Strategi implementasi pembangunan pitalebar Indonesia mencakup percepatan pembangunan infrastruktur pitalebar untuk mendukung lima sektor prioritas yaitu e-pemerintahan, e-kesehatan, e-pendidikan, e-logistik dan e-pengadaan; meningkatkan penetrasi dan kecepatan akses pitalebar di perkotaan dan perdesaan; serta kebijakan untuk mengoptimalkan spektrum, mendorong partisipasi swasta, dan mempercepat

1. STRATEGI IMPLEMENTASI
PITALEBAR INDONESIA
disampaikan oleh:
Mira Tayyiba
Kasubdit Pos, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/BAPPENAS
dalam Dialog Nasional Inovasi TIK untuk Pelayanan Publik Secara Elektronik
Jakarta, 12 November 2014

2. Tema RPJMN 2015-2019:
Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan
pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan
sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan iptek yang terus
meningkat
Daya Saing Indonesia
Daya Saing
Indonesia
(sumber: WEF)
2012/2013 2013/2014 2014/2015
ke-50 dari 144 negara ke-38 dari 144 negara ke-34 dari 148 negara
Lima besar
permasalahan
dalam doing
business
(sumber: WEF)
Inefficient gov bureaucracy Corruption Corruption
Corruption
Inefficient gov
bureaucracy
Access to financing
Infrastructure Infrastructure Inflation
Poor work ethic in nat’l
labor force
Access to financing Inefficient gov bureaucracy
Restrictive labor
regulations
Restrictive labor
regulations
Infrastructure
2

3. Daya Saing
TIK
Indonesia
(sumber: WEF)
Peringkat 2012/2013 2013/2014 2014/2015
Umum 50/144 38/144 34/148
Pengguna
Internet
100 113 112
Fixed BB 99 105 101
Mobile BB 43 53 66
PSTN 78 82 71
Mobile 90 62 54
Walaupun Indonesia berada dalam kelompok negara yang didorong oleh efisiensi
dengan kompetensi kompetisi yang lebih maju, sub-indeks terkait TIK justru
tergolong rendah.
TIK belum secara optimal berkontribusi dalam peningkatan daya saing nasional.
Daya Saing Indonesia (2)
3

4. Kondisi Saat Ini: Kekuatan dan
Kelemahan
 90% wilayah Indonesia dijangkau oleh layanan seluler (2009)
 BTS 2G dan 3G sudah menjangkau seluruh provinsi (2013)
 Global: tingkat penetrasi pitalebar Indonesia untuk akses tetap baru mencapai
1,1%, sedangkan akses bergerak 22,2% (2012)
 Nasional: 72% kabupaten/kota dijangkau backbone serat optik (2013)
 Harga layanan pitalebar mahal: koneksi 512 kbps setara dengan 23% rata-rata
pendapatan bulanan (2013)
 Kapasitas industri TIK dalam negeri terbatas
Layanan Seluler Menutup Indonesia
Pitalebar Masih Terbatas
4

5. Kondisi Saat Ini: Kekuatan dan
Kelemahan (2)
 95% akses telekomunikasi berbasis nirkabel (5 tahun terakhir)
 Seluler merupakan media akses internet terbanyak (2012: 58%)
 Terjadi krisis spektrum sejak 2013. Defisit tahun 2016 mencapai 157 MHz
 Memerlukan tambahan spektrum hingga 500 MHz pada tahun 2020
Nirkabel sebagai Akses Utama
Krisis Spektrum
 Sudah dibentuk ID SIRTII dan Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi Cyber
Nasional
 Lebih dari 40 juta serangan/tahun, terutama ke instansi pemerintah dan
perbankan
Lembaga Pengaman Infrastruktur Internet
Serangan ke Instansi Pemerintah Tinggi
5

