KESA

2,769 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
  • kang...minta ijin sedot ya...trims.
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
2,769
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
71
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

KESA

  1. 1. K ODE E TIK dan S TANDAR A UDIT DIKLAT PEMBENTUKAN AUDITOR AHLI ANGGOTA TIM BPKP PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT auditor
  2. 2. Peserta pelatihan diharapkan mampu menjelaskan Kode Etik dan Standar Audit dalam rangka pelaksanaan tugas selaku auditor pemerintah Tujuan Pembelajaran Umum (TPU)
  3. 3. BAHASAN PERTAMA : E tika Profesi, Standar Audit & Kendali Mutu Tujuan pembelajaran Khusus : Peserta diklat mampu m enjelaskan pen ger ti a n profesi , kode etik, standar, kendali mutu dan pentingnya ketiga hal tersebut dalam pelaksanaan tugas audit di lingkungan pemerintahan
  4. 4. Profesi ?? Etik dan K ode etik !! APAKAH YANG ANDA KETAHUI TENTANG :
  5. 5. PENGERTIAN PROFESI (menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia) <ul><li>PROFESI </li></ul><ul><li>Bidang pekerjaan yg dilandasi pendidikan keahlian tertentu (keterampilan, kejuruan, dsb). </li></ul><ul><li>PROFESIONAL </li></ul><ul><li>Bersangkutan dengan profesi </li></ul><ul><li>Pekerjaan yg memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya </li></ul><ul><li>Mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya (lawan dari amatir). </li></ul>
  6. 6. Prof. welenski di dlm buku sawyers internal Auditing menyebutkan, “Suatu pekerjaan keahlian dapat disebut sebagai suatu profesi jika memenuhi PERSYARATAN : <ul><li>Melayani kepentingan orang banyak (umum) </li></ul><ul><li>Wajib menjalani pendidikan dan pelatihan yg cukup dan berkelanjutan </li></ul><ul><li>Menjadi anggota organisasi profesi dan selalu mengikuti pertemuan ilmiah profesi </li></ul><ul><li>Adanya kode etik dan standar yang harus ditaati anggota organisasi profesi </li></ul><ul><li>Wajib menempuh ujian u ntu k menjadi anggota </li></ul><ul><li>Adanya badan yg memiliki otoritas mengeluarkan sertifikat </li></ul><ul><li>Memiliki media publikasi untuk meningkatkan keahlian anggota . </li></ul>Persyaratan Profesi
  7. 7. PENGERTIAN KODE ETIK <ul><li>ETHIC adalah : </li></ul><ul><li>A system of moral principles and their application to particular problems of conduct specially; the rules of conduct of a profession imposed by a professional body governing the behavior of its member </li></ul>( menurut Eric L Kohler – dlm buku Dictionary for Accountants , 1979 ) Merupakan aturan perilaku
  8. 8. Dilema Etika &Solusinya <ul><li>2 faktor utama yg menyebabkan orang berperilaku tdk etis </li></ul><ul><li>Standar etika seseorang berbeda dgn masyarakat pada umumnya, </li></ul><ul><li>Orang tsb secara sengaja bertindak tidak etis u/ keuntungan diri sendiri. </li></ul><ul><li>Contoh atau Misalnya : </li></ul><ul><li>Seseorang menemukan dompet berisi uang, kemudian mengambil isinya dan membuang dompetnya. Lalu cerita ke orang lain dgn bangga. </li></ul><ul><li>Sama seperti di atas, hanya dompetnya disimpan pd tempat tersembunyi, dan tdk diceritakan ke orang lain. </li></ul>
  9. 9. Dorongan Orang Melakukan Rasionalisasi Perbuatan Tidak Etis <ul><li>Faktor Pendorong : </li></ul><ul><li>Setiap orang juga melakukan hal tidak etis yg sama </li></ul><ul><li>Jika suatu perbuatan tidak melanggar hukum berarti perbuatan tsb tidak melanggar etika. </li></ul><ul><li>kemungkinan bahwa tindakan tidak etisnya akan diketahui orang lain, tetapi sanksinya tidak signifikan </li></ul><ul><li>Contoh : </li></ul><ul><li>………………………………………………… </li></ul><ul><li>.......................................................................................... </li></ul><ul><li>……………………………………………………………………………… . </li></ul>Dilema Etika
