1. MATERI
PENDIDIKAN
PANCASILA
RANGKUMAN MATERI PEND PANCASILA
Sejarah Pancasila
Lahirnya pancasila dilatar belakangi oleh sejarah masuknya agama besar di
nusantara ( islam, hindu, budha ) menjadi landasan hidup beragama dan
bermasyarakat. Selain itu juga didasari atas pergerakan Indonesia yang dimulai
sejak masa hindu budha yakni pada masa kerajaan majapahit. Perumusan
pancasila sendiri dimulai saat jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia pada
tanggal 29 april 1945, karena hal itu dengan berdirinya sebuah negara maka
harus memiliki landasan atau dasar bagi negara itu sendiri maka dirumuskanlah
Pancasila.
Isi dari pancasila itu sendiri tertuang dalam isi pidato Mr. Muh Yamin pada
tanggal 29 mei 1945 yakni : pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri
kerakyatan dan pri kesejahteraan. Proklamasi juga memiliki hubungan yang erat
2. dengan lahirnya pancasila karena proklamasi merupakan titik kuliminasi dari
perjuangan bangsa Indonesia dalam memperoleh kemerdekaanselain itu
proklamassi juga dianggap sebagai konsekuensi bangsa Indonesia yang telah
merdeka dan menyamakan kedudukannya dengan bangsa lain selain itu juga
merupakan konsekuensi keluar yakni menyebarkan pemberitaan tentang
kedaulatan atau kemerdekaan terhadap bangsa lain.
Pancasila sebagai sistem nilai
Sistem secara sederhana yang dapat diartikan sebagai suatu rangkaian yang
saling berkaitan satu dengan yang lain. Sedangkan nilai yaitu salah satu cara
atau tolak ukur dalam suatu objek yang bersifat abstrak. Jadi dapat ditarik
kesimpulan bahwa sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh
mengenai apa yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota
masyarakat.
Pancasila juga dapat bersifat objektif dan subjektif. bersifat objektif artinya nilai
– nilai tersebut dapat dipakai dan diakui oleh negara – negara lain, tentunya
tidak dengan nama pancasila. Sedangkan bersifat subjektif artinya bahwa nilai –
nilai pancasila itu terletak pada pembawa dan pendukung nilai pancasila itu
sendiri yaitu masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Jadi dapat disimpulkan
bahwa nilai pancasila itu sendiri merupakan ideologi bagi bangsa Indonesia
menjadi landasan , dasar, serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam
kehidupan sehari – hari dan dalam kehidupan kenegaraan.
Makna sila – sila pancasila
1. Arti dan makna sila ketuhanan yang maha Esa
Dalam konteks bernegara pancasila mengatur kebebasan masyarakat Indonesia
untuk memluk agama sesuai dengan keyakinannya. Dengan sila ketuhanan yang
Maha Esa itu maka bangsa Indonesia mempunyai satu asas yang dipegang teguh
yaitu bebas untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama masing –
masing.
2. Arti dan makna sila kemanusiaan yang adil dan beradab
Dengan adanya sila ini dengan sendirinya jika dalam kelompok terdapat ras,
tidak boleh berbuat eksklusif atau menyendiri satu sama lain. Hal ini berarti
bahwa setiap mannusia mempunyai derajat yang sama dihadapan hukum.
3. Arti dan makna sila persatuan indonesia
Makna dalam sila ini adalah nasionalisme, nasionalisme dalam hal ini adalah
perasaan satu sebagai suatu bangsa, satu dengan seluruh bangsa yang ada dalam
masyarakat. Oleh karena itu hal – hal yang sifatnya tidak sejalan dengan
persatuan dan kesatuan harus diusahakan agar tidak terwujud sebagai suatu
prinsip dalam masyarakat indonesia.
4. Arti dan makna sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwaakilan.
Permusyawaratan diusahakan agar dapat menghasilkan keputusan – keputusan
yang diambil secara bulat.
