RANGKUMAN - TEORI DAN APLIKASI KESEHATAN KERJA.pptx
1. By L. Meily dan Kurniawidjaja
TEORI DAN APLIKASI
KESEHATAN KERJA
K3L – Kelas A/B
Kelompok 1:
1442000012 – Siti Miftahul Jannah
1442000097 – Asyari Hasyim
2. Tiga alasan pokok mengapa suatu perusahaan
melaksanakan kesehatan kerja:
BAB I. PENGANTAR KESEHATAN KERJA
01
02
03
Diwajibkan oleh peraturan perundangan
Pemenuhan hak asasi manusia
Pertimbangan ekonomi
Kesehatan kerja mulanya berkembang dari
kesadaran bahwa bekerja dapat menimbulkan
gangguan kesehatan/penyakit akibat kerja dan
memerlukan upaya pencegahan.
Perkembangan keselamatan dan kesehatan kerja di
Indonesia dibagi menjadi beberapa periode :
01
02
03
Tahun 1900 - 1945
Tahun 1945 - 1970
Tahun 1970 - 2000
Tahun 2000 - 2010
04
Terdapat dua badan yang langsung berkaitan dengan
pengaturan kesehatan kerja, yaitu International
Labour Organisation (ILO) dan World Health
Organization (WHO).
3. BAB II. PERATURAN PERUNDANGAN YANG MENGATUR PELAKSANAAN KESEHATAN KERJA
⬣ UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
⬣ UU No. 3 Tahun 1992 tentang Sistem Jaminan Sosial Tenaga Kerja
⬣ UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
⬣ UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
⬣ UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
⬣ UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Beberapa UU yang paling pokok dalam mengatur kesehatan kerja
secara umum :
⬣ Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1973
tentang Pengawasan atas Peredaran,
Penyimpanan, dan Penggunaan Pestisida.
⬣ Peraturan Pemerintah RI No. 11 Tahun 1975
tentang Keselamatan Kerja terhadap radiasi.
⬣ Peraturan Pemerintah RI No. 11 Tahun 1979
tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian
dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi.
⬣ Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1996
tentang Tenaga Kesehatan.
Beberapa Peraturan Pemerintah yang esensial
bagi praktek kesehatan kerja di lapangan :
⬣ Keputusan Presiden No. 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang
Timbul akibat Hubungan Kerja
⬣ Intrusksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Wajib Lapor
Penyakit akibat Hubungan Kerja.
Keputusan atau Instruksi Presiden :
4. ⬣ Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Per-01/MEN/
1976 tentang Kewajiban Latihan Higiene Perusahaan, Kesehatan
dan Keselamatan Kerja Bagi Dokter Perusahaan.
⬣ Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Per-01/
MEN/1979 tentang Kewajiban Latihan Higiene Perusahaan,
Kesehatan dan keselamatan Kerja Bagi Tenaga Para Medis
Perusahaan.
⬣ Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Per-02/
MEN/tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam
Penyelenggaraan Keselamatan Kerja.
⬣ Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 03/
Men/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja. dll
Peraturan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja :
⬣ Keputusan Menteri Kesehatan RI No.
1758/MENKES/XII/2003 tentang Standar Pelayanan
Kesehatan Kerja Dasar.
⬣ Keputusan Menteri Kesehatan RI No.
1075/Menkes/VII/2003 tentang Sistem Informasi
Manajemen Kesehatan Kerja (SIMKK).
⬣ Keputusan Menteri Kesehatan No.
203/MENKES/SK/III/1986 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
Bagi Tenaga Kerja.
⬣ Peraturan Menteri Kesehatan No.
920/MENKES/PER/XII/1986 tentang Pelayanan Kesehatan
Swasta di Bidang Medik. dll
Peraturan dan Keputusan Menteri Kesehatan :
5. BAB III. KONSEP DASAR KESEHATAN KERJA
Dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 64 disebutkan bahwa Kesehatan Kerja ditujukan untuk
melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan
oleh pekerjaan.
01
02
03
04
05
Promosi kesehatan
Proteksi spesifik
Diagnosis dini dan pengobatan segera
Pembatasan cacat
Pemulihan
Penerapan dalam pencegahan penyakit akibat kerja :
Penyakit pada pekerja dibagi menjadi 3
kelompok besar :
Penyakit umum
pada pekerja
baik menular
maupun tidak
menular
Penyakit akibat
kerja atau
penyakit
terkait kerja
Penyakit atau
Cedera Akibat
Kecelakaan
Kerja
02
01 03
6. BAB IV. APLIKASI KESEHATAN KERJA
⬣ Aktivitas fisik dan olahraga
⬣ Diet Tepat Menuju Sehat (makanan
seimbang-rendah lemak tinggi serat)
⬣ Stop Merokok
⬣ Manajemen Stress
Kegiatan-kegiatan yang merupakan elemen dari
program PKDTK :
Promosi Kesehatan di Tempat Kerja adalah serangkaian kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan
pengorganisasian yang melibatkan organisasi kerja, komunitas lingkungan di tempat kerja dan keluarga yang didesain
khusus dengan tujuan pekerja menjadi sehat dan produktif.
