SDMK sumber daya manusia kesehatan

1. ALUR DAN BISNIS PROSES APLIKASI RENBUT UNTUK
PENGHITUNGAN KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN
www.renbut.kemkes.go.id
NOVEMBER 2023
PERTEMUAN PERENCANAAN & PERHITUNGAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA
KESEHATAN DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIMALUNGUN
OLEH :
SITI ANNISYAH ULFAH, S.PsI
ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA

2. 2
PENDAHULUAN
1. User aplikasi renbut adalah Pusat, Pemda, dan Swasta baik untuk tenaga manajemen dan pelayanan
2. Jenis Nakes yang dihitung mengacu pada pengelompokkan:
a. Jabatan Struktural
b. Jabatan Pelaksana  termasuk jenis nakes yang belum masuk 30 JFK
c. Jabatan Fungsional Kesehatan  30 JFK
d. Jabatan Fungsional Non Kesehatan
3. Pemanfaatan aplikasi renbut bagi instansi adalah:
a. Rekomendasi pengangkatan ASN yaitu PNS dan PPPK  pemerintah
b. Rekomendasi kenaikan jenjang JFK  mulai tahun 2024
c. Rekomendasi tugas belajar
d. Rekomendasi mutasi pegawai
e. Akreditasi fasyankes
f. Jangka Panjang: Rekomendasi izin praktik di suatu wilayah berdasarkan rekapitulasi hasil
kebutuhan Nakes ABK di Fasyankes Pemerintah dan Swasta.

3. Proses Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan
di Provinsi dan Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Daerah
Sumber : Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan, 2022
Menghitung kebutuhan dengan
metode Standar Ketenagaan Minimal
(SKM) dan Analisis Beban Kerja (ABK)
Kesehatan dan menyelesaikan
perhitungan pada bulan Februari
setiap tahunnya
1. Menghitung kebutuhan ABK
tenaga pada Dinkes Kab/Kota
2. Merekapitulasi hasil perhitungan
fakses dan UPTD Kab/Kota
3. Menyusun dan menyelesaikan
Dokumen Rencana Kebutuhan
Tenaga Kesehatan Kab/Kota
pada bulan Maret setiap
tahunnya
1. Menghitung kebutuhan ABK tenaga
pada Dinkes Provinsi
2. Merekapitulasi hasil perhitungan
faskes dan UPTD Provinsi
3. Merekapitulasi hasil perhitungan
Kab/Kota di wilayah Provinsinya
4. Menyusun dan menyelesaikan
Dokumen Rencana Kebutuhan
Tenaga Kesehatan Provinsi pada
bulan Maret setiap tahunnya
Puskesmas, Rumah Sakit dan
seluruh Faskes UPTD Prov/Kab/Kota Dinkes Kab/Kota
Dinkes Prov
Pemanfaatan Hasil Perhitungan ABK dan
Analisis Kebutuhan serta Dokumen
Rencana Kebutuhan Tenaga Kesehatan
sebagai Dasar Pemenuhan dan
Pengelolaan Tenaga Kesehatan
menyeluruh
Stakeholders Partner : FORKOPIMDA
(termasuk BKD/BKPSDM) input Hasil Renbut ABK
Tenaga Kesehatan di E-Formasi Kemenpan RB
monev
Penyusunan
Analisis/
Jabatan/Peta
Jabatan
Biro Organisasi

4. Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan
PEDOMAN TEKNIS  Permenkes
33/2015, muatan :
1. Pedoman Perencanaan Kebutuhan
SDMK secara Umum
2. Pedoman Tk Provinsi
3. Pedoman Tk Kab/Kota
METODE Perencanaan SDMK:
1. Standar Ketenagaan Minimal 
2. Analisis Beban Kerja Kesehatan (ABK-Kes) 
3. Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kesehatan terhadap
Jumlah Penduduk (Populasi)  Sedang berproses
penyusunan Naskah Akademik Strategi Nasional
Pengembangan Tenaga Kesehatan
APLIKASI RENBUT
1. Pengembangan aplikasi dilakukan
sejak tahun 2016
2. Sejak tahun 2019 telah dilakukan
interoperabilitas dengan SI-SDMK
3. Output ABK-Kes dapat
menggambarkan kebutuhan riil
berdasarkan Jenis dan Jenjang
PEMANFAATAN Perencanaan Kebutuhan SDMK
• ABK Kes : menjadi data dasar utama Pengajuan
formasi CPNS, PPPK dan redistribusi
• Standar Minimal : sebagai dasar Pemenuhan Nakes
secara temporer
• Proyeksi terhadap target populasi: menghitung
potensi/ kekuatan sistem kesehatan serta kecukupan
tenaga kesehatan terhadap populasi (Provinsi dan
Nasional)
Kebijakan dan
Implementasi
Tata Kelola
SDM Kesehatan