  10. 10. Solusi dari adanya dilema etika <ul><li>Dalam rangka menetapkan apakah suatu tindakan diklasifikasikan etis atau tdk etis , dapat digunakan </li></ul><ul><li>Metode The Four-Way Test : </li></ul><ul><li>Apakah tindakan tsb benar ? </li></ul><ul><li>Apakah tindakan tsb adil u/ semua pihak ? </li></ul><ul><li>Apakah tindakan tsb dapat membangun kesan baik dan pertemanan yg lebih baik ? </li></ul><ul><li>Apakah tindakan tsb menguntungkan semua pihak ? </li></ul><ul><li>Dalam rangka identifkasi masalah etika & menetapkan tindakan yg sesuai dgn nilai pribadinya, menggunakan </li></ul><ul><li>metode the six step approach : </li></ul><ul><li>Identifikasi kejadiannya </li></ul><ul><li>Identifikasi masalah etika berkaitan dgn kejadian tsb </li></ul><ul><li>Tetapkan siapa yg akan terpengaruh serta apa konsekuensi yg akan diterima </li></ul><ul><li>Identifikasi alternatif-alternatif tindakan yg dapat ditempuh </li></ul><ul><li>Identifikasi konsekuensi dari tiap-tiap alternatif tsb </li></ul><ul><li>Tetapkan tindakan yg tepat </li></ul>
  11. 11. Perlunya KODE ETIK Bagi Profesi <ul><li>Keseragaman perilaku dalam penanganan keprofesian </li></ul><ul><li>Menciptakan dan memelihara kepercayaan masyarakat (trust !!!) </li></ul><ul><li>Menyediakan pedoman atas perilaku yang diharapkan dari para anggota suatu profesi </li></ul>
  12. 12. PENGERTIAN STANDAR <ul><li>STANDAR merupakan kriteria atau ukuran mutu kinerja tertentu yang harus dicapai atau dipakai sebagai patokan. </li></ul><ul><li>Standar antara lain diperlukan sebagai: </li></ul><ul><ul><li>Ukuran mutu </li></ul></ul><ul><ul><li>Pedoman kerja </li></ul></ul><ul><ul><li>Batas tanggung jawab </li></ul></ul><ul><ul><li>Alat pemberi perintah </li></ul></ul><ul><ul><li>Alat pengawasan </li></ul></ul><ul><ul><li>Kemudahan bagi umum </li></ul></ul>
  13. 13. 1. BIAS/MOTIVASI 2. DASAR PENILAIAN/ JUSTIFIKASI/KRITERIA 3. KOMPETENSI 4. PROSEDUR PENILAIAN 5. KECERMATAN 1011?!#@ XYAB*^% SEBAB PERBEDAAN HASIL PENILAIAN
  14. 14. PENGERTIAN STANDAR 2) <ul><li>Standar diperlukan bagi pekerjaan yg memiliki ciri : </li></ul><ul><li>Menyangkut kepentingan orang banyak </li></ul><ul><li>Mutu hasilnya ditentukan </li></ul><ul><li>Melibatkan banyak orang </li></ul><ul><li>Memiliki kesamaan sifat dan mutu pekerjaan </li></ul><ul><li>Yang diatur oleh organisasi </li></ul>
  15. 15. STANDAR AUDIT <ul><li>Merupakan ukuran mutu pe kerjaan audit yg ditetapkan oleh organisasi profesi audit, </li></ul><ul><li>Merupakan persyaratan minimum yg harus dicapai auditor dlm melaksanakan tugas auditnya. </li></ul><ul><li>3. Pedoman bagi Auditor Dalam menjalankan tanggungjawab profesional </li></ul>Ukuran mutu pekerjaan TRUST
  16. 16. Dasar Pemikiran Perlunya Kode Etik dan Standar bagi setiap profesi <ul><li>Kebutuhan akan kepercayaan masyarakat (trust !!!) terhadap mutu jasa yg diberikan oleh suatu profesi. </li></ul><ul><li>Pada umumnya tdk semua pengguna jasa memahami hal-hal yg berkaitan dgn jasa yg diberikan suatu profesi. Yang memahami adalah kalangan profesi itu sendiri. Maka perlu mengatur dan menetapkan ukuran mutu yg harus dicapai. </li></ul><ul><li>Aturan yg ditetapkan oleh profesi adalah : </li></ul><ul><li>Menyangkut aturan perilaku -> kode etik </li></ul><ul><li>Berkaitan ukuran mutu minimal yg harus </li></ul><ul><li>dicapai auditor -> standar audit </li></ul>
