SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Rapat Koordinasi Pengadaan ASN Tahun 2019
dan Perencanaan ASN Tahun 2020-2024
Dr. Ir. Setiawan Wangsaatmaja, Dipl. S.E., M.Eng
Deputi Bidang SDM Aparatur
Jakarta, 30 Juli 2019
1. KONDISI SAAT INI DAN VISI INDONESIA
2. KEBIJAKAN PERENCANAAN & PENGADAAN
ASN
3. KEBUTUHAN & USULAN FORMASI ASN 2019
OUTLINE
KONDISI SAAT INI
DAN VISI INDONESIA1
11%
STRUKTURAL
15%
JF TEKNIS
35%
JF GURU
4.287.5264.287.526
PNS INDONESIA
Posisi per 30 Juni 2019
77.3%
22.7%
DAERAH
PUSAT LAKI-LAKI 48.71%
PEREMPUAN 51.29%
460.068
322.907
1.517.669
39%
J PELAKSANA
Bersifat Administrasi
Umum
1.676.581
JF KESEHATAN
310.301
Sumber: Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (2019)
VISI INDONESIA
AKSENTUASI PADA:
PRASYARAT UTAMA
PERUBAHAN PARADIGMA
INOVASI
PROGRAM KERJA
PENGGUNAAN APBNREFORMASIINVESTASISDMINFRASTRUKTUR
REFORMASI
STRUKTURAL
& MINDSET
IDEOLOGI PANCASILA PERSATUAN & KESATUAN BANGSA BHINNEKA TUNGGAL IKA
 KESEHATAN
 PENDIDIKAN VOKASI
 LEMBAGA
MANAJEMEN TALENTA
 STRUKTUR DINAMIS
 MINDSET:
o ADAPTIF
o PRODUKTIF
o INOVATIF
o KOMPETITIF
 MONEV
POINTER PIDATO
Presiden Joko Widodo
Sentul, 14 Juli 2019
PEMBANGUNAN SDM: PRIORITAS PEMERINTAH 5 TAHUN KE DEPAN
KEBIJAKAN
PERENCANAAN &
PENGADAAN ASN2
A PA RAT UR S I P I L N E G A R A
U U 5 T A H U N 2 0 1 4
PEGAWAI NEGERI SIPIL
(PNS)
PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA
(PPPK)
PP 11 TAHUN 2017
MANAJEMEN PNS
PP 49 TAHUN 2018
MANAJEMEN PPPK
PNS & PPPK:
 MENGISI JABATAN PEMERINTAHAN
 MELAKSANAKAN TUGAS PEMERINTAHAN
PNS & PPPK:
 MENGISI JABATAN PEMERINTAHAN
 MELAKSANAKAN TUGAS PEMERINTAHAN
TALENT
SCOUTING
REGULAR PROFESSIONAL INCLUSION
TRANSFORMASI MODEL REKRUTMEN ASN
 Partnership with top university
 Scholarship
 Socio DigiLeaders
 National recruit
 Regional recruit
 Pro-hire
 Re-hire [‘retirement’]
Sumber: Telkom Indonesia (2019)
SMART ASN 2024
Profil:
 INTEGRITAS
 NASIONALISME
 PROFESIONALISME
 WAWASAN GLOBAL
 IT & BAHASA ASING
 HOSPITALITY
 NETWORKING
 ENTREPRENEURSHI
P BIROKRASI
BERKELAS DUNIA 2024
26
35
4
1
PROMOSI,
ROTASI, DAN
KARIR
PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN
PERENCANAAN
PEREKRUTAN
DAN SELEKSI
PENGEMBANGAN
KAPASITAS
PENILAIAN
KINERJA &
PENGHARGAAN
P
KEBIJAKAN MANAJEMEN ASN
DIUTAMAKAN UNTUK PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, TERLUAR, DAN
TERDEPAN,
SERTA BIDANG PELAYANAN DASAR:
1. PENDIDIKAN
2. KESEHATAN
