SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
POLITIK MAS DEMOKRASI LIBERAL
XII
MULTIPLE CHOICE
1. Tidak sampai satu tahun kemerdekaan RI, sistem pemerintahan presidensial diganti dengan sistem
pemerintahan parlementer. Buktinya adalah pembentukan kabinet parlementer pada bulan November
1945 dengan ......sebagaiperdana menterinya.
a. Sutan syahrir
b. Ahmad Subarjo
c. Radjiman wedyodiningrat
d. Amir Syarifudin
e. Moh. Hatta
ANS: A PTS: 1
2. Kalau pada masa pelaksanaan sistem pemerintahan parlementer sebelum tahun 1950 tidak diikuti
dengan perunahan UUD,maka pelaksanaan sitem pemerintahan parlemnter setelah tahun 1950
dilandasi oleh konstitusi yaitu ...
a. UUD RIS dan UUDS
b. UUDS dan UUD PARLEMENTER
c. UUD PARLEMENTER dan UUD 1945
d. UUD,UU dan PERATURAN PEMERINTAH
e. UUD1945 dan PANCASILA
ANS: A PTS: 1
3. Pada pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi liberal banyak terjadi jatuh bangun kabunet. Hal ini
disebabkan karena ....
a. perbedaan kepentingan diantara partai-partai yang ada.
b. perbedaan cara pandang para tokoh nasional pusat dan daerah
c. perbedaan cara meningkatkan keamanan dan kestabilan nasional pasca kolonial Belanda
d. perbedaan para pimpinan partai dan organisasi masa dalam menentukan langkah mengisi
kemerekaan.
e. perbedaan dalam mneyikapi pengaruh global perang dingin
ANS: A PTS: 1
4. Kabinet yang jatuh bangun pada masa demokrasi liberal pada umumnya memiliki program yang sama
tujuannya yaitu ...
a. keamanan dan kemakmuran, masalah Irian Barat
b. pembebasan Irian Barat dan masalah pembatalan KMB
c. melepaskan pengaruh kolonial Belanda
d. mencegah disintegrasi bangsa
e. perencanaan pembangunan yang berkesinambungan
ANS: A PTS: 1
5. Pada awalpembentukan kabinet Natsir bermaksud untuk menyusun kabinet dengan melibatkan
sebanyak mungkin partai, agar kabinetnya mencerminkan sifat nasional dan mendapatkan dukungan
yang besar dari parlemen, tatapi kenyataannya Natsir kesulitan membetuk kabinet yang diinginkan
karena ...
a. kesulitan menempatkan orang-orang PNI dalam kabinet
b. tidak didukung oleh partai-partai Islam lainya
c. terlalu beragamnya partai-partai yang terbentuk
d. gagal berkoalisi dengan partai non Islam
e. jumlah kabinet yang terlalu ramping sehingga tidak bisa mengakomodasi semua
kepentingan partai politik
ANS: A PTS: 1
6. Penyebab jatuhnya kabinet Natsir adalah ...
a. mosi Hadikusumo dari PNI
b. Mosi dari koalisi Partai-partainon Islam
c. mosi tidak percaya dari partai-partai non kolaisi
d. mosi tidak percaya dari parlemen
e. ,mosi tidak percaya dari parlemen yang didukung oleh sumua partai
ANS: A PTS: 1
7. Kabinet Sukiman dalam dalam pemerintahannya didukung oleh partai ....
a. PNI dan Masyumi dan partai pendukung lainya
b. PNI
c. Masyumi dan NU
d. PSII dan NU dan partai-ratai lainya selaian partai 4 besar pemenang PEMILU
e. Masyumi
ANS: A PTS: 1
8. Benih-benih keretakan kaninet Natsir terjadi karena ...
a. Menteri-menteri sebagaiperwakilan partai berusaha merealisasikan program politiknya
masing-masing
b. hanya dikdukung oleh dua partai besar yaitu PNI dan Masyumi
c. ketegangan hubungan natara RI dan Belanda dalam pelaksanaan KMB membuat progra
kerja yang telah disusun menjadi berantakan.
d. banyankayknya partai pendukung yang tidak terakomodasi semuanya dalam masa
pemerintahan kabinet Natsir.
e. kurang koordinasi dan adanya miskomunikasi anatar parlemen dan kabinet
ANS: A PTS: 1
9. Salah satu contoh kebijakan menteri yang merealisasikan program partainya sendiri pada masa
Kabinet Natsir adalah adanya tindakan sebagai berikut
a. M Yamin membebaskan 950 tahanan SOB
b. adanya upaya sepihak pengangkatan Gubernur di Jawa
c. pembenrhentian pejabat daerah oleh menteri kehakinam
d. pembuatan anggrana departeman dalam kabinet yang menguntungkan partai masing-
masing menteri
e. perdebatan dan perseteruan antar anggota kabinet yang berbeda partai
ANS: A PTS: 1
10. Penyebab jatuhnya kabinet Natsir adalah ...
a. adanya perjanjian Mutual security Act dengan USA
b. pembatalan sepihak hasil KMB oleh Belanda
c. keagalan Natsir dalam menjalankan hasil KMB
d. adanya peresteruan dengan parlemen karena masalah Irian Barat
e. adanya perbedaan pendapat anatar parlemen dan kabinet masalah pembatalan KMB
ANS: A PTS: 1
11. Berhentinya aksi-aksi Pemogokan yang sering terjadi pada masa kabinet Wilopo disebabkan karena ...
a. dukungan PKI terhadap kabinet Wilopo
b. dukungan badan Musyawarah parta-partaipada kabinet Wilopo
c. PKI tidak berkutik karena kabinet wilopo dikdukung oleh mayoritaa partai dalam
parlemen
d. Badan Musyawarah partai-partai masuk dalam kabinet
e. PKI dan badan Musyawarah partai-partai tidak lagi terlalu berpengaruh di parlemen.
ANS: A PTS: 1
12. Tugas pokok dari kabinet wilopo adalah ...
a. memeprsiapkan PEMILU
b. membatalkan KMB
c. Pembatalan Mutual Security Act
d. pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif
e. melunasi hutang-hutang pemerintah Hinda Belanda
ANS: A PTS: 1
13. Penyeban jatuhnya kabinet Wilopo adalah ...
a. Peristiwa Tanjung Morawa
b. banyaknya peristiwa disintegrasi bangsa
c. gagalanya pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif
d. gagalnya melunasi atau minimal mengurangi hutang peninggalan zaman Belanda
e. kegagalan mendapatkan Iruan barat kembali
ANS: A PTS: 1
14. Tugas utama kabinet Ali Sastroamidjojo I adalah
a. menyelenggrakan PEMILU
b. Membatalkan KMB
c. perjuangan merebut Irian Barat
d. perjuangan melawan disintegrasi bangsa
e. mencari dukungan dipolmatik ke luar negeri
ANS: A PTS: 1
15. Kabinet Ali Satroamidjojo I berhasil dalam politik luar negeri yaitu ...
a. pelaksanaan KAA
b. Indonesia masuk menjadi anggota PBB
c. RI menjadi anggota dewan keamanan PBB
d. pelaksanaan politik luat negeri bebas aktif
e. pembatalan KMB diakui oleh dunia internasional
ANS: A PTS: 1
16. Penyebab jatuhnya kabinet Ali satroamidjojo I adalah ...
a. masalah pergantian pimpinan TNI AD
b. tidak lagi didukung oleh mayoritas adalam parlemen
