Dokumen tersebut membahas tiga model bisnis yaitu bisnis konvensional, waralaba, dan e-commerce. Bisnis konvensional adalah bisnis yang dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli tanpa menggunakan teknologi. Waralaba adalah kesepakatan bisnis dimana franchisor memberikan hak penggunaan merek dagang dan sistem bisnisnya kepada franchisee. E-commerce adalah bisnis yang dilakukan secara online menggunakan internet, yang

1. Kewirausahaan 1
Pertemuan Ke-5
Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah “Kewirausahaan 1”
Dosen Pengampu : Prof. Dr. Ir. H. Hapzi Ali, MM , CMA
Disusun Oleh:
Masda Alif Araffi (43217110168)
S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MERCU BUANA
2018

2. Model Bisnis Konvensional, Waralaba dan E- Commerce
Perkembangan Internet saat ini telah menjadi penyebab perubahan dunia yang sangat pesat
pada kondisi saat ini, internet menjadi motor penggerak terjadinya perubahan atau revolusi
ketiga, setelah revolusi pertanian dan revolusi industri . Internet telah mendorong perubahan
dari kemampuan otot dan mesin menjadi kemampuan otak dan ide-ide kreatif. Konsep baru
yang berkembang karena kemajuan teknologi informasi dan berbagai paradigma bisnis baru
ini dianggap sebagai kunci sukses perusahaan-perusahaan di era informasi dan di masa-masa
mendatang. Sekarang banyak eksekutif bisnis melihat teknologi informasi sebagai pemberi
kesempatan untuk E-Commerce, dan untuk mengatur fungsional silang dan interorganisasi
proses E-Business dari unit bisnis mereka. Internet, intranet, extranet, dan web merupakan
interconnecting individual, tim, unit bisnis, dan partner bisnis dalam hubungan bisnis tertutup
yang mempromosikan komunikasi, kolaborasi, dan pembuat keputusan yang diperlukan dalam
pasar global.
Globalisasi ekonomi dunia merupakan suatu fenomena pada dekade terakhir ini yang tidak bisa
dihindari. Kehadiran Indonesia pada peta ekonomi dunia tidak bisa dipungkiri lagi menuntut
kemampuan untuk berkembang sebagai suatu kekuatan baru ekonomi dari dunia ketiga.
Perkembangan ekonomi yang begitu cepat menuntut kesiapan dan kemampuan pranata hukum
dalam mengikuti perkembangan ekonomi sebagai akibat dari globalisasi ekonomi dunia
tersebut.Salah satu fenomena nyata dari pertumbuhan ekonomi akibat dari globalisasi ekonomi
ini adalah meningkatnya kebutuhan perusahaan-perusahaan terhadap modal dan kebutuhan
menuntut struktur permodalan yang kompleks. Perkembangan lebih lanjut dari fenomena
ekonomi ini adalah dalam bentuk penyertaan modal secara informal seperti dalam bidang
licensing, franchise maupun technical assistance.
Bisnis Konvensional
a. Pengertian Bisnis Konvensional
Menurut Bunjamin (2015), Bisnis Konvensional atau yang lebih sering dikenal dengan bisnis
offline adalah kegiatan atau transaksi jual-beli yang dilakukan secara langsung, bertatap muka
antara penjual dengan pembeli.
b. Konsep Bisnis Konvensional