5. Arti dan makna sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Keadilan berarti adanya persamaaan dan salin menghargai karya orang lain.
Kemkmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan meningkat.
Dinamis dalam arti diupayakan lebih tinggi dan lebih baik.
Isme – isme dewasa ini
Liberalisme : Liberalisme adalah suatu paham yang menghendaki adanya
kebebasan
individu dalam segala bidang. Menurut paham ini titik pusat dalam hidup
ini adalah individu. Karena ada individu maka masyarakat dapat tersusun
dan karena individu pula negara dapat terbentuk. Oleh karena itu, masyarakat
atau negara harus selalu menghormati dan melindungi kebebasankemerdekaan
individu. Setiap individu harus memiliki kebebasan kemerdekaan,
seperti dalam bidang politik, ekonomi, dan agama.
Nasionalisme : nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan
mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep
identitas bersama untuk sekelompok manusia. Para nasionalis menganggap
negara adalah berdasarkan beberapa “kebenaran politik”.
Sosialisme : (sosialism) secara etimologi berasal dari bahasa Perancis sosial
yang berarti kemasyarakatan. Istilah sosialisme pertama kali muncul di Perancis
sekitar 1830. Umumnya sebutan itu dikenakan bagi aliran yang masing-masing
hendak mewujutkan masyarakat yang berdasarkan hak milik bersama terhadap
alat-alat produksi, dengan maksud agar produksitidak lagi diselenggarakan oleh
orang-orang atau lembaga perorangan atau swasta yang hanya memperoleh laba
tetapi semata-mata untuk melayani kebutuhan masyarakat. Dalam arti tersebut
ada empat macam aliran yang dinamakan sosialisme: (1) sosial demokrat, (2)
komunisme,(3) anarkhisme, dan (4) sinkalisme (Ali Mudhofir, 1988).
Sosialisme ini muncul kira-kira pada awal abad 19, tetapi gerakan ini belum
berarti dalam lapangan politik. Baru sejak pertengahan abad 19 yaitu sejak terbit
bukunya Marx, Manifes Komunis (1848), sosialisme itu (seakan-akan) sebagai
faktor yang sangat menentukan jalannya sejarah umat manusia.
Terorisme : adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan
membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda
dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tatacara peperangan seperti
waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta
seringkali merupakan warga sipil.
Akibat makna-makna negatif yang dikandung oleh perkataan “teroris” dan
“terorisme”, para teroris umumnya menyebut diri mereka sebagai separatis,
pejuang pembebasan, pasukan perang salib, militan, mujahidin, dan lain-lain.
Tetapi dalam pembenaran dimata terrorism : “Makna sebenarnya dari jihad,
mujahidin adalah jauh dari tindakan terorisme yang menyerang penduduk sipil
padahal tidak terlibat dalam perang”. Padahal Terorisme sendiri sering tampak
dengan mengatasnamakan agama.
Amandemen UUD’45
4. Undang – undang di indonesia telah mengalami beberapa kali amandemen
(perubahan – perubahan ). Sejak mei 1998 bangsa indonesia bertekad
mereformasi berbagai bidang kehidupan kenegaraan dengan catatn :
• Amandemen tidak merubah negara kesatuan republik Indonesia
• Amandemen tidak merubah pembukaan UUD’ 45
• Amandemen tetap mempertahankan sistem presidensial
Sejak tahun 1999 sampai tahun 2002 majelis permusyawaratan rakyat RI telah
empat kali menetapkan perubahan pasal – pasal yang di ubah dan ada pula pasal
– pasal yang ditambah.
I. Perubahan pertama terhadap pasal UUD’45 ditetapkan pada tanggal 19
oktober 1999.
II. Perubahan Kedua ini dilakukan pada sidang MPR, tepatnya pada tanggal 18
agstus 2000.
III. Perubahan ketiga ditetapkan oleh MPR pada tanggal 9 november 2001.
IV. Perubahan keempat dilakukan pada sidang tahunan MPR bulan agustus
2002.
