ANGGARANKESEHATANDAERAH

Materi Inti 8. Penganggaran dan Pembiayaan Kesehatan Daerah
Pelatihan Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan
DAFTARISI
DAFTAR
ISI
............................................................................................... i
1 : DISKRIPSI SINGKAT ........................................................... 1
2 : TUJUAN PEMBELAJARAN .................................................. 2
3 : POKOK BAHASAN/ SUB POKOK BAHASAN ...................... 3
4 : BAHAN AJAR ........................................................................ 4
5 : LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN ............................. 5
6 : URAIAN MATERI .................................................................. 6
Pokok Bahasan 1 : Anggaran dan Pembiayaan Kesehatan Dasar
A. Sumber dana APBN dan APBD
(dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan BOK)
B. Sistem Asuransi Kesehatan (JKN) dalam
mencapai UHC
6
Pokok Bahasan 2 : Anggaran Berbasis Kinerja 18
Pokok Bahasan 3 Perencanaan Anggaran dan Pembiayaan
Kesehatan Daerah
A. Masalah Pembiayaan Kesehatan
B. Siklus dan Jadwal Perencanaan penganggaran
25
Pokok Bahasan 4 Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan
Keseahtan Daerah
A. Fungsi Pembiayaan Kesehatan
B. Mekanisme Pelaksanaan Anggaran (BOK,
DAK, Kapitasi)
C. Monitoring dan Evaluasi
D. Laporan Pelaksanaan Anggaran
38
Penugasan 46
7 : RANGKUMAN ........................................................................ 48
8 : DAFTAR PUSTAKA ............................................................... 49
i

Sumber dana menjadi bagian penting dalam semua aspek. Sebagian besar program
publik lokal dan layanan masyarakat formal didanai sebagian besar atau seluruhnya melalui
anggaran. Bisa dianggap illegal apabila menghabiskan sumber daya publik dengan cara dan
jumlah selain yang ditetapkan dalam anggaran. Bagi banyak lembaga, hibah merupakan
kontrak yang mengikat secara hukum; kontraktor, donor, dan badan pengawasan mengawasi
praktik pengguna hibah dan mengharapkan dana hibah untuk membiayai program yang
dijanjikan. Akibatnya, sebagian besar kegiatan di sektor publik hidup (dan mati) oleh aturan
ini: jika program suatu instansi tidak dalam anggaran, pengusul program tidak akan
melaksanakan. Tetapi ini tidak berarti bahwa jika program berada dalam anggaran maka
progam akan dilaksanakan atau akan berfungsi. Manajemen keuangan dan program yang
efektif dan efisien diperlukan untuk berpindah dari anggaran ke penyediaan layanan (Shah,
2007). Di Indonesia sendiri, sumber dana kesehatan berasala dari APBN, APBD, da Dana
Swasta baik dari masyarakat, hibah/ donor maupun dari perusahaan. Sumber dana tersebut
digunakan untuk mendanai program – program dan kegiatan di bidang kesehatan baik berupa
fisik maupun non fisik.
Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia tahun 2014 menjadi
meomentum reformasi sistem pembiayaan kesehatan. Reformasi ini memberikan dampak
positif dengan meningkatnya sumber dana kesehatan. Pelaksanaan JKN perlu dipahami dari
sasaran pokok yang ada dalam Peta Jalan Menuju JKN yang memberikan 8 sasaran utama.
Aspek Kepesertaan menjadi tujuan utama untuk mencapai cakupan kesehatan universal
(UHC) di Indonesia. Aspek iuran juga memegang peranan penting dan mejadi sumber dana
penting pelaksanaan JKN. Sumebr dana – sumber dana yang sudah tersedia tersebut perlu
diimplementasikan dan diintegrasikan dalam sistem perencanaan dan penganggaran yang
diberlakukan di Indonesia yaitu Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). Tahapan – tahapn ini
perlu dipelajari agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan seesuai dengan pedoman ABK.
Perencanaan dan penganggaran bidang kesehatan di daerah menjadi satu kesatuan
perencanan dan penganggaran daerah. Tahapan –tahapan perencanaan dan penganggaran di
daerah telah diatur dapam UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistim perencanaan dan
Pembangunan Nasional dan Permendagri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD. Aturan tersebut di bidang
kesehatan diperkuat dengan Permenkes nomor 48 tahun 2017 tentang Pedoman
Perencanaan dan penganggaran bidang kesehatan. Kepala Dinas memegang peranan
penting untuk mengetahui tahapan – tahapan dan siklus serta jadwal dalam perencanaan dan
penganggaran daerah bidang kesehatan. Sehingga fungsi –fungsi pembiayaan dapat
diimplementasikan di wilayah kerjanya. Pelaksanaan anggaran dengan sumber dana dari
Pemerintah pusat menjadi pendukung pelaksanaan anggaran di daerah. Sehingga monitoring
dan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan dan penganggaran dapat dilaksanakan
dengan optimal.
DESKRIPSISINGKAT1
1

TujuanPembelajaranUmum
Peserta latih mampu merencanakan dan menganggarkan program dan kegiatan
bidang kesehatan berdasarkan program – program prioritas kesehatan yang telah /
diharmonisasikan/ diselaraskan antara dokumen perencanaan tingkat nasional dan
tingkat daerah baik provinsi dan kabupaten/ kota.
TujuanPembelajaranKhusus
Setelah mengikuti sesi ini, peserta dapat menjelaskan dan melakukan:
1. Menjelaskan jenis – jenis anggaran dan pembiayaan kesehatan daerah
2. Melaksanakan Jaminan Kesehatan Nasional di Daerah
3. Menjelaskan Anggaran Berbasis Kinerja
4. Merencanakan anggaran dan pembiayaan kesehatan daerah
5. Menyelaraskan/ mengharmonisasikan program – program prioritas kesehatan
tingakt nasional dan tingakt daerah provinsi dan kabupaten/ kota.
6. Melaksanakan anggaran dan pembiayaan kesehatan daerah
7. Melakukan monitoring dan evaluasi perencanaan dan penganggaran serta
pembiayaan kesehatan di daerah
8. Melakukan pelaporan pelaksanaan anggaran dengan trasnparan dan akuntabel.
22 TUJUANPEMBELAJARAN
2

Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan materi ini terdiri atas:
1. Jenis-jenis anggaran dan pembiayaan kesehatan daerah
a. Sumber dana APBD dan APBN (dekonsentrasi, tugas pembantuan dan
BOK)
b. Sistem Asuransi Kesehatan (JKN) dalam mencapai UHC
2. Anggaran Berbasis Kinerja
3. Perencanaan anggaran dan pembiayaan kesehatan daerah
a. Masalah Pembiayaan Kesehatan Daerah
b. Siklus dan Jadwal Perencanaan penganggaran
4. Pelaksanaan anggaran dan pembiayaan kesehatan daerah
a. Uraian fungsi pembiayaan kesehatan
b. Mekanisme Pelaksanaan anggaran (BOK, DAK, Kapitasi)
c. Monitoring dan evaluasi
d. Laporan pelaksanaan anggaran
POKOKBAHASAN &SUBPOKOK
BAHASAN
33
3

1. Modul Inti 8 tentang Penganggaran dan Pembiayaan Kesehatan
Daerah
2. Bahan Tayang tentang Penganggaran dan Pembiayaan Kesehatan
Daerah dengan Alur Perncanaan dan Penganggaran di Daerah dan
dokumen – dokumen perencanaan dan penganggaran di daerah.
44 BAHANAJAR
4

Langkah 1: Pengkondisian
• Fasilitator menyapa peserta dengan ramah dan hangat serta memperkenalkan
diri (apabila belum diperkenalkan). Kemudian menyampaikan tujuan
pembelajaran dan waktu yang akan dilaksanakan selama pembelajaran, serta
adanya kasus – kasus yang akan menjadi bahan latihan.
• Lakukan curah pendapat tentang materi yang
akan di bahas pada peserta.
Langkah 2: Uraian Materi
Fasilitator menyampaikan paparan tentang penganggaran dan pembiayaan
kesehatan dengan menjelaskan sumber dana kesehatan, pelaksanaan sistem
jaminan kesehatan yang sekarang berjalan, bagaimana siklus dan jadwal
perencanaan dan penganggaran di daerah, menjelaskan penyelarasan program
– program prioritas kesehatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,
pemaham anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan anggaran di daerah,
monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh kepal dinas kesehatan dan
pelaporan pelaksanaan anggaran. Materi dalam sesi ini dijelaskan dengan
melibatkan partisipasi aktif peserta.
Langkah 3 : Latihan-latihan
• Latihan kasus 1
• Latihan kasus 2
• Latihan kasus 3
• Latihan kasus 4
• Ujian Komprehensif
Langkah 3 : Penutup
Fasilitator merangkum tentang pembahasan materi ini dengan mengajak seluruh
peserta untuk melakukan refleksi, dilanjutkan memberikan apresiasi atas
partisipasi aktif peserta.
LANGKAH
PEMBELAJARANAN
55
5

Pokok Bahasan 1: Anggaran dan Pembiayaan Kesehatan Daerah
(dekonsentrasi, tugas pembantuan dan BOK)
A. Sumber Dana APBD dan APBN (dekonsentrasi, tugas pembantuan, BOK)
(In-class)
Salah satu konsep penting yang diilustrasikan pada sistem pembiayaan kesehatan tidak
bertindak sendiri dalam mencapai tujuan akhir n dalam mencapai UHC; kebijakan
terkoordinasi dan implementasi di seluruh fungsi sistem kesehatan sangat penting untuk
membuat kemajuan pada tujuan yang diinginkan, seperti meningkatkan kualitas pelayanan
kesehatan (Kutzin, 2013). Anggaran negara pada suatu tahun secara sederhana bisa
diibaratkan dengan anggaran rumah tangga ataupun anggaran perusahaan yang memiliki dua
sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Penyusunan anggaran senantiasa dihadapkan
pada ketidakpastian pada kedua sisi. Ketidakpastian yang dihadapi rumah tangga dan
perusahaan dalam menyusun anggaran juga dihadapi oleh para perencana anggaran negara
yang bertanggung jawab menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
(RAPBN) yang akan menjadi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) nantinya
setelah disahkan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR. APBN adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Penerimaan dan
pengeluaran untuk anggaran negara (APBN) lazim disebut pendapatan dan belanja. Pada
prinsipnya, pemerintah dapat menciptakan ruang fiskal dengan cara berikut (World Bank,
2006):
a. Melalui langkah-langkah pajak atau dengan memperkuat administrasi
perpajakan;
b. Memotong pengeluaran yang prioritasnya rendah untuk memberikan ruang
bagi pengeluaran yang mempunyai prioritas lebih;
c. Sumber pinjaman, baik dari dalam negeri atau dari sumber eksternal /atau
luar negeri;
d. Meminta kepada bank sentral untuk mencetak uang yang akan dipinjamkan
kepada pemerintah; atau
e. Menerima hibah dari sumber luar.
URAIANMATERI66
6

Tabel 1. Sumber Pembiayaan Pelayanan Kesehatan dan Model Pembayaran
Sumber : Wagstaff, 1999
Sistem Anggaran Negara
Sistem anggaran negara saat ini terdiri dari 2 (dua) komponen utama:
a. Anggaran untuk pemerintah pusat yang dibagi dalam:
1) Anggaran rutin yang besarnya kira-kira 62 persen dari total pengeluaran
meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan subsidi (BBM dan bukan
BBM)
2) Anggaran pembangunan yang besarnya kira-kira 14 persen dari total
pengeluaran meliputi pembiayaan rupiah dan pembiayaan proyek. Untuk
anggaran pembangunan, peranan dana yang berasal dari negara-negara
donatur saat ini masih cukup besar.
b. Anggaran belanja untuk daerah, yang besarnya kira-kira 24 persen dari total
pengeluaran. Anggaran ini terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi
Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana tersebut di transfer ke
pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten maupun kotamadya.
Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan
tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa
satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBD terdiri
atas
a. anggaran pendapatan, terdiri atas;
7

