2. Menggugat Ketidakadilan Ekonomi Kaum
Pribumi dan Harapan Tahun 2014
Oleh Musni Umar
Sociologist and Researcher

3. Dalam rangka memperingati Tahun Baru 2013, pada 1
Januari 2013 saya menyampaikan pesan kepada
seluruh bangsa Indonesia yang disiarkan melalui
YouTube dengan tajuk “Musni Umar: Ekonomi
Indonesia Dikuasai China”. Kemudian tanggal 13 juli
2013, saya diwawancara Majalah Forum yang saya beri
tajuk: “Musni Umar: Etnis Tionghoa Sangat
Diuntungkan Reformasi dan Demokratisasi di
Indonesia”.
Selain itu beberapa pandangan, saya telah kemukakan
dalam tulisan seperti “Musni Umar: Kesenjangan
Ekonomi di Indonesia Bom waktu”, Musni Umar: Kiat
Bangkit Mengatasi Kesenjangan Sosial dan Ekonomi”,
dan berbagai tulisan saya yang dapat di upload dan
dibaca dari google.

4. Alhamdulillah pesan saya yang dipublikasikan melalui
YouTube khususnya yang bertajuk “Musni Umar:
Ekonomi Indonesia Dikuasai China”. mendapat respon
positif dari berbagai kalangan dan telah ditonton
hampir ribuan orang. Disamping itu, ada yang
memberi respon negatif tetapi jumlahnya minim tidak
sampai 1 persen.
Diawal 2014 ini, saya memberi apresiasi yang setinggitingginya kepada Bung Hatta Taliwang, Direktur
Eksekutif Institut Ekonomi Politik Soekarno Hatta, yang
telah menyelenggarakan dialog para pakar dan aktivis
dan mengundang saya untuk curah pendapat
membahas sebuah topik yang amat penting yaitu:
“Nasib Kaum Bumiputera (Pribumi) Pasca 68 Tahun
Kemerdekaan RI”. dalam upaya mencari solusi dan
pemecahan atas nasib kaum pribumi yang semakin
termarjinalisasi pasca 68 tahun Indonesia merdeka.

5. Saya diminta menyampaikan pandangan tentang topik
tersebut, dan karena masih dalam suasana Tahun Baru 2014,
maka pandangan saya dituangkan dengan judul “Menggugat
Posisi Marjinal Kaum Pribumi dan Harapan Tahun 2014”.
Saya menggugat posisi marjinal kaum pribumi di Indonesia
dalam bidang ekonomi, karena hal tersebut berlawanan atau
bertentangan dengan cita-cita dan tujuan kemerdekaan
Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan
UUD 1945 dan Pancasila.
Selain itu, membicarakan posisi kaum “pribumi” di Indonesia
adalah membincangkan realitas sosiologis yang tidak bisa
dibantah dan diingkari, dan juga berarti kita membicarakan
tujuan bangsa Indonesia merdeka sebagaimana yang
tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila, bukan
membicarakan “SARA”, yang selama ini dianggap momok dan
dibuat kita takut untuk membicarakannya, apalagi
memperjuangkan dan mewujudkannya dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.

6. 1. Alasan Ideologis
Sebelum saya mengemukakan alasan-alasan ideologis, mengapa
kaum pribumi penting dan merupakan conditio sine quanon untuk
dibangun dan dimajukan kehidupan ekonomi mereka, saya ingin
kemukakan makna daripada “pribumi”. Menurut Wikipedia
Ensiklopedia Bebas bahwa Pribumi atau penduduk asli adalah
setiap orang yang lahir di suatu tempat, wilayah atau negara, dan
menetap di sana dengan status orisinal atau asli atau tulen
(indigenious) sebagai kelompok etnis yang diakui sebagai suku
bangsa bukan pendatang dari negeri lainnya. Pribumi bersifat
autochton (melekat pada suatu tempat).
Di zaman Belanda, golongan masyarakat Indonesia dibagi ke dalam
tiga golongan. Pembagian golongan itu tercantum dalam UU yang
termuat dalam Pasal 163 Indische Staatsregeling (IS) yaitu sebuah
pasal yang mengatur pembagian golongan dihadapan hukum pada
zaman kolonial Belanda di Indonesia. Pasal ini berlaku sejak
Indische Staatsregeling pada tahun 1926. Golongan masyarakat
Indonesia pada waktu itu, melalui pasal ini, dibagi menjadi 3
golongan yaitu Golongan Eropa, Golongan Timur Asing, dan
Golongan Indonesia (Bumiputera).

