Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to Dialog Nasional TIK BPPT 12/11/'14 - Presentasi BPJS Ketenagakerjaan
Similar to Dialog Nasional TIK BPPT 12/11/'14 - Presentasi BPJS Ketenagakerjaan (20)
More from Iwan S
More from Iwan S (16)
Recently uploaded
Recently uploaded (14)
Dialog Nasional TIK BPPT 12/11/'14 - Presentasi BPJS Ketenagakerjaan
- 1. Jaminan Sosial Dan Integrasi Pelayanan Publik Romie Erfianto Kepala Divisi Pengembangan TI 12 November 2014
- 2. Pelayanan Publik Indonesia menuju Citizenship Oriented Approach
- 3. MASYARAKAT BPJS KETENAGAKERJAAN PEMERINTAH & PELAYAN PUBLIK Informasi Outcome Sosial Pembiayaan Pelayanan Bayar iuran Problems Pemberi Kerja/Pekerja: Ø Akses terbatas, Manual, Duplikasi Administrasi, orientasi ke kontak fisik, informasi terbatas Ø Tidak fleksibel, pelayanan terkotak – kotak, Adak komprehensif Kualitas Layanan: Ø Tumpang Andih manfaat Ø Administrasi rumit Ø Kualitas layanan ala kadarnya Kebijakan dan Regulasi: Ø Tumpang Andih Kebijakan dan regulasi Ø Tidak terkoordinasi dan terintegrasi Ø Pendanaan dan pembiayaan terbatas Pelayanan Publik dan Jaminan Sosial Saat Ini 3
- 4. Sumber: PT. Martabat Prima Konsul5ndo • Administrasi penduduk dan peserta jamsos Kelembagaan Publik yang Terkait Jaminan Sosial Saat Ini 4
- 5. PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH DAERAH LEMBAGA LAIN (SWASTA, NGO) Kemenakertrans Kemenkes Kemensos BPJS Disnakertrans Dinnkes Dinsos Program Lainnya Keuangan Mikro Perbankan Pemberdayaan Masy. CSR Layanan/Manfaat 1, 2, 3 Layanan/Manfaat 1, 2, 3 Layanan/Manfaat 1, 2, 3 Layanan/Manfaat 1, 2, 3 Layanan/Manfaat 1, 2, 3 Layanan/Manfaat 1, 2, 3 Layanan/Manfaat 1, 2, 3 Layanan/Manfaat 1, 2, 3 Layanan/Manfaat 1, 2, 3 Layanan/Manfaat 1, 2, 3 Layanan/Manfaat 1, 2, 3 Layanan/Manfaat 1, 2, 3 Kondisi Kebijakan Publik di Indonesia PERLINDUNGAN TERINTEGRASI KEPADA PENDUDUK OUTCOME PEMBERDAYAAN OUTCOME KESEHATAN OUTCOME: PENDAPATAN Bantuan Sosial PNPM dan Kredit Usaha Perpajakan Pendidikan Kesehatan Infrastruktur Kesehatan Preventif dan Promotif Pendidikan GIzi Pensiun Return to Work K3 dan Prevention Pasar Tenaga Kerja 5
- 6. Integrated Outcomes-‐Based Policy No Wrong – Doors Service Delivery Intelligent Processing CollaboraAve Governments Sumber: IBM, Ci5zenship Service Delivery Prinsip Pelayanan berorientasi Penduduk 6
- 7. Kebijakan yang Efek=f Aksesibilitas Penduduk Komitmen Pelayanan =nggi Pelayanan terintegrasi PUBLIC TRUST CiAzenship – centered PerspecAve Kolaborasi Pelayanan Publik Integrasi Back Office System Database Nasional Pelayanan publik Pelayanan Publik yang Terintegrasi NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN dan ADMINISTRASI JAMINAN SOSIAL Adaptasi dari “Leadership in Customer Service : Delivering on the Promise”, Accenture Unifikasi Program merubah Lanskap Perlindungan 7
- 8. Benchmarking Sistem Administrasi Jaminan Sosial di Berbagai Negara
- 9. INTEGRASI KOMPLEKSITAS TEKNOLOGI Sederhana Tidak ada Menyeluruh Sumber: Adaptasi dari Layne and Lee’s four-‐stage model of e-‐Government Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Interaksi Administrasi Terpisah § Administrasi terpisah § Formulir dan kepesertaan terpisah § Tidak ada data exchange Interaksi Database § Administrasi terpisah § Formulir dan kepesertaan terpisah § Data exchange kepesertaan Interaksi Nomor Peserta § Administrasi terpisah dengan Common Reference Number § Formulir dan kepesertaan terpisah § Tidak ada data exchange Interaksi Sistem § Administrasi terintegrasi § Formulir dan kepesertaan sama § Interaksi sistem informasi Note: Proses administrasi mencakup proses akuisisi, pendaEaran, perubahan data, koleksi iuran, inspeksi dan pengawasan Contoh: Malaysia Contoh: Filipina Contoh: Korea Contoh: Belgia Benchmarking Joint Operation di Negara Lain Kompleks 9