c. ditinggalkan oleh PNI dan Masyumi senagai partai besar
d. kegagalan politik luar negeri
e. kegagalan diplomasi internasional untuk masalah Iian Barat
ANS: A PTS: 1
17. Tugas penting kabinet Burhanudin harahap adalah ...
a. Melaksanakan PEMILU
b. perjuangan membebaskan Irian Barat
c. memenuhi kebutuhan sandang dan pangan penduduk
d. pemberantasan buta huruf
e. solidaritas anatar negara Asia dan Afrika
ANS: A PTS: 1
18. Berikut adalah keberhasilan kabinet Burhanudin Harahap
a. melaksanakan pemilu dan menyelesaikan permasalahan dalam tubuh TNI AD
b. memnasukkan kembali Irian Barat dalam wilayah NKRI
c. membebaskan semua hutang peninggalan pemerintaha Hindia Belanda
d. meningkatkan taraf hidup dan ketahakan pengan oenduduk Indonesia
e. menyelesaiakn permasalahan batas wilayah laut Indonesia dalam forum internasional
ANS: A PTS: 1
19. Perkembangan politik setelah pelaksanaan pemilu tahun 1955, ditandai dengan adanya peristiwa
berikut
a. renggangnya dwi tunggal Sukarno Hatta
b. Indonesia semakin dalam peta politik internasional
c. titik terang oengembalian Iruan Barat
d. mulai berkurangnya gerakan disintegrasi bangsa
e. semakin solidnya kabinet yang dibentuk
ANS: A PTS: 1
20. Hal berikut terjadi pada masa pemerintahan kabinet Ali Sastroamidjojo II
a. gagal memaksa Belanda menyerahkan Irian Barat
b. menyelesaikan hutang pememrintahan Hindia belanda
c. menjadi anggota dewan kemanan PBB
d. melaksanakan KAA
e. deklarasi batas laut
ANS: A PTS: 1
21. tanggal 21 Februari 1957 Presiden Sukarno mengundang para tokoh partai dari tingkat daerah sampai
tungkat pusat dan tokoh militer ke Istana negara untuk mendengarkan pidatonya yang dikenal dengan
konsepsi presiden. Tujuan konsepsi presiden tersebut adalah untuk mengatasi dan menyelesaikan krisis
kewibawaan kabinet yang sering dihadapi, dengan cara ...
a. pembentukan kabinet dengan anggota 4 partai pemenang PEMILU
b. pembentukan kabinet dengan anggota 4 partai pemenang PEMILU,tanpa PKI
c. pembentukan kabinet dengan anggota 4 partai pemenang PEMILU ditambah partai-partai
yang ada diperlemen
d. pembentukan kabinet dengan anggota semua partai peserta PEMILU
e. pembentukan kabinet dengan anggota semua partai peserta PEMILU ditambah golongan
fungsional
ANS: A PTS: 1
22. Dalam konsepsi presiden tanggal 21 Februari 1957 juga dibentuk Dewan Nasional yang terdiri dari ...
a. golongan fungsional dalam masyaraat
b. para tokoh Masyarakat
c. toloh agama,tokoh adat dan tokoh masyarakat
d. perwakilan daerah
e. perwakilan golongan dakam masyarakat
ANS: A PTS: 1
23. Tugas kabinet Djuanda yaitu ...
a. pembebasan Irian Barat
b. pembebasan Kalimantan Utara
c. pembebasan Timor Timut
d. pepera dan referendum di Iran Barat
e. konfrontasi dengan Malaysia
ANS: A PTS: 1
24. Kabinet Djuanda dalam menyelesaikan tugasnya menyusun program kerja yang terdiri dari lima pasal
yang dikenal dengan nama ....
a. panca karya
b. panca krida
c. panca sapta
d. lima karya
e. lima sapta
ANS: A PTS: 1
25. Karya menyusun lima pasal dalam mmenyelesaikan tugasnya, maka kabinet Djuanda dikenal dengan
nama kabinet ...
a. Karya
b. kerja
c. panca krida
d. panca karya
e. lima karya
ANS: A PTS: 1
26. berikut adalah lima program kabinet Djuanda kecuali
a. Membentuk Dewan Perakilan Rakyat yang baru
b. Normalisasi keadaan republik Indonesia
c. Melanjutka Pembatalan KMB
d. Perjuanganpembebasan Irian Barat
e. Mempercepat pembangunan
ANS: A PTS: 1
27. Dewan nasional tugasnya adalah ....
a. penasehat pemerintah
b. oposisi pemerintah
c. bekerjasama dengan pemerintah menjalankan rodo pemerintahan
d. melaksanakan kebijakan kabinet
e. mendampingi kabinet
ANS: A PTS: 1
28. Dewan nasional dipimpin oleh ...
a. Sukarno
b. Moh. Hatta
c. Djuanda
d. Wilpo
e. Burhabnudin Harahap
ANS: A PTS: 1
29. SampaI dengan pelaksanaan Demokrasi parlementer batas laut Indonesia masih menggunakan Zeenen
Maritime Kringen Ordonantie. akibatnya adalah ...
a. ada laut bebas diantara kepulauan Indonesia
b. Belanda masih berhak atas hasil laut Indonesia
c. Hasil laut Indonesia dibagi dua dengan Belanda
d. Belanda masih berhak atas laut Indonesia
e. Belanda bebas berlayar di lautan Indonesia
ANS: A PTS: 1
30. Kabinet Djuanda mendeklarasikan Hukum Teritorial Kelautan yang kemudian terkenal dengan nama
...
a. deklarasi Djuanda
b. deklarasi laut
c. dekalrasi laut bebas kolonialisasi
d. deklarai kelauatan bebas
e. dekalrasi Republik Indonesia
ANS: A PTS: 1
31. Dalam deklarasi Djuanda batas teritoril laut Republik Indonesia tidak lagi 3 mil tapi ... mil
a. 12
b. 21
c. 13
d. 15
e. 20
ANS: A PTS: 1
32. Suatu kelompok yang terorganisir yamg anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan
cita-cita yang sama adalah definisi dari ...
a. partai politik
b. pemerintahan
c. negara
d. bangsa
e. teritory
ANS: A PTS: 1
33. Munculnya partai politik erat kaitanya dengan .....
a. kekeuasaan
b. organisasi
c. perbedaan
d. cita-cita bersama
e. persaingan
ANS: A PTS: 1
34. Maklumat 3 November 1945 mengakibatkan munculnya ...
a. PartaiPolitik
b. sistem pemerintahan parlemen
c. sistem peemrintahan presidensial
d. kabinet karya
e. Dewan Nasional
ANS: A PTS: 1
35. Menurut Moh. hatta pembentukan partai politik bertujuan untuk ...
a. memudahkan dalam mengontrol perjuangan
b. menjadi bagian dari kabinet
c. mengawasi hasil kerja kabinet
d. mengawasi pemerintah
e. membentuk koalisi dalam pemerintahan
ANS: A PTS: 1
36. Jatuh bangunnya kabinet dalam masa demokrasi parlementer disebabkan karena ...
a. partai-partai politik yang tidak memegang jabartan berusaha menjatuhkan partai politik
yang memerintah.
b. pesarsingan yang tidak sehat karena banyaknya partai politik yang bermunculan.
c. berebut mendapat dukungan dan simpati rakyat dengan menghalalkan segala cara
d. kondisi negara yang masih belum lama lepas dari penjajahan mengakibatkan rakyat belum
siap dalam berparai politik secara sehat.
e. menjadikan partai politik hanya menjadi sarana untuk mendapatkan kekuasaan pada masa
demokrasi parlementer
ANS: A PTS: 1