6. Kondisi Saat Ini: Kekuatan dan
Kelemahan (3)
 20% dari total populasi merupakan penduduk muda (10-24 tahun) yang
merupakan pengadopsi teknologi
 Populasi keempat terbesar dunia dan merupakan lima besar negara di dunia
pengguna media sosial (#4 facebook, #5 twitter)
 Potensial captive market besar: 4,5 juta PNS (70+ instansi pemerintah di pusat
dan 500+ pemerintah daerah), 50 juta pelajar, 3 juta pendidik, 60 juta rumah
tangga berinternet
 Pertumbuhan pengguna internet (2002-2012) mencapai 1.300%, kenaikan Indeks
Pembangunan Manusia hanya 11%
 Di instansi pemerintah, penggunaan TIK sebagian besar hanya untuk administrasi,
belum menjadi bagian dari core business sektor
 Duplikasi investasi sistem komunikasi dan pengembangan aplikasi. Rata-rata
belanja TIK instansi pemerintah pusat 2011-2014 mencapai Rp 4,5 T setiap tahun
 Belum ada standar dan interoperabilitas
Bonus Demografi
Penggunaan TIK Belum Berkualitas
6

7. 7
1. Memenuhi agenda nasional
 Daya Saing Kompetitif Perekonomian (RPJMN 2015-2019)
 Transformasi perekonomian nasional (MP3EI 2011-2025)
 Keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah melalui inovasi
 Broadband Commission: semua negara harus sudah memiliki rencana pembangunan
pitalebar (national broadband plan) pada tahun 2015.
 ASEAN Masterplan on Connectivity: penggelaran internet pitalebar ke sekolah dan
reformasi kebijakan kewajiban pelayanan universal (universal service obligation)
untuk mengakomodasi pembangunan pitalebar pada 2015.
2. Pemenuhan komitmen global
Perlunya Percepatan Pembangunan
Pitalebar
3. Memberikan arah dan panduan strategis bagi pembangunan pitalebar
nasional agar lebih sistematis, komprehensif, dan terpadu

8. 8
Landasan Hukum
Pitalebar atau broadband adalah akses internet dengan jaminan
konektivitas yang selalu tersambung, terjamin ketahanan dan
keamanan informasinya, serta memiliki kemampuan triple-play
dengan kecepatan minimal 2 Mbps untuk akses tetap dan 1 Mbps
untuk akses bergerak
Definisi
Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia
2014-2019 (ditetapkan 18 September 2014)
Memberikan arah dan panduan strategis dalam percepatan dan
perluasan pembangunan pitalebar yang komprehensif dan
terintegrasi di wilayah Indonesia untuk periode 2014-2019 dalam
rangka pelaksanaan RPJPN 2005-2025 dan MP3EI 2011-2025
Tujuan

9. 9
Landasan Hukum (2)
 Acuan bagi Kementerian/Lembaga dalam menetapkan kebijakan
sektoral dan rencana tindak dalam pelaksanaan percepatan dan
pembangunan pitalebar
 Acuan pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk
penyusunan kebijakan dan rencana tindak percepatan dan
perluasan pembangunan pitalebar Indonesia
 Acuan bagi badan usaha untuk menanamkan modal dalam
membangun pitalebar di Indonesia sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
Fungsi
(1)Prioritas pembangunan pitalebar Indonesia difokuskan untuk
mendukung 5 sektor, yang terdiri atas: (a) e-Pemerintahan; (b) e-
Kesehatan; (c) e-Pendidikan; (d) e-Logistik; dan (e) e-Pengadaan
(2)Pembangunan pitalebar Indonesia selanjutnya akan dilakukan
untuk mendukung sektor-sektor lain sesuai dengan kebutuhan.
Sektor
Prioritas