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi
Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan Penerimaan lainnya.
2) Bagian Dana Perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi
Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus.
3) Lain-lain pendapatan yang sah seperti Dana Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi
Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah
Lainnya dan Pendapatan Lain-Lain.
b. Anggaran Belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas
pemerintahan di daerah.
c. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran
yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun
tahun-tahun anggaran berikutnya.
Sumber: Kemendagri, 2018
Gambar 1. Gambaran APBD Tahun 2016
Pendapatan dan Belanja yang tidak berimbang, menunjukkan surplus dan defisit yang lebih
jelas. Sebagian besar daerah menunjukkan bahwa perencanaan untuk pendapatan perlu
dioptimalkan. Mengapa pendapatan perlu dioptimalkan dan muncul defisit, beberapa
argumen menyebutkan pada anggapan bahwa pengambil keputusan yang dipilih secara lokal
lebih memilih untuk menghindari kekurangan anggaran, karena potensi defisit dapat
8

mengharuskan para pengambil keputusan untuk membatalkan keputusan anggaran mereka
dan dapat mencerminkan secara negatif pada kepemimpinan mereka. Akhirnya, para
pemimpin politik yang dipilih secara lokal dapat memilih untuk memiliki surplus anggaran
yang tidak terduga (karena pendapatan yang diremehkan) yang dapat dialokasikan melalui
anggaran tambahan dengan cara yang memberikan keuntungan kepada petahana ketika akan
mencalonkan kembali (Shah, 2007).
Gambar 2. Gambaran APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/ Kota Tahun 2016
Dana Perimbangan Dana Transfer untuk Daerah dari tahun ke tahun semakin meningkat.
Poster dana transfer dari tahun ke tahun juga mengalami perubahan. Perubahan ini merupakan
dari kebijakan pemerintah untuk memenuhi pemerataan kebutuhan daerah.
Gambar 3. Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2017
Penyelarasan perencanaan nasional dan perencanaan daerah merupakan bagian penting dari
kebijakan pembangunan kesehatan. Termasuk di sini perencanaan dan penggunaan anggaran
dari berbagai sumber pendanaan baik dari Pemerintah Pusat (Kantor Pusat, Kantor Daerah,
Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan) maupun dana transfer ke daerah (Dana Perimbangan,
Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa
9

Yogyakarta), pemerintah desa maupun sumber lain. Dana perimbangan merupakan
pendapatan daerah yang harus tercantum dalam APBD, salah satunya adalah Dana Alokasi
Khusus.
Dana Dekonsentrasi adalah dana yang digunakan sebagai pelimpahan sebagian Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan
bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. sedangkan dana
Tugas Pembantuan adalah dana untuk penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah
otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Provinsi kepada kabupaten/kota untuk melaksanakan
sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi.
Pemetaan Sumber - Sumber Anggaran Kesehatan
Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota menghadapi tantangan dalam alokasi sumber –
sumber dana. Untuk memastikan hal tersebut perlu dilakukan pemetaan sumber sumber dana
di daerah. Alokasi sumber dana tidak hanya meminta apda Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah, namun dinas kesehatan dapat menciptakan peluang adanya aliran dana ke dinas
kesehatan. Berikut ini potensi sumber dana di daerah yang dapat menjadi peluang untuk
memancing sumber dana lain ke dinas kesehatan.
Gambar 4. Sumber Dana Di Daerah
Dinas Kesehatan dapat melihat peluang untuk menggali sumber – sumber dana untuk
membiayai program dan kegiatan.
Tabel 2. Contoh Pemetaan Sumber Dana di Daerah Untuk Kesehatan
KemenkesKemenkes
APBNAPBN
APBDAPBD
JKNJKN
SwastaSwasta
HibahHibah
Kebutuhan perbekalan kesehatan dan
bahan pendukung diagnosis,
operasional program dan
menyediakan kebutuhan
pendanaan kegiatan peningkatan
SDM, Promosi Kesehatan
Jasa Pelayanan, Pengobatan,
Pemeriksaan Penunjang, kamar rawat,
Promosi Kesehatan dan Edukasi di
Fasilitas Kesehatan (INA CBG) dan
luar gedung (Non-kapitasi)
DEKONDEKON
DAKDAK
BOKBOK
Indikasi over
budgeting pada
salah satu sumber
pembiayaan
peluang daerah untuk
melimpahkan
kegiatan ke
pembiayaan lainnya
10

Sumber Dana Pasti Setengah Pasti Belum Pasti
APBN - DAU √
APBN - DAK √
APBN - DBH √
APBN – Dana lain √
APBD – PAD √
APBD – Dana JKN √
APBD – Dana Lain √
Dana Swasta √
Tabel pemetaan dimanfaatkan untuk koordinasi memudahkan kepastian adanya dana – dana
untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang
bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD menekankan pada
sinkronisasi pendanaan antara Pusat dan Daerah khususnya untuk Dana Dekonsentrasi
(Dekon), Tugas Pembantuan (TP), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana bagi hasil
(DBH). Dengan mengetahui dan memahami kepastian alokasi sumber dana kesehatan,
diharapkan penyusunan serta kegiatan umum perencanaan APBD dapat berjalan dengan baik
dan tepat waktu.
B. Sistem Asuransi Kesehatan (JKN) dalam mencapai UHC (Online)
Pooling risiko kesehatan memungkinkan pembentukan asuransi dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dengan memungkinkan individu untuk membayar jumlah yang
telah ditetapkan untuk melindungi diri terhadap biaya pengobatan yang besar tak terduga. Ada
berbagai cara bagi pemerintah untuk membiayai program jaminan kesehatan masyarakat, dan
masing-masing harus dinilai berdasarkan pemerataan, efisiensi, keberlanjutan, kelayakan
administrasi, dan biaya administrasi. Sebagian besar negara berpenghasilan rendah dan
menengah memiliki beberapa pengaturan dalam pengumpulan dana publik dan swasta, dan
pemerintah harus berusaha mengurangi fragmentasi dengan demikian dapat meningkatkan
ekuitas dan efisiensi, biaya administrasi yang lebih rendah, dan tersedianya pooling risiko dan
pembelian layanan kesehatan yang lebih efektif (Gottret dan Schieber, 2006).
Semua dana untuk kesehatan ditampung pada asuransi kesehatan baik publik mapun swasta
dan di anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penampungan dana tersebut
mengalokasikan kembali dana dari individu yang sehat ke individu yang sakit, kemudian dari
individu dengan risiko sakit lebih rendah untuk risiko sakit tinggi yang memerlukan biaya
perawatan yang tinggi. Penampungan – penampungan dana kesehatan (pooling) pada sistem
pembiayaan nasional didominasi dari instansi pemerintah. Tahun 2014 di Indonesia terbentuk
Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan. Terbentunyak pooling ini dapat mengurangi harga
pembayaran langsung (out of pocket) dari pasien yang membayar langsung pada saat
menerima pelayanan kesehatan dan meyakinkan kembali perlindungan keuangan terhadap
pengeluaran katastropik kesehatan dan equity pada pelayanan yang digunakan (Scieber. G,
Baeza. C, Kress. D, Et.al, 2014). Namun, mengelola dana keshatan adalah sebagai cara agar
pengumpulan nya adil dan efisien. Hal ini yang menjadi tantangan terbesar bagi pengelola
dana kesehatan (Gottret dan Schieber, 2006). Peningkatan pengumpulan berkontribusi
terhadap tingginya pembiayaan kesehatan dengan meningkatkan sisi permintaan (demand)
terhadap pelayanan kesehatan.
11

Di sebagian besar negara, beberapa pengaturan penampungan dijalankan bersamaan, hal ini
mengarah pada risiko fragmentasi. Fragmentasi yang dihasilkan menimbulkan kekhawatiran
terhadap ekuitas dalam pelayanan yang digunakan di kelompok yang berbeda (across
different group). Hal ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang keberlanjutan keuangan
pool risiko yang kecil (Scieber. G, Baeza. C, Kress. D, Et.al, 2014). Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang
diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat
wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan
masyarakat bagi yang membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah baik
Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Jaminan sosial sendiri meliputi: a)
Jaminan Kesehatan, b) Jaminan Kecelakaan Kerja, c) Jaminan Hari Tua, d) Jaminan
Pensiun, e) Jaminan Kematian. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan
merupakan badan atau perusahaan asuransi yang menyelenggarakan perlindungan kesehatan
bagi pesertanya. BPJS Kesehatan mulai berooperasi pada tanggal 1 Januari 2014 berdasarkan
Undang –Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan badan hukum yang
dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
Siapa saja yang menjadi Peserta JKN?
Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
menjelaskan bahwa peserta JKN yaitu seluruh masyarakat Indonesia. Kepesertaanya JKN
sendiri adalah bersifat wajib, tidak terkecuali juga masyarakat tidak mampu karena metode
pembiayaan kesehatan individu yang ditanggung pemerintah. Kepesertaan BPJS Kesehatan
dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Peserta Bukan
Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI).
a. Kepesertaan PBI (Perpres No 101 Tahun 2011) dengan kriteria Peserta PBI yaitu
orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu. Kriteria Fakir Miskin dan
orang tidak mampu ditetapkan oleh menteri di bidang sosial setelah berkoordinasi
dengan menteri dan /atau pimpinan lembaga terkait. Daerah perlu memetakan
rancangan pendanaan untuk masyarakat PBI. Kepastian data harus ada untuk
memastikan data masyarakat yang dijamin PBI tidak double atau seharusnya by name
by addres.
Tabel 3. Sinkronisasi Data Peserta PBI di Daerah
Sumber Data PBI APBN PBI APBD
Kementerian Sosial
Tingkat Pusat
Data tingkat Daerah
Penggunaan data terpadu yang ditetapkan oleh Menteri dirinci menurut provinsi dan
kabupaten/kota. Jumlah peserta PBI Jaminan Kesehatan yang didaftarkan ke BPJS
Kesehatan sejumlah 86,4 juta jiwa tahun 2014, tahun 2018 yaitu 92,4 juta jiwa dan
tahun 2019.
b. Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI)
12

Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana yang dimaksud merupakan peserta yang
tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang terdiri atas (sesuai Perpres No 12
Tahun 2013):
1) Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya, yaitu Pegawai Negeri Sipil;
Anggota TNI; Anggota Polri; Pejabat Negara; Pegawai Pemerintah Non Pegawai
Negeri; Pegawai swasta; dan peserta yang tidak termasuk golongan sebelumnya.
2) Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya, terdiri atas pekerja di
luar hubungan kerja dan pekerja mandiri.
3) Bukan Pekerja dan anggota keluarganya, yaitu Investor , Pemberi Kerja, dan
Penerima pensiun
4) Veteran
5) Perintis Kemerdekaan; dan
6) Bukan Pekerja yang tidak termasuk 1) sampai 5) yang mampu membayar iuran.
Perkembangan Kepesertaan JKN
Peserta JKN telah mencapai 201 juta peserta diseluruh Indonesia yang sekarang mempunyai
penduduk kurang lebih 257 juta jiwa. Salah satu target sasaran poko yang akan dicapai pada
tahun 2019 menurut buku Peta Jalan JKN 2019 adalah seluruh penduduk Indonesia menjadi
peserta JKN. Target 2019 masih belum dicapai, kurang lebih 22% penduduk Indonesia belum
menjadi peserta JKN. Upaya – upaya terus dilakukan oleh Pemerintah dan BPJS Kesehatan
agar mencapai target. Hal ini juga membutuhkan kerjasama lintas sektor sehingga Presiden
mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan
Program Jaminan Kesehatan Nasional.
Sumber: BPJS Kesehatan, 2018
Gambar 5. Jumlah Peserta JKN
Kementerian dan Lembaga Pemerintah diinstruksikan melakukan tugas, fungsi, dan
kewenangannya masing – masing untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan
kualitas pelayanan bagi peserta JKN. Namun, instruksi ini hanya berlaku satu tahun. Rencana
13

tindak lanjut setelah masa berlaku instruksi habis perlu direncanakan dan perlu dilakukan
evaluasi terkait pengaruh instruksi presiden terhadap pelaksanaan JKN tahun 2018.
Iuran Peserta JKN
Sesuai Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 yang telah dirubah Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2013 kemudian dirubah kembali Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016
tentang Perubahan Ketiga atas Perpres No. 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan, jenis
Iuran dibagi menjadi:
a. Iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah daerah
dibayar oleh Pemerintah Daerah (orang miskin dan tidak mampu).
b. Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PNS, Anggota
TNI/POLRI, Pejabat Negara, Pegawai pemerintah non pegawai negeri dan
pegawai swasta) dibayar oleh Pemberi Kerja yang dipotong langsung dari gaji
bulanan yang diterimanya.
c. Pekerja Bukan Penerima Upah (pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja
mandiri) dan Peserta bukan Pekerja (investor, perusahaan, penerima pensiun,
veteran, perintis kemerdekaan, janda, duda, anak yatim piatu dari veteran atau
perintis kemerdekaan) dibayar oleh Peserta yang bersangkutan.
Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan serta penduduk yang
didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp 23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) per
orang per bulan. Sementara bagi peserta perorangan akan ditentukan ketentuan iuran sesuai
dengan kemampuan dan kebutuhannya. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan
Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja sesuai dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 TentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor
12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan yaitu:
a. sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan
Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.
b. sebesar Rp 51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah) per orang per bulan dengan
Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.
c. sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan
Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.
Tabel 4. Jumlah Iuran JKN di Daerah
Jumlah Dana 2014 2015 2016 2017 2018
PBI - APBN
PBI - APBD
PBPU - PNS
PBPU – ABRI/Polri
PBPU – Mandiri
Dst...
Tujuan adanya tabel di atas adalah mengambarkan sinkronisasi jumlah peserta JKN di daerah
dengan gambara iuran diterima di daerah. Hal ini juga dapat menggambarkan iuran yang
14

dibayarkan lancar atau menunggak di daerah tersebut.
Pembayaran BPJS Kesehatan Ke FKTP dan FKTL
Model pembayaran atas pelayanan kesehatan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) oleh BPJS Kesehatan dibagi menjadi
beberapa metode.
a. BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan tingkat
pertama (FKTP) secara pra upaya berdasarkan kapitasi atas jumlah Peserta yang
terdaftar di Fasilitas Kesehatan tingkat pertama. Fasilitas Kesehatan tingkat
pertama
1) Puskesmas Rp 3000,- – Rp.6000,- rupiah sesuai dengan tenaga dokter dan
dokter gigi di Puskesmas,
2) Rumah sakit Kelas D Pratama, klinik pratama, praktik dokter, atau fasilitas
kesehatan yang setara sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) sampai
dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per peserta per bulan. Besaran ini
juga ditentukan karena jumlah ketenagaan di fasilitas kesehatan sebagai
3) Praktik perorangan dokter gigi sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per
peserta per bulan.
FKTP didaerah terpencil dan kepulauan memperoleh kapitasi khusus sesuai dengan Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 dengan tarif kapitasi khusus bagi FKTP yang
memiliki dokter sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per peserta per bulan dan tarif
Kapitasi khusus bagi FKTP yang hanya memiliki bidan/perawat sebesar Rp8.000,00 (delapan
ribu rupiah) per peserta per bulan.
b. Pembayaran kepada FKTP tidak hanya menggunakan metode pembayaran
kapitasi. Pembayaran lain untuk FKTP yaitu dengan metode non kapitasi. Tarif
Non Kapitasi ini juga diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan yang telah
mengalami beberapa perubahan.
c. BPJS Kesehatan juga melakukan pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan
rujukan tingkat lanjutan (Rumah Sakit Rujukan) berdasarkan cara Indonesian
Case Based Groups (INA-CBG’s).
Data jumlah pembayaran untuk fasilitas kesehatan di daerah perlu diketahui oleh Pemerintah
Daerah. Salah satu tujuannya yaitu bahwa memastikan iuran dan belanja kesehatan berimbang
atau ada aspek kendali biaya.
Tabel 5. Jumlah Biaya Pelayanan Kesehatan di Daerah
Biaya
Pelayanan
2014 2015 2016 2017 2018
Kapitasi
Non Kapitasi
INA - CBGs
15

Sasaran Pokok Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2012 - 2019
Sasaran pokok ini terdapat dalam Peta jalan JKN 2012 – 2019. Peta Jalan ini merupakan
pegangan bagi semua pihak untuk memahami dan mempersiapkan diri serta berperan aktif
untuk mencapai cakupan universal satu Jaminan Kesehatan untuk seluruh penduduk
Indonesia pada Tahun 2019. Pencapaian tersebut perlu dirumuskan sasaran yang akan dicapai
pada tahun 2014 dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2019. Sehingga ditetapkan 8
(delapan) Sasaran Pokok sebagaimana terlampir dalam tabel berikut:
Tabel 6. Sasaran Pokok Peta Jalan JKN Tahun 2012-2019
No Sasaran 1 Januari 2014 Sasaran 1 Januari 2014
1
BPJS Kesehatan mulai beroperasi BPJS Kesehatan beroperasi dengan
baik
2
BPJS Kesehatan mengelola jaminan
kesehatan setidaknya bagi 121,6 juta
peserta (sekitar 50 juta masih dikelola
Badan lain)
Seluruh penduduk Indonesia (yang
pada 2019 diperkirakan sekitar 257,5
juta jiwa) mendapat jaminan kesehatan
melalui BPJS Kesehatan
3
Paket manfaat medis yang dijamin
adalah seluruh pengobatan untuk seluruh
penyakit. Namun, masih ada perbedaan
kelas perawatan di rumah sakit bagi
yang mengiur sendiri dan bagi Penerima
Bantuan Iuran (PBI) yang iurannya
dibayarkan oleh Pemerintah
Paket manfaat medis dan non medis
(kelas perawatan) sudah sama, tidak
ada perbedaan, untuk mewujudkan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat
4
Rencana Aksi Pengembangan fasilitas
kesehatan tersusun dan mulai
dilaksanakan
Jumlah dan sebaran fasilitas pelayanan
kesehatan (termasuk tenaga dan alat-
alat) sudah memadai untuk menjamin
seluruh penduduk memenuhi
kebutuhan medis mereka
5
Seluruh peraturan pelaksanaan (PP,
Perpres, Peraturan Menteri, dan
Peraturan BPJS) yang merupakan
turunan UU SJSN dan UU BPJS telah
diundangkan dan diterbitkan
Semua peraturan pelaksanaan (PP,
Perpres, Peraturan Menteri, dan
Peraturan BPJS) yang merupakan
turunan UU SJSN dan UU BPJS telah
diundangkan dan diterbitkan
6
Paling sedikit 75% peserta menyatakan
puas, baik dalam layanan di BPJS
maupun dalam layanan di fasilitas
kesehatan yang dikontrak BPJS
Paling sedikit 85% peserta menyatakan
puas, baik dalam layanan di BPJS
maupun dalam layanan di fasilitas
kesehatan yang dikontrak BPJS
7
Paling sedikit 65% tenaga dan fasilitas
kesehatan menyatakan puas atau
mendapat pembayaran yang layak dari
BPJS
Paling sedikit 80% tenaga dan fasilitas
kesehatan menyatakan puas atau
mendapat pembayaran yang layak dari
BPJS
8
BPJS dikelola secara terbuka, efisien,
dan akuntabel
BPJS dikelola secara terbuka, efisien,
dan akuntabel
16

17

Pokok Bahasan 2: Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) (Online)
Pendekatan Anggaran Berbasis Kinerja
Penganggaran dalam bidang kesehatan bertujuan sebagai penyediaan pembiayaan kesehatan
yang berkesinambungan. Hal ini merujuk pada jumlah yang mencukupi, teralokasi secara
adil, dan termanfaatkan dengan tepat sasaran sesuai kebutuhan. Ini merupakan upaya untuk
menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan dengan tujuan pokok meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. Penganggaran kesehatan memiliki prinsip
kecukupan, menyeluruh, berkesinambungan, berhasil guna, berdaya guna, menjamin
pemerataan, berkeadilan dan transparan serta akuntabel (Permenkes No. 48 Tahun 2017).
pendekatan penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan dalam sistem
perencanaan dan penganggaran yang menunjukkan secara jelas keterkaitan antara alokasi
anggaran dengan kinerja yang dihasilkan, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian
kinerja. Kinerja yang dimaksud adalah prestasi kerja yang berupa keluaran dari kegiatan atau
hasil dari program dengan kualitas dan kuantitas yang terukur. Penganggaran berbasis kinerja
bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengeluaran publik dengan
menghubungkan pendanaan organisasi sektor publik dengan hasil yang mereka hasilkan,
dengan menggunakan informasi kinerja secara sistematis. Ada sejumlah model penganggaran
berbasis kinerja yang menggunakan mekanisme berbeda untuk menghubungkan pendanaan
dengan hasil. Beberapa memiliki fitur yang sangat canggih dan memerlukan dukungan sistem
manajemen publik yang canggih, sementara yang lain lebih fokus pada hal-hal mendasar
(Robinson dan Last, 2009).
Salah satu pendekatan penganggaran di kesehatan yaitu menggunakan model Anggaran
Berbasis Kinerja (ABK). ABK merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang
memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan, serta
memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja tersebut. Yang dimaksud kinerja adalah
prestasi kerja yang berupa keluaran dari suatu Kegiatan atau hasil dari suatu Program dengan
kuantitas dan kualitas yang terukur. Untuk kesehatan indikator kinerja yang biasanya
digunakan adalan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM terakhir kali terbit yaitu Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang SPM Bidang Kesehatan.
Dasar hukum yang digunakan penerapan ABK meliputi:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA‐KL)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
18

Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah junto Peraturan Menteri Daalm Negeri Nomor
59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah junto
Peraturan Menteri Daalm Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pemerintah Daerah menggunakan pendekatan ABK sebagai metode penganggaran di daerah
yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Permendagri
ini direvisi dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
Peraturan ini direvisi kembali dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu Pemerintah daerah juga berpedoman
pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Berbeda dengan penganggaran secara
tradisional, ABK disusun berdasarkan orientasi keluaran. Pemikiran yang terjadi adalah “apa
yang ingin dicapai “. Efisiensi pada pendekatan ABK juga akan terjadi karena penggunaan
dana juga akan disertai hasil kerja yang dihasilkan.
Siklus Anggaran dalam ABK
ABK sendiri memiliki siklus anggaran. Siklus anggaran ABK memiliki tahapan seperti
seperti dalam anggaran tradisional, beberapa tahap (fase) yaitu:
1. Tahap penyusunan anggaran
2. Tahap pengesahan anggaran
3. Tahap pelaksanaan anggaran
4. Tahap pengawasan pelaksanaan anggaran
5. Tahap pengesahan perhitungan anggaran.
19

