kelak mutlak harus dicari dan diusahakan selama kita hidup di dunia ini. Sebagai aparat sipil negara (ASN), menurut Jojo, tentu kita mempunyai kewajiban bekerja yang terbaik bagi bangsa dan negara. Disinilah esensi hidup seorang anggota ASN harus diwujudkan. “Kerja yang terbaik (do the best) dan kerja ikhlas.” Selama berkarier di Kementerian Perhu- bungan, Jojo tak pernah memikirkan karier. Pada hakekatnya, prestasi dan karier itu akan mengikuti akan yang kita kerjakan. “Jika kita kerja yang baik, pimpinan tentu akan memiliki penilaian dan kebijakan tersendiri. Pimpinan pasti memiliki penilaian dan akan memberikan transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l 53
  • 58. 54 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 beban dan tugas itu sesuai kemampuan dan porsi masing-masing,”jelas Jojo. Bagi dia, jabatan itu bukan tujuan. Tapi jabatan adalah amanat yang harus dipertang- gungjawabkan pada bangsa dan negara.“Amanat ini bukan hanya dipertanggungjawabkan di dunia, tapi juga di hadapan Allah SWT. Semua itu sudah kita terima dan kita ucapkan saat pelantikan dulu. Kelak di hadapan Allah SWT. Semua akan diminta pertanggungjawabannya,” sebut alumni S-2 Kebijakan Publik UI Jakarta itu. Tugas sebagai Sekretaris Jenderal Kemen- terian Perhubungan sangat banyak dan berat. Selain mendukung dan memfasilitasi kerja Menteri Perhubungan, seorang Sekjen juga harus bisa membantu dan memfasilitasi keberhasilan subsektor eselon I lainnya di Kementerian Perhubungan. “Sekjen lebih banyak men-support secara administrasi untuk menunjang keberhasilan Menhub dan eselon I lain di Kementerian Perhubungan. Sekjen dianggap sukses jika bisa membantu mereka semua atau mereka merasa terbantu karena tugas yang kita lakukan. Sudah sering saya katakan, the next goal adalah customer juga,”aku Jojo. Sejak mengawali tugasnya sebagai Sekjen Kementerian Perhubungan, seluruh keluarganya menerima sebagai amanat yang harus dijalankan dengan baik. Pimpinan tentu akan memberikan tugas sesuai batas kemampuan kita.“Jika semua ini dijalani dengan baik dan penuh rasa ikhlas, maka apapun bisa dikerjakan dengan baik.” Alhamdulillah, menurut Jojo, keluarga bisa menerima dan staf serta mitra di kantor bisa mendukung peran dan posisi sebagai Sekjen Kementerian Perhubungan ini.“Tanpa dukungan dan kerja keras seluruh staf Kementerian Perhubungan, tak mungkin bisa menjalankan tugas yang berat ini,” sebut alumni SD Santo Yosep di Biak dan SMP sampai perguruan tinggi di Jakarta tersebut. Banyak tugas dan beban ber at telah disandang dan dilakukan Jojo dengan baik. Mulai dari staf sampai Kasubdit Angkutan Ditjen Perhubungan Darat, Ketua STTD Bekasi, Direktur LLAJ. Sebelum diangk at menjadi Sekjen Kementerian Perhubungan secara definitif, Jojo berulang kali dipercaya menjadi pelaksana tugas (Plt) pejabat eselon I, seperti Jika kita kerja yang baik, pimpinan tentu akan memiliki penilaian dan kebijakan tersendiri. Pimpinan pasti memiliki penilaian dan akan memberikan beban dan tugas itu sesuai kemampuan dan porsi masing-masing Plt. Dirjen Perhubungan Darat, kemudian Plt Sekjen Kementerian Perhubungan sebelum resmi dikukuh sebagai Sekjen Kementerian Perhubungan tahun 2016 silam. Selain pendidik an formal S-2 di UI Jakarta, banyak penddikan kedinasan yang berhasil ia jalani. Berbagai jenis diklat teknis dan kepemimpinan ia jalani di lingkungan Kementerian Perhubungan. Beber apa di antaranya berhasil menjadi peserta terbaik, yaitu ADUM tahun 