otonomi daerah

7,723 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

otonomi daerah

  1. 1. MAKALAH OTONOMI DAERAH SISTEM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA DISUSUN OLEH : MOHAMMAD NAWAWI (712.1.1.1830) MOHAAMMAD YANTO (712.1.1.1831) NUR HIKMAH (712.1.1.1833) NUR MELLIYANA (712.1.1.1834) 2013 - 2014 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP
  2. 2. KATA PENGANTAR Puji syukur penulis penjatkan kehadirat Allah SWT, yang atas rahmat-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan makalah yang berjudul “otonomi daerah”. Penulisan makalah merupakan salah satu tugas yang diberikan dalam mata kuliah SANI FISIP Universitas Wiraraja Sumenep. Dalam Penulisan makalah ini penulis merasa masih banyak kekurangan baik pada teknis penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan pembuatan makalah ini. Dalam penulisan makalah ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan makalah ini, khususnya kepada : 1. Bapak Hasan yang sudah memberikan tugas dan petunjuk kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas ini. 2. Teman-teman yang sudah membantu 3. Rekan-rekan semua di Kelas C FISIP Universitas Wiraraja Sumenep 4. Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada keluarga tercinta yang telah memberikan dorongan dan bantuan serta pengertian yang besar kepada penulis dalam menyelesaikan makalah ini 5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dalam penulisan makalah ini. Akhirnya penulis berharap semoga Allah memberikan imbalan yang setimpal pada mereka yang telah memberikan bantuan, dan dapat menjadikan semua bantuan ini sebagai ibadah, Amiin Yaa Robbal ‘Alamiin. Sumenep, oktober 2013 Penulis
  3. 3. BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang Indonesia menganut sistem negara kesatuan, hubungan kewenangan antara tingkat pemerintahan telah diatur di dalam Pasal 18 A Undang-undang Dasar 1945 bahwa hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah akan diatur oleh Undnag-undang khusus. Pada suatu Negara kesatuan, hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dapat diatur melalui berbagai peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan otonomi daerah. Hal ini disebabkan antara lain karena berbagai cakupan dan masalah yang berkaitan dengan hak, kewajiban dan tanggungjawab berbagai tingkat pemerintahan yang ada di suatu Negara tidak akan bisa diatur hanya oleh satu undang-undang saja. Oleh karena itu, keberadaan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan hukum dan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan suatu keniscayaan yang wajar dalam suatu Negara Pengaturan hubungan antara Pemerintah Pusat dan daerah dapat berbentuk Undangundang tentang Pemerintahan Daerah, Undangundang Mengatur Hubungan keuangan Pusat dan Daerah, Undang-undang tentang Kewenangan Pusat dan Daerah. Undang-undang yang mengatur tentang hubungan kewenangan pusat dan daerah merupakan salah satu undang-undang yang utama dalam mengatur berbagai materi yang berkaitan dengan atribusi, distribusi, dan delegasi serta koordinasi kewenangan di antara berbagai level pemerintahan yang ada di suatu negara yang berstatus sebagai negara kesatuan. Oleh karena itu, keberadaan undang-undang yang mengatur hubungan pusat dan daerah merupakan suatu kebutuhan utama dalam suatu NegaraUpaya serius untuk melakukan desentralisasi di Indonesia pada masa reformasi dimulai di tengah-tengah krisis yang melanda Asia dan bertepatan dengan proses pergantian rezim (dari rezim otoritarian ke rezim yang lebih demokratis). 1.2 Rumusan masalah Untuk mengkaji dan mengulas tentang otonomi daerah, maka diperlukan subpokok bahasan yang saling berhubungan, sehingga penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apa pengertian otonomi daerah? 2. Bagaimana pelaksanaan otonomi daerah? 3. Apa tujuan otonomi daerah? 4. Apa dasar hukum otonomi daerah? 5. Apa saja kewenangan daerah otonom? 1.3 Tujuan dan manfaat penulisan Tujuan disusunnya makalah ini adalah untuk memenuhi tugas SANI FISIP dan menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah.
  4. 4. Manfaat dari penulisan makalah ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan penulis dan pembaca tentang otonomi daerah dan pelaksanaannya . 1.4 Metode Penulisan Penulis memakai metode studi kepustakaan dalam penulisan makalah ini. Referensi makalah ini bersumber dari media media seperti e-book, web, blog, dan perangkat media massa yang diambil dari internet. 1.5 Sistematika Penulisan Makalah ini disusun menjadi tiga bab, yaitu bab pendahuluan, bab pembahasan, dan bab penutup. Adapun bab pendahuluan terbagi atas : latar belakang, rumusan makalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan. Sedangkan bab pembahasan dibagi berdasarkan subbab yang berkaitan dengan materi yang dibutuhkan dari otonomi daerah. Terakhir, bab penutup terdiri atas kesimpulan.
