Recommended
More Related Content
Similar to BAB 1. KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA.pdf
Similar to BAB 1. KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA.pdf (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
BAB 1. KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA.pdf
- 1. Oleh: Titis Sri Maryati, S.Pd.
- 3. Hak warga negara merupakan segala sesuatu yang harus diperoleh warga negara dari negaranya (pemerintah). Hak warga negara≠hak asasi manusia, namun HAM tercantum tegas dalam UUD NRI, maka hak-hak tersebut resmi menjadi hak konstitusional (hak yang dijamin dalam dan oleh UUD) Cth: Hak asasi manusiasalahsatunyahakuntuk hidup, haktersebut tdk dapat diberikan olehnegara,namundapatdiupayakan sendiri,pemerintahhanya berperanmelindungi.misalnyaseorangibumelahirkankemudianbayinya meninggallalukemudianmenuntutke negaraatashak hidupanaktersebut maka ibu tersebut tidakakanmendapatperlakuan hukum,akantetapi apabilaseorang ibu akanmelahirkannamunadaupayapembunuhan olehpihaktertentu terhadap calonbayiatau terjadimalprakteksaatprosesmelahirkan,makahalinidapatdi tuntut melaluijalurhukum dan negaramemberikanperlindunganterhadaphak hidupbayitersebut.
- 4. • Menduduki jabatan dalam pemerintahan dengan pemilihan secara langsung ataupun tidak langsunng • Menduduki jabatan tertentu dalam lingkungan kepegawaian a. Hak yang berlaku bagi WNI, bukan bagi semua penduduk yang berada di Indonesia • Ikut dalam organisasi politik (WNA dilarang mendirikan partai politik, namun boleh terikat dalam perkumpulan) b. Hak yang berlaku bagi WNI dan WNA, namun WNI mendapat keutamaan- keutamaan.
- 5. Hak-hak warga negara lainnya tercantum dalam UUD NRITahun 1945 pasal 27-34 c. Hak melakukan upaya hukum, dengan cara: 1. Judicial review (uji materi) - UU terhadapUUD dilakukan oleh MK - UU terhadapUU dilakukan oleh MA 2. Mengajukan kasus ke pengadilan yang lebih tinggi - Banding (di Pengadilan Tinggi) upaya hukum biasa, apabila tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri dan belum memiliki kekuatan hukum tetap selama 14 hari setelah diumumkan putusan tersebut. Diperlukan pemeriksaan kembali perkara/kasus. - Kasasi (di Mahkamah Agung) upaya hukum biasa, apabila tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi, belum memiliki kekuatan hukum tetap selama 14 hari setelah diumumkan putusan tersebut . Tidak dilakukan pemeriksaan ulang namun hanya meninjau putusan hakim di tingkat pengadilan sebelumnya. - Peninjauan Kembali (PK)=> upaya hukum luarbiasa diperlukan ketelitian, dilakukan setelah putusan hakim mendapat kekuatan hukum tetap.
- 6. Cth: Dalam UUD NRI pasal 28E ayat 3 berbunyi “setiaporangberhakatas kebebasanberserikat,berkumpul,danmengeluarkanpendapat” Dari bunyi pasaldiatas,makadibuatlahjaminanhukum undang-undang dibawahnyayaituUU Nomor 9 th 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dalampasal5 yang berbunyi : “ warganegarayang menyampaikanpendapatdi muka umum berhak untuk mengeluarkanpikiransecarabebasdanmemperolehperlindungan hukum” UUD NRITahun 1945 sebagai dasarpengembanganhukum/peraturan perundang-undanganlainnya. Disamping hak konstitusional, terdapat pula hak legal/hukum yang merupakan hukum yang timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan dibawahnya.
