INISIASI 8
PERMASALAHAN
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI
INDONESIA
DR. LAILATUR ROHMAH, M.SI
UNIVERSITAS TERBUKA
2016
2
Mahasiswa dapat :
1.Menjelaskan & memahami konsep
desentralisasi pendidikan serta dampak
kebijakan pembiayaan pendidikan
2.Menjelaskan BOS, Unsur-unsurnya &
permasalahannya
3.Mampu menganalisis permasalahan
terkait desentralisasi pembiayaan
pendidikan
3
4
Kebijakan pemerintah yang tertuang
dalam UU No. 22/1999 tentang
Pemerintahan Daerah yang kemudian
dijabarkan melalui PP No. 25/2000
turut membawa dampak yang besar
dalam dunia pendidikan
5
Hal ini karena sistem pengelolaan yang
dahulunya sentralistik kini berubah
menjadi desentralistik, dengan segala
kewenangan otonomi yang dimiliki
daerah. Melalui peraturan tersebut
daerah mempunyai kewenangan untuk
bebas mengatur kebijakan-kebijakan di
daerahnya, namun tetap dengan
kewajiban memenuhi standar
pemerintah yaitu SNP.
6
Kebijakan otonomi pendidikan daerah
hendaknya turut memperhatikan
kesiapan daerah dalam mengelola
pendidikan.
Otonomi dimaksudkan agar
masyarakat lebih proaktif dan terlibat
dalam kegiatan pendidikan yang
meruoakan tanggung jawab bersama.
7
Desentralisasi pendidikan daerah
memacu untuk memberikan
pelayanan pendidikan yang baik
kepada semua anak, termasuk
anak-anak yang berada di daerah
terpencil dan anak-anak kurang
beruntung, minimal sesuai
tuntutan wajib belajar pendidikan
dasar 9 (sembilan) tahun.
8
Desentralisasi pendidikan mendorong
terjadinya efisiensi manajemen
pendidikan karena sebagian besar
wewenang pengelolaan pendidikan,
baik perencanaan, pelaksanaan,
pembiayaan dan pengendalian
penyelenggaraan pendidikan
diserahkan kepada pemerintah
daerah, yang disesuaikan dengan
keadaan, kebutuhan, keinginan, dan
kemampuan masing-masing daerah.
9
Kondisionalis dalam penerapan
desentralisai ada beberapa hal yaitu :
1.Pola & pelaksanaan manajemen
harus jelas
2.Pemberdayaan masyarakat harus
menjadi tujuan utama
3.Peran serta masyarakat not
stakaholder
4.Pelayanan harus lebih cepat, efektif &
efisien
5.Keanekaragaman aspirasi & nilai
serta norma lokal harus dihargai
10
Ada 3 pendekatan saling melengkapi :
1.Manajemen mutu pendidikan melalui
kebijakan makro nasional
2.Penjaminan mutu oleh pengelola
pendidikan daerah otonom
3.Penjaminan mutu pendidikan melalui
pendekatan mikro satuan pendidikan.
11
Ada 2 model yang dapat digunakan
dalam menganalisis mutu pendidikan :
1.Model efisiensi internal
2.Model efisiensi eksternal
Mutu dalam pendidikan baik mutu prosesMutu dalam pendidikan baik mutu proses
maupun mutu hasil belajar erat kaitannyamaupun mutu hasil belajar erat kaitannya
dengan mutu kinerja profesional te3nagadengan mutu kinerja profesional te3naga
pendidikanpendidikan
12
Sumber biaya pendidikan (tingkat makro)
1.Pendapatan Negara dari sektor pajak &
non pajak
2.Keuntungan ekspor barang & jasa
3.Usaha-usaha negala lainnya (investasi
saham pada BUMN)
4.Bantuan hibah (Bank Dunia, ADB, IMF,
IDB, JICA).
13
Permasalahan pun muncul seiring
pelaksanaan desentralisasi pendidikan di
Indonesia, yakni belum mampu
membawa peningkatan bagi
pengembangan pendidikan di daerah.