7. Setelah kita merdeka 17 Agustus 1945, penggolongan masyarakat
Indonesia secara hukum dihapus dengan asas persamaan
dihadapan hukum atau equality before the law yang merupakan
salah satu asas terpenting dalam hukum modern.
Akan tetapi dilihat dari perspektif sosiologis, penggolongan
masyarakat Indonesia ke dalam tiga golongan tersebut tidak
pernah hilang, bahkan semakin menonjol dilihat dari perspektif
ekonomis yang menjelma dalam penguasaan ekonomi yang luar
biasa.
Oleh karena itu, kita harus menggugatnya dan meningkatkan
perjuangan untuk membebaskan bangsa Indonesia dari
ketidakadilan yang yang merupakan warisan sejarah di masa lalu
(zaman penjajahan, zaman Orde Baru. Dan Orde Reformasi).
Adapun dasarnaya, pertama, alasan ideologis sebagai bangsa
dan negara:
1) Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila. Dalam alinea kedua
dari pembukaan UUD 1945 disebutkan “Dan perjuangan
pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat
yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat
Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia,
yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.

8. Selanjutnya alinea keempat “Kemudian daripada itu untuk membentuk
suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah
kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar
negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik
Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada :
Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan
Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."
2) Ajaran Agama, dengan landasan Ketuhanan Yang Maha Esa bahwa semua
Agama mengajarkan untuk berbuat adil dan mengamalkan keadilan. Di
dalam Al Qur’an surat Al Maidah ayat 8, Allah menegaskan yang artinya “Hai
orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang
menegakkan (kebenaran dan keadilan) karena Allah, menjadi saksi dengan
adil. Dan jangalah sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum
mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu
lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kamu kepada
Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

9. 2. Alasan Sosiologis
Para pakar, aktivis sosial dan JK telah berbicara
bahwa masalah besar yang dihadapi bangsa
Indonesia ialah kepinjangan sosial. Dalam berbagai
kesempatan, saya sudah kemukakan bahwa
pembangunan yang dilaksanakan di masa Orde
Baru yang dilanjutkan Orde Reformasi, tidak
memberi manfaat banyak kepada golongan
mayoritas dari bangsa ini. Pembangunan hanya
semakin memperkaya orang-orang yang sudah kaya
dan para penguasa. Hanya amat disayangkan, para
politisi tidak pernah berbicara apalagi
memperjuangkan kehidupan sosial dari sebagian
mayoritas bangsa ini supaya lebih adil.

10. Ketua Umum dari berbagai partai politik yang menjadi peserta
pemilu 2014 dalam wawancara mereka yang dimuat di Harian
Kompas, belum ada yang secara tegas dan gamblang
mengemukakan realitas sosial yang sangat tidak adil bagi golongan
mayoritas dari bangsa ini yaitu “pribumi atau bumiputera” sejak
Orde Baru sampai sekarang di era Orde Reformasi. Bahkan ada
seorang ketua Umum Partai Politik yang mengumandangkan
slogan “restorasi” tidak setuju membicarakan masalah mayoritas
dan minoritas. Padal hal masalah tersebut merupakan realitas
sosial dalam kehidupan bangsa Indonesia.
Lebih memprihatinkan lagi, dalam debat di ILC TV ONE Letjen TNI
Purn AM Hendropriyono mengemukakan “tidak usah
mempersoalkan ketidakadilan karena tidak ada keadilan diatas
dunia, keadilan hanya ada disyurga” (19/9/2013).
Menurut saya, dari aspek sosiologis, yang paling memprihatinkan
adalah tidak ada kemanusiaan yang adil dan beradab serta tidak
ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada hal yang
pertama merupakan sila kedua dari pancasila, dan yang kedua,
adalah sila kelima daripada Pancasila. Ini memprihatinkan sekali
karena masih ada yang berpandangan bahwa keadilan tidak ada di
atas dunia.