More Related Content

What's hot

04.02 tryout ke 9 pembahasan
04.02 tryout ke 9 pembahasan04.02 tryout ke 9 pembahasan
04.02 tryout ke 9 pembahasansyahrifa
 
04.01 tryout ke 8 pembahasan
04.01 tryout ke 8 pembahasan04.01 tryout ke 8 pembahasan
04.01 tryout ke 8 pembahasansyahrifa
 
Peristiwa politik dan ekonomi pasca pengakuan kedaulatan di
Peristiwa politik dan ekonomi pasca pengakuan kedaulatan diPeristiwa politik dan ekonomi pasca pengakuan kedaulatan di
Peristiwa politik dan ekonomi pasca pengakuan kedaulatan diRiza Ramadhan
 
Politik dan ekonomi indonesia pasca pengakuan kedaulatan
Politik dan ekonomi indonesia pasca pengakuan kedaulatanPolitik dan ekonomi indonesia pasca pengakuan kedaulatan
Politik dan ekonomi indonesia pasca pengakuan kedaulatanindakristya
 
Sejarah sistem pemerintahan Indonesia pada masa demokrasi parlementer
Sejarah sistem pemerintahan Indonesia pada masa demokrasi parlementerSejarah sistem pemerintahan Indonesia pada masa demokrasi parlementer
Sejarah sistem pemerintahan Indonesia pada masa demokrasi parlementerFita Ardiana
 
Peristiwa Politik-Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan
Peristiwa Politik-Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan KedaulatanPeristiwa Politik-Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan
Peristiwa Politik-Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan KedaulatanZahra Rizky Fadilah
 
Demokrasi liberal
Demokrasi liberalDemokrasi liberal
Demokrasi liberalJeroan Ena
 
Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959
Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959
Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959University Of Tarbiyah
 
Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Parlementer
Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi ParlementerSistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Parlementer
Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi ParlementerNesha Mutiara
 
Peristiwa - Peristiwa Politik dan Ekonomi Pasca Pengakuan Kedaulatan
Peristiwa - Peristiwa Politik dan Ekonomi Pasca Pengakuan KedaulatanPeristiwa - Peristiwa Politik dan Ekonomi Pasca Pengakuan Kedaulatan
Peristiwa - Peristiwa Politik dan Ekonomi Pasca Pengakuan KedaulatanSMAK Diponegoro Blitar
 
Demokrasi Liberal
Demokrasi LiberalDemokrasi Liberal
Demokrasi LiberalIsaka Yoga
 
Indonesia pada masa demokrasi parlementer dan terpimpin
Indonesia pada masa demokrasi parlementer dan terpimpinIndonesia pada masa demokrasi parlementer dan terpimpin
Indonesia pada masa demokrasi parlementer dan terpimpinJeal Angel
 
Proklamation 'till Guided Democracy
Proklamation 'till Guided DemocracyProklamation 'till Guided Democracy
Proklamation 'till Guided DemocracySoya Odut
 
Perkembangan Politik Pada Masa Demokrasi Liberal
Perkembangan Politik Pada Masa Demokrasi LiberalPerkembangan Politik Pada Masa Demokrasi Liberal
Perkembangan Politik Pada Masa Demokrasi LiberalHana Medina
 
Presentation1. kondisi ekonomi dan politik sebelum reformasi
Presentation1. kondisi ekonomi dan politik sebelum reformasiPresentation1. kondisi ekonomi dan politik sebelum reformasi
Presentation1. kondisi ekonomi dan politik sebelum reformasisri rahayu
 
PPT SEJARAH NASIONAL INDONESIA VI
PPT SEJARAH NASIONAL INDONESIA VIPPT SEJARAH NASIONAL INDONESIA VI
PPT SEJARAH NASIONAL INDONESIA VIDewi_Sejarah
 

What's hot (20)

04.02 tryout ke 9 pembahasan
04.02 tryout ke 9 pembahasan04.02 tryout ke 9 pembahasan
04.02 tryout ke 9 pembahasan
 
04.01 tryout ke 8 pembahasan
04.01 tryout ke 8 pembahasan04.01 tryout ke 8 pembahasan
04.01 tryout ke 8 pembahasan
 
demokrasi parlementer
demokrasi parlementerdemokrasi parlementer
demokrasi parlementer
 