3. TEKNIS SESUAI DENGAN ARAH
PEMBANGUNAN NASIONAL/DAERAH
DAN MENDUKUNG CORE BUSINESS
INSTANSI
MEMPERHATIKAN:
1. ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL & POTENSI
DAERAH
2. JABATAN SPESIFIK SESUAI CORE BUSINESS
INSTANSI BERDASARKAN:
 ANALIS IS JABA T AN
 ANALIS IS B EBAN KERJA
PERENCANAAN
1. PROGRAM WAJIB
 Kesehatan
 Pendidikan
 Penanggulangan Kemiskinan
2. PROGRAM PRIORITAS
 Pembangunan:
 Insfrastruktur
 Poros Maritim
 Ketahanan Energi
 Ketahanan Pangan
3. PROGRAM DUKUNGAN
 Reformasi Birokrasi
Memperhatikan rencana strategis, organisasi, pegawai
existing, batas usia pensiun, dan kemampuan anggaran.
PENGADAAN
KEBIJAKAN PERENCANAAN & PENGADAAN ASN
TAHUN 2018TAHUN 2018
RASIO BELANJA PEGAWAIRASIO BELANJA PEGAWAI
TAHUN 2018TAHUN 2018
RASIO PEGAWAI ASN TERHADAP PENDUDUKRASIO PEGAWAI ASN TERHADAP PENDUDUK
KOMPETITIF
ADIL
OBJEKTIF
TRANSPARAN
BERSIH DARI PRAKTIK KKN
TIDAK DIPUNGUT BIAYA
REKRUTMEN DAN SELEKSI CPNS
238 RIBU FORMASI
4,4 JUTA
PENDAFTAR
238 RIBU FORMASI
4,4 JUTA
PENDAFTAR
2018
MEMENUHI
PASSING GRADE
MEMENUHI
PASSING GRADE
HASIL SELEKSI PPPK TAHAP I TAHUN 2019HASIL SELEKSI PPPK TAHAP I TAHUN 2019
GURU
DOSEN
PERGURUAN TINGGI NEGERI
BARU
TENAGA KEPENDIDIKAN
PERGURUAN TINGGI NEGERI
BARU
TENAGA
KESEHATAN/MEDIS
PENYULUH PERTANIAN
JUMLAH
GURU
DOSEN
PERGURUAN TINGGI NEGERI
BARU
TENAGA KEPENDIDIKAN
PERGURUAN TINGGI NEGERI
BARU
TENAGA
KESEHATAN/MEDIS
PENYULUH PERTANIAN
JUMLAH
34.954
1.392
1.485
1.792
11.670
51.293
Sumber: Data BKN (2019) “telah diolah”
INSTANSI PUSAT (Kemenristekdikti) 1
INSTANSI DAERAH 370
TOTAL INSTANSI 371
INSTANSI PUSAT (Kemenristekdikti) 1
INSTANSI DAERAH 370
TOTAL INSTANSI 371
JUMLAH INSTANSI
YANG MELAKSANAKAN
KEBUTUHAN & USULAN
FORMASI ASN 20193
PUSAT
46.425
DAERAH
207.748
TOTAL
254.173
PNS
23.213
PPPK
23.212
PNS
62.324
PPPK
145.424
PELAMAR
UMUM
17.519
SEKOLAH
KEDINASAN
5.694
PELAMAR
UMUM
62.249
SEKOLAH
KEDINASAN
75
KEPUTUSAN MENTERI PANRB NOMOR 12 TAHUN 2019KEPUTUSAN MENTERI PANRB NOMOR 12 TAHUN 2019
KEBUTUHAN PEGAWAI ASN SECARA NASIONAL TA 2019KEBUTUHAN PEGAWAI ASN SECARA NASIONAL TA 2019
Kita akan menggeser yaitu pada PEMBANGUNAN SDM.
Kita akan memberikan prioritas pembangunan kita pada PEMBANGUNAN SDM.
PEMBANGUNAN SDM menjadi kunci Indonesia ke depan.
PEMBANGUNAN SDM: PRIORITAS PEMERINTAH & KUNCI SUKSES INDONESIA
Presiden Joko Widodo
Bogor, 14 Juli 2019
TERIMA KASIH
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI BIDANG SDM APARATUR