10. RPJMN
II
2010 - 2014
KONEKTIVITAS
RPJMN
III
2015 - 2019
INOVASI
RPJMN
IV
2020 - 2025
TRANSFORMASI
 Penggelaran pitalebar ke
kabupaten/kota, sekolah, dan
fasilitas publik
 Peningkatan fasilitas
KPU/USO menjadi pitalebar
 Mempercepat adopsi pitalebar
untuk lima sektor prioritas
 Mengintegrasikan fasilitas
data dan informasi
pemerintah
Visi RPJPN 2025
Masyarakat Indonesia yang
mandiri, maju, adil, dan makmur
Tahapan Pembangunan RPI
10
Target RPJMN (2014):
 88% kab/kota dijangkau
pitalebar
 Tingkat penetrasi pitalebar
30% populasi
 Indeks e-Government: 3,4
(skala 4,0)

11. Sasaran Pembangunan
2013
Infrastruktur
Pitalebar Akses Tetap (Fixed BB):
15% rumah tangga (1Mbps),
5% populasi;
Pitalebar Akses Bergerak (Mobile BB):
12% populasi (512 kbps)
Infrastruktur Perkotaan (Urban):
Pitalebar Akses Tetap:
71% rumah tangga (20Mbps) dan 30% populasi;
Pitalebar Akses Bergerak:
100% populasi (1 Mbps)
2019
Utilisasi/Adopsi:
 Harga layanan kurang dari 5% rata-rata pendapatan bulanan
 Sektor Prioritas: e-Pemerintahan; e-Pendidikan; e-Kesehatan; e-Logistik, e-Pengadaan
Infrastruktur Perdesaan (Rural):
Pitalebar Akses Tetap:
49% rumah tangga (10Mbps) dan 6% populasi;
Pitalebar Akses Bergerak:
52% populasi (1 Mbps)
11

12. Jaringan Akses 2014 2015 2016 2017 2018 2019
PERKOTAAN
Akses
Tetap
Rumah 3 Mbps 3 Mbps 3 Mbps 5 Mbps 10 Mbps 20 Mbps
Gedung 100 Mbps 384 Mbps 512 Mbps 1 Gbps 1 Gbps 1 Gbps
Akses
Bergerak
512 kbps 512 kbps 1 Mbps 1 Mbps 1 Mbps 1 Mbps
PERDESAAN
Akses
Tetap
Rumah 1 Mbps 2 Mbps 2 Mbps 3 Mbps 5 Mbps 10 Mbps
Akses
Bergerak
128 kbps 256 kbps 512 kbps 512 kbps 1 Mbps 1 Mbps
Sasaran Infrastruktur: Kecepatan
12

13. Penetrasi Akses
(Perkotaan)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Perumahan 38% 42% 49% 53% 60% 71%
Akses Tetap thdp
populasi
16% 18% 21% 23% 25% 30%
Akses Bergerak 93% 100% 100% 100% 100% 100%
Gedung 40% 70% 85% 100% 100% 100%
Sekolah 40% 60% 85% 100% 100% 100%
Hotel 55% 65% 80% 100% 100% 100%
Rumah Sakit 50% 80% 95% 100% 100% 100%
Puskesmas 30% 65% 80% 100% 100% 100%
Dinas Pemda 75% 85% 90% 100% 100% 100%
Kantor Polisi 55% 65% 80% 100% 100% 100%
Ruang Publik 50% 75% 85% 100% 100% 100%
Sasaran Infrastruktur: Penetrasi
Akses Perkotaan
13

14. Penetrasi Akses
(Perdesaan)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Perumahan 26% 29% 34% 37% 41% 49%
Akses Tetap thdp
populasi
3% 3% 4% 4% 5% 6%
Akses Bergerak 27% 31% 35% 40% 45% 52%
Gedung 20% 35% 50% 70% 75% 80%
Sekolah 25% 40% 50% 70% 100% 100%
Hotel 50% 65% 80% 80% 100% 100%
Rumah Sakit 40% 60% 75% 80% 100% 100%
Puskesmas 20% 30% 45% 50% 100% 100%
Dinas Pemda 45% 65% 80% 90% 100% 100%
Kantor Polisi 40% 55% 70% 80% 90% 100%
Ruang Publik 40% 60% 75% 80% 100% 100%
Sasaran Infrastruktur: Penetrasi
Akses Perdesaan
14