3. Kesepakatan antara dua belah pihak untuk memperoleh keuntungan bersifat umum dalam
pelaksanannya.
 Kebutuhan tidak terbatas, selama ada permintaan, maka bisnis konvensional akan
menyediakan permintaan tersebut tanpa memikirkan dampak kedepannya.(Wulandari,
2015)
 Persaingan berada disekitar lokasi usaha (Evans,2017)
 Rekan kerja umumnya terdiri dari para ahli dan orang – orang yang terlibat langsung
dengan proses usaha.(Evans,2017)
c. Kelebihan Bisnis Konvensional (Bunjamin,2015)
 Pembeli langsung dapat melihat produk yang akan dibeli sehingga pembeli tidak
merasa ragu akan produk yang akan dibeli, pembeli juga dapat memilih produknya
sendiri.
 Umumnya bisnis konvensional memiliki tempat atau kios sendiri sehingga pembeli
dapat mengunjungi kios dan dapat secara langsung bertemu dnengan penjual.
 Memiliki banyak stok sehingga apabila sewaktu-waktu pembeli ingin membeli produk,
mereka tidak perlu waktu yang lama untuk mendapatkan produk tersebut
 Terjamin, karena selain dapat melihat barang secara langsung, pembeli juga dapat
mengetahui penjual secara langsung (face to face), sehingga tindakan penipuan minim
terjadi.
d. Kekurangan Bisnis Konvensional (Bunjamin, 2015)
 Lingkup pemasarannya terbatas, jika ingin memperluas lingkup pemasaran, maka harus
membuka cabang di berbagai daerah.
 Membutuhkan modal yang cukup besar karena biasanya bisnis konvensional
memerlukan tempat untuk memasarkan produknya.
 Memerlukan banyak stok, ini juga berpengaruh terhadap modal yang dikeluarkan
sehingga modal menjadi bertambah.
 Apabila pembeli ingin membeli barang, maka harus pergi ke toko tempat dijualnya
barang tersebut.

4. 3. E-Commerce (Bahtiar)
a. Pengertian
E-commerce adalah dimana dalam satu website menyediakan atau dapat melakukan Transaksi
secara online atau juga bisa merupakan suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau
direct selling yang memanfaatkan fasilitas Internet dimana terdapat website yang dapat
menyediakan layanan “get and deliver“.
b. Proses yang terdapat dalam E-Commerce :
 Presentasi electronis (Pembuatan Website) untuk produk dan layanan
 Pemesanan secara langsung dan tersedianya tagihan.
 Secar otomatis account pelanggan dapat secara aman (baik nomor rekening
maupun nomor kartu kredit)
 Pembayaran yang dilakukan secara langsung (online) dan penanganan
transaksi.
c. Jenis – jenis E- Commerce
· Business to Business (B2B)
Business to Business e-Commerce umumnya menggunakan mekanisme Electronic Data
Interchange
· Business to Consumer (B2C)
Business to Consumer e-Commerce memiliki mekanisme untuk mendekati consumer.
· Perdagangan Kolabratif (collaborative commerce).
Kolaborasi semacam ini seringkali terjadi antara dan dalam mitra bisnis do sepanjang rantai
pasokan. e-Consumen to consumen (C2C) Di sebut juga sebagai pelanggan ke palanggan yaitu
orang yang menjual produk dan jasa ke satu sama lain.
· Comsumen to Business (C2B).
Kebutuhan atas suatu produk atau jasa tertentu, dan para pemasok bersaing untuk menyediakan
produk atau jasa tersebut ke konsumen
· Perdagangan Intrabisnis (Intraorganisasional)

5. Dalam situasi ini perusahaan menggunakan ecommerce secara internal untuk memperbaiki
operasinya.
· Pemerintah ke Warga (Goverment to Citizen—G2C)
Penggunaan teknologi internet secara umum dan e-commerce secara khusus untuk
mengirimkan informasi dan layanan publik ke warga, mitra bisnis, dan pemasok entitas
pemerintah, serta mereka yang bekerja di sektor publik.
· Perdagangan Mobile(mobile commerce—m-commerce).
Ketika e-commerce dilakukan dalam lingkungan nirkabel, seperti menggunakan telepon
selluler berbelanja.
d. Prinsip 4C dalam menjalankan E-Commerce (Pradana,2015)
 Connection (Koneksi)
 Creation (Penciptaan)
 Consumption (Konsumsi)
 Control (Pengendalian )
Prinsip-prinsip ini dapat memotivasi konsumen yang mengarah pada return of investment
(ROI) perusahaan, yang diukur dengan partisipasi aktif seperti feedback atau review konsumen,
dan share atau merekomendasikan kepada pengguna lain.
4. Waralaba
a. Definisi
· Franchising menurut versi pemerintah Indonesia dalam Rusli adalah perikatan dimana
salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan
intelektual (HAKI) atau pertemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu
imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka
penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.
· Dalam pasal 27 huruf a UU No.9 k o n s t r i b u s i n y a s e s u a i d e n g a n tahun
1995, pola waralaba atau kesepakatan yang dituangkan dalam franchise diartikan sebagai
"Waralaba atau franchise adalah menyediakan tenaga ahli peralatan, hubungan kemitraan yang
didalamnya training sedangkan pihak penerima pemberi waralaba (franchisor) dapat