- 7. Kewajibanwarga negaraadalah keharusan atautanggungjawab untuk memberikanataupun melakukan sesuatukepada negara (pemerintah). Contoh: - Wajibberperan dalammempertahankan kedaulatannegara atas serangan musuh - Wajibmembayarpajak dan restribusi yangditetapkanoleh pemerintah pusat dan daerah - Wajibmentaatidan menjunjungtinggidasarnegara,huku,dan pemerintah serta dijalnkansebaik-baiknya - Wajibtaat,tundukdan patuh terhadap segaka hukumyang berlaku diwilayah negara - Wajibturutserta dalampembangunan agarbangsa dan negara dapat berkembanglebih baik
- 8. Kewajibanwarga negaraterhadapnegara diatur dalam pasal berikut: *Untuk melihat isi pasal diatas silahkan buka buku paket halaman 4-7. Pasal 27ayat 1 dan 3 Pasal 28J ayat 1 dan 2 Pasal 30 ayat 1 Pasal 31 ayat 2 Pasal 23A tentang pajak
- 9. Hak warga negara = kewajiban negara Hak negara = kewajiban warga negara
- 11. SUBSTANSI HAK DAN KEWAJIBANASASI WARGA NEGARA DALAM PANCASILA 1. Nilai Dasar (Nilai yang terkandung tidak berubah, tidak terikat oleh ruangdan waktu) Nilaiyang terkandung dalam pancasila 3 Nilai 2. Nilai instrumental( penjabaran nilai dasar dalam bentuk aturan tertulis; UUD 45) 3. Nilai Praksis ( diterapkan dalam kehidupan sehari-hari)
- 12. 1. KetuhananYang Maha Esa “Pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap TuhanYang Maha Esa” Hak: memeluk agama masing-masing Kewajiban: menjalankan ibadah sesuai keyakinan
- 13. 2. KemanusiaanYangAdil dan Beradab “Pengakuandan perlakuankita sebagai manusiaterhadap MakhlukHidup” Hak:mendapatkanperlakuankesamaanderajat dalam pandangan manusia Kewajiban :memperlakukanMH sebagaimananmestinya.
- 14. 3. Persatuan Indonesia “unsur yang dapat mempersatukan masyarakat/pemersatu antarwarga” Hak : bebas berkumpul dengan siapapun Kewajiban: menjaga keharmonisan antarwarga
- 15. 4. Kerakyatan yang dipimpinOleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan 1.Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain 2. Musyawarah untuk mencapai mufakat yang bijaksana 3. Menghargai keputusan yang diambil dari hasil musyawarah mufakat 4. Bebas berpendapat
- 16. 5. Keadilan Sosial BagiSeluruh Rakyat Indonesia 1. Mendapatkan perlakuan hak yang sama dari negara 2. Menciptakan kemakmuran merata bagi seluruh rakyat 3. Melindungi yang lemah dengan adanya jaminan hukum
- 17. Tercantum dalam UUD NRI ‘45 pasal 27-34
- 19. Sikap egois Kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah Tidak toleran Penyalahgunaan kekuasaan
- 20. Hak asasi tercantum jelas dalam UUD NRI tahun 1945, namun dalam praktiknya masih banyak hak warga yang belum diwujudkan. Pelanggaran dapat bersifat: 1. Horizontal 2. Vertikal
- 21. G30SPKI (1965) Tanjung priok (1984) GAM (1990-2004) Kasus Marsinah (1993) Kasus wartawan Udin dan Harian Bernas (1996) Peristiwa Trisakti dan Semanggi (1998) Penculikan Aktivis Politik (1998) Kekerasan diTimor- Timur (1999) Kasus Ambon (1999) Kasus Poso (1998- 2000) Tragedi Sampit (2001) Kasus Bom Bali (2002)