5. SDM KESEHATAN
Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik
 Pusat (kemkes, K/L, TNI/Polri)
 Pemerintah Daerah (Prov, Kab/Kot)
 Swasta
Institusi Kesehatan milik
 Pusat (kemkes, K/L, TNI/Polri)
 Pemda(Provinsi, Kab/ Kota)
SI SDMK
1. Data Individual (jenis,
Jenjang, unit)
2. Kode Faskes/Unit
SI-Bangjangkri
1. Regulasi SDMK Jabfungkes
• Uraian tugas
• Angka kredit
• Norma waktu
2. Penetapan :
• Standar jenis
•Jenjang jabfungkes
pada FKTP
, FKRTL, dan
Institusi Kesehatan
Sumber lain:
1. Standar Kebutuhan
minimal
2. Jumlah dan proyeksi
jumlah Penduduk
3. Atrisi ASN
4. Target ratio
INFORMASI SDMK
1. Kondisi ketenagaan
2. Kebutuhan tenaga
3. Rencana pemenuhan
4. Rekomendasi Tata Kelola
SDMK Pusat dan Daerah
REKOMENDASI
PEMENUHAN
1. Melalui BKD – BKN –
KemenpanRB pemenuhan
nakes melalui ASN
(CPNS/PPPK)
2. Formasi ASN yang tidak
terserap dipenuhi
melalui mekanisme
tugsus Pemda (NSD,
PTTD, BOK, Honorer,
dsb)
3. Formasi yang tidak
mampu diselenggarakan
daerah, diupayakan
melalui tugsus Pusat (NS,
PGDS, Residen, Internsip,
dsb)
GOALS
1. Pemenuhan tenaga
kesehatan (Pemda-Pusat)
2. Pemerataan tenaga
kesehatan (BKD-BKN-
Kemendagri)
3. Pengembangan Karir
a) Promosi Jabatan
b) Pendidikan (RPL, T
ugas
Belajar)
c) Peningkatan mutu dan
kapasitas SDMK
(Pelatihan, workshop,
dsb)
4. Perbaikan system
a) Technology support
b) Merit system (mekanisme
reward and punishment)
5. Binwas – Monev
6. Public-private partnership
dalam pengembangan,
peningkatan kompetensi,
dan pemenuhan tenaga
kesehatan
INPUT PROCESS OUTPUT OUTCOME
Integrated
process
RENBUT SDMK
1. Perhitungan dengan
a) Analisis Beban Kerja
• Jabfung Kes
• Jabfung nonKes
• Jab Pelaksana
b) Standar Minimal
Kebutuhan
c) Proyeksi SDMK
VERIFIKASI – VALIDASI
1. Jabfungkes = SI-
Bangjangkri
2. Jabfung non Kes = BKD/
BKN
3. Jab pelaksana = Pemda/
unit pengampu
ANALISIS KEBUTUHAN
Memadukan angka kebutuhan
dengan :
1. Regulasi & kebijakan
(Yankes, SDGS, Pandemik)
2. Kondisi fiskal / Kearifan
local
3. Teori motivasi
4. Reward and Punishment

6. INTEGRASI APLIKASI RENBUT DAN SI SDMK
Aplikasi Renbut merupakan Sub Sistem SI SDMK
SI SIDMK
• Data Nakes
• Data Fasilitas Kesehatan
• Data Karakteristik Wilayah
dan Tipe PKM
• Data Kelas dan
Kepemilikan RS
APLIKASI RENBUT
1. Pemetaan kekosongan 9 jenis Nakes
di PKM dan 7 dokter spesialis di
RSUD
2. Kebutuhan Nakes berdasarkan SKM
di Fasyankes
3. Kebutuhan Nakes berdasarkan ABK di
Fasyankes
Input

