SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
Berikutini adalahpencapaianapadamasapemerintahanpresidenGusDur
PemulihanhakminoritasTionghoayangBergamakonghucu
Perayaanyangmeriahuntukhari raya Galungandankuningan
Pertayaanhari raya untuknon muslim
Perayaanhari raya untukumat kristiani dari etnisCina
Kekebasanberekspresi terhadapkebudayaanetnisCina
Berikut ini salah satu dari kebijakan Gus Dur yang memicu kontroversi dan resistensi terhadap
pemerintahan Gus Dur
Pembukaan hubungan dagang dengan Israel
Kerjasama dengan negara komunis
Membuka hubungan diplomasi dengan Cina
Pembukaan kerjasama dengan Inggris
Pembukaan hubungan diplomasi dengan negara kapitalis
Gus Dur yang cenderungpluralisdalammasyarajat termasuk hak-hak kaum minoritas adalah salah
satu titikawal penolakanterhadapkebijakandangagasan-gagasannya,diantaranya adalah gagasan
pencabutan TP MPRS No. XXV tahun 1966 yang berisi tentang …..
Larangan terhadap partai komunis Indonesia
Larangan mengadakan rapat-rapat di tempat umum
Larangan berdemonstrasi
Larangan penghinaan terhadap presiden
Larangan tindakan subversive
Alasan penolakan terhadap pembukaan hubungan dagang dengan Israel adalah …
Israel adalah negara penjajah di Palestina dan sering melakukan pelanggaran HAM.
Israel adalah negara Zionis yang anti Islam
Israel adalah kroni neagara-negara maju kalpitalis seperti USA
Israel adalah negara yang ada dibalik kecurangan negara-negara maju terhadap negara-
negara miskin
Israel adalah negara yang mempunyai keyakinan berbeda dengan mayoritas ketyakinan
penduduk Indonesia.
Sebab kejatuhan Gus Dur adalah
Gagasan dan keputusannya yang kontroversi
Mengizinkan perayaan imlek
Gagasan mencabut tap MPR tentang larangan PKI
Gagasan diperbolehkannya pengibaran bendera bintang kejora di Papua
Pergantian nama IRIAN menjadi PAPUA
Pada saat menjabat sebagai presiden, terjadi hubungan yang tidak harmonis antara Presiden Gus
Dur dengan …
DPR dan para Menteri
MPR dan para meneteri
Lembaga – Lembaga negara
DPA dan para Menteri
MA dan para Menteri
Ketidak harmonisan antara preis=den Gus Dur dengan para menterinya disebabkan karena…
Pengangkatan dan pemberhentian para Menteri tanpa memerikan keterangan yang dapat
diterima DPR
Mengangkat Menteri-menteri yang kurang kompeten dibidangnya
Pengangkatan dan pemeberhentian para Menteri tanpa meinta persetuajn dari MPR
Mengangkat dan memberhentikan Menteri tanpa meminta persetujuan Makaham Agung
Mengangkat dan memberhentikan Menteri tanpa meminta pendapat dari Dewan
Pertimbagan Agung.
Pemberhentian Menteri …… dan …….. menyebabkan DPR mengajukan Hak interpelasi
Laksamana Sukardi dan Jusuf kalla
Wiranto dan agum Gumelar
Kwiek Kian Gie dan Rizal Ramli
Hamzah Haz dan Juwono Sudarsono
Yusril Ihza Mahendra dan Baharudin Lopa
Kepercayaan masyarakat terhadap Gus Dur semakin menipis dengan adanya dugaan Gus Dur
terlibat dalam pencairan dan pengggunaan dana dan Yayasan Yanatera bulog sebesar 35 M dan
dana bantuan dari ….
Sultan Brunai
IMF
IBD
Negara Cina
Organisasi Islam OKI
Untuk meyelidiki keterlibatan Gus Dur dalam penggunaan dana BOLOg dan bantuan dari Sultan
Brunai maka DPR membentuk ……
Panitia khusus
Panitia cadangan
Panitia bulogate
Panitia anti korupsi
Panitia kecil
DPR menyetujui dan menerima hasil kerja pansus pada 1 Februari 2001 disertai dengan
dikeluarkannya memorandum untuk mengingatkan bahwa presiden telah melanggar
UUD 1945
GBHN
Pancasila
Proklamasi
Ketetapan DPR/MPR
Presiden Gus Dur menolak memorandum yang dikeluarkan oleh DPR dengan alasan ….
Tidak memenuhi landasan konstitusional
Tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945
Tidak sesuai dengan jiwa reformasi
Tidak sesuai dengan agenda dan tuntutan reformasi
Tidak sesui dengan garis-garis besar haluan negara
HubunganPresidenGusDur dan DPR semakin memanas ketika keluar ancaman dari presiden Gus
Dur untuk………………. ApabilaDPRmelanjutkanniatuntukmelajutkansidag istimewa MPR. Berikut
yang coock untuk mengisi titik-titik itu adalah …………..
Mengumumkan keadaan darurat dan mempercepat pemilu
Banyak pendukung Gus Dur yang akan datang ke Jakarta untuk berdemo
BanyakpendukungGusDur yang merusakbeberapa kantor partai politik yang mendukung
pelaksaan siding istimewa MPR
Menonaktifkan semua angota DPR
Menangkap tokoh-tokoh yang daingga selalu menyudutkan pemerintah.
Salah satu isi dekrit presiden 22 Juli 2001 adalah ….
Pembekuan MPR dan DPR
Pembubaran partai-partai yang menyudutkan pemerintah
Pembekuan Lembaga-lembaga negara yang tidak sesai dengan jiwa reformasi
Pembekuan DPA dan mahkamah Agung
Pembubaran partai pengusung Gus Dur dalam MPR (poros tengah)
Dekrit presiden Gus Dur tidak dapat dijalankan karena ….
Tidak didukung TNI/POLRI
Tidak didukung para Menteri
Tidak didukung DPR/MPR
Tidak didukung partai dari poros tengah
Tidak didukung rakyat Indoensia
Sidang istimewa MPR akhirnya digelar dengan dua agenda utama yaitu tentang…
Pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid dan pengangkatan Megawati sebagai
Presiden RI
Pengangkatan Megawati sebagai presiden RI dan pengangkatan Hamzah Haz sebagai wakil
presiden RI
Pengangkatan dan pelantikan Megawati sebagai presiden RI
Dengarpendapatfraksi-fraksidalam DPRdan renacapengangkatanMegawati senagai presiden
RI
Dengar pendapat para fraksi dalam DPR dan pertanggung jawaban Presiden Abdurrahman
Wahid
Jjsjsjdjjdjddkkdkdkdkdkkdkdkd
Hxdhdhdhdhd
Hdhhhdhfd
Nddjhd
Jdjdjd
jdjjdjdjd

