APP BPKP 2023.pdf

AGENDA PRIORITAS
PENGAWASAN 2023
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN
Disusun oleh:
Tim Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan
AGENDA PRIORITAS
PENGAWASAN 2023

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
2 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
2

Muhammad Yusuf Ateh
Kepala BPKP
KAWAL TRANSFORMASI EKONOMI
DAN PRODUKTIVITAS
AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN 2023 3
Tahun 2023 diprediksi akan menjadi tahun yang penuh gejolak dan ketidakpastian ekonomi
global. Pemerintah telah mengantisipasi dengan mendesain berbagai program yang berfokus
pada ketahanan nasional dan Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang
InklusifdanBerkelanjutan.Program-programpemerintahharusdipastikanmeresponperubahan
dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan mendukung target pembangunan.
Oleh sebab itu, kehadiran pengawasan intern sangat diperlukan untuk mengawal program
pemerintah mencapai tujuannya.
BPKP hadir dengan menetapkan Agenda Pengawasan Prioritas (APP) tahun 2023 dengan tema
“Kawal Transformasi Ekonomi dan Produktivitas” sebagai bentuk pelaksanaan tugas auditor
intern pemerintah yang professional dan responsif mengawal kebutuhan negara. APP tahun
2023 berfokus pada 7 sektor strategis pembangunan yang dijabarkan dalam 105 topik prioritas
pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional. Buku ini juga menyajikan informasi hasil
pengawasan yang akan dihasilkan, pelaksana pengawasan dan waktu penyampaian hasil
pengawasan setiap topik prioritas.
APP tahun 2023 merupakan teaser product pengawasan
yang akan dihasilkan oleh BPKP yang dapat digunakan
para stakeholders BPKP terutama Bapak Presiden RI, dalam
mengekspektasi manfaat hasil pengawasan BPKP. Agenda
ini juga dapat dijadikan rujukan oleh Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah dalam merancang dan menyelaraskan pelaksanaan
pengawasan intern pada instansi yang menjadi tanggung
jawabnya. Selain itu, mitra kolaborasi BPKP yaitu Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Penegak Hukum (APH)
juga dapat memanfaatkan buku ini sebagai acuan dalam
merancang sinergi ke depan.
Pelaksanaan Pengawasan intern tentunya harus terus
menyesuaikan diri dengan lingkungan strategis dan dinamika
kebutuhan. Pada tahun 2023, pelaksanaan pengawasan
intern, terutama oleh BPKP, akan mengedepankan kecepatan,
memastikan ketepatan waktu, mengutamakan pencegahan
kebocoran kuangan negara, serta mendorong kolaborasi dan
sinergi. Dengan disusunnya APP ini diharapkan peran dan
layanan pengawasan intern pemerintah dapat dihadirkan
secara berkualitas dan bermanfaat maksimal. Sesuai dengan
moto yang dijunjung oleh BPKP “Hadir dan bermanfaat“.

DAFTAR ISI
PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) YANG BERKUALITAS
A
KAWAL TRANSFORMASI EKONOMI DAN PRODUKTIVITAS
MELIHAT LEBIH DEKAT APP 2023
MEET THE TEAM
PETA PENGAWASAN
PENGAWASAN DI DAERAH
Pendidikan
1 18
5
6
8
Kesehatan
Kesejahteraan Sosial
2
3
Penguatan Infrastruktur Pelayanan Dasar (PSN & Non PSN)
1
Penguatan Infrastruktur Konektivitas dan Mobilitas (PSN & Non PSN)
Penguatan Infrastruktur informasi dan Komunikasi (PSN & Non PSN)
2
3
Neraca Perdagangan
1
Pemberdayaan dan Fasilitasi UMKM
Peningkatan Arus Masuk Investasi dan Penguatan Industri Dalam Negeri
2
3
Pariwisata
4
Penguatan Tata Kelola
1
Reforma Agraria
2
89
PERCEPATAN PENYELESAIAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR & KONEKTIVITAS
Peningkatan Produksi Pangan (On Farm)
1
Keterjangkauan dan Ketersediaan Pangan (Off Farm)
Resiliensi Cadangan Pangan Nasional
2
Tata Kelola Kelembagaan dan Pendanaan
1
Ketersediaan Energi
Akses Terhadap Energi
2
3
Keterjangkauan Energi
4
Transformasi Energi Hijau
5
3
KETAHANAN PANGAN
PEMBANGUNAN EKONOMI
KETAHANAN ENERGI
20
24
32
33
35
56
57
58
60
64
66
67
72
73
74
75
76
82
84
Persiapan dan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada
3 85
3
PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH
AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA, DAERAH DAN DESA
B
C
D
E
F
G
Pembangunan dan Tata Kelola IKN
4 36
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat
1
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa
2
3
Akuntabilitas Pengelolaan Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan
4
40
44
48
50
4

MELIHAT
LEBIH DEKAT
APP 2023
Ernadhi Sudarmanto
Sekretaris Utama BPKP
Agenda Prioritas Pengawaan (APP) menyajikan pemetaan isu pembangunan strategis
yang menjadi prioritas pengawasan BPKP, prinsip pelaksanaan pengawasan, penjabaran
rencana pengawasan, distribusi pelaksana dan sebaran waktu pelaporan.
Jangkauan Pengawasan Prioritas Tahun 2023
APP Tahun 2023 memetakan 7 (tujuh) sektor, 26 (dua puluh enam) tema dan 105 (seratus
lima) topik strategis keuangan dan pembangunan nasional yang menjadi fokus pengawasan
BPKP tahun 2023.
Prinsip-Prinsip Pengawasan
Pelaksanaan pengawasan intern harus mengedepankan kecepatan dan ketepatan waktu,
mengutamakan pencegahan kebocoran keuangan negara, serta mendorong kolaborasi
dan sinergi. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan dapat memastikan kelancaran
dan kebermanfaatannya dengan mengawal Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi
Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
Penjabaran Rencana Pengawasan
DalamAPPtahun2023terdapattingkatanpenyimpulanhasilpengawasan,mencakuptingkat
sektor, tingkat tema dan tingkat topik. Pada setiap sektor yang diawasi telah dirancang
simpulan strategis yang dibangun dengan seluruh informasi yang dikonsolidasikan dari
tingkat tema maupun topik.
Kerangka Waktu Penyampaian Sintesis
Hasil Pengawasan
Bagian akhir APP 2023 ditutup dengan
kalender penyampaian sintesis hasil
pengawasan serta distribusi penanggung
jawab serta pelaksana tugas pengawasan.
Sintesis hasil pengawasan akan disampaikan
kepada stakeholders secara triwulanan
yaitu pada pekan pertama setelah triwulan
tersebut berakhir.
SINTESIS
7 SEKTOR
CASCADE
26 TEMA
105 TOPIK

THE TEAM
Deputi Kepala Bidang
Pengawasan Instansi
Pemerintah Bidang
Perekonomian dan
Kemaritiman
Pengawasan Instansi
Pemerintah Bidang Politik,
Hukum, Keamanan,
Pembangunan Manusia,
dan Kebudayaan
Pengawasan Penyelenggaraan
Keuangan Daerah
Mt
6

Akuntan Negara
Investigasi

PETA
PENGAWASAN
PRIORITAS
BPKP 2023
PEMBANGUNAN
SUMBER DAYA MANUSIA
(SDM) YANG BERKUALITAS
A
PENDIDIKAN
TEMA 1.
TEMA 2.
TOPIK
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
TOPIK
TEMA 3.
TOPIK
KESEHATAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL
PENINGKATAN SARANA PRASARANA (SARPRAS)
PENDIDIKAN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI
KINERJA PENDIDIKAN TINGGI
PEMAJUAN KEBUDAYAAN
RESILIENSI PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM KESEHATAN NASIONAL
REFORMASI SISTEM KESEHATAN - LAYANAN PRIMER
REFORMASI SISTEM KESEHATAN - LAYANAN RUJUKAN
REFORMASI SISTEM KESEHATAN - KUALITAS DAN
REDISTRIBUSI NAKES
PENGUATAN SISTEM PENGENDALIAN PENYAKIT
PENGUATAN INOVASI DAN TEKNOLOGI KESEHATAN
(DIGITALISASI LAYANAN KESEHATAN)
AKUNTABILITAS PENANGANAN COVID-19
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
SKEMA KESEHATAN ADAPTIF
TRANSFORMASI DATA MENUJU REGISTRASI SOSIAL EKONOMI
(REGSOSEK)
BAURAN PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL
PENGUATAN PLATFORM PENYALURAN S.D. PEMANFAATAN
BANTUAN SOSIAL
IMPLEMENTASI BANSOS APBD
IMPLEMENTASI BANSOS APBDESA
EFEKTIVITAS PENGENTASAN KEMISKINAN EKSTREM
PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN SOSIAL ADAPTIF
A.
B.
C.
D.
E.
F.
TEMA
TOPIK
7 SEKTOR
26
105
9

TOPIK
PERCEPATAN
PENYELESAIAN
PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR
DAN KONEKTIVITAS
PENGUATAN INFRASTRUKTUR
PELAYANAN DASAR (PSN & NON PSN)
TEMA 1.
TEMA 2.
TOPIK
TOPIK
TEMA 3.
TOPIK
PENGUATAN INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS
DAN MOBILITAS (PSN & NON PSN)
PEMERATAAN DAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR,
AKSES INTERNET DAN KOMUNIKASI
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
PUSAT DATA NASIONAL (PDN)
PEMBANGUNAN SATU DATA INDONESIA (SDI)
PENGUATAN INFRASTRUKTUR INFORMASI
DAN KOMUNIKASI (PSN & NON PSN)
TEMA 4.
PEMBANGUNAN DAN TATA KELOLA IKN
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TEMA 1.
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TEMA 2.
KEUANGAN PEMERINTAH DESA
TEMA 3.
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEKAYAAN
NEGARA/DAERAH YANG DIPISAHKAN
TEMA 4.
B
AKUNTABILITAS
KEUANGAN NEGARA,
DAERAH DAN DESA
C
PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN
RAKYAT (PERUMAHAN KHUSUS DAN RUMAH
SUSUN, BANTUAN SIMULTAN PERUMAHAN
RAKYAT)
INFRASTRUKTUR SPAM
INFRASTRUKTUR SISTEM PENGOLAHAN AIR
LIMBAH (SPAL) DAN SANITASI
PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN K/L
PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN DAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH PUSAT
OPTIMALISASI PENDAPATAN NEGARA (PERPAJAKAN,
KEPABEANAN DAN CUKAI, SERTA PNBP)
OPTIMALISASI PEMBIAYAAN INOVATIF (PINJAMAN LUAR
NEGERI, KPBU, SWF, SBN DAN SBSN)
AKUNTABILITAS DANA SIAP PAKAI (DSP) DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN BENCANA
TOPIK
AKUNTABILITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
AKUNTABILLITAS KEUANGAN DESA
AKUNTABILLITAS ASET DESA
TOPIK
PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN DAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH DAERAH
OPTIMALISASI PAD
PENINGKATAN KUALITAS PEMBIAYAAN DAERAH
EFEKTIVITAS DANA TRANSFER UMUM
EFEKTIVITAS DANA OTONOMI KHUSUS
EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
INFRASTRUKTUR SPAM
INFRASTRUKTUR JALAN TOL
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KERETA
PEMBANGUNAN BANDARA
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PELABUHAN
TOPIK
BUMN
BUMD (FOKUS PADA BU JASA AIR DAN BUMD
ANEKA USAHA)
BUMD (FOKUS PADA BANK PEMBANGUNAN
DAERAH)
BLU/D (FOKUS PADA BLU/D LAYANAN
KESEHATAN - RUMAH SAKIT DAN BLU/D
PENGELOLAAN DANA)
A.
B.
C.
A.
B.
C.
A.
B.
D.
C.
E.
A.
B.
D.
C.
E.
F.
G.
D.
A.
B.
D.
C.
A.
B.
C.
A.
B.
C.
E.