15. Sasaran Infrastruktur: Penetrasi
Tulang Punggung dan Backhaul
Jaringan Tulang
Punggung Serat Optik
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kab/Kota 75% 85% 100% 100% 100% 100%
Kota daerah
(perdesaan)
50% 75% 85% 100% 100% 100%
Jaringan Backhaul
Serat Optik
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Perkotaan 75% 80% 85% 100% 100% 100%
Perdesaan 45% 60% 70% 80% 100% 100%
15

16. Kebijakan
16
INFRASTRUKTUR
1. Mentransformasi Kewajiban Pelayanan Universal (USO) menjadi berorientasi pitalebar
2. Mengoptimalkan pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit
3. Mendorong pembangunan akses tetap pitalebar
4. Mendorong dunia usaha sebagai pelaku utama dalam pembangunan pitalebar
5. Membangun prasarana pitalebar di daerah perbatasan negara
6. Memberikan perlindungan keamanan kepada penyelenggara, serta kualitas dan keamanan
informasi kepada pengguna layanan
PENGGUNAAN
1. Mempercepat implementasi e-Pemerintahan dengan mengutamakan prinsip keamanan,
interoperabilitas, dan skema pendanaan yang efektif
2. Pemerintah sebagai fasilitator yang mendorong penggunaan pitalebar
3. Mendorong tingkat literasi TIK
4. Mendorong kemandiran dan daya saing industri TIK dalam negeri
5. Mendorong adopsi TIK untuk rumah tangga

17. Mempercepat implementasi e-Government dengan mengutamakan prinsip keamanan,
interoperabilitas dan cost effective
a. Menetapkan Rencana Induk e-Government Nasional sebagai rujukan bagi pengembangan e-government di
seluruh instansi pemerintah;
b. Melakukan moratorium pembangunan fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data oleh instansi
pemerintah untuk kemudian bermigrasi ke pusat data bersama dengan memperhatikan solusi sistem yang
efisien dan ramah lingkungan antara lain komputasi awan (cloud computing);
c. Mendorong pengembangan e-government yang berbasis kemitraan, baik antar instansi pemerintah maupun
dengan badan usaha;
d. Menerapkan prinsip penggunaan bersama:
 Membangun prasarana bersama yaitu jaringan komunikasi pemerintah yang aman, fasilitas pusat data,
dan pemulihan data yang terkonsolidasi;
 Menggunakan aplikasi umum yang telah ada dan terbukti berjalan baik, untuk menciptakan
interoperabilitas dan mempercepat penyebaran aplikasi;
 Menyimpan aplikasi dalam repositori bersama sehingga dapat digunakan, didistribusikan, dan dapat
disesuaikan untuk kepentingan e-government
e. Memastikan keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi dalam
penyelenggaraan e-government;
f. Memastikan adanya unit kerja di setiap instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam
penyelenggaraan e-government; dan
g. Mewajibkan penggunaan alamat surat elektronik go.id untuk komunikasi aparatur negara.
Kebijakan dan Strategi e-Gov

18. Lima Sektor Prioritas RPI
18
e-
Pemerintahan
(back office
Pemerintah)
e-Pengadaan
G2G
e-Pendidikan
e-Kesehatan
G2C
e-Logistik
G2B
Keterangan:
G2G: Government-to-Government; G2C: Government-to-Citizen; G2B: Government-to-Business

19. 19
Pitalebar di Sektor Publik
Infrastruktur
Pitalebar
(perbandingan antara
infrastruktur true-
broadband Telkom
dengan target
Kominfo)
(sumber: Kominfo,
2014)
22%
(528)
e-pendidikan
12%
(1032)
17%
(192)
16%
(136)
e-gov
e-kesehatan
e-logistik
2. Kualitas akses belum
memadai
 384-512 kbps per
sekolah tidak
mendukung
pengembangan materi
ajar berbasis
multimedia secara
optimal
 128 kbps tidak
memungkinkan untuk
telediagnostik
3. Duplikasi prasarana yang
seharusnya dapat digunakan
bersama seperti pusat data
1. Infrastruktur pitalebar belum memadai
Pitalebar di:
 Bandara: 26% (58 dari 222)
 Pelabuhan: 19% (11 dari 58)
Sumber: Kominfo, 2014