  17. 17. Program Penjaminan Kualitas atau Kendali Mutu <ul><li>Kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa profesi harus dijaga, </li></ul><ul><li>Karena itu setiap profesi harus membangun dan melaksanakan program penjaminan kualitas (kendali mutu), dlm upaya pemenuhan standar audit yg mengharuskan auditor menggunakan keahlian profesional dgn cermat dan seksama. </li></ul>
  18. 18. Dasar Pemikiran Perlunya Kode Etik, Standar Audit , serta Program Jaminan Kualitas Auditor Trust / Kepercayaan masyarakat Kode etik Standar audit Program jaminan kualitas (Kendali Mutu)
  19. 19. <ul><li>Pekerjaan audit yg dilakukan auditor pemerintah (APIP) dapat digolongkan sebagai pekerjaan profesi. </li></ul><ul><li>Agar profesional, auditor memerlukan kode etik dan standar audit sebagai pedoman </li></ul><ul><li>Kode Etik = aturan perilaku dan standar audit = ukuran mutu pekerjaan </li></ul><ul><li>Kode etik dan standar audit bersifat mengikat dan harus ditaati oleh auditor agar dipercaya masyarakat . </li></ul>SIMPULAN
  20. 20. P ERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA BARAT KODE ETIK APIP APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH Aturan perilaku
  21. 21. KODE ETIK APIP <ul><li>Maksud dan tujuan : </li></ul><ul><li>sebagai pegangan atau pedoman bagi para pejabat dan auditor internal pemerintah dalam bersikap dan berperilaku, sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat </li></ul>
  22. 22. Jenis Kode Etik <ul><li>Kode etik yg ditetapkan Menpan, dgn No PER/04/m.PAN/03/2008 tgl 31 maret 2008 </li></ul><ul><li>Kode etik yg ditetapkan Kepala BPKP, dgn No 378/K/1996, tgl 30 Mei 1996 </li></ul><ul><li>Kode etik Akuntan Indonesia </li></ul><ul><li>berlaku bagi APIP (auditor internal pemerintah), seperti, BPKP, Inspektorat Dpartemen/ Propinsi/ Kabupaten/ kota </li></ul><ul><li>Berlaku untuk auditor BPKP </li></ul><ul><li>Berlaku bagi Akuntan, baik akuntan di BPK< BPKP, Inspektorat, akuntan publik, dsb </li></ul>
  23. 23. Isi/ komponen Kode Etik APIP menurut SK Menpan No PER/04/m.PAN/03/2008 tgl 31 maret 2008 <ul><li>2. Aturan Perilaku : merupakan penjelasan atau pengejawantahan prinsip -prinsip perilaku auditor atau mengatur setiap tindakan yg harus dilakukan auditor </li></ul><ul><li>Integritas </li></ul><ul><li>Obyektivitas </li></ul><ul><li>Kerahasiaan </li></ul><ul><li>Kompetensi </li></ul>PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN BPKP
  24. 24. Prinsip-prinsip perilaku <ul><li>Integritas </li></ul><ul><li>Obyektivitas </li></ul><ul><li>Kerahasiaan </li></ul><ul><li>Kompetensi </li></ul><ul><li>Auditor harus jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab, dll </li></ul><ul><li>Auditor harus bersikap ketidak berpihakan profesional atau tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi dan orang lain </li></ul><ul><li>Auditor harus menjaga informasi , tidak mengungkapkan informasi tanpa otorisasi yg memadai </li></ul><ul><li>Auditor harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan u/ melaksanakan tugas </li></ul>