PEMBANGUNAN
EKONOMI
KETAHANAN
PANGAN
D
E
NERACA PERDAGANGAN
TEMA 1.
TOPIK
PENINGKATAN EKSPOR
PENGENDALIAN IMPOR
KERJASAMA EKONOMI/PERDAGANGAN
INTERNASIONAL (BILATERAL DAN
MULTILATERAL)
A.
B.
C.
PENINGKATAN ARUS MASUK INVESTASI
DAN PENGUATAN INDUSTRI DALAM NEGERI
TEMA 3.
TOPIK
P3DN
KEMUDAHAN PERIZINAN BERUSAHA
HILIRISASI INDUSTRI
TATA KELOLA INDUSTRI TAMBANG, MELIPUTI:
INSENTIF PAJAK DAN KEPABEANAN
KORPORASI.
PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI
KHUSUS/KAWASAN INDUSTRI
A.
B.
C.
D.
E.
F.
PEMBERDAYAAN DAN FASILITASI UMKM
TEMA 2.
TOPIK
PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN DAYA
SAING UMKM
AKSES PERMODALAN UMKM
INSENTIF PAJAK UMKM
PARIWISATA
TEMA 4.
TOPIK
PENANGANAN PASCA PANEN
SUPPLY CHAIN KOMODITAS PANGAN
KEBIJAKAN STABILISASI HARGA
KEBIJAKAN EKSPOR/IMPOR PANGAN
A.
B.
C.
C.
TOPIK
TATA KELOLA CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH PUSAT
TATA KELOLA CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH
PENINGKATAN KUALITAS, KEAMANAN,
DAN DIVERSIFIKASI PANGAN
EFISIENSI INDUSTRI PUPUK NASIONAL
FOOD ESTATE
LUMBUNG IKAN NASIONAL
A.
B.
C.
D
E.
E.
A.
B.
C.
TOPIK
STRATEGI PENGEMBANGAN DAYA SAING
PARIWISATA
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESTINASI
PARIWISATA (DPSP DAN KSPN)
DUKUNGAN PENGEMBANGAN PARIWISATA
A.
B.
C.
BATUBARA
TIMAH
BAUKSIT
NIKEL
TEMA 1.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
TOPIK
PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN
(ON FARM)
TEMA 2.
KETERJANGKAUAN DAN
KETERSEDIAAN PANGAN (OFF FARM)
TEMA 3.
RESILIENSI CADANGAN
PANGAN NASIONAL
TATA KELOLA LAHAN PERTANIAN
NASIONAL
TATA KELOLA PROGRAM BIBIT DAN BENIH
UNGGUL
TATA KELOLA PUPUK NASIONAL
PENINGKATAN PRODUKSI PAKAN TERNAK
PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PANGAN
NASIONAL
PENINGKATAN DUKUNGAN PERALATAN
PRODUKSI PANGAN
PENINGKATAN KAPASITAS DAN KELEMBAGAAN
PETANI DAN NELAYAN
PENANGGULANGAN HAMA DAN PENYAKIT
11

12
D
KETAHANAN
ENERGI
F
G
PENGUATAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
YANG BAIK
DAN BERSIH
PENGUATAN TATA KELOLA
TEMA 1.
REFORMA AGRARIA
TEMA 2.
TOPIK
MATURITAS SPIP/MRI
PENGELOLAAN RISIKO SEKTOR STRATEGIS
NASIONAL
KAPABILITAS APIP
PENGENDALIAN KECURANGAN DAN HAMBATAN
KELANCARAN PEMBANGUNAN
A.
B.
C.
D.
KETERSEDIAAN ENERGI
TEMA 2.
TOPIK
PENYEDIAAN ENERGI
PENGENDALIAN KETERGANTUNGAN IMPOR
ENERGI
TATA KELOLA CADANGAN ENERGI
A.
B.
C.
KETERJANGKAUAN ENERGI
TEMA 4.
TOPIK
TATA KELOLA INVESTASI SEKTOR ENERGI
AKUNTABILITAS PEMBENTUKAN HARGA ENERGI
TATA KELOLA DAN AKUNTABILITAS SUBSIDI
ENERGI
A.
B.
C.
AKSES TERHADAP ENERGI
TEMA 3.
TOPIK
INFRASTRUKTUR ENERGI (PRODUKSI DAN
DISTRIBUSI)
DISTRIBUSI DAN PEMERATAAN ENERGI
A.
B.
TATA KELOLA KELEMBAGAAN DAN PENDANAAN
TEMA 1.
TOPIK
TATA KELOLA KELEMBAGAAN
TATA KELOLA PENDANAAN
A.
B.
PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN
PEMILU DAN PILKADA
TEMA 3.
TOPIK
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN
PEMILU
AKUNTABILITAS PENGADAAN LOGISTIK DAN
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
AKUNTABILITAS PENGAMANAN DAN
PENGAWASAN
A.
B.
C.
TRANSFORMASI ENERGI HIJAU
TEMA 5.
TOPIK
TRANSISI MENUJU ENERGI BARU TERBARUKAN
KONSERVASI ENERGI DAN SUMBER DAYA
ENERGI
INVESTASI DAN RISET BIDANG ENERGI BARU
TERBARUKAN
A.
B.
C.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

Sektor.
A
PEMBANGUNAN
SUMBER DAYA
MANUSIA (SDM)
YANG BERKUALITAS

PEMBANGUNAN SUMBER
DAYA MANUSIA (SDM)
YANG BERKUALITAS
SIMPULAN TINGKAT SEKTOR INI
DIBANGUN DARI SIMPULAN ANTARA
PADA 3 TEMA DI DALAMNYA
Ketepatan desain bauran
kebijakan pemerintah terkait
reformasi pembangunan SDM,
khususnya pada peningkatan
Indeks Pembangunan Manusia
(IPM).
Peningkatan aksesibilitas dan
kualitas sektor pendidikan dan
kesehatan.
Peningkatan kualitas dan
jangkauan program
kesejahteraan sosial
Rekomendasi kebijakan terkait
upaya reformasi
pembangunan SDM.
Intervensi alokasi anggaran
pemerintah pusat untuk
peningkatan kualitas SDM,
khususnya pada peningkatan
IPM.
Sebaran IPM regional
dibandingkan dengan alokasi
belanja daerah per kapita
untuk pembangunan SDM.
A
16

TEMA 1.
TEMA 2.
TEMA 3.
KESEHATAN
PENDIDIKAN
KESEJAHTERAAN
SOSIAL

PENDIDIKAN Analisis kebijakan dan alokasi anggaran pemerintah
(pusat dan daerah) untuk sektor pendidikan serta
prioritas penggunaannya (baik untuk aspek
aksesibilitas dan aspek kualitas pendidikan).
Gambaran sebaran aksesibilitas dan kualitas
pendidikan di Indonesia.
Analisis efektivitas Program BOS dan PIP (Bantuan
Pendidikan) dalam mendorong peningkatan
aksesibilitas pendidikan (APK-APM).
Analisis efektivitas peningkatan sarpras, sebaran dan
pemenuhan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik,
dan resiliensi satuan pendidikan, serta penerapan
pemajuan kebudayaan dalam mendorong
peningkatan kualitas pendidikan (Asesmen
Nasional/AN).
Analisis peningkatan kualitas, relevansi, dan
aksesibilitas pendidikan tinggi serta pelaksanaan dan
pelatihan vokasi dalam menekan angka
pengangguran.
PENINGKATAN SARANA
PRASARANA (SARPRAS)
PENDIDIKAN
Analisis perencanaan kebutuhan
(kecukupan/ketersediaan) sarpras
pendidikan, serta gambaran sebaran sarpras
pendidikan.
Analisis alokasi pendanaan pusat dan
daerah (PAD), dan ketepatan sasaran
peningkatan sarpras pendidikan.
Akuntabilitas pelaksanaan peningkatan
sarpras pendidikan.
Sarpras untuk Peningkatan Kualitas
Pendidikan
Sarpras untuk Peningkatan Aksesbilitas
Pendidikan
Permasalahan dan hambatan pemenuhan
kebutuhan sarpras pendidikan.
Rekomendasi perbaikan
kebijakan/implementasi
Analisis perencanaan dan ketepatan
alokasi dana BOS.
Kelancaran penyaluran dana BOS.
Ketepatan dan akuntabilitas penggunaan
anggaran BOS.
Kecukupan dan Kebermanfaatan dana
BOS dalam memenuhi kebutuhan
operasional sekolah.
Efektivitas dana BOS dalam mendorong
aksesibilitas pendidikan.
Hambatan penyaluran dan pemanfaatan
dana BOS.
kebijakan/implementasi.
SIMPULAN LEVEL TEMA INI DIBANGUN MELALUI INFORMASI
HASIL PENGAWASAN PADA 6 TOPIK DI DALAMNYA
A
BANTUAN
OPERASIONAL
SEKOLAH
B
Analisis efektivitas peningkatan
sarpras dalam mendorong kualitas
pendidikan pendidikan.
Analisis kecukupan jumlah ruang kelas
terhadap rombongan belajar.
Analisis efektivitas kebijakan zonasi PPDB
dalam mendorong pemerataan aksesbilitas
pendidikan.
TEMA 1.
18

Analisis keselarasan kebijakan pendidikan vokasi
antar K/L/P.
Gambaran kebutuhan dan proyeksi tenaga kerja
per sektor per daerah.
Gambaran sebaran kualitas dan kesesuaian
kebutuhan pendidikan vokasi.
Analisis pemenuhan kebutuhan tenaga pengajar,
sarpras dan kurikulum pendidikan vokasi, serta
penguatan program link and match untuk
mendorong keterserapan tenaga kerja lulusan
vokasi di Indonesia.
Gambaran jumlah dan sebaran lulusan pendidikan
vokasi di daerah yang sesuai DUDIKA.
Analisis pemanfaatan hasil produk riset terapan
satuan pendidikan/PTN vokasi oleh pelaku dunia
usaha dan dunia industri.
Permasalahan dan hambatan penguatan
pelatihan vokasi.
Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.
Analisis keselarasan kebijakan pelatihan
vokasi antar K/L/P.
Gambaran kebutuhan dan proyeksi tenaga
kerja per sektor per daerah.
Analisis link and match dengan pasar kerja
untuk pelatihan vokasi – kompetensi yang
dibutuhkan oleh DUDIKA.
Gambaran jumlah dan sebaran lulusan
pelatihan vokasi di daerah yang sesuai
DUDIKA.
Permasalahan dan hambatan penguatan
pelatihan vokasi.
Gambaran sebaran kualitas pendidikan tinggi di
Indonesia.
Analisis akuntabilitas dana bantuan pemerintah dalam
mendorong kualitas perguruan tinggi dan dalam
menekan biaya operasional bagi mahasiswa (UKT), dan
meningkatkan aksesibilitas pendidikan tinggi.
Analisis pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga
pendidik dan sarpras dalam mendorong kualitas
pendidikan tinggi.
Analisis kualitas pendidikan tinggi terhadap
keterserapan tenaga kerja.
Hambatan dan permasalahan kinerja pendidikan
tinggi.
Kebijakan dan komitmen anggaran pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong ketahanan sistem
pembelajaran dalam menghadapi external shocks.
Gambaran sebaran kuantitas dan kualitas sarpras pendukung resiliensi pendidikan pada
tingkat daerah hingga satuan pendidikan.
Analisis kurikulum yang adaptif dalam menghadapi external shocks.
Analisis pemenuhan tenaga pendidik dengan kapabilitas pengajaran adaptif.
Permasalahan dan hambatan dalam penerapan resiliensi pendidikan nasional.
Analisis desain kebijakan pemajuan
kebudayaan dan keselarasannya antar
K/L/P.
Gambaran sebaran pembangunan
kebudayaan di Indonesia.
Inventarisasi objek kebudayaan yang
rentan hilang/punah di pusat maupun di
daerah.
Analisis penyusunan kurikulum muatan
lokal berdasarkan hasil inventarisasi
kebudayaan.
Efektivitas kurikulum muatan lokal
terhadap pembentukan karakter (kualitas
pendidikan).
Analisis alokasi dan akuntabilitas
anggaran pusat dan daerah, sekaligus
dana abadi kebudayaan dalam
mendorong pemajuan kebudayaan di
Indonesia.
Hambatan dan permasalahan pemajuan
kebudayaan
PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN
VOKASI
C
KINERJA
PENDIDIKAN
TINGGI
D
PEMAJUAN
KEBUDAYAAN
E
1. Pendidikan Vokasi meliputi: 2. Pelatihan Vokasi meliputi:
RESILIENSI
PENDIDIKAN
NASIONAL
F

Analisis kecukupan dan ketepatan
design kebijakan pemerintah mencapai
Universal Health Care.
Analisis ketepatan dan kecukupan atas
kebijakan terkait peningkatan
aksesbilitas dan kualitas layanan
kesehatan nasional.
Analisis atas kesetaraan perlakuan
mendapatkan pelayanan kesehatan
untuk masyarakat (peserta PBI maupun
Non- PBI).
Analsis burden sharing atas peran
pemerintah pusat dan daerah dalam
sistem kesehatan nasional.
Analisis atas kecepatan masyarakat
mendapatkan pelayanan kesehatan.
Analisis efektivitas layanan kesehatan
terhadap indikator kesehatan (Angka
Harapan Hidup dan Angka Harapan
Hidup Sehat).
Ketepatan basis data peserta Jaminan
Kesehatan Nasional.
Akuntabilitas dan tata kelola
pembayaran PBI JKN.
Burden sharing pembiayaan Jaminan
Kesehatan Nasional antara pemerintah
pusat dan daerah.
Analisis penerapan kebijakan single tarif
JKN (kesiapan Rumah Sakit dan
penghitungan tarif INA-CBG).
Sustainabilitas program JKN dampak
penerapan single tarif.
KESEHATAN Analisis kesiapan sistem kesehatan menuju endemi.
Analisis kebijakan dan alokasi anggaran pemerintah
(pusat dan daerah) untuk sektor kesehatan serta
prioritas penggunaannya.
Analisis keselarasan progran pemerintah menjamin
kepastian seluruh masyarakat mempuanyai akses
untuk pelayanan kesehatan.
Analisis efektivitas sistem kesehatan nasional dalam
pencapaian indikator kesehatan (Angka Harapan
Hidup dan Angka Harapan Hidup Sehat).
Analisis atas pemerataan aksesbilitas dan kualitas
fasilitas layanan kesehatan.
Analisis perkembangan reformasi sistem kesehatan
(layanan primer, rujukan, digitalisasi dan adaptif)
SISTEM KESEHATAN
NASIONAL
Kepastian Pelayanan Kesehatan (Akses dan
Kualitas Layanan Kesehatan) meliputi:
Pembiayaan meliputi:
A
Bagian 1
TEMA 2.
20

