Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

Criminal Defamation

Download to read offline

Presentation on my research fellowship on webinar co-organized by AIFIS and PERMAHI DPC Yogyakarta

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

Criminal Defamation

  1. 1. Eka Nugraha Putra (enputra@iu.edu) Doctor of Juridical Science (SJD) Candidate at Indiana University – Maurer School of Law AIFIS – Luce Fellow 2019 - 2020 Law Lecturer at University Merdeka Malang PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI INTERNET MENGANCAM DEMOKRASI INDONESIA ?
  2. 2. Mengapa ? • UU HAM 1999 • UU Peradilan HAM 2000 • UU Pers 1999 • UU Menyampaikan Pendapat di Muka Umum1998 Reformasi 1998 • Pasal 310 dan 311 KUHP • Pasal 27 Ayat 3 UU ITE • Penolakan Judicial Review Pasal 27 Ayat 3 UU ITE di MK Norma penghinaan • Pembedaan penghinaan offline dan online ? • Fakta yang salah, opini, kritik, hate speech? Definisi dan ruang lingkup yang tidak jelas
  3. 3. Internet, Defamation and Democracy • Bolivia (63/Partly Free) : UU Pidana dan UU Pers memiliki pasal-pasal yang mengancam kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Kedua peraturan perundang-undangan ini juga diterapkan pada cyberspace. • Hungaria (70/Partly Free) : Penghinaan diatur dalam UU Pidana dan UU Perdata. Konten internet secara spesifik diatur dalam KUHP. Pertanggungjawaban konten penghinaan ada pada yang menulis atau mengunggah, bukan pada website. • Thailand (32/Partly Free) : Penghinaan diatur dalam UU Perdata dan UU Perdagangan. Pertanggungjawaban konten ada pada yang mengunggah dan website. Ekspresi di internet dan konten berita terkait pemerintah dan keluarga kerajaan diawasi ketat. • Australia (97/Free) : Amandemen Australian Defamation Law 2006 : Korporasi tidak bisa digugat atas penghinaan. Pengguna internet dan penyedia layanan internet bisa digugat atas penghinaan, tetapi pertanggungjawaban harus dibuktikan di pengadilan (contoh: republikasi).
  4. 4. Pasal-Pasal Bermasalah (KUHP) Pasal 310(Penistaan; Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang) Pasal 311 (Fitnah; tuduhan bertentangan dengan apa yang diketahui) Pasal 315 (Penghinaan Ringan; Tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis )
  5. 5. “Pasal Karet”(UU ITE) Pasal 27 Ayat 3 Mendistribusikan Mentransmisikan Membuat dapat diaksesnya
  6. 6. Indonesia (62/partly free) 1. Prita Mulyasari (2008) PN = Bebas; MA = Bersalah (Pidana), PK= Bebas 2. Florence (2014) PN = Bebas; PT = Bersalah; MA = Bersalah, pidana percobaan 3. Saiful Mahdi (2020) PN = Bersalah (mendistribusikan, mentransmisikan); PT = Bersalah (mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya)
  7. 7. Saiful Mahdi’s case & Febi Nur Amelia’s case • Witness statements differ: "false news", "defamation", ”accusation" • Expert witness: "Defamation" • WA's message offends the Dean = leadership ranks? = The Dean / Campus reputation is tainted? • “The death of common sense" falls into the defamation elements? • Spread WA messages only in groups = “to distribute” and ”to transmit" • Dealing with debts is a private matter, why should the state interfere? (state intervention) • Prosecutor = state attorney, what is the loss in the debt matters between these women ? • IG Story Posts = “to distribute” & “causes to be accessible” ? • What is the loss of the plaintiff?
  8. 8. United States (86/Free) 1. The First Amendment Tidak ada sanksi pidana di tingkat federal 24 negara bagian mengatur pidana penghinaan, tapi Sebagian besar tidak lagi digunakan atau sudah dinyatakan inkonstitusional oleh Supreme Court. 2. CDA Section 230 “No provider or user of an interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider” 3. New York Times Co. v. Sullivan (1974) “published with knowing falsity or reckless disregard for the truth” Actual Malice; False Statement of Fact (Burden of Proof on Plaintiff) 4. Milkovich v. Lorain Journal Co. (1990) Expressing an opinion, that doesn't mean they're words are libel- proof. 5. Zeran v. AOL (1997) Malicious hoax by anonymous users. AOL was immune under Section 230
  9. 9. Indonesia as a Democratic Country ? Laporan YLBHI 2020 Tanda-Tanda Pemerintahan Otoritarian PP No. 60/2017 berlawanan UU No. 9 /1998 Surat Telegram Kapolri April 4 2020 Lokataru Foundation 2019 (Academic Freedom) Pendanaan dihentikan, Skorsing, Drop- out Pembubaran dan Ancaman pada diskusi mahasiswa
  10. 10. Criminal Punishment and Harm Beccaria Mill Feinberg
  11. 11. Paralyzed Democracy No Self-Govern Anti- Criticism Seeking Truth Violation of Privacy
  12. 12. Preliminary findings & Recommendations • Pidana atas penghinaan = merusak demokrasi ? • Overkriminalisasi = over kapasitas di LP • Does offense given or taken ? • Penyalahgunaan pasal pidana oleh yang kaya dan berkuasa ? • Penghapusan/pencabutan pasal pidana • Penggunaan pasal perbuatan melawan hukum

Presentation on my research fellowship on webinar co-organized by AIFIS and PERMAHI DPC Yogyakarta

Views

Total views

49

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

0

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×