Implication of community biosecurity on public policy

1. Dari Timor untuk Negeri:
Implikasi Ketahanan Hayati Masyarakat
terhadap Kebijakan Publik
I Wayan Mudita
http://iwayanmudita.blogspot.com
http://tanamankampung.blogspot.com

2. Alur Presentasi
1
• Kondisi Lingkungan Alam Timor
2
• Mengapa Dari Timor?
3
• Apa Itu Ketahanan Hayati Berbasis Masyarakat
4
• Kebijakan Menghadapi Ancaman Ketahanan Hayati
5
• Implikasi terhadap Kebijakan Publik Sektor Pertanian

4. Curah Hujan Bulanan dan Tahunan
350 3000
300 2500
Annual Rainfall (mm)
Monthly Rainfall (mm)
250
2000
200
1500
150
1000
100
50 500
0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Month Year
Monthly Rainfall Monthly Moving Average Annual Rainfal (mm) Moving Average

5. Mengapa Dari Timor?
 Jeruk keprok merupakan tanaman asli Timor yang
dikembangkan sebagai ikon pembangunan
pertanian, tetapi kemudian mengalami kemunduran
 Pada awal 1990-an, ditemukan penyakit busuk
phytophthora, tetapi ditolak
 Pada akhir 1990-an, dtemukan kutu loncat jeruk asia
Diaphorina citri, tetapi tidak dilakulan langkah antisipasi
terhadap kemungkinan penularan penyakit CVPD
 Peneliti lain melaporkan menemukan CVPD, tetapi
kemudian merevisi laporannya menjadi tidak terdapat
CVPD, melainkan hanya tristeza

6. Apa Itu Ketahanan Hayati?
 Ketahanan hayati berkaitan dengan keadaan
sumberdaya dan lingkungan hidup yang aman dari
ancaman hayati (biological threats), termasuk ancaman
bioprospek (bioprospecting) dan bioterorisme
(bioterorism), baik yang berasal dari luar maupun dari
dalam
 Pengelolaan ketahanan hayati dilakukan melalui
analisis risiko, mencakup penilaian risiko, pengelolaan
risiko, dan komunikasi risiko
 Pengelolaan dilakukan dalam kontinuum prabatas (di
luar wilayah), batas (memasuki wilayah), dan
pascabatas (di dalam wilayah)

7. Kondisi Ketahanan Hayati Jeruk Keprok
 Jeruk keprok mengalami kemuduran populasi dan
produksi sejak 1990-an
 Pembiakan jeruk keprok dilakukan dengan
menggunakan induk populasi sebagai sumber mata
tempel, padahal pohon induk seharusnya dalam BPMT
 Pohon induk populasi dan bibit okulasi harus
disertifikasi, tetapi sertifikasi mengalami kendala medan
dan kekurangan petugas
 Pembagian anakan okulasi berpotensi menularkan dan
menyebarkan penyakit yang menular melalui bibit
 Kemunduran produksi jeruk keprok menyebabkan
masyarakat mengalami kesulitan mengakses bahan
pangan yang tidak diproduksi sendiri

8. Temuan Gejala CVPD

9. Temuan Vektor dan Hasil Uji PCR

10. Tanggapan terhadap Temuan CVPD
 CVPD tidak mungkin terdapat pada jeruk keprok sebab
telah dikeluarkan peraturan daerah yang melarang
pemasukan bibit okulasi dari luar
 Pemerintah telah membagikan Bubur Kalifornia untuk
mengendalikan penyakit jeruk keprok
 Penangkar bibit dan petani mengetahui penyakit CVPD
bukan dari pemerintah, melainkan dengan mencari
informasi sendiri
 Petani berusaha mengatasi masalah dengan cara
menolak menanam anakan okulasi, menanam dari
biji, melakukan okulasi sendiri, meracik pestisida nabati

11. Ketahanan Hayati Berbasis Masyarakat
 Kemunduran jeruk keprok disebabkan bukan hanya
oleh organisme yang menimbulkan ancaman ketahanan
hayati, melainkan juga oleh faktor yang berkaitan
dengan masyarakat dan pemerintah
 Ketahanan hayati masyarakat merupakan ketahanan
hayati yang terjadi karena interaksi antar
pemerintah, masyarakat, dan lingkungan
 Interaksi antar pemerintah, masyarakat dan lingkungan
dimediasi oleh modal sosial dan tatakelola
pemerintahan dalam bentuk sistem ekologis sosial