Analisis ketepatan dan kecukupan kebijakan
Peningkatan Layanan Kesehatan Primer.
Analsis Burden sharing antara pemerintah
pusat dan daerah untuk meningkatkan
peningkatan layanan primer.
Kondisi kapasitas, kapabilitas dan sebaran
layanan kesehatan primer (tenaga kesehatan,
obat dan sarana prasarana) untuk
meningkatkan aksesbilitas kesehatan.
Kualitas atas layanan kesehatan primer
(pemenuhan Standar Pelayanan Minimal).
Implementasi dan tata kelola peningkatan
pelayanan Preventif dan Promotif Kesehatan
(GERMAS), kuratif dan rehabilitatif oleh FKTP.
Akuntabilitas penggunaan dana kapitasi
FKTP.
Analisis displin atas implementasi sistem
rujukan.
Analisis efektivitas penggunaan dana kapitasi
terhadap kualitas pelayanan FKTP.
Permasalahan dan Hambatan Peningkatan
Layanan Kesehatan Primer.
Rekomendasi Perbaikan
Kebijakan/Implementasi
Analisis Ketepatan Kebijakan
Peningkatan Layanan Kesehatan
Rujukan.
Analsis burden sharing antara
pemerintah pusat dan daerah untuk
meningatkan layanan kesehatan rujukan.
Kondisi kapasitas, kapabilitas dan
aksesbilitas layanan kesehatan rujukan
(tenaga kesehatan, obat dan sarana
prasarana).
Kualitas atas layanan kesehatan Rujukan
dan akreditasi Rumah Sakit.
Permasalahan dan Hambatan
Peningkatan Layanan Kesehatan Primer.
Kebijakan/Implementasi.
Analisis ketepatan Kebijakan Program
Pengembangan Kompetensi dan
Program Distribusi Tenaga Kesehatan.
Analisis kesesuaian dan keselarasan
kebijakan pemerintah pusat dan daerah
terkait pemerataan tenaga kesehatan.
Gambaran Kondisi Sebaran dan Kualitas
Tenaga Kesehatan pada Pemerintah
Pusat dan Daerah.
Akuntabilitas dan tata kelola atas
peningkatan kualitas dan pemerataan
tenaga kesehatan.
Peningkatan Kualitas dan Distribusi
Tenaga Kesehatan.
REFORMASI SISTEM
KESEHATAN -
LAYANAN PRIMER
B
REFORMASI SISTEM
KESEHATAN -
LAYANAN RUJUKAN
C
Analisis Desain Kebijakan Sistem
Pengendalian Penyakit
Analisis Program Surveilans dan Deteksi
Dini Penyakit Infeksi.
Analisis Kecukupan dan Ketersediaan
Sarana Pendukung Surveilans dan
Laboratorium.
Analisis Kecukupan dan Ketersediaan
Obat dan Perbekalan Kesehatan Program
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
Analisis Kecukupan Vaksin Imunisasi
Rutin Dasar dan Lanjutan.
Permasalahan dan Hambatan Penguatan
Pengendalian Penyakit.
PENGUATAN SISTEM
PENGENDALIAN
PENYAKIT
E
REFORMASI SISTEM
KESEHATAN - KUALITAS
DAN REDISTRIBUSI NAKES
D

Analisis Kebijakan terkait penanganan
pandemi Covid-19 menuju Endemi
(Protokol Kesehatan maupun Vaksinasi
Booster).
Analisis Capaian dan Pemerataan
Vaksinasi Reguler maupun Booster.
Akuntabilitas dan Tata Kelola atas
Ketersediaan Vaksin (mulai dari
Pengadaan, Distribusi, dan Kedaluwarsa).
Akuntabilitas Pengembangan Vaksin
Covid-19 Dalam Negeri.
Akuntabilitas Pembayaran Tunggakan
Klaim RS dan Insentif Nakes.
Penanganan Covid-19.
AKUNTABILITAS
PENANGANAN
COVID-19
G
Analisis Kebijakan Strategi Transformasi
Digital Kesehatan.
Kesiapan infrastruktur untuk mendorong
transformasi digital kesehatan.
Akuntabilitas alokasi anggaran pusat dan
daerah untuk mendukung penguatan
inovasi dan teknologi kesehatan.
Kesiapan tenaga kesehatan untuk
transformasi digital.
Progres Integrasi dan Pengembangan
Sistem Data Kesehatan.
Permasalahan dan Hambatan Penguatan
Inovasi.
PENGUATAN INOVASI DAN TEKNOLOGI
KESEHATAN (DIGITALISASI LAYANAN
KESEHATAN)
F
KESEHATAN Analisis kesiapan sistem kesehatan menuju endemi.
(pusat dan daerah) untuk sektor kesehatan serta
prioritas penggunaannya.
Analisis keselarasan progran pemerintah menjamin
kepastian seluruh masyarakat mempuanyai akses
untuk pelayanan kesehatan.
Analisis efektivitas sistem kesehatan nasional dalam
pencapaian indikator kesehatan (Angka Harapan
Hidup dan Angka Harapan Hidup Sehat).
Analisis atas pemerataan aksesbilitas dan kualitas
fasilitas layanan kesehatan.
Analisis perkembangan reformasi sistem kesehatan
(layanan primer, rujukan, digitalisasi dan adaptif)
Bagian 2
TEMA 2.
Bagian 2
Bagian 2
22

Ketepatan dan konvergensi kebijakan
intervensi spesiﬁk dan sensitif.
Progress capaian dan ketepatan sasaran
kelurga berisiko stunting.
Hambatan dalam pelaksanaan
Rekomendasi untuk mendorong
keberhasilan pelaksanaan.
Progress capaian dan ketepatan sasaran
kelurga berisiko stunting.
Analisis desain kebijakan sistem
kesehatan yang adaptif
Kesiapan cadangan tenaga kesehatan
untuk menghadapi external shocks
Standarisasi kemampuan nakes dalam
sistem kesehatan yang adaptif
Sarpras untuk mobilisasi nakes dan
logistik dalam menghadapi external
shocks
Permasalahan dan Hambatan Sistem
Kesehatan Adaptif
PERCEPATAN
PENURUNAN
STUNTING
H
SKEMA
KESEHATAN
ADAPTIF
I
Analisis ketepatan dan konvergensi Kebijakan
untuk Percepatan Penurununan Stunting
Analisis keselarasan kebijakan percepatan
penurunan Stunting antar K/L/D
Implementasi Program Penurunan Program
Stunting, meliputi:
Implementasi Pemenuhan Intervensi Spesiﬁk
dan Intervensi Sensitif:
Ketersedian Akses air minum dan
sanitasi yang layak:
Analisis efektivitas program dalam
penurunan prevalensi stunting
Progress capaian dan ketepatan
sasaran kelurga berisiko stunting.
Bantuan sosial pangan dan tunai bersyarat
mendukung penurunan stunting

Analisis atas kebijakan dan desain
pengembangan Regsosek.
Analisis keterkaitan maupun integrasi
data Regsosek dengan DTKS.
Progres capaian pelaksanaan registrasi
sosial ekonomi.
Akuntabilitas dan tata kelola
pengembangan regsosek (data awal,
pengumpulan data, pemeringkatan,
pemutakhiran dan pemanfaatannya.
Tata kelola kelembagaan pengelolaan
Regsosek.
Kesiapan infrastruktur sistem dan
sarana prasarana Regsosek.
Interoperabilitas data Regsosek untuk
integrasi pelayanan melalui pusat data
nasional.
Permasalahan/hambatan atas
pelaksanaan program.
Rekomendasi perbaikan atas
KESEJAHTERAAN
SOSIAL
(pusat dan daerah) untuk sektor perlindungan sosial
serta prioritas penggunannya.
Kualitas dan validitas data sosial ekonomi dan
penerima bansos.
Analisis ketepatan program kesejahteraan sosial
sesuai kebutuhan masyarakat miskin.
Analisis efektivitas bauran kebijakan perlindungan
sosial untuk mendorong peningkatan kesejahteraan
masyarakat (indikator pengeluaran per kapita).
Analisis efektivitas kebijakan program pengentasan
kemiskinan ekstrem.
TRANSFORMASI DATA
MENUJU REGISTRASI
SOSIAL EKONOMI (REGSOSEK)
A
Bagian 1
TEMA 3.
24

Analisis atas kebijakan pemilihan
penyedia layanan maupun instrumen
untuk penyaluran s.d. pemanfaatan
bantuan sosial.
Analisis atas kesiapan sarana dan
prasarana pendukung penyaluran
bantuan.
Akuntabilitas dan Tata kelola proses
pendaftaran penerima bantuan,
penyaluran bantuan (transfer dana) dan
pemanfataan bantuan.
Analisis atas efektivitas, eﬁsiensi dan
ketepatan platform penyaluran dan
pemanfaatan bantuan sosial.
pelaksanaan program
BAURAN PROGRAM
KESEJAHTERAAN SOSIAL
B
PENGUATAN PLATFORM
PENYALURAN S.D. PEMANFAATAN
BANTUAN SOSIAL
C
Analisis ketepatan kebijakan tata kelola
bantuan sosial APBD.
Analisis keakuratan pendataan penerima
bantuan.
Analisis ketepatan perencanaan dan
penganggaran dalam APBD.
Analisis ketepatan penyaluran bantuan.
Analisis efektivitas program bantuan sosial.
Analsiis peran pemerintah daerah dalam
burden sharing program perlindungan
sosial.
Permasalahan/hambatan atas pelaksanaan
program.
Rekomendasi perbaikan atas pelaksanaan
program.
IMPLEMENTASI
BANSOS APBD
D
Bauran Program Kesejahteraan Sosial meliputi
Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial,
Pemberdayaan Sosial, dan Rehabilitasi Sosial,
meliputi:
Penguatan rujukan terpadu, meliputi:
Fokus pada Perlindungan Sosial (dilakukan
setiap Triwulan), meliputi:
Ketepatan dan kecukupan grand design
kesejahteraan sosial.
Konvergensi kebijakan atas perlindungan
sosial, jaminana sosial, pemberdayaan
sosial dan rehabilitasi sosial pada tiap level
ekonomi.
Kesesuaian dan keselarasan kebijakan
antar K/L dan pemda.
Sinkronisasi ruang lingkup, pengembangan
skema integrasi dan keterjangkauan
program.
Akuntabiitas dan tata kelola atas
Analisis efektivitas program kesejahteraan
sosial.
program.
Rekomenasi perbaikan atas pelaksanaan
program.
Ketepatan desain dan kebijakan rujukan
terpadu.
Kondisi atas sarana prasarana dan sebaran
pelayanan rujukan terpadu.
Akuntabilitas atas pelaksanan program.
program.
program.
Ketepatan dan konvergensi desain program
perlindungan sosial.
Kesesuaian dan keselarasan kebijakan
antar K/L dan pemda.
Ketepatan program perlindungan sosial
dengan tingkat kemiskinan masyarakat.
Keterjangkauan dan kecukupan nilai
bantuan program perlindungan sosial.
Burden sharing program perlindungan
sosial antara pemerintah pusat dan daerah.
Pengembangan graduasi penerima
program perlindungan sosial.
Perubahan perilaku penerima program
perlindungan sosial.
Analisis efektivitas program perlindungan
sosial.
program.
program.

Analisis ketepatan kebijakan tata kelola
bantuan sosial APBDesa.
Analisis keakuratan pendataan
penerima bantuan.
Analisis ketepatan perencanaan dan
penganggaran dalam APBDesa.
Analisis ketepatan penyaluran bantuan.
Analisis efektivitas program bantuan
sosial.
Analsiis peran pemerintah desa dalam
burden sharing program perlindungan
sosial.
IMPLEMENTASI BANSOS
APBDESA
E
Analisis ketepatan design kebijakan program
Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.
Keselarasan dan kesesuaian program antar K/L/D.
Gambaran sebaran kemiskinan eksrem di wilayah
Indonesia.
Tata kelola basis data masyarakat miskin
ekstrem.
Akuntabilitas dan tata kelola kelembagaan
program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.
Implementasi pelaksanaan program
Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.
Analisis mekanisme mekanisme graduasi
masyarakat miskin ekstrem.
Analisis efektivitas program pengentasa
kemiskinan ekstrem.
program.
Rekomendasi perbaikan atas pelaksanaan
program.
EFEKTIVITAS
PENGENTASAN
KEMISKINAN EKSTREM
F
RP
KESEJAHTERAAN
SOSIAL
(pusat dan daerah) untuk sektor perlindungan sosial
serta prioritas penggunannya.
Kualitas dan validitas data sosial ekonomi dan
penerima bansos.
Analisis ketepatan program kesejahteraan sosial
sesuai kebutuhan masyarakat miskin.
Analisis efektivitas bauran kebijakan perlindungan
sosial untuk mendorong peningkatan kesejahteraan
masyarakat (indikator pengeluaran per kapita).
Analisis efektivitas kebijakan program pengentasan
kemiskinan ekstrem.
Bagian 2
TEMA 3.
26

PENGEMBANGAN
PERLINDUNGAN
SOSIAL ADAPTIF
G
D
Pengembangan Skema Perlindungan
Sosial Adaptif meliputi:
Inovasi Pendanaan Perlindungan
Sosial Adaptif meliputi:
Analisis atas ketepatan dan desain
kebijakan skema perlindungan sosial
adaptif yang dikembangkan.
Gambaran kemampuan dan kecukupan
jangkauan skema perlinsos adaptif yang
dikembangkan dalam merespon
external shock (kejadian bencana dan
perubahan iklim).
Analisis atas kesiapan platform
penyaluran bantuan sosial adaptif.
Analisis atas mekanisme pendataan
penerima bantuan sosial adaptif.
Mekanisme asesmen berkala atas
perluasan jangkauan maupun
penebalan bantuan skema perlinsos
adaptif.
Analisis atas kemampuan skema
perlinsos adaptif dalam membangun
ketahanan Penerima Manfaat terhadap
Bencana dan perubahan iklim.
Analisis atas ketepatan desain dan
kebijakan Inovasi Skema Pendanaan.
Tata kelola dan akuntabilitas proses
identiﬁkasi dan pengembangan potensi
serta pengelolaan sumber pendanaan
baru bagi program perlinsos.
Analisis atas kemampuan skema inovasi
pendanaan baru dalam memperkuat
komplementaritas pelaksanaan
Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan
Sosia.
Tata kelola dan akuntabilitas
pemanfataan inovasi skema pendanaan.
Risiko implementasi inovasi skema
pendanaan Perlindungan Sosial.
Permasalahan/hambatan dan
rekomenasi perbaikan atas pelaksanaan
program.