More Related Content

What's hot

Inovasi Digital Pelayanan Publik
Inovasi Digital Pelayanan PublikInovasi Digital Pelayanan Publik
Inovasi Digital Pelayanan PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi BirokrasiPeran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi BirokrasiTri Widodo W. UTOMO
 
Kompetensi Pemerintahan-Bambang Hendarsyah-BPSDM Kemendagri
Kompetensi Pemerintahan-Bambang Hendarsyah-BPSDM KemendagriKompetensi Pemerintahan-Bambang Hendarsyah-BPSDM Kemendagri
Kompetensi Pemerintahan-Bambang Hendarsyah-BPSDM Kemendagrib hendarsyah
 
231222_PPT PermenPANRB Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.pdf
231222_PPT PermenPANRB Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.pdf231222_PPT PermenPANRB Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.pdf
231222_PPT PermenPANRB Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.pdfssuser29a8ba
 
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SAKIP  (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)SAKIP  (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)Rusman R. Manik
 
MATERI AGENDA I PKA-2023.pptx
MATERI AGENDA I PKA-2023.pptxMATERI AGENDA I PKA-2023.pptx
MATERI AGENDA I PKA-2023.pptxNeki10
 
Buku pedoman-cascading-target-kinerja
Buku pedoman-cascading-target-kinerjaBuku pedoman-cascading-target-kinerja
Buku pedoman-cascading-target-kinerjaKutsiyatinMSi
 
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-temanna #LABEDDU
 
teknik komunikasi publik pelatihan kepemimpinan pengawas
teknik komunikasi publik pelatihan kepemimpinan pengawasteknik komunikasi publik pelatihan kepemimpinan pengawas
teknik komunikasi publik pelatihan kepemimpinan pengawasFatihElluqmani
 
Analisis Kesenjangan Kompetensi
Analisis Kesenjangan KompetensiAnalisis Kesenjangan Kompetensi
Analisis Kesenjangan KompetensiMohamad Adriyanto
 
Etika & Integritas Kepemimpinan Pancasila
Etika & Integritas Kepemimpinan PancasilaEtika & Integritas Kepemimpinan Pancasila
Etika & Integritas Kepemimpinan PancasilaTri Widodo W. UTOMO
 
Reformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate University
Reformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate UniversityReformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate University
Reformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate UniversityCoach RFIRMANS
 
Materi uji kompetensi asdma
Materi uji kompetensi asdmaMateri uji kompetensi asdma
Materi uji kompetensi asdmaKutsiyatinMSi
 

What's hot (20)

Inovasi Digital Pelayanan Publik
Inovasi Digital Pelayanan PublikInovasi Digital Pelayanan Publik
Inovasi Digital Pelayanan Publik
 
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi BirokrasiPeran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
 
Transformasi birokrasi berkelas dunia
Transformasi birokrasi berkelas duniaTransformasi birokrasi berkelas dunia
Transformasi birokrasi berkelas dunia
 
Kompetensi Pemerintahan-Bambang Hendarsyah-BPSDM Kemendagri
Kompetensi Pemerintahan-Bambang Hendarsyah-BPSDM KemendagriKompetensi Pemerintahan-Bambang Hendarsyah-BPSDM Kemendagri
Kompetensi Pemerintahan-Bambang Hendarsyah-BPSDM Kemendagri
 
strategi pengembangan kompetensi
strategi pengembangan kompetensistrategi pengembangan kompetensi
strategi pengembangan kompetensi
 
overview-pka-pkp.pptx
overview-pka-pkp.pptxoverview-pka-pkp.pptx
overview-pka-pkp.pptx
 
Menuju goverment 4.0
Menuju goverment 4.0Menuju goverment 4.0
Menuju goverment 4.0
 
231222_PPT PermenPANRB Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.pdf
231222_PPT PermenPANRB Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.pdf231222_PPT PermenPANRB Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.pdf
231222_PPT PermenPANRB Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.pdf
 
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SAKIP  (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)SAKIP  (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
 
