Dokumen tersebut membahas strategi reformasi birokrasi Indonesia dengan menitikberatkan pada penataan pegawai aparatur sipil negara berbasis urusan berdasarkan manajemen aparatur sipil negara. Dokumen ini juga membahas tantangan dan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mereformasi birokrasi Indonesia.

1. Malang, 17 Pebruari 2016
PENATAAN
PEGAWAI BERBASIS URUSAN
BERDASARKAN MANAJEMEN
APARATUR SIPIL NEGARA
KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
Oleh : Supardiyana
Kepala Bidang Penyiapan Kebijakan Pengadaan SDM Aparatur

2. STRATEGI REFORMASI BIROKRASI
NASIONAL
1. Makro :
Kerangka
Regulasi Nasional
UU APARATUR SIPIL NEGARA
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi
1. Penataan Struktur Organisasi Pemerintah
2. Penataan Jumlah dan Distribusi PNS
3. Pengembangan Sistem Seleksi dan Promosi Secara Terbuka
4. Peningkatan Profesionalisasi PNS
5. Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik yang terintegrasi
6. Peningkatan Pelayanan Publik
7. Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur
8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri
9. Peningkatan Efisiensi Belanja Aparatur
2. Mikro :
Program/kegiatan
pd tingkat
Instansi (K/L dan
Pemda)
8 Area Perubahan
RUU Administrasi Pemerintahan
RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah
Peraturan Pelaksana: 19 PP, 4 PERPRES, 1 PERMEN

3. Bagaimana Transformasi Birokrasi Indonesia?
Rule based
bureaucracy
Vision and Performance based
bureaucracy
Dynamics
Bureaucracy
2013
2018
2025

4. Closed Career
System
Open Career
System
Open System
TRANSFORMASI SISTEM KEBIJAKAN DAN
MANAGEMENT APARATUR SIPIL NEGARA
2013
2018
2025

5. Administrasi
Kepegawaian
Management
SDM
Pengembangan Potensi
Human Capital
TRANSFORMASI PENDEKATAN KEBIJAKAN
DAN MANAGEMENT APARATUR NEGARA
2013
2018
2025

6. 2025
Jumlah Pegawai ASN: 4,51 juta
- Pusat : 925.275
- Daerah: 3.591.861 (EIS BKN, 2015)
Rasio Pegawai ASN: 1,77% (dgn jumlah penduduk 255 juta, Proyeksi BPS 2015)
PEGAWAI ASN REPUBLIK INDONESIA
7
25 21
38 38
54 56
64
79 81 83
94
4
12
22
44 44
58
47
61
75
80
89
100
0
20
40
60
80
100
2002 2012
1,7 2,1 2,9 2,5
3,7
1,9
1,2
0,7
2,9 RASIO THD PENDUDUK (%)
POSISI INDONESIA DALAM WORLDWIDE GOVERNMENT INDIKATOR
(EFEKTIFITAS PEMERINTAHAN), BANK DUNIA 2013
11,4

7. TANTANGAN MANAJEMEN SDM ASN NASIONAL
 Globalisasi (borderless)
 Interdependensi
 Hiper competition
 AFTA, MEA
Misi Pemerintah
Mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju.
Adil dan makmur
 Demografi
 Iptek
 Sosial, ekonomi,
 Politik
NAWA CITA
3 Program Wajib - Pendidikan - Kesehatan - Pengentasan Kemiskinan
4 Program Prioritas - Pembangunan Infrastruktur - Pembangunan Poros Maritim -
Pembangunan Ketahanan Energi- Pembangunan Ketahanan Pangan
1 Program Pendukung - Reformasi Birokrasi
R P J M
BAGAIMANA KEKUATAN SDM ASN SELAKU IMPLEMENTATOR ?
APAKAH SUDAH SESUAI DENGAN VISI DAN PROGRAM ?
Lingkungan trategis ekternal Lingkungan strategik Internal
TUJUAN
N K R I

8. 1.1 1.8
26.3
13.9
42.4
13.2
1.26
1.2 1.9
26.5
23.0
43.9
3.5
0.03
SD SMP SMA DIPLOMA S-1 S-2 S-3
Pusat
Daerah
30% PNS berpendidikan
SMA atau lebih rendah
Ketimpangan
pusat dan daerah
TINGKAT PENDIDIKAN PEGAWAI ASN

9. Guru 1.726.991 38,23 %
Medis 31.174 0,70 %
Paramedis 307.953 6,94 %
JF Profesional 219.853 4,80 %
JF Umum 1.906.306 42,19 %
J Struktural 324.849 7,14 %
TOTAL PNS 4.517.126 100 %
KOMPOSISI ASN BERDASAR JABATAN

