Recommended
More Related Content
Similar to kebijakan_pengembangan_sdm.pptx
Similar to kebijakan_pengembangan_sdm.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (8)
kebijakan_pengembangan_sdm.pptx
- 1. ISU-ISU STRATEGIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN Dr. Dra. Hj. Endang Try Setyasih, M.M Kepala Pusat Standarisasi dan Sertifikasi BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
- 2. 5PRIORITAS KERJA TAHUN KEDEPAN Membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis. Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengundang talenta-talenta global bekerja sama dengan kita. Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dgn kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat. Segala bentuk kendala regulasi harus disederhanakan, harus dipotong, harus dipangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM. Eselonisasi harus disederhanakan.disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi. Agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. 2 Harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 3. Arah Kebijakan dan Strategi ASN di Daerah Arah Kebijakan Meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian daerah, Sasaran Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi khusus (Provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat) melalui peningkatkan kapasitas daerah otonom dan daerah khusus/daerah istimewa untuk pemenuhan standar pelayanan minimum, pen gelolaan keuangan daerah dan pemenuhan pelayan an publik yang lebih efektif dan efisien Strategi Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah den gan peningkatan kapasitas pemerintah daerah melalui: e) Peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah dan keahlian khusus lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah termasuk perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah. Polhukhankam (Narasi RPJMN 2020-2024 Bab 8) 1. Konsolidasi Demokrasi 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri 3. Penegakan Hukum Nasional Yang Mantap 4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional Profesionalitas ASN Penyederhanaan Eselonisasi dan Perluasan Jabatan Fungsional (dengan kompetensi spesifik) Perbaikan sistem kesejahteraan ASN dan Pensiunan ASN Perlunya Percepatan Penerbitan PP UU ASN • Kompetensi dan Tingkat Pendidikan ASN rendah •Tenaga Spesialis ASN masih kurang Distribusi ASN dengan keahlian fungsional/tertentu belum mengacu pada sektor unggulan kewilayahan Kelembagaan Tumpang tindih tugas dan fungsi antar lembaga karena belum adanya penataan tugas dan fungsi Pembangunan Kewilayahan Tahun 2020-2024 (Narasi RPJMN 2020-2024 Bab 3)
- 4. MANDAT PRESIDEN & WAP RES “Perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.” (Pidato Presiden pada Sidang Paripurna MPR RI, 20 Oktober 2019) ASPEK PENYEDERHANAAN BIROKRASI PEMDA Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- 5. REFORMASI BIROKRASI KELEMBAGAAN SUMBER DAYA MANUSIA KETATALAKSANAAN Pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan berkaitan dengan aspek:
- 6. KOMPETENSI SDM BERUBAH EFISIENSI: SDM, PERJALANAN, INFRASTRUKTURUR CARA KERJA CEPAT MANAJEMEN KINERJA DAN PRODUKTIVITAS PENGGUNAAN IT YANG MASIF BIROKRASI DI ERA NEW NORMAL
- 7. Kebutuhan SDM di Era New Normal Dukungan SDM Dalam E-Learning Sumber Daya Manusia a. Web & Security Support b. IT/Networking System Support c. Administrator d. Instructional Designer e. Instructional Media Developer f. Widyaiswara g. Penyelenggara
- 8. NEXT ??? UU 5 TAHUN 2014 Kompetensi Teknis Kompetensi Sosio Kultural Kompetensi Pemerintahan Kompetensi Manajerial KOMPETENSI ASN Spesialisasi Pendidikan Pelatihan Teknis Fungsional Pengalaman Kerja Tingkat Pendidikan Pelatihan Struktural/ Manajemen Pengalaman Memimpin Pengalaman Kerja berkaitan dengan Masyarakat Majemuk dalam hal Suku, Agama & Budaya sehingga memiliki Wawasan Kebangsaan
- 9. 1.Pengetahuan, sikap dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan Desentralisasi; 2.Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah; 3.Pemerintahan umum; 4.Pengelolaan keuangan Daerah; 5.Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; 6.Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD; dan 7.Etika Pemerintahan. UU 23 TAHUN 2014 tentang Pemerintahan Daerah ... Lanjutan ... Kompetensi Pemerintahan
- 10. KOMPETENSI TEKNIS KOMPETENSI MANAJERIAL KOMPETENSI PEMERINTAHAN KOMPETENSI SOSIO KULTURAL KOMPETENSI ASN UU No. 5 THN 2014 TTG ASN UU No. 23 THN 2014 TTG PEMERINTAHAN DAERAH HARUS PROPORSIONAL
