1. IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA
DAN PEMECAHAN KONFLIK SOSIAL
Oleh Musni Umar,
Sociologist and Researcher

2. Musni Umar, Ph.D

3. Pengantar
Puji syukur kepada Allah, yang telah banyak memberi nikmat kepada kita-
keluarga besar KAHMI. Selawat dan salam dihaturkan kepada Nabi
Muhammad SAW semoga keluarga besar KAHMI dimanapun berkiprah
diberi kekuatan, keteguhan hati dan keberanian meluruskan kekeliruan
dalam membangun Indonesia sehingga terwujud keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.
Saya sampaikan terima kasih, KAHMI telah mengundang saya menjadi
narasumber dalam seminar yang bertema "Reaktualisasi Nilai-Nilai
Pancasila sebagai Upaya Mengantisipasi dan Mengatasi Konflik Sosial".
Tema seminar dari Pimpinan Kolektif Majelis Nasional KAHMI tersebut,
saya rubah dalam makalah singkat ini menjadi "Implementasi Nilai-nilai
Pancasila dan Pemecahan Konflik Sosial", karena dilandasi suatu
pemahaman empirik melalui pengamatan dan pengalaman inderawi bahwa
Pancasila dan UUD 1945, hanya hadir dalam sumpah/janji ketika pejabat
pemerintah, pejabat negara, pejabat TNI/Polisi dilantik menjadi pejabat.

4. KAHMI Untuk Indonesia Sejahtera

5. Dalam tataran kebijakan dan operasional, nilai-nilai Pancasila
tidak hadir. Ideologi Pancasila tidak membumi dalam realitas
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pada
hal tujuan bangsa Indonesia berbangsa dan bernegara sesuai
yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 antara lain
untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa.
Kesenjangan antara visi dan misi dalam berbangsa dan
bernegara dengan implementasi dalam kehidupan nyata,
telah menyebabkan masyarakat menjadi
korban. Masyarakat yang mengalami tekanan ekonomi,
banyak mengalami stres dan bahkan depresi, sehingga
mudah mengamuk yang diwujudkan dalam bentuk konflik
sosial seperti konflik antara sesama warga sekampung dan
kampung lain, konflik antara sesama mahasiswa dan pelajar,
konflik antara warga dengan pengusaha, konflik antara warga
dengan aparat, dan lain sebagainya, sehingga negeri yang kita
cintai telah menjadi negeri tawuran.

6. Spirit Memajukan Masyarakat
Para pendiri bangsa Indonesia (founding fathers) telah menancapkan spirit
memajukan masyarakat Indonesia seperti tertuang dalam pembukaan UUD
1945 yang telah dikemukakan diatas.
Spirit memajukan masyarakat juga tertuang dalam lima sila dalam
Pancasila. Sila pertama dari Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa",
spiritnya ialah masyarakat Indonesia harus percaya kepada Tuhan Yang
Maha Esa, dan mengamalkan ajaran agama yang dianut sesuai yang
tercantum dalam kitab suci, untuk meraih keselamatan, kemajuan dan
kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sila ini mengajarkan pentingnya manusia
Indonesia membangun hubungan vertikal dengan sang Pencipta.
Sila kedua, yaitu "Kemanusiaan yang adil dan beradab", mengajarkan
kepada seluruh bangsa Indonesia supaya mengamalkan nilai-nilai
kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan
beradab semakin redup dikalangan bangsa Indonesia, karena mulai dari
para elit kemudian diikuti masyarakat luas sudah mengamalkan budaya
materialistik, hedonistik dan pragmatik. Akibatnya idealisme yang diajarkan
sila kedua dari Pancasila dikalahkan oleh kepentingan sesaat, dan berlaku
prinsip "menghalalkan segala cara".

7. Spirit Memajukan Bangsa

8. Spirit Memajukan Wong Cilik

9. Sila ketiga, "Persatuan Indonesia" nyaris tidak dipedulikan
karena para elit menggunakan jargon "persatuan" hanya
untuk menggalang dukungan massa dalam rangka mencapai
suatu tujuan. Setelah tujuan tercapai, persatuan Indonesia
ditanggalkan. Inilah ironi Indonesia di era Orde Reformasi,
persatuan Indonesia mengalami ancaman, karena Bhinneka
Tunggal Ika, hanya diucapkan tetapi tidak diamalkan.
Sila keempat, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Sila
ini telah dikesampingkan karena kerakyatan telah dipimpin
oleh kekuatan uang. Masalah permusyawaratan telah
ditinggalkan dengan implementasi "voting" yang
sesungguhnya merupakan import dari budaya barat. Kalau
dalam Islam sangat jelas perintahnya "wa syawirhum fil amri"
(dan bermusyawarahlah di dalam suatu urusan". Dilain ayat
disebutkan "wa amruhum syuura bainahim" (dan mereka
bermusyawarah diantara mereka dalam suatu urusan).

10. Selain itu, penyelewengan terhadap Pancasila
khususnya sila keempat adalah peniadaan demokrasi
perwakilan. Kalau mengacu pada sila keempat dari
Pancasila, maka pemilihan Presiden/Wakil Presiden,
Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Pemilihan
Bupati/Wakil Bupati, dan pemilihan Walikota/Wakil
Walikota adalah melalui sistem perwakilan,
bukan seperti sekarang melalui demokrasi
langsung/direct democracy, yang memilih pemimpin
adalah seluruh rakyat Indonesia.
Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sila ini tinggal nama saja, karena implementasinya
nyaris tidak ada. Keadilan sosial mustahil terwujud
kalau sistem ekonomi yang diamalkan adalah sistem
liberalisme dan kapitalisme. Sistem ekonomi yang
diserahkan pada mekanisme pasar, akan melahirkan
ketidakadilan sosial. Inilah yang terjadi di Indonesia.