10. KORIDOR JAWA
Makanan-minuman, tekstil, peralatan
transportasi, perkapalan, telematika,
alutista, Jabodetabek area
KORIDOR SUMATERA
Kelapa Sawit, Karet , Batu Bara,
Perkapalan , Besi Baja, Kawasan
Strategis Nasional (KSN) Selat Sunda
KORIDOR KALIMANTAN
Minyak dan Gas, Batubara, Kelapa Sawit,
Besi Baja, Bauksit, Perkayuan
KORIDOR SULAWESI
Pertanian Pangan (Padi, Jagung, Kedelai
dan Ubi Kayu), Kakao , Perikanan , Nikel ,
Minyak dan Gas ,Bumi (Migas)
KORIDOR BALI - NUSA TENGGARA
Pariwisata, Perikanan, Peternakan
KORIDOR PAPUA – KEP. MALUKU
Pertanian Pangan – MIFEE, Tembaga ,
Nikel, Minyak dan Gas Bumi , Perikanan
PUSAT EKONOMI
ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA
JALUR LAUT NASIONAL PRIMER
GUNUNG API UTAMA (TOTAL 129 GUNUNG API AKTIF)
SEBARAN EPICENTRUM GEMPA
ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL
SUMBER:SWANGSAATMAJA & BERBAGAI SUMBER, 2014

11. KORIDOR JAWA
Makanan-minuman, tekstil, peralatan
transportasi, perkapalan, telematika,
alutista, Jabodetabek area
KORIDOR SUMATERA
Kelapa Sawit, Karet , Batu Bara,
Perkapalan , Besi Baja, Kawasan
Strategis Nasional (KSN) Selat Sunda
KORIDOR KALIMANTAN
Minyak dan Gas, Batubara, Kelapa Sawit,
Besi Baja, Bauksit, Perkayuan
KORIDOR SULAWESI
Pertanian Pangan (Padi, Jagung, Kedelai
dan Ubi Kayu), Kakao , Perikanan , Nikel ,
Minyak dan Gas ,Bumi (Migas)
KORIDOR BALI - NUSA TENGGARA
Pariwisata, Perikanan, Peternakan
KORIDOR PAPUA – KEP. MALUKU
Pertanian Pangan – MIFEE, Tembaga ,
Nikel, Minyak dan Gas Bumi , Perikanan
PUSAT EKONOMI
ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA
JALUR LAUT NASIONAL PRIMER
GUNUNG API UTAMA (TOTAL 129 GUNUNG API AKTIF)
SEBARAN EPICENTRUM GEMPA
ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL
SUMBER:SWANGSAATMAJA & BERBAGAI SUMBER, 2014

12. KEBIJAKAN PENATAAN ASN 2015-2019
• Perencanaan ASN selaras arah pembangunan
• Rekruitmen ASN objektif & bebas KKN
• Profesionalisme ASN
Tantangan Manajemen SDM ke Depan
HIGHLY COMPETITIVE-AFTA-MEA
• ASN BERWAWASAN INTERNASIONAL/GLOBAL
• PENGUASAAN BAHASA ASING
• PENGUASAAN IT/DIGITAL
• HIGH COLLABARATION & NETWORKING
SMART
ASN
2019
Tantangan SDM Internal
• MISMATCH KETERSEDIAAN ASN DG STRATEGI
PEMBANGUNAN
• MISMATCH SPESIFIKASI JABATAN & MAN
QUALIFICATION
• >40% KUALIFIKASI ASN MSH SLTA KE BAWAH &
KOMPETENSI BLM MEMADAI
• Profil SDM ASN
saat ini
2015
• Benchmark ASN
Internasional
STRATEGI PENATAAN ASN 2015 - 2019

13. TANTANGAN MANAJEMEN SDM ASN DI DAERAH
 Urusan absolut
 Urusan wajib
- Urusan Pmth Wajib
- Urusan Pmth Pilihan
RENSTRA
Visi, Misi dan Program Pemerintah Daerah
 Pertanian
 Industri
 Pariwisata
 Kelautan
 Tambang
R P J M D
URUSAN PEMDA POTENSI DAERAH ARAH PEMBANGUNAN
DAERAH
 Jasa
 Manufaktur
 Industri
 Pariwisata
 UKM
BAGAIMANA SDM ASN UNTUK MEWUJUDKAN RENSTRA DAERAH
- SDM ASN yang sesuai beban kerja urusan yng ditangani
- SDM yang potensi dan arah pengembangan daerah

14. LANGKAH LANGKAN PENATAAN SDM APARATUR
SIPIL NEGARA
1. PENATAAN ORGANISASI
AUDIT ORGANISASI
a. Analisis fungsi organisasi
b. Analisis output outcome organisasi
c. Cost and Benefit
d. Analisis Beban Kerja Organisasi
(beban kerja urusan)
REORGANISASI
penghapusan, penggabungan dan penciutan
organisasi :
- Right Sizing - sesuai beban kerja
- Right Function - alighmen dg renstra
- Proporsional (lini dg staf-core dg fasilitatif)
- Hanging organization
Nawa Cita &
RPJM, Renstra
Potensi & Arah
pembangunan

