3. 3
Kebijakan pemerintah yang tertuang
dalam UU No. 22/1999 tentang
Pemerintahan Daerah yang kemudian
dijabarkan melalui PP No. 25/2000
turut membawa dampak yang besar
dalam dunia pendidikan
4. 4
Hal ini karena sistem pengelolaan
yang dahulunya sentralistik kini
berubah menjadi desentralistik,
dengan segala kewenangan otonomi
yang dimiliki daerah. Melalui peraturan
tersebut daerah mempunyai
kewenangan untuk bebas mengatur
kebijakan-kebijakan di daerahnya,
namun tetap dengan kewajiban
memenuhi standar pemerintah yaitu
SNP.
5. 5
Kebijakan otonomi pendidikan yang
bertujuan memajukan pendidikan perlu
diikuti pemantapan sistem
penyelenggaraan pendidikan yang
diikuti dengan pemantapan sumber
dayanya agar memiliki akuntabilitas,
integritas, dan komitmen dalam
mencapai sasaran pendidikan.
6. 6
Desentralisasi pendidikan daerah
memacu untuk memberikan
pelayanan pendidikan yang baik
kepada semua anak, termasuk
anak-anak yang berada di daerah
terpencil dan anak-anak kurang
beruntung, minimal sesuai
tuntutan wajib belajar pendidikan
dasar 9 (sembilan) tahun.
7. 7
Desentralisasi pendidikan mendorong
terjadinya efisiensi manajemen
pendidikan karena sebagian besar
wewenang pengelolaan pendidikan,
baik perencanaan, pelaksanaan,
pembiayaan dan pengendalian
penyelenggaraan pendidikan
diserahkan kepada pemerintah
daerah, yang disesuaikan dengan
keadaan, kebutuhan, keinginan, dan
kemampuan masing-masing daerah.
8. 8
Permasalahan pun muncul seiring
pelaksanaan desentralisasi pendidikan
di Indonesia, yakni belum mampu
membawa peningkatan bagi
pengembangan pendidikan di daerah.
Dengan kata lain, keadaan
pengembangan pendidikan di daerah
masih belum menunjukkan perbedaan
yang berarti, atau sama saja, antara
sebelum dan sesudah dilaksanakan
desentralisasi pendidikan.
9. 9
Dalam kaitannya dengan pelaksanaan
pembiayaan pendidikan, program BOS
digagas pemerintah dalam rangka
membatu penyediaan pendanaan dan
operasional bagi pendidikan dasar demi
keberlangsungan program wajib belajar.
Dari implementasinya, banyak
permasalahan yang ditimbulkan.
Permasalahan dari program BOS ini
beragam, mulai dari proses perencanaan,
pengelolaan sampai pada masalah
pelaporan penggunaan dana BOS di
masing-masing sekolah yang banyak
menimbulkan polemik dan lain-lain.
11. 11
Fungsi perencanaan adalah sebagai
pedoman pelaksanaan dan pengendalian,
sebagai alat bagi pengembangan quality
assurance, menghindari pemborosan
sumber daya dan sebagai upaya untuk
memenuhi accountability kelembagaan.
Jadi, hal yang terpenting di dalam
menyusun suatu rencana adalah
berhubungan dengan masa depan,
seperangkat kegiatan, proses yang
sistematis, dan hasil serta tujuan tertentu
(Tilaar, 1997)
12. 12
1. Substansi isi perencanaan dan proses
penyusunannya terdapat hal yang perlu
diperhatikan: merupakan uraian yang
sederhana dan jelas kaitan dengan
kegiatan lainnya; terukur; dapat dijadikan
acuan dalam pelaksanaan program dan
kegiatan; jelas jangka waktunya
2. Dari sisi proses penyusunannya,
perencanaan harus dibuat secara
transparan, akuntabel, partisipatif, dan
aspiratif
dapat dilihat dari dua sisi ::
15. 15
1. Penilaian umum tentang
penguasaan materi tutorial.
2. Rangkuman tentang materi
yang telah dibahas
3. Saran pendalaman materi dan
diskusi
4. Rencana tutorial selanjutnya