  25. 25. A turan P erilaku – P rinsip I ntegritas <ul><li>harus jujur, teliti, bertanggung jawab, dan bersungguh-sungguh dlm melaksanakan tugas </li></ul><ul><li>menunjukkan kesetiaan dlm segala hal yg berkaitan dgn profesi & organisasi </li></ul><ul><li>Mengikuti perkembangan peraturan perUUan & mengungkapkan segala hal yg ditentukan oleh perUUan dan profesi yg berlaku </li></ul><ul><li>Menjaga citra dan mendukung visi & misi organisasi </li></ul><ul><li>Tidak menjadi bagian kegiatan ilegal atau mengikatkan diri pd tindakan-tindakan yg dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi </li></ul><ul><li>Menggalang kerjasama yg sehat diantara sesama auditor dlm pelaksanaan audit </li></ul><ul><li>Saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama auditor </li></ul>
  26. 26. A turan P erilaku – P rinsip O byektivitas <ul><li>Mengungkapkan semua fakta material yg diketahuinya, yg apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan yg diaudit </li></ul><ul><li>Tidak berpartisipasi dlm kegiatan atau hubungan-hubungan yg mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yg tidak memihak atau yg mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan </li></ul><ul><li>Menolak suatu pemberian dari auditi yg terkait dgn keputusan maupun pertimbangan profesionalnya </li></ul>
  27. 27. A turan P erilaku – P rinsip K erahasiaan <ul><li>Hati-hati Menggunakan dan menjaga segala informasi yg diperoleh dlm audit </li></ul><ul><li>Tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan </li></ul>
  28. 28. A turan P erilaku – P rinsip K ompetensi <ul><li>Melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan standar audit </li></ul><ul><li>Terus-menerus meningkatkan kemahiran profesional, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan </li></ul><ul><li>Menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki </li></ul>
  29. 29. Pelanggaran Kode Etik & sanksinya <ul><li>Kebijakan atas Pelanggaran </li></ul><ul><li>Tindakan yg tidak sesuai dgn kode etik tidak dapat diberi toleransi </li></ul><ul><li>Auditor tidak diperbolehkan me-maksakan karyawan lain u/ berbuat tidak etis atau melawan hukum, </li></ul><ul><li>Pimpinan APIP harus melaporkan pelanggaran kode etik oleh auditor ke pimpinan organisasi </li></ul><ul><li>Pemeriksaan, investigasi dan pela-poran pelanggaran kode etik di -tangani oleh Badan Kehormatan Profesi </li></ul><ul><li>Sanksi atas Pelanggaran </li></ul><ul><li>Teguran tertulis </li></ul><ul><li>Usulan pemberhentian dari tim audit </li></ul><ul><li>Tidak diberi penugasan audit dlm jangka waktu tertentu </li></ul>Antara lain : Sanksi diberikan oleh pimpinan APIP atas rekomendasi badan kehormtan Profesi
  30. 30. STANDAR AUDIT APIP Menurut PerMenpan Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008, Tanggal 31 Maret 2008 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN BPKP
  31. 31. Pengertian Standar APIP : <ul><li>Adalah kriteria atau ukuran mutu minimal u/ melakukan kegiatan audit </li></ul><ul><li>yg wajib dipedomani oleh Aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) </li></ul>PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN BPKP
  32. 32. TUJUAN SA - APIP <ul><li>Menetapkan prinsip-prinsip dasar u/ mempresentasikan praktik-praktik audit yg seharusnya </li></ul><ul><li>Menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan kegiatan audit intern yg memiliki nilai tambah </li></ul><ul><li>Menetapkan dasar-dasar pengukuran </li></ul><ul><li>kinerja audit </li></ul><ul><li>Mempercepat perbaikan kegiatan operasi & proses organisasi </li></ul><ul><li>Menilai, mengarahkan dan mendorong auditor u/ mencapai tujuan audit </li></ul><ul><li>Menjadi pedoman dlm pekerjaan audit </li></ul><ul><li>Menjadi dasar penilaian keberhasilan pekerjaan audit. </li></ul>PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN BPKP
