2. Latar Belakang
• Di dalam sistem perekonomian Indonesia dikenal ada tiga pilar utama
yang menyangga perekonomian. Ketiga pilar itu adalah Badan Usaha
Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan
Koperasi, atau dapat dikatakan bahwa di dalam perekonomian
nasional ada dua kelompok pelaku ekonomi, yakni swasta dan
pemerintah.
• Peran dari pelaku-pelaku ekonomi tersebut di dalam perekonomian
Indonesia selama ini dapat dilihat dari jumlah indikator, terutama
dalam sumbangannya terhadap pembentukan atau pertumbuhan
PDB (pangsa PDB), kesempatan kerja lewat ekspor (pangsa ekspor)
dan sumbangannya terhadap keuangan pemerintah lewat
pembayaran pajak dan lainnya.
3. Perusahaan-Perusahaan Non-Koperasi
• Menurut database dari Menteri Negara Urusan
Koperasi dan UKM (Menegkop & UKM) dan Biro
Pusat Statistik (BPS), pada tahun 1997 ada sekitar
39,7 juta usaha mikro dan kecil (UMK), dengan nilai
penjualan rata-rata per tahun kurang dari Rp 1 miliar
per unit atau sekitar 99,8 % dari total unit usaha pada
tahun itu.
4. Jumlah Unit Usaha Menurut Skala Usaha di Semua
Sektor Ekonomi di Indonesia, 2000-2012 (ribu-unit)
Kategori
Skala
Usaha
2000 2003 2005 2007 2009 2010 2011 2012
UMK 39.705 43.372,9 47.006,9 47,720,3 52.723,5 53.781,1 55.162,2 56.485,6
UM 78,8 87,4 95,9 120,3 41,1 42,6 44,2 48.997
UB 5,7 6,5 6,8 4,5 4,7 4,8 4,95 4,97
Jumlah 39.789,7 43.466,8 47.109,6 49.845,0 52,769,3 53.828,5 55.211,4 56.539,6
Sumber: Menegkop & UKM (www.depkop.go.id) and BPS (www.bps.go.id)
5. Sejak krisis ekonomi 1997 – 1998, BUMN menjadi salah satu topik perdebatan
publik dan akademisi karena disatu sisi, citra BUMN yang selama ini buruk,
antara lain karena dianggap sebagai sarang KKN, sumber pemerasan dari
birokrat, tidak membawa manfaat bagi masyarakat banyak maupun sekitarnya.
Sedangkan disisi lain, upaya pemerintah melakukan privatisasi BUMN yang
oleh banyak kalangan masyarakat dianggap tidak sejalan dengan UUD 45 Pasal
33.
Column3,
2001, 169
Column3,
2002, 178
Column3,
2003, 178
Column3,
2004, 179
Column3,
2005, 165
Column3,
2006, 165
Column3,
2007, 139
Column3,
2008, 141
Column3,
2009, 141
Column3,
2010, 141
Column3,
2011, 140
Perkembangan Jumlah BUMN di Indonesia
2001 - 2011
6. • Dalam aspek sumbangan pajak dari BUMN ( yang terikat
dengan kinerjanya) terhadap anggaran pemerintah, menurut
data yang ada dari departemen keuangan dan kementrian
BUMN, pencapaian pajak BUMN meningkat dari sedikit di
bawah Rp. 40 triliun tahun 2004, menjadi sedikit diatas nilai
tersebut tahun 2006.
• Dalam proporsinya terhadap total pajak yang diterima
pemerintah, rasionya meningkat terus setiap tahunnya dari
23,5% tahun 2002 menjadi 45,3% tahun 2006 ( hanya tahun
2003 rasionya berkurang menjadi 25,1% ), sedangkan
pencapaian deviden BUMN untuk periode yang sama
mengalami suatu peningkatan yang cukup besar dari sedikit
dibawah Rp 10 triliun ( 2004 ) menjadi diatas Rp.20
triliun(2006).
7. Privatisasi BUMN
• Privatisasi BUMN sudah mulai secara bertahap sejak era orde baru. Waktu
itu, privatisasi sebagai bagian dari kebijakan liberalisasi ekonomi. Akibat
krisis ekonomi 1997-1998, dan keharusan pemerintah menanggung utang-
utang dari bank-bank swasta yang selanjutnya menyebabkan defisit APBN,
maka pemerintah diminta oleh IMF melalui letter of intent memberlakukan
Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 mengenai Privatisasi BUMN sebagai
perusahaan Publik (Persero).
• Privatisasi BUMN telah menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat
Indonesia. Pihak yang setuju dengan privatisasi BUMN berargumentasi
bahwa privatisasi perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja BUMN serta
menutup devisit APBN. Dengan adanya privatisasi, diharapkan BUMN akan
mampu beroperasi secara lebih profesional lagi. Logikanya, dengan
privatisasi diatas 50 persen, maka kendali dan pelaksanaan kebijakan BUMN
akan bergeser dari pemerintah ke investor baru.
8. Tabel : Efek dari Sejumlah Strategi Privatisasi BUMN
Kriteria Privatisasi
Yang Ideal
Pasar
Modal
Privat Investor D.N. Privat Investor L.N
< 50% >50% <50% >50%
Mampu meningkatkan
kinerja BUMN
X X V X V
Mampu menerapkan
prinsip-prinsip good
governance dalam
pengelolaan BUMN
X X V X V
Mampu meningkatkan
akses pasar internasional
X X V V V
Terjadinya transfer ilmu
pengetahuan dan
teknologi
X X V X V
Terjadinya perubahan
budaya kerja
X X V X V
Mampu memberikan
kontribusi menutup
devisit APBN
V V V V V
Catatan : DN = dalam negeri
9. • Tabel sebelumnya menunjukan bahwa diantara ke-5 alternatif model
privatisasi BUMN tersebut, yang paling mendekati ideal adalah
model privatisasi dengan penempatan swasta oleh investor asing
dengan pernyertaan di atas 50 persen. Menurut Purwoko (2002),
beberapa manfaat akan diperoleh dengan privatisasi dengan model
ini, antara lain peningkatan kemampuan untuk mengakses peluang di
pasar internasional, adanya transfer teknologi, terjadinya perubahan
budaya kerja yang positif, serta penerapan prinsip-prinsip good
corporate gorvenance dalam pengelolan BUMN.