MATERI AGENDA I PKA-2023.pptx
MATERI AGENDA I PKA-2023.pptxMATERI AGENDA I PKA-2023.pptx
MATERI AGENDA I PKA-2023.pptx
 
Buku pedoman-cascading-target-kinerja
Buku pedoman-cascading-target-kinerjaBuku pedoman-cascading-target-kinerja
Buku pedoman-cascading-target-kinerja
 
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
 
National Talent Management Untuk Birokrasi Berkelas Dunia 2024
National Talent Management Untuk Birokrasi Berkelas Dunia 2024National Talent Management Untuk Birokrasi Berkelas Dunia 2024
National Talent Management Untuk Birokrasi Berkelas Dunia 2024
 
Manajemen asn
Manajemen asnManajemen asn
Manajemen asn
 
teknik komunikasi publik pelatihan kepemimpinan pengawas
teknik komunikasi publik pelatihan kepemimpinan pengawasteknik komunikasi publik pelatihan kepemimpinan pengawas
teknik komunikasi publik pelatihan kepemimpinan pengawas
 
Analisis Kesenjangan Kompetensi
Analisis Kesenjangan KompetensiAnalisis Kesenjangan Kompetensi
Analisis Kesenjangan Kompetensi
 
Etika & Integritas Kepemimpinan Pancasila
Etika & Integritas Kepemimpinan PancasilaEtika & Integritas Kepemimpinan Pancasila
Etika & Integritas Kepemimpinan Pancasila
 
Reformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate University
Reformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate UniversityReformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate University
Reformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate University
 
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
 
Materi uji kompetensi asdma
Materi uji kompetensi asdmaMateri uji kompetensi asdma
Materi uji kompetensi asdma
 

Similar to PEMBANGUNAN SDM

Panel v rakornas 2019 - menteri pan & rb
Panel v     rakornas 2019 - menteri pan & rbPanel v     rakornas 2019 - menteri pan & rb
Panel v rakornas 2019 - menteri pan & rbJoseph Sitepu
 
Modul Inti Pengembangan SDM Kesehatan
Modul Inti Pengembangan SDM KesehatanModul Inti Pengembangan SDM Kesehatan
Modul Inti Pengembangan SDM KesehatanRicky Gunawan
 
ALUR_DAN_BISNIS_PROSES_APLIKASI_RENBUT_UNTUK_PENGHITUNGAN_KEBUTUHAN_TENAGA_KE...
ALUR_DAN_BISNIS_PROSES_APLIKASI_RENBUT_UNTUK_PENGHITUNGAN_KEBUTUHAN_TENAGA_KE...ALUR_DAN_BISNIS_PROSES_APLIKASI_RENBUT_UNTUK_PENGHITUNGAN_KEBUTUHAN_TENAGA_KE...
ALUR_DAN_BISNIS_PROSES_APLIKASI_RENBUT_UNTUK_PENGHITUNGAN_KEBUTUHAN_TENAGA_KE...DinasKesehatanPadang
 
Sosialisasi Renbut 171122 MADIUN KOTA(1).pptx
Sosialisasi Renbut 171122 MADIUN KOTA(1).pptxSosialisasi Renbut 171122 MADIUN KOTA(1).pptx
Sosialisasi Renbut 171122 MADIUN KOTA(1).pptxDeaMustikaH
 
Selayang pandang bidang sdk
Selayang pandang bidang sdkSelayang pandang bidang sdk
Selayang pandang bidang sdkhendrihidayat8
 
Modul inti 10 penganggaran dan pembiayaan kesehatan daerah
Modul inti 10 penganggaran dan pembiayaan kesehatan daerahModul inti 10 penganggaran dan pembiayaan kesehatan daerah
Modul inti 10 penganggaran dan pembiayaan kesehatan daerahmreyrasa
 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PP HAKLI PADA PENGEMBANGAN PROFESI SANITARIAN ERA 4...
IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN PP  HAKLI PADA PENGEMBANGAN PROFESI SANITARIAN  ERA 4...IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN PP  HAKLI PADA PENGEMBANGAN PROFESI SANITARIAN  ERA 4...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PP HAKLI PADA PENGEMBANGAN PROFESI SANITARIAN ERA 4...DiahFebriana1
 