Sumber: UU 25/2004
Gambar 6. Hubungan Antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dengan
Rencana Kerja K/L Dan Rencana Kerja SKPD
Untuk dapat menyusun ABK terlebih dahulu harus menyusun perencanaan strategik
(Renstra). Renstra ini yang menjelaskan kinerja yang akan dicapai selama 5 tahun.
Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 menekankan pedoman pembuatan Renstra yang disusun
dengan obyektif dan melibatkan seluruh komponen yang ada di dalam pemerintahan dan
masyarakat. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 ini telah direvisi dengan dikeluarkannya
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
RPJPD Dan RPJMD. Renstra digunakan untuk mencapai kinerja yang diharapkan.
Salah satu aspek yang diukur dalam penilaian kinerja pemerintah daerah adalah aspek
keuangan berupa ABK. Untuk melakukan suatu pengukuran kinerja perlu ditetapkan
indikator-indikator terlebih dahulu antara lain indikator masukan (input) berupa dana, sumber
daya manusia dan metode kerja. Agar input dapat diinformasikan dengan akurat dalam suatu
anggaran, maka perlu dilakukan penilaian terhadap kewajarannya. Dalam menilai kewajaran
input dengan keluaran (output) yang dihasilkan, peran Analisa Standar Biaya (ASB) sangat
diperlukan. ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan
untuk melaksanakan suatu kegiatan. Pendekatan penganggaran berbasis program (money
follow program) melalui penganggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud dilaksanakan
melalui:
1. kerangka pendanaan;
2. kerangka regulasi; dan
3. kerangka pelayanan umum dan investasi.
20

Gambar 7. Alur Pengerjaan RKA Dinas Kesehatan
Alur tersebut melengkapi bagaimana ABK di terapkan di dinas kesehatan sebagai salah satu
perangkat daerah untuk kesehatan. Dinas Kesehatan juga harus mengukur bagaimana input
samapu dengan outcome dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat.
Hubungan Anggaran Berbasis Kinerja, Sumber Daya Manusia Dan Kualitas Anggaran
Pada Dinas Kesehatan
Penerapan anggaran berbasis kinerja sejak Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 diikeluarkan
memiliki harapan bahwa Pemerintah Daerah dapat menyusun anggaran yang berkualitas,
yaitu pengalokasian anggaran sesuai dengan kemampuan daerah dan rencana pembangunan
daerah yang menunjukkan keinginan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan peningkatan
kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang transparan dan baik. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa anggaran berbasis kinerja. Namun demikian, politik anggaran masih
sangat dominan menguasai realisasinya suatu anggaran. Dalam mempertimbangkan sifat dari
anggaran yang ditetapkan, bagaimanapun, penyusun seharusnya tidak hanya memperhatikan
bentuk di mana parlemen/ legislatif menyetujui anggaran, tetapi juga ada tambahan "total
kontrol" yang mungkin ditetapkan oleh menteri keuangan atau badan eksekutif lainnya.
Misalnya, di beberapa negara, meskipun parlemen hanya menyetujui anggaran di tingkat
program, menteri keuangan menyetujui dan mengontrol alokasi program antar sub-program
(Robinson, 2018)
21

Sumber: Permenkes, 2017
Gambar 8. Arah Kebijakan Pembangunan 2019
Penyusunan anggaran dengan pendekatan ABK dapat meningkatkan efisiensi dan
peningkatan pelayanan pemerintah serta meningkatkan kepercayaan diri masyarakat terhadap
pemerintah (Hill dan Matthew, 2005 cit Octariani, Akram, dan Animah, 2017). ABK juga
efektif dalam mengatur pengeluaran prioritas pemerintah (Qi dan Yaw, 2012 cit Octariani,
Akram, dan Animah, 2017). Pelaksanaan di daerah anggaran disusun dengan menghubungkan
hasil kinerja dari alokasi biaya atau input yang ditetapkan, dengan adanya ukuran kinerja,
tujuan dan sasaran yang ingin dicapai organisasi menjadi lebih jelas. Oleh karena itu,
penyusunan anggaran yang berbasis kinerja diharapkan menghasilkan anggaran yang lebih
berkualitas (Robinson, 2006 cit Octariani, Akram, dan Animah, 2017).
Tabel 7. Penyelarasan Strategi Pembangunan Kesehatan 2015 - 2019
Kementerian Kesehatan Dinas Kesehatan
Provinsi
Dinas Kesehatan
Kabupaten/ Kota
Akselerasi pemenuhan akses
pelayanan kesehatan ibu, anak,
remaja, dan lanjut usia yang
berkualitas
Mempercepat perbaikan gizi
masyarakat
Meningkatkan pengendalian penyakit
22

Kementerian Kesehatan Dinas Kesehatan
Provinsi
Dinas Kesehatan
Kabupaten/ Kota
dan penyehatan lingkungan
Meningkatkan akses pelayanan
kesehatan dasar yang berkualitas
Meningkatkan akses pelayanan
kesehatan rujukan yang berkualitas
Meningkatkan ketersediaan,
keterjangkauan, pemerataan, dan
kualitas Farmasi dan alat kesehatan
Meningkatkan ketersediaan,
penyebaran, dan mutu sumber daya
manusia kesehatan
Meningkatkan Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Menguatkan Manajemen, Penelitian
Pengembangan dan Sistem Informasi
Memantapkan Pelaksanaan Sistem
Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
Bidang Kesehatan
Mengembangkan dan Meningkatkan
Efektifitas Pembiayaan Kesehatan
Sumber: Kemenkes, 2017
Beberapa penelitian menyebutkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh
terhadap kualitas anggaran OPD, hal lain yang mempengaruhi kualitas anggaran OPD yaitu
kualitas sumber daya manusia. Penyelasaran strategi antara Kementerian Kesehatan dan
Dinas kesehatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota bertujuan salah satunya mengukur strategi
mana yang akan dilakukan secara bertahap dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melihat
kebutuhan di daerah dan sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Hal ini juga untuk menjaga
kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Selain penyelarasan strategi,
mengikutsertakan penyusun anggaran dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan perencanaan
dan anggaran secara teratur, karena hal tersebut akan berdampak dengan meningkatnya
kualitas anggaran OPD (Octariani, Akram, dan Animah, 2017) .
23

Pokok Bahasan 3: Perencanaan Anggaran dan Pembiayaan Kesehatan Daerah
A. Masalah Pembiayaan Kesehatan Daerah (Online)
Pembiayaan kesehatan di daerah di Indonesia masih perlu dikembangkan. Hal ini merujuk
pada besaran dana – dana kesehatan yang ada di daerah. Dalam postur APBD, lebih dari 50%
dana merupakan dana perimbangan yang merupakan dana Pemerintah Pusat yang disalurkan
melalu mekanisme dana trasnfer daerah. Kontribusi dana Pendapatan Asli Daerah (PAD)
dalam postur APBD sangat diharapkan dapat mengimbangi dana perimbangan dari
Pemerintah Pusat. Adapun berbagai masalah tersebut jika ditinjau dari sudut pembiayaan
kesehatan secara sederhana dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. Keterbatasan dana
Dana yang tersedia dalam anggaran di berbagai daerah di Indonesia mempunyai keterbatasan
dalam jumlahnya. Perencanaan dan anggaran yang dibuat sesuai dengan kebutuhan tidak
dapat dilanjutkan karena keterbatasan dana yang tersedia. Di negara berkembang, dana yang
disediakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kurang optimal. Kurangnya alokasi
anggaran ini berkaitan dengan kurangnya ketersediaan sumber dana dari negara. Negara
Indonesia sendiri mengalami pergeseran alokasi untuk kesehatan dari 2% - 3% (< 2016)
menjadi 5% dari APBN sejak tahun 2016. Alokasi dana kesehatan 5% (termasuk gaji) dari
APBN ini mengindikasikan bahwa Pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan dana untuk
kesehatan sesuai dengan Undang – Undang Kesehatan Nomor 9 Tahun 2006. Bagaimana
dengan APBD?. Pemerintah Daerah telah berupaya meningkatkan alokasi dana untuk
kesehatan yang sekarang berkisar rata – rata 7% - 10% (termasuk gaji) meskipun belum
semua daerah dapat memenuhi prosentase tersebut.
b. Pemerataan dana yang belum ideal
Permasalahan pemerataan alokasi dana juga menjadi kendala dalam pembiayaan kesehatan di
daerah. Contohnya yaitu dana/ anggaran di daerah perkotaan mendapatkan alokasi yang lebih
besar atau tidak seimbang dengan daerah di pedesaan. Pergeseran penduduk yang lebih
banyak di perkotaan menjadi penyebab dana banyak terserap di perkotaan. Namun dari segi
sarana dan prasaran kesehatan, daerah pedesaan juga jauh tertinggal dari perkotaan.
c. Alokasi dana yang kurang tepat
Alokasi dana dalam perencanaan dan anggaran seringkali tidak sesuai dengan pelaksanaannya
atau seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Misalnya kebutuhan
imunisasi yang seharusnya dapat dilaksanakan pada 1000 bayi ternyata data bayi tidak valid
sehingga hanya terimunisasi 100 bayi. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan data belum
menunjang perencanaan dan penganggaran di daerah. Contoh lain seperti alokasi dana untuk
program – program promosi kesehatan lebih kecil dari program – program pengobatan di
FKTP dan FKTL. Hal – hal tersebut menjadi pembelajaran penting bagaimana
mengalokasikan dana lebih optimal dan berimbang.
d. Pengelolaan dana yang belum optimal
Dana – dana yang tersedia cukup belum tentu dapat menyelesaikan permasalahan kesehatan
dengan sekaligus. Demikian halnya dengan keterbatasan sumber dana. Hal ini dikarenakan
salah satunya adalah pengelolaan dana yang belum optimal. Pengetahuan dan ketrampilan
pengelola dana juga sangat penting. Sumber daya manusia (SDM) yang melakukan
24

pengelolaan dana perlu selalu mendapatkan pengembangan ketrampilan melalui pelatihan –
pelatihan manajemen keuangan yang terencana. Dana yang dikelola dengan baik dan optimal
akan mengurangi dampak adanya dana yang berlebih atau kurangnya dana. SDM di bagian
keuangan ini harus mempunyai pengetahuan yang cuku dan keterampilan yag memadai dalam
upaya pengelolaan dana yang baik dan optimal sehingga efektifitas dan efisiensi perencanaan
dan penganggaran bidang kesehatan dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi organisasi.
e. Peningkatan biaya kesehatan
Biaya kesehatan dari waktu ke waktu semakin meningkat. Banyak penyebab yang berperan
dalam peningkatan baiaya kesehatan. Hal – hal yang menyebabkan peningkatan biaya
kesehatan yaitu:
1) Kemajuan ilmu dan teknologi. Pemanfaatan ilmu dan teknologi yang semakin
modern, menjadi salah satu penyebab biaya kesehatan semakin tinggi. Penggunaan
ilmu dan teknologi ini biasanya dikaitkan dengan pelayanan kesehatan yang
semakin efisien namun ditawarkan dengan biaya tinggi. Misal pelayanan bedah
dengan alat – alat canggih, alat scan tubuh (MRI), dan lain – lain
2) Perubahan pola penyakit. Hal ini juga menjadi penyebab tingginya biaya
kesehatan. Seperti munculnya penyakit –penyakit kanker di semua lapisan
masyarakat, penyakit diabetes yang tidak hanya menyerang masyarakat ekonomi
tinggi namun juga sudah menyerang masyarakat tingkat bawah. Perubahan pola
ini tidak diimbangi dengan perilaku hidup sehat masyarakat.
3) Perubahan pola pelayanan kesehatan. Perkembangan ilmu kedokteran sangat
mendukung pola pelayanan kesehatan di masyarakat. Perkembangan spesialisasi
dan subspesialisasi menyebabkan pelayanan kesehatan menjadi terkotak-kotak
(fragmented health services) dan mejadi permasalahan serius apabilan spesialisasi
dan subspesialisasi satu sama lain tidak berhubungan. Hal ini menyebabkan beban
pelayanan kesehatan menjadi tinggi, dan biasanya beban ini akan ditanggung oleh
pasien atau akan ditanggung oleh fasilitas kesehatan.
4) Tingkat inflasi. Negara juga dapat memepngaruhi biaya pelayanan kesehatan. Hal
ini terjadi apabila tingkat inflasi di negara tersebut tinggi. inflasi tinggi terjadi
apabila kenaikan harga – harga kebutuhan pokok di masyarakat tinggi. Sehingga
mempengaruhi biaya investasi dan biaya operasional termasuk di bidang
kesehatan.
5) Tingkat permintaan. Jumlah permintaan pelayanan kesehatan yang meningkat
menimbulkan peningkatan biaya kesehatan. Peningkatan permintaan pelayanan
kesehatan ini dipengaruhi beberapa hal yaitu meningkatnya jumlah penduduk,
meningkatnya pendidikan dan pengetahuan penduduk akan pentingnya kesehatan,
dan adanya upaya pemerintah dalam jaminan kesehatan.
25