1996, Spama1999 Terbaik 2 tahun dan kembali meraih predikat terbaik dalam PIM I tahun 2010. Selain itu, berbagai penghargaan dan prestasi juga berhasil diraih Jojo. Mulai Satya Lencana Karya Satya 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun tahun 2013. Selain itu, Jojo juga meraih penghargaan Wibawa Seroja Nugraha tahun 2013 silam. komunikasi yang Baik Untuk membangun semangat kerja dan kebersamaan yang baik di Kementerian Perhubungan, menurut Jojo, maka harus membangun komunikasi dan kerja sama yang
  • 59. Kita akan berhasil melaksanakan tugas bahkan yang paling berat sekalipun jika kita bisa membangun sinergi dan kebersamaan dengan teman lainnya erat. Menurut pria yang hobi bermain bulu tangkis itu, paling tidak seminggu sekali pada Jumat disempatkannya olah raga pagi dan main bulu tangkis bersama staf dan karyawan Kementerian Perhubungan. Semua itu dilakukan menurut Jojo, bukan sekadar memenuhi tuntutan tugas karena hari Jumat adalah hari krida. Tapi, melalui olah raga pagi bersama dan bermain buku tangkis, kita bisa berkomunikasi, menjalin kerja sama antara sesama teman di lapangan serta antara bawahan dan atasan di kantor.“Saat bermain bulu tangkis, tak ada bedanya di antara kita. Semua harus bermain sportif dan tentunya mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku,”kilah Jojo. Untuk itu, aku Jojo, pada Jumat dia harus rela berangkat dari rumah lebih pagi. Sebelum jam 06.30, saya harus berangkat dari rumah di daerah Condet, Jakarta Timur. Sekitar pukul 06.00 sampai di kantor dan mulai olah raga pagi bersama. “Banyak manfaatnya olah raga pagi. Selain badan sehat, banyak pekerjaan dimulai bahkan bisa diselesaikan dari lapangan olah raga ini. Selain itu, dari lapangan pula kita mulai membangun semangat dan soliditas tim kerja di kantor,”terang Jojo. Sebagai makhluk sosial, urai Jojo, tak ada manusia yang bisa sukses seorang diri. Pasti butuh bantuan orang lain, apalagi tugas berat di Kementerian Perhubungan.“Kita akan berhasil melaksanakan tugas bahkan yang paling berat sekalipun jika kita bisa membangun sinergi dan kebersamaan dengan teman lainnya. Kesuksesan kita di kantor akan sangat didukung oleh keluarga, teman dan staf di kantor, dan tentunya ridha dan kekuatan dari Tuhan, Allah SWT. Kemampuan untuk menyeimbangkan berbagai komponen itulah yang akan membantu mempercepat penyelesaian tugas dan kewajiban di kantor serta kepada Allah SWT, Tuhan sekalian alam,” ungkap Jojo. (tim transparansi) transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l 55
  • 60. 56 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 B Resensi uku ini mengisahkan Piscine Molitor Patel atau Pi Patel atau Pi, seorang anak India berusia 16 tahun. Ayahnya adalah seorang pemilik kebun binatang di India, sementara ibunya adalah ibu rumah tangga. Pi memiliki kakak yang lebih tua tiga tahun bernama Ravi. Pi adalah anak yang santun, pemeluk agama Hindu yang taat, awalnya. Hidup Pi awalnya biasa-biasa saja. Bersekolah, membantu ayah di kebun binatang dan serentetan kegiatan lainnya. Kisah Pi ber gulir pada pencar iann ya terhadap agama. Suatu ketika, Pi menghabiskan liburannya bersama keluarga ke Munnar yang kemudian mengenalkannya ke agama Kristen. Pi memutuskan untuk memeluk dua agama, Hindu dan Kristen. Setahun kemudian, Pi mengenal agama Islam ketika ia menjelajahi perkampungannya. Singkat cerita, Pi jatuh cinta dengan agama Islam dan ia menjadi pemeluk agama Islam. Alhasil, Pi kemudian