411159048-7-Ppt-Tpcb-Dr-Taufiq-Mmr.pdf
411159048-7-Ppt-Tpcb-Dr-Taufiq-Mmr.pdf411159048-7-Ppt-Tpcb-Dr-Taufiq-Mmr.pdf
411159048-7-Ppt-Tpcb-Dr-Taufiq-Mmr.pdfpaongananjames
 
Materi Kebijakan Ketenagakerjaan 2017.pptx
Materi Kebijakan Ketenagakerjaan  2017.pptxMateri Kebijakan Ketenagakerjaan  2017.pptx
Materi Kebijakan Ketenagakerjaan 2017.pptxanggaeka04
 
PP Ujikom H. Pangrango.pptx
PP Ujikom H. Pangrango.pptxPP Ujikom H. Pangrango.pptx
PP Ujikom H. Pangrango.pptxpesonabaturulin
 
Dok ren but dan RTL.pptx
Dok ren but dan RTL.pptxDok ren but dan RTL.pptx
Dok ren but dan RTL.pptxprayitnomulyani
 
Modul Kebijakan Pengembangan Jabfung TGM
Modul Kebijakan Pengembangan Jabfung TGMModul Kebijakan Pengembangan Jabfung TGM
Modul Kebijakan Pengembangan Jabfung TGMWiandhariEsaBBPKCilo
 
Kpi dinas ketenagakerjaan
Kpi dinas ketenagakerjaanKpi dinas ketenagakerjaan
Kpi dinas ketenagakerjaanMuhamad Wijaya
 
Slide anjab permen 35 12 ty
Slide anjab permen 35 12 tySlide anjab permen 35 12 ty
Slide anjab permen 35 12 tyRudy Irawan
 

Similar to PEMBANGUNAN SDM (20)

Panel v rakornas 2019 - menteri pan & rb
Panel v     rakornas 2019 - menteri pan & rbPanel v     rakornas 2019 - menteri pan & rb
Panel v rakornas 2019 - menteri pan & rb
 
KEMENPAN.ppt
KEMENPAN.pptKEMENPAN.ppt
KEMENPAN.ppt
 
Modul Inti Pengembangan SDM Kesehatan
Modul Inti Pengembangan SDM KesehatanModul Inti Pengembangan SDM Kesehatan
Modul Inti Pengembangan SDM Kesehatan
 
ALUR_DAN_BISNIS_PROSES_APLIKASI_RENBUT_UNTUK_PENGHITUNGAN_KEBUTUHAN_TENAGA_KE...
ALUR_DAN_BISNIS_PROSES_APLIKASI_RENBUT_UNTUK_PENGHITUNGAN_KEBUTUHAN_TENAGA_KE...ALUR_DAN_BISNIS_PROSES_APLIKASI_RENBUT_UNTUK_PENGHITUNGAN_KEBUTUHAN_TENAGA_KE...
ALUR_DAN_BISNIS_PROSES_APLIKASI_RENBUT_UNTUK_PENGHITUNGAN_KEBUTUHAN_TENAGA_KE...
 
kebijakan_pengembangan_sdm.pptx
kebijakan_pengembangan_sdm.pptxkebijakan_pengembangan_sdm.pptx
kebijakan_pengembangan_sdm.pptx
 
kebijakan_pengembangan_sdm.pptx
kebijakan_pengembangan_sdm.pptxkebijakan_pengembangan_sdm.pptx
kebijakan_pengembangan_sdm.pptx
 
Sosialisasi Renbut 171122 MADIUN KOTA(1).pptx
Sosialisasi Renbut 171122 MADIUN KOTA(1).pptxSosialisasi Renbut 171122 MADIUN KOTA(1).pptx
Sosialisasi Renbut 171122 MADIUN KOTA(1).pptx
 
Selayang pandang bidang sdk
Selayang pandang bidang sdkSelayang pandang bidang sdk
Selayang pandang bidang sdk
 