  33. 33. Sistematika S tandar A udit - APIP PRINSIP-PRINSIP DASAR STANDAR UMUM Standar Umum Audit Kinerja Audit Investigatif Standar Pelaksanaan Standar pelaporan Standar Pelaksanaan Standar pelaporan Standar Tindak Lanjut Standar Tindak Lanjut
  34. 34. PRINSIP-PRINSIP DASAR Kewajiban Auditor <ul><li>Menyusun rencana Pengawasan </li></ul><ul><li>Mengkomunikasan dan meminta Persetujuan Rencana Pengawasan Tahunan </li></ul><ul><li>3. Mengelola sumber daya </li></ul><ul><li>4. Menetapkan kebijakan dan prosedur untuk mengarahkan audit </li></ul><ul><li>5. Melakukan Koordinasi dengan dan membagi informasi kpd auditor eksternal dan/atau auditor lainnya </li></ul><ul><li>6. Menyampaikan laporan berkala </li></ul><ul><li>Melakukan pengembangan program dan pengendalian kualitas </li></ul><ul><li>Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat </li></ul><ul><li>mengikuti standar audit </li></ul><ul><li>Meningkatkan kemampuan </li></ul>Kewajiban APIP
  35. 35. <ul><li>Standar ini berkaitan dgn karakteristik organisasi & para individu yg melakukan penugasan audit kinerja dan audit investigatif, yaitu : </li></ul><ul><li>Visi,misi, tujuan, kewenangan & tanggung jawab </li></ul><ul><li>Independensi dan obyektivitas </li></ul><ul><li>Keahlian </li></ul><ul><li>Kecermatan Profesional </li></ul><ul><li>Kepatuhan Tehadap Kode Etik </li></ul>
  36. 36. STANDAR UMUM (1) <ul><li>Visi, misi, tujuan, kewenangan & tanggung jawab APIP harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan di tanda tangani oleh Pimpinan </li></ul>Visi, misi , tujuan, kewenangan & tg jawab PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN BPKP
  37. 37. <ul><li>Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan audit, APIP harus independen dan harus obyektivitas </li></ul>STANDAR UMUM (2) INDEPENDEN & OBJEKTIVITAS PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN BPKP
  38. 38. <ul><li>Independen dalam auditing artinya memposisikan dari sudut pandang yg tidak bias dlm melaksanakan pengujian audit, mengevaluasi hasilnya, dan menerbitkan laporan audit </li></ul><ul><li>Independensi dikenal dalam 2 (dua) bagian, yakni: </li></ul><ul><li>1. Independen Praktisi ( Independence in fact ) </li></ul><ul><li>2. Independen Profesi ( Independence in appearance ) </li></ul>INDEPENDEN
  39. 39. <ul><li>Independence in fact exists when auditor is actually able to maintain unbiased attitude throughout the audit </li></ul><ul><li>Independence in appearance is dependent on others’ interpretation of this independence and hence their faith in the auditor </li></ul>INDEPENDENCE
  40. 40. STANDAR UMUM (3) <ul><li>Audit harus mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lainnya yang diperlukan u/ melaksanakan tanggung jawab </li></ul>KEAHLIAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN BPKP
  41. 41. KEAHLIAN Pendidikan Formal Pengalaman Praktik Audit/ Pengalaman Profesional PROFESIONAL Pelatihan Teknis Cukup Aspek Teknis Pendidikan Umum
  42. 42. <ul><li>Dalam setiap pe nugasan audit, auditor harus menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama (due profesional care) dan secara hati-hati (prudent) </li></ul>STANDAR UMUM (4) KECERMATAN PROFESIONAL PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN BPKP
  43. 43. Kecermatan Profesional Standar Pekerjaan Lapangan Standar Pelaporan Kesempurnaan Pekerjaan REVIEW SECARA KRITIS PADA SETIAP TINGKAT SUPERVISI Pelaksanaan Audit Judgement yang Digunakan Mendalami Dengan
