Konsep PPM TB Berbasis Kabupaten

1. JEJARING LAYANAN TUBERKULOSIS
DI FASYANKES PEMERINTAH DAN
SWASTA BEBRBASIS KABUPATEN/KOTA
(DISTRIC PUBLIC PRIVATE MIX/DPPM)
(Sumber : BUKU PANDUAN PENERAPAN EJARING LAYANAN TB KEMKES 2019)
H. BAYU YUDIAWAN, dr.,MM
Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis

2. STRATEGI PENGENDALIAN TBC
Penguatan kepemimpinan
program di Kab/Kota
Peningkatan akses layanan
bermutu
Pengendalian faktor
risiko
Peningkatan kemitraan melalui
forum koordinasi TBC
Peningkatan kemandirian
masyarakat
Penguatan manajemen program
2

3. 0
200
400
600
800
1000
1200
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
29% belum
dilaporkan
53% dilaporkan dlm
SITT
687.000 kasus TBC sudah diobati di
fasilitas layanan kesehatan (Hasil
Inventory study 2017)
245.000 kasus TBC
sudah diobati namun
belum dilaporkan :
29%
155.000 kasus TBC
belum terjangkau dan
terdeteksi 18 %
442.000 kasus TBC
sudah dilaporkan ke
SITT (53%)
Insidens TBC 842.000
(767,000 - 919,000)
WHO, 2018
18% belum
terjangkau dan
terdeteksi
• Pelacakan kontak
• Pelacakan pasien mangkir
• Penerapan District-Based
Public-Private Mix
• Notifikasi Wajib
• Penguatan surveilans.
• Manajemen Layanan TB
yang terintegrasi (HIV, DM,
gizi, rokok, penyakit paru, dll)
• Sistem rujuk balik
• Sinkronisasi dengan BPJS
• Koalisi Profesi
442.000
SITUASI TB TERKAIT PPM DI INDONESIA

4. PATIENT PATHWAY
ANALYSIS TAHUN 2017:
Pola masyarakat dengan gejala
TB dalam hal mencari
pengobatan awal lebih memilih:
 puskesmas dan RS
pemerintah (24%).
 fasyankes swasta (74%)
 farmasi/apotek (52%),
 DPM (19%) dan
 RS (3%).
LAPORAN JEMM 2017:
Kontribusi penemuan pasien yang dilaporkan
• RS pemerintah (18%),
• puskesmas (72%),
• RS swasta (8%) dan
• DPM (1%)
INVENTORY STUDY 2017
Under-reporting TB cases
SITUASI TB TERKAIT PPM DI INDONESIA

5. PENGERTIAN DPPM
District-Based Public-Private Mix
(DPPM)
Definisi :
Jejaring layanan tuberkulosis dalam
satu kabupaten/kota yang
melibatkan fasilitas kesehatan
pemerintah dan swasta yang
dikoordinasikan oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota.
Tujuan Umum :
Penerapan DPPM bertujuan agar semua fasilitas layanan kesehatan yang menangani
TB berpartisipasi dalam jejaring sehingga semua pasien TB dapat ditemukan dan
diobati sesuai standar dan tercatat dalam sistem informasi Program TB Nasional.
PERTEMUAN PPM JAWA BARAT 5

6. PERAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA DALAM DPPM
• Mengidentifikasi fasilitas kesehatan di wilayah setempat;
• Memfasilitasi pembentukan dan berkoordinasi dengan Koalisi Organisasi Profesi Indonesia dalam
Penanggulangan TB (KOPI TB) bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi;
• Membentuk tim DPPM TB;
• Memfasilitasi pertemuan/workshop dan dukungan teknis bersama tim DPPM terkait
implementasi DPPM;
• Membangun dan memperkuat jejaring termasuk melakukan fasilitasi kerjasama lintas batas
wilayah;
• Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan DPPM secara berkala dan
berkelanjutan;
• Memastikan fasilitas pelayanan kesehatan melakukan tatalaksanan TB secara standar;
• Memastikan adanya tim DOTS/TB di rumah sakit wilayahnya;
• Memastikan ketersediaan anggaran dan pembiayaan DPPM TB.