20. 20
Pitalebar di Sektor Publik (2)
Sektor Prioritas Isu
e-Pemerintahan Birokrasi
 Petunjuk pelaksanaan e-Pemerintahan di tingkat K/L/D beragam
 Implementasi e-Pemerintahan masih terbatas pada digitalisasi, belum
terjadi transformasi proses bisnis
 Terjadi tumpang tindih dan duplikasi program dan investasi e-Pemerintahan
 SDM TIK perangkat pemerintah masih terbatas
Keuangan
 Memiliki banyak instansi yang harus dihubungkan dengan sistem database
(72 K/L, 171 KPPN, 29000 satuan kerja, 7000 rekening bank)
 Memerlukan pusat data dengan tingkat keamanan yang sangat baik
Pemerintah Daerah
 Pengendalian pelaksanaan program secara terpusat perlu dikembangkan
 Agenda pembangunan nasional yang dicantumkan dalam RPJMN harus
dikaitkan dengan program pembangunan di daerah

21. 21
Pitalebar di Sektor Publik (3)
Sektor Prioritas Isu
e-Pendidikan  Keterbatasan jaringan pitalebar ke sekolah dan perguruan tinggi;
 Fokus belum menyentuh pemanfaatan penggunaan TIK;
 Kebutuhan penyimpanan data berkapasitas besar
e-Kesehatan  Tidak adanya sistem e-Kesehatan yang terpadu;
 Rendahnya kualitas akses TIK;
 Perlindungan data pasien dan pengelolaan data kesehatan yang bersifat
rahasia dan strategis
e-Logistik Belum terpadunya berbagai sistem informasi logistik
e-Pengadaan  Ketersediaan konektivitas berkualitas tinggi dengan sistem keamanan yang
handal;
 Kesenjangan digital antar daerah yang dapat menghambat proses
pengadaan;
 Ketersediaan standar tentang prasarana dan aplikasi untuk memastikan
kompatibiltas sistem

22. Program Unggulan RPI
22
Proyek Ring Palapa
Untuk menyediakan
jaringan serat optik ke
seluruh kab/kota
Pipa Bersama
Untuk mengakomodasi
jaringan serat optik dari
berbagai penyelenggara
telekomunikasi dalam
satu pipa
Proyek Percontohan
Pitalebar Teresterial
Perdesaan (Rural
Terrestrial Broadband
Piloting)
Untuk menyediakan
akses pitalebar di
wilayah KPU dengan
solusi nirkabel
Konektivitas
Pemerintah
Jaringan dan Pusat Data
Pemerintah
(Government Networks
and Consolidated Data
Center)
Untuk membangun
jaringan komunikasi
intranet pemerintah
yang aman dan
mengintegrasikan
pusat data pemerintah
Enabling
Reformasi Kewajiban
Pelayanan Universal
Untuk merancang
ulang KPU agar dapat
digunakan untuk
pembangunan
ekosistem pitalebar
Program
Pengembangan SDM
dan Industri TIK
Nasional
Untuk meningkatkan
kualitas SDM TIK
nasional dalam rangka
mempercepat adopsi dan
utilisasi pitalebar serta
memperkuat manufaktur
TIK nasional
Konektivitas Ekonomi

23. Direktorat Energi, Telekomunikasi, dan Informatika
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
Lantai 4, Jl. Taman Suropati No.2, Menteng, Jakarta 10310
Telp: (+62 21) 314 9664
Fax: (+62 21) 391 2422
Email: broadband.plan@bappenas.go.id
23
TERIMA KASIH