6. memberikan kontribusi berupa memberikan hak penggunaan lisensi, penyediaan tenaga untuk
mengikuti merek dagang dan saluran distribusi pelatihan, biaya akomodasi bagi peserta
perusahaannya kepada penerima dan sebagainya. waralaba (franchise) dengan disertai.
b. Menurut Martin D.Fern dalam Hastuti (2006), 4 aspek unsur Franchise :
· Pemberian hak berusaha dalam bisnis tertentu.
· Lisensi untuk menggunakan tanda pengenal usaha, biasanya suatu merk dagang atau
merk jasa yang akan menjadi cirri pengenal dari bisnis franchise.
· Lisensi untuk menggunakan rencana pemasaran dan bantuan yang luas oleh franchise
kepada franchise.
· Pembayaran oleh franchise kepada franchisor berupa sesuatu yang bernilai bagi harga
borongan atas barang yang terjual.
c. Dasar Hukum Franchise (Andini, 2015)
· Terdapat dalam PP No.42 Tahun 2007 pasal 16 (1) disebutkan bahwa
“Menteri,Gubernur,BUPATI/WALIkota sesuai kewenangannya masing-masing dapat
mengenakan sanki administrasi bagi pemberi waralaba dan penerima waralaba yang melanggar
ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8,10 dan 11.”
· Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008
tentang penyelenggaraan waralaba pasal 2,3,4,5,6,7,8,9,10.
· Perjanjian sebagai dasar hukum KUH Perdata pasal 1338 (1), 1233 s/d 1456 KUH
Perdata; para pihak bebas melakukan apapun sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang
berlaku, kebiasan, kesopanan atau hal-hal lain yang berhubungan dengan ketertiban umum,
juga tentang syarat-syarat sahnya perjanjian dsb.
· Hukum keagenan sebagai dasar hukum; KUH Dagang (Makelar & Komisioner),
ketentuan-ketentuan yang bersifat administrative seperti berbagai ketentuan dari Departemen
Perindustrian, Perdagangan dsb. Seringkali ditentukan dengan tegas dalam kontrak franchise
bahwa di antara pihak franchisor dengan franchisee tidak ada suatu hubungan keagenan
· Undang-undang Merek, Paten dan Hak Cipta sebagai dasar hukum; berhubung ikut
terlibatnya merek dagang dan logo milik pihak franchisor dalam suatu bisnis franchise, apalagi

7. dimungkinkan adanya suatu penemuan baru oleh pihak franchisor, penemuan dimana dapat
dipatenkan. UU No.19 (1992) Merek, UU No 6 (1982) Paten, UU No.7 (1987) Hak Cipta.
· UU Penanaman Modal Asing sebagai dasar hukum; Apabila pihak franchisor akan
membuka outlet di suatu Negara yang bukan negaranya pihak franchisor tersebut maka
sebaiknya dikonsultasi dahulu kepada ahli hukum penanaman modal asing tentang berbagai
kemungkinana dan alternative yang mungkin diambil dan yang paling menguntungkannya.
Franchise justru dipilih untuk mengelak dari larangan-larangan tertentu bagi suatu perusahaan
asing ketika hendak beroperasi lewat direct investment

8. DAFTAR PUSTAKA
Andini, Thoifah Asri. 2015. Hubungan Bisnis Franchising. Dalam
http://thoifahasriandini.blogspot.co.id/2015/10/hubungan-bisnis-franchising-waralaba.html
(Diakses pada hari Kamis, 05 April 2018)
Bahtiar. E-Commerce. Wordpress. Dalam https://bahtiar125.wordpress.com/makalah-e-
commerce/ (Diakses pada hari Kamis, 06 April 2018)
Bunjamin, Agnes. 2015. Masih Jaman Bisnis Konvensional. Kompasiana. Dalam
https://www.kompasiana.com/agnesbunjamin/masih-jaman-bisnis-
konvensional_55ef159a2223bd560de913b7 (Diakses pada hari Kamis, 05 April 2018)
Evans, Barbara. 2017. 5 Perbandingan Usaha Konvensional dan Usaha Online. Optimaweb. Dalam
https://optimaweb.co.id/tag/usaha-konvensional / (Diakses pada hari Kamis, 05 April 2018)