Pwerpoint

188 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
188
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pwerpoint

  1. 1. WAWAN SURYO NUGROHO A220100058 CAHYO WAHYU UTOMO A220100060 LIYA PURWANINGTYAS A220100073 RIA JUMARIAHA220100086 ISTI MAESAROH A220100088 SEMESTER 4B
  2. 2. ASSALAMUALAIKUM Wr.Wb
  3. 3. A. Salinan Peraturan MentriPendidikan Salinan Peraturan Mentri Pendidikan Nasional RI No.40 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Guru dalam jabatan melalui jalur Pendidikan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Mentri Pendidikan Nasional Menimbang:a. Bahwa berdasarkan pasal 82 ayat 1 UU Nasional 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pemerintah wajib memulai melaksanakan program sertifikasi pendidikan paling lama dalam waktu 12 bulan terhitung sejak berlakunya Undang-Undang tersebut.
  4. 4. b. Bahwa peraturan Pemerintah yang diamanatkan dalam pasal 11 Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen belum terbit.c. Bahwa tugas Pemerintah dalam program sertifikasi bagi guru tidak boleh berhenti dengan alasan belum ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar pelaksanaan sertifikasi bagi guru.d. Bahwa dalam rangka mengisi kekosongan hukum, pelaksanaan program sertifikasi bagi guru dalam jabatan perlu menetapkan Peraturan menteri Pendidikan nasional tentang sertifikat bagi guru dalam jabatan melalui Pendidikan.
  5. 5. B. Kebijakan Baru Dalam PerguruanTinggi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2011 , Tentang tunjangan khusus bagi Guru tetap bukan PNS yang belum memiliki jabatan fungsional, Guru yang bertugas di daerah khusus, Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa Menteri Pendidikan Nasional menimbang, :a. Bahwa Guru tetap yang bertugas di daerah khusus berhak memperoleh tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
  6. 6. b. Bahwa sebagian Guru tetap bukan pegawai negeri sipil yang bertugas di daerah khusus belum memiliki jabatan fungsional Guru.c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a,b,c perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Tunjangan khusus bagi Guru Tetap Bukan PNS yang belum memiliki jabatan fungsional Guru yang bertugas di daerah khusus.
  7. 7. C. Implementasi Kebijakan Penelitian ini menggunakan metode penelitiankualitatif deskriptif yaitu penelitian yang mencobamendeskripsikan fenomena yang terjadi dandilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metodeyang ada. Hasil dari penelitian ini menunjukkanbahwa implementasi kebijakan Ujian Nasional diDinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan telahdilaksanakan sesuai dengan Peraturan MenteriPendidikan Nasional No.78 tahun 2008 serta disesuaikan dengan pedoman teknis Ujian Nasionalyang telah dikeluarkan oleh Dinas PendidikanProvinsi Jawa Timur.
  8. 8. Sementara upaya yang dilakukan oleh DinasPendidikan Kabupaten Pamekasan dalammengimplementasikan PERMENDIKNAS No.78tahun 2008 antara lain:1. Mengadakan sosialisasi kepada semua sekolah- sekolah tentang PERMENDIKNAS tersebut dan untuk mengkaji perubahan dari PERMENDIKNAS sebelumnya;2. Memperbaiki kinerja sekolah yang bertujuan agar mutu lulusan yang dihasilkan maksimal;3. Melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk mengajak masyarakat agar peduli terhadap peningkatan pendidikan; dan4. Komunikasi yang baik antara Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
  9. 9. Sedangkan untuk peranan Dinas Pendidikan KabupatenPamekasan dalam upaya meningkatkan mutu lulusan adalahsebagai berikut:1. Memberikan pembinaan ke sekolah-sekolah terkait dengan upaya meningkatkan mutu lulusan melalui forum (MKKS), (MGMP), dan berbagai workshop;2. Meningkatkan mutu guru dengan cara mengirim guru-guru untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, diklat baik di level propinsi maupun nasional;3. Pemenuhan fasilitas, sarana dan prasarana pembelajaran; dan4. Melakukan program-program unggulan seperti mendirikan pusat pendidikan sain (Pusdiksain), pembelajaran berpengantar Bahasa Inggris, serta tidak membatasi lembaga bimbingan belajar untuk bangkit selama tujuannya untuk peningkatan belajar siswa.