  44. 44. <ul><li>Auditor harus mematuhi kode etik yang ditetapkan </li></ul>STANDAR UMUM (5) KEPATUHAN TERHADAP KODE ETIK PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN BPKP
  45. 45. STANDAR PELAKSANAAN AUDIT KINERJA <ul><li>Standar ini mendeskripsikan sifat kegiatan audit kinerja dan menyediakan kerangka kerja untuk melaksanakan dan mengelola Pekerjaan audit kinerja yg dilakukan auditor, yg terdiri dari : </li></ul>PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN BPKP <ul><li>Perencanaan </li></ul><ul><li>Supervisi </li></ul><ul><li>Pengumpulan & pengujian bukti </li></ul><ul><li>Pengembangan temuan </li></ul><ul><li>Dokumentasi </li></ul>
  46. 46. <ul><li>Auditor harus me nyusun rencana audit dalam setiap penugasan audit kinerja, meliputi : </li></ul>STANDAR PELAKSANAAN AUDIT KINERJA ( 1 ) PERENCANAAN <ul><li>Penetapan sasaran, ruang lingkup, Metodologi, dan alokasi sumber daya </li></ul><ul><li>Pertimbangan dalam perencanaan </li></ul><ul><li>Evaluasi SPI </li></ul><ul><li>Evaluasi atas ketidakpatuhan auditi terhadap peraturan, kecurangan, abuse </li></ul>PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN BPKP
  47. 47. <ul><li>Pada setiap tahap audit kinerja, pekerjaan auditor harus disupervisi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas dan meningkatnya kemampuan auditor </li></ul>STANDAR PELAKSANAAN AUDIT KINERJA ( 2 ) SUPERVISI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN BPKP
  48. 48. <ul><li>Auditor harus mengumpulkan dan menguji Bukti audit yang relevan, kompeten dan cukup untuk mendukung ke simpulan dan temuan audit kinerja </li></ul>STANDAR PELAKSANAAN AUDIT KINERJA (3 ) PE NGUMPULAN DAN PENGUJIAN BUKTI <ul><li>Pengumpulan bukti </li></ul><ul><li>Pengujian bukti </li></ul>PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN BPKP
  49. 49. <ul><li>Auditor harus me ngembangkan temuan yg diperoleh selama au dit kinerja </li></ul>STANDAR PELAKSANAAN AUDIT KINERJA (4) PENGEMBANGAN TEMUAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN BPKP
  50. 50. <ul><li>Auditor harus men yiapkan dan menatausahakan dokumen audit kinerja dalam bentuk kertas kerja audit. </li></ul><ul><li>Dokumen audit harus disimpan secara tertibdan sistematis agar dapat secara efektif diambil kembali, dirujuk dan dianalisis </li></ul>STANDAR PELAKSANAAN AUDIT KINERJA (5) DOKUMENTASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN BPKP
  51. 51. STANDAR PELA PORAN AUDIT KINERJA <ul><li>Merupakan acuan bagi penyusunan laporan audit kinerja , yg terdiri dari : </li></ul>PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN BPKP <ul><li>Kewajiban membuat laporan </li></ul><ul><li>Cara dan saat pelaporan </li></ul><ul><li>Bentuk dan Isi Laporan </li></ul><ul><li>Kualitas Laporan </li></ul><ul><li>Tanggapan Auditi </li></ul><ul><li>Penerbitan dan Distribusi Laporan </li></ul>
  52. 52. STANDAR PELAPORAN AUDIT KINERJA (1) <ul><li>Auditor harus membuat Laporan hasil audit kineja sesuai dengan penugasannya yang disusun dalam format yg sesuai, segera setelah selesai melakukan audit </li></ul>KEWAJIBAN MEMBUAT LAPORAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN BPKP
  53. 53. STANDAR PELA PORAN AUDIT KINERJA 2) <ul><li>l aporan hasil audit kinerja harus dibuat secara tertulis dan segera, yaitu pada kesempatan pertama setelah berakhirnya pelaksanaan audit </li></ul>PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN BPKP Cara & Saat Pelaporan
