Dialog Nasional TIK BPPT 12/11/'14 - Presentasi Walikota Banda Aceh

Editor's Notes

1. Pemanfaatan IT dalam peningkatan pelayanan publik di Kota Banda Aceh di awali dengan penyusunan dokumen perencanaan, yaitu dokumen IT Master Plan yang dilakukan bersama BPPT. Dokumen IT Master Plan tersebut disempurnakan kembali menjadi Dokumen Banda Aceh Islamic Cyber City (BAICC).
2. Pencanangan BAICC pada tanggal 6 Desember 2010 dilakukan oleh Kepala BPPT yang saat itu dijabat oleh Bapak Marzan A. Iskandar. Pada saat pencanangan, Kepala BPPT menyampaikan bahwa pengembangan BAICC diarahkan pada perluasan infrastruktur TIK agar terjangkau pada seluruh lapisan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Momen ini, menjadi penggerak awal pembangunan dan pengembangan ICT di Kota Banda Aceh.
3. Dokumen BAICC ini menjadi acuan dan pedoman dalam pembangunan dan pengembangan ICT di Kota Banda Aceh. Dokumen ini juga mengarahkan kita untuk melakukan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
4. Dalam Dokumen BAICC, pembangunan dan pengembangan ICT diarahkan pada 4 konsep yang meliputi G2G, G2C, G2B dan G2E.
5. Dari Dokumen BAICC telah dilahirkan beberapa inovasi dan implementasi layanan publik yang meliputi:
6. Bidang Kependudukan: Kita telah membangun aplikasi Arsip Kependudukan dan Pencatatan Sipil, aplikasi ini sangat memudahkan kita untuk melakukan pencarian dan pengamanan data kependudukan. Kita juga telah membangun aplikasi antrian online yang terintegrasi dengan website Disdukcapil. Layanan Kepada masyarakat kita permudah, masyarakat tidak perlu mengantri lagi dalam menerima layanan. Masyarakat dapat mendaftar secara online. Kita juga telah mengintegrasikan data penduduk dalam aplikasi SIAK secara online dan real time. --------------------------- Video: Dalam website Disdukcapil, masyarakat dapat mengetahui data perkembangan penduduk setiap jam dan mengetahui jumlah layanan yang diberikan melalui nomor antrian online. Msyarakat juga dapat mendaftar antrian secara online melalui form yang telah disediakan.
7. Bidang Perizinan: Kita sudah membangun aplikasi perizinan online, aplikasi ini adalah penyempurnaan dari aplikasi Sistem Informasi Manajemen Satu Pintu (SIMSATU) yang dibangun bersama BPPT. Dengan aplikasi perizinan online masyarakat dapat mengajukan permohonan perizinan dan mengetahui status perizinan yang dibutuhkan. Kita juga bekerjasama dengan BKM Pusat untuk menerapkan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik (SPIPISE). ---------------------------- Video: Dalam Aplikasi Perizinan Online tersedia menu Persyaratan Izin, Pengajuan Perizinan, Pembayaran dan Status Perizinan.
8. Bidang Layanan Pengaduan: Kita juga telah memiliki Layanan Pengaduan Masyarakat yang berbasis web dan SMS. Pengaduan yang dikirim melalui aplikasi ini secara otomatis diterima oleh Trio (Walikota, Wakil Walikota dan Sekda). Aplikasi ini sangat membantu masyarakat dalam penyampaian pengaduan serta memberikan quick response dari SKPD terkait. ------------------------- Video: Ini adalah tampilan halaman depan Layanan Pengaduan Masyarakat Kota Banda Aceh
9. Bidang Sosial dan Ekonomi: Kita telah memiliki aplikasi Database Penduduk Miskin by name by address dan by GPS. Semua data penduduk miskin tersaji secara lengkap yang disusun sesuai indikator dan tahapan proses yang telah ditetapkan. Dalam aplikasi ini juga tersedia menu data penerima bantuan by name by address dan by location yang berbasis web dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan aplikasi ini penerima bantuan ganda dapat dihindari dan pemberi bantuan juga dapat menyalurkan bantuan kepada yang berhak sesuai data yang tersaji dalam aplikasi ini. ----------------------------------- Video: Dalam aplikasi ini masyarakat dapat mengetahui data penduduk miskin yang dapat di filter berdasarkan desa dan kategori lainnya. Aplikasi ini juga dapat menyajikan data grafik penduduk miskin berdasarkan tahun, kecamatan dan desa. Data penduduk miskin juga dapat dilihat berdasarkan peta lokasi baik ditingkat kecamatan maupun desa.