- 23. Indonesia merdeka bersamaan dengan berakhirnya PD II Pada awal kemerdekaan, PKI merupakan partai besar dan menduduki dewan pemerintahan Berkaitan dengan negara pemenang PD II, dunia dibagi atas 2 blok yaitu barat dan timur Barat dipimpin amerika serikat (kapitalisme) Timur dipimpin uni soviet (komunisme) Tahun 1960 Soekarno dan PKI lebih condong ke timur (komunisme) didukung program demokrasi terpimpin yang dicanangkan Soekarno, maka militer terbagi fraksi yang setia soekarno, ada yang tidak setia, ada simpatisan PKI dan ada yang anti PKI Maka timbulah isu fraksi beberapa dewan jenderal yang tidak setia dan sejalan dengan Amerika serikat akan mengkudeta pemerintahan Soekarno Jenderal Untung Syamsuri (komandan batalion pasukan pengawal presiden) yang memimpin gerakan 30 september dan didukung oleh PKI diam-diam menculik jenderal yang dianggap tidak loyal terhadap Soekarno dan bermaksud membawa kehadapan Soekarno Namun rencana gagal, dan akhirnya membunuh ke 7 jenderal tersebut ke dalam lubang buaya Setelah kejadian tersebut Jenderal Untung Syamsuri dihukum mati dan 500 orang anggota yang dianggap simpatisan PKI dibantai atas dasar perintah Soeharto
- 25. Peristiwa kerusuhan diawali dengan warga tanjungpriok yang mengkritik pemerintah mengenai penerapan Pancasila sebagai asas tunggal Umat islam yang diwakili oleh seorang ulama AbdulQadir Jaelani yang sering melakukan ceramah yang menunjukan provokatif dan dianggap mengganggu stabilitas negara. Dalam persidangan dijelaskan bahwa Kerusuhan di latarbelakangi oleh pelepasan spanduk oleh babinsa desa yaitu Hermanu di depan masjid yang tidak melepas sepatu ketika masuk masjid sehingga dianggap melecehkan islam, dan menyiram spanduk dengan air comberan. Kemudian memicu kemarahan umat muslim, yang kemudian membakar motor babinsa tersebut, dan 4 orang umat islam ditangkap AbdulQadir meminta bantuan Amir Biki untuk melakukan mediasi kedua belah pihak, dan mendatangi Kodim meminta membebaskan 4 orang tersebut, namun tidak ada respon baik dari aparat tentara Maka jalan terakhir mengajak massa umat islam untuk berunjuk rasa Namun saat di depan Polres aparat militer sudah menghadang dengan senjata lengkap dan menembaki serta menghujani massa dengan timah panas Aksi brutal aparat memang benar adanya dan menewaskan banyak korban jiwa dan luka-luka Pada massa orde baru pemerintah menutup fakta sebenarnya jumlah korban jiwa dalam kejadian tersebut Disebutkan bahwa menurut ABRI,18 gtewas, 53 orang luka-luka Menurut Pihak Solidaritas KorbanTj. Priok, 400 orang tewas , beberapa ditangkap dan disiksa aparat Presiden kala itu Soeharto tidak pernah menyesalkan peristiwa tersebut dan justru menuding kejadian tersebut disebabkan hasutan pemimpin disana(islam)
- 27. DilatarbelakangiAcehyang kecewa terhadapPemerintahyang sentralisasi,maka merasa kurangperhatian Maka HasanTiropemimpinGAM,mengirimkanpemudaAceh ke Libya untukberlatih militergunamempersiapkannegaraAceh. Aceh sudah melakukanupaya diplomasi dengan pemerintah Indonesia untuklepasdari NKRI,namun ditolak. AkhirnyaGAMtumbuhdan berkembang secara diam-diam Pada saat ituAceh menjadi DaerahOperasi Militer(DOM) sewenang-wenang Orangyang dicurigai adalahGAMakan disiksa dan dibunuh,serta desa yang didugamenyembunyikanGamakandibakarserta anggota keluarganyadiculikdan disiksa Kemudian padaakhirnyatahun2004, terjadiTsunamibesardan meluluhkan keduabelah pihak,GAMdibubarkandengan Indonesia yang berjanji memberikan fasilitaspembentukan partai lokal dan amnesti militer.