Pelaksanaan UUD’45 pada masa awal kemerdekaan ( 18 agustus 1945 – 27
desmber 1949 )
Dengan ditetapkannya pancasila dan UUD ’45 oleh PPKI mmerupakan modal
berharga untuk mendapatkan pemerintahan RI yang bisa berjalan dengan baik.
Namun sebelum cita – cita itu terwujud bangsa Indonesia harus dihadapkan
pada masalah baru yaitu kehadiran tentara sekutu dan nica ke wilayah
Indonesia. Hal itu membuat pemerintah dan rakyat Indonesia memusatkan
perhatian dan upaya mempertahankan negara kesatuan RI dan sistem
pemerintahan berdasarkan UUD’45 belum dapat dilaksanakan.
Pada awal berdirinya negara ini banyak lembaga tinggi negara belum terbentuk.
Hal ini kemudian diantisipasi dengan aturan peralihan pasal 4. Untuk
memperkuat kedudukan komite nasional Indonesia pusat, maka pada tanggal 16
oktober 1945 dikeluarkannya maklumat wakil presiden nomor X yang isinyaa
KNIP sebagai pembantu presiden menjadi badan yang diberi tugas legislativ
dan ikut menetapkan GBHN.
Pada tanggal 3 november 1945 diumumkan lagi maklumat wakil presiden
tentang pembentukan partai – partai politik. Selanjutnya atas usul KNIP
keluarlah maklumat padatanggal 14 november 1945 yang isinya merubah
kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer.
Maka seejak tanggal 14 november 1945 itu kekuasaan eksekutif dipegangkan
oleh perdana mentri dan mentri – mentri yang bertanggung jawab kepada KNIP
bukan kepada presiden. Di lain pihak perundingan dengan belanda dan sekutu
memenangkan Indonesia sebagai sebuah negara merdeka dan pengakuan
kedaulatan Indonesia oleh belanda pada tanggal 27 desember 1945 dengan
syarat :
a. Negara RI dipecah – pecah menjadi negara – negara bagian (RIS)
5. b. UUD’45 diganti menjadi UUD KRIS
Maka sejak saat itu Indonesia menjadi negara serikat dengan UUD yang
ditentukan oleh sekkutu dengan paham liberalisme.
Masa UUDS 1945 ( 17 AGUSTUS 1950 – 5 JULI 1959 )
Sejak diberlakukannya UUD kris maka Indonesia menjadi negara federal.
Tetapi semangat dan perjuangan bangsa Indonesia untuk mempersatukan
republik Indonesia kembali menjadikan negara RI utuh kembali. Pada tanggal
17 gustus 1950 negara KRIS sudah sepenuhnya menjadi negara RI dengan
UUDS 1950 dan system pemerintahan bersifat perlementer.
Bentuk pemerintahan dan bentuk negara Indonesia menurut pasal 1 UUDS RI
1950 menyatakan :
1. RI yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis
dan berbentuk kesatuan.
2. Kedaulatan RI adalah di tangan dan dilakukan oleh pemerintah bersama –
sama DPR.
Sistem pemerintahan nyang dianut oleh UUDS 1950 adalah parlementer dengan
menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin oleh seorang perdana mentri.
Pada saat mulai berlakunya UUDS 1950 badan legislatif yang ada adalah DPR
ssementara yang terdiri dari gabungan DPR RIS ditambah dengan anggota dan
ketua BPKNIP ditambah dengan anggota atas penunjukan presoden.
Pada sistim parlementer fungsi presiden sebagai kepala pemerintahan
digantikan oleh perdana mentri sehingga presiden hanya sebagai kepala negara
atau simbol negara. Presiden sebagai kepala negara memilik tugas – tugas
sebagai berikut :
A. Mewakili negara di acara – acara negara
B. Mengangkat duta dan konsult
C. Menerima tamu negara
D. Menyatakan perang
Sedangkan dalam sistim presidensial presiden memiliki fungsi sebagai kepala
pemerintahan yaitu bertugas menjalankan semua sistim pemerintahan dalam
satu negara.