More Related Content

What's hot

PPT SEJARAH NASIONAL INDONESIA VI
PPT SEJARAH NASIONAL INDONESIA VIPPT SEJARAH NASIONAL INDONESIA VI
PPT SEJARAH NASIONAL INDONESIA VIDewi_Sejarah
 
Sejarah sistem pemerintahan Indonesia pada masa demokrasi parlementer
Sejarah sistem pemerintahan Indonesia pada masa demokrasi parlementerSejarah sistem pemerintahan Indonesia pada masa demokrasi parlementer
Sejarah sistem pemerintahan Indonesia pada masa demokrasi parlementerFita Ardiana
 
Demokrasi liberal
Demokrasi liberalDemokrasi liberal
Demokrasi liberalJeroan Ena
 
Proklamation 'till Guided Democracy
Proklamation 'till Guided DemocracyProklamation 'till Guided Democracy
Proklamation 'till Guided DemocracySoya Odut
 
Soal cpns TWK 3
Soal cpns TWK 3Soal cpns TWK 3
Soal cpns TWK 3Paul Aurel
 
Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959
Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959
Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959University Of Tarbiyah
 
Presentation1. kondisi ekonomi dan politik sebelum reformasi
Presentation1. kondisi ekonomi dan politik sebelum reformasiPresentation1. kondisi ekonomi dan politik sebelum reformasi
Presentation1. kondisi ekonomi dan politik sebelum reformasisri rahayu
 
Demokrasi Liberal dan Terpimpin
Demokrasi Liberal dan TerpimpinDemokrasi Liberal dan Terpimpin
Demokrasi Liberal dan TerpimpinNizar Dwi Cahyo
 
Demokrasi Liberal
Demokrasi LiberalDemokrasi Liberal
Demokrasi LiberalIsaka Yoga
 
Akhir Orde Baru dan Lahirnya Reformasi
Akhir Orde Baru dan Lahirnya ReformasiAkhir Orde Baru dan Lahirnya Reformasi
Akhir Orde Baru dan Lahirnya ReformasiLia Letifah
 
Dekrit presiden
Dekrit presidenDekrit presiden
Dekrit presidenFita_ta
 
Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Parlementer
Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi ParlementerSistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Parlementer
Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi ParlementerNesha Mutiara
 
Masa Pemerintahan BJ Habibi
Masa Pemerintahan BJ HabibiMasa Pemerintahan BJ Habibi
Masa Pemerintahan BJ HabibiHilya Auliya
 
Perkembangan Politik Pada Masa Demokrasi Liberal
Perkembangan Politik Pada Masa Demokrasi LiberalPerkembangan Politik Pada Masa Demokrasi Liberal
Perkembangan Politik Pada Masa Demokrasi LiberalHana Medina
 