Tabel 8. Masalah Pembiayaan Kesehatan DI Daerah dan Solusi
Masalah Berat Ringan Strategi/ Solusi (+/
-)
Keterbatasan Dana √ √
Pemerataan Dana √
Alokasi Dana yang kurang
tepat
√ √
Pengelolaan dana yang
belum optimal
√
Peningkatan biaya
kesehatan
√
Tabel di atas memperlihatkan bahwa situasi daerah menghadapi masalah pembiayaan
kesehatan. Masih diperlukan pemetaan detail untuk membuat solusi atau strategi dalam
memecahkan pembiayaan kesehatan di daerah. Tidak hanya itu, dibutuhkan penyelarasan
antara solusi/ strategi pembiayaan kesehatan dengan program – program prioritas
pembangunan kesehatan di daerah.
B. Siklus dan Jadwal Perencanaan penganggaran (In – Class)
Tahapan Perencanaan dan Penganggaran di Daerah
Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa
Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan
tanggal 31 Desember. Dalam Undan – Undang tersebut juga jelas dinyatakan bahwa kapan
penyusunan APBN dan penyusunan APBD diselenggarakan. Undang – Undang Nomor 25
Tahun 2004 menegaskan bagaimana hubungan APBN dan APBD dalam kerangka sistem
perencanaan pembangunan nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu
kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana
pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh
unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional bertujuan untuk:
a. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan
b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah,
antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan
Daerah
c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pengawasan
d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat
e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,
berkeadilan, dan berkelanjutan.
26

Sumber: UU 17/2003, UU 1/2004, UU 15/04, dan UU 25/04
Gambar 9. Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran Pusat Dan Daerah
Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam
rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan
berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Tahapan
dan perencanaan dan penganggaran APBN dapat digambarkan sebagai berikut.
Sumber Permenkes No. 48 Tahun 2017
Gambar 10. Tahapan dan Perencanaan dan Penganggaran APBN
Skema tahapan perencanaan dan penganggaran APBN menjabarkan tahapan kegiatan dari
tingkat pusat dan sinkronisasi di perencanaan di daerah. Skema perencanaan dan
penganggaran di Kementerian Kesehatan sebagai bagian dari perencanaan dan penganggaran
di tingkat pusat, berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN,
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah
27

Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran.
Tahapan perencanaan dan penganggaran di daerah juga berdasarkan regulasi yang sama dan
diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
TentangTata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan
untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan
pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan
kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Sedangkan pedoman APBD setiap
tahunnya diatur dengan Permendagri. Perubahan – perubahan APBD yang terjadi di daerah
juga telah diatur dengan regulasi. Berikut alur Perencanaan dan Penganggaran di Daerah.
Gambar 11. Alur Perencanaan dan Penganggaran APBD
Alur perencanaan dan penganggaran APBD sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017 tersebut
juga menitikberatkan bagaimana membuat renstra perangkat daerah (PD). Kebutuhan setiap
dokumen perencanaan kegiatan diselenggarakan oleh setiap OPD di daerah. Termasuk Dinas
Kesehatan, menyelaraskan kegiatan – kegiatan prioritas yang menjadi program dan kegiatan
pembangunan kesehatan. Prinsip penyusunan rencana pembangunan Daerah:
a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
b. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan
peran dan kewenangan masingmasing;
c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan
d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing
Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.
28

Rencana pembangunan Daerah dirumuskan secara: transparan, responsif, efisien, efektif,
akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan;
teknokratik, partisipatif, politis dan atas-bawah dan bawah-atas. Perencanaan pembangunan
Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan ; holistik-tematik,
integratif dan spasial. Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah.
Dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah terdiri atas : RPJPD, RPJMD dan RKPD.
Rencana Perangkat Daerah terdiri dari Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat
Daerah. Kepala Dinas perlu memahami dokumen – dokumen perencanaan dan penganggaran
sebagai berikut.
Gambar 12. Dokumen Perencanaan Kesehatan di Daerah
Dinas kesehatan menjadi pusat dan koordinator kesehatan di daerah. Dokumen – dokumen
tersebut di atas menjadi pedoman penting bahwa program dan kegiatan berjalan sesuai
dengan pedoman yang telah ada. Perencanaan sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan di
daerah serta pembiayaan dengan sumber dana yang telah pasti alokasinya.
29

Gambar 13. Proses Perencanaan dan Penganggaran di Daerah
Dokumen – dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut di buat sesuai dengan proses
perencanaan dan penganggaran pada gambar di atas. Setiap bulan akan ada jadwal yang harus
di penuhi oleh dinas kesehatan untuk membuat dokumen perencanaan dan penganggaran. Hal
ini dilakukan untuk melengkapi dokumen perencanaan dan penganggaran di tingkat daerah.
Perlu diperhatikan oleh Kepala dinas kesehatan dimana tahapan – tahapan yang dapat menjadi
peluang terjadinya potensi fraud dan dimana potensi tersebut dapat dideteksi.
Penyusunan RKPD bagi Daerah yang Belum Memiliki RPJMD
Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah
provinsi,penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD
provinsi periode berkenaan serta arah kebijakan dan isu strategis RKP, serta mengacu pada
RPJMN untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi dengan
pembangunan nasional. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan Daerah kabupaten/ kota, penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan
dan sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk
keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten/ kota dengan
pembangunan Daerah provinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kepala Daerah
yang diperpanjang masa jabatannya 2 (dua) tahun atau lebih, diwajibkan menyusun RPJMD
menjadi pedoman untuk penyusunan RKPD selama kurun waktu.
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Otonom Baru
Penjabat Kepala Daerah otonom baru menyusun rancangan RKPD berpedoman pada RPJMD
induk yaitu mengacu pada ; identifikasi permasalahan pembangunan dan isu strategis
berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu dalam wilayah administratif
30

pemerintahan Daerah otonom yang baru dibentuk. Kemudian disususn kerangka ekonomi
Daerah dan pendanaan, prioritas, lokasi, dan sasaran pembangunan Daerah serta rencana
program dan kegiatan pembangunan tahunan Daerah. RKPD tersebut ditetapkan dengan
Perkada, dengan tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD bagi
Daerah yang belum memiliki RPJMD, Kepala Daerah yang diperpanjang masa jabatannya 2
(dua) tahun atau lebih dan bagi Daerah otonom baru tetap berpedoman pada ketentuan yang
berlaku.
Perumusan Program Pembangunan Kesehatan Di Daerah
Tahap perumusan program pembangunan daerah, proses pendampingan, masukan, kritik dan
koreksi dari pusat terhadap provinsi, dan pendampingan, masukan, kritik dan koreksi oleh
pusat dan/atau provinsi terhadap kabupaten/kota sangat penting untuk dilakukan. Suatu
program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus
berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah.Suatu program prioritas bersifat
strategis mengikuti arsitektur kinerja, sebagai berikut:
Gambar 14. Arsitektur Kinerja RPJMD antara Kinerja Strategis dengan Operasional
Langkah selanjutnya adalah langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan
metodologi ke dalam penyusunan program/kegiatan.Sesuai arsitektur perencanaan yang
memisahkan antara aspek strategis dan operasional, program dan kegiatan dipisahkan pula
menjadi 2 (dua) yaitu program/kegiatan untuk perencanaan strategis dan program/kegiatan
untuk perencanaan operasional.
31

Tabel 9. Perumusan Program Prioritas
Penyelarasan program prioritas antara program di tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah
perlu dilakukan. Pengambil kebijakan perlu melihat lebih detil kebutuhan di daerah.
Penyelarasan atau Sinkronisasi RPJMN dan RPJMD Bidang Kesehatan
Dasar hukum penyelarasan yaitu:
a. Pasal 263 ayat (3) UU 23 Tahun 2014
b. Pasal 272 ayat (3) UU 23 Tahun 2014
c. SEB Menteri Dalam Negeri RI dengan Menteri PPN RI Nomor 050/4936/SJ
Nomor 0430/M.PPN/12/2016 Tanggal 23 Desember Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyelelarasan RPJMD dengan RPJMN
Tujuan penyelarasan yaitu:
a. Menjamin sinergitas sasaran pokok pembangunan dan arah kebijakan
pembangunan yang tertuang dalam RPJMN menjadi prioritas dalam RPJMD
terkait;
b. Harmonisasi hubungan pusat-daerah dan antar daerah dalam rangka upaya
pencapaian sasaran pokok pembangunan nasional;
c. Optimalisasi penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan,
dan berkelanjutan;
d. Penyesuaian alokasi anggaran pembangunan pusat dan daerah; dan
e. Optimalisasi potensi dan keanekaragaman daerah.
Sasaran penyelarasan yaitu:
a. Tersusunnya kertas kerja penyelarasan tentang isu strategis, visi, misi, tujuan,
sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan di dalam
RPJMD yang selaras dengan RPJMN 2015-2019 yang dituangkan pada Form
Penyelarasan;
b. Tersusunnya butir-butir usulan Pemerintah Daerah berupa alokasi anggaran
berdasarkan penyelarasan indikator dalam Pencapaian Target Prioritas
Nasional sesuai kewenangannya dan dituangkan pada Form Usulan
Dukungan Penyelarasan.
c. Tersusunnya butir-butir dukungan Pemerintah Pusat dalam rencana
pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.
32

Tabel 10. Penyelarasan Program Priortias Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota
Sumber: Bappenas, 2017
Sesui dengan regulasi juga dibutuhkan penyelarasan untuk kegiatan – kegiatan prioritas.
Gambaran penyelarasan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:
Tabel 11. Penyelarasan Kegiatan Prioritas dengan Urusan dalam UU No. 23/ 2014
Sumber, Bappenas, 2017
Beberapa penyelarasan dilakukan untuk mempertegas kembali kewenangan Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota. Pemetaan yang dilakukan membantu
33

mempermudah penyusun perencanaan dan pengambil kebijakan untuk memenuhi kebutuhan
pembangunan kesehatan di daerahnya.
Tabel 12. Penyelarasan Sumber Dana Kesehatan
Sumber: Bappenas, 2017
Pemetaan sumber dana manjadi pelengkap penyelarasan yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa adanya kepastian pendanaan dari pusat sampai
dengan daerah terhadap program dan kegiatan yang telah diselaraskan oleh daerah. Gambaran
koordinasi teknis untuk sinergitas perencaanan antara pusat dan daerah, apakah ini juga
terjadi antara Kementerian Kesehatan dengan Dinas Kesehatan.
Sumber: SEB, 2017
Gambar 15. Koordinasi Teknis sebagai Sinergitas Perencanaan Pusat - Daerah
34