11. Spirit Social Justice

12. Spirit Keadilan Sosial
Merujuk pembukaan UUD 1945 dan sila-sila dari Pancasila terutama sila
kelima, dapat ditegaskan bahwa spirit para pendiri bangsa Indonesia ialah
memajukan seluruh bangsa Indonesia melalui perwujudan keadilan sosial.
Sila kelima dari Pancasila, diidealkan para pendiri bangsa ini untuk
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan
mendayagunakan seluruh kekayaan alam yang dikuasai oleh negara untuk
dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
Untuk memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat
diwujudkan, maka dtetapkan pasal 33 UUD 1945 ayat:
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

13. (3) bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat.
Pasal yang sangat penting dalam UUD 1945 untuk memastikan
bahwa tujuan Indonesia merdeka diwujudkan, hanya sering dikutip
para ilmuan ketika menyampaikan presentasi dalam seminar dan
pertemuan ilmiah lainnya seperti hari ini, tetapi pengamalannya,
samada di masa Orde Baru maupun di masa Orde Reformasi tidak
nampak.
Oleh karena dalam membangun ekonomi tidak merujuk kepada
pasal 33 UUD 1945 sebagaimana dikemukakan di atas, maka
perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia semakin
jauh dari yang diharapkan.
Pembangunan yang dilaksanakan hanya semakin memperkaya
orang-orang yang sudah kaya, sehingga semakin memperlebar
jurang sosial antara yang kaya dan mayoritas masyarakat Indonesia
yang miskin dan kurang pendidikan.

14. Kekayaan Alam dikuasai Siapa?

15. Kekayaan Alam Indonesia dikuras

16. Lahir Konflik Sosial
Konflik yang terjadi diberbagai negeri ini merupakan akibat dari
pembangunan yang hanya semakin memperkaya orang-orang kaya dan para
penguasa. Pembangunan tidak melahirkan keadilan sosial.
Konflik sosial yang merebak di seluruh negeri yang kita cintai ini, telah
menyebabkan Prof. Azyumardi Azra, menyebut Indonesia dalam tajuk
tulisannya di salah satu media sebagai negeri tawuran. Konflik yang terus
merebak diberbagai pelosok tanah air merupakan buah dari
kegagalan pembangunan, yang hanya semakin memperkaya orang-orang
kaya. Sejatinya pembangunan melahirkan kesejahteraan umum dan
keadilan sosial. Realitasnya, yang kaya semakin kaya sementara mayoritas
masyarakat tidak kunjung mencapai keadilan sosial.
Ini sangat membahayakan Indonesia yang berbhinneka dalam suku, bangsa,
budaya, etnik, dan agama, dan tersebar di 17.500 pulau.
Sumbu konflik tersebar disetiap kampung/desa, kecamatan,
kabupaten/kota, dan provinsi di seluruh Indonesia. Jika ada yang
menyulutnya akan segera meledak. Sekitar 90 persen konflik sosial di
Indonesia, akar masalahnya adalah ekonomi.

17. Penyebab Konflik Ekonomi

18. Perlu Penyelamatan
Untuk menyelamatkan Indonesia dari kehancuran akibat
konflik sosial di seluruh negeri, diperlukan hadirnya para
pemimpin lokal seperti Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta,
yang egaliter, bisa memberi harapan (optims), dan dapat
memandu masyarakat untuk bangkit dan
bersemangat meraih kemajuan dan kesuksesan dalam hidup.
Selain itu dapat segera menyelesaikan persoalan yang dialami
masyarakat.
Pemimpin yang ditunggu adalah yang jujur, yaitu satunya kata
dan perbuatan. Pemimpin yang amanah, tidak mengkhianati
kepercayaan yang diberikan kepadanya. Pemimpin yang bisa
memberi contoh dan teladan kepada rakyat, mana yang baik
dan harus diamalkan, dan yang mana buruk, yang harus
ditinggalkan.

19. Perlu Penyelamatan

20. Kesimpulan
Untuk mencegah semakin memburuknya keadaan Indonesia, maka akar masalah
konflik yaitu ekonomi harus dipecahkan. Cara memecahkan ekonomi
Indonesia adalah pertama, kembali mengamalkan pasal 33 UUD 1945 secara murni
dan konsekuen.
Kedua, melakukan "special treatment" dibidang ekonomi semacam program
"Benteng" di masa Soekarno, untuk memberdayakan dan memajukan ekonomi
kaum pribumi yang marjinal.
Ketiga, melakukan "special treatment" di bidang pendidikan dengan memberi bea
siswa penuh kepada kaum marjinal dari "suku asli" di berbagai daerah seluruh
Indonesia untuk mengikuti pendidikan di dalam luar negeri.
Keempat, para pemimpin pemerintahan harus merubah style dalam memimpin
yaitu melayani masyarakat, memandu, memberdayakan serta memajukan
masyarakat, jangan memajukan dirinya, kelompoknya dan partainya.
Kelima, memberi harapan kepada masyarakat luas bahwa harapan itu masih ada,
jika mau merubah nasih dengan bekerja keras.
Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan sistem ekonomi yang tercantum
dalam pasal 33 UUD 1945, maka optimis Indonesia akan bangkit dan maju menjadi
negara adidaya paling lambat pertengahan abad 21 ini.