Soal cpns TWK 1
Soal cpns TWK 1Soal cpns TWK 1
Soal cpns TWK 1Paul Aurel
 

What's hot (20)

PPT SEJARAH NASIONAL INDONESIA VI
PPT SEJARAH NASIONAL INDONESIA VIPPT SEJARAH NASIONAL INDONESIA VI
PPT SEJARAH NASIONAL INDONESIA VI
 
Sejarah sistem pemerintahan Indonesia pada masa demokrasi parlementer
Sejarah sistem pemerintahan Indonesia pada masa demokrasi parlementerSejarah sistem pemerintahan Indonesia pada masa demokrasi parlementer
Sejarah sistem pemerintahan Indonesia pada masa demokrasi parlementer
 
Demokrasi liberal
Demokrasi liberalDemokrasi liberal
Demokrasi liberal
 
Proklamation 'till Guided Democracy
Proklamation 'till Guided DemocracyProklamation 'till Guided Democracy
Proklamation 'till Guided Democracy
 
Soal cpns TWK 3
Soal cpns TWK 3Soal cpns TWK 3
Soal cpns TWK 3
 
Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959
Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959
Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959
 
Demokrasi Terpimpin
Demokrasi TerpimpinDemokrasi Terpimpin
Demokrasi Terpimpin
 
Bab 2 sni 6
Bab 2 sni 6Bab 2 sni 6
Bab 2 sni 6
 
Presentation1. kondisi ekonomi dan politik sebelum reformasi
Presentation1. kondisi ekonomi dan politik sebelum reformasiPresentation1. kondisi ekonomi dan politik sebelum reformasi
Presentation1. kondisi ekonomi dan politik sebelum reformasi
 
Demokrasi Liberal dan Terpimpin
Demokrasi Liberal dan TerpimpinDemokrasi Liberal dan Terpimpin
Demokrasi Liberal dan Terpimpin
 
Demokrasi Liberal
Demokrasi LiberalDemokrasi Liberal
Demokrasi Liberal
 
Akhir Orde Baru dan Lahirnya Reformasi
Akhir Orde Baru dan Lahirnya ReformasiAkhir Orde Baru dan Lahirnya Reformasi
Akhir Orde Baru dan Lahirnya Reformasi
 
Dekrit presiden
Dekrit presidenDekrit presiden
Dekrit presiden
 
Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Parlementer
Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi ParlementerSistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Parlementer
Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Parlementer
 
Demokrasi Liberal
Demokrasi LiberalDemokrasi Liberal
Demokrasi Liberal
 
7 Kabinet Masa Demokrasi Liberal - SMA N 65
7 Kabinet Masa Demokrasi Liberal - SMA N 657 Kabinet Masa Demokrasi Liberal - SMA N 65
7 Kabinet Masa Demokrasi Liberal - SMA N 65
 
Masa Pemerintahan BJ Habibi
Masa Pemerintahan BJ HabibiMasa Pemerintahan BJ Habibi
Masa Pemerintahan BJ Habibi
 
Perkembangan Politik Pada Masa Demokrasi Liberal
Perkembangan Politik Pada Masa Demokrasi LiberalPerkembangan Politik Pada Masa Demokrasi Liberal
Perkembangan Politik Pada Masa Demokrasi Liberal
 
Soal cpns TWK 1
Soal cpns TWK 1Soal cpns TWK 1
Soal cpns TWK 1
 
Kabinet Djuanda
Kabinet DjuandaKabinet Djuanda
Kabinet Djuanda
 

Similar to GUS DUR.docx

BANK SOAL SEJARAH INDONESIA KELAS XII
BANK SOAL SEJARAH INDONESIA KELAS XIIBANK SOAL SEJARAH INDONESIA KELAS XII
BANK SOAL SEJARAH INDONESIA KELAS XIIKusmiati
 
Teruslah melangkah
Teruslah melangkahTeruslah melangkah
Teruslah melangkahRizky Faisal
 
BAB 1. KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA.pdf
BAB 1. KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA.pdfBAB 1. KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA.pdf
BAB 1. KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA.pdfTTSSM
 
Diktat sejarah kelas ix semester ii
Diktat sejarah kelas ix semester iiDiktat sejarah kelas ix semester ii
Diktat sejarah kelas ix semester iisriyandi djoeweri
 
Perkembangan Masyarakat Indonesia Menuju Negara Maju
Perkembangan Masyarakat Indonesia Menuju Negara Maju Perkembangan Masyarakat Indonesia Menuju Negara Maju
Perkembangan Masyarakat Indonesia Menuju Negara Maju Helena Nalle
 
fdokumen.com_konflik-dan-pergolakan-yang-berkait-dengan-sistem-pemerintahan-5...
fdokumen.com_konflik-dan-pergolakan-yang-berkait-dengan-sistem-pemerintahan-5...fdokumen.com_konflik-dan-pergolakan-yang-berkait-dengan-sistem-pemerintahan-5...
fdokumen.com_konflik-dan-pergolakan-yang-berkait-dengan-sistem-pemerintahan-5...DARIUSDARIUS24
 