- 28. Marsinah seorang pejuang kaum buruh dan pekerja di PT. Catur Putra Surya (CPS) Orang yang sangat berani Namun harus hilang dan kembali sudah tak bernyawa
- 29. Penyelesaian kasus Marsinah, aparat negara menangkap8 petinggi perusahaanditahan dan dipejara 4-17 tahun Namun terjadi pengajuan kasasi yang menyebabkan dibebaskannya para terdakwa dari segala tuduhan, dan menyebabkan banyak ketidakpuasan berbagai kalangan,dan kasus marsinah menjadi misteri
- 30. Seorang wartawan yang jujur dan berani, menuliskan kritikannya mengenai penyelewengan pemerintahan Bupati Bantul (KKN, Korupsi, dll) Namun harus mati diserang oleh pria tak dikenal dirumahnya Bukti kejamnya orde baru yang tak menghargai nyawa manusia
- 31. Penyelesaian kasusWartawan Udin, Pada dasarnya Pihak Kepolisian tidak mengusuttuntas kasus ini, namun rekan udin menbuat tim investigasi, dan tim tersebut menyimpulkanpembunuhan udin ada kaitanya dengan berita yang ia tulis yang merujukpada nama Sri Roso NamunSriRoso menolak tuduhan gtersebut dan menggelar Konferensi Pers, dan menyatakanpelaku akan ditangkap dalam 3 hari Munculahtumbal terdakwa seorang supir yaitu Dwi Sumajiuntuk mengaku membunuhUdin NamunPengadilan membebaskan karena tidak cukupbukti Hingga saat ini kasusUdin belum terungkap
- 32. Peristiwa kerusuhanmahasiswaTrisaktidi jalanSemanggi Mahasiswa meminta PresidenSoehartoturunJabatan dikarenakanKrisisEkonomi berkepanjangan 4 mahasiswaTrisaktitewasdan ratusanmahasiwaluka-luka dari berbagai PerguruanTinggi se-Indonesia
- 33. Pihak aparat militer membantah menggunakan senjata ajam, hanya peluru karet dan gas air mata. Setelah diselidiki ada anggota kopassus tidak beridentitas ikut campur dalam kerusuhan tersebut. Penyelesaian kasusTrisakti 21 mei 1998 Soeharto Mundurdari jabatannya dan titik berakhirnya masa orde baru
- 34. Aksi mahasiswa dan masyarakat dijalan semanggi yang menolak sidang Istimewa MPR juga menolak dwifungsi ABRI, masyarakat tidak mengakui pemerintahan BJ. Habibie dan anggota DPR dari masa Orde baru, serta meminta pembersihan militer dan orang-orang dari orde baru. Mahasiswa dan masyarakat berjumlah ribuan setiap hari turun kejalan sehingga mendapatkan perhatian dari seluruh Indonesia dan dunia Akibatnya selama demonstrasi terjadi bentrok antara aparat negara dan mahasiswa serta masyarakat yang mengakibatkan 17 orang meninggal (mahasiswa, masyarakat dan aparat negara), 456 luka-luka (berbagai kalangan)
- 35. Masih berlanjut dari tragedi 1 PuncakAksi mahasiswa dilatarbelakangi keluarnyaUU Penanggulangan Keadaan Bahaya (UU PKB)yang isinya menurutbanyak kalangan memberikankeleluasaan kepada militer untukmelakukan keadaan sesuai kepentingan militer serta menuntutpencabutan dwifungsi ABRI Dominasi militer semakin besar, dan perlakuan semena-mena terhadap masyarakat semakin besar. Serta militer banyak melakukan pelanggaran HAM,terutama kejahatanterhadap kemanusiaan Aksi demoTerjadidiberbagai daerah di Indonesia mengakibatkan 12 orang tewas, dan 217 orang luka-luka