PERCEPATAN
PENYELESAIAN
PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR
DAN KONEKTIVITAS
Sektor.
B

Analisis kebijakan dan alokasi
anggaran pemerintah pusat dalam
penguatan infrastruktur dan
konektivitas
Analisis dampak pembangunan
infrastruktur dan konektivitas
Permasalahan/hambatan
penyelesaian pembangunan
infrastruktur dan konektivitas
Modus kecurangan dan
rekomendasi mitigasinya
Rekomendasi penguatan
alternatif pembiayaan
pembangunan infrastruktur
dan konektivitas
Gambaran ineﬁsiensi
Potret penyelesaian
pembangunan infrastruktur
dan konektivitas
Akuntabilitas
keuangan dan kinerja
B
PERCEPATAN
PENYELESAIAN
PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR
DAN KONEKTIVITAS
30

TEMA 2.
TEMA 3.
TEMA 1.
PENGUATAN
INFRASTRUKTUR
KONEKTIVITAS
DAN MOBILITAS
(PSN & NON PSN)
PENGUATAN
INFRASTRUKTUR
INFORMASI DAN
KOMUNIKASI
(PSN & NON PSN)
PEMBANGUNAN DAN
TATA KELOLA IKN
PENGUATAN
INFRASTRUKTUR
PELAYANAN DASAR
(PSN & NON PSN)
TEMA 4.

Gambaran dan analisis atas pembangunan
infrastruktur pelayanan dasar di Indonesia.
Simpulan keselarasan rancangan dan implementasi
pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dengan
dukungannya termasuk simpulan evaluasi
perencanaan lintas sektoral program.
Simpulan tata kelola dan manajemen risiko program.
Simpulan efektivitas pembangunan infrastruktur
pelayanan dasar dalam mendorong pemenuhan
kebutuhan pelayanan dasar.
PROGRAM PEMBANGUNAN
PERUMAHAN RAKYAT
(PERUMAHAN KHUSUS
DAN RUMAH SUSUN,
BANTUAN SIMULTAN
PERUMAHAN RAKYAT)
Kecukupan dan ketepatan kebijakan dan grand
design yang mendukung pembangunan
infrastruktur SPAM termasuk keselarasan
kebijakan pusat dan daerah.
Ketepatan dan keselarasan perencanaan dan
implementasi pembangunan infrastruktur
SPAM (pusat dan daerah).
Akuntabilitas keuangan dan kinerja termasuk
operasionalisasi/utilisasi infrastruktur yang
telah dibangun, serta analisis ketepatan
jumlah, waktu, kualitas dan administrasi.
Analisis efektivitas program pembangunan
infrastruktur SPAM.
Tindak lanjut dan perbaikan atas hasil
pengawasan dan pemeriksaan.
Permasalahan dan hambatan pelaksanaan
program/kegiatan termasuk kelemahan dalam
tata kelola program.
Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan
/percepatan implementasi.
implementasi pembangunan infrastruktur SPAL (pusat
dan daerah).
operasionalisasi/utilisasi infrastruktur yang telah
dibangun serta analisis ketepatan jumlah, waktu,
kualitas dan administrasi.
infrastruktur SPAL.
Tindak lanjut dan perbaikan atas hasil pengawasan dan
pemeriksaan.
program/kegiatan termasuk kelemahan dalam tata
kelola program.
Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan /percepatan
implementasi.
Kecukupan dan ketepatan kebijakan dan
grand design yang mendukung
pembangunan infrastruktur SPAL termasuk
keselarasan kebijakan pusat dan daerah.
A
INFRASTRUKTUR
SISTEM PENGELOLAAN
AIR MINUM (SPAM)
B
TEMA 1.
PENGUATAN
INFRASTRUKTUR
PELAYANAN DASAR
(PSN & NON PSN)
Kecukupan dan ketepatan kebijakan dan
grand design yang mendukung Pembangunan
Perumahan Rakyat termasuk keselarasan
kebijakan pusat dan daerah.
implementasi pembangunan perumahan
rakyat (pusat dan daerah).
operasionalisasi/utilisasi infrastruktur yang
telah dibangun serta analisis ketepatan jumlah,
waktu, kualitas dan administrasi.
perumahan rakyat.
Tindak lanjut dan perbaikan atas hasil
pengawasan dan pemeriksaan.
C
INFRASTRUKTUR
SISTEM PENGOLAHAN
AIR LIMBAH (SPAL)
DAN SANITASI
32

PEMBANGUNAN
JALAN DAN
JEMBATAN
A
INFRASTRUKTUR
JALAN TOL
B
Ketepatan dan kecukupan kebijakan dalam
mendukung infrastruktur pembangunan jalan dan
jembatan termasuk keselarasan kebijakan pusat dan
daerah.
implementasi pembangunan Jalan dan Jembatan
(pusat dan daerah).
Akuntabilitas keuangan dan kinerja, termasuk: (i)
progres capaian pembangunan jalan dan jembatan,
dan (ii) analisis ketepatan jumlah, waktu, kualitas, dan
administrasi.
Kesinambungan dan keselarasan pembangunan jalan
dan jembatan (jalan nasional, provinsi, dan
kabupaten/kota) termasuk integrasi dalam
mendukung konektivitas lainnya seperti bandara, dan
pelabuhan.
Efektivitas pembangunan jalan dan jembatan secara
nasional serta pada daerah 3TP (tertinggal, terluar,
terdepan, dan perbatasan) dalam mendukung
transformasi ekonomi dan sentra pertumbuhan baru.
kelola program.
Analisis risiko fraud.
implementasi.
Ketepatan dan kecukupan kebijakan dalam
mendukung infrastruktur jalan tol termasuk
implementasi pembangunan jalan tol (pusat dan
daerah).
progres capaian pembangunan jalan tol, dan (ii)
analisis ketepatan jumlah, waktu, kualitas, dan
administrasi.
Utilisasi dan dampak infrastruktur jalan tol sesuai
peruntukan.
Kelayakan, tata kelola, eﬁsiensi dan keberlanjutan
(going concern) pengusahaan jalan tol (termasuk
kewajaran harga/tarif).
Gambaran Penguatan infrastruktur konektivitas dan
mobilitas.
Simpulan keselarasan antara rancangan dan
implementasi pembangunan infrastruktur
konektivitas dan mobilitas dengan infrastruktur
dukungannya.
Gambaran tata kelola infrastruktur konektivitas dan
mobilitas nasional.
Sustainibility pembiayaan pembangunan
infrastruktur.
Potensi ineﬁsiensi belanja sehubungan dengan
kelemahan tata kelola program.
konektivitas dan mobilitas dalam mendukung
transformasi ekonomi dan sentra pertumbuhan
regional.
TEMA 2.
PENGUATAN
INFRASTRUKTUR
KONEKTIVITAS
DAN MOBILITAS
(PSN & NON PSN)
Bagian 1

PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR
PELABUHAN
E
PEMBANGUNAN
BANDARA
D
Ketepatan dan kecukupan kebijakan dalam mendukung
pembangunan bandara termasuk keselarasan kebijakan
pusat dan daerah.
implementasi pembangunan bandara (pusat dan
daerah).
progres capaian pembangunan bandara, dan (ii) analisis
ketepatan jumlah, waktu, kualitas, dan administrasi.
Konektivitas Infrastruktur pendukung (aksesbilitas
Jalan, jalan tol, kereta).
Utilisasi dan dampak pembangunan bandara sesuai
peruntukan, termasuk peran Jembatan Udara terhadap
layanan transportasi /logistik wilayah 3TP.
Kelayakan, tata kelola, eﬁsiensi dan keberlanjutan (going
concern) pengusahaan jalan bandara (termasuk
kewajaran harga/tarif).
kelola program.
Analisis risiko fraud.
implementasi.
Akuntabilitas keuangan dan kinerja, termasuk: (i) progres
capaian pembangunan infrastruktur pelabuhan, dan (ii)
analisis ketepatan jumlah, waktu, kualitas, dan administrasi.
Potret konektivitas Infrastruktur pendukung (aksesbilitas
jalan, jalan tol, sentra ekonomi).
Utilisasi dan dampak pembangunan infrastruktur
pelabuhan sesuai peruntukan (mendukung tol laut).
concern) pengusahaan pelabuhan (termasuk kewajaran
harga/tarif).
program/kegiatan termasuk kelemahan dalam tata kelola
program.
implementasi.
Gambaran Penguatan infrastruktur konektivitas dan
mobilitas
Simpulan keselarasan antara rancangan dan
implementasi pembangunan infrastruktur konektivitas
dan mobilitas dengan infrastruktur dukungannya
Gambaran tata kelola infrastruktur konektivitas dan
mobilitas nasional
Sustainibility pembiayaan pembangunan infrastruktur
Potensi ineﬁsiensi belanja sehubungan dengan
kelemahan tata kelola program
konektivitas dan mobilitas dalam mendukung
transformasi ekonomi dan sentra pertumbuhan
regional
TEMA 2.
PENGUATAN
INFRASTRUKTUR
KONEKTIVITAS
DAN MOBILITAS
(PSN & NON PSN)
infrastruktur Kereta termasuk keselarasan kebijakan pusat
dan daerah.
implementasi pembangunan infrastruktur kereta
termasuk prasarana perkeretapian (pusat dan daerah).
Akuntabilitas keuangan dan kinerja, termasuk: (i) progres
capaian pembangunan, dan (ii) analisis ketepatan jumlah,
waktu, kualitas, dan administrasi.
Potret Konektivitas Infrastruktur pendukung (jalur kereta
terintegrasi antar daerah, aksesbilitas jalan, jalan tol, sentra
ekonomi).
Utilisasi infrastruktur kereta sesuai peruntukan
(penumpang dan logistik).
concern) pengusahaan kereta (termasuk kewajaran
harga/tarif).
Efektivitas pembangunan infrastruktur kereta termasuk
simpulan dampak pada sistem angkutan umum massal
perkotaan pada kota metropolitan (Jakarta, Surabaya,
Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar).
program/kegiatan termasuk kelemahan dalam tata kelola
program.
implementasi.
C
PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR
KERETA
pembangunan infrastruktur pelabuhan termasuk
Ketepatan dan keselarasan perencanaan dan implementasi
pembangunan infrastruktur pelabuhan (pusat dan daerah).
Bagian 2
34

Gambaran dan analisis pemanfaatan dan tata kelola
informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan.
Potret aksesibilitas internet dan komunikasi antar
wilayah.
Analisis atas rancangan/peta jalan pemerataan akses
IK (termasuk kecukupan upaya pemerataan akses IK
pada daerah 3T).
Analisis efektivitas pembangunan infrastruktur IK
yang telah berjalan (eksisting).
Simpulan progres dan efektivitas pembangunan PDN
dan SDI dalam mendorong pemerintahan yang baik.
PEMERATAAN DAN
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR,
AKSES INTERNET DAN
KOMUNIKASI
Analisis kecukupan dan keselarasan kebijakan
penyediaan PDN dalam rangka pembangunan
SPBE.
Analisis ketepatan dan keselarasan
perencanaan dan implementasi penyediaan
PDN.
Akuntabilitas keuangan dan kinerja, termasuk:
(i) progres capaian penyediaan PDN dan (ii)
analisis ketepatan jumlah, waktu, kualitas, dan
administrasi.
Efektivitas penyediaan PDN.
Analisis kecukupan kebijakan dalam pembangunan
SDI untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian
pembangunan.
Analisis ketepatan dan keselarasan perencanaan dan
implementasi pembangunan SDI.
progres capaian pembangunan SDI dan (ii) analisis
ketepatan jumlah, waktu, kualitas, dan administrasi.
kelola program.
implementasi.
A
PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR
PUSAT DATA NASIONAL
PDN)
B
TEMA 3.
Potret (ketimpangan) akses internet dan
komunikasi antar wilayah.
Analisis atas kecukupan dan keselarasan
kebijakan dan rancangan/peta jalan
pemerataan akses internet dan komunikasi.
implementasi pemerataan infrastruktur akses
TIK.
Akuntabilitas keuangan dan kinerja, termasuk:
(i) progres capaian pemerataan dan
penyediaan infrastruktur, akses internet dan
komunikasi, dan (ii) analisis ketepatan jumlah,
waktu, kualitas, dan administrasi.
Analisis progres dan efektivitas pembangunan
infrastruktur TIK dalam mendorong
peningkatan pemerataan akses internet dan
komunikasi.
C
PEMBANGUNAN
SATU DATA
INDONESIA (SDI)
PENGUATAN
INFRASTRUKTUR
INFORMASI DAN
KOMUNIKASI
(PSN & NON PSN)