15. AUDIT SDM ASN
1. Pemetaan Kebutuhan SDM (jabatan + jumlah)
berdasar beban kerja jabatan
2. Pemetaan Persediaan Pegawai (assesmen kompetensi
(kuadran 1, 2 3,4)
PENATAAN SDM ASN
1. Penataan ulang penempatan (replacement) SDM yang
kompeten dan berkinerja
2. Diklat bagi SDM yang masih potensial dikembangkan
(kuadran 3)
3. Redistribusi antar Instansi
4. Penanganan SDM kuadran4 (pensiun dini)
PENGEMBANGAN SDM ASN
1 Pengaturan Sertifikasi kompetensi
2. Pengaturan Pendidikan Kedinasan
3. Pengembangan Kader (fast track)
2. PENATAAN SDM ASN
Nawa Cita &
RPJM, Renstra
Urusan, Potensi
Arah
pembangunan

16. KOMPETEN &
KUALIFIKASI SESUAI
DIPERTAHANKAN
KOMPETEN NAMUN
KUALIFIKASI TIDAK SESUAI
DIKLAT/MUTASI
TIDAK KOMPETEN
NAMUN
KUALIFIKASI SESUAI
DIKLAT KOMPETENSI
TIDAK KOMPETEN &
KUALIFIKASI TIDAK SESUAI
PENSIUN DINI
PETA KUALIFIKASI & KOMPETENSI PEGAWAI ASN
KOMPETEN
TIDAK KOMPETEN
KUALIFIKASI
SESUAI
KUALIFIKASI
TIDAK
SESUAI

17. 17
Tujuan
1. Mewujudkan Jumlah dan distribusi PNS sesuai dan
beban kerja urusan dan arah pembangunan
2. Setiap PNS menduduki jabatan dengan tugas, tanggung
jawab dan wewenang yang jelas
3. Kesesuaian penempatan PNS antara kompetensi pegawai
dengan tuntutan jabatan;
4. Setiap PNS jelas kontribusinya dalam pencapaian Visi,
Misi dan Tujuan organisasi (Renstra)
5. Effisiensi penggunaan anggaran negara/daerah dalam
penggajian pegawai.
6. Peningkatan kinerja organisasi
Penataan Jumlah dan Distribusi dan Kualitas SDM Aparatur

18. 18
 Melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja riil organisasi, untuk
menentukan kebutuhan jumlah pegawai perjabatan, dan kompetensi
jabatan (e formasi)
 Melakukan analisis ketersediaan SDM sesuai urusan dan beban kerja
(potensi dan arah pengembangan daerah)
 Melakukan pemetaan kompetensi pegawai (dg assessment atau
pemetaan berdasar Pendidikan+Diklat+ Pengalaman Jabatan
 Melakukan pemetaan pegawai menurut jabatan dan usia
 Melakukan penataan organisasi sesuai beban kerja tiap urusan berdasar
potensi dan kondisi daerah
 Penempatan pegawai yang tepat antara job spesification dengan man
qualification (prinsip the right man on the right job)
 Realokasi pegawai ke unit organisasi yang mengalami kekurangan
pegawai dengan memperhatikan prinsip the right man on the right job.
 Alih profesi/jabatan melalui diklat;
 Pemindahan pegawai ke daerah atau instansi lain
 Pensiun Dini ( Pasal 87 dan 91) UU 5 Tahun 2014
 Menyusun perencanaan SDM ASN
Langkah–langkah Penataan PNS

19. 19
 Menghitung kebutuhan jumlah pegawai per jabatan sesuai dengan beban
kerja urusan dan potensi daerah
 Menyusun proyeksi kebutuhan pegawai untuk jangka waktu 5 tahun
 Memetakan ketersediaan SDM ASN berdasar kompetensi
 Memyusun pegawai proyeksi ketersediaan SDM ASN berdasar usia
 Menyusun rencana pemenuhan pegawai (PNS/PPPK) untuk jangka waktu 5
tahun sesuai potensi dan arah pembangunan daerah daerah
 Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai
- Pendidikan (tugas belajar)
- Diklat
- Magang
- On The Job Training
- Seminar/loka karya
Menyusun Perencanaan SDM ASN

20. 20
1. Perencanaan tingkat Unit Kerja/Satuan Organisasi (berisi
peta jabatan dan kebutuhan sdm setiap jabatan, setiap unit kerja, kebutuhan
saat ini dan 5 tahun yang akan datang, persediaan pegawai setiap jabatan
dan proyeksinya)
2. Perencanaan Tingkat Instansi (berisi jabatan yang ada diseluruh
instansi, kebutuhan saat ini dan 5 tahun yang ada, persediaan pegawai per
jabatan dan proyeksi persediaan pegawai)
3. Perencanaan Tingkat Regional (berisi jabatan yang ada secara
regional/provinsi, kebutuhan saat ini dan 5 tahun yang ada, persediaan
pegawai per jabatan dan proyeksi persediaan pegawai.)
3. Perencanaan Tingkat Nasional (berisi jabatan yang ada secara
nasional, kebutuhan saat ini dan 5 tahun yang ada, persediaan pegawai per
jabatan dan proyeksi persediaan pegawai.)
PERENCANAAN SDM ASN