- 10. Sistem administrasi kepesertaan benar – benar terpisah dan =dak ada interaksi diantara kedua organisasi Pre Kondisi: Law Enforcement yang efek=f + 1. Sistem administrasi sangat sederhana dan =dak perlu ada interaksi sistem informasi 2. Masing – masing BPJS dapat mengembangkan sistem administrasi dan sistem informasi sesuai kebutuhannya 3. Dapat segera diimplementasikan -‐ Level 1 – Malaysia 1. Masing – masing BPJS membangun infrastruktur administrasi kepesertaannya (SDM, sistem informasi, Kantor Representasi) à Kurang efisien 2. Peserta berhubungan administrasi dengan dua BPJS (pendaVaran, perubahan data, koleksi iuran dan pengawasan) 3. Masing – masing BPJS =dak mengetahui perbedaan data (profil peserta, upah dan perubahan data) di masing – masing BPJS 10
- 11. Level 2 – Filipina CRN* Sistem administrasi kepesertaan terpisah namun seluruh penyelenggara jaminan sosial memiliki desain kartu + chip yang sama dan dilengkapi dengan nomor iden=fikasi kepesertaan yang sama (CRN) untuk seluruh peserta di seluruh penyelenggara CRN: Common Reference Number + 1. Sistem administrasi masih sederhana dan hanya berinteraksi dalam hal kartu dan nomor kepesertaan yang menjadi embrio Single IdenIty Number 2. Indonesia sudah memiliki NIK (di Kemendagri) sebagai cikal bakal penerapan CRN 3. Pengeluaran Investasi utuk interaksi nomor kepesertaan =dak terlalu besar 4. Efisiensi produksi kartu kepesertaan (1 peserta hanya memegang 1 Kartu Peserta) -‐ 1. Masing – masing BPJS membangun infrastruktur administrasi kepesertaannya (SDM, sistem informasi, Kantor Representasi) 2. Peserta berhubungan administrasi dengan dua BPJS (pendaVaran, perubahan data, koleksi iuran dan pengawasan) 3. Belum ada interaksi pertukaran data seihingga masing – masing BPJS =dak mengetahui perbedaan data (upah dan perubahan data) di masing – masing BPJS 11
- 12. Level 3 – Korea Sistem administrasi kepesertaan terpisah namun tersedia plafform interaksi data yang menjadi dasar implementasi “one enforcement system gate ” yang dilakukan oleh Na=onal Health Insurance Corpora=on + 1. Sistem administrasi terpisah dan sederhana 2. Memiliki mekanisme interaksi data dan database sharing di masing – masng penyelenggara (profil peserta, upah, pembayaran iuran) 3. Terdapat mekanisme verifikasi data di masing-‐ masing penyelenggara untuk memonitor kepatuhan peserta 4. Efisiensi sistem enforcement yang dipusatkan di NHIC 5. Investasi membangun interaksi dan sharing database bersama =dak besar (dapat menggunakan NIK) -‐ 1. Masing – masing BPJS membangun infrastruktur administrasi kepesertaannya (SDM, sistem informasi, Kantor Representasi) Sharing Database 12
- 13. Level 4 – Belgia Sistem administrasi kepesertaan dipusatkan ke organisasi khusus (pendaVaran, perubahan data dan bayar iuran) untuk berbagai organisasi jaminan sosial dan melayani “one stop data service” untuk pelayan publik lain + 1. Sistem administrasi tersentralisasi dan sangat memudahkan peserta (dan penduduk) 2. Memiliki mekanisme interaksi data yang terintegrasi termasuk sentralisasi layanan bayar iuran 3. Bisnis proses layanan publik dan penggunaan resource (SDM, sistem informasi dan kantor representasi) sangat efisien 4. Terdapat integrasi sistem informasi dengan layanan publik lain 5. Investasi membangun interaksi dan sharing database bersama =dak besar (dapat menggunakan NIK) -‐ 1. Membangun ins=tusi baru di Indonesia (kecuali ada badan Pemerintah yang dapat diberdayakan, misal: Pemda) 2. Menuntut integrasi back-‐office system yang sangat komprehensif yang membutuhkan komitmen =nggi dan memakan waktu lama 3. Membutuhkan investasi yang sangat mahal 4. Memerlukan masa transisi yang sangat =nggi Crossroad Bank for Social Security Kependudukan Jaminan Sosial Pajak Layanan Publik Lain 13
