Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (15)
Similar to Andro kebijakan publik sp
Similar to Andro kebijakan publik sp (20)
More from nurul khaiva
More from nurul khaiva (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (14)
Andro kebijakan publik sp
- 1. IMPLEMENTASI KONSEP “REINVENTING GOVERNMENT” DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi mata kuliah kebijakan publik pada sekolah tinggi ilmu sosial dan ilmu politik raja haji OLEH ANDRO Nim : 15101004 Kode MK : AUI 339 / PUM 534 Dosen Pengajar : SHAHRIL BUDIMAN, MPM PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK RAJA HAJI TANJUNGPINANG 2017
- 2. Pendahuluan Otonomi Daerah bukan merupakan hal yang hal baru karena telah mendapatkan perhatian sejak masa Soekarno. pada masa kemerdekaan atau masa orde lama, misalnya : pernyataan tentang otonomi yang seluas-luasnya tercantum dalam UUD No. 1 Tahun 1945, UU No. 22 Tahun 1948 dan disusun kemudian dengan UU No. 1 Tahun 1957, setahun sebelumnya juga muncul UU yang mengatur perimbangan keuangan otonom pusat dan daerah yakni UU No. 52 Tahun 1955 diera pemerintahan orde baru mengenai UU Nomor 5 tahun 1974 yang menegaskan bahwa otonomi daerah dititik beratkan pada daerah tingkat 2
- 3. Peran pemerintah pusat dalam implementasi otonomi daerah ada beberapa akibat yang menimbulkan masalah : Kebijakan pembangunan yg dilakukan gagal menangkap aspirasi Sentralisme kebijakan pembangunan telah menciptakan ketergantungan daerah pusat Banyak daerah yg potensialnya gagal karena sumber daya daerah, dan daerah hanya mendapatkan sedikit dari hasil daerah nya. Sentralisme telah menciptakan homogenisasi dan dominasi dalam kebijakan pembangunan daerah
- 4. Tujuan dilaksanakan otonomi daerah Meningkatkan pelayanan publik Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah
- 5. Manfaat dilaksanakan otonomi daerah
- 7. PrinsipReveintingGovernment MenurutOsbornedanGaebler Pemerintah yang katalis Pemerintah milik rakyat Pemerintah yang kompetitif Pemerintah yang digerakkan misi Pemerintah yang berorientasi hasil Pemerintah yang berorientasi pelanggan Pemerintah wirausaha Pemerintah yang antisipasi Pemerintah yang desentralis Pemerintah yang berorientasi pasar
- 9. Beberapa Kendala : Beberapa faktor yang mungkin terjadi bagi pelaksanaan reiventing government di era otonomi daerah saat ini Minimnya komitmen dan kepemimpinan politik Terjadinya politisasi birokrasi Penentangan dari dalam birokrasi Minimnya kompetensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi
- 10. Kasus Kabupaten Lamongan Ada beberapa faktor yang nampaknya penyebab keberhasilan pembangunan di kabupaten lamongan kota jawa timur : Kemampuan leadership dan semangat wirausaha yg dimiliki oleh Bupati Lamongan Berbagai program pembangunan daerah di kabupaten Lamongan tidak akan berhasil jika pemda tidak melibatkan masyarakat Mendorong keberhasilan pembangunan di Lamongan dengan menerapkan sistem pelayanan terpadu
- 11. Kesimpulan Diperlukan reinventing government yg bermakna pencairan format birokrasi yg mempunyai kemampuan untuk memperbaharui secara mandiri dan mempunyai mentalitas wirausaha. Hal ini karena otonomi daerah dengan berbagai tujuan yg hendak dicapai memerluarkan birokrasi yg efisien, yg secara cepat mampu memperbaharui diri dan responsip terhadap perubahan-perubahan yg terjadi. Namun dalam kontek indonesia, usaha dalam mengimplementasikan konsep reinventing government ini akan banyak mendapatkan tantangan.