- 37. Konflik agama kristen dan Islam Penduduk asli Poso mayoritas Kristen, lalu pendatang suku bugis jawa beragama islam Konflik terjadi 3 tahap Tahap 1 desember 1998 Tahap 2 april 2000 Tahap 3 juni-juli 2000 (puncak) Tahap 1 dan 2 dilatarbelakangi konflik antarpemuda, tepatnya malam natal bertepatan dengan ramadhan, pemuda kristen menusuk pemuda muslim dikarenakan mabuk. Akhirnya toko miras ditutup dan dihancurkan oleh polres poso, ada pemuda kristen yang melindungi toko miras dan bertemu dengan pemuda muslim yang ingin menyegel toko tersebut, akhirnya kembali bentrok Tahap 3 puncaknya ajang balas dendam penganut kristen dengan melakukan pembantain terhadap pesantren yang mayoritas islam
- 38. Konflik pnganut agamaIslam danKristen Ambon terdiri beberapasuku danras, yaituarab, cina dan BBM (batak, bugis, makasar)danberagamagama, yang mayoritas adalah kristenkemudianislam,katolik, hindu dan budha Pendatangberagamaislam mulai menguasai perekonomian warga BBMyangmayoritas beragama kristen banyak yangbekerja untuk orangislam, dan pemerintahan juga masih dengan kekerabatan. Penyebab kasus ambondilatarbelakangi oleh konflik antarpemuda yangkebetulanberbeda agama, supir angkot kristendanpremanislam Preman islam meminta uangkepada supir angkot dan tidak mau memberikan, akhirnya berkelahi supir kristen membawa senjata,lalupremantersebut mengatakan kepada warga hendakdibunuhorangkristen, akhirnya terjadi kerusuhan danmembakar fasilitas umum termasuk gereja danruko-ruko Harta kekayaanyangadadidaerahAcang(Islam) di jarah dan dibakar olehorangObet (kristen), begitu pula sebaliknya,akibatnya500 nyawa meninggal Penyelesaian setelah kejadiantersebut, ambondibagi menjadi dua daerahAcangdidaerahdataran rendah/pantai, danObet diderahdataran tinggi/perbukitan
- 39. Sebelum kemerdekaan TimorTimur, Indonesia menginvasisecara ilegal thn 1976 keTimor Timur Padaa saat itu TimorTimurmerasaterdeskriminasi dan mendapat perlakuan tidak adil oleh pemerintah Indonesia: - Potensikonflik jawanisasi untukmenghilangkan budaya, agama dan bahasa lokalTimtim membuat penduduk asliTimtim tersingkir dari daerahnya - Pembagian pengelolaan SDA tidak merata - Kebijakan ekonomi yang tidak tepat - Pelanggaran HAM oleh militer; pembantaian secara acak, penghancuran sumbermakanan rakyat, disiksa, dipaksa meninggalkan tempat tinggal, pemerkosaan dan pemenjaraan tanpatuntutan. - Dan permasalahan lain yang dianggap deskriminatif - Militer membunuh orang yang dianggap berusaha separatisme Setelah jajakpendapat referendum Timtim Militan anti-kemerdekaan melakukan penyerangan terhadap warga sipil dan berakhir kerusuhan di ibukotaDili
- 40. Perang antar sukudayak dan madura Terjadi di kalimantan, sukuasli yaitudayak Madura sukupendatangyangkemudianberkembangdan menduduki 21 persen populasi, sukudayakmerasatersaingi dalam hal ekonomi. Perang disebabkanolehseorangwargadayakdisiksadandibunuh oleh sekelompok orang maduradikarenakansengketa judi ditempat hiburan.Kemudianorang madura mebalasmembakar rumah orangdayak. Menyebabkanorangdayak panasdanakhirnya balas membakar rumah dan membantai orangmadura.1.335 orangtewas. (diantaranya 100 kepala dipenggal) Kejadian tersebutjuga didukung denganpemikiranorang dayak yang berfikir orangmadura selalumembawa celurit skemanapn seolah menantanguntuk perang, kemudiandipicuoleh beberapa kasusyang terjadi sebelumnya, seperti perkelahianantar dayak dan madura ditempat hiburan, dan sukudayak meninggal akibatluka bacok, akhirnya warga dayak mencari pelaku,karna tidak ketemu akhirnya mengamuk danmerusakrumahdanbarangmilik warga madura. Penyelesaian antaradayakdanmaduraberakhir setelah situasi tenang dan dilakukanperjanjiandamai kedua pihakdilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkankeamanandanmenangkap provokator