memeluk tiga agama. Pi menjalani kehidupannya dengan santai. Tidak ada yang salah baginya dengan memeluk tiga agama sekaligus. Ia berpendapat bahwa dengan memeluk tiga agama sekaligus, ia akan lebih mengasihi Tuhan. Orang tua Pi tidak ada yang tahu bahwa Pi memeluk agama Kristen dan Islam, hingga jalan-jalan di tepi pantai Goubert Salai mengubah semuanya. Judul Buku : Life of Pi Penulis : Yan Martell Penerbit : Gramedia Pustaka Utama Tahun Terbit : 2017 Jumlah Halaman : 448 Bahasa : Indonesia Sampul : Soft Cover Harga : Rp88.000 Meski bertutur soal agama, namun tokoh Pi yang masih belia menjadikan kisah ini netral dan ringan tanpa ada pemaparan panjang lebar soal agama itu sendiri. Sesuai dengan pernyataan Pi kepada kedua orang tuanya yang kebingungan melihat tingkah laku Pi, ia hanya ingin mengasihi Tuhan. Kisah hidup Pi tidak sekadar perjalanan religiusnya. Pada tahun 1977, keluarga Pi memutuskan untuk pindah ke Kanada. Hewan- hewan di kebun binatang Pi dijual, sebagian ikut dibawa ke kapal. Namun, hidup Pi tidak semulus itu. Kapal yang ditumpangi keluarga dan hewan-hewannya karam dan tenggelam di Samudera Pasifik. Pi berhasil selamat lewat satu-satunya sekoci yang berhasil diturunkan. Pi tidak sendirian. Ia ditemani oleh empat makhluk lainnya yaitu seekor zebra yang kakinya patah, seekor hyena yang tentu saja tidak bisa dianggap kucing jinak, orangutan betina, dan harimau Royal Bengal yang ukuran tubuhnya luar biasa dan menempati hampir sepertiga bagian sekoci. Konflik kemudian berkutat kisah Pi dalam bertahan hidup di atas sekoci yang terombang- ambing di Samudera Pasifik itu selama lebih dari tujuh bulan. Di sini keimanan Pi akan Tuhan menemui ujian. Life of Pi pernah diterbitkan oleh Gramedia dalam versi hard cover pada tahun 2012 dan telah difimkan pada tahun yang sama dengan sutradara Ang Lee.
  • 61. M SPIDER-MAn: Homecoming enjadi Spider-Man mungk in adalah hal terkeren kedua di dunia setelah menjadi Batman (jujur saja, anda sudah lama ingin melon tar kan kalimat “I am Batman!” dalam suara serak), sehingga sedikit mengherankan saat melihat Peter Parker versi Tobey Maguire dan Andrew Garfield tak sepenuhnya girang saat mereka menjadi manusia laba-laba super ini. Datanglah Tom Holland yang bersikap sebagaimana kita bersikap seandainya kita mendapat kekuatan tersebut: gembira setengah mati dan tak henti- henti berujar “Awesome”,“Cool”, dan “Badass”. Pembawaan dan karakterisasi yang seperti itu merupakan penggerak utama bagi Spider- Man: Homecoming untuk menjadi film Spider- Man paling ringan, paling segar, dan paling asyik sejauh ini. Tak ada pertarungan bombastis antara jagoan super melawan musuh super dalam kostum mencolok yang memporak-porandakan kota demi menyelamatk an umat manusia bahkan semesta. Alih-alih, kita akan menyaksikan jagoan remaja yang gampang galau, bingung membuat pilihan antara kehidupan sekolah dengan kehidupan memberantas kejahatan. Siapa bilang menjadi anak SMA lebih gampang daripada menjadi pahlawan super? Peter Parker dihadapkan pada rutinitas sekolah: tugas, bullying, lomba cerdas cermat, pesta reuni alumni, atau naksir kepada senior. Seringkali film ini bermain layaknya film-film remaja ala John Hughes yang kebetulan bintang utamanya adalah seorang superhero. Mungkin didera gejala yang katanya bernama “superhero fatigue”, tapi saya memang lebih tertarik saat sang Spider-Man beraksi tidak memakai kostum. Jangan salah, Spider-Man kita memang ingin menjadi penyelamat