Dengan kata lain, keadaan
pengembangan pendidikan di daerah
masih belum menunjukkan perbedaan
yang berarti, atau sama saja, antara
sebelum dan sesudah dilaksanakan
desentralisasi pendidikan.
14
Dalam kaitannya dengan pelaksanaan
pembiayaan pendidikan, program BOS
digagas pemerintah dalam rangka membatu
penyediaan pendanaan dan operasional bagi
pendidikan dasar demi keberlangsungan
program wajib belajar. Dari implementasinya,
banyak permasalahan yang ditimbulkan.
Permasalahan dari program BOS ini
beragam, mulai dari proses perencanaan,
pengelolaan sampai pada masalah pelaporan
penggunaan dana BOS di masing-masing
sekolah yang banyak menimbulkan polemik
dan lain-lain.
15
Dalam kaitannya dengan pelaksanaanDalam kaitannya dengan pelaksanaan
pembiayaan pendidikan, banyakpembiayaan pendidikan, banyak
permasalahan yang ditimbulkan, seperti :permasalahan yang ditimbulkan, seperti :
1.1.Fenomena penidikan yang menyedot biayaFenomena penidikan yang menyedot biaya
besar dari masyarakatbesar dari masyarakat
2.2.Pendaftaran siswa baru (PSB) yangPendaftaran siswa baru (PSB) yang
mengakibatkan mahalnya harga pendidikanmengakibatkan mahalnya harga pendidikan
3.3.Alokasi anggaran 20% dari APBN yangAlokasi anggaran 20% dari APBN yang
belum terpenuhi.belum terpenuhi.
4.4.Adanya program gratis yang banyakAdanya program gratis yang banyak
menimbulkan polemik.menimbulkan polemik.
16
PENUTUP
17
1. Penilaian umum tentang
penguasaan materi tutorial.
2. Rangkuman tentang materi
yang telah dibahas
3. Saran pendalaman materi dan
diskusi
18
TERIMA KASIHTERIMA KASIH

Inisiasi 8

  • 1.
    INISIASI 8 PERMASALAHAN PEMBIAYAAN PENDIDIKANDI INDONESIA DR. LAILATUR ROHMAH, M.SI UNIVERSITAS TERBUKA 2016
  • 2.
    2 Mahasiswa dapat : 1.Menjelaskan& memahami konsep desentralisasi pendidikan serta dampak kebijakan pembiayaan pendidikan 2.Menjelaskan BOS, Unsur-unsurnya & permasalahannya 3.Mampu menganalisis permasalahan terkait desentralisasi pembiayaan pendidikan
  • 3.
  • 4.
    4 Kebijakan pemerintah yangtertuang dalam UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dijabarkan melalui PP No. 25/2000 turut membawa dampak yang besar dalam dunia pendidikan
  • 5.
    5 Hal ini karenasistem pengelolaan yang dahulunya sentralistik kini berubah menjadi desentralistik, dengan segala kewenangan otonomi yang dimiliki daerah. Melalui peraturan tersebut daerah mempunyai kewenangan untuk bebas mengatur kebijakan-kebijakan di daerahnya, namun tetap dengan kewajiban memenuhi standar pemerintah yaitu SNP.
  • 6.
    6 Kebijakan otonomi pendidikandaerah hendaknya turut memperhatikan kesiapan daerah dalam mengelola pendidikan. Otonomi dimaksudkan agar masyarakat lebih proaktif dan terlibat dalam kegiatan pendidikan yang meruoakan tanggung jawab bersama.
  • 7.
    7 Desentralisasi pendidikan daerah memacuuntuk memberikan pelayanan pendidikan yang baik kepada semua anak, termasuk anak-anak yang berada di daerah terpencil dan anak-anak kurang beruntung, minimal sesuai tuntutan wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun.
  • 8.