Modul inti 10 penganggaran dan pembiayaan kesehatan daerah
Modul inti 10 penganggaran dan pembiayaan kesehatan daerahModul inti 10 penganggaran dan pembiayaan kesehatan daerah
Modul inti 10 penganggaran dan pembiayaan kesehatan daerah
 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PP HAKLI PADA PENGEMBANGAN PROFESI SANITARIAN ERA 4...
IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN PP  HAKLI PADA PENGEMBANGAN PROFESI SANITARIAN  ERA 4...IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN PP  HAKLI PADA PENGEMBANGAN PROFESI SANITARIAN  ERA 4...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PP HAKLI PADA PENGEMBANGAN PROFESI SANITARIAN ERA 4...
 
411159048-7-Ppt-Tpcb-Dr-Taufiq-Mmr.pdf
411159048-7-Ppt-Tpcb-Dr-Taufiq-Mmr.pdf411159048-7-Ppt-Tpcb-Dr-Taufiq-Mmr.pdf
411159048-7-Ppt-Tpcb-Dr-Taufiq-Mmr.pdf
 
Materi Kebijakan Ketenagakerjaan 2017.pptx
Materi Kebijakan Ketenagakerjaan  2017.pptxMateri Kebijakan Ketenagakerjaan  2017.pptx
Materi Kebijakan Ketenagakerjaan 2017.pptx
 
Widyaishwara dalam Diklat PNS
Widyaishwara dalam Diklat PNSWidyaishwara dalam Diklat PNS
Widyaishwara dalam Diklat PNS
 
Wi dalam-diklat-pns
Wi dalam-diklat-pnsWi dalam-diklat-pns
Wi dalam-diklat-pns
 
APP BPKP 2023.pdf
APP BPKP 2023.pdfAPP BPKP 2023.pdf
APP BPKP 2023.pdf
 
PP Ujikom H. Pangrango.pptx
PP Ujikom H. Pangrango.pptxPP Ujikom H. Pangrango.pptx
PP Ujikom H. Pangrango.pptx
 
Dok ren but dan RTL.pptx
Dok ren but dan RTL.pptxDok ren but dan RTL.pptx
Dok ren but dan RTL.pptx
 
Modul Kebijakan Pengembangan Jabfung TGM
Modul Kebijakan Pengembangan Jabfung TGMModul Kebijakan Pengembangan Jabfung TGM
Modul Kebijakan Pengembangan Jabfung TGM
 
Kpi dinas ketenagakerjaan
Kpi dinas ketenagakerjaanKpi dinas ketenagakerjaan
Kpi dinas ketenagakerjaan
 
Slide anjab permen 35 12 ty
Slide anjab permen 35 12 tySlide anjab permen 35 12 ty
Slide anjab permen 35 12 ty
 

More from Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP

More from Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP (20)

Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdfDetasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
 
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdfAturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
 
Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...
Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...
Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...
 
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan  Leader...Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan  Leader...
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...
 
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal Audit
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal AuditBuku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal Audit
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal Audit
 
Change it today birokrasi is modern model
Change it today birokrasi is modern modelChange it today birokrasi is modern model
Change it today birokrasi is modern model
 
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian lembaga penyederhanaan birokrasi
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian  lembaga penyederhanaan birokrasiPenyederhanaan struktur organisasi kementerian  lembaga penyederhanaan birokrasi
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian lembaga penyederhanaan birokrasi
 
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
 
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baruMewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru
 
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risikoThree lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko
 
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publikDua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
 
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
 
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaRedesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
 
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
 
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
 
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19
 
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
 
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal AuditValue based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit
 
Pedoman telaah sejawat ekstern bagi apip inspektorat jenderal pusat dan daerah
Pedoman telaah sejawat ekstern bagi apip inspektorat jenderal pusat dan daerahPedoman telaah sejawat ekstern bagi apip inspektorat jenderal pusat dan daerah
Pedoman telaah sejawat ekstern bagi apip inspektorat jenderal pusat dan daerah
 