Kecukupan dan keselarasan kebijakan serta grand
design pembangunan IKN
Analisis ketepatan dan keselarasan perencanaan dan
implementasi pembangunan IKN (untuk setiap K/L/P
terkait)
Potret pembentukan dan tata kelola Otorita IKN
Sustainability pembiayaan pembangunan IKN
Akuntabilitas keuangan dan kinerja IKN, termasuk
progres perkembangan pembangunan IKN
kelola program
Rekomendasi perbaikan kebijakan
TEMA 4.
PEMBANGUNAN
DAN TATA
KELOLA IKN
SIMPULAN
36

Sektor.
C
AKUNTABILITAS
KEUANGAN NEGARA,
DAERAH DAN DESA

AKUNTABILITAS
KEUANGAN NEGARA,
DAERAH DAN DESA
Potret postur
APBN/Daerah/Desa
TA 2023.
Permasalahan/risiko utama
yang menyebabkan
ketidakeﬁsienan belanja.
yang menyebabkan tidak
optimalnya pendapatan.
Permasalahan/risiko utama yang
menyebabkan tidak optimalnya
pengelolaan pembiayaan
(pusat dan daerah).
Analisis alokasi prioritas dan
efektivitas belanja pemerintah
(pusat, daerah, desa) TA 2023.
Permasalahan/hambatan utama
dalam percepatan belanja dan
pengadaan barang/jasa
pemerintah (pusat/daerah/desa).
Potret kualitas tata kelola
dan kinerja
BUMN/BUMD/BLU/BLUD.
yang menyebabkan tidak
optimalnya kinerja
BUMN/BUMD/BLU/BLUD.
kebijakan akuntabilitas
keuangan negara/daerah/desa
dan BUMN/BUMD/BLU/BLUD.
C
38

AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
AKUNTABILITAS
PEMERINTAH PUSAT
AKUNTABILITAS
PEMERINTAH DESA
TEMA 2.
KEKAYAAN NEGARA/DAERAH
YANG DIPISAHKAN
TEMA 4.
TEMA 3.
TEMA 1.

AKUNTABILITAS
PEMERINTAH
PUSAT
Analisis postur dan realisasi APBN 2023;
Simpulan disiplin belanja pemerintah;
Implementasi konsolidasi fiskal;
Analisis efektivitas belanja pemerintah dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi;
Simpulan kinerja pendapatan negara (dibandingkan
dengan target dan potensi);
Analisis efektivitas pembiayaan pemerintah (Pinjaman
Luar Negeri, KPBU, SWF, SBN dan SBSN);
Rekomendasi perbaikan kebijakan perencanaan,
penganggaran, dan kualitas pelaksanaan APBN.
TEMA 1.
BAGIAN 1
PENINGKATAN KUALITAS
PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN K/L
A
Potret tindak lanjut peningkatan kualitas
perencanaan dan penganggaran;
Potensi efektivitas dari sisi perencanaan dan
penganggaran;
Potensi efisiensi dari sisi perencanaan dan
penganggaran;
Potensi ketercapaian tujuan pada sektor
pangan dan energi;
Permasalahan dalam perencanaan dan
penganggaran;
PERCEPATAN PENYERAPAN
ANGGARAN DAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH PUSAT
B
Triwulan I meliputi:
Postur belanja negara (analisis tren
berdasarkan jenis belanja, prioritas
sektoral, dan alokasi belanja K/L);
Progres upaya konsolidasi fiskal;
Akuntabilitas pembentukan asumsi
makro APBN;
Rencana penarikan dana dan proyeksi
serapan belanja per triwulan tahun 2023;
Potret rencana PBJ K/L Tahun 2023;
Realisasi belanja dan PBJ (analisis
capaian dibandingkan target s.d.triwulan
berjalan dan pagu);
Hambatan terkait realisasi belanja dan
PBJ;
Bagian 1
40

Triwulan II dan III meliputi:
Ketepatan waktu serapan belanja per
triwulan II dan III dengan RPD;
Potret penyesuaian RPD triwulan berjalan
dengan RPD awal;
berjalan dan pagu);
PBJ;
Spending review sektoral (analisis atas
efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan
program/kegiatan sektor tertentu);
Analisis foresight dan keterkaitannya
dengan isu-isu ekonomi;
Outlook penyerapan/realisasi belanja;
Triwulan IV meliputi:
Realisasi belanja (analisis capaian
dibandingkan target s.d.triwulan berjalan
dan pagu; tren realisasi per jenis belanja
dan sektoral);
Realisasi PBJ (analisis capaian
dibandingkan rencana, dan analisis
berdasarkan progres tahapan
pengadaan);
Kontribusi belanja terhadap
perekonomian nasional;
kebijakan/implementasi belanja APBN
dan PBJ K/L
OPTIMALISASI PENDAPATAN
NEGARA (PERPAJAKAN,
KEPABEANAN DAN CUKAI,
SERTA PNBP)
C
Potret kebijakan pendapatan negara (analisis
ketepatan, keselarasan, dan kecukupan
kebijakan);
Ketepatan penetapan target pendapatan
negara dibandingkan potensinya;
Potret tren pendapatan negara (analisis
kontribusi per jenis pendapatan dan sektoral);
Capaian realisasi pendapatan negara
dibandingkan target;
Identifikasi hambatan dalam pengumpulan
pendapatan negara, termasuk hambatan
regulasi;
Tata kelola basis data objek pendapatan negara
(integrasi dengan basis data lain, kemutakhiran
data, dan efektivitas pemanfaatan basis data
dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran);
Efektivitas reformasi administrasi perpajakan,
termasuk progres implementasi UU
Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan aturan
turunannya;
Potret pengembangan national logistic
ecosystem (NLE) dan Indonesia National Single
Window (INSW), a.l. mencakup progres, kendala
implementasi, dan dampak penerapan
terhadap efisiensi waktu dan biaya;
Rekomendasi atas perbaikan

OPTIMALISASI PEMBIAYAAN
INOVATIF (PINJAMAN LUAR
NEGERI, KPBU, SWF, SBN
DAN SBSN)
D
Potret pembiayaan anggaran dan
komposisi utang pemerintah (analisis
tren, potret, kebutuhan, dan pemenuhan
pembiayaan);
Profil risiko utang pemerintah
(identifikasi risiko dan efektivitas
mitigasinya);
Optimalisasi skema pembiayaan,
meliputi:
Optimalisasi Skema KPBU (Fokus
pada Jaringan Gas, Bandar Udara, dan
Pelabuhan), meliputi:
Potret kebijakan dan tata kelola
KPBU (ketepatan, keselarasan, dan
kecukupan kebijakan);
Gambaran perkembangan
impelementasi KPBU;
Analisis financial sustainability
dan financial feasibility atas proyek
KPBU;
Analisis optimalisasi pemanfaatan
KPBU (perbandingan antara
realisasi implementasi KPBU
dengan sebaran potensi proyek
yang dapat dibiayai dengan KPBU);
Identifikasi hambatan
penyelenggaraan;
Rekomendasi percepatan dan
optimalisasi KPBU.
Optimalisasi SWF dalam Pembiayaan
Infrastruktur, meliputi:
Potret progres pengembangan
SWF;
Analisis kebijakan dan keselarasan
pembiayaan infrastruktur dengan
SWF;
Peta peluang dan potensi kerja
sama investasi infrastruktur melalui
SWF;
Identifikasi risiko kecurangan
pembiayaan insfrastruktur dengan
SWF;
Kinerja pembiayaan SWF;
Identifikasi hambatan;
AKUNTABILITAS
PEMERINTAH
PUSAT
Analisis postur dan realisasi APBN 2023;
Simpulan disiplin belanja pemerintah;
Implementasi konsolidasi fiskal;
pertumbuhan ekonomi;
Simpulan kinerja pendapatan negara (dibandingkan
dengan target dan potensi);
Analisis efektivitas pembiayaan pemerintah
(Pinjaman Luar Negeri, KPBU, SWF,
SBN dan SBSN);
kebijakan perencanaan,
penganggaran, dan kualitas
pelaksanaan APBN.
BAGIAN 2
TEMA 1.
Bagian 2
42

Optimalisasi Pemanfaatan
Pembiayaan SBN dan SBSN, meliputi:
Potret kebijakan terkait SBN dan
SBSN (analisis ketepatan,
keselarasan, dan kecukupan
kebijakan)
Potret pembiayaan melalui SBN
dan SBSN (proporsi terhadap total
pembiayaan; analisis ketepatan
penghitungan kebutuhan dan
realisasi pemenuhannya)
Efektivitas pemanfaatan SBSN
Optimalisasi Pemanfaatan Pinjaman
Luar Negeri, meliputi:
pengelolaan pinjaman luar negeri;
Potret Pinjaman Luar Negeri
(analisis tren, portofolio dan
pengelolaan risiko);
Akuntabilitas pemanfaatan
pinjaman luar negeri, termasuk
eﬁsiensi biaya pinjaman;
Efektivitas pemanfaatan pinjaman
luar negeri;
Ruang optimalisasi pemanfaatan
pinjaman luar negeri untuk
kebutuhan produktif;
AKUNTABILITAS DANA
SIAP PAKAI (DSP) DALAM
RANGKA PENANGGULANGAN
BENCANA
E
Analisis kualitas kebijakan dan tata kelola
DSP;
Potret DSP (sebaran, kecukupan alokasi,
dan tren pemanfaatan);
Identiﬁkasi risiko pengelolaan DSP,
termasuk risiko kecurangan;
Akuntabilitas pengelolaan DSP;
Rekomendasi perbaikan tata kelola DSP;
Analisis akuntabilitas dan efektivitas DSP
(fokus pada penanggulangan Bencana
Kebakaran Hutan dan Lahan), meliputi:
Potret data sebaran kebakaran hutan
dan lahan;
Analisis desain kebijakan dalam
rangka penanggulangan bencana
kebakaran hutan dan lahan;
Analisis kesesuaian perencanaan,
penganggaran, pencapaian kegiatan
dalam rangka penanggulangan
kebakaran hutan dan lahan;
Analisis akuntabilitas DSP dalam
rangka penanggulngan kebakaran
hutan dan lahan;
Rekomendasi perbaikan tata kelola
penanggulangan bencana kebakaran
hutan dan lahan.

AKUNTABILITAS
PEMERINTAH
DAERAH
Analisis postur dan realisasi APBD 2023 (analisis regional
dan sektoral);
Simpulan disiplin belanja pemerintah daerah;
pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi
daerah;
Analisis efektivitas pembiayaan daerah;
Analisis kualitas desain dan efektivitas implementasi
manajemen risiko terkait pengelolaan keuangan daerah;
Simpulan kinerja PAD (dibandingkan dengan target dan
potensi);
penganggaran, dan kualitas pelaksanaan APBD
TEMA 2.
BAGIAN 1
PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH
A
Potret tindak lanjut peningkatan kualitas
Potensi Efektivitas dari sisi perencanaan dan
penganggaran;
Potensi Efisiensi dari sisi perencanaan dan
penganggaran;
Potensi ketercapaian tujuan pada sektor
tertentu pariwisata dan pangan;
Efektivitas desain dan implementasi
manajemen risiko terkait proses
Permasalahan dalam perencanaan dan
penganggaran;
Rekomendasi atas perbaikan sistem
perencanaan dan penganggaran
PERCEPATAN PENYERAPAN
ANGGARAN DAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH DAERAH
B
Postur belanja daerah (analisis tren
berdasarkan jenis belanja dan prioritas
alokasi belanja daerah);
Analisis kemandirian fiskal;
Analisis dukungan alokasi keuangan
daerah untuk pengendalian inflasi
daerah;
Analisis anggaran kas/cash disbursement
plan dan proyeksi serapan belanja per
triwulan tahun 2023;
Potret rencana PBJ daerah 2023;
Analisis capaian realisasi belanja dan PBJ;
Analisis hambatan penyerapan belanja
dan PBJ;
Bagian 1
44

Triwulan II meliputi:
Ketepatan waktu serapan belanja
triwulan II dengan proyeksi;
berjalan dan pagu);
PBJ;
Spending review sektor pertanian dan
perikanan (efektivitas, efisiensi, dan
keberlanjutan program/kegiatan);
Triwulan III meliputi:
Ketepatan waktu serapan belanja
triwulan II dengan proyeksi;
berjalan dan pagu);
PBJ;
Spending review sektor UMKM
(efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan
program/kegiatan);
Realisasi belanja (analisis capaian
dibandingkan target s.d.triwulan berjalan
dan pagu; tren realisasi per jenis belanja
dan sektoral);
Realisasi PBJ (analisis capaian
dibandingkan rencana, dan analisis
berdasarkan progres tahapan
pengadaan);
Spending review sektor pariwisata
(efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan
program/kegiatan);
Rekomendasi perbaikan pelaksanaan
belanja dan PBJ Daerah.
OPTIMALISASI PAD
C
Potret kebijakan kebijakan dan tata kelola
PAD (analisis ketepatan, keselarasan, dan
kecukupan kebijakan), termasuk progres
implementasi UU HKPD;
Ketepatan penetapan target PAD
dibandingkan potensinya;
Potret tren capaian realisasi PAD (analisis
kontribusi per jenis pendapatan dan
sektoral);
Capaian realisasi PAD dibandingkan target;
Analisis pengelolaan basis data objek PAD,
termasuk keterhubungan dengan basis data
lainnya;
Pemanfaatan aset daerah untuk
peningkatan PAD;
Efektivitas desain dan implementasi
manajemen risiko terkait pengelolaan PAD;
Identifikasi hambatan dalam pengumpulan
PAD, termasuk hambatan regulasi;
Rekomendasi atas perbaikan
Rp