- 42. Peristiwaseranganterorisme yang terjadi Oktober2002 2 ledakandi SariClub, Paddy’s Pub dan Kantor KonsulatAmerikaSerikat Total 202 korban jiwa dan 209 luka-luka Terjaditahun 2005 3 ledakan,1 di kuta dan 2 jimbaran Tewas 23 orang, 196 luka2
- 43. Berasal dari kerusuhandiAmbon dan Poso,sebagai ajang balas dendamumat muslimyang banyak terbunuh dalamkasus tersebut. Terorisjuga mengangap Bali sebagaipusat maksiattidaksesuai dengan ajaran islam Penyelesaian: Presiden Megawati saat itumendesakKepolisianuntuk segera menuntaskankasustersebut Akhirnya Penangkapan dilakukanterhadap tersangkaBomBali1 yaitu (Ali imron , abdul ghani,didakwa seumurhidup(penjara),Amrozi,imam samudra dan ali gufron dituntut hukuman mati),selain ituada tersangka yang masih menjadi buronan Bombali 2 tersangka adalah:Salik Firdaus,Misno,Ayibhidayat (ditangkapdan bebasbersyarat)
- 44. Lingkungan keluarga: -Memaksa keinginan kepada anak -Menganiaya anak -Anak melawan dan menganiaya orangtua/saudara -Memperlakukan ART sewenang- wenang
- 45. Lingkungan sekolah: - guru melakukan kekerasan fisik terhadap siswa - Senioritas - Pemalakan uang - Menyuruh teman mengerjakan tugas - Tawuran antar pelajar - Bullying
- 46. Lingkungan masyarakat: - Pertikaian antargeng/kelompok tertentu - Main hakim sendiri terhadap pelanggaran hukum/norma - Merusak fasilitas umum - Penculikan
- 47. a. Pelanggaranhukum b. Pengingkarankewajibanmembela negara c. Pengingkarankewajibandalam menghormati dan menghargaiHAM lain d. Pengingkarankewajibandalamikut serta dalampertahanandan keamanannegara e. Pengingkarankewajibandalam pendidikandasar
- 49. Didasarkan atas ratifikasi (proses adopsi/pengambilan) intrumen- instrumen penting PBB mengenai Konvensi dan Kovenan ( tercantum dalam buku paket halaman21 point a-f) Maka setiap negara wajib memastikan pemenuhan dan perlindunganHAM terhadap warga negaranya 3 kewajiban besar negara: - Kewajiban melindungi HAM dengan memberikan jaminan perlindungan dan mencegah segala bentuk pelanggaranHAM - Kewajiban menghormati dan memajukanHAM dengan mengeluarkankebijakan dan peraturan yang tidak bertentangan dengan nilai dan norma serta aturan HAM - Kewajiban untuk mengalokasikananggaran demi kepentingan pemenuhan HAM
- 50. Di organisasi Internasional Indonesia ikut serta dalam Komisi HAM ASEAN yaitu AICHR (ASEAN IntergovernmentalCommision on Human Rights) Di dalam Pemerintahan sendiri, dikelurkannya: - Tap MPR No.XVII Tahun1998 tentang HAM - UU No. 39Tahun 1999 tentang HAM - UU No. 29Tahun2000 tentang Pengadilan HAM - UU No. 23 Tahun2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam RumahTangga - UU No. 13 Tahun 2006 tentang PerlindunganSaksi dan Korban - PP No. 44 tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuankepada Saksi dan Korban
- 51. Cara Preventif; upaya pencegahan sebelum terjadi pengingkaran kewajiban Cth: sosialisasi secara lagsung, pemasangan spanduk, pamflet, iklan layanan masyarakatdll. Cara represif; upaya penanganan setelah terjadinya pengingkaran kewajiban Cth: pemberlakuan denda terhadap pelaku bagi yang melanggar peraturan.