7. Anggota Tim DPPM
1. Unit/bidang yang terkait dengan TB di
dalam Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
(bidang pencegahan penyakit, bidang
pelayanan kesehatan, perencanaan dan
lain-lain);
2. Rumah sakit (pemerintah dan swasta);
3. Puskesmas dan FKTP lainnya;
4. Organisasi Profesi/KOPI TB;
5. Laboratorium
6. Apotek
7. Masyarakat (organisasi kemasyarakatan
dan upaya kesehatan bersumberdaya
masyarakat/UKBM).
7
Ketua
Sekretaris
Bidang
Peningkatan
SDM
Bidang
Advokasi dan
Regulasi
Bidang
Perencanaan
dan Monev
Struktur Generik
Organisasi Tim DPPM
Sesuaikan dengan situasi dan kondisi wilayah kab/kota

8. Ketua
Sekretaris
TIM DPPM
Sekretaris:
1) Membantu ketua dalam
pelaksanaan kegiatan DPPM;
2) Memberikan dukungan
pelaksanaan rencana kerja
DPPM;
3) Mendokumentasikan program
kerja dan pelaksanaan kegiatan
DPPM.
Ketua:
1) Menyusun program kerja DPPM;
2) Mengkoordinasikan pelaksanaan
kegiatan DPPM.
3) Memastikan jejaring layanan TB yang
telah terbentuk di wilayahnya berjalan
dengan baik.
4) Membina hubungan, komunikasi dan
koordinasi antar anggota dan tim inti
DPPM.
5) Memastikan masing-masing bidang
dalam tim DPPM menjalankan peran
dan fungsinya dengan optimal. 8

9. Ketua
Sekretaris
Bidang
Advokasi dan Regulasi
TIM DPPM
1) Mengidentifikasi kebijakan-kebijakan di tingkat kabupaten/kota yang mendukung ataupun
menghammbat pelaksanaan DPPM.
2) Mengusulkan kepada Dinas Kesehatan Kab/Kota untuk membuat regulasi yang mendukung
pelaksanaan DPPM.
3) Membantu Dinas Kesehatan Kab/Kota melakukan advokasi terkait regulasi dan pembiayaan baik
kepada pemerintah daerah, pimpinan fasyankes dan institusi terkait;
4) Membantu Dinas Kesehatan Kab/Kota melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholders PPM di
tingkat kabupaten/kota.
5) Membantu Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyusun alur jejaring layanan TB di kabupaten/kota.
9

10. Ketua
Sekretaris
Bidang
Peningkatan SDM
Bidang
Advokasi dan Regulasi
TIM DPPM
Membantu Dinas Kesehatan Kab/Kota dalam :
1) Mengidentifikasi dan memetakan fasyankes di wilayah kabupaten/kota;
2) Melakukan pembinaan kepada fasilitas layanan baik tingkat primer maupun rujukan dalam aspek
program/kesehatan masyarakat maupun aspek profesi;
3) Bersama Koalisi Organisasi Profesi (KOPI TB) memfasilitasi pembinaan kepada fasilitas layanan baik
tingkat primer maupun rujukan dalam aspek profesi.
4) Bersama Koalisi Organisasi Profesi (KOPI TB) membantu Dinas Kesehatan Kab/Kota dalam menjaga
kualitas pelayanan (quality assurance/QA).
5) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (antara lain pelatihan) dalam program
penanggulangan TB. 10