AKUNTABILITAS
PEMERINTAH
DAERAH
Analisis postur dan realisasi APBD 2023 (analisis regional
dan sektoral);
Simpulan disiplin belanja pemerintah daerah;
pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi
daerah;
Analisis efektivitas pembiayaan daerah;
Analisis kualitas desain dan efektivitas implementasi
manajemen risiko terkait pengelolaan keuangan daerah;
Simpulan kinerja PAD (dibandingkan dengan target dan
potensi);
penganggaran, dan kualitas pelaksanaan APBD
TEMA 2.
BAGIAN 2
PEMBIAYAAN DAERAH
D
Potret kebijakan dan tata kelola pembiayaan daerah (analisis ketepatan, keselarasan,
dan kecukupan kebijakan);
Potret pembiayaan daerah dan komposisi utang pemerintah daerah (analisis potret,
kebutuhan, dan realisasi pemenuhan pembiayaan);
Capaian realisasi pembiayaan daerah dibandingkan target;
Identifikasi hambatan dalam pembiayaan daerah, termasuk hambatan regulasi;
Efektivitas pemanfaatan pembiayaan daerah;
Rekomendasi atas perbaikan kebijakan/implementasi.
Rp
EFEKTIVITAS DANA
TRANSFER UMUM
E
Analisis kebijakan pengalokasian dan ketepatan pengalokasian DTU;
Akuntabilitas dan efektivitas pemanfaatan DTU oleh pemda;
Efektivitas desain dan implementasi manajemen risiko terkait
penggunaan DTU;
Identifikasi permasalahan/hambatan;
Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi
Rp
Rp
Bagian 1
46

EFEKTIVITAS DANA
OTONOMI KHUSUS
F
Potret kebijakan pemerintah daerah terkait
Dana Otsus (analisis keselarasan, ketepatan,
dan kecukupan kebijakan);
Analisis ketepatan penyaluran serta
ketepatan sasaran dalam penggunaan Dana
Otsus;
Potret prioritas pemanfaatan Dana Otsus;
Kecukupan dan ketepatan kebijakan
percepatan pembangunan daerah otonomi
khusus;
Akuntabilitas dan efektivitas penggunaan
Dana Otsus;
Progres percepatan pembangunan di daerah
otonomi khusus;
Identifikasi permasalahan/hambatan;
EFEKTIVITAS
PENGENDALIAN
INFLASI DAERAH
G
Kebijakan dan tata kelola pengendalian
inflasi daerah (analisis ketepatan,
keselarasan, dan kecukupan kebijakan);
Potret dan konvergensi prioritas upaya
daerah (program, kegiatan, dan belanja)
dalam mengendalikan inflasi;
Efektivitas pelaksanaan pengendalian inflasi
daerah;
Analisis hambatan pelaksanaan
pengendalian inflasi daerah;
Rekomendasi perbaikan atas pengendalian
inflasi daerah

AKUNTABILITAS
PEMERINTAH
DESA
Analisis desain dan bauran kebijakan terkait desa
(perencanaan, tata kelola keuangan, dan aset desa);
Analisis efektivitas keuangan desa;
Analisis efektivitas dan optimalisasi pemanfaatan aset
desa;
TEMA 3.
AKUNTABILITAS
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA
A
Analisis desain dan bauran kebijakan perencanaan dan
penganggaran desa;
Akuntabilitas pelaksanaan perencanaan pembangunan desa,
meliputi:
Keselarasan prioritas perencanaan dan penganggaran dana
di desa dengan kebijakan pemerintah daerah dan pusat;
Keselarasan antar dokumen perencanaan di desa;
Keselarasan perencanaan pembangunan desa dengan
program pemerintah pusat dan daerah;
Analisis dukungan perencanaan desa terhadap capaian IDM dan
SDGs Desa;
Analisis keberlanjutan perencanaan pembangunan desa;
Keterkaitan perencanaan desa terhadap hasil yang diharapkan
(kebutuhan masyarakat)
48

Triwulan II meliputi:
Analisis capaian realisasi belanja dan
pendapatan desa;
Potret permasalahan pengelolaan
keuangan desa (pemanfaatan, efisiensi,
dan potensi kecurangan);
Analisis efektivitas kegiatan mitigasi
dampak inflasi daerah pada tingkat desa
(fokus pada PKTD dan penyaluran dana
bergulir masyarakat);
AKUNTABILLITAS
ASET DESA
C
Potret kebijakan dan tata kelola aset desa
(analisis ketepatan, keselarasan, dan
kecukupan kebijakan);
Potret pengelolaan aset desa (perencanaan,
pengadaan, pencatatan dan pelaporan, serta
pengamanan Aset Desa);
Analisis efektivitas pemanfaatan Aset Desa
untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat
desa dan peningkatan PADes
Pengelolaan Keuangan Desa (analisis
ketepatan, keselarasan, dan kecukupan
kebijakan);
Analisis postur APBDesa (analisis tren
berdasarkan belanja per bidang dan
potret sebaran sektor prioritas desa);
Potret penggunaan dana desa untuk
mitigasi dampak inflasi daerah pada
tingkat desa;
Analisis capaian realisasi belanja desa dan
hambatannya;
AKUNTABILLITAS
KEUANGAN DESA
B
Triwulan III meliputi:
pendapatan desa;
Analisis efektivitas Belanja Desa terhadap
peningkatan sektor unggulan desa;
pendapatan desa;
Analisis efektivitas belanja desa dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat
desa;

AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN KEKAYAAN
NEGARA/DAERAH
YANG DIPISAHKAN
Simpulan atas akuntabilitas dan kualitas tata kelola
BUMN/BUMD/BLU/BLUD;
Simpulan atas kontribusi BUMN/BUM/BLU/BLUD bagi
pembangunan nasional/pemenuhan kebutuhan
masyarakat
TEMA 4.
BUMN
A
BUMD (FOKUS PADA
BU JASA AIR DAN
BUMD ANEKA USAHA)
B
Kualitas Governance, Risk and Control BUMN;
Analisis kinerja keuangan, operasional dan fiskal
BUMN;
Analisis atas tingkat kompetitif, efisiensi, dan
transparansi BUMN (fokus pada cluster pangan,
energi, pariwisata);
Kontribusi BUMN terhadap pembangunan (kinerja
pelaksanaan penugasan pemerintah);
Peran BUMN pada kontribusi fiskal negara/daerah;
Akuntabilitas keuangan dan pemanfaatan aset;
Efektivitas implementasi kebijakan holding di
BUMN;
Potret implementasi ESG pada BUMN (reporting);
Permasalahan dan hambatan BUMN dalam
pelaksanan bisnis;
Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi;
Identifikasi risiko, termasuk risiko kecurangan
Kualitas Governance, Risk and Control,
termasuk progres tindak lanjut atas
rekomendasi perbaikan tata kelola;
Analisis kinerja keuangan, operasional,
going concern usaha;
Analisis efektivitas pelaksanaan
pengelolaan BUMD;
Peran BUMD terkait kontribusi fiskal
daerah;
Permasalahan dan hambatan BUMD
dalam pelaksanan bisnis;
Identifikasi risiko, termasuk risiko
kecurangan;
kebijakan/implementasi;
Khusus BU Jasa Air: Analisis
kontribusi/kinerja BU Jasa Air dalam
memenuhi kebutuhan air bersih bagi
masyarakat
50

BUMD (FOKUS PADA
BANK PEMBANGUNAN
DAERAH)
C
Kualitas Governance, Risk and Control, termasuk progres perbaikan (TL Rekomendasi);
Analisis kinerja keuangan, operasional, going concern usaha;
Analisis efektivitas pelaksanaan pengelolaan BUMD;
Peran BUMD terkait kontribusi fiskal daerah;
Analisis kontribusi/kinerja BPD dalam mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah;
Analisis kontribusi/kinerja BPD dalam menyalurkan pembiayaan bagi UMKM dan masyarakat;
Permasalahan dan hambatan BUMD dalam pelaksanan bisnis;
Identifikasi risiko, termasuk risiko kecurangan;
Analisis Tata Kelola BLU/D;
Akuntabilitas kinerja keuangan dan
operasional BLU/D;
Permasalahan dan hambatan BLU/D dalam
mendukung program
pemerintah/pemberian layanan;
kebijakan/implementasi;
Identifikasi risiko, termasuk risiko
kecurangan
BLU/D (FOKUS PADA BLU/D
LAYANAN KESEHATAN -
RUMAH SAKIT DAN BLU/D
PENGELOLAAN DANA)
D

PEMBANGUNAN
EKONOMI
Simpulan kecukupan, ketepatan,
keselarasan kebijakan
peningkatan/penguatan ekonomi
nasional dan daerah.
Analisis transformasi
struktur ekonomi
nasional.
Analisis daya saing
ekonomi global.
Identifikasi hambatan dan
permasalahan strategis
terkait peningkatan/
penguatan ekonomi.
Rekomendasi kebijakan
strategis untuk
peningkatan/penguatan
ekonomi.
Analisis efektifitas implementasi
program peningkatan ekspor,
pengendalian impor, dan
peningkatan investasi dalam
mendorong pertumbuhan
ekonomi.
Analisis efektifitas
pengembangan industri dalam
negeri dan pemberdayaan
UMKM dalam mendorong
kedaulatan ekonomi.
D
SALE
50%
54

TEMA 4.
PARIWISATA
NERACA
PERDAGANGAN
TEMA 2.
TEMA 1.
PEMBERDAYAAN
DAN FASILITASI UMKM
TEMA 3.
PENINGKATAN ARUS MASUK
INVESTASI DAN PENGUATAN
INDUSTRI DALAM NEGERI

Analisis ketepatan dan keselarasan kebijakan
ekspor-impor nasional.
Analisis dampak efektivitas kerjasama
ekonomi/perdagangan internasional terhadap
peningkatan ekspor dan pengurangan impor.
Analisis kontribusi ekspor-impor terhadap
pertumbuhan ekonomi.
TEMA 1.
NERACA
PERDAGANGAN
PENINGKATAN EKSPOR
Analisis kecukupan dan ketepatan bauran
kebijakan peningkatan ekspor nasional.
Analisis efektivitas koordinasi kelembagaan
lintas sektoral terkait peningkatan ekspor
nasional.
Potret akuntabilitas dan kinerja
implementasi program peningkatan ekspor
nasional.
Analisis strategi potensi dan
pengembangan export center.
Analisis daya saing dan nilai tambah ekspor
dengan fokus pada sektor industri
pengolahan.
Analisis kontribusi ekspor terhadap PDB.
Hambatan dan permasalahan peningkatan
ekspor nasional.
baruan kebijakan pengendalian (larangan
dan batasan) impor.
Analisis efektivitas kelembagaan
koordinasi lintas sektoral terkait
pengendalian impor.
Efektivitas implementasi program
pengendalian impor (misalnya: tata
niaga impor, trade remedies,
pemberlakuan SNI, BMTP, BMAT).
Inventarisasi kapasitas industri dalam
pemenuhan kebutuhan komoditas dalam
negeri.
Hambatan dan permasalahan
pengendalian impor.
A
PENGENDALIAN
IMPOR
B
Analisis regulasi dan kebijakan kerjasama ekonomi
dan perdagangan internasional.
Identiﬁkasi dan analisis dokumen kerjasama
ekonomi dan perdagangan internasional.
Analisis efektivitas dan akuntabilitas tata kelola
kerjasama ekonomi dan perdagangan
internasional.
Analisis dampak kerjasama internasional terhadap
peningkatan investasi dan daya saing ekonomi
nasional.
Hambatan dan permasalahan implementasi
kerjasama ekonomi dan perdagangan
internasional.
Rekomendasi kebijakan strategis.
KERJASAMA EKONOMI/PERDAGANGAN
INTERNASIONAL (BILATERAL DAN
MULTILATERAL)
C
56

bauran kebijakan bantuan/akses
permodalan UMKM pemerintah (KUR,
Pembiayaan Ultra Mikro, dsb.).
Akuntabilitas penyaluran bantuan/akses
permodalan UMKM pemerintah
(termasuk ketepatan sasaran, jumlah,
waktu, administrasi).
Identifikasi sebaran program
bantuan/akses permodalan UMKM
non-pemerintah (Corporate Social
Reponsibility/CSR BUMN).
Analisis dampak bantuan/akses
permodalan UMKM (pemerintah dan
non-pemerintah) terhadap
pengembangan usaha dan peningkatan
pendapatan UMKM.
bantuan/akses permodalan UMKM.
Analisis ketepatan dan kesesuaian
kebijakan dan implementasi insentif pajak.
Akuntabilitas penyaluran (termasuk
ketepatan sasaran, jumlah, waktu,
administrasi).
Analisis efektivitas insentif pajak terhadap pengembangan usaha.
Hambatan dan permasalahan pemberian insentif pajak.
AKSES
PERMODALAN
UMKM
B
INSENTIF
PAJAK UMKM
C
Konvergensi dan keselarasan kebijakan dan
kelembagaan pemberdayaan UMKM.
Konsolidasi/integrasi basis data tunggal UMKM
nasional dan daerah.
Analisis efektivitas program peningkatan
produktivitas dan daya saing UMKM meliputi:
Produktivitas UMKM:
Gambaran dan sebaran program fasilitasi bahan
baku penolong, bantuan peralatan/mesin, dsb.
Akuntabilitas keuangan dan kinerja program
peningkatan produktivitas UMKM.
Analisis efektivitas program peningkatan
produktivitas UMKM.
Hambatan dan permasalahan peningkatan
produktivitas dan daya saing UMKM.
PENINGKATAN PRODUKTIVITAS
DAN DAYA SAING UMKM
A
Konvergensi program pemberdayaan UMKM dalam
skema pengembangan industri nasional dalam
mendorong produktivitas dan daya saing UMKM.
Analisis efektifitas bantuan permodalan dan fasilitas
pembiayaan/insentif pajak secara kolektif terhadap
produktivitas dan daya saing UMKM.
Potret kontribusi sektor UMKM terhadap indikator
pertumbuhan ekonomi (PDB, penyerapan tenaga
kerja, dsb.)
STORE
We are
OPEN!
OPEN
O
P
E
N
TEMA 2.
PEMBERDAYAAN
DAN FASILITASI UMKM
Daya Saing UMKM:
Gambaran dan sebaran program
entrepreneurship coaching clinic,
branding/packaging, sertifikasi,
promosi/kemitraan/informasi pasar.
Akuntabilitas keuangan dan kinerja program
peningkatan daya saing UMKM.
Analisis efektivitas program peningkatan daya
saing UMKM.
RP

