Slide ini memuat regulasi pemerintah Indonesia mengenai kesehatan kerja

1. KESEHATAN KERJA
dr.KRISMADIES, MKKK

2. DEFENISI KESEHATAN KERJA
• Spesialisasi dalam ilmu kesehatan/
kedokteran beserta prakteknya
• Bertujuan agar tenaga kerja memperoleh
derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik
fisik, mental, maupun sosial dengan usaha
preventif dan kuratif.

3. Tujuan Kesehatan Kerja
ref. ILO/WHO 1995
1. Promosi dan pemeliharaan kesehatan fisik,
mental dan sosial dari pekerja.
2. Pencegahan gangguan kesehatan disebabkan
oleh kondisi kerja.
3. Perlindungan pekerja dari resiko faktor-faktor
yang mengganggu kesehatan.
4. Penempatan dan pemeliharaan pekerja dalam
lingkungan kerja yang sesuai kemampuan fisik
dan psikologisnya.
5. Penyesuaian setiap orang kepada pekerjaannya.

4. TUGAS POKOK KESJA
1. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja
2. Ergonomi
3. Pembinaan dan pengawasan terhadap lingkungan
kerja.
4. Pembinaan dan pengawasan perlengkapan sanitair.
5. Pembinaan dan pengawasan perlengkapan untuk
kesehatan tenaga kerja.
6. Pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit
umum dan penyakit akibat kerja.
7. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan.

5. TUGAS POKOK KESJA
8. Latihan petugas P3K
9. Memberikan nasehat mengenai perencanaan dan
pembuatan tempat kerja,
10. APD, Gizi kerja penyelenggaraan makanan di tempat
Kerja.
11. Membantu usaha rehabilitasi akibat kecelakaan
atau PAK
12. Pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kerja
yang mempunyai kelainan tertentu dalam
kesehatannya.
13. Laporan

6. PERATURAN PERUNDANGAN
1. UUD 1945 pasal 27
2. UU NO 1 Tahun 1970
3. UU No 13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan
4. UU No 1 tahun 2003 tentang pengesahan
konvensi ILO no 81
5. Konvensi ILO No 120 (UU No 3) ttg higiene
dalam perniagaan dan kantor2

7. Peraturan Pelaksanaan Pengawasan
Norma K3 Kesehatan Kerja
A. PELAYANAN KESEHATAN KERJA
1. UU No 3 tahun 1992 tentang jamsostek
2. PP No 14 tahun 1993 tentang penyelenggaraan program
Jamsostek
3. Permenaker No 20 tahun 2012 tentang Juknis pelayanan
jamsostek
4. Permenaker No 3 tahun 1982 tentang pelayanan kesehatan
kerja
5. Kepdirjen Binwasnaker No 22 tahun 2008 tentang petunjuk
teknis pelayanan kesehatan kerja
6. Permenakertrans No 1 tahun1976
7. Permenakertrans No 1 tahun 1979

8. Lanjutan
B. PEMERIKSAAN KESEHATAN KERJA
1. UU no 1 tahun 1970 Pasal 8
2. Permenakertans No 2 tahun 1980
3. Permenakertrans No 1 tahun1976
4. Permenakertrans No 1 tahun 1979

9. Lanjutan
C. PENANGGULANGAN PAK
1. Permenakertrans no 1 tahun 1981 tentang
wajib lapor PAK
2. Permenakertrans no 333 tahun 1989
tentang diagnosis dan pelaporan PAK
3. Kepres no 22 tahun1993 tentang PAK

10. Lanjutan
C.GIZI KERJA DAN PENYELENGGARAAN MAKAN
DITEMPAT KERJA :
1. PMP No 7 tahun 1964
2. SE Menakertrans No 1 tahun 1979 tentang
pengadaan kantin
3. Kepdirjen Binawas no 86 tahun 1989 tentang
perusahaan pengelola kantin di tempat kerja

12. UU NO 1 TAHUN 1970
Pasal 8
1. Pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan
badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari
tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan
dipindahkan sesuai dengan sifat-sifatpekerjaan yang
diberikan padanya.
2. Pengurus diwajibkan memeriksa semua tenaga kerja
yang berada di bawah pimpinannya, secara berkala
pada Dokter yang ditunjuk oleh Pengusaha dan
dibenarkan oleh Direktur.