Pdri (pembentukan pemerintahan darurat republik indonesia)
Pdri (pembentukan pemerintahan darurat republik indonesia)Pdri (pembentukan pemerintahan darurat republik indonesia)
Pdri (pembentukan pemerintahan darurat republik indonesia)Nur Huda
 
Sejarah indonesia.pptx
Sejarah indonesia.pptxSejarah indonesia.pptx
Sejarah indonesia.pptxericaanden29
 
sistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal
sistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberalsistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal
sistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberalDian Dwiyanti
 
Makalah PKN "Masalah HAM di Orde Lama"
Makalah PKN "Masalah HAM di Orde Lama"Makalah PKN "Masalah HAM di Orde Lama"
Makalah PKN "Masalah HAM di Orde Lama"bawon15505124020
 
Konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahan
Konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahanKonflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahan
Konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahansengkuniCode
 
Sekilas Tentang PRD
Sekilas Tentang PRDSekilas Tentang PRD
Sekilas Tentang PRDPeople Power
 
Sistem pemerintahan indonesia (1959 1966)
Sistem pemerintahan indonesia (1959 1966)Sistem pemerintahan indonesia (1959 1966)
Sistem pemerintahan indonesia (1959 1966)Mimosa Lambert
 
Materi sistem-pemerintahan-ri
Materi sistem-pemerintahan-riMateri sistem-pemerintahan-ri
Materi sistem-pemerintahan-riArief Munandar
 

Similar to GUS DUR.docx (20)

BANK SOAL SEJARAH INDONESIA KELAS XII
BANK SOAL SEJARAH INDONESIA KELAS XIIBANK SOAL SEJARAH INDONESIA KELAS XII
BANK SOAL SEJARAH INDONESIA KELAS XII
 
Dekrit presiden
Dekrit presidenDekrit presiden
Dekrit presiden
 
Teruslah melangkah
Teruslah melangkahTeruslah melangkah
Teruslah melangkah
 
BAB 1. KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA.pdf
BAB 1. KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA.pdfBAB 1. KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA.pdf
BAB 1. KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA.pdf
 
Diktat sejarah kelas ix semester ii
Diktat sejarah kelas ix semester iiDiktat sejarah kelas ix semester ii
Diktat sejarah kelas ix semester ii
 
Perkembangan Masyarakat Indonesia Menuju Negara Maju
Perkembangan Masyarakat Indonesia Menuju Negara Maju Perkembangan Masyarakat Indonesia Menuju Negara Maju
Perkembangan Masyarakat Indonesia Menuju Negara Maju
 
fdokumen.com_konflik-dan-pergolakan-yang-berkait-dengan-sistem-pemerintahan-5...
fdokumen.com_konflik-dan-pergolakan-yang-berkait-dengan-sistem-pemerintahan-5...fdokumen.com_konflik-dan-pergolakan-yang-berkait-dengan-sistem-pemerintahan-5...
fdokumen.com_konflik-dan-pergolakan-yang-berkait-dengan-sistem-pemerintahan-5...
 
Hukum Konstitusi
Hukum KonstitusiHukum Konstitusi
Hukum Konstitusi
 
Pdri (pembentukan pemerintahan darurat republik indonesia)
Pdri (pembentukan pemerintahan darurat republik indonesia)Pdri (pembentukan pemerintahan darurat republik indonesia)
Pdri (pembentukan pemerintahan darurat republik indonesia)
 
Demokrasi Terpimpin
Demokrasi TerpimpinDemokrasi Terpimpin
Demokrasi Terpimpin
 
Sejarah indonesia.pptx
Sejarah indonesia.pptxSejarah indonesia.pptx
Sejarah indonesia.pptx
 
sistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal
sistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberalsistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal
sistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal
 
Makalah PKN "Masalah HAM di Orde Lama"
Makalah PKN "Masalah HAM di Orde Lama"Makalah PKN "Masalah HAM di Orde Lama"
Makalah PKN "Masalah HAM di Orde Lama"
 
Reformasi 1998 ok.pdf
Reformasi 1998 ok.pdfReformasi 1998 ok.pdf
Reformasi 1998 ok.pdf
 
Konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahan
Konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahanKonflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahan
Konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahan
 
sejarah.pptx
sejarah.pptxsejarah.pptx
sejarah.pptx
 
Sekilas Tentang PRD
Sekilas Tentang PRDSekilas Tentang PRD
Sekilas Tentang PRD
 
IX: Dekrit Presiden
IX: Dekrit PresidenIX: Dekrit Presiden
IX: Dekrit Presiden
 
Sistem pemerintahan indonesia (1959 1966)
Sistem pemerintahan indonesia (1959 1966)Sistem pemerintahan indonesia (1959 1966)
Sistem pemerintahan indonesia (1959 1966)
 