7. Cakupan Data
E-Formasi
Jabfung
Kesehatan
RENBUT:
Jabfung Kesehatan
Jabfung non-Kesehatan
Jabatan Pelaksana

8. Alur Sederhana di Aplikasi Renbut
Daftar
Puskesmas
dan RSUD
Kosong Nakes
Prioritas
Sistem
memetakan
kekosongan
Nakes
Aplikasi
Renbut
menarik data
existing SI
SDMK per 3
bulan
Kekurangan
Nakes
berdasarkan
SKM
Sistem
Menyandingkan
dengan SKM
Aplikasi Renbut
menarik data
existing SI
SDMK per 3
bulan
Pemetaan Kekosongan Nakes Kebutuhan Nakes berdasarkan SKM di Fasyankes
Formasi
diberikan ke
menpan
Perhitungan
diverifikasi
tim
perencana
pemda
Faskes
menghitung
kebutuhan
ABK
Faskes
membuat
akun
Renbut
Faskes
Terdaftar di
SI SDMK
Kebutuhan Nakes berdasarakan ABK di Fasyankes

9. 6
ALUR PERHITUNGAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA APLIKASI RENBUT
Menghitung
Kebutuhan ABK SDM
Kesehatan di
Fasyankes
• Melakukan Verval
KebutuhanABK SDM
Kesehatan di
Fasyankes
• Memberikanfeedback
ke Fasyankes jika ada
anomali data
• Verifikasi
Tingkat pusat
APLIKASI RENBUT
• Data Fasyankes
• Data Individu
Nakes
SI SDMK
Akun Tim Perencana Pemda
(Dinkes, Biro Organisasi,
BKD/BKPSDM)
E-FORMASI
MENPAN
Usulan
Kebutuhan
Formasi JFK
Nasional Penetapan
Formasi JFK
Nasional oleh
Menpan
SI ASN-BKN
• Data Fasyankes
• Data Individu
Nakes
• Formasi JFK per
Fasyankes
Akun Tim Perencana
Pusat
Verval
Menpan RB
Akun Fasyankes

10. 7
PERIODISASI PENYUSUNAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN
•Pembukaan Aplikasi
Renbut utk Periode
2024
•Perhitungan Renbut
oleh Fasyankes/Unor
Minggu ke-IV
Juli 2023
Minggu ke-II
Agustus 2023
•Verval oleh Instansi
Pemda/OSDMK/L
•Feedback hasil verval
•Finalisasi Renbut
Instansi
•Verval Instansi
Pembina JFK
•Finalisasi Renbut 2024
•Aplikasi Renbut Tutup
September
2023
•Pembukaan Aplikasi
Renbut Periode 2025
Januari 2024
•Verval dan Finalisasi
Renbut Instansi
Minggu ke II
Februari 2024
•Verval pusat dan
Finalisasi Renbut 2025
•Aplikasi Renbut ditutup
sd Januari tahun 2026
Maret 2024

11. ISU
KRUSIAL
Fasyankes yang dapat menghitung ABK adalah yang sudah terdaftar di SI SDMK,
untuk Fasyankes baru yang belum memiliki kode registrasi belum dapat diusulkan
pemenuhannya melalui PPPK. Untuk program Kemkes, pembangunan Puskesmas
baru di Kecamatan tanpa Puskesmas, arahan Pak Wamen salah satu upaya
pemenuhan melalui PPPK  TL nya sedang dimintakan kode registrasi sementara ke
Pusdatin.
Belum adanya standar jenis dan jenjang Nakes yang boleh ada di masing-masing
Fasyankes, menyulitkan untuk melakukan verval hasil perhitungan instansi apakah
Nakes tersebut diperlukan di jenis Fasyankes tersebut atau tidak. Dan diperlukannnya
variabel outcome layanan yang diperlukan untuk verval hasil perhitungan ABK oleh
instansi.
10