Peran penting Konten dan multimedia dalam industri TIK

1. ICT Outlook 2015,
2015-2020
Agus Mulyanto
Asosiasi Penyelenggara Multimedia Indonesia
e-Indonesia Initiative (eII) Forum
Jakarta, 17 Desember 2014
1

2. (1) Keterkaitan Perkembangan ICT dengan
Konvergensi Digital
(2) Future ICT Services/Consumer Demand
(3) Keterkaitan ICT dengan Broadband
Connectivity
(4) Perkembangan Penggunaan Jasa Pelayanan
ICT Broadband
(5) Industry Outlook (Going Concern)
Butir-Butir Paparan

3. (1) Keterkaitan Perkembangan ICT
dengan Konvergensi Digital
KonvergensiTeknologi
(Network, Device)
Konvergensi
Informasi/Media
(Konten, Audience)
Konvergensi Pasar
(Market, Servis/pelayanan,
Kompetisi,Consumer Demand)
Konvergensi Regulasi
(Peraturan, Policy)
3

4. (1) Implikasi Konvergensi Digital di ICT
FinanceMusicHotJobs
MailMy Yahoo Messenger
Regulatory &
Policy
(Convergence) Market
(Convergence)
Laptop
PDA
4
(Content/
Media)
Entertainment
(Convergence)
Iphone
Audience
(Convergence)
Competitive
(Convergence)
Graphic
Animation
4

5. (2) Future ICT Services/Consumer Demand
DEVELOPMENTOFAHIGHER
VALUE-ADDED
REALTIMEBROADBAND
MULTIMEDIAICTSERVICES
Broadband Connectivity is a need (Fixed and Mobile)
CONTENT is
still one of the
Key Business
Success
Personalization
Empowerment
New Media Real time, Ultra
High Speed,
High Capacity
5
Broadband, Wireless, Ultra High Speed High Capacity

6. (3) Keterkaitan ICT dengan
Broadband Connectivity
• Indonesia Broadband Plan : Peraturan Presiden No. 96
tahun 2014 (Konsep Pembangunan, Rencana Implementasi,
Target yang hendak dicapai 2014-2019, Perkotaan,
Perdesaan, kecepatan akses dll).
• Perlu Keselarasan IBP dan RPI dengan Program Kerja
Institusi,Lembaga dan Kementrian yang terkait.
• Terciptanya Masyarakat Digital dan Ekonomi Digital
• Mobile Broadband dan Fixed Broadband perlu
bersama-sama dikembangkan. Transisi dari Fixed
Broadband ke Mobile Broadband (atau sebaliknya) bagi
Pengguna secara seamless .
6

7. (4) Perkembangan Penggunaan
Jasa Pelayanan ICT Broadband
• Selain pengembangan Infrastruktur dan Access ICT
Broadband Connectivity untuk Super High Speed Internet,
Integrated Services lain seperti Digital Multimedia Content
juga perlu mendapat perhatian.
• Digital Multimedia Content lain seperti IPTV, VOD,
Online Games, berbagai e-services lainnya (smart home,
smart city, dll) juga akan memegang peranan penting.
• Mengingat Indonesia merupakan satu negara dengan
Populasi yang Besar dan Muda ( 80% dibawah umur 50 th,70
% dibawah 40 th, lebih cepat melek ICT) serta meningkatnya
jumlah masyarakat kelas menengah, merupakan salah satu
faktor pendorong pertumbuhan pemanfaatan ICT Broadband.
7

8. Industry Outlook (Going Concern)
No. Diskusi Besarnya Permasalahan Langkah-Langkah
Penyelesaian
Usulan
1. Pembajakan Hak
Siar Program
Siaran Televisi
Berlangganan
 7000 illegal Operator
(source from “KPI”)
 Pengoperasian tanpa Izin
 Pengoperasian tanpa Hak
Siar
 Tidak ada pembayaran
Pajak (PPN, PPH etc) and
Non Pajak (PNBP) kepada
Negara
 Sosialisasi mellaui
seminar, roadshow dan
media
 Advokasi
 Pemberitahuan melalui
media
 Penegakan Hukum
a. Perlu dibuatkan MoU antara :
- Ministry of Communication and
Information Technology (MCIT)
- Ministry of Law and Human
Rights
- Indonesian Police Headquarter
- Attorney General
- Indonesian Broadcasting
Commission (“KPI)
- Association of Indonesian
Multimedia Providers (“APMI”)
dalam menyikapi permasalahan
Pembajakan Hak Siar Program
Siaran Televisi Berlangganan
a. Perlu dibentuk tim gabungan
antar Departemen untuk
melakukan penegakan hukum
atas pelanggaran atau
pembajakan Hak Siaran Program
Siaran TV Berlangganan secara
konsisten dan regular.