Materi sistem-pemerintahan-ri
Materi sistem-pemerintahan-riMateri sistem-pemerintahan-ri
Materi sistem-pemerintahan-ri
 

More from Kusmiati

MODUL AJAR KELAS X.pdf
MODUL AJAR KELAS X.pdfMODUL AJAR KELAS X.pdf
MODUL AJAR KELAS X.pdfKusmiati
 
RPP SEJARAH INDONESIA KELAS XII.pdf
RPP SEJARAH INDONESIA KELAS XII.pdfRPP SEJARAH INDONESIA KELAS XII.pdf
RPP SEJARAH INDONESIA KELAS XII.pdfKusmiati
 
LKS KARTOSUWIRYO.docx
LKS KARTOSUWIRYO.docxLKS KARTOSUWIRYO.docx
LKS KARTOSUWIRYO.docxKusmiati
 
DAMPAK PERKEMBANGAN KOLONIALISME DAN IMPERIALISME.docx
DAMPAK PERKEMBANGAN KOLONIALISME DAN IMPERIALISME.docxDAMPAK PERKEMBANGAN KOLONIALISME DAN IMPERIALISME.docx
DAMPAK PERKEMBANGAN KOLONIALISME DAN IMPERIALISME.docxKusmiati
 
uas_genap_2017.docx
uas_genap_2017.docxuas_genap_2017.docx
uas_genap_2017.docxKusmiati
 
xi ganjil sejindo.docx
xi ganjil sejindo.docxxi ganjil sejindo.docx
xi ganjil sejindo.docxKusmiati
 
LKS DISINTEGRASI
LKS DISINTEGRASILKS DISINTEGRASI
LKS DISINTEGRASIKusmiati
 
LKS 7 FAKTA TENTANG PRESIDEN RI DARI BJ HABIBIE SAMPAI SBY
LKS 7 FAKTA TENTANG PRESIDEN RI DARI BJ HABIBIE SAMPAI SBYLKS 7 FAKTA TENTANG PRESIDEN RI DARI BJ HABIBIE SAMPAI SBY
LKS 7 FAKTA TENTANG PRESIDEN RI DARI BJ HABIBIE SAMPAI SBYKusmiati
 
MATERI SEJARAH INDONESIA KELAS XII
MATERI SEJARAH INDONESIA KELAS XIIMATERI SEJARAH INDONESIA KELAS XII
MATERI SEJARAH INDONESIA KELAS XIIKusmiati
 
ANALISA KI/KD SEJARAH INDONESIA KELAS XI SEMESTER GENAP
ANALISA KI/KD SEJARAH INDONESIA KELAS XI SEMESTER GENAPANALISA KI/KD SEJARAH INDONESIA KELAS XI SEMESTER GENAP
ANALISA KI/KD SEJARAH INDONESIA KELAS XI SEMESTER GENAPKusmiati
 
ANALISA KI/KD SEJARAH INDONESIA KELAS XII SEMESTER GENAP
ANALISA KI/KD SEJARAH INDONESIA KELAS XII SEMESTER GENAPANALISA KI/KD SEJARAH INDONESIA KELAS XII SEMESTER GENAP
ANALISA KI/KD SEJARAH INDONESIA KELAS XII SEMESTER GENAPKusmiati
 
Program Semester Sejarah Indonesia kelas XII
Program Semester Sejarah Indonesia kelas XIIProgram Semester Sejarah Indonesia kelas XII
Program Semester Sejarah Indonesia kelas XIIKusmiati
 
Program Semester Sejarah Indonesia kelas X
Program Semester Sejarah Indonesia kelas XProgram Semester Sejarah Indonesia kelas X
Program Semester Sejarah Indonesia kelas XKusmiati
 
ANALISA KI/KD SEJARAH INDONESIA KELAS X SEMESTER GENAP
ANALISA KI/KD SEJARAH INDONESIA KELAS X SEMESTER GENAPANALISA KI/KD SEJARAH INDONESIA KELAS X SEMESTER GENAP
ANALISA KI/KD SEJARAH INDONESIA KELAS X SEMESTER GENAPKusmiati
 
RPP DARING SEJARAH INDOENSIA KELAS X SEMESTER GENAP
RPP DARING SEJARAH INDOENSIA KELAS X SEMESTER GENAPRPP DARING SEJARAH INDOENSIA KELAS X SEMESTER GENAP
RPP DARING SEJARAH INDOENSIA KELAS X SEMESTER GENAPKusmiati
 
