Modul ini membahas kebijakan pengendalian vektor dengan empat pokok bahasan utama: prinsip pengendalian vektor, dasar hukum pengendalian vektor, lingkup kegiatan pengendalian vektor, dan strategi pengendalian vektor yang melibatkan berbagai sektor. Modul ini menjelaskan cara pengendalian vektor secara terpadu dengan menggunakan metode fisik, biologi, dan kimia sesuai hasil survei dinamika

1. MODUL PELATIHAN PENGANGKATAN PERTAMA
JABATAN FUNGSIONAL ENTOMOLOG KESEHATAN JENJANG TERAMPIL
KEMENTERIAN KESEHATAN RI-BADAN PPSDM KESEHATAN
PUSDIKLAT APARATUR-2011
10
MATERI DASAR 3
KEBIJAKAN PENGENDALIAN VEKTOR
I. DESKRIPSI SINGKAT
Penyakit tular vektor merupakan satu di antara penyakit yang
berbasis lingkungan yang dipengaruhi oleh lingkungan fisik, biologi dan
sosial budaya. Ketiga faktor tersebut akan saling mempengaruhi kejadian
penyakit tular vektor di daerah penyebarannya. Beberapa faktor yang
menyebabkan tingginya angka kesakitan penyakit bersumber binatang
antara lain adanya perubahan iklim, keadaan sosial-ekonomi dan perilaku
masyarakat. Perubahan iklim dapat meningkatkan risiko kejadian penyakit
tular vektor. Faktor risiko lainnya adalah keadaan rumah dan sanitasi yang
buruk, pelayanan kesehatan yang belum memadai, perpindahan penduduk
yang non-imun ke daerah endemis.
Masalah yang dihadapi dalam pengendalian vektor di Indonesia
antara lain kondisi geografi dan demografi yang memungkinkan adanya
keragaman vektor, belum teridentifikasikannya spesies vektor (pemetaan
sebaran vektor) di semua wilayah endemis, belum lengkapnya peraturan
penggunaan pestisida dalam pengendalian vektor, peningkatan populasi
resisten beberapa vektor terhadap pestisida tertentu, logistik maupun biaya
operasional dan kurangnya keterpaduan dalam pengendalian vektor.
Selain itu keterbatasan sumber daya terutama tenaga dengan
pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk melakukan tindakan
pengendalian vektor.
II. TUJUAN PEMBELAJARAN
A. Tujuan Pembelajaran Umum
Setelah mengikuti materi ini, peserta memahami tentang kebjakan dalam
pengendalian vektor
B. Tujuan Pembelajaran Khusus
Setelah mengikuti materi ini, peserta memahami:
1. Prinsip-prinsip pengendalian vektor
2. Dasar hukum pengendalian vektor
3. Lingkup kegiatan pengendalian vektor
4. Strategi pengendalian vektor

2. MODUL PELATIHAN PENGANGKATAN PERTAMA
JABATAN FUNGSIONAL ENTOMOLOG KESEHATAN JENJANG TERAMPIL
KEMENTERIAN KESEHATAN RI-BADAN PPSDM KESEHATAN
PUSDIKLAT APARATUR-2011
11
III. POKOK BAHASAN DAN SUB POKOK BAHASAN
Dalam modul ini akan dibahas empat pokok bahasan dan sub pokok
bahasan sebagai berikut:
Pokok Bahasan 1. Prinsip pengendalian vektor
Pokok Bahasan 2. Dasar hokum pengendalian vektor
Sub pokok bahasan:
a. Penyelenggaraan
b. Ketenagaan
c. Bahan dan alat
d. Perizinan
e. Pembiayaan
f. Peran serta masyarakat
g. Monitoring dan evaluasi
h. Pembinaan dan pengawasan
Pokok Bahasan 3. Lingkup Pengendalian Vektor
Sub pokok bahasan:
a. Pengendalian secara fisik
b. Pengendalian secara hayati (biologi)
c. Pengendalian secara kimiawi
Pokok Bahasan 4. Strategi Pengendalian Vektor
IV. METODE
CTJ
Curah pendapat
Diskusi
V. MEDIA DAN ALAT BANTU
Bahan tayang (Slide power point)
Laptop
LCD
Flipchart
White board
Spidol (ATK)
Panduan diskusi