Bab 4 sni 6
Bab 4 sni 6Bab 4 sni 6
Bab 4 sni 6
 
Peristiwa politik dan ekonomi pasca pengakuan kedaulatan di
Peristiwa politik dan ekonomi pasca pengakuan kedaulatan diPeristiwa politik dan ekonomi pasca pengakuan kedaulatan di
Peristiwa politik dan ekonomi pasca pengakuan kedaulatan di
 
Bab 2 sni 6
Bab 2 sni 6Bab 2 sni 6
Bab 2 sni 6
 
Politik dan ekonomi indonesia pasca pengakuan kedaulatan
Politik dan ekonomi indonesia pasca pengakuan kedaulatanPolitik dan ekonomi indonesia pasca pengakuan kedaulatan
Politik dan ekonomi indonesia pasca pengakuan kedaulatan
 
Sejarah sistem pemerintahan Indonesia pada masa demokrasi parlementer
Sejarah sistem pemerintahan Indonesia pada masa demokrasi parlementerSejarah sistem pemerintahan Indonesia pada masa demokrasi parlementer
Sejarah sistem pemerintahan Indonesia pada masa demokrasi parlementer
 
Peristiwa Politik-Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan
Peristiwa Politik-Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan KedaulatanPeristiwa Politik-Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan
Peristiwa Politik-Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan
 
Demokrasi liberal
Demokrasi liberalDemokrasi liberal
Demokrasi liberal
 
Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959
Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959
Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959
 
Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Parlementer
Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi ParlementerSistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Parlementer
Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Parlementer
 
Peristiwa - Peristiwa Politik dan Ekonomi Pasca Pengakuan Kedaulatan
Peristiwa - Peristiwa Politik dan Ekonomi Pasca Pengakuan KedaulatanPeristiwa - Peristiwa Politik dan Ekonomi Pasca Pengakuan Kedaulatan
Peristiwa - Peristiwa Politik dan Ekonomi Pasca Pengakuan Kedaulatan
 
Demokrasi Liberal
Demokrasi LiberalDemokrasi Liberal
Demokrasi Liberal
 
Indonesia pada masa demokrasi parlementer dan terpimpin
Indonesia pada masa demokrasi parlementer dan terpimpinIndonesia pada masa demokrasi parlementer dan terpimpin
Indonesia pada masa demokrasi parlementer dan terpimpin
 
Proklamation 'till Guided Democracy
Proklamation 'till Guided DemocracyProklamation 'till Guided Democracy
Proklamation 'till Guided Democracy
 
Perkembangan Politik Pada Masa Demokrasi Liberal
Perkembangan Politik Pada Masa Demokrasi LiberalPerkembangan Politik Pada Masa Demokrasi Liberal
Perkembangan Politik Pada Masa Demokrasi Liberal
 
Presentation1. kondisi ekonomi dan politik sebelum reformasi
Presentation1. kondisi ekonomi dan politik sebelum reformasiPresentation1. kondisi ekonomi dan politik sebelum reformasi
Presentation1. kondisi ekonomi dan politik sebelum reformasi
 
Demokrasi Liberal
Demokrasi LiberalDemokrasi Liberal
Demokrasi Liberal
 
PPT SEJARAH NASIONAL INDONESIA VI
PPT SEJARAH NASIONAL INDONESIA VIPPT SEJARAH NASIONAL INDONESIA VI
PPT SEJARAH NASIONAL INDONESIA VI
 

Similar to POLITIK MASA DEMOKRASI LIBERAL.docx

Similar to POLITIK MASA DEMOKRASI LIBERAL.docx (20)

SEJARAH PEMINATAN.docx
SEJARAH PEMINATAN.docxSEJARAH PEMINATAN.docx
SEJARAH PEMINATAN.docx
 
Pengetahuan umum
Pengetahuan umumPengetahuan umum
Pengetahuan umum
 
ambjenius
ambjeniusambjenius
ambjenius
 
1ll
1ll1ll
1ll
 
1
11
1
 
MODUL SEJARAH INDONESIA KELAS XII IPA.docx
MODUL SEJARAH INDONESIA KELAS XII IPA.docxMODUL SEJARAH INDONESIA KELAS XII IPA.docx
MODUL SEJARAH INDONESIA KELAS XII IPA.docx
 
04+SOAL+LATIHAN.pdf
04+SOAL+LATIHAN.pdf04+SOAL+LATIHAN.pdf
04+SOAL+LATIHAN.pdf
 
100 Latihan Soal Ujian Akademik Sejarah PPG Daljab.pdf
100 Latihan Soal Ujian Akademik Sejarah PPG Daljab.pdf100 Latihan Soal Ujian Akademik Sejarah PPG Daljab.pdf
100 Latihan Soal Ujian Akademik Sejarah PPG Daljab.pdf
 
05+soal+latihan
05+soal+latihan05+soal+latihan
05+soal+latihan
 
Soal pppk twk 2
  Soal pppk twk 2  Soal pppk twk 2
Soal pppk twk 2
 
Tes wawasan kebangsaan twk2
Tes  wawasan kebangsaan twk2Tes  wawasan kebangsaan twk2
Tes wawasan kebangsaan twk2
 
kondisi awal kemerdekaan.doc
kondisi awal kemerdekaan.dockondisi awal kemerdekaan.doc
kondisi awal kemerdekaan.doc
 
3. tes wawasan kebangsaan (twk)
3. tes wawasan kebangsaan (twk)3. tes wawasan kebangsaan (twk)
3. tes wawasan kebangsaan (twk)
 
07. SOAL LATIHAN.pdf
07. SOAL LATIHAN.pdf07. SOAL LATIHAN.pdf
07. SOAL LATIHAN.pdf
 
Dem liberal min
Dem liberal minDem liberal min
Dem liberal min
 
Pengayaan sejarah
Pengayaan sejarahPengayaan sejarah
Pengayaan sejarah
 
soal_ujian_sekolah_PKN_terbaru_berbasis.docx
soal_ujian_sekolah_PKN_terbaru_berbasis.docxsoal_ujian_sekolah_PKN_terbaru_berbasis.docx
soal_ujian_sekolah_PKN_terbaru_berbasis.docx
 
Soal cpns pdf 2017
Soal cpns pdf 2017Soal cpns pdf 2017
Soal cpns pdf 2017
 
Soal Ulangan sejarah orba kelas xII.docx
Soal Ulangan sejarah orba kelas xII.docxSoal Ulangan sejarah orba kelas xII.docx
Soal Ulangan sejarah orba kelas xII.docx
 
Dekrit presiden
Dekrit presidenDekrit presiden
Dekrit presiden
 

More from Kusmiati

MODUL AJAR KELAS X.pdf
MODUL AJAR KELAS X.pdfMODUL AJAR KELAS X.pdf
MODUL AJAR KELAS X.pdfKusmiati
 