Analisis kepatuhan implementasi
kebijakan dan kelembagaan P3DN.
Analisis ketepatan kebijakan dan
kepatuhan TKDN.
Potret alokasi dan realisasi P3DN pada
pasar PBJ K/L/D meliputi:
Efektivitas penggunaan e-katalog
(nasional, sektoral, lokal).
Potret akuntabilitas dan kinerja program
penciptaan substitusi impor.
pengendalian P3DN.
Validasi rencana umum pengadaan
dan ketepatan alokasi belanja
pengadaan barang/jasa K/L/D.
Analisis tren realisasi belanja
(kontrak) PBJ.
P3DN
A
Analisis kondisi existing industri dalam negeri dalam
perspektif pohon industri.
Analisis kemandirian produk dalam negeri dalam
pasar PBJ pemerintah.
Percepatan substitusi impor dan analisis keselarasan
skema pengembangan industri nasional dan daerah.
Analisis peningkatan produktivitas dan daya saing
industri nasional sebagai bagian dari rantai pasok
global (global supply chain).
Analisis pengembangan industri nasional dalam
konteks sustainability dan konservasi lingkungan
hidup.
TEMA 3.
PENINGKATAN ARUS
MASUK INVESTASI
DAN PENGUATAN
INDUSTRI DALAM
NEGERI
bauran kebijakan kemudahan perizinan
berusaha di pusat dan daerah.
Analisis efektivitas koordinasi
kelembagaan lintas sektoral terkait
kemudahan perizinan berusaha di pusat
dan daerah.
Analisis tata kelola OSS dalam
mendukung kemudahan perizinan
berusaha.
Analisis dampak kemudahan perizinan
berusaha terhadap perbaikan Indeks
Kemudahan Berusaha serta peningkatan
investasi (PMDN dan PMA).
implementasi OSS.
KEMUDAHAN
PERIZINAN
BERUSAHA
B
58

Analisis ketepatan dan kesesuaian
kebijakan dan implementasi insentif
pajak dan kepabeanan.
Akuntabilitas penyaluran (termasuk
ketepatan sasaran, jumlah, waktu,
administrasi).
Analisis efektivitas insentif pajak dan
kepabeanan terhadap pengembangan
industri.
Hambatan dan permasalahan pemberian
insentif pajak dan kepabeanan.
INSENTIF PAJAK
DAN KEPABEANAN
KORPORASI
E
Analisis roadmap dan kebijakan hilirisasi
industri nasional.
Analisis sektor prioritas hilirisasi industri
nasional.
Analisis kinerja smelter SDA (mineral)
terhadap produktivitas dan nilai tambah
komoditas.
Permasalahan dan hambatan hilirisasi
industri dalam negeri.
HILIRISASI
INDUSTRI
C
Analisis kebijakan dan kelembagaan
pembangunan KEK/KI, termasuk
keberlanjutan pembiayaan
pembangunan KEK/KI.
Analisis grand design (strategi)
pengembangan KEK/KI.
Akuntabilitas keuangan dan capaian
progres pembangunan KEK/KI.
Analisis efektivitas pengembangan
KEK/KI terhadap penyerapan tenaga
kerja, peningkatan investasi,
pertumbuhan ekonomi, dsb).
Identifikasi hambatan dan permasalahan
pengembangan KEK/KI.
PENGEMBANGAN KAWASAN
EKONOMI KHUSUS/KAWASAN INDUSTRI
F
Gambaran umum industri tambang
nasional (jumlah produksi, sumber
produksi (BUMN, Swasta, Impor),
termasuk gambaran ketergantungan
impor).
Analisis ketepatan dan sustainability
rancangan kebijakan dukungan industri
tambang nasional.
Analisis kesesuaian implementasi dengan
rancangan kebijakan dukungan industri
tambang nasional.
Analisis penetapan harga komoditas
tambang nasional (analisis biaya
produksi).
Analisis potensi inefisiensi industri
tambang (termasuk produktivitas pabrik).
Permasalahan dan hambatan terkait
efisiensi industri tambang nasional.
Simpulan efisiensi industri tambang
nasional.
Risiko yang belum termitigasi;
TATA KELOLA INDUSTRI
TAMBANG, MELIPUTI:
D

Analisis strategi (roadmap/grand design)
pengembangan dan peningkatan daya
saing pariwisata.
penetapan program dan pendanaan
(penganggaran) program
pengembangan dan peningkatan daya
saing pariwisata.
Analisis akuntabilitas implementasi
program pengembangan dan
peningkatan daya saing pariwisata.
Dampak pengembangan dan
peningkatan daya saing pariwisata
terhadap kunjungan wisatawan
(domestik dan internasional).
Permasalahan dan hambatan
pengembangan infrastruktur pariwisata;
STRATEGI
PENGEMBANGAN
DAYA SAING PARIWISATA
A
Analisis keselarasan perencanaan/desain
pembangunan infrastruktur destinasi
pariwisata di pusat dan daerah.
Analisis kecukupan aksesibilitas/amenitas
kawasan pariwisata (jalan, jembatan,
hunian, dsb).
Akuntabilitas keuangan dan progres
capaian pembangunan kawasan
pariwisata.
pembangunan infrastruktur pariwisata.
PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR
DESTINASI PARIWISATA
(DPSP DAN KSPN)
B
Analisis program pemberdayaan
masyarakat dan ekonomi kreatif di
kawasan pariwisata.
Analisis efektiﬁtas program promosi dan
pemasaran pariwisata.
Analisis implementasi green tourism di
kawasan pariwisata.
Analisis kecukupan penyediaan fasilitas
keamanan dan keselamatan pariwisata.
Permasalahan dan hambatan dukungan
pengembangan pariwisata.
DUKUNGAN
PENGEMBANGAN
PARIWISATA
C
Konvergensi kebijakan dan program lintas sektoral
pengembangan dan peningkatan daya saing
pariwisata pusat dan daerah.
Dampak pengembangan kawasan pariwisata
terhadap penguatan ekonomi (PDRB, devisa,
investasi, dsb.).
Analisis daya saing pariwisata nasional di level
internasional.
TEMA 4.
PARIWISATA
60

Potret ketahanan pangan (a.l. mencakup
gambaran pemenuhan kebutuhan pangan
nasional, analisis regional, perkembangan
diversiﬁkasi pangan, kecukupan dan kelancaran
distribusi pangan, dst.)
Analisis kesesuaian prioritas alokasi
anggaran belanja pemerintah (pusat
dan daerah) dengan strategi
peningkatan ketahanan pangan
Analisis efektivitas pelaksanaan
program pemerintah dalam
mendorong peningkatan
ketahanan pangan
Analisis ketepatan
kebijakan/grand design
peningkatan ketahanan pangan
nasional, termasuk keselarasan
antara kebijakan pusat dan daerah
E
KETAHANAN
PANGAN
Pengawasan sektor ketahanan pangan dilaksanakan
sekurang-kurangnya atas 13 komoditas pangan, yaitu:
Beras, Terigu, Jagung, Kedelai, Cabe, Bawang, Minyak
Goreng, Gula, Telur Ayam, Daging Ayam Ras, Daging Sapi,
Ikan, Garam
62

TEMA 2.
TEMA 3.
TEMA 1.
KETERJANGKAUAN
DAN KETERSEDIAAN
PANGAN (OFF FARM)
RESILIENSI
CADANGAN
PANGAN
NASIONAL
PENINGKATAN
PRODUKSI PANGAN
(ON FARM)

Gambaran umum kebutuhan, produksi dan sebaran
wilayah atas 13 komoditas pangan;
Analisis ketepatan dan sustainability rancangan
bauran kebijakan peningkatan produksi pangan;
Analisis kesesuaian implementasi dengan rancangan
kebijakan;
Simpulan efektivitas peningkatan produksi dan
produktivitas 13 komoditas pangan;
TATA KELOLA LAHAN
PERTANIAN NASIONAL
A
TEMA 1.
Gambaran umum pemanfaatan lahan
pertanian (luas lahan, luas lahan produktif dan
sebaran per wilayah)
rancangan kebijakan pemanfaatan lahan
pertanian
rancangan kebijakan
Keselarasan rancangan dan implementasi
kebijakan antara pusat dan daerah
program
Risiko yang belum termitigasi
Simpulan efektivitas pelaksanaan program
TATA KELOLA
PUPUK NASIONAL
C
PENINGKATAN PRODUKSI
PAKAN TERNAK
D
Gambaran umum kecukupan pemenuhan
pupuk nasional (kebutuhan, produksi,
surplus/deﬁsit, ekspor/impor dan sebaran per
wilayah)
rancangan kebijakan pemenuhan kebutuhan
pupuk nasional
rancangan kebijakan pupuk nasional
Tata kelola distribusi pupuk nasional (termasuk
ketersediaan dan keterjangkauan per wilayah)
Ketepatan penetapan alokasi pupuk bersubsidi
Ketepatan tata kelola distribusi pupuk
bersubsidi (ketepatan sasaran, waktu, dan
jumlah serta mekanisme pengawasan)
Simpulan efektivitas kebijakan pemenuhan
pupuk nasional terhadap produktivitas pangan;
Gambaran umum kecukupan pemenuhan pakan
ternak nasional (kebutuhan, produksi, impor dan
kebijakan produksi pakan ternak
rancangan kebijakan
Analisis keterjangkauan harga pakan ternak dan
permasalahannya
Keselarasan rancangan dan implementasi
kebijakan antara pusat dan daerah
kebijakan pemenuhan kebutuhan pakan
Simpulan efektivitas produksi pakan terhadap
kebutuhan pakan
TATA KELOLA PROGRAM
BIBIT DAN BENIH UNGGUL
B
Gambaran umum kecukupan pemenuhan bibit dan
benih nasional (kebutuhan, produksi, impor dan
kebijakan program bibit dan benih unggul
rancangan kebijakan
Keselarasan rancangan dan implementasi kebijakan
antara pusat dan daerah
Akuntabilitas keuangan dan kinerja (termasuk
ketepatan sasaran, waktu, kualitas, jenis, dan
administrasi)
Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program
Simpulan efektivitas pelaksanaan program
PENINGKATAN
PRODUKSI PANGAN
(ON FARM)
64

PENINGKATAN INFRASTRUKTUR
PANGAN NASIONAL
E
Gambaran alokasi belanja pemerintah untuk
pembangunan infrastruktur pangan
Potret sebaran dan kondisi infrastruktur
pangan (analisis regional)
Akuntabilitas keuangan dan progres kinerja
pembangunan infrastruktur pangan (termasuk
administrasi)
Analisis efektivitas pembangunan infrastruktur
pangan dalam mendorong peningkatan
produksi pangan
Hambatan dan permasalahan dalam
pembangunan infrastruktur pangan
PENINGKATAN KAPASITAS
DAN KELEMBAGAAN
PETANI DAN NELAYAN
G
PENANGGULANGAN
HAMA DAN PENYAKIT
H
Analisis ketepatan rancangan bauran kebijakan
dalam meningkatkan kapasitas dan
kelembagaan petani dan nelayan (termasuk
akses permodalan, penyuluh pertanian,
koperasi, kelompok tani dan nelayan, bantuan
sosial, dst.)
Analisis kesesuaian implementasi kebijakan
dengan rancangan kebijakan
Analisis efektivitas bauran kebijakan
pemerintah dalam meningkatkan kapasitas
dan kelembagaan petani dan nelayan
Analisis efektivitas bauran kebijakan
pemerintah dalam meningkatkan
kesejahteraan petani
penanggulangan hama dan penyakit
Simpulan efektivitas bauran kebijakan
pemerintah dalam penanggulangan hama dan
penyakit
Permasalahan dan hambatan;
PENINGKATAN DUKUNGAN
PERALATAN PRODUKSI PANGAN
F
Gambaran umum kecukupan dukungan peralatan
produksi pangan (kebutuhan dan penyaluran)
bauran kebijakan dukungan peralatan produksi
pangan
rancangan kebijakan
Analisis pemanfaatan teknologi pangan dalam
dukungan peralatan produksi pangan
Akuntabilitas keuangan dan kinerja (termasuk
administrasi)
Tata kelola penyaluran solar bersubsidi (bagi
nelayan)
Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program
Analisis efektivitas kebijakan dukungan peralatan
produksi pangan dalam meningkatkan produksi
pangan