3. MODUL PELATIHAN PENGANGKATAN PERTAMA
JABATAN FUNGSIONAL ENTOMOLOG KESEHATAN JENJANG TERAMPIL
KEMENTERIAN KESEHATAN RI-BADAN PPSDM KESEHATAN
PUSDIKLAT APARATUR-2011
12
VI. LANGKAH PEMBELAJARAN
Langkah 1. Pengkondisian
Langkah pembelajaran:
1) Fasilitator menyapa peserta dengan ramah dan hangat. Apabila belum
pernah menyampaikan sesi di kelas, mulailah dengan perkenalan.
Perkenalkan diri dengan menyebutkan nama lengkap, instansi tempat
bekerja, materi yang akan disampaikan
2) Menayangkan topik materi yaitu Kebijakan Pengendalian Vektor tujuan
dan pokok bahasan: dasar hukum, lingkup kegiatan pengendalian
vektor dan strategi pengendalian vektor.
Langkah 2. Penyampaian Materi
Langkah pembelajaran:
1) Menyampaikan paparan seluruh materi sesuai urutan pokok bahasan
dan sub pokok bahasan dengan menggunakan bahan tayang.
2) Materi disampaikan dengan metode ceramah tanya jawab, kemudian
curah pendapat
3) Diharapkan peserta memperhatikan dan menyimak penjelasan fasilitator
dan mengajukan pertanyaan, bila ada hal-hal yang belum dipahami atau
perlu penjelasan lebih lanjut.
Langkah 3. Diskusi kelompok
Langkah pembelajaran:
1) Peserta dibagi menjadi 4 kelompok mendiskusikan tentang 4 pokok
bahasan.
2) Empat pokok bahasan:
- Prinsip-prinsip pengendalian vektor
- Dasar hukum pengendalian vector
- Lingkup Kegiatan Pengendalian Vektor
- Strategi Pengendalian Vektor dengan keterlibatan lintas program dan
lintas sektor terkait
3) Setelah itu, masing-masing kelompok mempresentasikannya
Langkah 4. Rangkuman dan Kesimpulan
Langkah pembelajaran:
1) Fasilitator melakukan evaluasi untuk mengetahui penyerapan peserta
terhadap materi yang disampaikan dan pencapaian tujuan pembelajaran.
Fasilitator menyampaikan beberapa pertanyaan kepada peserta terutama
yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi serta unsur dan sub
unsur kegiatan dalam jabatan fungsional entomolog kesehatan.

4. MODUL PELATIHAN PENGANGKATAN PERTAMA
JABATAN FUNGSIONAL ENTOMOLOG KESEHATAN JENJANG TERAMPIL
KEMENTERIAN KESEHATAN RI-BADAN PPSDM KESEHATAN
PUSDIKLAT APARATUR-2011
13
2) Fasilitator merangkum poin-poin penting dari materi yang disampaikan.
3) Fasilitator membuat kesimpulan.
VII. URAIAN MATERI
Pokok bahasan 1.
PRINSIP PENGENDALIAN VEKTOR
Upaya pengendalian vektor perlu dirumuskan melalui proses pengambilan
keputusan yang rasional agar sumber daya yang ada digunakan secara
optimal dan kelestarian lingkungan terjaga.
Prinsip-prinsip pengedalian vektor meliputi :
1) Pengendalian vektor harus berdasarkan data tentang bioekologi vektor
setempat, dinamika penularan penyakit, ekosistem, dan perilaku
masyarakat yang bersifat spesifik lokal (evidence based)
2) Pengendalian vektor dilakukan dengan partisipasi aktif berbagai sektor
dan program terkait,LSM, organisasi profesi, dunia usaha/swasta serta
masyarakat
3) Pengendalian vektor dilakukan dengan meningkatkan penggunaan
metode non kimia dan menggunakan pestisida secara rasional serta
bijaksana.
4) Pengendalian vektor harus mempertimbangkan kaidah ekologi dan
prinsip ekonomi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
Pokok bahasan 2.
DASAR HUKUM PENGENDALIAN VEKTOR
Dasar hukum pengendalian vektor; berdasarkan PERMENKES
374/Menkes/Per/III/2010 tanggal 17 Maret 2010 tentang pengendalian
vektor dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Penyelenggaraan:
Penyelenggaraan pengendalian vector dapat dilakukan oleh pemerintah,
pemerintah daerah dan/atau pihak swasta.
2) Ketenagaan:
Ketenagaan dalam melaksanakan pengendalian vektor:
Pengendalian vektor yang menggunakan bahan kimia harus
dilakukan oleh tenaga entomologi kesehatan dan tenaga lain yang
terlatih
Tenaga lain yang terlatih tersebut, harus mendapat sertifikat dari
lembaga pelatihan yang terakreditasi sesuai dengan KEPMENKES
Nomor 725 tahun 2003