RPP SEJARAH INDONESIA KELAS XII.pdf
RPP SEJARAH INDONESIA KELAS XII.pdfRPP SEJARAH INDONESIA KELAS XII.pdf
RPP SEJARAH INDONESIA KELAS XII.pdfKusmiati
 
LKS KARTOSUWIRYO.docx
LKS KARTOSUWIRYO.docxLKS KARTOSUWIRYO.docx
LKS KARTOSUWIRYO.docxKusmiati
 
xi ganjil sejindo.docx
xi ganjil sejindo.docxxi ganjil sejindo.docx
xi ganjil sejindo.docxKusmiati
 
LKS DISINTEGRASI
LKS DISINTEGRASILKS DISINTEGRASI
LKS DISINTEGRASIKusmiati
 
LKS 7 FAKTA TENTANG PRESIDEN RI DARI BJ HABIBIE SAMPAI SBY
LKS 7 FAKTA TENTANG PRESIDEN RI DARI BJ HABIBIE SAMPAI SBYLKS 7 FAKTA TENTANG PRESIDEN RI DARI BJ HABIBIE SAMPAI SBY
LKS 7 FAKTA TENTANG PRESIDEN RI DARI BJ HABIBIE SAMPAI SBYKusmiati
 
MATERI SEJARAH INDONESIA KELAS XII
MATERI SEJARAH INDONESIA KELAS XIIMATERI SEJARAH INDONESIA KELAS XII
MATERI SEJARAH INDONESIA KELAS XIIKusmiati
 
ANALISA KI/KD SEJARAH INDONESIA KELAS XI SEMESTER GENAP
ANALISA KI/KD SEJARAH INDONESIA KELAS XI SEMESTER GENAPANALISA KI/KD SEJARAH INDONESIA KELAS XI SEMESTER GENAP
ANALISA KI/KD SEJARAH INDONESIA KELAS XI SEMESTER GENAPKusmiati
 
ANALISA KI/KD SEJARAH INDONESIA KELAS XII SEMESTER GENAP
ANALISA KI/KD SEJARAH INDONESIA KELAS XII SEMESTER GENAPANALISA KI/KD SEJARAH INDONESIA KELAS XII SEMESTER GENAP
ANALISA KI/KD SEJARAH INDONESIA KELAS XII SEMESTER GENAPKusmiati
 
Program Semester Sejarah Indonesia kelas XII
Program Semester Sejarah Indonesia kelas XIIProgram Semester Sejarah Indonesia kelas XII
Program Semester Sejarah Indonesia kelas XIIKusmiati
 
Program Semester Sejarah Indonesia kelas X
Program Semester Sejarah Indonesia kelas XProgram Semester Sejarah Indonesia kelas X
Program Semester Sejarah Indonesia kelas XKusmiati
 
ANALISA KI/KD SEJARAH INDONESIA KELAS X SEMESTER GENAP
ANALISA KI/KD SEJARAH INDONESIA KELAS X SEMESTER GENAPANALISA KI/KD SEJARAH INDONESIA KELAS X SEMESTER GENAP
ANALISA KI/KD SEJARAH INDONESIA KELAS X SEMESTER GENAPKusmiati
 
RPP DARING SEJARAH INDOENSIA KELAS X SEMESTER GENAP
RPP DARING SEJARAH INDOENSIA KELAS X SEMESTER GENAPRPP DARING SEJARAH INDOENSIA KELAS X SEMESTER GENAP
RPP DARING SEJARAH INDOENSIA KELAS X SEMESTER GENAPKusmiati
 
RPP DARING SEJARAH INDONESIA KELAS XII SEMESTER GENAP
RPP DARING SEJARAH INDONESIA KELAS XII SEMESTER GENAPRPP DARING SEJARAH INDONESIA KELAS XII SEMESTER GENAP
RPP DARING SEJARAH INDONESIA KELAS XII SEMESTER GENAPKusmiati
 
RPP SEJARAH INDONESIA KELAS XII
RPP SEJARAH INDONESIA KELAS XIIRPP SEJARAH INDONESIA KELAS XII
RPP SEJARAH INDONESIA KELAS XIIKusmiati
 
BANK SOAL SEJARAH INDONESIA KELAS XII
BANK SOAL SEJARAH INDONESIA KELAS XIIBANK SOAL SEJARAH INDONESIA KELAS XII
BANK SOAL SEJARAH INDONESIA KELAS XIIKusmiati
 
BANK SOAL SEJARAH INDONESIA KELAS XII
BANK SOAL SEJARAH INDONESIA KELAS XII BANK SOAL SEJARAH INDONESIA KELAS XII
BANK SOAL SEJARAH INDONESIA KELAS XII Kusmiati
 
BANK SOAL SEJARAH IND0NESIA KELAS XII
BANK SOAL SEJARAH IND0NESIA KELAS XIIBANK SOAL SEJARAH IND0NESIA KELAS XII
BANK SOAL SEJARAH IND0NESIA KELAS XIIKusmiati
 

More from Kusmiati (20)

MODUL AJAR KELAS X.pdf
MODUL AJAR KELAS X.pdfMODUL AJAR KELAS X.pdf
MODUL AJAR KELAS X.pdf
 
RPP SEJARAH INDONESIA KELAS XII.pdf
RPP SEJARAH INDONESIA KELAS XII.pdfRPP SEJARAH INDONESIA KELAS XII.pdf
RPP SEJARAH INDONESIA KELAS XII.pdf
 
LKS KARTOSUWIRYO.docx
LKS KARTOSUWIRYO.docxLKS KARTOSUWIRYO.docx
LKS KARTOSUWIRYO.docx
 
xi ganjil sejindo.docx
xi ganjil sejindo.docxxi ganjil sejindo.docx
xi ganjil sejindo.docx
 
SBY.docx
SBY.docxSBY.docx
SBY.docx
 
LKS DISINTEGRASI
LKS DISINTEGRASILKS DISINTEGRASI
LKS DISINTEGRASI
 
LKS 7 FAKTA TENTANG PRESIDEN RI DARI BJ HABIBIE SAMPAI SBY
LKS 7 FAKTA TENTANG PRESIDEN RI DARI BJ HABIBIE SAMPAI SBYLKS 7 FAKTA TENTANG PRESIDEN RI DARI BJ HABIBIE SAMPAI SBY
LKS 7 FAKTA TENTANG PRESIDEN RI DARI BJ HABIBIE SAMPAI SBY
 
