SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
By L. Meily dan Kurniawidjaja
TEORI DAN APLIKASI
KESEHATAN KERJA
K3L – Kelas A/B
Kelompok 1:
1442000012 – Siti Miftahul Jannah
1442000097 – Asyari Hasyim
Tiga alasan pokok mengapa suatu perusahaan
melaksanakan kesehatan kerja:
BAB I. PENGANTAR KESEHATAN KERJA
01
02
03
Diwajibkan oleh peraturan perundangan
Pemenuhan hak asasi manusia
Pertimbangan ekonomi
Kesehatan kerja mulanya berkembang dari
kesadaran bahwa bekerja dapat menimbulkan
gangguan kesehatan/penyakit akibat kerja dan
memerlukan upaya pencegahan.
Perkembangan keselamatan dan kesehatan kerja di
Indonesia dibagi menjadi beberapa periode :
01
02
03
Tahun 1900 - 1945
Tahun 1945 - 1970
Tahun 1970 - 2000
Tahun 2000 - 2010
04
Terdapat dua badan yang langsung berkaitan dengan
pengaturan kesehatan kerja, yaitu International
Labour Organisation (ILO) dan World Health
Organization (WHO).
BAB II. PERATURAN PERUNDANGAN YANG MENGATUR PELAKSANAAN KESEHATAN KERJA
⬣ UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
⬣ UU No. 3 Tahun 1992 tentang Sistem Jaminan Sosial Tenaga Kerja
⬣ UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
⬣ UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
⬣ UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
⬣ UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Beberapa UU yang paling pokok dalam mengatur kesehatan kerja
secara umum :
⬣ Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1973
tentang Pengawasan atas Peredaran,
Penyimpanan, dan Penggunaan Pestisida.
⬣ Peraturan Pemerintah RI No. 11 Tahun 1975
tentang Keselamatan Kerja terhadap radiasi.
⬣ Peraturan Pemerintah RI No. 11 Tahun 1979
tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian
dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi.
⬣ Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1996
tentang Tenaga Kesehatan.
Beberapa Peraturan Pemerintah yang esensial
bagi praktek kesehatan kerja di lapangan :
⬣ Keputusan Presiden No. 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang
Timbul akibat Hubungan Kerja
⬣ Intrusksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Wajib Lapor
Penyakit akibat Hubungan Kerja.
Keputusan atau Instruksi Presiden :
⬣ Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Per-01/MEN/
1976 tentang Kewajiban Latihan Higiene Perusahaan, Kesehatan
dan Keselamatan Kerja Bagi Dokter Perusahaan.
⬣ Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Per-01/
MEN/1979 tentang Kewajiban Latihan Higiene Perusahaan,
Kesehatan dan keselamatan Kerja Bagi Tenaga Para Medis
Perusahaan.
⬣ Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Per-02/
MEN/tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam
Penyelenggaraan Keselamatan Kerja.
⬣ Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 03/
Men/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja. dll
Peraturan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja :
⬣ Keputusan Menteri Kesehatan RI No.
1758/MENKES/XII/2003 tentang Standar Pelayanan
Kesehatan Kerja Dasar.
⬣ Keputusan Menteri Kesehatan RI No.
1075/Menkes/VII/2003 tentang Sistem Informasi
Manajemen Kesehatan Kerja (SIMKK).
⬣ Keputusan Menteri Kesehatan No.
203/MENKES/SK/III/1986 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
Bagi Tenaga Kerja.
⬣ Peraturan Menteri Kesehatan No.
920/MENKES/PER/XII/1986 tentang Pelayanan Kesehatan
Swasta di Bidang Medik. dll
Peraturan dan Keputusan Menteri Kesehatan :
BAB III. KONSEP DASAR KESEHATAN KERJA
Dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 64 disebutkan bahwa Kesehatan Kerja ditujukan untuk
melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan
oleh pekerjaan.