11. Ketua
Sekretaris
Bidang
Peningkatan SDM
Bidang
Advokasi dan Regulasi
Bidang
Perencanaan dan Monev
TIM DPPM
Membantu Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam :
1) Merencanakan kegiatan DPPM bersumber dari pembiayaan setempat dan sumber lain yang tidak
mengikat;
2) Perencanaan, analisis kebutuhan dan masalah, serta menentukan rencana tindak lanjut Program
Penanggulangan TB.
3) Memantau pencapaian indikator PPM.
4) Melakukan pemantauan mandiri jejaring layanan TB, baik secara periodik maupun blusukan.
5) Mengumpulkan, menyusun dan menganalisis data-data kuantitatif dan kualitatif untuk kepentingan
advokasi.
6) Terlibat aktif dalam evaluasi indikator program penanggulangan Tb (khususnya PPM)
11

12. Analisis situasi:
Status Pembentukan Tim DPPM
Belum
Apakah Tim DPPM aktif?
Ya Tidak
Revitalisasi
Lanjutkan
Identifikasi unsur-unsur untuk terlibat
dalam Tim DPPM, termasuk KOPI TB
Bentuk rancangan Tim DPPM
Pengesahan Tim DPPM oleh Kepala
Daerah/Kepala Dinas Kesehatan
Kab/Kota
Sudah
Pembentukan Tim DPPM
Rancangan Tim DPPM
antara lain terdiri atas:
1. Struktur organisasi tim
DPPM
2. Anggota tim DPPM
3. Tugas pokok dan fungsi
tim DPPM
4. Mekanisme kerja tim
DPPM
5. Pembiayaan
12

13. Jejaring Layanan TB
Jejaring Internal TB
• FKTP
• FKRTL
Jejaring Eksternal TB
JEJARING LAYANAN TB
Terdiri
dari
:
Baik jejaring internal maupun jejaring eksternal TB
dengan kompleksitas yang berbeda, mencakup :
1) Alur Diagnosis TB
2) Alur Rujukan Pasien Pindah Pengobatan dan
Pasien Mangkir
3) Pengelolaan Logistik
4) Pencatatan dan Pelaporan TB
Jejaring internal TB adalah jejaring di dalam fasyankes
yang meliputi seluruh unit yang menangani pasien
tuberkulosis, semakin besar fasyankes maka semakin
besar jejaring internal antar unit layanan di dalamnya
Jejaring eksternal adalah hubungan kerja timbal balik untuk
mendapatkan kemudahan akses layanan sesuai standar yaitu
kerjasama antar fasyankes sehingga penemuan kasus meningkat
dan memastikan semua pasien TB di wilayahnya mendapat
pengobatan sesuai standar.
13

14. JEJARING INTERNAL TB DI PUSKESMAS
Jejaring Internal dalam hal:
1) Alur Diagnosis TB
2) Alur Penanganan Pasien Mangkir
3) Pengelolaan Logistik
4) Pencatatan dan Pelaporan TB 14

15. JEJARING INTERNAL TB DI RS
Catatan:
Skema ini adalah skema
dasar untuk alur
penataksanaan pasien TB di
rumah sakit, dalam
penerapannya disesuaikan
dengan situasi, kondisi dan
keperluan dari masing-
masing rumah sakit.
Jejaring Internal dalam hal:
1) Alur Diagnosis TB
2) Alur Rujukan Pasien Pindah
Pengobatan dan Pasien Mangkir
3) Pengelolaan Logistik
4) Pencatatan dan Pelaporan TB
15

16. JEJARING EKSTERNAL TB
• Jejaring eksternal adalah hubungan kerja timbal balik untuk mendapatkan
kemudahan akses layanan sesuai standar yaitu kerjasama antar fasyankes
sehingga penemuan kasus meningkat dan memastikan semua pasien TB
di wilayahnya mendapat pengobatan sesuai standar.
• Terdiri atas :
• Alur Rujukan Diagnosis TB
• Alur Rujukan Pasien Pindah Pengobatan dan Pasien Mangkir
• Pengelolaan Logistik
16