  54. 54. STANDAR PELAPORAN AUDIT KINERJA ( 3 ) <ul><li>L aporan hasil audit (LHA) kinerja harus dibuat dalam bentuk dan isi yang dapat dimengerti oleh auditi dan pihak lain yang terkait </li></ul>BENTUK DAN ISI LAPORAN Bentuk LHA ada 2 : <ul><li>Bentuk Surat </li></ul><ul><li>Bentuk BAB </li></ul>PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN BPKP
  55. 55. STANDAR PELA PORAN AUDIT KINERJA <ul><li>laporan hasil audit kinerja baik bentuk surat maupun bentuk BAB harus memuat : </li></ul><ul><li>Dasar melakukan audit </li></ul><ul><li>Identifikasi audit </li></ul><ul><li>Tujuan/sasaran, lingkup & metodologi audit </li></ul><ul><li>Pernyataan bahwa audit dilaksanakan sesuai dgn standar audit </li></ul><ul><li>Kriteria yg digunakan u/ mengevaluasi </li></ul><ul><li>Hasil audit berupa kesimpulan, temuan audit, dan rekomendasi </li></ul><ul><li>Tanggapan Auditi </li></ul><ul><li>Pernyataan adanya keterbatasan dlm audit serta pihak-pihak yg menerima laporan </li></ul><ul><li>PeLaporan informasi rahasia bila ada </li></ul>
  56. 56. Temuan Audit, Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, Kecurangan , Ketidakpatutan Temuan Audit Manajemen letter
  57. 57. STANDAR PELAPORAN AUDIT KINERJA ( 4 ) <ul><li>Laporan hasil audit kinerja harus tepat waktu, lengkap, akurat, obyektif, meyakinkan, jelas dan ringkas </li></ul>KUALITAS LAPORAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN BPKP
  58. 58. STANDAR PELA PORAN AUDIT KINERJA 5) <ul><li>Auditor harus meminta tanggapan atau pendapat terhadap kesimpulan , temuan dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan oleh auditi secara tertulis dari pejabat auditi yg bertanggung jawab </li></ul>PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN BPKP Tanggapan Auditi
  59. 59. <ul><li>Laporan Hasil audit harus didistribusikan kepada pihak-pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. </li></ul>STANDAR PELA PORAN AUDIT KINERJA 5) PENERBITAN & DISTRIBUSI LHA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN BPKP
  60. 60. STANDAR TINDAK LANJUT AUDIT KINERJA <ul><li>Terhadap temuan yg berindikasi adanya tindakan ketidakpatuhan dan kecurangan, auditor harus membantu aparat penegak hukum terkait upaya tindak lanjut temuan tsb. </li></ul>PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN BPKP <ul><li>kOMunikasi dengan Auditi </li></ul><ul><li>Prosedur Pemantauan </li></ul><ul><li>Status Temuan </li></ul><ul><li>Ketidakpatuahan terhadap Peraturan PerUU-an </li></ul>
  61. 61. <ul><li>A uditor harus mengkomunikasikan kepada manajemen audit i bahwa tanggungjawab untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti temuan audit kinerja dan rekomendasi berada pada pihak audit i </li></ul>STANDAR TINDAK LANJUT (1) KOMUNIKASI DENGAN AUDITI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN BPKP
  62. 62. <ul><li>A uditor harus memantau dan mendorong tindak lanjut atas temuan beserta rekomendasi. </li></ul>STANDAR TINDAK LANJUT (2) PROSEDUR PE MANTAU AN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN BPKP
  63. 63. <ul><li>A uditor harus melaporkan status temuan beserta rekomendasi audit kinerja sebelumnya yang belum ditindaklanjuti </li></ul>STANDAR TINDAK LANJUT (3) STATUS T emuan PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN BPKP