Koordinasi tersebut menggambarkan bahwa program dan kegiatan yang dissinkronkan
membawa dampak yang lebih baik baik di pusat dan daerah. Pembagian kewenangan juga
lebih jelas dilakukan oleh siapa dan mendukung prioritas nasional maupun kebutuhan di
daerah.
Gambar 16. Hubungan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Dokumen
Rencana Perangkat Daerah
Proses integrasi antara dokumen menjadi bagian dalam perencanaan. Penyusun/ perencana di
daerah dapat melihat lebih detil integrasi antar dokumen. Koordinasi lintas sektor menjadi
bagian penting dalam proses integrasi ini.
Proses Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah
Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi paling lama pada
minggu terakhir bulan Maret dan petunjuk teknis pelaksanaannya diatur dengan oleh
gubernur, sedangkan Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
kabupaten/kota paling lama pada minggu terakhir bulan Februari dan petunjuk teknis
pelaksanaannya diatur oleh bupati/wali kota. Penyelenggaraan forum Perangkat
Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota dilakukan dengan
mempertimbangkan urgensi, efisiensi dan efektifitas sesuai dengan kebutuhan. Dengan
demikan dapat diselenggarakan oleh masing-masing Perangkat Daerah atau dilaksanakan
secara gabungan beberapa Perangkat Daerah dibawah koordinasi BAPPEDA. Berikut
gambaran alur proses perangkat daerah.
35

Gambar 17. Alur Proses Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah Provinsi/
Kabupaten/ Kota
36

Pokok Bahasan 4: Pelaksanaan Anggaran dn Pembiayaan Kesehatan Daerah
A. Fungsi Pembiayaan Kesehatan (In – Class)
Fungsi pembiayaan kesehatan merupakan sebuah fungsi penting dalam sebuah sistem
kesehatan, dalam fungsi pembiayaan kesehatan ada 3 fungsi penting yang berperan yaitu:
revenue collection, pooling dan purchasing.
a. Penggalian dana (revenue collection)
Revenue collection atau sumber pembiayaan kesehatan merupakan proses sebuah sistem
kesehatan menerima uang baik dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah dan organisasi
lainnya, dalam hal ini termasuk donor. Definisi yang lain menyebutkan bahwa Revenue
collection merupakan cara sistem kesehatan mengumpulkan uang dari rumah tangga, bisnis,
dan sumber-sumber eksternal (Gottret, Schieber. 2006). Hal ini merupakan akumulasi
pendapatan sehingga peserta berbagi risiko kesehatan secara kolektif, melindungi individu
pengeluaran kesehatan yang tidak terduga. Sistem prabayar memungkinkan peserta untuk
membayar biaya rata-rata yang diharapkan, membebaskan peserta dari ketidakpastian dan
memastikan kompensasi kerugian apabila yang terjadi. Revenue Collection juga didefinisikan
sebagai kontribusi keuangan kepada sistem kesehatan yang pengumpulannya dilakukan secara
adil dan efisien (WHO, 2005). Revenue collection merupakan prinsip yang universal dimana
penekanannya pada kemudahan pengumpulan iuran yang dilakukan oleh pemerintah maupun
pemberi kerja (Peta JKN, 2012)
Terkait cara pendapatan (revenue) dikumpulkan mempengaruhi aksesibilitas keuangan ada
berbagai pendekatan yang dapat dikelompokkan dalam pengumpulan dana.
1) Revenue collection dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari APBN dari
pajak umum, pajak khusus, non-pajak, bantuan dan pinjaman serta berbagai
sumber lainnya. Dana Pemerintah Daerah bersumber APBD dari Pajak
Daerah, retribusi daerah dan pendapatan PAD yang lain.
2) Revenue collection dari pengumpulan premi. Premi yang dikumpulkan
merupakan dana sektor kesehatan. Premi yangdikumpulkan baik dari asuransi
pemerintah maupun swasta.
3) Revenue Collection dari perusahaan – perusahaan yang memiliki asuransi
kesehatan sendiri. Misal Perusahaan Pertamina, Perusahaan Telkom
4) Revenue Collection dari Out of pocket dari masyarakat. Masyarakat yang
datang langsung ke fasilitas kesehatan dengan membayar tunai merupakan
bagian dari dana kesehatan. Sumber dana ini dari masyarakat yang
dikumpulkan secara aktif oleh masyarakat sendiri guna membiayai upaya
kesehatan masyarakat, contohnya dana sosial keagamaan atau sering kali
dinamakan dengan dana filantropis.
b. Pengalokasian dana (pooling)
Pooling atau penyebaran risiko merupakan akumulasi dan manajemen sumber pendanaan
untuk membatasi pembayaran oleh individu pada pelayanan kesehatan. Adanya mekanisme
pooling yang baik dan luas, individu diharapkan tidak lagi menanggung risiko mereka sendiri.
Definisi lain pooling risk yaitu kontribusi yang dikumpulkan dengan tujuan agar biaya
37

perawatan kesehatan dimiliki oleh semua (semua menanggung) dan tidak ditanggung secara
individu padwa waktu memerlukan perawatan kesehatan. Definisi lain menyebutkan bahwa
pooling merupakan kontribusi yang digunakan untuk membeli atau menyediakan intervensi
kesehatan yang tepat dan efektif (WHO, 2005). Dalam Peta Jalan Menuju JKN (2012), risk
pooling (kegotong-royongan ) adalah upaya bersama agar semua penduduk berkontribusi
(membayar iuran/ pajak) agar terkumpul (pool ) dana untuk membiayai pengobatan siapa saja
yang sakit
Sebagai contoh pemahaman yaitu
1) Pooling dana – dana pemerintah untuk bidang kesehatan yaitu di kementerian
kesehatan, dan kementerian – kementerian lain yang terkait kesehatan untuk
program UKM dan UKP. Pooling di daerah terjadi di Dinas Kesehatan di
Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
2) Pooling di BPJS Kesehatan. Dana dari BPJS Kesehatan bisa berasal dari dana
Pemerintah Pusat (APBN) dan Pemerintah Daerah (APBD) untuk membayar
iuran PBI. Namun, sumber dana BPJS Kesehatan juga berasal dari
masyarakat berupa premi/ iuran sukarela.
3) Pooling yang bersumber masyarakat yakni alokasi dana dari masyarakat
untuk UKM dilaksanakan berdasarkan asas gotong royong sesuai dengan
kemampuan masyarakat. Sedangkan untuk UKP dilakukan melalui
kepesertaan dalam program jaminan kesehatan wajib dan atau sukarela yang
dicanangkan pemerintah maupun dari swasta dan pembayaran langsung ke
fasilitas kesehatan.
c. Pembelanjaan (Purchasing)
Purchasing merupakan proses dimana kontribusi yang telah dikumpulkan digunakan untuk
membayar penyedia pelayanan kesehatan berdasarkan satu set pelayanan kesehatan yang
diberikan. Purchasing bisa secara pasif atau strategik, pembelian pasif hanya mengikuti
anggaran yang telah ditentukan atau membayar tagihan ketika tagihan diberikan. Pembelian
strategik lebih menjadi pilihan, karena melibatkan pencarian yang terus menerus untuk
mendapatkan metode pembelian dan penyedia pelayanan kesehatan terbaik. Beberapa hal
yang bisa menjadi contoh dalam purchasing yaitu:
1) Pembiayaan kesehatan dari pemerintah dan public-private patnership yang
digunakan untuk membiayai UKM.
2) Pembiayaan kesehatan yang terkumpul dari Dana Sehat dan Dana Sosial
Keagamaan digunakan untuk membiayai UKM dan UKP.
3) Pembelajaan untuk pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin dan rentan
dilaksanakan melalui Jaminan Kesehatan.
Pembelian strategis dapat meningkatkan kinerja sistem kesehatan dengan mengedepankan
kualitas, efisiensi, pemerataan dan responsif terhadapa penyediaan pelayanan kesehatan dan,
dengan demikian hal ini dapat mendorong tercapainya Universal Health Coverage (Figueras,
Robinson, Jakubowski, 2005; WHO, 2010). Pembelian melibatkan tiga rangkaian keputusan
(Figueras, Robinson, Jakubowski, 2005):
1) Mengidentifikasi tiga hal yang berhubungan dimana intervensi atau jasa yang
38

akan dibeli sesuai dengan kebutuhan penduduk, dengan mempertimbangkan
prioritas kesehatan nasional dan efektivitas biaya mereka (yaitu apa yang
harus dibeli dan untuk siapa?)
2) Memilih penyedia jasa dari siapa yang akan dibeli, dengan
mempertimbangkan kualitas, efisiensi dan pemerataan penyediaan pelayanan
kesehatan (yaitu dari siapa untuk membeli?)
3) Menentukan bagaimana layanan ini harus dibeli, termasuk pengaturan
kontrak dan mekanisme pembayaran ke penyedia layanan (yaitu bagaimana
membayar nya dan berapa harganya?).
B. Mekanisme Pelaksanaan Anggaran (BOK, DAK, Kapitasi) (In – Class)
Di banyak negara, pelaksanaan anggaran dengan kapasitas pengawasan lemah lebih
memperburuk masalah dari sistem anggaran yang sudah buruk, sehingga menghasilkan
pelaksanaan anggaran jauh menyimpang dari anggaran yang direncanakan (Rajan, Baroy,
Stenberg, 2016). Di Indonesia, penyusunan perencanaan dan penganggaran DAK bidang
kesehatan mempunyai tahapan yang berkesinambungan mulai dari perencanaan program dan
kegiatan sampai dengan pengalokasian anggaran dengan penjelasan bahwa tahapan-tahapan
perencanaan dan penganggaran mengikuti jadwal yang telah ditentukan oleh Kementerian
PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Adapun tahapannya
sebagai berikut:
Sumber: Permenkes No. 48 Tahun 2017
Gambar 18. Tahapan Pengalokasian DAK
Dalam perencanaan dan penganggaran DAK, Sekretariat Jenderal dalam hal ini Biro
Perencanaan dan Anggaran menjadi leading sector dalam koordinasi dengan
Kementerian/Lembaga terkait. Setiap unit utama Kementerian Kesehatan dalam mengusulkan
menu-menu kegiatan DAK harus melalui Biro Perencanaan dan Anggaran. Dalam
perencanaan DAK, Unit Utama harus memperhatikan indikator sebagai berikut :
a. DAK Fisik
39

1) sarana, prasarana dan alat yang dimiliki oleh daerah.
2) kinerja daerah dalam pemanfatan DAK tahun t-1
3) konsistensi daerah dalam pelaksanaan pemanfaatan DAK dengan
Perencanaannya.
4) kepatuhan daerah dalam pelaporan pemanfaatan DAK sesuai dengan
waktu pelaporan yang ditentukan
5) kondisi geografis daerah
6) jumlah penduduk
b. DAK Nonfisik
1) Jumlah Puskesmas
2) Jumlah Penduduk
3) Bobot regional
4) Bobot kab./kota
5) Perkiraan jumlah ibu hamil
6) Lokus Program Pusat di daerah
7) kinerja daerah dalam pemanfatan DAK tahun t-1
8) kepatuhan daerah dalam pelaporan pemanfaatan DAK sesuai dengan
waktu pelaporan yang ditentukan
Puskesmas dapat mengelola upaya kesehatan dengan baik dan berkesinambungan dalam
mencapai tujuannya, Puskesmas menyusun rencana kegiatan untuk periode 5 (lima) tahunan
dan dirinci kembali ke dalam rencana tahunan Puskesmas sesuai siklus perencanaan
anggaran daerah. Rencana kegiatan 5 (lima) tahunan dan rencana tahunan, selain mengacu
pada kebijakan pembangunan kesehatan kabupaten/kota disusun berdasarkan analisis situasi
(evidence based) dan prediksi kejadian kedepan yang mungkin akan terjadi. Hal yang perlu
dilakukan kemudian adalah pengawasan dan pengendalian dengan upaya-upaya perbaikan
dan peningkatan (Corrective Action) dan diakhiri dengan pelaksanaan penilaian hasil kegiatan
melalui penilaian kinerja Puskesmas (Permenkes No. 44 tahun 2016). Termasuk dana kapitasi
yang diperoleh dari BPJS Kesehatan. Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP dari Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk pembayaran jasa
pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan di FKTP dan dukungan biaya operasional
pelayanan kesehatan. Pembayaran jaya pelayanan untuk tenaga kesehatan mengikuti
peraturan yang berlaku dimana besaran jasa pelayanan dari total jumlah kapitasi yang
diterima oleh FKTP adalah minimal 60% (Permenkes No. 21 Tahun 2016).
40