    8 Desentralisasi pendidikan mendorong terjadinyaefisiensi manajemen pendidikan karena sebagian besar wewenang pengelolaan pendidikan, baik perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan diserahkan kepada pemerintah daerah, yang disesuaikan dengan keadaan, kebutuhan, keinginan, dan kemampuan masing-masing daerah.
  • 9.
    9 Kondisionalis dalam penerapan desentralisaiada beberapa hal yaitu : 1.Pola & pelaksanaan manajemen harus jelas 2.Pemberdayaan masyarakat harus menjadi tujuan utama 3.Peran serta masyarakat not stakaholder 4.Pelayanan harus lebih cepat, efektif & efisien 5.Keanekaragaman aspirasi & nilai serta norma lokal harus dihargai
  • 10.
    10 Ada 3 pendekatansaling melengkapi : 1.Manajemen mutu pendidikan melalui kebijakan makro nasional 2.Penjaminan mutu oleh pengelola pendidikan daerah otonom 3.Penjaminan mutu pendidikan melalui pendekatan mikro satuan pendidikan.
  • 11.
    11 Ada 2 modelyang dapat digunakan dalam menganalisis mutu pendidikan : 1.Model efisiensi internal 2.Model efisiensi eksternal Mutu dalam pendidikan baik mutu prosesMutu dalam pendidikan baik mutu proses maupun mutu hasil belajar erat kaitannyamaupun mutu hasil belajar erat kaitannya dengan mutu kinerja profesional te3nagadengan mutu kinerja profesional te3naga pendidikanpendidikan
  • 12.
    12 Sumber biaya pendidikan(tingkat makro) 1.Pendapatan Negara dari sektor pajak & non pajak 2.Keuntungan ekspor barang & jasa 3.Usaha-usaha negala lainnya (investasi saham pada BUMN) 4.Bantuan hibah (Bank Dunia, ADB, IMF, IDB, JICA).
  • 13.
    13 Permasalahan pun munculseiring pelaksanaan desentralisasi pendidikan di Indonesia, yakni belum mampu membawa peningkatan bagi pengembangan pendidikan di daerah. Dengan kata lain, keadaan pengembangan pendidikan di daerah masih belum menunjukkan perbedaan yang berarti, atau sama saja, antara sebelum dan sesudah dilaksanakan desentralisasi pendidikan.
  • 14.
    14 Dalam kaitannya denganpelaksanaan pembiayaan pendidikan, program BOS digagas pemerintah dalam rangka membatu penyediaan pendanaan dan operasional bagi pendidikan dasar demi keberlangsungan program wajib belajar. Dari implementasinya, banyak permasalahan yang ditimbulkan. Permasalahan dari program BOS ini beragam, mulai dari proses perencanaan, pengelolaan sampai pada masalah pelaporan penggunaan dana BOS di masing-masing sekolah yang banyak menimbulkan polemik dan lain-lain.
  • 15.
    15 Dalam kaitannya denganpelaksanaanDalam kaitannya dengan pelaksanaan pembiayaan pendidikan, banyakpembiayaan pendidikan, banyak permasalahan yang ditimbulkan, seperti :permasalahan yang ditimbulkan, seperti : 1.1.Fenomena penidikan yang menyedot biayaFenomena penidikan yang menyedot biaya besar dari masyarakatbesar dari masyarakat 2.2.Pendaftaran siswa baru (PSB) yangPendaftaran siswa baru (PSB) yang mengakibatkan mahalnya harga pendidikanmengakibatkan mahalnya harga pendidikan 3.3.Alokasi anggaran 20% dari APBN yangAlokasi anggaran 20% dari APBN yang belum terpenuhi.belum terpenuhi. 4.4.Adanya program gratis yang banyakAdanya program gratis yang banyak menimbulkan polemik.menimbulkan polemik.
  • 16.
  • 17.
    17 1. Penilaian umumtentang penguasaan materi tutorial. 2. Rangkuman tentang materi yang telah dibahas 3. Saran pendalaman materi dan diskusi
  • 18.