- 14. Jaminan Sosial dan Administrasi Pelayanan Publik
- 15. UU 1945 Pasal 34 ay. 2 Negara menyelenggarakan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan =dak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan UU 3/1992 Pasal 3 ay. 2 Se=ap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja UU 13/2003 Pasal 99 ay. 1 Se=ap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja UU 32/2004 Pasal 22 ay. h Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk mengembangkan sistem jaminan sosial UU 40/2004 Pasal 22 ay. h Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia UU 11/2009 Pasal 22 ay. h Penyelenggaraan kesejahteraan sosial melipu= jaminan sosial Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang 5dak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial Usulan BPJS Ketenagakerjaan Implementasi Joint Operation Pelayanan Publik 15
- 16. Harmonisasi dan Penguatan peranan Pemda Cakupan Perlindungan untuk seluruh rakyat: § Membayar Iuran § Menerima Bantuan Iuran Membutuhkan kombinasi instrumen kebijakan sosial yang komprehensif dan lintas Departemen Sistem monitoring dan evaluasi yang efekAf (termasuk akurasi targeAng PBI) Sistem Administrasi yang efek=f, efisien dan akurat Key Success Factor Koordinasi Kelembagaan dan Antar Ins=tusi yang efek=f Key Success Factor Implementasi Jaminan Sosial 16
- 17. Kartu Jaminan Sosial (Ketenagakerjaan & Kesehatan) SIM Surat Keterangan Tidak Mampu KTP NPWP Kartu Keluarga Miskin Kartu Pintar Perlu ada integrasi administrasi dalam rangka: 1. Harmonisasi penomoran untuk integrasi pelayanan publik 2. Akurasi data diantara berbagai insiAtusi pelayan publik 3. Pemanfaatan akses pelayanan publik dengan menggunakan ID tunggal atau Common Reference Number à unique iden5fica5on key 4. Meminimalkan potensi fraud dalam pemanfaatan pelayanan publik 5. Meminimalkan biaya dan beban administrasi Fragmentasi Pelayanan Publik dan Penerbitan Kartu di Indonesia 17
- 18. Usulan BPJS Ketenagakerjaan Implementasi Joint Operation Pelayanan Publik 18
- 19. 19 SEMUA LAYANAN E-‐SERVICE BPJS KETENAGAKERJAAN MEMANFAATKAN LAYANAN DATA KTP ELEKTRONIK ) NOMOR IDENTITAS KEPEDUDUKAN (NIK) DIJADIKAN SEBAGAI NO PESERTA BPJSTK Pemanfaatan Data KTP Elektronik
- 20. • Dapat menyimpan data personal, biometric, dll. • Data yang disimpan dapat disesuaikan dg kebutuhan (parameterized) • Mudah disimpan dan dipergunakan oleh pemegang kartu • Verifikasi data dapat dilakukan online maupun offline. Flexibility • Kekuatan kartu tahan lama: Terbuat dari bahan plasAk PVC • Modul chip contact tahan s/d 100.000 kali penggunaan. • Data idenAtas peserta di phisical kartu tahan lama (tdk cepat hilang) • Proses pelayanan peserta cepat. Durability • Reader dan EDC sebagai media pembaca kartu sudah banyak tersedia di RS, Klinik, ApoAk, Laboratorium, Kelurahan dll • Kartu dapat dipergunakan sebagai kartu discount atau loyalty bekerjasama dengan perusahaan farmasi, lab, apoAk dll. Acceptability Solusi Smart Card dalam Pelayanan Publik
- 21. Mengapa Smart Card ?