RPP DARING SEJARAH INDONESIA KELAS XII SEMESTER GENAP
RPP DARING SEJARAH INDONESIA KELAS XII SEMESTER GENAPRPP DARING SEJARAH INDONESIA KELAS XII SEMESTER GENAP
RPP DARING SEJARAH INDONESIA KELAS XII SEMESTER GENAPKusmiati
 
RPP SEJARAH INDONESIA KELAS XII
RPP SEJARAH INDONESIA KELAS XIIRPP SEJARAH INDONESIA KELAS XII
RPP SEJARAH INDONESIA KELAS XIIKusmiati
 
BANK SOAL SEJARAH INDONESIA KELAS XII
BANK SOAL SEJARAH INDONESIA KELAS XII BANK SOAL SEJARAH INDONESIA KELAS XII
BANK SOAL SEJARAH INDONESIA KELAS XII Kusmiati
 
BANK SOAL SEJARAH IND0NESIA KELAS XII
BANK SOAL SEJARAH IND0NESIA KELAS XIIBANK SOAL SEJARAH IND0NESIA KELAS XII
BANK SOAL SEJARAH IND0NESIA KELAS XIIKusmiati
 

More from Kusmiati (20)

MODUL AJAR KELAS X.pdf
MODUL AJAR KELAS X.pdfMODUL AJAR KELAS X.pdf
MODUL AJAR KELAS X.pdf
 
RPP SEJARAH INDONESIA KELAS XII.pdf
RPP SEJARAH INDONESIA KELAS XII.pdfRPP SEJARAH INDONESIA KELAS XII.pdf
RPP SEJARAH INDONESIA KELAS XII.pdf
 
LKS KARTOSUWIRYO.docx
LKS KARTOSUWIRYO.docxLKS KARTOSUWIRYO.docx
LKS KARTOSUWIRYO.docx
 
DAMPAK PERKEMBANGAN KOLONIALISME DAN IMPERIALISME.docx
DAMPAK PERKEMBANGAN KOLONIALISME DAN IMPERIALISME.docxDAMPAK PERKEMBANGAN KOLONIALISME DAN IMPERIALISME.docx
DAMPAK PERKEMBANGAN KOLONIALISME DAN IMPERIALISME.docx
 
uas_genap_2017.docx
uas_genap_2017.docxuas_genap_2017.docx
uas_genap_2017.docx
 
xi ganjil sejindo.docx
xi ganjil sejindo.docxxi ganjil sejindo.docx
xi ganjil sejindo.docx
 
SBY.docx
SBY.docxSBY.docx
SBY.docx
 
LKS DISINTEGRASI
LKS DISINTEGRASILKS DISINTEGRASI
LKS DISINTEGRASI
 
LKS 7 FAKTA TENTANG PRESIDEN RI DARI BJ HABIBIE SAMPAI SBY
LKS 7 FAKTA TENTANG PRESIDEN RI DARI BJ HABIBIE SAMPAI SBYLKS 7 FAKTA TENTANG PRESIDEN RI DARI BJ HABIBIE SAMPAI SBY
LKS 7 FAKTA TENTANG PRESIDEN RI DARI BJ HABIBIE SAMPAI SBY
 
MATERI SEJARAH INDONESIA KELAS XII
MATERI SEJARAH INDONESIA KELAS XIIMATERI SEJARAH INDONESIA KELAS XII
MATERI SEJARAH INDONESIA KELAS XII
 
ANALISA KI/KD SEJARAH INDONESIA KELAS XI SEMESTER GENAP
ANALISA KI/KD SEJARAH INDONESIA KELAS XI SEMESTER GENAPANALISA KI/KD SEJARAH INDONESIA KELAS XI SEMESTER GENAP
ANALISA KI/KD SEJARAH INDONESIA KELAS XI SEMESTER GENAP
 
ANALISA KI/KD SEJARAH INDONESIA KELAS XII SEMESTER GENAP
ANALISA KI/KD SEJARAH INDONESIA KELAS XII SEMESTER GENAPANALISA KI/KD SEJARAH INDONESIA KELAS XII SEMESTER GENAP
ANALISA KI/KD SEJARAH INDONESIA KELAS XII SEMESTER GENAP
 
Program Semester Sejarah Indonesia kelas XII
Program Semester Sejarah Indonesia kelas XIIProgram Semester Sejarah Indonesia kelas XII
Program Semester Sejarah Indonesia kelas XII
 
Program Semester Sejarah Indonesia kelas X
Program Semester Sejarah Indonesia kelas XProgram Semester Sejarah Indonesia kelas X
Program Semester Sejarah Indonesia kelas X
 