17. JEJARING EKSTERNAL TB
PERAN ORGANISASI PROFESI/KOPI
TB
1) Melaksanakan tatalaksana TB
sesuai standar di tempat praktik
masing-masing sebagai praktisi
ahli dalam pelayanan langsung
pada pasien dan melaporkan
kasusnya ke dalam sistem
pelaporan TB di Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota;
2) Mendorong terbentuknya jejaring
layanan TB baik internal maupun
eksternal di rumah sakit;
3) Berperan sebagai tenaga
ahli/narasumber dan menjadi
bagian dalam tim PPM TB di
kabupaten/kota.
17

18. RUMAH SAKIT
1) Menjaring terduga TB;
2) Melakukan tatalaksana pasien TB sesuai standar;
3) Membentuk Tim DOTS dan memastikan adanya manajer kasus TB yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan program TB;
4) Menjalankan fungsi sebagai fasyankes rujukan;
5) Membentuk kolaborasi layanan antar unit (jejaring internal) di rumah sakit untuk memastikan
layanan TB sesuai standar;
6) Melakukan pertemuan rutin dengan melibatkan semua unit (jejaring internal);
7) Menerapkan wajib lapor kasus pasien TB yang ditemukan dan diobati melalui sistem
pelaporan TB di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (SITT/SITB, e-TB Manager);
8) Merujuk pasien TB tanpa penyulit ke puskesmas;
9) Terlibat dalam jejaring layanan TB berbasis kabupaten/kota (DPPM TB) (jejaring eksternal)
dengan fasilitas kesehatan lainnya dan Dinas Kesehatan.
PERAN DAN FUNGSI
18

19. PUSKESMAS DAN FKTP LAIN
1) Puskesmas mengidentifikasi DPM, klinik dan fasilitas kesehatan lain di wilayah kerjanya;
2) Puskesmas melakukan pembinaan kepada FKTP di wilayah kerjanya;
3) Puskesmas melakukan penemuan secara pasif di layanan kesehatan dan secara aktif
bekerjasama dengan kader/masyarakat;
4) FKTP lain menjaring terduga TB dan mengirimnya untuk pemeriksaan mikroskopis dan
sebagainya;
5) Puskesmas dan FKTP memberikan layanan TB mulai dari penemuan kasus sampai
pengobatan secara tuntas;
6) Puskesmas memastikan pelaksanaan kegiatan terpadu program TB (TB-HIV, TB anak, TB-
DM, dan lain-lain) di tingkat puskesmas dan FKTP lain di wilayahnya;
7) Puskesmas membentuk jejaring layanan TB dengan FKTP lain (DPM, klinik dan klinik
Lapas/Rutan) di wilayah kerjanya;
PERAN DAN FUNGSI
19

20. PUSKESMAS DAN FKTP LAIN
8) Puskesmas melakukan penguatan sistem surveilans TB: memantau implementasi sistem wajib lapor
pasien TB baik di puskesmas maupun di FKTP lain (DPM, klinik dan klinik Lapas/Rutan) di wilayah
kerjanya melalui sistem informasi program TB (contohnya WIFI TB, SITT/SITB, e-TB Manager);
9) FKTP lain melaporkan kasus TB sesuai standar ke puskesmas;
10) FKTP lain mengambil logistik OAT dan non-OAT ke puskesmas wilayahnya;
11) FKTP lain berkoordinasi dengan puskesmas di wilayahnya mengenai pasien TB yang mangkir maupun
pasien TB yang dirujuk;
12) Puskesmas melakukan pelacakan kasus mangkir dan putus obat yang berdomisili di wilayahnya sesuai
laporan dari fasyankes lain berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
13) Puskesmas mendorong pelaksanaan promosi kesehatan dan UKBM.
PERAN DAN FUNGSI
20