12. Ketahanan Hayati Masyarakat sebagai
Sistem Ekologi Sosial
Keterkaitan:
Potensi:
antar variabel
modal untuk
yang menentu-
berkembang
kan fleksibilitas
dan menentu-
sistem dalam
kan arah proses
menghadapi
perkembangan
perubahan
Resiliensi:
kemampuan sistem
untuk mengembalikan
diri setelah mengalami
gangguan

13. Aspek Modal Sosial dalam Ketahanan Hayati
Masyarakat
Sumberdaya Sumberdaya
pengetahuan: identitas:
sumberdaya yang integritas, saling per-
dapat dimanfaatkan caya, visi, dan komit-
untuk mendukung tin- men untuk memupuk Modal
dakan melalui jaring- rasa percaya diri dan Sosial
an berdasarkan pada membangun identitas
nilai-nilai dan norma sebagai motivasi
masyarakat dengan untuk berubah dan
dibatasi melalui bertindak demi
sanksi sosial kebaikan bersama

14. Aspek Tatakelola Pemerintahan dalam
Ketahanan Hayati Masyarakat
meta-governance:
tatanan, norma, dan prinsip
sebagai dasar etis dalam
menjalankan seluruh proses
tatakelola pemerintahan
penggunaan kekuasaan dan
kewenangan untuk meng- pembentukan dan koordinasi antar
identifikasi dan menyelesaikan kelembagaan pemerintahan untuk
masalah melalui interaksi antara memungkinkan kebijakan dapat
berbagai organisasi pemerintahan dirumuskan menjadi program
dengan masyarakat guna pembangunan dan kemudian
menghasilkan kebijakan dilaksanakan

15. Kebijakan Menghadapi Ancaman
Ketahanan Hayati
 Pada tingkat nasional, kebijakan dalam menghadapi
ancaman terhadap ketahanan hayati masih bersifat
sektoral
 Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang ditetapkan
sebagai sistem perlindungan tanaman belum
merupakan kebijakan ketahanan hayati yang
utuh, melainkan berfokus pada pengelolaan pascabatas
pada sektor pertanian
 Kebijakan yang berkaitan dengan ketahanan hayati di
daerah diterjemahkan sesuai dengan kepentingan
daerah dan kepentingan politik para pejabat publik di
daerah

16. Aspek Kebijakan dalam Ketahanan Hayati
Masyarakat
 Modal sosial dalam kaitan dengan kelompok dan
jaringan, informasi, trust, dan identitas diri
 Tatakelola pemerintahan dalam kaitan dengan
penggunaan kekuasaan dan kewenangan untuk
menanggapi masuknya organisme yang mengancam
ketahanan hayati
 Fokus bukan hanya pada produksi, melainkan
memperhatikan rada imbang (trade off) dengan
stabilitas dan ekuitabilitas yang diperlukan untuk
menjamin keberlanjutan agroekosistem

17. Implikasi Ketahanan Hayati Masyarakat
terhadap Kebijakan Publik (1)
 Kebijakan publik seharusnya tidak hanya berdimensi
teknis, tetapi juga memasukkan dimensi modal sosial
untuk memperoleh dukungan publik secara utuh
 Kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara
teknis dan sosial tidak dengan sendirinya memberikan
hasil yang diharapkan bila tidak disertai dengan
tatakelola pemerintahan yang baik dalam
implementasinya
 Desentralisasi dan otonomi daerah tidak dengan
sendirinya dapat memperbaiki tatakelola
pemerintahan, bahkan justeru dapat sebaliknya

18. Implikasi Ketahanan Hayati masyarakat
terhadap Kebijakan Publik (2)
 Kebijakan nasional dalam menghadapi ancaman
organisme pengganggu pada sektor
pertanian, peternakan, kehutanan, lingkungan hidup
dan kesehatan perlu dirumuskan menjadi kebijakan
yang berdimensi ketahanan hayati secara terpadu
 Pengabaian ketahanan hayati dalam kebijakan publik
berisiko membahayakan ketahanan pangan, terutama
ketahanan pangan masyarakat di wilayah beriklim
kering
 Implementasi wawasan ketahanan hayati dalam
perumusan kebijakan publik perlu dilakukan dalam
kerangka pendekatan sistem ekologis sosial

19. Kebijakan Publik berwawasan
Sistem Ekologis Sosial

20. Terima Kasih
silahkan juga kunjungi posting:
Membedah Pertanian NTT melalui Sudut Pandang
Ketahanan Hayati Masyarakat (Bagian 1 dan Bagian 2)
pada blog guru kecil
Kuliah umum penerima NTT Academia Award 2012 pada 18 Januari 2012 di Gedung Rektorat UKAW, Kupang