Beberapa manfaat langsung maupun tidak langsung
dalam menunjang pelaksanaan upaya kesehatan kerja
seperti :
⬣ Kondisi kesehatan pekerja terpantau dan terkendali
⬣ Untuk mendeteksi penyakit akibat kerja atau non
penyakit akibat kerja
⬣ Hasil penilaian risiko lebih akurat
⬣ Program kesehatan kerja menjadi lebih fokusStop
⬣ Terjalin koordinasi yang baik antara Dokter Kesehatan
Kerja atau Perawat Kesehatan Kerja
⬣ Pemeriksaan kesehatan menjadi efektif dan efisien
⬣ Peningkatan citra perusahaan atau organisasi
7. Upaya Perbaikan Lingkungan di Tempat Kerja :
⬣ Survei area kerja untuk identifikasi hazard dan melakukan
tindakan perbaikan
⬣ Evaluasi bahaya potensial atau hazard di tempat kerja
⬣ Implementasi pengendalian teknik bila memungkinkan
⬣ Implementasi pengendalian administratif
⬣ Melaksanakan komunikasi hazard kepada pimpinan dan
pekerja
⬣ Memilih alat pelindung diri yang sesuai
⬣ Menetapkan individu atau kelompok pekerja berisiko
yang harus dipantau kesehatannya
⬣ Menetapakan area kerja yang harus dipantau hazard
kesehatannya
⬣ Melaksanakan surveilans kesehatan kerja
⬣ Menilai keberhasilan program perbaikan lingkungan
dengan menganalisis hasil pemantauan hazard dan efek
kesehatan
⬣ Berdasarkan hasil analisis, dilakukan perbaikan yang
berkesinambungan
Upaya perbaikan ergonomi dalam pencegahan CTDs :
⬣ Perbaikan posisi atau postur kerja statis
seperti saat duduk atau berdiri
⬣ Perbaikan posisi kerja dinamik seperti
menyangkul, memahat dan mengebor atau
gerakan bagian tubuh lainnya
⬣ Perbaikan tata letak tempat dan peralatan
kerja
⬣ Perbaikan metode kerja manual seperti
mengangkat, mengangkut, dll
8. BAB V. PELAYANAN KESEHATAN KERJA
Ruang lingkup pelayanan kesehatan kerja yang
komprehensif meliputi enam area promotif dan
preventif ditambah satu area kuratif dan
rehabilitatif, seperti :
Penempatan pekerja
pada pekerjaan/jabatan
yang sesuai dengan
kapasitas dan status
kesehatannya, dilengkapi
dengan surveilens
kesehatan kerja
(preventif).
Promosi kesehatan di
tempat kerja untuk
meningkatkan derajat
kesehatan dan kapasitas
kerja serta pencegahan
penyakit (promotif dan
preventif).
Perbaikan
lingkungan kerja
(preventif).
Perbaikan
ergonomi
(preventif)
Pengembangan
pengorganisasian
pekerjaan dan
budaya kerja
(preventif).
Pelayanan klinik dan
rujukan medis
(kuratif dan
rehabilitatif).
9. Model pelayanan kesehatan kerja versi Keputusan
Menteri Kesehatan No 1758/Menkes/ XII/2003 tentang
Pelayanan Kesehatan Kerja Dasar :
⬣ Kelembagaan
⬣ Sumber Daya Manusia
⬣ Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan
⬣ Jenis Pelayanan Kesehatan Kerja
⬣ Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini
Kejadian Luar Biasa (KLB)
⬣ Tenaga, Sarana dan Prasarana Klinik di Tempat Kerja
atau Perusahaan
Peraturan Menteri Departemen Tenaga Kerja dan
Transmigrasi dan Koperasi No.Per.03/Men /1982, pasal 2
tentang Tugas Pokok Pelayanan Kesehatan :
⬣ Pemeriksaan kesehatan sebelum kerja, berkala,
khusus
⬣ Pembinaan dan pengawasan atas penyesuaian
pekerjaan terhadap pekerja
⬣ Pembinaan dan pengawasan terhadap lingkungan
kerja
⬣ Pembinaan dan pengawasan perlengkapan saniter
⬣ Pembinaan dan pengawasan untuk kesehatan
pekerja, dll