21. LABORATORIUM
1) Melakukan pemeriksaan spesimen terduga TB;
2) Memastikan pelayanan terkait TB dilakukan sesuai standar;
3) Berkoordinasi dengan fasyankes dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
APOTEK
1) Menyediakan OAT sesuai pedoman nasional program pengendalian TB;
2) Melayani resep OAT dari fasyankes dalam program pengendalian TB;
3) Membantu memberikan penyuluhan tentang OAT pada pasien (cara minum, efek samping
dan bahaya pengobatan apabila tidak menyelesaikan dengan tuntas);
4) Monitoring pasien TB dalam pengambilan obat di apoteknya;
5) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan fasyankes difasilitasi oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota;
6) Melakukan komunikasi dengan dokter yang mengirimkan resep apabila ada hal-hal yang
meragukan.
PERAN DAN FUNGSI
21

22. Komponen masyarakat dibagi menjadi organisasi kemasyarakatan dan upaya kesehatan
bersumberdaya masyarakat (UKBM).
ORGANISASI KEMASYARAKATAN
1) Berkoordinasi dengan puskesmas terkait investigasi kontak dan penemuan kasus TB
2) Mengedukasi masyarakat terkait TB;
3) Melakukan penemuan terduga TB secara aktif;
4) Melakukan pendampingan pasien TB;
5) Membantu advokasi terkait penanggulangan TB kepada pemerintah daerah;
6) Mobilisasi sumber daya.
UKBM
1) Mengedukasi masyarakat terkait TB;
2) Melakukan penemuan terduga TB.
PERAN DAN FUNGSI
PERTEMUAN PPM JAWA BARAT 22

23. • Case Detection Rate (CDR) >70%
Angka Penemuan
Kasus
• Success Rate (SR) >90%
Angka Kepatuhan
Minum Obat
• Angka penemuan kasus >60%
• Angka kepatuhan minum obat >70%
Cakupan Penemuan
Kasus dan Kepatuhan
Mnum Obat TB RO
Target Pencapaian Tahun 2018-2019

24. KOALISI ORGANISASI PROFESI DALAM
MENDUKUNG PENANGGULANGAN TB
(KOPI TB)

25. • Terdapat Missing cases yang tinggi
• Layanan swasta  under reporting
• Sebagian besar praktisi swasta dan pemerintah belum tersentuh strategi
DOTS  sehingga ada “gap” antara program dan praktisi
• Sehingga dibutuhkan suatu pendekatan khusus bagi praktisi
• Belum semua dokter mengikuti standar pengobatan TB 
Meningkatkan Implementasi ISTC
• Komitmen organisasi profesi dalam Koalisi PPM terhadap
penanggulangan TB di Indonesia
• Pengembangan kapasitas anggota dari masing masing anggota
organisasi yg termasuk dalam koalisi dalam penatalaksanaan TB
di Indonesia untuk mencapai target program TB nasional
Latar Belakang Pembentukan Koalisi

26. KOALISI ORGANISASI PROFESI
• Koalisi organisasi profesi Penanggulangan Tuberkulosis adalah
gabungan dari beberapa organisasi profesi yang mempunyai
komitmen terlibat dalam penanggulangan TB di tingkat nasional,
provinsi dan di kabupaten/kota yang merupakan bagian dari
jejaring PPM TB.

27. PERAN ORGANISASI PROFESI
Membina anggotanya di Kabupaten/Kota untuk menjalankan fungsi:
1. melaksanakan tatalaksana TB sesuai standar di tempat praktik
masing-masing sebagai praktisi ahli dalam pelayanan langsung pada
pasien dan melaporkan kasusnya ke dalam sistem pelaporan TB di
Dinas Kesehatan kabupaten/kota
2. mendorong terbentuknya jejaring layanan TB baik internal maupun
eksternal di rumah sakit
3. berperan sebagai tenaga ahli/narasumber dan menjadi bagian dalam
tim PPM TB di kabupaten/kota