5. MODUL PELATIHAN PENGANGKATAN PERTAMA
JABATAN FUNGSIONAL ENTOMOLOG KESEHATAN JENJANG TERAMPIL
KEMENTERIAN KESEHATAN RI-BADAN PPSDM KESEHATAN
PUSDIKLAT APARATUR-2011
14
Tenaga lain yang terlatih dalam melakukan pengendalian vektor
harus di bawah pengawasan tenaga entomolog kesehatan.
3) Bahan dan alat
Pestisida yang digunakan dalam pengendalian vektor harus
mendapat ijin Menteri Pertanian atas saran dan atau pertimbangan
Komisi Pestisida (KOMPES) dan memperhatikan petunjuk teknis
WHO
Peralatan yang digunakan dalam pengendalian vektor harus
memenuhi standar (SNI) atau sesuai rekomendasi WHO
Alat pelindung diri (APD) harus di gunakan sesuai standar.
4) Perizinan
Penyelenggaraan pengendalian vektor oleh perusahaan swasta,
harus berbentuk badan hukum dan memiliki izin operasional dari
dinkes kabupaten/kota
Dengan persyaratan, memiliki:
- surat izin usaha
- NPWP
- tenaga entomolog atau terlatih
- persediaan bahan & alat sesuai ketentuan.
5) Pembiayaan
Pembiayaan pengendalian vektor dibebankan pada: APBN, APBD dan
sumber lain yang tidak mengikat
6) Peran serta masyarakat
Pengendalain vektor dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat untuk
berperan serta meningkatkan dan melindungi kesehatannya melalui
peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan serta pengembangan
lingkungan sehat.
7) Monitoring dan evaluasi
Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan monev
Monev tersebut dilakukan secara berjenjang mulai tkt desa sampai
pusat
Monev yang dilakukan pemerintah daerah harus dilaporkan
kepada pemerintah secara berkala & berjenjang

6. MODUL PELATIHAN PENGANGKATAN PERTAMA
JABATAN FUNGSIONAL ENTOMOLOG KESEHATAN JENJANG TERAMPIL
KEMENTERIAN KESEHATAN RI-BADAN PPSDM KESEHATAN
PUSDIKLAT APARATUR-2011
15
8) Pembinaan dan pengawasan
Menteri, kadinkes prov, kadinkes kab/kota melakukan pembinaan
dengan melibatkan organisasi profesi dan asosiasi terkait
Dalam rangka pengawasan, menteri, kadinkes prov, kadinkes
kab/kota dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran
tertulis sampai dengan pencabutan izin operasional bagi swasta
Dalam rangka membantu pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan pengendalian vektor, di tingkat nasional
dibentuk Komisi Ahli (KOMLI) pengendalian vektor yang
bertugas melakukan kajian dan evaluasi terhadap kebijaksanaan
operasional pengendalian vektor.
Pokok Bahasan 3.
LINGKUP KEGIATAN PENGENDALIAN VEKTOR
Pengendalian Vektor dapat dilakukan secara terpadu antara lain
menggunakan satu atau kombinasi beberapa metode. Beberapa metode
pengendalian vektor sebagai berikut :
1) Metode pengendalian fisik dan mekanis adalah upaya-upaya untuk
mencegah, mengurangi, menghilangkan habitat perkembangbiakan dan
populasi vektor secara fisik dan mekanik.
Contohnya :
- Modifikasi dan manipulasi lingkungan tempat perindukan
(3M, pembersihan lumut, penanaman bakau, pengeringan,
pengaliran/drainase, dan lain-lain)
- Pemasangan kelambu
- Memakai baju lengan panjang
- Penggunaan hewan sebagai umpan nyamuk (cattle barrier)
- Pemasangan kawat kasa
2) Metode pengendalian hayati (biologi) dengan menggunakan musuh
alami:
- predator pemakan jentik (ikan, mina padi dan lain-lain)
- bakteri, virus, fungi
- manipulasi gen (penggunaan jantan mandul, dll)
3) Metode pengendalian secara kimia
- Penyemprotan (IRS=Indoor Residual Spraying)
- Kelambu berinsektisida
- Larvisida
- Space spray (pengkabutan panas/fogging dan
dingin/ULV=Ultra Low Volume)