  5. 5. BAB II OTONOMI DAERAH Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, yaitu: 1. Nilai Unitaris, yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara ("Eenheidstaat"), yang berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan; dan 2. Nilai dasar Desentralisasi Teritorial, dari isi dan jiwa pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 beserta penjelasannya sebagaimana tersebut di atas maka jelaslah bahwa Pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan. [1] Dikaitkan dengan dua nilai dasar tersebut di atas, penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia berpusat pada pembentukan daerah-daerah otonom dan penyerahan/pelimpahan sebagian kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sebagian sebagian kekuasaan dan kewenangan tersebut. Adapun titik berat pelaksanaan otonomi daerah adalah pada Daerah Tingkat II (Dati II)[2]dengan beberapa dasar pertimbangan[3]: 1. Dimensi Politik, Dati II dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga risiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relatif minim; 2. Dimensi Administratif, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif; 3. Dati II adalah daerah "ujung tombak" pelaksanaan pembangunan sehingga Dati II-lah yang lebih tahu kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya. Atas dasar itulah, prinsip otonomi yang dianut adalah: 1. Nyata, otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi obyektif di daerah; 2. Bertanggung jawab, pemberian otonomi diselaraskan/diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air; dan
  6. 6. 3. Dinamis, pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik dan maju Pengertian Otonomi Daerah Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangt-undangan. Tujuan Otonomi Daerah Adapun tujuan pemberian otonomi daerah adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik. Pengembangan kehidupan demokrasi. Keadilan. Pemerataan. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI. 6. Mendorong untuk memberdayakan masyarakat. 7. Menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dasar hukum diselenggarakan otonomi daerah di Indonesia Dasar hukum otonomi daerah yaitu : 1. UUD 1945 pasal 18 2. UU No. 32 tahun 2004 3. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 3 tahun 2003 Bentuk dan Susunan Pemerintah Daerah 1. Dewan perwakilan rakyat Daerah (DPRD) DPRD merupakan lembaga yang berperan sebagai badan legislative di daerah baik di provinsi, kabupaten maupun kota. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di dearah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi Pancasila. Dan dipilih melalui pemillu. 2. Pemerintahan Daerah Pemerintah daerah merupakan lembaga di daerah yang berperan sebagai badan eksekutif daerah. Berdasarkan UUD 1945 pasal 18 ayat 4 pemerintah daerah yang dibentuk di wilayah
  7. 7. provinsi, kabupaten dan kota ini dipilih secara demokratis. Dlam menjalankan kewenangannya, pemerintah daerah berhak menetpkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakn otonomi dan tugas bantuan. Syarat-syarat Pembentukan daerah Otonom Wilayah Negara kesatuan RI dapat dijadikan sebagai daerah otonom apabila daerah tersebut memenuhi persyaratan, yaitu : a. Kemampuan ekonomi Untuk menjadi daerah otonom, suatu daerah harus mempunyai kemampuan ekonomi yang memadai agar jalannya pemerintahn tidak tersendat-sendat dan pembangunan dapat terlaksana dengan baik. b. Luas daerah Untuk menjadikan daerah otonom diperlukan luas wilayah tertentu, sehingga keamanan dan stabilitas serta pengawasan dari pemerintah daerah dapat dijalani dengan baik. c. Pertahanan dan Keamanan Nasional Hankam suatu daerah merupakan modal penting utama bagi jalannya sebuah pemerintahan. d. Syarat-syarat lain Artinya yaitu segala sesuatu yang memungkinkan daerah untuk dapat melaksanakan pembangunan dan pembinaan kestabilan politik serta persatuan dan keatuan bangsa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Asas-asas Otonomi Daerah Asas Sentralisasi adalah pemusatan seluruh penyelenggaraan pemerintah Negara dengan pemerintah pusat. Asas Desentralisasi adalah segala pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah gubernur sebagai wakil pemerintah dan perangkat pusat di daerah. Asas Pembantuan adalah asas yang menyatakan turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada yang memberi tugas.