28. Peran 1 :
Di dalam jejaring PPM kab/kota sebagai fasilitator untuk meningkatkan
kapasitas petugas kesehatan fasyankes melalui pelatihan, pembinaan,
supervisi dan mentoring
Peran 2 :
Di Rumah Sakit berfungsi sebagai tenaga ahli yang menjadi motivator,
fasilitator, pelaksana pelayanan kesehatan dan mendorong terbentuknya
jejaring internal layanan TB yang sinergis.
Peran 3 :
Sebagai praktisi ahli di tempat praktik masing-masing menjadi bagian dari
PPM dalam pelayanan langsung pada pasien dan melaporkan langsung
kedalam sistim informasi di kabupaten/kota sesuai pedoman.
PERAN KOALISI ORGANISASI PROFESI DI KABUPATEN/KOTA

29. Peran 1 :
Di dalam jejaring PPM kab/kota sebagai fasilitator untuk
meningkatkan kapasitas petugas kesehatan fasyankes melalui
pelatihan, pembinaan, supervisi dan mentoring
• Tim Koalisi Pusat menyampaikan informasi (Surat edaran) mengenai
pembentukan koalisi organisasi profesi pusat ke wilayah/cabang baik melalui
website organisasi profesi masing-masing maupun di pertemuan.
• Membentuk Koalisi organisasi profesi di wilayah dengan dikoordinasikan oleh
Dinkes Provinsi/ Kab/Kota.
• Perwakilan organisasi profesi dalam koalisi tersebut ditetapkan oleh
cabang/wilayah.
• Setiap organisasi profesi memetakan potensi anggota di masing-masing
wilayah/cabang
• Membantu Dinkes Melakukan advokasi ke Pemda, DPRD, dan pihak terkait
• Meningkatkan kompetensi masing-masing anggota organisasi profesi terkait TB
• Alur koordinasi koalisi organisasi profesi mengacu pada alur koordinasi yang
ada di Dinkes Provinsi/Kab/Kota.

30. Peran 2 :
Di Rumah Sakit berfungsi sebagai tenaga ahli yang menjadi
motivator, fasilitator, pelaksana pelayanan kesehatan dan
mendorong terbentuknya jejaring internal layanan TB yang
sinergis
• Sosialisasi mengenai adanya koalisi organisasi profesi dalam tatalaksana TB
ke Manajemen RS.
• Membuat alur jejaring kolaborasi internal (penanganan pasien maupun
pelaporan) di rumah sakit yang komprehensif antar departemen di semua unit
pelayanan kesehatan (IGD, IRJA, IRNA, dll)
• Membuat mekanisme pelaporan TB terpadu di rumah sakit beserta dengan
koordinator dan tenaga pelaksana khusus untuk pelaporan kasus TB yang
dilakukan secara berkala
• Tatalaksana dan pengobatan TB dilaksanakan di masing-masing
departemen/SMF sesuai dengan kasus dan wajib dilaporkan
• Melakukan advokasi untuk menetapkan indikator notifikasi dan pengobatan di
Rumah Sakit

31. Peran 3 :
Sebagai praktisi ahli di tempat praktik masing-masing
menjadi bagian dari PPM dalam pelayanan langsung
pada pasien dan melaporkan langsung kedalam
sistim informasi di kabupaten/kota sesuai pedoman.
• Memastikan tatalaksana TB sesuai pedoman
• Memastikan diagnosis ditegakkan sesuai dengan pedoman
• Memastikan regimen pengobatan sesuai standar
• Wajib melaporkan kasus TB

32. INDIKATOR PPM UNTUK KAB/KOTA
 Adanya regulasi/kebijakan pelaksanaan dan pembiayaan PPM di
Kab/Kota.
 Terbentuknya mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan
PPM.
 Persentase jumlah penyedia layanan kesehatan yang terlibat dalam
jejaring PPM di antara jumlah penyedia layanan yang ada.
 Kontribusi penemuan kasus TB dari: Puskesmas+BP4, fasyankes
pemerintah non-Puskesmas+BP4, dan fasyankes non pemerintah
 Angka keberhasilan pengobatan pada masing-masing penyedia
layanan di Kab/Kota.