Pada perkembangannya dengan adanya UUDS 1950 ini menyebabkan
munculnya banyak masalah dalam pemerintahan negara sehingga presiden
soekarno memutuskan untuk kembali mengguanakan uud 1945 sebagai dasar
negara Indonesia dan setelah itu pada tanggal 5 juli 1959 presiden soekarno
mengeluarkan dekrit presiden yang berisi:
a. Pembubaran konstituante
b. Berlakunya kembali UUD’45 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950
c. Pembentukan MPR sementara dan DPA sementara.
Dengan adanya dekrit inilah yang menjadi sumber hukum dan
penyelenggaraaan pemerintahan.
Pelaksaan UUD 1945 Pada Masa Orde Lama dan Orde Baru
Orde Lama (5 Juli 1959 – 11 Maret 1966)
6. Masa orde lama di mulai sejak adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan mulai
berlakunya kembali Undang – Undang Dasar 1945 bagi bangsa dan Negara
Republik Indonesia. Dengan demikian, Dekrit Presiden 5 juli 1959 itu
merupakan sumber hukum dan ketatanegaraan yang sangat penting di Negara
Republik Indonesia.
Pada masa orde lama, seharusnya segala sistem pemerintahan dan
pelaksanaannya sesuai yang di atur dalam UUD 1945. Akan tetapi, dalam
kenyataannya terdapat berbagai penyimpangan.Seperti pengangkatan presiden
soekarno sebagai presiden seumur hidup yang jelas – jelas bertentangan dengan
UUD 1945.
masa orde baru ( 11 maret 1966 – 21 mei 1998 )
orde baru merupakan tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang
diletakkan kembali pada kemurnian pelaksanaan pancasila dan UUD’45. Tekat
orde baru ialah melaksanakan pancasila dan UUD’45 dengan murni dan
konsekuen. Namun pada masa ini juga terjadi banyak penyimpangan yang
dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru. Kebijakan – kebijakan yang diambil
pemerintah juga cenderung untuk kepentingan golongan. Selain itu juga terjadi
banyak teror fisik maupun psikologis.
Dalam pelaksanaan Orde Baru berusaha melaksanakan demokrasi dengan
sebaik – baiknya anatara lain dengan menyelenggarakan pemilihan umum guna
mewujudkan adanya MPR.
Pembukaan UUD 1945 ( arti dan makna )
Arti dan Makna Alinea – alinea pembukaan UUD 1945
• Alinea pertama
Pada alinea pertama terdapat dua asas pikiran yaitu perikemanusiaan dan
perikeadilan.
• Alinea kedua
bangsa Indonesia dari dalam terpaksa berjuang untuk merealisir hak kodrat dan
hak morilnya ke merdekaan atas kedauatan sendiri, berhasil membentuk negara
indonesia yang dicita – citakan dan mempunyai sifat – sifat tertentu.
• Alenia ketiga
Bangsa indonesia menyatakan kemerdekaan indonesia itu atas kekuatan bangsa
indonesia sendiri , didukung oleh seluruh rakyat.
• Alenia keempat
Berisi pokok kaidah negara yang fundamental yaitu : fungsi dan tujuan negara ,
keharusan adanya undang – undang dasar, adanya asas politik negara yaitu
republik yang berkedaulatan dan adanya asas kerohanian negara.
Tujuan pembukaan UUD 1945
1. Mempertanggungjawabkan
2. Menetapkan cita – cita bangsa
3. Proklamasi kemerdekaan menjadi permulaan dan dasar hidup kebangsaan.
4. Sebagai ketentuan pedoman dan pegangan.
7. Hubungan pembukaan UUD 1945 dengan UUD
Aline – alinea dalam pembukaan UUD 1945 memiliki hubungan sendiri dengan
UUD. Alinea pertama sampai ketiga memiliki hubungan dengan peristiwa yang
mendahului terbentuknya negara Indoonesia, tidak mempunyai hubungan yang
organis dengan UUD.