MATERI SEJARAH INDONESIA KELAS XII
MATERI SEJARAH INDONESIA KELAS XIIMATERI SEJARAH INDONESIA KELAS XII
MATERI SEJARAH INDONESIA KELAS XII
 
ANALISA KI/KD SEJARAH INDONESIA KELAS XI SEMESTER GENAP
ANALISA KI/KD SEJARAH INDONESIA KELAS XI SEMESTER GENAPANALISA KI/KD SEJARAH INDONESIA KELAS XI SEMESTER GENAP
ANALISA KI/KD SEJARAH INDONESIA KELAS XI SEMESTER GENAP
 
ANALISA KI/KD SEJARAH INDONESIA KELAS XII SEMESTER GENAP
ANALISA KI/KD SEJARAH INDONESIA KELAS XII SEMESTER GENAPANALISA KI/KD SEJARAH INDONESIA KELAS XII SEMESTER GENAP
ANALISA KI/KD SEJARAH INDONESIA KELAS XII SEMESTER GENAP
 
Program Semester Sejarah Indonesia kelas XII
Program Semester Sejarah Indonesia kelas XIIProgram Semester Sejarah Indonesia kelas XII
Program Semester Sejarah Indonesia kelas XII
 
Program Semester Sejarah Indonesia kelas X
Program Semester Sejarah Indonesia kelas XProgram Semester Sejarah Indonesia kelas X
Program Semester Sejarah Indonesia kelas X
 
ANALISA KI/KD SEJARAH INDONESIA KELAS X SEMESTER GENAP
ANALISA KI/KD SEJARAH INDONESIA KELAS X SEMESTER GENAPANALISA KI/KD SEJARAH INDONESIA KELAS X SEMESTER GENAP
ANALISA KI/KD SEJARAH INDONESIA KELAS X SEMESTER GENAP
 
RPP DARING SEJARAH INDOENSIA KELAS X SEMESTER GENAP
RPP DARING SEJARAH INDOENSIA KELAS X SEMESTER GENAPRPP DARING SEJARAH INDOENSIA KELAS X SEMESTER GENAP
RPP DARING SEJARAH INDOENSIA KELAS X SEMESTER GENAP
 
RPP DARING SEJARAH INDONESIA KELAS XII SEMESTER GENAP
RPP DARING SEJARAH INDONESIA KELAS XII SEMESTER GENAPRPP DARING SEJARAH INDONESIA KELAS XII SEMESTER GENAP
RPP DARING SEJARAH INDONESIA KELAS XII SEMESTER GENAP
 
RPP SEJARAH INDONESIA KELAS XII
RPP SEJARAH INDONESIA KELAS XIIRPP SEJARAH INDONESIA KELAS XII
RPP SEJARAH INDONESIA KELAS XII
 
BANK SOAL SEJARAH INDONESIA KELAS XII
BANK SOAL SEJARAH INDONESIA KELAS XIIBANK SOAL SEJARAH INDONESIA KELAS XII
BANK SOAL SEJARAH INDONESIA KELAS XII
 
BANK SOAL SEJARAH INDONESIA KELAS XII
BANK SOAL SEJARAH INDONESIA KELAS XII BANK SOAL SEJARAH INDONESIA KELAS XII
BANK SOAL SEJARAH INDONESIA KELAS XII
 
BANK SOAL SEJARAH IND0NESIA KELAS XII
BANK SOAL SEJARAH IND0NESIA KELAS XIIBANK SOAL SEJARAH IND0NESIA KELAS XII
BANK SOAL SEJARAH IND0NESIA KELAS XII
 
T6
T6T6
T6
 

Recently uploaded

PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDNurainiNuraini25
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxSlasiWidasmara1
 
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxLK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxPurmiasih
 
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)MustahalMustahal
 
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarantugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarankeicapmaniez
 
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdfModul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdfanitanurhidayah51
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..ikayogakinasih12
 
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...asepsaefudin2009
 
Materi IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptx
Materi IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptxMateri IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptx
Materi IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptxmuhammadkausar1201
 
PPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptx
PPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptxPPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptx
PPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptxSaefAhmad
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptArkhaRega1
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxdeskaputriani1
 
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfMAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfChananMfd
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..ikayogakinasih12
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatanssuser963292
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfDimanWr1
 
aksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdf
aksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdfaksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdf
aksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdfwalidumar
 
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaIntegrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 

Recently uploaded (20)

PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
 
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxLK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
 
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
 
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarantugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
 
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdfModul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
 
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
 
Materi IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptx
Materi IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptxMateri IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptx
Materi IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptx
 
PPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptx
PPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptxPPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptx
PPT PENELITIAN TINDAKAN KELAS MODUL 5.pptx
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
 
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfMAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
 
aksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdf
aksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdfaksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdf
aksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdf
 
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaIntegrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 