Kerangka konseptual pengawasan intern aaipi-inspektorat-intansi pemerintah
Kerangka konseptual pengawasan intern aaipi-inspektorat-intansi pemerintahKerangka konseptual pengawasan intern aaipi-inspektorat-intansi pemerintah
Kerangka konseptual pengawasan intern aaipi-inspektorat-intansi pemerintah
 

Recently uploaded

PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfdrmdbriarren
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxSusatyoTriwilopo
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxrohiwanto
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasiasaliaraudhatii
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 

Recently uploaded (16)

PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 

PEMBANGUNAN SDM

  • 1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Rapat Koordinasi Pengadaan ASN Tahun 2019 dan Perencanaan ASN Tahun 2020-2024 Dr. Ir. Setiawan Wangsaatmaja, Dipl. S.E., M.Eng Deputi Bidang SDM Aparatur Jakarta, 30 Juli 2019
  • 2. 1. KONDISI SAAT INI DAN VISI INDONESIA 2. KEBIJAKAN PERENCANAAN & PENGADAAN ASN 3. KEBUTUHAN & USULAN FORMASI ASN 2019 OUTLINE
  • 3. KONDISI SAAT INI DAN VISI INDONESIA1
  • 4. 11% STRUKTURAL 15% JF TEKNIS 35% JF GURU 4.287.5264.287.526 PNS INDONESIA Posisi per 30 Juni 2019 77.3% 22.7% DAERAH PUSAT LAKI-LAKI 48.71% PEREMPUAN 51.29% 460.068 322.907 1.517.669 39% J PELAKSANA Bersifat Administrasi Umum 1.676.581 JF KESEHATAN 310.301 Sumber: Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (2019)
  • 5. VISI INDONESIA AKSENTUASI PADA: PRASYARAT UTAMA PERUBAHAN PARADIGMA INOVASI PROGRAM KERJA PENGGUNAAN APBNREFORMASIINVESTASISDMINFRASTRUKTUR REFORMASI STRUKTURAL & MINDSET IDEOLOGI PANCASILA PERSATUAN & KESATUAN BANGSA BHINNEKA TUNGGAL IKA  KESEHATAN  PENDIDIKAN VOKASI  LEMBAGA MANAJEMEN TALENTA  STRUKTUR DINAMIS  MINDSET: o ADAPTIF o PRODUKTIF o INOVATIF o KOMPETITIF  MONEV POINTER PIDATO Presiden Joko Widodo Sentul, 14 Juli 2019 PEMBANGUNAN SDM: PRIORITAS PEMERINTAH 5 TAHUN KE DEPAN
  • 7. A PA RAT UR S I P I L N E G A R A U U 5 T A H U N 2 0 1 4 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PP 11 TAHUN 2017 MANAJEMEN PNS PP 49 TAHUN 2018 MANAJEMEN PPPK PNS & PPPK:  MENGISI JABATAN PEMERINTAHAN  MELAKSANAKAN TUGAS PEMERINTAHAN PNS & PPPK:  MENGISI JABATAN PEMERINTAHAN  MELAKSANAKAN TUGAS PEMERINTAHAN
  • 8. TALENT SCOUTING REGULAR PROFESSIONAL INCLUSION TRANSFORMASI MODEL REKRUTMEN ASN  Partnership with top university  Scholarship  Socio DigiLeaders  National recruit  Regional recruit  Pro-hire  Re-hire [‘retirement’] Sumber: Telkom Indonesia (2019)
  • 9. SMART ASN 2024 Profil:  INTEGRITAS  NASIONALISME  PROFESIONALISME  WAWASAN GLOBAL  IT & BAHASA ASING  HOSPITALITY  NETWORKING  ENTREPRENEURSHI P BIROKRASI BERKELAS DUNIA 2024 26 35 4 1 PROMOSI, ROTASI, DAN KARIR PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PERENCANAAN PEREKRUTAN DAN SELEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS PENILAIAN KINERJA & PENGHARGAAN P KEBIJAKAN MANAJEMEN ASN