Sumber: PKMK, 2016
Gambar 19. Aliran Sumber Dana di Puskesmas sebelum Tahun 2014
Gambar di atas menjelaskan bagaimana aliran dana sebelum tahun 2014. Dana BOK yang
masih menggunakan dana TP langsung ke Puskesmas dan juga adanya dana Jampersal dan
Jamkesmas.
Sumber: PKMK, 2016
Gambar 20. Aliran Sumber Dana di Puskesmas Tahun 2014 dan 2015
Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan
Kementrian
Kesehatan
Kementrian
Kesehatan
Dinkes
Kab/Kota
Dinkes
Kab/Kota
PuskesmasPuskesmas
DIPA TP
Dinkes
Kab/Kota
DIPA TP
Dinkes
Kab/Kota
DPA SKPD
Dinkes
Kab/Kota
DPA SKPD
Dinkes
Kab/Kota
APBD Kab/KotaAPBD Kab/Kota
DIPA
BUK (TP)
DIPA
BUK (TP)
Jamkesmas
Jampersal
BOK
1,2,3 adalah alur
turunnya dana ke
puskesmas
PAD
Dana Perimbangan
Lain-lain Pend Darh yg Sah
PAD
Dana Perimbangan
TP
BGKIA
TP
BGKIA
Kementrian
Kesehatan
Kementrian
Kesehatan
PuskesmasPuskesmas
DIPA TP
Dinkes
Kab/Kot
a
DIPA TP
Dinkes
Kab/Kot
a
DPA SKPD
Dinkes
Kab/Kota
DPA SKPD
Dinkes
Kab/Kota
APBD
Kab/Kota
APBD
Kab/Kota
22
11
33
BOK
1,2,3,adalah alur
turunnya dana
ke puskesmas
PAD
Dana Perimbangan
PAD
Dana Perimbangan
TP
BGKIA
TP
BGKIA
Dana
Kapitasi
(BPJSK)
Dana
Kapitasi
(BPJSK)
41

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dimanfaatkan untuk biaya obat, alat kesehatan,
dan bahan medis habis pakai dan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya. Penggunaan
Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila terjadi sisa pemanfaatan dana
kapitasi pada akhir tahun anggaran, maka pemanfaatan sisa Dana Kapitasi dimasukkan dalam
rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN yang dianggarkan dalam Rencana Kerja
dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan (Permenkes No. 21 Tahun 2016).
Sumber: PKMK, 2016
Gambar 21. Aliran Sumber Dana di Puskesmas Setelah Tahun 2016
Gambar di atas menggambarkan dana – dana ke Puskesmas tahun 2016. Perubahan
mekanisme penyaluran dana ke Puskesmas memberikan dampak positif dan negatif. Kepala
dinas diharapkan dapat membuat progres untuk melihat dampak positif dan negatifnya.
C. Monitoring dan Evaluasi (Online)
Pengawasan dan evaluasi merupakan bagian dari fungsi manajemen yang mempunyai peran
sangat penting. Pengawasan merupakan kegiatan penilaian terhadap pelaksanaan tugas yang
sedang berjalan dengan tujuan mencocokkan pelaksanaan kegiatan dengan standar atau tolak
ukur yang ditetapkan. Kegiatan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Pusat dapat berupa
pemberian pedoman, bimbingan, dan standar pelaksanaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi,
pemberian pendidikan/pelatihan, dan fasilitasi penelitian dan pengembangan, termasuk
pemanfaatan teknologi informasi.
Evaluasi sama pentingnya dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya, yaitu perencanaan,
pengorganisasian atau pelaksanaan, pemantauan (monitoring) dan pengendalian. Fungsi
monitoring dan fungsi evaluasi seringkali sulit untuk dipisahkan. Sebagai bagian dari fungsi
manajemen, fungsi evaluasi tidak dapat berdiri sendiri. Fungsi pemantauan dan pelaporan
berhubungan dengan fungsi evaluasi. Untuk melengkapi dalam fungsi-fungsi manajemen,
evaluasi bermanfaat agar organisasi tidak mengulangi kesalahan yang sama setiap kali
Dinkes
Kab/Kota
Dinkes
Kab/Kota
PuskesmasPuskesmas
APBD
Kab/Kota
APBD
Kab/Kota
22 11
1 dan 2 adalah alur
turunnya dana ke
puskesmas
PAD
Dana Perimbangan
Lain-lain Pend Daerah
yg Sah
PAD
Dana Perimbangan
Lain-lain Pend Daerah
yg Sah
DAK-Non FisikDAK-Non Fisik
Dana Kapitasi
BPJS
Kesehatan
Dana Kapitasi
BPJS
Kesehatan
DPA SKPD
Dinkes
Kab/Kota
DPA SKPD
Dinkes
Kab/Kota
42

melakukan perencanaan program maupun dalam pelaksanaannya.
Evaluasi merupakan proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis yang diperlukan
dalam rangka pengambilan keputusan, GAO (1992:4 cit Permenkes No. 48 2017). Evaluasi
menghasilkan umpan balik dalam kerangka efektivitas pelaksanaan kegiatan organisasi.
Pemahaman lain terkait dengan evaluasi oleh Peter H. Rossi (1993:5 cit Permenkes No. 48
2017)) menyebutkan bahwa evaluasi merupakan suatu aplikasi penilaian yang sistematis
terhadap konsep, desain, implementasi, dan manfaat aktivitas dan program dari suatu instansi
pemerintah. Dengan kata lain, evaluasi dilakukan untuk menilai dan meningkatkan cara-cara
dan kemampuan berinteraksi instansi pemerintah yang pada akhirnya akan meningkatkan
kinerjanya. Permasalahan yang ditemukan dalam evaluasi mendorong evaluator (orang yang
melakukan evaluasi) memberikan atau menciptakan suatu solusi. Evaluasi dapat dilakukan
degan berbagai metode, baik berupa penelitian maupun kegiatan lain. Data – data yang
dikumpulkan selama kegiatan evaluasi merujuk pada sistem informasi baik secara digital
maupun hardcopy. Sumber data – data bisa berasal dari instansi atau organisasi maupun dari
pelaksana program atau kegiatan. Evaluasi juga bisa dilakukan denga sumber data yang
berasal dari luar organisasi. Hal ini dapat mendukung data atau informasi yang dibutuhkan.
Hasil analisis data menjadi bagian penting yang harus dilakukan. Keakuratan data perlu
dilakukan dengan melakukan konfirmasi terhadapa berbagai pihak atas data yang didapat.
Namun, evaluasi membutuhkan kecepatan memperoleh data dan analisis yang dilakukan,
sehingga hasil analisis dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dengan real time dan tepat
sasaran.
Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesuai
Permendagri 86 Tahun 2017
Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan:
a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana
pembangunan Daerah;
b. konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW Nasional;
c. konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah;
d. konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan kesesuaian antara capaian
pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan
evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah antarprovinsi. Gubernur melakukan
pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah lingkup Daerah
provinsi, Daerah kabupaten/kota dan antarkabupaten/kota. Bupati/wali kota melakukan
pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah lingkup
kabupaten/kota. Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah meliputi:
a. Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan
pembangunan Daerah;
b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
dan
c. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.
D. Laporan Pelaksanaan Anggaran (Online)
Laporan pelaksanaan anggaran berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP,
43

merupakan serangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang
untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian,
pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggung-
jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Pertanggung-jawaban tersebut berupa
laporan yang disampaikan penanggunjawab atau atasan masing-masing, Kementerian
Negara/Lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada
Presiden selaku kepala pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Pasal 33
ayat 3 juga menyebutkan bahwa menteri/pimpinan lembaga menyampaikan hasil pelaksanaan
program dan kegiatan RKP tahun berjalan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Menteri Keuangan setiap 3 (tiga) bulan. Penyelenggaraan SAKIP pada
Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara
berjenjang dengan tingkatan sebagai berikut:
1. Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja
2. Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi
3. Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga. Adapun
penyelengggaran SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas
Kinerja SKPD.
Dalam melaksanakan ketentuan sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang
SAKIP telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja,
Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12
Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah. Pelaksanaan SAKIP sebagai berikut.
1. Mempersiapkan dan menyusun perencanaan strategis
2. Merumuskan visi, misi, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan, sasaran dan
strategi instansi Pemerintah
3. Merumuskan indikator kinerja instansi Pemerintah dengan berpedoman pada
kegiatan yang dominan, menjadi isu nasional dan vital bagi pencapaian visi dan
misi instansi Pemerintah
4. Memantau dan mengamati pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan seksama
5. Mengukur pencapaian kinerja, seperti;
a. Perbandingan kinerja aktual dengan rencana atau target
b. Perbandingan kinerja aktual dengan tahun-tahun sebelumnya
c. Perbandingan kinerja aktual dengan kinerja di negara-negara lain atau standar
internasional
6. Melakukan evaluasi kinerja dengan
a. Menganalisa hasil pengukuran kinerja
b. Menginterpretasikan data yang diperoleh
c. Membuat pembobotan (rating) keberhasilan pencapaian program
d. Membandingkan pencapaian program dengan visi dan misi instansi
pemerintah.
Untuk menjalankan akuntabilitas kinerja dibutuhkan suatu alat. Alat untuk melaksanakan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
44

Pemerintah (AKIP).Konsep pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (Result Oriented
Government), SAKIP merupakan alur sistem yang dimulai sejak perencanaan kinerja dengan
menetapkan Rencana Strategis (Renstra)/Rencana Aksi Program/Rencana Aksi Kegiatan,
Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja (PK). Pada
pelaksanaannya, instrumen untuk pengukuran kinerja berupa Indikator Kinerja Kegiatan
(IKK) dan Indikator Kinerja Program (IKP). Kemudian dilanjutkan dengan pelaporan kinerja
yang menggunakan format atau alat berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) atau
Laporan Kinerja (LKj) yang menjadi bahan baku penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE).
Gambaran pola siklus tersebut sebagaimana ilustrasi di bawah ini. ESULT
ORIENTED GOVENM
Gambar 22. Siklus dalam SAKIP
Siklus anggaran standar menggabungkan empat tahap yang berbeda: 1) definisi dan formulasi
anggaran; 2) negosiasi dan persetujuan anggaran; 3) pelaksanaan anggaran; 4) dan pelaporan
anggaran, audit dan evaluasi (Rajan, Barroy, Stenberg, 2016). Dalam proses pelaksanaannya
SAKIP tidak dapat terlepas dari sistem perencanan dan penganggaran. Pada tahap
perencanaan, SAKIP berkaitan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Sedangkan pada tahap pelaksanaan, SAKIP
berhubungan dengan Sistem Penganggaran yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2003. Keterkaitan SAKIP dengan sistem perencanaan dan penganggaran dapat
digambarkan dalam bagan berikut:
45

Gambar 23. Keterkaitan SAKIP dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(SPPN) dan Sistem Penganggaran
Keterkaitan pada gambar di atas mengindikasikan pentingnya laporan pelaksanaan anggaran
untuk dilaksanakan. Target kinerja yang ingin dicapai memaksa setiap pengambil kebijakan
atau pihak independen ingin menilai kinerja tersebut. Untuk melihat akuntabilitas suatu
entitas ada dua jenis pertanyaan akuntabilitas yang dapat diminta. Tipe pertama hanya
meminta untuk diberitahu; ini dapat mencakup informasi anggaran dan / atau deskripsi narasi
tentang kegiatan atau output. Jenis pertanyaan ini mencirikan pemantauan dasar dan
menyiratkan aliran informasi satu arah dari aktor yang dapat dipertanggungjawabkan kepada
aktor yang mengawasi. Dalam istilah tata kelola demokratis, aspek penginformasian
keterjawaban berkaitan dengan transparansi. Jenis pertanyaan kedua bergerak di luar
pelaporan fakta dan angka, dan meminta penjelasan dan pembenaran (alasan); artinya, ia
bertanya bukan hanya tentang apa yang telah dilakukan tetapi mengapa. Pertanyaan
pembenaran memasukkan transmisi informasi, tetapi lebih dari sekadar dialog antara aktor
yang bertanggung jawab dan yang mengawasi (Brinkerhoff, 2003).
46