• Untuk memperkecil resiko penolakan terhadap proses privatisasi
BUMN, disarankan agar pemerintah membuat sistem dan prosedur
privatisasi BUMN yang jelas, melakukan sosialisasi yang memadai
kepada pihak-pihak yang terkait, serta melaksanakan proses
privatisasi secara tranparan.
10. Koperasi
• Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, selama sejarahnya, koperasi
sebenarnya bukanlah organisasi usaha yang khas berasal dari Indonesia.
Kegiatan berkoperasi dan organisasi koperasi pada mulanya diperkenalkan
di Inggris sekitar abad pertengahan. Pada waktu itu, misi utama berkoperasi
adalah untuk menolong kaum buruh dan petani yang menghadapi masalah-
masalah ekonomi dengan menggalang kekuatan mereka sendiri
• Sejarah kelahiran dan berkembang nya koperasi di Negara maju dan Negara
berkembang memang sangat diametral. Di NM, koperasi lahir sebagai
gerakan untuk melawan ketidakadilan pasar, oleh karena itu tumbuh dan
berkembang dalam suasana persaingan pasar. Bahkan dengan kekuatannya
itu, koperasi meraih posisi tawar dan kedudukan penting dalam konstelasi
kebijakan ekonomi, termasuk dalam perundingan internasional. Peraturan
perundangan yang mengatur koperasi, tumbuh kemudian sebagai tuntutan
masyarakat koperasi dalam rangka melindungi dirinya. Sedangkan di NB,
koperasi dihadirkan dalam kerangka membangun institusi yang dapat
menjadi mitra Negara dalam menggerakan pembangunan untuk mencapai
kesejahteraan masyarakat. (Soetrisno, 2001)
11. Perkembangan di Indonesia
• Seperti yang diungkapkan oleh Widiyanto (1998) dari ketiga pilar ,
koperasi sering disebut sebagai soko guru perekonomian, secara
umum merupakan pilar ekonomi yang “jalannya paling terseok”
dibandingkan dengan BUMN dan apalagi BUMS. Padahal, koperasi
selama ini sudah didukung oleh pemerintah (bahkan berlebihan)
sesuai kedudukan istimewa dari koperasi di dalam system
perekonomian Indonesia.
• Sebagai soko guru perekonomian Indonesia, ide dasar pembentukan
koperasi sering dikaitkan dengan pasal 33 UUD 1945, khususnya
Ayat I yang menyebutkan bahwa “perekonomian disusun sebagai
usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.
• Dalam penjelasan UUD 1945 itu dikatakan bahwa bangun usaha yang
paling cocok dengan asas kekeluargaan ini adalah koperasi. Tafsiran
itu sering disebut sebagai perumusan pasal tersebut.
12. • Corak koperasi Indonesia adalah koperasi koperasi
dengan skala kecil, ini sangat berbeda dengan
koperasi-koperasi di Negara maju yang pada
umumnya skala besar dengan nilai aset dan omset
sangat besar.
• Di Indonesia, tidak semua koperasi yang ada adalah
koperasi aktif, misalnya hingga tahun 2004 tercatat
130.730, tetapi yang aktif hanya mencapai 71,50
persen, sedangkan yang menjalani rapat tahunan
anggota (RAT) hanya 35,42 persen koperasi saja.
13. • Memasuki tahun 2000, koperasi Indonesia didominasi oleh koperasi
kredit yang menguasai antara 55 hingga 60 persen dari keseluruhan
aset koperasi. Sementara itu, dilihat dari populasi koperasi yang
terkait dengan program pemerintah, hanya sekitar 25 persen dari
populasi koperasi atau sekitar 35 persen dari populasi koperasi aktif.
Hingga akhir 2002, posisi koperasi dalam pasar perkreditan mikro
menempati tempat kedua setelah Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit
desa sebesar 46 persen dari KSP/USP dengan pangsa pasar sekitar 31
persen.
• Dengan demikian walaupun program pemerintah cukup gencar dan
menimbulkan distorsi pada pertumbuhan kemandirian koperasi, tetapi
hanya menyentuh sebagian dari populasi koperasi yang ada. Sehingga
pada dasarnya, masih besar elemen untuk tumbuh nya kemandirian
koperasi (Soetrisno,2003).
14. • Perbedaan yang paling besar antara koperasi di negara-negara lain,
khususnya NM dengan di Indonesia adalah keberadaan dan peran
dari koperasi di Indonesia tidak lepas dari ideologi pancasila dan
UUD 45, yakni merupakan lembaga kehidupan rakyat indonesia
untuk menjamin hak hidupnya memperoleh pekerjaaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sehingga mewujudkan
suatu masyarakat adil dan makmur bagi seluruh rakyat indonesia,
sebagaimana dimaksud oleh pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang
sepenuhnya merupakan hak setiap warga negara (Hariyono,2003).
• Kosekuensinya, koperasi di Indonesia memiliki tanggung jawab
sosial jauh lebih besar daripada tanggung jawab “bisnis” yang
menekankan pada efisiensi, produktivitas, keuntungan dan daya
saing,dan sangat dipengaruhi oleh politik negara atau intervensi
pemerintah dibandingkan koperasi di NM.
