Kebijakan Pelayanan Publik Secara Elektronik (E-Government)

1. Kebijakan Pelayanan Publik
Secara Elektronik (E-Government)
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

2. NAMA : DRS . RAHMAT FAJRI . M.SI
NIP : 197312271992021002
PANGKAT /GOLONGAN : PEMBINA UTAMA MUDA ( IV/C)
TEMPAT TANGGAL LAHIR : BENGKULU, 27 DESEMBER 1973
PENGALAMAN PENUGASAN :
1. LURAH PASAR LAIS
2. KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN
3. KASUBBAG PENGEMBANGAN KARIER
4. KASUBBAG TATA PRAJA
5. KASUBBAG PEMERINTAHAN DESA
6. CAMAT KOTA MUKOMUKO
7. KABAG KEPEGAWAIAN
8. KABAG PEMERINTAHAN
9. STAF AHLI BUPATI BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN
10. KEPALA BPMD
11. KEPALA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
12. ASISTEN I SETDAKAB
13. ASISTEN II SETDAKAB
14. KEPALA BAPPEDA
15. ASISTEN DEPUTI PENGADUAN MASYARAKAT DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
16. ASISTEN DEPUTI ASESMEN DAN KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN I
17. ASISTEN DEPUTI PERUMUSAN DAN KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN E- GOV.

3. TANTANGAN GLOBAL PEMERINTAHAN
• Perkembangan Teknologi Informasi dan
Komunikasi dunia yang cepat dan massif
• Globalisasi: Berkembangnya zona-zona
perdagangan bebas (Free Trade/Economic Zones),
Perpindahan barang dan jasa serta orang antar
negara yang berkembang sangat pesat.
• Terbatasnya sumber daya alam; permintaan akan
SDA semakin tinggi namun ketersediaan semakin
menurun dan sangat rendah.
3

4. TREND PERKEMBANGAN MASYARAKAT DUNIA
4
PERAN PEMERINTAH
Kemajuan TIK dan Gaya Hidup:
Personal computing, internet,
mobile phones, cloud
computing, social networking
Ekspektasi Publik:
Transparansi, Akuntabilitas,
Partisipasi publik dalam
penentuan kebijakan publik
Demokrasi dan Pasar Terbuka:
Open Government, Decentralization,
Open market competition
Tren Demographic:
Kelas menengah yang
berkembang pesat, masyarakat
yang lebih terdidik, peran lebih
besar untuk wanita

5. TRASFORMASI PEMERINTAHAN
5
Rule based
Administration
Vision and Performance based
Administration
Dynamics
Governance
2013
2018
2025
Perubahan pola kerja Pemerintah di era
modern untuk menjadi pemerintahan
yang dinamis, diarahkan untuk
membangun konektivitas, nilai dan
budaya, menumbuhkan inovasi dan
mengembangkan knowledge.

6. Pelaksanaan eGov yang Masih Silo Based
6
Setiap Instansi (K/L, Provinsi, Kab/Kota)
membangun sistem eGovernment mereka
sesuai kepentingan masing-masing. Tidak
dilakukan analisa kebutuhan secara cermat.
Pulau-pulau Sistem Elektronik
Pemerintahan dalam satu instansi,
sehingga terjadi pemborosan belanja
infrastruktur eGovt
Setiap Instansi membangun aplikasi masing-
masing, meskipun Instansi leading sektornya
telah menyediakan aplikasinya dan diberikan
secara gratis. Hal ini menyebabkan tidak
terintegrasinya aplikasi tersebut, menghasilkan
pulau-pulau. Duplikasi app ini menyebabkan
duplikasi anggaran dengan potensi duplikasi
hingga 65% secara nasional

7. Dampak dari Silo Base e-Government
Inefisiensi
• Duplikasi belanja anggaran, Pemborosan anggaran
• Utilitas sistem eGovernment rendah
• Biaya operasional tidak terkendali
• Manajemen resiko tidak diperhatikan
• Terjadi ketimpangan sumberdaya TIK, ada yang memiliki sumberdaya besar, ada yang
sangat miskin sumberdaya TIK
• Dominasi pada punishment, miskin rewards
Inefektifitas
• Belanja Infrastruktur tidak terkendali
• Resiko keamanan informasi
• Interkoneksi rendah, integrasi antar sistem nyaris tidak terwujud
• Tidak ada standarisasi & serifikasi kelaikan operasi layanan eGovernment
• Kualitas layanan relatif rendah

8. Membangun Sistem Pemerintahan Elektronis
• Permasalahan terkait dengan electronic
component
• Permasalahan terkait dengan isu-isu dalam
sistem birokrasi dan masalah kewenangan
• Seluruh Instansi Pemerintah harus mampu
melaksanakan perubahan paradigma dan budaya
• Diperlukan political will and proses aktif
pemerintah dalam pengembangan E-Gov
• Dari Silo Based menuju Interkonektivitas

9. Dimensi e-Goverment
E-Government
Government
Business
Employee
Citizen
G2G
G2E
G2BG2C
e-Government
Tata Kelola
yang Baik
Public Value
Oriented
Government

10. Fokus Area e-Government
G2G
•Efficiency and
Effectivity
•Improve
coordination
and synergy
among
government
agencies
G2C
•CitIzen Centered
•Build a system
that provides
information to
the public
G2B
•Condusive
Business
Environment
•Creating
Business
Environment
which condusive
for the market
G2E
•Satisfaction and
Self
Improvement
•Improve the
satisfaction and
comfort of
employees in the
government
G2G: Government to Government
G2C: Government to Citizen
G2B: Government to Business
G2E: Government to Employee

11. 11
Aplikasi Pemerintahan yang Terkoordinasi dan Terintegrasi
e-
Health
e-Cultural
Heritage
NSW
e-
KTP
Software
Legal
e-
Educatione-
Agriculture
e-
Budgeting
e-
Procurement
Palapa Ring
National Cyber Security
G2B G2C G2E G2G

12. Faktor Keberhasilan e-Government
Policies and Regulations
ICT Infrastructure
ICT Governance
ICT Budget
Stakeholders Active Roles
SUPPORTING:
Government:
Sectoral
Government:
Regional/Local
IMPLEMENTOR
E-Government
Good
Governance
E-Government Component
G2G G2C G2B G2E
B2B B2C C2C

13. Target Implementasi E-Government
13
1. Kepuasan: peningkatan akses; memperpendek proses
2. Customization: pelayanan berdasarkan kebutuhan
masyarakat
3. Interaksi proaktif dengan masyarakat dan partisipasi
masayarakat dalam decision-making
Kualitas Pelayanan
Publik
1. Meningkatkan produktifitas dan keahlian PNS
2. Meningkatkan kolaborasi dan knowledge-sharing diantara
berbagai level pemerintahan
3. Mempertajam proses bisnis pemerintahan
Pemerintahan yang
Efektif dan Efisien
1. RB untuk tata kelola pemerintahan yang lebih baik (good
governance)
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
3. Meningkatkan kinerja birokrasi
Reformasi Birokrasi

14. Pengembangan
National Cyber
Security
Pengembangan
e-Government
Service Bus (Sharing
Common Application)
GIX - Government
Internet Exchange
(Sharing
Government Secured
Internet)
GIDC - Government
Integrated Data
Center (Sharing
Common Data)
Strategi Dasar dan Program Prioritas
e-Government

15. Thank You
Terima Kasih
www.menpan.go.id