semesta seperti Captain America atau Iron Man. Namun mana bisa; ia saja belum resmi menjadi anggota Avengers, sebagaimana yang sering diingatkan oleh Tony Stark / Iron Man (Robert Downey Jr.). Statusnya baru anak magang, jadi saat tidak sedang rewel menunggu misi baru dari asisten Tony Stark, Happy Hogan (Jon Favreau), ia menghabiskan waktu dengan menjadi “Spider-Man, si penjaga lingkungan” yang melakukan misi receh seperti menolong nenek-nenek atau menangk ap pencuri sepeda. transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l 57
  • 62. 58 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 Lensa Tinjau Arus Mudik di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang Inspektorat Jendral Kementerian Perhubungan, Wahyu Satrio Utomo bersama General Manager Angkasa Pura II Bandara SMB II Palembang Iskandar Hamid, melakukan pantauan arus mudik di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Sumsel, Jumat (23/6). Jelang H-2 Lebaran pengamanan dan pelayanan arus mudik di Bandara SMB II ditingkatkan untuk menanggulangi puncak arus mudik jalur udara. Terima Rombongan Inspektur Provinsi Bengkulu Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Bambang Sudaryono didampingi Inspektur I Anto Julianto dan Inspektur V Heri Sudarmadji menerima rombongan Inspektur Provinsi Bengkulu beserta rombongan di Ruang Rapat Amanah Lantai 6 Gedung Karya Kantor Kementerian Perhubungan, Senin (19/6/2017). Kunjungan tersebut terkait dengan Pembahasan Gratifikasi dan Penanganan Benturan Kepentingan.
  • 63. Irjen Kemenhub Tinjau Posko Terparu Irjen Kemenhub Wahju S. Utomo melakukan peninjauan posko terpadu Kemenhub di Ruang Nanggala sekaligus menyalami para petugas posko dan mengucapkan minal aidzin wal faidzin. Irjen Kemenhub berpesan kepada seluruh Petugas Posko Angkutan Lebaran di Daerah untuk selalu mengutamakan keselamatan. transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l 59
  • 64. 60 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 Lensa Lepas Mudik Bank BNI Inspektur Jenderal Wahju S. Utomo mewakili Menteri Perhubungan menghadiri undangan seremonial pelepasan BNI Digimudik 2017 di lapangan Depan Gedung Teknik Airport Halim Perdana Kusuma, Rabu (21/6/2017). Pada kegiatan tersebut disampaikan oleh Dirut BNI bahwa telah disediakan 4.752 tiket Bus Eksekutif, 700 tiket Kereta Api Premium, dan 300 tiket pesawat kepada Nasabah BNI. Dampingi Menhub Lepas Mudik Motor Gratis Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Wahju S. Utomo mendampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam acara pelepasan Mudik Gratis Sepeda Motor Tahun 2017 di Terminal Penumpang Nusantara Pura, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (21/6/2017) pukul 10.30 WIB. Kunjungan Inspektur Provinsi Gorontalo Didampingi Sesditjen Perhubungan Udara, Direktur AMM Perhubungan Darat dan Perwakilan Ditpelpeng Perhubungan Laut mewakili menhub dalam pertemuan dengan Gubernur Gorontalo di ruang rapat brawijaya, Kemenhub, Rabu (12/7/2017) terkait tindak lanjut atas presiden dengan Gubernur Gorontalo dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah .
  • 65.
  • 66. tri matra Profesional - Integritas - Amanah Inspektorat Jenderal harus bertindak secara proFesional, menjaga integritas dan mengemban amanah dalam menjamin kualitas (quality assurance) dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Kementerian Perhubungan Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.83/HK.206/ITJEN-2014