ANALISA KI/KD SEJARAH INDONESIA KELAS X SEMESTER GENAP
ANALISA KI/KD SEJARAH INDONESIA KELAS X SEMESTER GENAPANALISA KI/KD SEJARAH INDONESIA KELAS X SEMESTER GENAP
ANALISA KI/KD SEJARAH INDONESIA KELAS X SEMESTER GENAP
 
RPP DARING SEJARAH INDOENSIA KELAS X SEMESTER GENAP
RPP DARING SEJARAH INDOENSIA KELAS X SEMESTER GENAPRPP DARING SEJARAH INDOENSIA KELAS X SEMESTER GENAP
RPP DARING SEJARAH INDOENSIA KELAS X SEMESTER GENAP
 
RPP DARING SEJARAH INDONESIA KELAS XII SEMESTER GENAP
RPP DARING SEJARAH INDONESIA KELAS XII SEMESTER GENAPRPP DARING SEJARAH INDONESIA KELAS XII SEMESTER GENAP
RPP DARING SEJARAH INDONESIA KELAS XII SEMESTER GENAP
 
RPP SEJARAH INDONESIA KELAS XII
RPP SEJARAH INDONESIA KELAS XIIRPP SEJARAH INDONESIA KELAS XII
RPP SEJARAH INDONESIA KELAS XII
 
BANK SOAL SEJARAH INDONESIA KELAS XII
BANK SOAL SEJARAH INDONESIA KELAS XII BANK SOAL SEJARAH INDONESIA KELAS XII
BANK SOAL SEJARAH INDONESIA KELAS XII
 
BANK SOAL SEJARAH IND0NESIA KELAS XII
BANK SOAL SEJARAH IND0NESIA KELAS XIIBANK SOAL SEJARAH IND0NESIA KELAS XII
BANK SOAL SEJARAH IND0NESIA KELAS XII
 

Recently uploaded

2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdfsdn3jatiblora
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxssuser35630b
 
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxLK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxPurmiasih
 
Hiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
HiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaHiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Hiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaafarmasipejatentimur
 
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfMAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfChananMfd
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfbibizaenab
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNSLatsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNSdheaprs
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfirwanabidin08
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxdeskaputriani1
 
aksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdf
aksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdfaksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdf
aksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdfwalidumar
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...Kanaidi ken
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxIrfanAudah1
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxSlasiWidasmara1
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxdpp11tya
 
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfMODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfNurulHikmah50658
 
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptxcontoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptxHR MUSLIM
 
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMMAKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMMIGustiBagusGending
 
Dasar-Dasar Sakramen dalam gereja katolik
Dasar-Dasar Sakramen dalam gereja katolikDasar-Dasar Sakramen dalam gereja katolik
Dasar-Dasar Sakramen dalam gereja katolikThomasAntonWibowo
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSovyOktavianti
 

Recently uploaded (20)

2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
 
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxLK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
 
Hiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
HiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaHiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Hiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfMAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNSLatsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
 
aksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdf
aksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdfaksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdf
aksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdf
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
 
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfMODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
 
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptxcontoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
 
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMMAKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
 
Dasar-Dasar Sakramen dalam gereja katolik
Dasar-Dasar Sakramen dalam gereja katolikDasar-Dasar Sakramen dalam gereja katolik
Dasar-Dasar Sakramen dalam gereja katolik
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
 