10. Bidang Informasi Publik: Kita telah membangun website pada seluruh SKPD, juga membangun aplikasi JDIH yang sangat berguna bagi masyarakat untuk memperoleh data dan informasi produk hukum. Disampin itu juga kita juga telah membangun aplikasi Web GIS yang bermanfaat untuk masyarakat dalam memperoleh informasi Peta Dasar, Peta Tematik, Peta Perencanaan, Peta Bencana dan Katalog Peta. Kita juga menyediakan kiosk informasi pariwisata yang ditempatkan di terminal dan pelabuhan.
11. Bidang Edukasi: Kita melakukan edukasi melalui pelatihan TIK kepada perangkat desa dan juga melakukan sosialisasi penggunaan Open Source Software, Sosialisasi Internet Sehat kepada murid Sekolah dan Masyarakat serta melakukan pelatihan pembuatan Game Online. Kita juga mempersiapkan pembangunan sarana Broadband Learning Centre (BLC) bersama PT. Telkom Indonesia.
12. Bidang Pengawasan: Kemajuan teknologi juga kita manfaatkan untuk melakukan pengawasan dengan memasang kamera CCTV pada sarana layanan umum seperti pelabuhan, terminal, persimpangan jalan dan pemantauan pada SKPD pelayanan publik. ------------------------------ Video: Video salah satu persimpangan di Kota Banda Aceh Khusus untuk SKPD layanan publik, kita dapat memantau tingkat disiplin dan efektifitas kerja pegawai.
13. Bidang Free Wifi: Untuk memberi akses dan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses informasi, kita juga menyediakan akses internet gratis kepada masyarakat yang ditempatkan pada taman-taman kota, area halaman balaikota, seluruh sekolah dan beberapa mesjid. Kemajuan teknologi bukan untuk dicegah atau dibatasi namun akan lebih bijak apabila diarahkan secara positif.
14. Bidang Sosialisasi dan publikasi: Untuk melakukan sosialisasi dan publikasi berbagai kebijakan Pemko dibidang ICT, kita juga telah membentuk Tim Kreatif yang mempunyai tugas mendokumentasikan dan mempublikasikan kebijakan/program/kegiatan dalam bentuk yang lebih kreatif dan inovatif sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat.
15. Bidang SDM: Kita melakukan peningkatan SDM aparatur secara konsisten melalui pelatihan–pelatihan praktis ICT oleh Tim MIMS. Kita juga melakukan pengiriman pegawai untuk mengikuti pelatihan ICT pada lembaga profesional. Kita juga bekerjasama dengan Pemerintah Singapura untuk mengirimkan pegawai mengiktui pelatihan ICT pada Singapore Cooporation Programme (SCP).
16. Bidang Kinerja dan Disiplin: Untuk melakukan pengukuran beban kerja atau prestasi kerja pegawai dan satuan kerja, kita telah membangun aplikasi e-Kinerja. Dengan aplikasi ini proses penilaian kinerja pegawai dan SKPD dapat dilakukan secara objektif dan realtime. Aplikasi ini juga memberi kemudahan kepada atasan langsung dan Pimpinan Daerah untuk memantau kinerja pegawai dan SKPD. Dengan moto “tulis yang anda kerjakan dan kerjakan yang anda tulis” telah mendorong pegawai untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan mendapat penghasilan/kesejahteraan sesuai prestasi yang dicapai (Equal Pay for Equal Job). Aplikasi ini juga telah berdampak pada peningkatan produktifitas kerja pegawai dan SKPD yang secara langsung berdampak terhadap peningkatan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Aplikasi ini juga digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian program/kegiatan setiap SKPD. Penilaian kinerja SKPD yang selama ini diukur berdasarkan serapan anggaran, telah berubah menjadi penyerapan fisik (output) yang dihasilkan. Aplikasi ini juga telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang dapat mendeteksi penyerapan anggaran secara realtime. Aplikasi ini sangat mudah di adopsi dan di replikasi oleh Pemerintah daerah lain karena disusun berdasarkan peraturan yang sama. Saat ini aplikasi e-Kinerja sedang di replikasi oleh 2 Pemerintah Daerah dan telah diadopsi