- 22. § Verifikasi, Otentifikasi, Otorisasi § Eligibilitas dan ID Portabilitas IDENTITAS AKSES MULTI KANAL § Counter, ATM, Perbankan § Integrasi Layanan Publik AKSES PELAYANAN § Klaim, Fasilitas Kesehatan (RS/Klinik) § Co - Branding § E – Wallet, e – Toll, Flazz BCA, Brizzi BRI , eMoney, Tapcash PERBANKAN § Wifi ID § Telkomsel, Indosat, XL TELEKOMUNIKASI § Akses Angkutan Publik § Alat Pembayaran TRANSPORTASI § Discount & Loyalty § Food Benefit FOOD AKSES BENEFIT OPERASIONAL & PELAYANAN Multi Purpose Card dan Implementasi Joint Operation Pelayanan Publik
- 23. Collaborative Digital Ecosystem for Smart Community Cross Merchant Redemption Services Consumer Journey Download Apps - Select Choices of Merchants - Select Coupon - Redeem on retail Loyalty Applications E-Commerce Services Merchants/Partners Dealer, Distribution, Food, etc Online (Web & Mobile) Payment Services (Prepaid,Debit, CC) ) Micro Payment Agency Mobile Adv. & Promotion (M-Coupon) Community Database Profiling Services BPJS-TK Smart Community
- 24. Konsep Smart Community BPJS-‐TK Smart Community Public TransportaAon Banks Healthcare Fuels NPWP & NIK (KTP-‐el) NaAonal Payment Gateway Fasilitas Umum Foods Financing Property E-‐Money Direct Debit Financing Loyalty Single IdenAty T R A N S A K S I
- 25. 25 Keuntungan Pemanfaatan NIK dalam Administrasi Pelayanan Publik & Jaminan Sosial 1 1. BIAYA, pelayanan lebih murah: § Sistem administrasi terintegrasi § Kebutuhan re-encoding informasi lebih sedikit (electronic information exchange) § Beban administrasi minimal 2. KUANTITAS, delivery layanan publik lebih banyak § Layanan terintegrasi, tersedia dimana saja dan kapan saja sesuai kebutuhan penyedia layanan dan penduduk 3. KECEPATAN, pelayanan dapat lebih cepat (less time) § Informasi akurat tersedia di seluruh institusi § Eligibilitas penduduk dapat divalidasi diseluruh institusi 2 3 EFISIENSI EFEKTIVITAS SOSIAL 1. KUALITAS, pelayanan lebih baik: § Layanan publik yang terintegrasi dapat lebih komperhensif 2. JENIS LAYANAN, pemanfaatan data lebih optimal: § Push system, eligibilitas atas layanan publik dapat lebih terotomasi § Pemanfaatan data personal penduduk lebih optimal 3. Alokasi anggaran negara untuk kesejahteraan dapat lebih terarah 4. KEAMANAN, pemanfaatan data penduduk dapat lebih dikendalikan 1. E-Government § Re-engineering proses antar institusi § Back office integration untuk penyediaan layanan publik § Integrated & personalized front- office service 2. MONEV, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan publik dengan database akurat dapat lebih efektif 3. PERUBAHAN PERILAKU, penyediaan layanan publik yang lebih baik akan merubah perilaku dan budaya masyarakat 4. FRAUD, meminimalkan kasus fraud dalam pelayanan publik
- 26. “Our ciAzens are much more important than customers.. We have to treat them even bemer than we would to customers” Mats Sjostrand, Director General – Swedish NaAonal Tax Agency 11/11/14 26
- 27. Terima Kasih Gedung BPJS Ketenagakerjaan Jl. Jend. Gatot Subroto No. 79 Jakarta Selatan – 12930 T (021) 520 7797 F (021) 520 2310 www.bpjsketenagakerjaan.go.id