13. UU No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan
a. Pasal 74 dikatakan bahwa dilarang mempekerjakan dan
melibatkan anak pada pekerjaan yang membahayakan
kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
b. Pasal 86 dikatakan bahwa pekerja / buruh mempunyai
hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan
dan kesehatan kerja.
c. Pasal 87 menyebutkan bahwa setiap perusahaan wajib
menerapkan sistem manajemen keselamatan dan
kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem
manajemen perusahaan.

14. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992
Tentang Kesehatan
Bagian Keenam : Kesehatan Kerja, Pasal 23 :
(1) Kesehatan kerja diselenggarakan untuk mewujutkan
produktivitas kerja yang optimal
(2) Kesehatan Kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja,
pencegahan penyakit akibat kerja dan syarat kesehatan
kerja
(3) Setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan
kerja
(4) Ketentuan mengenai kesehatan kerja sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) dan (3) diteteapkan dengan
Peraturan Pemerintah

16. Pemeriksaan Kesehatan Tenaga
Kerja
1. UU no 1 tahun 1970 Pasal 8
2. Permenakertans No 2 tahun 1980
3. Permenakertrans No 1 tahun1976 tentang
pelatihan hiperkes bagi dokter
4. Permennaker No. Per. 04/Men/1995 (PJK3)
5. Permenakertrans No. Per.03/Men/1982
6. Permenakertrans No 1 tahun 1981 tentang wajib
lapor PAK
7. Kepmenaker No 333 tahun 1989 tentang
diagnosis dan pelaporan PAK

17. Pemeriksaaan Kesehatan TK
• Pemeriksaan kesehatan awal (sebelum kerja) adalah
Rikes yang dilakukan oleh dokter sebelum seorang tenaga
kerja diterima untuk melakukan pekerjaan.
• Pemeriksaan kesehatan berkala (periodik) adalah rikes
pada waktu-waktu tertentu thd. TK yang dilakukan oleh
dokter.
• Pemeriksaan kesehatan khusus adalah rikes yang
dilakukan oleh dokter secara khusus terhadap tenaga kerja
tertentu.
• Pemeriksaan kesehatan purna bakti adalah rikes yang
dilakukan oleh dokter pada 3 (tiga) bulan sebelum TK
memasuki masa pensiun.
• Pemeriksaan dilakukan oleh dokter pemeriksa tenaga kerja
(permenaker no 1 tahun 1976)
P
A
S
A
L
1

18. Tujuan Pemeriksaan Kesehatan TK
• Menilai kemampuan TK melaksanakan pekerjaan
tertentu, ditinjau dari segi kesehatan :
– TK yang diterima sehat (menilai kebugaran untuk melakukan
pekerjaan dan penyakit)
– Tidak mempunyai penyakit menular
– Cocok untuk pekerjaan yang akan dilakukan.
• Mendeteksi gangguan kesehatan yang mungkin berkait
dengan pekerjaan dan lingkungan kerja:
– Mempertahankan derajat kesehatan TK
– Menilai kemungkinan pengaruh dari pekerjaan
– Untuk pengendalian Lingkungan kerja.
• Identifikasi penyakit akibat kerja.
P
A
S
A
L
2

19. RIKES SEBELUM BEKERJA
• Rikes TK dilakukan oleh dokter pemeriksa
kesehatan tenaga kerja.
• Meliputi pemeriksaan fisik lengkap, kesegaran
jasmani, rontgen paru-paru (bilamana mungkin)
dan laboratorium rutin, serta pemeriksaan lain yang
dianggap perlu
• Dokter Pemeriksa Kesehatan TK dan pengurus
membuat perencanaan dan pedoman Rikes yang
disetujui direktur
• Jika 3 bulan sebelumnya sudah melakukan
pemeriksaan  tidak perlu pemeriksaan ulang

20. Hasil Pemeriksaan Kesehatan TK Awal
• Sehat (tidak didapat kelainan) boleh bekerja tanpa
sarat :
– boleh bekerja berat
– boleh bekerja ringan
– boleh bekerja diperbagai bagian.
• Menderita sakit/ada kelainan :
– boleh bekerja pada kondisi kerja tertentu
– ditolak untuk bekerja :
• ditolak permanen (tetap) atau ditolak sementara
menunggu proses pengobatan.