juga Kementerian Dalam Negeri. -------------------------------------- Video: Aplikasi e-Kinerja dapat diakses oleh publik untuk melihat data kepegawaian, cukup dengan menginput NIP maka akan tersaji data kepegawaian yang tersimpan di database BKN. Publik juga dapat melihat infomasi tentang 10 SKPD terbaik dalam penyerapan anggaran yang secara otomatis terupdate setiap harinya. Aplikasi ini juga sangat bermanfaat bagi Pimpinan Daerah untuk mengetahui capaian setiap program/kegiatan SKPD berdasarkan laporan realisasi fisik dan keuangan secara detail dan realtime. Dalam aplikasi ini Pimpinan Daerah dapat memonitor prestasi kerja pegawai, memonitor analisis beban kerja baik berdasarkan eselon, unit organisasi maupun satuan kerja. Informasi yang disajikan dalam aplikasi ini sangat membantu Pimpinan Daerah dalam memberikan reward and punishment kepada pegawai atau SKPD. -------------- Kita juga telah membangun aplikasi e-Disiplin. Aplikasi ini sangat bermanfaat untuk memonitor kehadiran pegawai dalam mematuhi kewajiban masuk kantor dan mentaati ketentuan jam kerja. Kehadiran pegawai dapat diketahui secara realtime dan bagi atasan langsung/pimpinan SKPD dapat mengetahui tingkat disiplin pegawai nya. Aplikasi ini dapat mendokumentasikan data pelanggaran disiplin PNS sesuai PP 53 Tahun 2010. Data pelanggaran tersebut dapat digunakan oleh atasan langsung/pimpinan SKPD dan Pejabat Pembina Kepegawaian dalam pembinaan displin PNS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. --------------------------------- Video: Dalam aplikasi ini, setiap pegawai dan Pimpinan Daerah dapat mengetahui data kehadiran pegawai secara realtime. Publik dapat mengetahui jumlah kehadiran pegawai yang masuk kerja setiap harinya dan didalam aplikasi juga total kehadiran pegawai pemko dan status ketidakhadiran setiap harinya. Setiap pegawai dan Pimpinan Daerah dapat mengetahui data nama pegawai, NIP, Jabatan dan nama atasan langsung pegawai yang masuk maupun yang tidak hadir bekerja. Aplikasi ini sangat efektif untuk memonitor dan mengawasi kehadiran pegawai dalam bekerja. Data rekapitulasi kehadiran pegawai setiap bulannya juga disajikan dalam bentuk grafik. Disampin itu aplikasi ini juga menyajikan data peringkat kedisiplinan pegawai pada seluruh SKPD, dan ini sangat membantu penilaian pimpinan terhadap tingkat kepatuhan pegawai dalam bekerja serta kemampuan manager dalam memimpin organisasi. Disamping merekam tingkat kehadiran pegawai, aplikasi ini juga secara otomatis mendokumentasikan data pelanggaran berdasarkan PP 53 Tahun 2010. Dan setiap atasan langsung/Pimpinan Daerah berkewajiban untuk melaksanakan tahapan hukuman disiplin kepada bawahannya.
17. Dalam waktu empat tahun sejak diluncurkannya program “Banda Aceh Islamic Cyber City”, kemajuan dan prestasi di bidang ICT dapat dilihat dari perbangdingan berikut ini: Pada tahun 2010, Pemko Banda Aceh hanya memiliki 2 unit server dan saat ini kita telah memiliki sebanyak 14 unit server. Pada tahun 2010, jumlah bandwidth internet hanya 2 Mega dan sekarang kita telah menggunakan sebesar 115 Mega. Dan dari 2 buah aplikasi yang kita miliki pada tahun 2010, kini kita telah memiliki 25 buah aplikasi yang sebahagian besar dibangun secara mandiri oleh pegawai pemko. Perkembangan implementasi ICT ini adalah wujud komitmen untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi serta kualitas pelayanan kepada publik.
18. Capaian Bidang Keuangan: Salah satu capaian yang kita peroleh dengan pemanfaatan ICT adalah mampu mendorong keseimbangan antara belanja tidak langsung dengan belanja langsung. Pada tahun 2010, komposisi belanja langsung masih sangat tinggi yaitu sebesar 64,20 % dari total APBD. Dan pada tahun 2014, komposisi belanja langsung hampir mendekati keseimbangan yaitu sebesar 46,87 % dari total APBD.