  64. 64. <ul><li>Terhadap temuan yang berindikasi adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan PerUU-an, A uditor harus membantu aparat hukum terkait dalam upaya penindaklanjutan temuan tersebut . </li></ul>STANDAR TINDAK LANJUT (4) Ketidak Patuhan Terhadap Peraturan PerUU-an & Kecurangan PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN BPKP
  65. 65. STANDAR AUDIT INVESTIGATIF <ul><li>S tandar Pelaksanaan </li></ul><ul><li>P erencanaan </li></ul><ul><li>Supervisi </li></ul><ul><li>Pengumpulan & Pengujian bukti </li></ul><ul><li>Dokumentasi </li></ul><ul><li>S tandar </li></ul><ul><li>Tindak Lanjut </li></ul><ul><li>APIP harus memantau tindak lanjut hasil audit investigatif yg dilimpahkan ke aparat penegak hukum </li></ul><ul><li>S tandar pelaporan </li></ul><ul><li>Kewajiban membuat laporan </li></ul><ul><li>Cara & Saat Pelaporan </li></ul><ul><li>Bentuk & Isi Laporan </li></ul><ul><li>Kualitas laporan </li></ul><ul><li>Pembicaraan akhir </li></ul><ul><li>Penerbitan & Distribusi </li></ul>PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN BPKP
  66. 66. STANDAR AUDIT (SA) YANG BERLAKU <ul><li>SA - APIP </li></ul><ul><li>(MENPAN ) </li></ul><ul><li>Prinsip dasar </li></ul><ul><li>Umum </li></ul><ul><li>Pelaksanaan </li></ul><ul><li>Pelaporan </li></ul><ul><li>Tindak Lanjut </li></ul><ul><li>SPAP </li></ul><ul><li>(IAI) </li></ul><ul><li>Umum </li></ul><ul><li>Pek.Lapangan </li></ul><ul><li>Pelaporan </li></ul><ul><li>SA - APFP BPKP </li></ul><ul><li>Umum </li></ul><ul><li>Koordinasi & Kendali Mutu </li></ul><ul><li>Pelaksanaan </li></ul><ul><li>Pelaporan </li></ul><ul><li>Tindak Lanjut </li></ul>Dja mil Dja lil Per Menpan No: PER/05/M.PAN/03/2008 Per 31 Maret 2008 SK Kepala BPKP Tahun 1996 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN BPKP
  67. 67. STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA (S PKN ) - BPK <ul><li>Standar Umum </li></ul><ul><li>St Pelaksanaan Pemeriksaan Keu </li></ul><ul><li>St Pelaporan Pemeriksaan Keu </li></ul><ul><li>St Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja </li></ul><ul><li>St Pelaporan Pemeriksaan Kinerja </li></ul><ul><li>St Pelaksanaan Pemeriksaan dgn Tujuan Tertentu </li></ul><ul><li>St Pelaporan Pemeriksaan dgn Tujuan Tertentu </li></ul>SPKN (Standar peme- riksaan keu negara Sesuai Peraturan kepala BPK No 1/2007 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN BPKP
  68. 68. STANDAR PROFESI AUDIT INTERNAL (S PAI ) <ul><li>Tujuan, kewenangan & tanggung jawab </li></ul><ul><li>Independensi & Obyektivtas </li></ul><ul><li>Keahlian & Kecermatan Profesional </li></ul><ul><li>Porogram Quality Assurance </li></ul>SP AI diterbikan Konsorsium Organisasi profesi Audit internal Standar Atribut Standar Kinerja <ul><li>Pengelolaan fungsi auditor internal </li></ul><ul><li>Lingkup penugasan </li></ul><ul><li>Perencanaan penugasan </li></ul><ul><li>Pelaksanaan penugasan </li></ul><ul><li>Komunikasi hasil penugasan </li></ul><ul><li>Pemantauan tindak lanjut </li></ul>PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN BPKP
  69. 69. STANDAR AUDIT UMUM PELAKSANAAN PELAPORAN Prosedur Audit Pemeriksa yang memenuhi syarat LHA PKA KKA <ul><li>AHLI </li></ul><ul><li>INDEPENDEN </li></ul><ul><li>CERMAT </li></ul><ul><li>PATUH KODE ETIK </li></ul><ul><li>TERENCANA </li></ul><ul><li>PAHAMI SPI </li></ul><ul><li>WASPADA </li></ul><ul><li>PEMBUKTIAN </li></ul><ul><li>DOKUMENTASI </li></ul><ul><li>TERTULIS </li></ul><ul><li>SESUAI TUGAS </li></ul><ul><li>SESUAI STANDAR </li></ul><ul><li>INFORMATIF </li></ul><ul><li>KONSTRUKTIF </li></ul>T L Dja mil Dja lil PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN BPKP

×