  • 10. DIUTAMAKAN UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, TERLUAR, DAN TERDEPAN, SERTA BIDANG PELAYANAN DASAR: 1. PENDIDIKAN 2. KESEHATAN 3. TEKNIS SESUAI DENGAN ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL/DAERAH DAN MENDUKUNG CORE BUSINESS INSTANSI MEMPERHATIKAN: 1. ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL & POTENSI DAERAH 2. JABATAN SPESIFIK SESUAI CORE BUSINESS INSTANSI BERDASARKAN:  ANALIS IS JABA T AN  ANALIS IS B EBAN KERJA PERENCANAAN 1. PROGRAM WAJIB  Kesehatan  Pendidikan  Penanggulangan Kemiskinan 2. PROGRAM PRIORITAS  Pembangunan:  Insfrastruktur  Poros Maritim  Ketahanan Energi  Ketahanan Pangan 3. PROGRAM DUKUNGAN  Reformasi Birokrasi Memperhatikan rencana strategis, organisasi, pegawai existing, batas usia pensiun, dan kemampuan anggaran. PENGADAAN KEBIJAKAN PERENCANAAN & PENGADAAN ASN
  • 11. TAHUN 2018TAHUN 2018 RASIO BELANJA PEGAWAIRASIO BELANJA PEGAWAI
  • 12. TAHUN 2018TAHUN 2018 RASIO PEGAWAI ASN TERHADAP PENDUDUKRASIO PEGAWAI ASN TERHADAP PENDUDUK
  • 13. KOMPETITIF ADIL OBJEKTIF TRANSPARAN BERSIH DARI PRAKTIK KKN TIDAK DIPUNGUT BIAYA REKRUTMEN DAN SELEKSI CPNS 238 RIBU FORMASI 4,4 JUTA PENDAFTAR 238 RIBU FORMASI 4,4 JUTA PENDAFTAR 2018
  • 14. MEMENUHI PASSING GRADE MEMENUHI PASSING GRADE HASIL SELEKSI PPPK TAHAP I TAHUN 2019HASIL SELEKSI PPPK TAHAP I TAHUN 2019 GURU DOSEN PERGURUAN TINGGI NEGERI BARU TENAGA KEPENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BARU TENAGA KESEHATAN/MEDIS PENYULUH PERTANIAN JUMLAH GURU DOSEN PERGURUAN TINGGI NEGERI BARU TENAGA KEPENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BARU TENAGA KESEHATAN/MEDIS PENYULUH PERTANIAN JUMLAH 34.954 1.392 1.485 1.792 11.670 51.293 Sumber: Data BKN (2019) “telah diolah” INSTANSI PUSAT (Kemenristekdikti) 1 INSTANSI DAERAH 370 TOTAL INSTANSI 371 INSTANSI PUSAT (Kemenristekdikti) 1 INSTANSI DAERAH 370 TOTAL INSTANSI 371 JUMLAH INSTANSI YANG MELAKSANAKAN
  • 16. PUSAT 46.425 DAERAH 207.748 TOTAL 254.173 PNS 23.213 PPPK 23.212 PNS 62.324 PPPK 145.424 PELAMAR UMUM 17.519 SEKOLAH KEDINASAN 5.694 PELAMAR UMUM 62.249 SEKOLAH KEDINASAN 75 KEPUTUSAN MENTERI PANRB NOMOR 12 TAHUN 2019KEPUTUSAN MENTERI PANRB NOMOR 12 TAHUN 2019 KEBUTUHAN PEGAWAI ASN SECARA NASIONAL TA 2019KEBUTUHAN PEGAWAI ASN SECARA NASIONAL TA 2019
  • 17. Kita akan menggeser yaitu pada PEMBANGUNAN SDM. Kita akan memberikan prioritas pembangunan kita pada PEMBANGUNAN SDM. PEMBANGUNAN SDM menjadi kunci Indonesia ke depan. PEMBANGUNAN SDM: PRIORITAS PEMERINTAH & KUNCI SUKSES INDONESIA Presiden Joko Widodo Bogor, 14 Juli 2019
  • 18. TERIMA KASIH KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA DEPUTI BIDANG SDM APARATUR