POLITIK MASA DEMOKRASI LIBERAL.docx

  • 1. POLITIK MAS DEMOKRASI LIBERAL XII MULTIPLE CHOICE 1. Tidak sampai satu tahun kemerdekaan RI, sistem pemerintahan presidensial diganti dengan sistem pemerintahan parlementer. Buktinya adalah pembentukan kabinet parlementer pada bulan November 1945 dengan ......sebagaiperdana menterinya. a. Sutan syahrir b. Ahmad Subarjo c. Radjiman wedyodiningrat d. Amir Syarifudin e. Moh. Hatta ANS: A PTS: 1 2. Kalau pada masa pelaksanaan sistem pemerintahan parlementer sebelum tahun 1950 tidak diikuti dengan perunahan UUD,maka pelaksanaan sitem pemerintahan parlemnter setelah tahun 1950 dilandasi oleh konstitusi yaitu ... a. UUD RIS dan UUDS b. UUDS dan UUD PARLEMENTER c. UUD PARLEMENTER dan UUD 1945 d. UUD,UU dan PERATURAN PEMERINTAH e. UUD1945 dan PANCASILA ANS: A PTS: 1 3. Pada pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi liberal banyak terjadi jatuh bangun kabunet. Hal ini disebabkan karena .... a. perbedaan kepentingan diantara partai-partai yang ada. b. perbedaan cara pandang para tokoh nasional pusat dan daerah c. perbedaan cara meningkatkan keamanan dan kestabilan nasional pasca kolonial Belanda d. perbedaan para pimpinan partai dan organisasi masa dalam menentukan langkah mengisi kemerekaan. e. perbedaan dalam mneyikapi pengaruh global perang dingin ANS: A PTS: 1 4. Kabinet yang jatuh bangun pada masa demokrasi liberal pada umumnya memiliki program yang sama tujuannya yaitu ... a. keamanan dan kemakmuran, masalah Irian Barat b. pembebasan Irian Barat dan masalah pembatalan KMB c. melepaskan pengaruh kolonial Belanda d. mencegah disintegrasi bangsa e. perencanaan pembangunan yang berkesinambungan ANS: A PTS: 1 5. Pada awalpembentukan kabinet Natsir bermaksud untuk menyusun kabinet dengan melibatkan sebanyak mungkin partai, agar kabinetnya mencerminkan sifat nasional dan mendapatkan dukungan yang besar dari parlemen, tatapi kenyataannya Natsir kesulitan membetuk kabinet yang diinginkan karena ... a. kesulitan menempatkan orang-orang PNI dalam kabinet b. tidak didukung oleh partai-partai Islam lainya
  • 2. c. terlalu beragamnya partai-partai yang terbentuk d. gagal berkoalisi dengan partai non Islam e. jumlah kabinet yang terlalu ramping sehingga tidak bisa mengakomodasi semua kepentingan partai politik ANS: A PTS: 1 6. Penyebab jatuhnya kabinet Natsir adalah ... a. mosi Hadikusumo dari PNI b. Mosi dari koalisi Partai-partainon Islam c. mosi tidak percaya dari partai-partai non kolaisi d. mosi tidak percaya dari parlemen e. ,mosi tidak percaya dari parlemen yang didukung oleh sumua partai ANS: A PTS: 1 7. Kabinet Sukiman dalam dalam pemerintahannya didukung oleh partai .... a. PNI dan Masyumi dan partai pendukung lainya b. PNI c. Masyumi dan NU d. PSII dan NU dan partai-ratai lainya selaian partai 4 besar pemenang PEMILU e. Masyumi ANS: A PTS: 1 8. Benih-benih keretakan kaninet Natsir terjadi karena ... a. Menteri-menteri sebagaiperwakilan partai berusaha merealisasikan program politiknya masing-masing b. hanya dikdukung oleh dua partai besar yaitu PNI dan Masyumi c. ketegangan hubungan natara RI dan Belanda dalam pelaksanaan KMB membuat progra kerja yang telah disusun menjadi berantakan. d. banyankayknya partai pendukung yang tidak terakomodasi semuanya dalam masa pemerintahan kabinet Natsir. e. kurang koordinasi dan adanya miskomunikasi anatar parlemen dan kabinet ANS: A PTS: 1 9. Salah satu contoh kebijakan menteri yang merealisasikan program partainya sendiri pada masa Kabinet Natsir adalah adanya tindakan sebagai berikut a. M Yamin membebaskan 950 tahanan SOB b. adanya upaya sepihak pengangkatan Gubernur di Jawa c. pembenrhentian pejabat daerah oleh menteri kehakinam d. pembuatan anggrana departeman dalam kabinet yang menguntungkan partai masing- masing menteri e. perdebatan dan perseteruan antar anggota kabinet yang berbeda partai ANS: A PTS: 1 10. Penyebab jatuhnya kabinet Natsir adalah ... a. adanya perjanjian Mutual security Act dengan USA b. pembatalan sepihak hasil KMB oleh Belanda c. keagalan Natsir dalam menjalankan hasil KMB d. adanya peresteruan dengan parlemen karena masalah Irian Barat e. adanya perbedaan pendapat anatar parlemen dan kabinet masalah pembatalan KMB ANS: A PTS: 1
  • 3. 11. Berhentinya aksi-aksi Pemogokan yang sering terjadi pada masa kabinet Wilopo disebabkan karena ... a. dukungan PKI terhadap kabinet Wilopo b. dukungan badan Musyawarah parta-partaipada kabinet Wilopo c. PKI tidak berkutik karena kabinet wilopo dikdukung oleh mayoritaa partai dalam parlemen d. Badan Musyawarah partai-partai masuk dalam kabinet e. PKI dan badan Musyawarah partai-partai tidak lagi terlalu berpengaruh di parlemen. ANS: A PTS: 1 12. Tugas pokok dari kabinet wilopo adalah ... a. memeprsiapkan PEMILU b. membatalkan KMB c. Pembatalan Mutual Security Act d. pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif e. melunasi hutang-hutang pemerintah Hinda Belanda ANS: A PTS: 1 13. Penyeban jatuhnya kabinet Wilopo adalah ... a. Peristiwa Tanjung Morawa b. banyaknya peristiwa disintegrasi bangsa c. gagalanya pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif d. gagalnya melunasi atau minimal mengurangi hutang peninggalan zaman Belanda e. kegagalan mendapatkan Iruan barat kembali ANS: A PTS: 1 14. Tugas utama kabinet Ali Sastroamidjojo I adalah a. menyelenggrakan PEMILU b. Membatalkan KMB c. perjuangan merebut Irian Barat d. perjuangan melawan disintegrasi bangsa e. mencari dukungan dipolmatik ke luar negeri ANS: A PTS: 1 15. Kabinet Ali Satroamidjojo I berhasil dalam politik luar negeri yaitu ... a. pelaksanaan KAA b. Indonesia masuk menjadi anggota PBB c. RI menjadi anggota dewan keamanan PBB d. pelaksanaan politik luat negeri bebas aktif e. pembatalan KMB diakui oleh dunia internasional ANS: A PTS: 1 16. Penyebab jatuhnya kabinet Ali satroamidjojo I adalah ... a. masalah pergantian pimpinan TNI AD b. tidak lagi didukung oleh mayoritas adalam parlemen c. ditinggalkan oleh PNI dan Masyumi senagai partai besar d. kegagalan politik luar negeri e. kegagalan diplomasi internasional untuk masalah Iian Barat ANS: A PTS: 1