  8. 8. Kewenangan yang dimiliki oleh daerah otonom Kewenangan Politik Adanya otonomi daerah, rakyat melalui DPRD memiliki kewenangan memilih kepala daerah sendiri. Kewenangan Administrasi Menyangkut keuangan pemerintah pusat dengan memberikan uang kepada daerah untuk mengelola karyawan dan organisasi. DASAR HUKUM OTONOMI DAERAH Otonomi Daerah berpijak pada dasar Perundang-undangan yang kuat, yakni : 1. Undang Undang Dasar. Sebagaimana telah disebut di atas Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pasal 18 UUD menyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah. Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Amandemen Kedua tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintahan daerah. UUD 1945 pasca-amandemen itu mencantumkan permasalahan pemerintahan daerah dalam Bab VI, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam Pasal 18 untuk diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Pasal 18 ayat (2) menyebutkan, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Selanjutnya, pada ayat (5) tertulis, “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.” Dan ayat (6) pasal yang sama menyatakan, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 2. Ketetapan MPR-RI Tap MPR-RI No. XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah : Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan, serta perimbangan kekuangan Pusat dan Daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  9. 9. 3. Undang-Undang Undang-undang N0.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas Desentralisasi. Hal-hal yang mendasar dalam UU No.22/1999 adalah mendorong untuk pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Namun, karena dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, maka aturan baru pun dibentuk untuk menggantikannya. Pada 15 Oktober 2004, Presiden Megawati Soekarnoputri mengesahkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dari ketiga dasar perundang-undangan tersebut di atas tidak diragukan lagi bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah memiliki dasar hukum yang kuat. Tinggal permasalahannya adalah bagaimana dengan dasar hukum yang kuat tersebut pelaksanaan Otonomi Daerah bisa dijalankan secara optimal. Adapun yang dimaksud pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta daerah otonomi yang lain sebagai badan eksekutif daerah: 1. Kepala daerah provinsi adalah Gubernur. 2. Kepala daerah kabupaten adalah bupati. 3. Kepala daerah kotamadya adalah walikota Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang menurut Pasal 25 UU No. 32 tahun 2004 yaitu: 1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. 2. Mengajukan rancangan Perda. 3. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD 4. Menyusun dan mengajukan racangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama. 5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah. 6. Mewakili daerahnya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan. Selain tugas dan wewenang kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban menurut Pasal 27 UU No. 32 tahun 2004 sebagai berikut: 1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI
  10. 10. 2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat 3. Memelihara kerukunan dan ketertiban masyarakat. 4. Melaksanakan kehidupan demokratis 5. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan 6. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 7. Memajukan dan mengembangakan daya saing daerah. 8. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik. 9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah 10. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah. 11. Menyampaikan rencana strategi penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan paripurna DPRD. Otoda Momentum Bagi Daerah Kabupaten Sumenep merupakan daerah yang cukup potensial. Dimana daerah paling ujung timur Pulau Madura ini didukung oleh sumberdaya alamnya seperti potensi kelautan dan potensi Migasnya. Seperti diketahui bahwa, luas daerah Kabupaten Sumenep sekitar 80% merupakan daerah kelautan. Dengan diberlakukannya UU nomor 22 dan 25 tahun tahun 1999 mengenai UU otonomi daerah dan perimbangan pendapatan antara pusat dan daerah, mampukah Sumenep memanfatkan dua momentum tersebut?. Menjelang pemberlakuan undang-undang otonomi daerah, Sumenep mempunyai kewenangan yang cukup besar dalam mengembangkan daerahnya. Kewenangan tersebut sampai kepada pencarian dana tidak terbatas hanya didalam negeri saja. Dimungkinkan juga sampai keluar negeri baik lembaga keuangan swasta maupun lembaga keuangan internasional seperti word bank.
  11. 11. BAB III KESIMPULAN DAN SARAN 3.1 KESIMPULAN Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang dimiliki oleh daerah otonom adalah Kewenangan Politik yakni Adanya otonomi daerah, rakyat melalui DPRD memiliki kewenangan memilih kepala daerah sendiri. Dan Kewenangan Administrasi yakni Menyangkut keuangan pemerintah pusat dengan memberikan uang kepada daerah untuk mengelola karyawan dan organisasi. Dasar hukum otonomi daerah yaitu :UUD 1945 pasal 18 , UU No. 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 3 tahun 2003 Kabupaten sumenep diharapkan mampu memanfaatkan sebaik – baiknya kebijakan otonomi daerah untuk memajukan daerahnya dan mensejahterakan masyarakatnya. 3.2 SARAN Dengan ditulisnya makalah yang menjelaskan tentang otonomi daerah, semoga kita semua dapat memahami materi otonomi daerah ini . namun kami menyadari bahwa makalah yang kami tuli juga masih jauh dari kata sempurna. Maka demi kesempurnaan pembuatan makalah selanjutnya kami berharap saran yang membangun demi kesempurnaan makalah ini.
  12. 12. DAFTAR PUSTAKA Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 http://referensiakuntansi.blogspot.com/2012/07/dasar-hukum-otonomi daerah.html#sthash.lfhp45UV.dpuf KEWENANGAN PUSAT DAN DAERAH DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI ERA OTONOMI Oleh. Akil Mochtar cetakan PDF

×