11. 3. Alasan Politis.
Kaum pribumi merupakan kelas yang ditindas secara politik.
Selama 3,5 abad negeri nusantara ini dijajah oleh Belanda, yang
kemudian dilanjutkan oleh Jepang. Kaum pribumi mengalami
penindasan tidak hanya dalam bidang politik, tetapi juga
diskriminasi dalam dalam bidang hukum, ekonomi dan sosial.
Oleh karena itu, muncul perlawanan di mana-mana. Akan tetapi,
politik devide et impera (Politik pecah belah), menyebabkan
perlawanan masyarakat di nusantara ini untuk mengusir penjajah
memerlukan waktu yang sangat lama karena tidak ada persatuan.
Akan tetapi sangat tidak adil secara politik, kelompok yang
menjadi kolaborator dengan penjajah dan mendapat kue ekonomi
yang baik di masa penjajahan, justeru menjadi sangat dominan
dalam bidang ekonomi setelah Indonesia merdeka 68 tahun
lamanya.
Tidak apa-apa mereka maju dalam bidang ekonomi, karena mereka
adalah pekerja keras dan ulet, tetapi mayoritas penduduk ini yang
merupakan “pribumi” harus juga mendapatkan keadilan dalam
bidang ekonomi seperti di negeri jiran Malaysia.

12. Itu adalah tugas pemerintah, yang harus memberi
keadilan bagi kaum mayoritas yang tidak lain adalah
“pribumi”. Tidak boleh pemerintah demi alasan
stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi
berubah prilaku bagaikan “penjajah” yang
berkolaborasi dengan mereka yang telah menjadi
“penguasa ekonomi”, dan menjadikan TNI dan Polisi
sebagai penjaga keamanan mereka. Kalau ada yang
mengeritik dan melakukan perlawanan atas
ketidakadilan, mereka dianggap sebagai musuh dan
diperangi seperti di masa penjajahan.

13. 4. Alasan Ekonomis
Isu penting dalam bidang ekonomi, sama dengan isu dalam
bidang sosial dan hukum yaitu keadilan. Masalah keadilan
dalam bidang ekonomi adalah satu keadaan atau situasi di
mana setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya.
Jadi isu keadilan dalam bidang ekonomi adalah perlakuan
yang adil bagi setiap orang untuk mendapatkan penghidupan
yang layak sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada.
Persoalannya, untuk memberikan keadilan bagi seluruh
rakyat, dengan cara dan sistem apa? Menurut saya, hampir
mustahil bisa diwujudkan keadilan dalam bidang ekonomi
jika yang diberlakukan adalah sistem “free fight competition”.
Mesti ada special treatment dan affirmative action dari
pemerintah untuk memajukan kaum “pribumi” yang
mayoritas adalah wong cilik yang lemah dalam segala hal.

14. 5. Alasan Hukum
Hukum yang dibangun belum berdasarkan
persamaan hukum. Hukum masih bagaikan pisau
“tajam ke bawah dan tumbul ke atas”. Belum
dirasakan adanya keadilan di bidang hukum. Akibat
belum tegaknya hukum, maka masyarakat merasa
kehilangan rasa keadilan dalam bidang-bidang yang
lain. Dampaknya, kita rasakan bahwa persatuan
yang dibangun diatas landasan ketidakadilan
hukum, adalah merupakan “persatuan yang bersifat
semu”. Persatuan Indonesia akan kukuh kalau
persatuan dibangun diatas landasan keadilan
hukum, ekonomi, politik, sosial dan sebagainya.

15. Penting Memajukan Pribumi
Setidaknya ada dua faktor yang mendorong semakin pentingnya
membangun kekuatan ekonomi kaum pribumi di Indonesia.
Pertama, faktor internal mutlak mewujudkan tujuan Indonesia
merdeka yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan
Pancasila dan ajaran agama yang dianut bangsa Indonesia. Ini
amat penting karena Indonesia menghadapi tantangan internal
yang sangat banyak dan berat. Kalau tidak diatasi, maka hanya
menunggu waktu Indonesia bubar.
Kedua, faktor eksternal. Dunia tengah berubah.
1) Tahun 2015 akan diberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN dan
Masyarakat ASEAN, di mana warga dari negara-negara ASEAN
seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Pilipina dan lain, akan bebas
masuk ke Indonesia, begitu juga sebaliknya WNI bebas untuk
bekerja, membuka bisnis dan lain sebagainya di negara manapun
khususnya di ASEAN. Masyarakat Indonesia terutama kaum
pribumi yang tidak pernah dipersiapkan dan tidak siap akan
semakin termarjinalisasi.