PENANGANAN PASCA PANEN
A
TEMA 2.
dalam meningkatkan kemampuan
penanganan pasca panen
Analisis pemanfaatan teknologi pertanian
dalam penanganan pasca panen
penanganan pasca panen dalam
meningkatkan kualitas hasil produksi pangan
KEBIJAKAN STABILISASI
HARGA
C
KEBIJAKAN EKSPOR/
IMPOR PANGAN
D
stabilisasi harga komoditas pangan
stabilisasi harga komoditas pangan
ekspor/impor komoditas pangan (kebutuhan,
produksi, deﬁsit/surplus, penetapan kuota,
realisasi)
ekspor/impor dalam menjaga harga dan
ketersediaan komoditas pangan
SUPPLY CHAIN
KOMODITAS PANGAN
B
dalam memastikan kelancaran supply chain
komoditas pangan (termasuk distribusi dan tata
niaga)
Analisis kesesuaian implementasi kebijakan dengan
rancangan kebijakan
Simpulan efektivitas bauran kebijakan pemerintah
dalam memastikan kelancaran supply chain
komoditas pangan
Analisis dampak panjang supply chain terhadap
harga dan ketersediaan komoditas pangan;
KETERJANGKAUAN
DAN KETERSEDIAAN
PANGAN (OFF FARM)
Gambaran umum ketersediaan, stabilitas harga dan
sebaran wilayah atas 13 komoditas pangan.
Analisis ketepatan dan sustainbility rancangan bauran
kebijakan keterjangkauan dan ketersediaan pangan.
kebijakan.
Simpulan efektivitas ketersediaan dan stabilitas harga
atas 13 komoditas pangan.
Risiko yang belum termitigasi.
66

Gambaran umum cadangan pangan dan sebaran wilayah
atas 13 komoditas pangan.
Analisis ketepatan dan sustainability rancangan bauran
kebijakan cadangan pangan
kebijakan.
Analisis efektivitas kebijakan cadangan pangan dalam
mendukung resiliensi cadangan pangan nasional.
Analisis efektivitas kebijakan kawasan sentra produksi
pangan dalam mendukung resiliensi cadangan pangan
nasional.
Analisis efisiensi industri pupuk dalam mendukung
resiliensi produksi pangan nasional.
TATA KELOLA CADANGAN
PANGAN PEMERINTAH PUSAT
A
TEMA 3.
Analisis ketepatan kebijakan pemenuhan
cadangan pangan pemerintah pusat atas 13
komoditas
Analisis ketepatan perencanaan kebutuhan
cadangan pangan (termasuk basis data yang
digunakan, keselarasan perkiraan dengan
kebutuhan riil, dst.)
Akuntabilitas kinerja dan keuangan pengelolaan
cadangan pangan (termasuk pembelian,
penyimpanan, distribusi)
Analisis kinerja pengelolaan cadangan pangan
dalam menjaga stabilitas harga komoditas
Simpulan atas efektivitas pelaksanaan program
program
PENINGKATAN KUALITAS,
KEAMANAN, DAN
DIVERSIFIKASI PANGAN
C
Gambaran umum kualitas, keamanan, dan
diversifikasi pangan nasional
Analisis ketepatan kebijakan kualitas pangan dan
keamanan pangan
Analisis ketepatan kebijakan diversifikasi pangan
rancangan kebijakan
Analisis upaya standarisasi produk dalam
meningkatkan kualitas dan keamanan
produk pangan
Analisis pelaksanaan diversifikasi pangan
dalam mendukung ketahanan pangan
TATA KELOLA CADANGAN
PANGAN PEMERINTAH DAERAH
B
Analisis ketepatan kebijakan pemenuhan
cadangan pangan pemerintah daerah atas 13
komoditas pangan.
Analisis ketepatan perencanaan kebutuhan
cadangan pangan (termasuk basis data yang
digunakan, keselarasan perkiraan dengan
kebutuhan riil, dst.).
Akuntabilitas kinerja dan keuangan pengelolaan
cadangan pangan daerah (termasuk pembelian,
penyimpanan, distribusi).
Analisis kinerja pengelolaan cadangan pangan
dalam menjaga stabilitas harga komoditas.
Simpulan atas efektivitas pelaksanaan program.
program.
RESILIENSI CADANGAN
PANGAN NASIONAL
Bagian 1

Gambaran umum cadangan pangan dan sebaran wilayah
atas 13 komoditas pangan
Analisis ketepatan dan sustainability rancangan bauran
kebijakan cadangan pangan
kebijakan
Analisis efektivitas kebijakan cadangan pangan dalam
mendukung resiliensi cadangan pangan nasional
Analisis efektivitas kebijakan kawasan sentra produksi
pangan dalam mendukung resiliensi cadangan pangan
nasional
Analisis efisiensi industri pupuk dalam mendukung
resiliensi produksi pangan nasional
EFISIENSI INDUSTRI
PUPUK NASIONAL
D
TEMA 3.
Gambaran umum industri pupuk nasional (jumlah
produksi, sumber produksi (BUMN, Swasta, Impor), dan
jenis pupuk);
kebijakan dukungan industri pupuk nasional;
kebijakan dukungan industri pupuk nasional;
Analisis penetapan harga pupuk nasional (analisis
biaya produksi pupuk BUMN);
Analisis potensi inefisiensi industri pupuk (termasuk
produktivitas pabrik dan efektivitas
subsidi/kompensasi bagi produsen pupuk);
Ketepatan penetapan harga pupuk bersubsidi
(dihubungkan dengan analisis potensi inefisiensi
industri);
Ketepatan perhitungan realisasi belanja subsidi dan
pembayaran kompensasi terkait industri pupuk;
Permasalahan dan hambatan terkait efisiensi industri
pupuk nasional;
Simpulan efisiensi industri pupuk nasional (termasuk
ketepatan harga dan potensi produktivitas);
LUMBUNG IKAN NASIONAL
F
Analisis ketepatan kebijakan pengembangan lumbung
perikanan nasional dan keselarasan antar K/L dan Pemda.
Gambaran progres capaian program lumbung ikan
nasional.
Keselarasan kegiatan lumbung ikan nasional dengan
kegiatan dukungan (kapal perikanan, alat penangkap ikan
ramah lingkungan, infrastruktur pelabuhan perikanan,
balai benih, dll).
Hambatan dan permasalahan pelaksanaan
lumbung ikan nasional.
Risiko pelaksanaan lumbung ikan nasional
yang belum termitigasi.
Simpulan atas efektivitas pelaksanaan
lumbung ikan nasional.
FOOD ESTATE
E
Analisis ketepatan kebijakan pengembangan food
estate (on-farm dan off-farm), serta keselarasan antar
K/L dan Pemda;
Kualitas tata kelola lahan pangan untuk food estate
(terkait dengan status lahan, pembagian lahan, dst);
Ketersediaan bibit dan pupuk yang sesuai dengan
kondisi lahan;
Keselarasan kegiatan food estate dengan kegiatan
dukungan (irigasi, waduk, bendungan, embung,
sumur/pompa bor, jalan, saprodi, alsintan, dst.);
Progres penyelesaian pembangunan food estate;
Pencapaian target produksi dan produktivitas
pangan di kawasan food estate;
Efektivitas sistem logistik, pengolahan dan nilai
tambah hasil produksi, distribusi dan pemasaran
berbasis digital;
Efektivitas korporasi petani (berdaya guna untuk
meningkatkan kesejahteraan petani);
Hambatan dan permasalahan pelaksanaan food
estate;
Risiko pelaksanaan food estate yang belum
termitigasi;
Simpulan atas efektivitas pelaksanaan food estate;
food estate
RESILIENSI CADANGAN
PANGAN NASIONAL
Bagian 2
68

KETAHANAN
ENERGI
Simpulan ketahanan energi
nasional (dikonstruksikan dari
aspek ketersediaan, aksesibilitas,
keterjangkauan, dan
keberlanjutan).
Keselarasan antar kebijakan,
serta keselerasan antara pusat
dan daerah.
Kecukupan pemantauan,
pengendalian, dan
pemutakhiran kebijakan.
Kecukupan kebijakan dan
implementasi pengukuran
kinerja ketahanan energi
nasional.
Analisis kecukupan dan
ketepatan kebijakan
Ketahanan Energi Nasional.
Kepatuhan penyelesaian produk
hukum turunan, baik di pusat
maupun daerah.
Identiﬁkasi ruang perbaikan
kebijakan penguatan ketahanan
energi nasional
F
70

KETERSEDIAAN
ENERGI
TATA KELOLA
KELEMBAGAAN DAN PENDANAAN
AKSES
TERHADAP ENERGI
TEMA 2.
KETERJANGKAUAN
ENERGI
TEMA 4.
TEMA 3.
TEMA 1.
TRANSFORMASI
ENERGI HIJAU
TEMA 5.

TATA KELOLA
KELEMBAGAAN DAN
PENDANAAN
Keselarasan antara kelembagaan dan pendanaan
dengan kebijakan dan strategi penguatan
ketahanan energi nasional;
Efektivitas konstruksi kelembagaan dan pendanaan
dalam mendukung penguatan ketahanan energi
nasional;
Identiﬁkasi upaya penguatan tata kelola
kelembagaan dan pendanaan
TEMA 1.
TATA KELOLA
KELEMBAGAAN
A
Analisis konstruksi kelembagaan
pengelolaan energi nasional;
Analisis keutuhan kelembagaan;
Analisis kejelasan dan kecukupan
pembagian tanggung jawab pusat dan
daerah, serta elemen kelembagaan lainnya;
Kepatuhan pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab aktor/elemen
kelembagaan pengelolaan energi nasional;
Efektivitas penguatan kelembagaan sesuai
KEN;
Rekomendasi penguatan tata kelola
kelembagaan
TATA KELOLA
PENDANAAN
B
Analisis struktur pendanaan yang tersedia
untuk penguatan ketahanan energi
nasional;
Kepatuhan pemerintah pusat dan daerah
dalam mengalokasikan dana
pengembangan dan penguatan
infrastruktur energi, serta akuntabilitas
penggunaan dana tersebut;
Optimalisasi peran Badan Usaha dan
Perbankan dalam penguatan pendanaan;
Efektivitas Penguatan pendanaan dalam
meningkatkan pemerataan infrastruktur
dan akses energi;
Analisis risiko fraud;
Rekomendasi peningkatan penguatan tata
kelola pendanaan
72

KETERSEDIAAN
ENERGI
Kecukupan, ketepatan, dan keselarasan kebijakan
penyediaan energi
Analisis keseimbangan produksi, kebutuhan, dan
impor energi (disertai proyeksi jangka menengah)
Analisis keterjaminan (security) pasokan energi
dalam hal terjadi keterbatasan produksi dan atau
impor energi
TEMA 2.
PENYEDIAAN ENERGI
A
Analisis kecukupan dan ketepatan kebijakan
mengenai penyediaan energi;
Akuntabilitas dan ketepatan perencanaan
kebutuhan energi, serta perencanaan
pemenuhan kebutuhan tersebut;
Efektivitas eksplorasi sumber daya energi, serta
gambaran struktur sumber daya energi nasional
terkini (termasuk energi fosil dan non-fosil);
Capaian pemenuhan produksi energi terhadap
kebutuhan (termasuk produksi energi fosil dan
non-fosil);
Analisis kecukupan kapasitas produksi energi
terhadap perkiraan kebutuhan, serta proyeksi
jangka menengah;
Analisis optimalisasi pemanfaatan berbagai
sumber daya energi potensial dalam
meningkatkan produksi energi nasional;
Optimalisasi kerja sama internasional dalam
penguatan penyediaan energi;
Analisis rencana kontinjensi penyediaan energi
dalam hal terjadi krisis atau kondisi darurat;
Rekomendasi peningkatan efektivitas
penyediaan energi
PENGENDALIAN
KETERGANTUNGAN
IMPOR ENERGI
B
terkait ekspor-impor energi;
Capaian neraca ekspor-impor energi, serta
analisis ketergantungan energi;
Identiﬁkasi penyebab ketergantungan impor
energi;
Identiﬁkasi potensi produk pengganti impor
energi, dan kebutuhan pengembangan industri
domestik;
Rekomendasi efektivitas pengendalian
ketergantungan impor energi
TATA KELOLA
CADANGAN ENERGI
C
terkait cadangan energi (mencakup Cadangan
Penyangga Energi, Cadangan Strategis, dan
Cadangan Operasional);
Analisis distribusi tanggung jawab pembentukan
cadangan energi;
Kepatuhan/pemenuhan tanggung jawab
pembentukan cadangan energi oleh aktor terkait;
Kondisi cadangan energi terkini, serta analisis
kecukupan cadangan energi tersebut;
Rekomendasi penguatan tata kelola cadangan
energi

APP BPKP 2023.pdf

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to APP BPKP 2023.pdf

Similar to APP BPKP 2023.pdf (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (13)

APP BPKP 2023.pdf