GUS DUR.docx

  • 1. Berikutini adalahpencapaianapadamasapemerintahanpresidenGusDur PemulihanhakminoritasTionghoayangBergamakonghucu Perayaanyangmeriahuntukhari raya Galungandankuningan Pertayaanhari raya untuknon muslim Perayaanhari raya untukumat kristiani dari etnisCina Kekebasanberekspresi terhadapkebudayaanetnisCina Berikut ini salah satu dari kebijakan Gus Dur yang memicu kontroversi dan resistensi terhadap pemerintahan Gus Dur Pembukaan hubungan dagang dengan Israel Kerjasama dengan negara komunis Membuka hubungan diplomasi dengan Cina Pembukaan kerjasama dengan Inggris Pembukaan hubungan diplomasi dengan negara kapitalis Gus Dur yang cenderungpluralisdalammasyarajat termasuk hak-hak kaum minoritas adalah salah satu titikawal penolakanterhadapkebijakandangagasan-gagasannya,diantaranya adalah gagasan pencabutan TP MPRS No. XXV tahun 1966 yang berisi tentang ….. Larangan terhadap partai komunis Indonesia Larangan mengadakan rapat-rapat di tempat umum Larangan berdemonstrasi Larangan penghinaan terhadap presiden Larangan tindakan subversive Alasan penolakan terhadap pembukaan hubungan dagang dengan Israel adalah … Israel adalah negara penjajah di Palestina dan sering melakukan pelanggaran HAM. Israel adalah negara Zionis yang anti Islam Israel adalah kroni neagara-negara maju kalpitalis seperti USA Israel adalah negara yang ada dibalik kecurangan negara-negara maju terhadap negara- negara miskin Israel adalah negara yang mempunyai keyakinan berbeda dengan mayoritas ketyakinan penduduk Indonesia. Sebab kejatuhan Gus Dur adalah Gagasan dan keputusannya yang kontroversi Mengizinkan perayaan imlek
  • 2. Gagasan mencabut tap MPR tentang larangan PKI Gagasan diperbolehkannya pengibaran bendera bintang kejora di Papua Pergantian nama IRIAN menjadi PAPUA Pada saat menjabat sebagai presiden, terjadi hubungan yang tidak harmonis antara Presiden Gus Dur dengan … DPR dan para Menteri MPR dan para meneteri Lembaga – Lembaga negara DPA dan para Menteri MA dan para Menteri Ketidak harmonisan antara preis=den Gus Dur dengan para menterinya disebabkan karena… Pengangkatan dan pemberhentian para Menteri tanpa memerikan keterangan yang dapat diterima DPR Mengangkat Menteri-menteri yang kurang kompeten dibidangnya Pengangkatan dan pemeberhentian para Menteri tanpa meinta persetuajn dari MPR Mengangkat dan memberhentikan Menteri tanpa meminta persetujuan Makaham Agung Mengangkat dan memberhentikan Menteri tanpa meminta pendapat dari Dewan Pertimbagan Agung. Pemberhentian Menteri …… dan …….. menyebabkan DPR mengajukan Hak interpelasi Laksamana Sukardi dan Jusuf kalla Wiranto dan agum Gumelar Kwiek Kian Gie dan Rizal Ramli Hamzah Haz dan Juwono Sudarsono Yusril Ihza Mahendra dan Baharudin Lopa Kepercayaan masyarakat terhadap Gus Dur semakin menipis dengan adanya dugaan Gus Dur terlibat dalam pencairan dan pengggunaan dana dan Yayasan Yanatera bulog sebesar 35 M dan dana bantuan dari …. Sultan Brunai IMF IBD Negara Cina
  • 3. Organisasi Islam OKI Untuk meyelidiki keterlibatan Gus Dur dalam penggunaan dana BOLOg dan bantuan dari Sultan Brunai maka DPR membentuk …… Panitia khusus Panitia cadangan Panitia bulogate Panitia anti korupsi Panitia kecil DPR menyetujui dan menerima hasil kerja pansus pada 1 Februari 2001 disertai dengan dikeluarkannya memorandum untuk mengingatkan bahwa presiden telah melanggar UUD 1945 GBHN Pancasila Proklamasi Ketetapan DPR/MPR Presiden Gus Dur menolak memorandum yang dikeluarkan oleh DPR dengan alasan …. Tidak memenuhi landasan konstitusional Tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 Tidak sesuai dengan jiwa reformasi Tidak sesuai dengan agenda dan tuntutan reformasi Tidak sesui dengan garis-garis besar haluan negara HubunganPresidenGusDur dan DPR semakin memanas ketika keluar ancaman dari presiden Gus Dur untuk………………. ApabilaDPRmelanjutkanniatuntukmelajutkansidag istimewa MPR. Berikut yang coock untuk mengisi titik-titik itu adalah ………….. Mengumumkan keadaan darurat dan mempercepat pemilu Banyak pendukung Gus Dur yang akan datang ke Jakarta untuk berdemo BanyakpendukungGusDur yang merusakbeberapa kantor partai politik yang mendukung pelaksaan siding istimewa MPR Menonaktifkan semua angota DPR Menangkap tokoh-tokoh yang daingga selalu menyudutkan pemerintah. Salah satu isi dekrit presiden 22 Juli 2001 adalah …. Pembekuan MPR dan DPR
  • 4. Pembubaran partai-partai yang menyudutkan pemerintah Pembekuan Lembaga-lembaga negara yang tidak sesai dengan jiwa reformasi Pembekuan DPA dan mahkamah Agung Pembubaran partai pengusung Gus Dur dalam MPR (poros tengah) Dekrit presiden Gus Dur tidak dapat dijalankan karena …. Tidak didukung TNI/POLRI Tidak didukung para Menteri Tidak didukung DPR/MPR Tidak didukung partai dari poros tengah Tidak didukung rakyat Indoensia Sidang istimewa MPR akhirnya digelar dengan dua agenda utama yaitu tentang… Pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid dan pengangkatan Megawati sebagai Presiden RI Pengangkatan Megawati sebagai presiden RI dan pengangkatan Hamzah Haz sebagai wakil presiden RI Pengangkatan dan pelantikan Megawati sebagai presiden RI Dengarpendapatfraksi-fraksidalam DPRdan renacapengangkatanMegawati senagai presiden RI Dengar pendapat para fraksi dalam DPR dan pertanggung jawaban Presiden Abdurrahman Wahid