21. Pemeriksaan Kesehatan TK Berkala
• Pemeriksaan dilakukan minimal 1 kali
setahun
• Pengurus bersama dokter menyusun
rencana pemeriksaan menurut jenis
pekerjaan
• Jika ada kelaianan harus ditindak lanjuti

22. PEMERIKSAAN KHUSUS
• Menilai adanya pengaruh-pengaruh dari pekerjaan tertentu
terhadap tenaga kerja.
• Pemeriksaan Kesehatan Khusus dilakukan pula terhadap :
– tenaga kerja yang telah mengalami kecelakaan atau
penyakit yang memerlukan perawatan yang lebih dari 2
(dua minggu).
– Usia diatas 40, TK Cacat dan Tk mengerjakan perkerjaan
tertentu.
– TK yang diduga mengalami gangguan kesehatan akibat
kerja.
– Apabila terdapat keluhan-keluhan diantara tenaga kerja,
– Atas Pengamatan pegawai pengawas keselamatan
– Atas penilaian Pusat Bina Hyperkes dan Keselamatan dan
Balaibalainya
– Atas pendapat umum dimasyarakat

23. LAPORAN
• Pemeriksaan kesehatan dilaporkankepada
Direktur Jenderal Bina-lindung Tenaga Kerja
melalui Kantor Wilayah Ditjen Binalindung
Tenaga Kerja setempat selambat-lambatnya
2 (dua)bulan sesudah pemeriksaan kesehatan
dilakukan

24. SK DIRJEN PEMBINAAN HUBUNGAN PERBURUHAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA NO 40 THN 1980
LAPORAN

26. 1. UU No 3 tahun 1992 tentang jamsostek
2. PP No 14 tahun 1993 tentang penyelenggaraan
program Jamsostek
3. Permenaker No 20 tahun 2012 tentang Juknis
pelayanan jamsostek
4. Permenaker No 3 tahun 1982 tentang pelayanan
kesehatan kerja
5. Kepdirjen Binwasnaker No 22 tahun 2008 tentang
petunjuk teknis pelayanan kesehatan kerja
6. Permenakertrans No 1 tahun1976
7. Permenakertrans No 1 tahun 1979

27. Tujuan Pelayanan Kesehatan Kerja
Permennakertrans No. Per. 03/Men/1982
• Memberikan bantuan kepada TK dalam penyesuaian diri
• Melindungi TK thd. gangguan kesehatan yang timbul dari
pekerjaan atau lingkungan kerja.
• Meningkatkan kesehatan badan, kondisi mental (rohani)
dan kemampuan fisik tenaga kerja
• Memberikan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi

28. CARA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA
Permennakertrans No. Per. 03/Men/1982
• Diselenggarakan sendiri oleh pengurus :
– Poliklinik perusahaan
– Rumah sakit perusahaan
• Diselenggarakan melalui pengadaan ikatan/kerja sama dengan
dokter atau pelayanan kesehatan lain :
– JPK (Jaminan Pelayanan Kesehatan Kerja) Jamsostek (KURATIF)
– Dokter praktek swasta (KURATIF)
– Puskesmas
– Poliklinik swasta
– Rumah sakit
– Dan lain-lain
• Diselenggarakan secara bersama antar beberapa perusahaan:
– Rumah sakit pekerja
– Dan lain-lain PASAL 4

32. Syarat Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
Kerja
1) Mendapatkan Pengesahan
2) Penanggung jawab pelayanan kesehatan kerja adalah
dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja, sedangkan
tenaga pelaksananya dapat terdiri dari :
dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja (penanggung
jawab merangkap pelaksana),
dokter perusahaan dan
paramedis perusahaan.
3) Mempunyai sarana dan fasilitas
4) Menyampaikan laporan
Semua dokter dan paramedis yang memberikan pelayanan kesehatan kerja harus
sudah mengikuti pelatihan hiperkes (sertifikat hiperkes)