7. MODUL PELATIHAN PENGANGKATAN PERTAMA
JABATAN FUNGSIONAL ENTOMOLOG KESEHATAN JENJANG TERAMPIL
KEMENTERIAN KESEHATAN RI-BADAN PPSDM KESEHATAN
PUSDIKLAT APARATUR-2011
16
- Insektisida rumah tangga (penggunaan repelen, anti nyamuk
bakar, liquid vaporizer, paper vaporizer, mat, aerosol dan lain-
lain)
Pokok Bahasan 4.
STRATEGI PENGENDALIAN VEKTOR DENGAN KETERLIBATAN
LINTAS PROGRAM DAN LINTAS SEKTOR TERKAIT
Agar upaya pengendalian vektor dapat berhasil dengan baik yaitu efektif
dan eikfisien yang berbasis bukti (evidence based), perlu dilaksanakan secara
terpadu, lintas program, lintas sektor, serta bersama masyarakat.
Untuk itu langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah:
Menentukan sasaran area/lokasi kegiatan pengumpulan data vektor
berdasarkan pemetaan dan stratifikasi wilayah endemis yang dibuat
oleh program penanggulangan penyakit
Melakukan Survei Dinamika Penularan (SDP) untuk mengidentifikasi
metode pengendalian vektor dengan mempertimbangkan aspek
REESAA (rasional, efektif, efisien, sustainable, acceptable, affordable)
berdasarkan data dan informasi epidemiologi, entomologi dan
perilaku masyarakat
Menentukan kombinasi metode pengendalian vektor yang efektif dan
sasaran yang jelas (tepat waktu dan lokasi) berdasarkan hasil SDP,
dengan mempertimbangkan tersedianya sumber daya yang ada, serta
hasil penelitian inovatif yang tepat guna
Mengidentifikasi mitra dan perannya dalam upaya pengendalian
vektor
Melakukan advokasi dan sosialisasi untuk mendapatkan komitmen
dari pihak-pihak terkait dan masyarakat
Menyusun rencana kegiatan oleh masing-masing sektor terkait sesuai
dengan peran dan fungsinya dalam koordinasi pemerintah daerah
Mengimplentasikan sesuai dengan rencana masing-masing sektor
terkait
Melakukan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan
Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk
penyempurnaan program dan memberikan masukan bagi penelitian
dan pengembangan

8. MODUL PELATIHAN PENGANGKATAN PERTAMA
JABATAN FUNGSIONAL ENTOMOLOG KESEHATAN JENJANG TERAMPIL
KEMENTERIAN KESEHATAN RI-BADAN PPSDM KESEHATAN
PUSDIKLAT APARATUR-2011
17
VIII. REFERENSI
1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 374/MENKES/PER/III/2010
tanggal 17 Maret 2010 tentang Pengendalian Vektor
2. KEPMENKES No. 92 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 581/Menkes/SK/VII/1992
Tentang Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue
3. Pedoman Penggunaan Pestisida (2010): Direktorat PPBB, Ditjen PP & PL
Kemenkes RI
4. Surat Direktur Jenderal PPM & PL kepada Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Nomor PM.00.03.219 tanggal 12 Maret 2003 tentang Informasi
Teknis Insektisida dan Larvisida untuk Pemberantasan Vektor malaria
dan DBD
IX. LAMPIRAN
Panduan Diskusi Kelompok:
Peserta dibagi menjadi tiga kelompok untuk mendiskusikan 3 topik diskusi:
1. Prinsip-prinsip dan dasar hukum pengendalian vektor
2. Lingkup Kegiatan Pengendalian Vektor
3. Strategi Pengendalian Vektor dengan keterlibatan lintas program dan
lintas sektor terkait