Dokumen ini membahas tentang desentralisasi pendidikan dalam pembiayaan pendidikan di Indonesia. Kebijakan desentralisasi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan di daerah, namun masih banyak permasalahan yang muncul dalam implementasinya seperti belum adanya peningkatan pengembangan pendidikan di daerah. Program BOS digagas pemerintah untuk membantu pembiayaan pendidikan dasar, akan tetapi pelaksanaannya juga men

1. Mata Kuliah Perencanaan dan Pembiayaan Pendidikan
Kode Mata Kuliah:
Tutorial 1 (tgl/bln/thn)
Inisiasi 8
Desentralisasi Pendidikan dalam
Pembiayaan Pendidikan
Nama Tutor:
Dr.Tita Rosita, M.Pd.
UPBJJ …
Universitas Terbuka

2. Kompetensi Khusus
• Mahasiswa dapat
memahami konsep dan
implementasi
desentralisasi pembiayaan
pendidikan

3. Kebijakan pemerintah yang tertuang dalam UU No.
22/1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian
dijabarkan melalui PP No. 25/2000 turut membawa
dampak yang besar dalam dunia pendidikan. Hal ini
karena sistem pengelolaan yang dahulunya sentralistik
kini berubah menjadi desentralistik, dengan segala
kewenangan otonomi yang dimiliki daerah. Melalui
peraturan tersebut daerah mempunyai kewenangan
untuk bebas mengatur kebijakan-kebijakan di
daerahnya, namun tetap dengan kewajiban memenuhi
standar pemerintah yaitu SNP.

4. Kebijakan otonomi pendidikan yang bertujuan
memajukan pendidikan perlu diikuti
pemantapan sistem penyelenggaraan
pendidikan yang diikuti dengan pemantapan
sumber dayanya agar memiliki akuntabilitas,
integritas, dan komitmen dalam mencapai
sasaran pendidikan.

5. Desentralisasi pendidikan daerah memacu untuk
memberikan pelayanan pendidikan yang baik
kepada semua anak, termasuk anak-anak yang
berada di daerah terpencil dan anak-anak
kurang beruntung, minimal sesuai tuntutan
wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan)
tahun.

6. Desentralisasi pendidikan mendorong terjadinya
efisiensi manajemen pendidikan karena
sebagian besar wewenang pengelolaan
pendidikan, baik perencanaan, pelaksanaan,
pembiayaan dan pengendalian penyelenggaraan
pendidikan diserahkan kepada pemerintah
daerah, yang disesuaikan dengan keadaan,
kebutuhan, keinginan, dan kemampuan masing-masing
daerah.

7. Permasalahan pun muncul seiring pelaksanaan
desentralisasi pendidikan di Indonesia, yakni
belum mampu membawa peningkatan bagi
pengembangan pendidikan di daerah. Dengan
kata lain, keadaan pengembangan pendidikan di
daerah masih belum menunjukkan perbedaan
yang berarti, atau sama saja, antara sebelum
dan sesudah dilaksanakan desentralisasi
pendidikan.

8. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembiayaan
pendidikan, program BOS digagas pemerintah dalam
rangka membatu penyediaan pendanaan dan
operasional bagi pendidikan dasar demi
keberlangsungan program wajib belajar. Dari
implementasinya, banyak permasalahan yang
ditimbulkan. Permasalahan dari program BOS ini
beragam, mulai dari proses perencanaan, pengelolaan
sampai pada masalah pelaporan penggunaan dana BOS
di masing-masing sekolah yang banyak menimbulkan
polemik dan lain-lain.

9. PENUTUP

10. 1. Penilaian umum tentang penguasaan materi
tutorial.
2. Rangkuman tentang materi yang telah
dibahas
3. Saran pendalaman materi dan diskusi
4. Rencana tutorial selanjutnya

11. Terima Kasih
Dr.Tita Rosita, M.Pd.
UPBJJ xxxxxxxxx
Universitas Terbuka