33. Promotif:
-Pembinaan kesja
-Pelatihan kesehatan
-Gizi kerja
-Program OR
-Ergonomi
-Hidup sehat
-Pencegahan HIV &
Narkoba
-Penyuluhan
Preventif:
-Health risk ass
-Pemeriksaan
kesehatan TK
-Surveilans dan
analisis PAK
-Pencegahan
keracunan mkn
-Lingkungan kerja
-Imunisasi
-APD
-Pengaturan waktu
kerja
-Pengendalian
vektor
Kuratif :
Pengobatan
- P3K
- Rawat jalan
- Rawat inap
Rehabilitatif:
-Ortese dan protese
-Rehabilitasi mental
-Mutasi
-Fisioterapi
Pelayanan Kesehatan Kerja Secara
Komprehensif
NAB
m
c
s

34. Fungsi Dan Peranan Pelayanan Kesehatan Kerja
Agar Optimal
 Pengurus wajib memberikan kebebasan profesional
kepada dokter yang menjalankan Pelayanan
Kesehatan Kerja.
 Dokter dan tenaga kesehatan dalam melaksanakan
Pelayanan Kesehatan Kerja bebas memasuki
tempat-tempat kerja untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksan
dan mendapatkan keterangan-keterangan
yang diperlukan.

36. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU
• UU NO. 1 TH. 1970. TENGTANG KESELAMATAN KERJA
• PMP NO. 7 TH 1964. TENTANG SYARAT KERSEHATAN,
KEBERSIHAN, SERTA PENERANGAN DALAM TEMPAT KERJA
• PERMENAKERTRANS NO. PER.03/MEN/1982. TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN KERJA
• SE. MENNAKERTRANS NO. SE. 01/MEN/1979. TENTANG
PENGADAAN KANTIN DAN RUANG MAKAN
• SE. DIRJEN BINAWAS NO. SE. 86/BW/1989. TENTANG
PERUSAHAAN CATERING YAANG MENGELOLA MAKANAN BAGI
TENAGA KERJA
36

37. SE MENAKERTRANS NO 1 THN 1979
TENTANG PENGADAAN KANTIN DAN RUANG MAKAN
• Pekerja antara 50 sampai 200 orang
menyediakan ruangan makan
• Pekerja > 200 orang  menyediakan
kantin di perusahaan

38. SE DIRJEN BINAWAS NO. SE. 86/BW/1989
TENTANG PERUSAHAAN CATERING YAANG MENGELOLA MAKANAN BAGI
TENAGA KERJA
• Mempunyai surat rekomendasi dari
Disnaker setempat
• Disnaker setempat membina dan
memonitor

39. Sistem Pelayanan
 Kafetaria (membeli dengan memilih)
 Kantin perusahaan (diberikan cuma-cuma)
 Dibagikan di tempat kerja
 Dibagikan di lapangan (area pekerjaan)
tanpa tempat makan khusus
 Dapur dan ruang makan :
Dapur tdk jauh dr ruang makan
Mudah dibersihkan, penerangan cukup, ventilasi
memadai, tdk licin, bebas dr serangga dan
binatang mengerat

41. DEFENISI
• Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di
tempat kerja adalah upaya memberikan
pertolongan pertama secara cepat dan tepat
kepada dan orang lain yang berada di tempat
kerja, yang mengalami sakit atau cidera di
tempat kerja

42. Peraturan Pelaksanaan P3K Di Tempat
Kerja :
• Permennakertrans No. Per.
15/Men/VIII/2008 Tentang Pertolongan
Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja
• Kepdirjen Binwasnaker No. Kep.
53/DJPPK/VIII/2009 Tentang Pedoman
Pelatihan Dan Pemberian Lisensi Petugas
Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)Di
Tempat Kerja

43. KEWAJIBAN PENGURUS
• Melaksanakan P3K di tempat kerja
• Menyediakan petugas P3K dan fasilitas P3K di
tempat kerja
• Menyediakan ruang P3K sebagaimana apabila:
 Mempekerjakan pekerja/buruh 100 orang atau
lebih
 Mempekerjakan pekerja/buruh kurang dari 100
orang dengan potensi bahaya tinggi.