16. 2) Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang melimpah
akan terus diperebutkan oleh bangsa-bangsa yang sudah
maju, melalui berbagai perusahaan multi national
corporation yang disokong negaranya. Kalau kaum pribumi
lemah, maka mereka akan semakin leluasa “menjarah”
kekayaan alam Indonesia dengan bekerja sama penguasa
politik dan penguasa ekonomi, sehingga persatuan dan
kesatuan semakin rapuh.
3) Kekuatan politik dan ekonomi dunia tengah bergeser ke
China. Indonesia akan menghadapi dilema besar, disatu sisi
Amerika Serikat akan tetap mempertahankan Indonesia dari
hegemoninya karena sangat menguntungkan bagi negaranya
dari penguasaan kekayaan alam Indonesia oleh berbagai
perusahaan Multi National Corporation (MNC) dari Amerika
Serikat. Sementara China memiliki kepentingan ekonomi,
politik dan pertahanan keamanan supaya Indonesia sebagai
negara keempat terbesar penduduknya masuk ke dalam
hegemoninya.

17. Supaya Indonesia bisa survive, bangkit dan maju, maka
satu-satunya cara, pemerintah harus bekerja keras
memajukan seluruh bangsa Indonesia. Kaum pribumi
yang saat ini marjinal secara ekonomi, tidak punya
pilihan kecuali mendorong kemajuan mereka.
Jika hal tersebut dibiarkan dan tidak ada upaya yang
serius untuk membangun kaum pribumi dalam bidang
ekonomi, maka menunggu saja bubarnya Indonesia.
Papua akan segera merdeka, menyusul Aceh dan
beberapa provinsi.
Akan terjadi rallying point (titik temu) dengan
kepentingan eksternal yang ingin menguasai beberapa
bagian dari Indonesia yang memiliki kekayaan alam
yang luar biasa, dengan kepentingan internal Indonesia
yaitu kaum pribumi yang tidak puas karena
diperlakukan tidak adil dalam berbagai bidang
terutama dalam bidang ekonomi sehingga merasa
seperti hidup dalam alam penjajahan.

18. Apa yang Harus Dilakukan
Untuk membangun kaum pribumi sebesarnya tidak terlalu
sulit. Kuncinya ada kemauan politik dan keberanian politik.
Kalau sudah ada kemauan politik dan keberanian
politik, maka dapat ditempuh dua cara.
Pertama, secara revolusioner, Lakukan nasionalisasi
berbagai perusahaan asing yang selama ini “menjarah”
kekayaan alam Indonesia, dengan mewujudkan pasal 33
ayat (3) “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung
didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Kalau cara ini dilakukan, maka rakyat yang selama ini
termarjinalisasi akan tumbuh harapan baru, bahwa harapan
untuk masa depan masih ada. Apalagi kalau diberitahu untuk
membangun kaum pribumi yang belum maju setelah 68
tahun Indonesia merdeka. Mereka akan memberikan
dukungan (support) kepada pemerintah.

19. Kedua, secara evolusioner. Bisa juga ditempuh cara-cara yang
Malaysia lakukan dalam membangun kaum pribumi (bumiputera).
Malaysia telah memberi bukti sukses membangun pribumi
(bumiputera). Pemerintah Indonesia bisa belajar dari Malaysia,
apa yang harus dilakukan untuk memberdayakan dan memajukan
kaum pribumi (bumiputera) di negeri jiran itu.
Akan tetapi, tidak mudah melakukannya di Indonesia karena di
Indonesia yang menguasai media adalah penguasa ekonomi
(pemodal), sehingga bisa terjadi kolaborasi dengan mereka yang
memiliki kepentingan untuk menggagalkan program pribumisasi.
Selain itu, kepentingan eksternal pasti ikut bermain untuk
menggagalkan program memajukan kaum pribumi, karena mereka
lebih senang kelompok pribumi yang mayoritas Muslim tetap
marjinal dibidang ekonomi, sedang yang minoritas menguasai
ekonomi. Ini cara yang lebih mudah untuk menguasai dan
mengendalikan Indonesia dari luar.
Skenario semacam itu, harus diakhiri dan dilawan karena sekali
lagi bertentangan dengan tujuan Indonesia merdeka yang
tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila.
Jakarta, 19 Januari 2014