9. Lanjutan…Industry Outlook (Going Concern)
No. Diskusi Pokok Permasalahan Langkah-Langkah
Penyelesaian
Usulan
2. Antena Parabola
Free To Air
 Aturan yang ada di UU
Penyiaran secara
keseluruhan telah
dilanggar
 Tidak ada Operator atau
Badan Hukum Indonesia
yang bertanggung jawab
atas distribusi program
siaran
 Tidak ada Sensor
 Tidak ada satupun
instrumen Pemerintah
yang mengawasi isi siaran
 Tidak ada pembayaran
Pajak (PPN, PPH etc) and
Non Pajak (PNBP) kepada
Negara
 Seluruh channel asing
hanya boleh diterima
oleh operator TV
Indonesia
 Seluruh channel harus
di uplink melalui
Operator TV Indonesia
a. Kebijakan Open Sky Policy perlu
dikaji
b. Perlu dibuatkan regulasi yang
mengatur keberadaan Antena
Parabola Free to Air

10. No. Diskusi Pokok Permasalahan Langkah-Langkah
Penyelesaian
Usulan
3. TV Media
Online
 Aturan yang ada di UU
Penyiaran secara
keseluruhan telah
dilanggar
 Tidak ada Operator atau
Badan Hukum Indonesia
yang bertanggung jawab
atas distribusi program
siaran
 Tidak ada Sensor
 Tidak ada satupun
instrumen Pemerintah
yang mengawasi isi siaran
 Tidak ada pembayaran
Pajak (PPN, PPH etc) and
Non Pajak (PNBP) kepada
Negara
 Penyedia TV Media
Online harus
berbadan hukum
Indonesia
 Penyedia TV Media
Online harus memiliki
Izin Penyelenggaraan
 Mayoritas pemegan
saham adalah badan
hukum atau
perorangan Indonesia
a. Perlu segera dibangun Super
Mega Server di Indonesia yang
berfungsi sebagai single national
gateway
b. Perlu dibuatkan regulasi yang
mengatur keberadaan Antena
Parabola Free to Air
Lanjutan…Industry Outlook (Going Concern)

11. No. Diskusi Pokok Permasalahan Langkah-Langkah
Penyelesaian
Usulan
4. Banyaknya
Jumlah
Penyelenggara
TV
 Semakin meningkat
terjadinya pembajakan Hak
Siar Program Siaran
 Banyaknya jumlah
penyelenggara TV baik yang
berlangganan atau tidak
berlanggan akan secara
langsung merusak Industri TV
dimana saat ini teridentifikasi
346 penyelenggara TV
Berlangganan dan 668
penyelenggaraa TV
Terrestrial Free to Air
Operators (source from KPI)
 Jasa TV Berlangganan sebagai
salah satu medium dari
industri kreatif seperti local
content dan animasi lokal
akan sulit berkembang
menjadi industri besar di
Indonesia
 Pemetaan Izin-izin
penyelenggaraan yang
telah dikeluarkan oleh
Kementerian
Komunikasi dan
Informatika
 Jumlah Lembaga
Penyiaran dalam 1
multipleksing company
harus dibatasi dengan
mempertimbangkan
kualitas gambar di masa
mendatang seperti High
Definition (HD) dan
Skala Ekonomi Industri
TV nasional
a. Moratorium atas dikeluarkannya
izin penyelnggaraan lembaga
penyiaran baru penyelenggaraan
a. Mereview kebijakan digitalisasi
dengan membentuk Digital National
Team yang mencakup seluruh
stakeholder penyiaran
Lanjutan…Industry Outlook (Going Concern)

12. Terima Kasih