- 11. KOMPETEN SI TEK NIS KOMPETEN SI MANAJ ERIAL KOMPETE NSI PEMERINTAH AN KOMPETEN SI SOSIO KULTURAL PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN KEBUTUHAN DAERAH PROGRAM PRIORITAS DAERAH VISI MISI KEPALA DAERAH PENGEMB KOMPETENSI SDM ASN DAERAH HARUS SEJALAN TIDAK BERTENTANGAN ADA SINERGI
- 12. BAGAIMANA KITA MERESPON PENGEMBANGAN SDM YANG BERDAYA SAING Training Needs Analysis Mendorong pemerintah daerah agar memprioritaskan untuk menyusun Training Need Analysis (identifikasi ke butuhan diklat) dalam menentukan prioritas kebutuhan diklat Inovasi Senantiasa melakukan inovasi dalam delivery method dan materi program pendidikan dan pelatihan Koordinasi Lintas K/L/D Koordinasi dan sinkronisasi dengan K/L pusat terkait (e.g. LAN, Kemenpanrb) dan Pemda dalam penyusunan materi dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi SDM aparatur daerah agar tidak terjadi tumpang tindih Kebutuhan Daerah Pengembangan kompetensi SDM Aparatur di daerah hendaknya menyesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi di daerah Potensi Unggulan Perlu dipertimbangkan prioritas untuk menyusun materi diklat yang sesuai dengan pengembangan potensi unggulan daerah Kerja Sama Antar unit Bekerja sama dengan UK lainnya di Ke mendagri untuk penyusunan dan penyempurnaan materi RB BAGAIMANA KITA MERESPON PENGEMBANGAN SDM YANG BERDAYA SAING
- 13. 13 PROFESIONALISME SDM APARATUR PERMASALAHAN Perencanaan Kebutuhan P egawai; Penerapan ma najemen kinerja reward & punishment belum konsisten Jumlah, kualitas distribusi dan komposisi pegawai belum sesuai beban kerja dan kebutuhan riil organisasi Kompetensi belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar pengadaan, penempatan pengembangan pegawai dan remunerasi KONDISI PENYEBAB ` PENATAAN SDM APARATUR AKIBATNYA : KINERJA DAN DISIPLIN DINILAI RENDAH
- 14. HARAPANNYA: KESESUAIAN KOMPETEN DAN KOMPETITIF LOYALITAS/DEDIKASI MORALITAS DAN INTEGERITAS POTENSI KINERJA DAN PRODUKTIF POLA KARIER
- 15. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN Setiap Instansi Pemerintah menyusun kebutuhan jenis jabatan dan jumlah PNS berdasarkan Anjab dan ABK, peta jabatan, dan ketersediaan pegawai 15 ANALISIS JABATAN PETA JABATAN ANALISIS BEBAN KERJA KEBUTUHAN ASN KEKURANGAN KEBUTUHAN PNS Penetapan kebutuhan PNS secara nasional setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Menteri PAN RB, setelah memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN Dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun dan diperinci setiap tahun berdasarkan prioritas kebutuhan dan Renstra
- 16. TANTANGAN MANAJEMEN SDM ASN DI DAERAH Urusan Konkuren - Urusan Wajib - Urusan Pilihan RENSTRA Visi, Misi dan Program Pemerintah Daerah Pertanian Industri Pariwisata Kelautan Tambang R P J M D URUSAN PEMDA POTENSI DAERAH ARAH PEMBANGUNAN DAERAH Jasa Manufaktur Industri Pariwisata UKM BAGAIMANA SDM ASN UNTUK MEWUJUDKAN RENSTRA DAERAH - SDM ASN melaksanakan tugas/urusan sesuai beban kerja - SDM ASN melaksanakan tugas/urusan sesuai dengan potensi dan arah pengembangan daerah
- 17. KOMPETEN & KUALIFIKASI SESUAI DIPERTAHANKAN KOMPETEN NAMUN KUALIFIKASI TIDAK SESUAI DIKLAT/MUTASI TIDAK KOMPETEN NAMUN KUALIFIKASI SESUAI DIKLAT KOMPETENSI TIDAK KOMPETEN & KUALIFIKASI TIDAK SESUAI PENSIUN DINI PETA KUALIFIKASI & KOMPETENSI PEGAWAI ASN KOMPETEN TIDAK KOMPETEN KUALIFIKASI SESUAI KUALIFIKASI TIDAK SESUAI
- 18. AUDIT SDM ASN 1. Pemetaan Kebutuhan SDM (jabatan + jumlah) berdasar beban kerja jabatan 2. Pemetaan Persediaan Pegawai melalui UJK (kuadran 1, 2 3,4) PENATAAN SDM ASN 1. Penataan ulang penempatan (Replacement) SDM yang kompeten dan berkinerja 2. Diklat bagi SDM yang masih potensial dikembangkan (kuadran 3) 3. Redistribusi antar Instansi 4. Penanganan SDM kuadran 4 (pensiun dini) PENGEMBANGAN SDM ASN 1 Pengaturan Sertifikasi kompetensi 2. Pengaturan Pendidikan Kedinasan 3. Pengembangan Kader (fast track) PENATAAN SDM ASN RPJM, Renstra Urusan Pem, Potensi Dan Arah Pembangunan
- 20. Sertifikasi Kompetensi Bagi Jabatan Fungsional Tertentu binaan Kemendagri, antara lain: a. JF Pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (PPUPD) b. JF Polisi Pamong Praja (POL-PP) c. JF Pemadam Kebakaran d. JF Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan e. JF Administrator Database Kependudukan Sertifikasi Kompetensi Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Permendagri 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan yang memuat standar kompetensi bagi a. Pejabat Pimpinan Tinggi b. Pejabat Administrasi c. Sekda d. Camat e. Lurah Kebutuhan Sertifikasi di Daerah
- 21. Kementerian Dalam Negeri Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sekian & Terima kasih