  10. 10. D. KONSEP DASAR KEBIJAKANPENDIDIKAN Duke dan Canady (1991) mengelaborasi konsepkebijakan dengan delapan arah pemaknaan kebijakan, yaitu:(1) kebijakan sebagai penegasan maksud dan tujuan, (2)kebijakan sebagai sekumpulan keputusan lembaga yangdigunakan untuk mengatur, mengendalikan, mempromosikan,melayani, dan lain-lain pengaruh dalam lingkupkewenangannya, (3) kebijakan sebagai panduan tindakandiskresional, (4) kebijakan sebagai strategi yang diambiluntuk memecahkan masalah, (5) kebijakan sebagai perilakuyang bersanksi, (6) kebijakan sebagai norma perilaku denganciri konsistensi, dan keteraturan dalam beberapa bidangtindakan substantif, (7) kebijakan sebagai keluaran sistempembuatan kebijakan, dan (8) kebijakan sebagai pengaruhpembuatan kebijakan, yang menunjuk pada pemahamankhalayak sasaran terhadap implementasi sistem.
  11. 11. Hough (1984) juga menegaskan sejumlah artikebijakan. Kebijakan bisa menunjuk pada seperangkat tujuan,rencana atau usulan, program-program, keputusan-keputusan, menghadirkan sejumlah pengaruh, serta undang-undang atau peraturan-peraturan. Bertolak darikonseptualisasi ini, misalnya, ujian nasional merupakan salahsatu bentuk kebijakan pendidikan. Ujian nasional memadaiuntuk dikategorikan sebagai kebijakan karena: (1) denganjelas dimaksudkan untuk mencapai seperangkat tujuan, (2)senantiasa menyertakan rencana pelaksanaan, (3)merupakan program pemerintah, (4) merupakan seperangkatkeputusan yang dibuat oleh lembaga dan atau pejabatpendidikan, (5) menghadirkan sejumlah pengaruh, akibat,dampak dan atau konsekuensi, (6) dituangkan dalamberbagai peraturan perundang-undangan dan peraturanlembaga terkait.
  12. 12. Kontribusi Hough (1984) yang juga sangatpenting adalah penjelasannya mengenai tahapan-tahapan dalam proses kebijakan. Kerangkaanalisis yang ditujukan pada proses kebijakanmencakup:1. Kemunculan isu dan identifikasi masalah,2. Perumusan dan otorisasi kebijakan,3. Implementasi kebijakan,4. Dan perubahan atau pemberhentian kebijakan.
  13. 13. E. Kebijakan Pendidikan di EratOonomi Daerah Otonomi daerah lahir sebagai bentukkoreksi atas corak pemerintahan danhubungan antara pusat‐daerah yangsentralistik, eksploitatif serta jauh darinilai‐nilai demokrasi yang saat ini menjadimainstream sistem politik yang berlaku didunia. Konsep awal otonomi daerah munculpada tahun 1903 melalui undang undangdesentralisasi di bawah pemerintah kolonialBelanda.
  14. 14. Kebijakan Pendidikan di Era Otonomi Dalam konteks otonomi daerah,pelimpahan wewenang pengelolaanpendidikan dari pemerintah pusat kepadapemerintah daerah digagas dan diawalidengan diberlakukannya UU Nomor 22 tahun1999 dan disempurnakan dengan UU Nomor32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,berisi tentang penyerahan sejumlahwewenang yang semula menjadi urusanpemerintah Pusat kepada pemerintahDaerah, termasuk di dalamnya pengelolaan
  15. 15. Adanya UU otonomi daerah dan UUperimbangan keuangan pusat-daerah inisemakin membantu dan memberikesempatan kepada pemerintah daerahuntuk seluas-luasnya mengelola pendidikansebaik mungkin.Unsur-unsur Terjaminnya MutuPendidikan di Era Otonomi Daerah Pemerintah melalui program-programpendidikannya sebenarnya telah berusahauntuk terus memperbaiki system pendidikandan mutu material (kurikulum) pendidikan di
  16. 16. Usaha ini tercermin dalam berbagaiperubahan kurikulum yang pernah ada, mulaidari kurikulum 1968, Kurikulum 1975,kurikulum 1984, Kurikulim 1994, KBK danKTSP (Abd. Rachman Assegaf, 2005).Tampak sekali hal ini dilakukan sebagaiusaha untuk memeperbaiki system dan mutumateri pendidikan di Indonesia. Namun alih-alih mencapai sasaran, pembangunanpendidikan melalui perubahan kurikulumnyaini nampak sekedar aksi trial-error buah dariperalihan kepemimpinan di tingkat pemegangkuasa politik di Indonesia.
  17. 17. Usaha “uji coba” kurikulum ini melupakansubtansi dari tujuan pendidikan yaknipengembangan sumber daya manusia (SDM)yang menjadi hak setiap warga negara. Yang perlu diketahui bahwa otonomidaerah yang berimplikasi pada otonomipendidikan ini dibangun atas dasar filosofibahwa masyarakat di setiap daerahmerupakan fondasi yang kuat dalampengembangan kualitas sumber dayamanusia (SDM) secara nasional. Sisimoralnya adalah bahwa orang-orangdaerahlah yang paling mengetahui
  18. 18. WALLAIKUMSALLAM WR. WB

×