Dokumen tersebut membahas tentang desentralisasi pembiayaan pendidikan di Indonesia dan permasalahan yang muncul. Desentralisasi pendidikan telah memindahkan kewenangan pengelolaan pendidikan dari pemerintah pusat ke daerah, namun belum berhasil meningkatkan pendidikan di daerah. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dirancang untuk mendanai pendidikan dasar juga menimbulkan berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya. Dok
2. 2
Mahasiswa dapat :
1.Menjelaskan & memahami konsep
desentralisasi pendidikan serta dampak
kebijakan pembiayaan pendidikan
2.Menjelaskan BOS, Unsur-unsurnya &
permasalahannya
3.Mampu menganalisis permasalahan
terkait desentralisasi pembiayaan
pendidikan
4. 4
Kebijakan pemerintah yang tertuang
dalam UU No. 22/1999 tentang
Pemerintahan Daerah yang kemudian
dijabarkan melalui PP No. 25/2000
turut membawa dampak yang besar
dalam dunia pendidikan
5. 5
Hal ini karena sistem pengelolaan yang
dahulunya sentralistik kini berubah
menjadi desentralistik, dengan segala
kewenangan otonomi yang dimiliki
daerah. Melalui peraturan tersebut
daerah mempunyai kewenangan untuk
bebas mengatur kebijakan-kebijakan di
daerahnya, namun tetap dengan
kewajiban memenuhi standar
pemerintah yaitu SNP.
6. 6
Kebijakan otonomi pendidikan daerah
hendaknya turut memperhatikan
kesiapan daerah dalam mengelola
pendidikan.
Otonomi dimaksudkan agar
masyarakat lebih proaktif dan terlibat
dalam kegiatan pendidikan yang
meruoakan tanggung jawab bersama.
7. 7
Desentralisasi pendidikan daerah
memacu untuk memberikan
pelayanan pendidikan yang baik
kepada semua anak, termasuk
anak-anak yang berada di daerah
terpencil dan anak-anak kurang
beruntung, minimal sesuai
tuntutan wajib belajar pendidikan
dasar 9 (sembilan) tahun.
8. 8
Desentralisasi pendidikan mendorong
terjadinya efisiensi manajemen
pendidikan karena sebagian besar
wewenang pengelolaan pendidikan,
baik perencanaan, pelaksanaan,
pembiayaan dan pengendalian
penyelenggaraan pendidikan
diserahkan kepada pemerintah
daerah, yang disesuaikan dengan
keadaan, kebutuhan, keinginan, dan
kemampuan masing-masing daerah.
9. 9
Kondisionalis dalam penerapan
desentralisai ada beberapa hal yaitu :
1.Pola & pelaksanaan manajemen
harus jelas
2.Pemberdayaan masyarakat harus
menjadi tujuan utama
3.Peran serta masyarakat not
stakaholder
4.Pelayanan harus lebih cepat, efektif &
efisien
5.Keanekaragaman aspirasi & nilai
serta norma lokal harus dihargai
10. 10
Ada 3 pendekatan saling melengkapi :
1.Manajemen mutu pendidikan melalui
kebijakan makro nasional
2.Penjaminan mutu oleh pengelola
pendidikan daerah otonom
3.Penjaminan mutu pendidikan melalui
pendekatan mikro satuan pendidikan.
11. 11
Ada 2 model yang dapat digunakan
dalam menganalisis mutu pendidikan :
1.Model efisiensi internal
2.Model efisiensi eksternal
Mutu dalam pendidikan baik mutu prosesMutu dalam pendidikan baik mutu proses
maupun mutu hasil belajar erat kaitannyamaupun mutu hasil belajar erat kaitannya
dengan mutu kinerja profesional te3nagadengan mutu kinerja profesional te3naga
pendidikanpendidikan
12. 12
Sumber biaya pendidikan (tingkat makro)
1.Pendapatan Negara dari sektor pajak &
non pajak
2.Keuntungan ekspor barang & jasa
3.Usaha-usaha negala lainnya (investasi
saham pada BUMN)
4.Bantuan hibah (Bank Dunia, ADB, IMF,
IDB, JICA).
13. 13
Permasalahan pun muncul seiring
pelaksanaan desentralisasi pendidikan di
Indonesia, yakni belum mampu
membawa peningkatan bagi
pengembangan pendidikan di daerah.
Dengan kata lain, keadaan
pengembangan pendidikan di daerah
masih belum menunjukkan perbedaan
yang berarti, atau sama saja, antara
sebelum dan sesudah dilaksanakan
desentralisasi pendidikan.
14. 14
Dalam kaitannya dengan pelaksanaan
pembiayaan pendidikan, program BOS
digagas pemerintah dalam rangka membatu
penyediaan pendanaan dan operasional bagi
pendidikan dasar demi keberlangsungan
program wajib belajar. Dari implementasinya,
banyak permasalahan yang ditimbulkan.
Permasalahan dari program BOS ini
beragam, mulai dari proses perencanaan,
pengelolaan sampai pada masalah pelaporan
penggunaan dana BOS di masing-masing
sekolah yang banyak menimbulkan polemik
dan lain-lain.
15. 15
Dalam kaitannya dengan pelaksanaanDalam kaitannya dengan pelaksanaan
pembiayaan pendidikan, banyakpembiayaan pendidikan, banyak
permasalahan yang ditimbulkan, seperti :permasalahan yang ditimbulkan, seperti :
1.1.Fenomena penidikan yang menyedot biayaFenomena penidikan yang menyedot biaya
besar dari masyarakatbesar dari masyarakat
2.2.Pendaftaran siswa baru (PSB) yangPendaftaran siswa baru (PSB) yang
mengakibatkan mahalnya harga pendidikanmengakibatkan mahalnya harga pendidikan
3.3.Alokasi anggaran 20% dari APBN yangAlokasi anggaran 20% dari APBN yang
belum terpenuhi.belum terpenuhi.
4.4.Adanya program gratis yang banyakAdanya program gratis yang banyak
menimbulkan polemik.menimbulkan polemik.