44. PETUGAS P3K MEMPUNYAI TUGAS :
• Melaksanakan tindakan P3K di tempat kerja
• Merawat fasilitas P3K di tempat kerja
• Mencatat setiap kegiatan P3K dalam buku
kegiatan; dan
• Melaporkan kegiatan P3K kepada pengurus

45. PETUGAS P3K
• Ditunjuk oleh pengurus/pengusaha dan
diserahi tugas tambahan untuk melaksanakan
P3K di tempat kerja.
• Memiliki lisensi dan buku kegiatan P3K
Disnaker setempat
• Jumlahnya sesuai dengan jumlah pekerja yang
ada
• Dapat menggunakan tanda sebagai petugas
P3K

46. SYARAT PETUGAS P3K
 Bekerja pada perusahaan yang bersangkutan
 Sehat jasmani dan rohani
 Bersedia ditunjuk menjadi petugas P3K
 Memiliki pengetahuan dan ketrampilan dasar di
bidang P3K di tempat kerja yang dibuktikan dengan
sertifikat pelatihan.

47. FASILITAS P3K
• Ruang P3K
• Kotak P3K dan isi
• Alat evakuasi dan alat transportasi
• Fasilitas tambahan berupa alat pelindung diri
dan/atau peralatan khusus di tempat kerja
yang memiliki potensi bahaya yang bersifat
khusus.

48. SYARAT RUANGAN P3K
Lokasi ruang P3K :
* Dekat dengan toilet/kamar mandi * Mudah dijangkau dari area kerja; dan
* Dekat jalan keluar * Dekat dengan tempat parkir kendaraan.
 Mempunyai luas minimal cukup unruk menampung satu
tempat tidur pasien dan masih terdapat ruang gerak bagi
seorang petugas P3K serta penempatan fasilitas P3K lainnya;
 Bersih dan terang, ventilasi baik, memiliki pintu dan jalan yang
cukup lebar untuk memindahkan korban;
 Diberi tanda dengan papan nama yang jelas dan mudah
dilihat;
 Sekurang-kurangnya dilengkapi dengan :
Wastafel dengan air mengalir
Kertas tissue/lap
Usungan/tandu;
Bidai/spalk;
Kotak P3K dan isi
 Tempat tidur dengan bantal dan selimut;
 Tempat untuk menyimpan alat-alat, seperti :
tandu dan/atau kursi roda
 Sabun dan sikat
 Pakaian bersih untuk penolong;
 Tempat sampah;
 Kursi tunggu bila diperlukan.

49. KOTAK P3K
• Terbuat dari bahan yang kuat dan mudah dibawa,
berwarna dasar putih dengan lambang P3K
berwarna hijau
• Isi kotak P3K sebagaimana tercantum dalam
lampiran II Permenaker 15 Th 2008
• Tidak boleh diisi bahan atau alat selain yang
dibutuhkan untuk pelaksanaan P3K di tempat
kerja
• Isi dan jumlahnya sesuai dengan jumlah pekerja

50. PENEMPATAN KOTAK P3K
• Ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat
• Diberi arah tanda yang jelas
• Di setiap lantai
• Setiap jarak 500 m diberi penambahan kotak
P3K

52. REGULASI TENTANG PENANGGULANGAN PAK
1. Permenakertrans no 1 tahun 1981 tentang
wajib lapor PAK
2. Permenakertrans no 333 tahun 1989
tentang diagnosis dan pelaporan PAK
3. Kepres no 22 tahun1993 tentang PAK

53. DEFENISI
Penyakit akibat kerja adalah setiap
penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan
atau lingkungan kerja

54. Diagnosis
• Melalui serangkaian pemeriksaan klinis dan
lingkungan kerja
• Terdapat hubungan sebab akibat antara
penyakit dengan pekerjaannya
• Jika ragu  Dikonsultasikan kepada Dokter
Penasehat Tenaga Kerja
• Jika perlu konsul dokter ahli
• Jika tegak diagnosa PAK  dokter pemeriksa
membuat laporan medik

55. PELAPORAN
• Wajib melaporkan secara tertulis kepada
Kantor Direktorat Jenderal Pembinaan
Hubungan Perburuhan dan Perlindungan
Tenaga Kerja setempat
• Paling lambat 2 X 24 jam setelah diagnosa di
tegakkan

56. KEPPRES NO 22 TAHUN 1993

57. KEPPRES NO 22 TAHUN 1993

58. KEPPRES NO 22 TAHUN 1993

59. KEPPRES NO 22 TAHUN 1993

60. KEPPRES NO 22 TAHUN 1993