Sedangkan alinea keempat memiliki hubungan dengan terbentuknya UUD itu
sendiri selain itu juga memiliki hubungan dengan pembentukan pemerintahan
negara akan diatur di dalam UUD. Kemudian negara Indonesia berbentuk
republik yang berkedaulatan rakyat. Dan sebagai ditetapkannya dasar pancasila.
Hubungan pembukaan UUD 1945 dengan proklamasi 17 agustus 1945
letak dan sifat hubungan antara pembukaan dengan proklamasi
1. Proklamasi dan pembukaan adalah satu kesatuan.
2. Ditetapkannya pembukaan pada 18 agustus 1945 bersama – sama dengan
ditetapkannya UUD
3. Pembukaan pada hakikatnya merupakan pernyataan kemerdekaan yang lebih
rinci.
Pancasila sebagai orientasi dan kerangka acuan pembangunan
pancasila sebagai orientasi pembangunan.
Pada saat ini pancasila lebih banyak dihadapkan padatantangan berbagai varian
kapitalisme dari pada komunisme atau sosialisme. Ini disebabkan
perkembangan kapitalisme yamg bersifat global. Fungsi pancasila ialah
memberi orientasi terbentuknya struktur kehidupan sosial politik dan ekonomi
yang manusiawi, demokratis dan adil bagi seluruh rakyat.
Pancasila sebagai kerangka acuan pembangunan
Pancasila diharapkan dapat menjadi kerangka referensi untuk membangun suatu
model masyarakat atau untuk memperbaharui tatanan sosial budaya. ada dua
fungsi dari pancasila sebagai kerangka acuan: 1. Pancasila menjadi dasar visi
yang memeberi inspirasi untuk membangun suatu corak tatanan sosial budaya
yang akan datang. 2. Pancasila sebagai nilai – nilai dasar menjadi refrensi kritik
sosial budaya.
Pancasila sebagai paradigma pembangunan bangsa
Pancasila sebagai paradigma artinya nilai – nilai dasar pancasila secara
normativ menjadi dasar, keranga acuan, dan tolak ukur segenap aspek
pembangunan nasional yang dijalankan di Indonsia.
1. Sebagai paradigma pembangunan pendidikan.
Pendidikan pada dasarnya adalah pemanusiaan, dan ini memuat hominiasi dan
humanisasi. Salah satu agenda penting dalam upaya mengatasi krisis dalam
kehidupan berbangsa kita adalah melalui pendidikan .
2. Sebagai paradigma pembangunan ideologi.
8. Ideologi merupakan prinsiip dunamika, karena merupakan pedoman yang
berbentuk cita – cita
3. Sebagai paradigma pembangunan politik.
Dengan kelima prinsipnya pancasila menjadi dasar yang cukup integratif bagi
kelompok – kelompok politik yang cukup heterogen dalam sejarah Indonesia
modern.
4. Sebagai paradigma pembangunan ekonomi
Dalam penyusunan sistem ekonomi nasional yang tangguh untuk mewujudkan
masyarakat yang adil dan makmur, pancasila lah yang menjadi landasan
filos0fisnya.
5. Sebagai paradigma pengembangan sosial
Karena indonesia memiliki keberagaman budaya maka untuk
mempersatukannya tetap menggunakan pancasila sebagai landasannya.
6. Sebagai paradigma pembangun ketahanan nasional
7. Kaitan pancasila dengan ketahanan nasional adalah kaitan antara ide yang
mengakui pluralitas yang membutuhkan kebersamaan.
8. Sebagai paradigma pembangun hukum
Hukum di indonesia bersumber pada pancasila
9. Sebagai paradigma pembangun beragama
Untuk mewujudkan kesatuan dan menghargai pluralitas dalam masyarakat.
10. Sebagai paradigma perkembangan iptek
Ilmu teknologi yang berkembang harus dapat dipertanggung jawabkan tentang
hak dan kewajiban dalam mengembangkan iptek diatur dalam pancasila.