Penugasan Kasus
Kasus
Bapak Sudirjo, Bupati baru Kabupaten Pasir Putih menginstruksikan kapada Kepala Dinas
Kesehatan untuk menjamin 55.000 masyarakat miskin kabupaten tersebut yang tidak dijamin
oleh Pemerintah Pusat. Bapak Bupati memberikan beberapa tahapan dalam instruksi
penjaminan tersebut. Pada tahap 1, bulan ini instruksinya adalah membuat Laporan sumber
dana apa saja yang dapat digunakan untuk menjamin masyarakat miskin tersebut dan untuk
menghitung berapa besarannya regulasi apa yang harus dijadikan acuan dan berapa biaya
yang dibutuhkan untuk menjamin masyarakat miskin tersebut.
Pada tahapan selanjutnya, Bapak Sudirjo, Bupati baru Kabupaten Pasir Putih yang
menginstruksikan kapada Kepala Dinas Kesehatan untuk menjamin 55.000 masyarakat
miskin kabupaten tersebut dihadapkan pada implementasi anggaran berbasis kinerja. Kepala
Dinas diinstruksikan agar membuat laporan bagaimana cara menganggarkan rencana Bapak
Bupati Sudirjo tersebut. Bapak Bupati mengingatkan Kepala Dinas agar mengikuti regulasi
pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.
Pada bulan berikutnya, didapatkan informasi pembiayaan untuk menjamin 55.000
masyarakat miskin kabupaten Pasir Putih tersebut dihadapkan pada permasalahan ketepatan
alokasi anggaran dan besarnya dana yang dibutuhkan. Kepala Dinas Kesehatan berfikir
keras, Anggaran tahun 2018 dibuat pada tahun 2017, kemudian apa yang harus dilakukan
agar pembiayaan tersbut dapat masuk dalam anggaran 2018. Kepala dinas kesehatan
kemudian berdiskusi dengan staf ahlinya, pada tahap 3 ini apa yang harus dilakukan oleh
tenaga ahli tersebut agar dapat melaporkan ke Bupati langkah – langkah yang perlu diambil.
Agar dapat memenuhi pembiayaan untuk menjamin 55.000 masyarakat miskin kabupaten
Pasir Putih tersebut, kepala dinas kesehatan ingin memetakan fungsi-fungsi pembiayaan
kesehatan di kabupaten Pasir Putih. Selain itu untuk melengkapi laporannya kepada Bapak
Bupati terhadap kemungkinan pembiayaan masyarakat miskin tersebut, Kepala Dinas akan
melengkapinya dengan informasi sumber dana lain untuk mendanai promotif preventif,
perencanaan monitoring dan evaluasi yang akan dilakukan dan pertanggungjawaban sumber
dana yang digunakan untuk program / kegiatan apa saja terkait dengan pembiayaan
masyarakat miskin tersebut.
Instruksi:
Setelah memahami kasus dan materi, anda sebagai tenaga ahli Kepala Dinas Kabupaten
Pasir Putih diminta membantu melengkapi laporan dari dan hal – hal yang diperlukan untuk
melengkapi laporan Kepal Dinaske Buapti. Agar jaminan kesehatan untuk 55. 000
mendapatkan alokasi anggaran.
47

1. Keterkaitan sumber dana pemerintah, sumber dana swasta dengan sistem asuransi
kesehatan sangat erat. Ketersediaan sumber dana APBN dan APBD harus dipastikan
alokasinya dalam rangka membiayai program pembangunan kesehatan. Kenaikan
anggaran kesehatan belum tentu memperbaiki outcome kesehatan. Penyelerasan
perencanaan dan penganggaran termasuk sumber daya menjadi bagian penting dalam
program pembangunan kesehatan. Subsidi pemerintah menjadi salah satu alat untuk
memastikan terjadinya pemerataan dalam pelayanan kesehatan. Terjadinya reformasi
pembiayaan kesehatan dengan dimulanyai JKN di Indonesia, memberi pengaruh sangat
besar adanya alokasi anggaran di sektor kesehatan baik i tingkat pusat dan daerah.
2. Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) merupakan suatu pendekatan dalam sistem
penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang
diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja tersebut. Berbeda
dengan penganggaran secara tradisional, ABK disusun berdasarkan orientasi keluaran.
Tahapan – tahapan membuat ABK perlu dipahami oleh penyusun anggaran
3. Model perencanaan untuk mendesain program intervensi kesehatan berdasarkan
analysis masalah pembiayaan kesehatan di Indonesia masih merujuk pada keterbatasan
dana dan pemerataan dana/ alokasi sumber dana. Besaran alokasi dan pengelolaan dana
juga menjadi tantangan bagi pelaksana anggaran di daerah. Kemampuan dan jumlah
sumber daya manusia yang terbatas menjadi pelengkap tidak optimalnya pembiayaan
kesehatan di daerah. Meskipun dana yang besar, keluaran dari perencanaan dan
penganggaran perlu diukur kembali kualitasnya. Siklus perencanaan dan penganggaran
di daerah yang sudah mengacu pada siklus perencanaan dan penganggaran tingkat
nasional menjadi nilai positif bagi daerah untuk terus memperbaiki dan
mengembangkan perencanaan dan penganggarannya. Upaya – upaya telah dilakukan
oleh daerah sebagai dampak adanya kebutuhan kualitas perencanaan dan penganggaran
yang baik dan berkembang. Hal ini didukung dengan beberapa regulasi perencanaan
dan penganggaran di daerah.
4. Pemahaman fungsi pembiayaan kesehatan yaitu revenue collection, pooling, dan
purchasing menjadi bagian penting karena merupakan bagian dari sistem pembiayaan
kesehatan. Sumber dana ini lah yang mejadi sumber dana pokok bagi kesehatan.
Pengumpulan di berbagi instansi kesehatan juga telah dilkukan dan dikembangkan.
BPJS Kesehatan menjadi salah satu lembaga baru dalam pooling risk untuk pelayanan
kesehatan. Pengembangan pengumpulan sumber dana dan tempat sumber dana tersebut
meningkatkan pembelian pelayanan kesehatan. Hal ini juga berpengaruh pada
pelaksanaan anggaran di daerah terutama bagi sumber dana pemerintah pusat yang
menjadi dana daerah. Pelaksanaan anggaran di daerah iatur melalui regulasi dan
mewajibkan adanya laporan pelaksanaan anggaran. Rangkaian pelaksanaan anggaran
tersebut kemudian di monitor dan di evaluasi dengan tujuan memperoleh masukan –
masukan agar pelaksanaan anggaran di daerah dapat efisien dan akuntabel.
48
RANGKUMAN77

1. Bappenas, PKMK UGM, DFAT, UNICEF. 2017. Modul Sinkronisasi RPJMD dan
RPJMN Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat, PKMK FKKMK UGM.
Yogyakarta.
2. Brinkerhoff, D. 2003. Accountability and Health Systems: Overview, Framework,
and Strategies. Abt Associates Inc. Maryland USA.
3. Figueras, J. Robinson, R. Jakubowski, E. 2005. Purchasing to improve health
systems performance. Open University Press. England.
4. Gottret, P. Schieber, G. 2006. Health Financing Revisited; A Practioner’s Guide.
The World Bank. Washington D.C.
5. Hager, G. Hobson, A. Wilson, G. 2001. Performance Based Baudgeting: Concepts
dan Examples. Research Report No. 2. Legislative Research Commission. Frankort.
Kentucky.
6. Kutzin, J. 2013. Health Financing for Universal Coverage and Health System
Performance: Concepts and Implications for Policy. WHO Bulletin.
7. Menteri Kesehatan. 2016. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016
tentang Pedoman Manajemen Puskesmas. Kementerian Kesehatan. Jakarta
tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa
Pelayanan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah. Jakarta.
tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program
Jaminan Kesehatan. Kementerian Kesehatan. Jakarta.
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016
Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program
Jaminan Kesehatan. Kementerian Kesehatan. Jakarta
11. Menteri Kesehatan. 2017. Peraturan Menteri Kesehat. an Nomor 48 Tahun 2017
tentang Pedoman Perencanaan dan penganggaran Bidang Kesehan. Kementerian
Kesehatan. Jakarta.
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016
Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program
Jaminan Kesehatan. Kemeterian Kesehatan. Jakarta.
13. Menteri Dalam Negeri. 2010. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Tentang Tahapan, Tatacara
49
DAFTARPUSTAKA8

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah. Kementerian Dalam Negeri. Jakarta.
14. Menteri Dalam Negeri. 2017. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah. Kementerian Dalam Negeri. Jakarta.
15. Octariani, Akram, dan Animah. 2017. Anggaran Berbasis Kinerja, Sumber Daya
Manusia Dan Kualitas Anggaran SKPD(Suatu Pengujian Struktural), Jurnal Riset
Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 2 (1). Universitas Mataram.
16. Rajan, D. Barroy, H. Stenberg, K. 2016. Budgeting for Health. WHO. Geneva
17. Republik Indonesia. 2003. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara. Sekretariat Negara. Jakarta.
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sekretariat Negara. Jakarta.
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Sekretariat Negara. Jakarta.
20. Republik Indonesia. 2004. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosiial Nasional. Sekretariat Negara. Jakarta.
Kesehatan. Sekretariat Negara. Jakarta.
22. Republik Indonesia. 2011. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial. Sekretariat Negara. Jakarta
23. Republik Indonesia. 2012. Peta Jalan Menuju Jaminan Kesehatan Nasional 2012 –
2019. DJSN. Jakarta
Pemerintahan Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta.
25. Republik Indonesia. 2013. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima
Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta.
26. Republik Indonesia. 2017. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasasional.
Sekretariat Kabinet RI. Jakarta.
27. Robinson, M. Last, D. 2009. A Basic Model of Performance – Based Budgeting.
International Monetary Fund. Fiscal Affairs Departement.
28. Robinson, M. (2018). Performance Based Budgeting; Manual.
https://www.pempal.org/sites/pempal/files/event/attachments/pb-budgeting-
manual_eng.pdf. CLEAR Training Material.
50

29. Savedof. W, Ferranti. de. D, Smith. A. L, Fan, V. 2012. Political and economic
aspects of the transition to universal health coverage. The Lancet Vol 380,
September 8, 2012. Whasington DC.
30. Shah, A. (2007). Local Budgeting. Public Sector Governance and Accountability
Series. The World Bank. Washington DC.
31. Scieber. G, Baeza. C, Kress. D, Et.al, 2014, Disease Control Priorities in
Developing Countries, Chapter 12, World Bank,Washington DC.
32. Wagstaff. A , et al. 1999, Who Pays for Health Care? Progressivity of Health
Finance. World Bank. Washington DC.
33. WHO. 2000. Health System: Improving Performance, The World Health Report.
WHO. Geneva.
34. WHO. 2005. Make Every Mother Child Count. The World Health Report. WHO.
Geneva.
35. WHO. 2010. Health Systems Financing: The path to universal coverage. The World
Health Report. WHO. Geneva
51

ANGGARANKESEHATANDAERAH

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to ANGGARANKESEHATANDAERAH

Similar to ANGGARANKESEHATANDAERAH (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

ANGGARANKESEHATANDAERAH