  • 4. 17. Tugas penting kabinet Burhanudin harahap adalah ... a. Melaksanakan PEMILU b. perjuangan membebaskan Irian Barat c. memenuhi kebutuhan sandang dan pangan penduduk d. pemberantasan buta huruf e. solidaritas anatar negara Asia dan Afrika ANS: A PTS: 1 18. Berikut adalah keberhasilan kabinet Burhanudin Harahap a. melaksanakan pemilu dan menyelesaikan permasalahan dalam tubuh TNI AD b. memnasukkan kembali Irian Barat dalam wilayah NKRI c. membebaskan semua hutang peninggalan pemerintaha Hindia Belanda d. meningkatkan taraf hidup dan ketahakan pengan oenduduk Indonesia e. menyelesaiakn permasalahan batas wilayah laut Indonesia dalam forum internasional ANS: A PTS: 1 19. Perkembangan politik setelah pelaksanaan pemilu tahun 1955, ditandai dengan adanya peristiwa berikut a. renggangnya dwi tunggal Sukarno Hatta b. Indonesia semakin dalam peta politik internasional c. titik terang oengembalian Iruan Barat d. mulai berkurangnya gerakan disintegrasi bangsa e. semakin solidnya kabinet yang dibentuk ANS: A PTS: 1 20. Hal berikut terjadi pada masa pemerintahan kabinet Ali Sastroamidjojo II a. gagal memaksa Belanda menyerahkan Irian Barat b. menyelesaikan hutang pememrintahan Hindia belanda c. menjadi anggota dewan kemanan PBB d. melaksanakan KAA e. deklarasi batas laut ANS: A PTS: 1 21. tanggal 21 Februari 1957 Presiden Sukarno mengundang para tokoh partai dari tingkat daerah sampai tungkat pusat dan tokoh militer ke Istana negara untuk mendengarkan pidatonya yang dikenal dengan konsepsi presiden. Tujuan konsepsi presiden tersebut adalah untuk mengatasi dan menyelesaikan krisis kewibawaan kabinet yang sering dihadapi, dengan cara ... a. pembentukan kabinet dengan anggota 4 partai pemenang PEMILU b. pembentukan kabinet dengan anggota 4 partai pemenang PEMILU,tanpa PKI c. pembentukan kabinet dengan anggota 4 partai pemenang PEMILU ditambah partai-partai yang ada diperlemen d. pembentukan kabinet dengan anggota semua partai peserta PEMILU e. pembentukan kabinet dengan anggota semua partai peserta PEMILU ditambah golongan fungsional ANS: A PTS: 1 22. Dalam konsepsi presiden tanggal 21 Februari 1957 juga dibentuk Dewan Nasional yang terdiri dari ... a. golongan fungsional dalam masyaraat b. para tokoh Masyarakat c. toloh agama,tokoh adat dan tokoh masyarakat
  • 5. d. perwakilan daerah e. perwakilan golongan dakam masyarakat ANS: A PTS: 1 23. Tugas kabinet Djuanda yaitu ... a. pembebasan Irian Barat b. pembebasan Kalimantan Utara c. pembebasan Timor Timut d. pepera dan referendum di Iran Barat e. konfrontasi dengan Malaysia ANS: A PTS: 1 24. Kabinet Djuanda dalam menyelesaikan tugasnya menyusun program kerja yang terdiri dari lima pasal yang dikenal dengan nama .... a. panca karya b. panca krida c. panca sapta d. lima karya e. lima sapta ANS: A PTS: 1 25. Karya menyusun lima pasal dalam mmenyelesaikan tugasnya, maka kabinet Djuanda dikenal dengan nama kabinet ... a. Karya b. kerja c. panca krida d. panca karya e. lima karya ANS: A PTS: 1 26. berikut adalah lima program kabinet Djuanda kecuali a. Membentuk Dewan Perakilan Rakyat yang baru b. Normalisasi keadaan republik Indonesia c. Melanjutka Pembatalan KMB d. Perjuanganpembebasan Irian Barat e. Mempercepat pembangunan ANS: A PTS: 1 27. Dewan nasional tugasnya adalah .... a. penasehat pemerintah b. oposisi pemerintah c. bekerjasama dengan pemerintah menjalankan rodo pemerintahan d. melaksanakan kebijakan kabinet e. mendampingi kabinet ANS: A PTS: 1 28. Dewan nasional dipimpin oleh ... a. Sukarno b. Moh. Hatta c. Djuanda
  • 6. d. Wilpo e. Burhabnudin Harahap ANS: A PTS: 1 29. SampaI dengan pelaksanaan Demokrasi parlementer batas laut Indonesia masih menggunakan Zeenen Maritime Kringen Ordonantie. akibatnya adalah ... a. ada laut bebas diantara kepulauan Indonesia b. Belanda masih berhak atas hasil laut Indonesia c. Hasil laut Indonesia dibagi dua dengan Belanda d. Belanda masih berhak atas laut Indonesia e. Belanda bebas berlayar di lautan Indonesia ANS: A PTS: 1 30. Kabinet Djuanda mendeklarasikan Hukum Teritorial Kelautan yang kemudian terkenal dengan nama ... a. deklarasi Djuanda b. deklarasi laut c. dekalrasi laut bebas kolonialisasi d. deklarai kelauatan bebas e. dekalrasi Republik Indonesia ANS: A PTS: 1 31. Dalam deklarasi Djuanda batas teritoril laut Republik Indonesia tidak lagi 3 mil tapi ... mil a. 12 b. 21 c. 13 d. 15 e. 20 ANS: A PTS: 1 32. Suatu kelompok yang terorganisir yamg anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama adalah definisi dari ... a. partai politik b. pemerintahan c. negara d. bangsa e. teritory ANS: A PTS: 1 33. Munculnya partai politik erat kaitanya dengan ..... a. kekeuasaan b. organisasi c. perbedaan d. cita-cita bersama e. persaingan ANS: A PTS: 1 34. Maklumat 3 November 1945 mengakibatkan munculnya ... a. PartaiPolitik b. sistem pemerintahan parlemen
  • 7. c. sistem peemrintahan presidensial d. kabinet karya e. Dewan Nasional ANS: A PTS: 1 35. Menurut Moh. hatta pembentukan partai politik bertujuan untuk ... a. memudahkan dalam mengontrol perjuangan b. menjadi bagian dari kabinet c. mengawasi hasil kerja kabinet d. mengawasi pemerintah e. membentuk koalisi dalam pemerintahan ANS: A PTS: 1 36. Jatuh bangunnya kabinet dalam masa demokrasi parlementer disebabkan karena ... a. partai-partai politik yang tidak memegang jabartan berusaha menjatuhkan partai politik yang memerintah. b. pesarsingan yang tidak sehat karena banyaknya partai politik yang bermunculan. c. berebut mendapat dukungan dan simpati rakyat dengan menghalalkan segala cara d. kondisi negara yang masih belum lama lepas dari penjajahan mengakibatkan rakyat belum siap dalam berparai politik secara sehat. e. menjadikan partai politik hanya menjadi sarana untuk mendapatkan kekuasaan pada masa demokrasi parlementer ANS: A PTS: 1