01
02
03
04
05
Promosi kesehatan
Proteksi spesifik
Diagnosis dini dan pengobatan segera
Pembatasan cacat
Pemulihan
Penerapan dalam pencegahan penyakit akibat kerja :
Penyakit pada pekerja dibagi menjadi 3
kelompok besar :
Penyakit umum
pada pekerja
baik menular
maupun tidak
menular
Penyakit akibat
kerja atau
penyakit
terkait kerja
Penyakit atau
Cedera Akibat
Kecelakaan
Kerja
02
01 03
BAB IV. APLIKASI KESEHATAN KERJA
⬣ Aktivitas fisik dan olahraga
⬣ Diet Tepat Menuju Sehat (makanan
seimbang-rendah lemak tinggi serat)
⬣ Stop Merokok
⬣ Manajemen Stress
Kegiatan-kegiatan yang merupakan elemen dari
program PKDTK :
Promosi Kesehatan di Tempat Kerja adalah serangkaian kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan
pengorganisasian yang melibatkan organisasi kerja, komunitas lingkungan di tempat kerja dan keluarga yang didesain
khusus dengan tujuan pekerja menjadi sehat dan produktif.
Beberapa manfaat langsung maupun tidak langsung
dalam menunjang pelaksanaan upaya kesehatan kerja
seperti :
⬣ Kondisi kesehatan pekerja terpantau dan terkendali
⬣ Untuk mendeteksi penyakit akibat kerja atau non
penyakit akibat kerja
⬣ Hasil penilaian risiko lebih akurat
⬣ Program kesehatan kerja menjadi lebih fokusStop
⬣ Terjalin koordinasi yang baik antara Dokter Kesehatan
Kerja atau Perawat Kesehatan Kerja
⬣ Pemeriksaan kesehatan menjadi efektif dan efisien
⬣ Peningkatan citra perusahaan atau organisasi
Upaya Perbaikan Lingkungan di Tempat Kerja :
⬣ Survei area kerja untuk identifikasi hazard dan melakukan
tindakan perbaikan
⬣ Evaluasi bahaya potensial atau hazard di tempat kerja
⬣ Implementasi pengendalian teknik bila memungkinkan
⬣ Implementasi pengendalian administratif
⬣ Melaksanakan komunikasi hazard kepada pimpinan dan
pekerja
⬣ Memilih alat pelindung diri yang sesuai
⬣ Menetapkan individu atau kelompok pekerja berisiko
yang harus dipantau kesehatannya
⬣ Menetapakan area kerja yang harus dipantau hazard
kesehatannya
⬣ Melaksanakan surveilans kesehatan kerja
⬣ Menilai keberhasilan program perbaikan lingkungan
dengan menganalisis hasil pemantauan hazard dan efek
kesehatan
⬣ Berdasarkan hasil analisis, dilakukan perbaikan yang
berkesinambungan
Upaya perbaikan ergonomi dalam pencegahan CTDs :
⬣ Perbaikan posisi atau postur kerja statis
seperti saat duduk atau berdiri
⬣ Perbaikan posisi kerja dinamik seperti
menyangkul, memahat dan mengebor atau
gerakan bagian tubuh lainnya
⬣ Perbaikan tata letak tempat dan peralatan
kerja
⬣ Perbaikan metode kerja manual seperti
mengangkat, mengangkut, dll
BAB V. PELAYANAN KESEHATAN KERJA
Ruang lingkup pelayanan kesehatan kerja yang
komprehensif meliputi enam area promotif dan
preventif ditambah satu area kuratif dan
rehabilitatif, seperti :
Penempatan pekerja
pada pekerjaan/jabatan
yang sesuai dengan
kapasitas dan status
kesehatannya, dilengkapi
dengan surveilens
kesehatan kerja
(preventif).
Promosi kesehatan di
tempat kerja untuk
meningkatkan derajat
kesehatan dan kapasitas
kerja serta pencegahan
penyakit (promotif dan
preventif).
Perbaikan
lingkungan kerja
(preventif).
Perbaikan
ergonomi
(preventif)
Pengembangan
pengorganisasian
pekerjaan dan
budaya kerja
(preventif).
Pelayanan klinik dan
rujukan medis
(kuratif dan
rehabilitatif).
Model pelayanan kesehatan kerja versi Keputusan
Menteri Kesehatan No 1758/Menkes/ XII/2003 tentang
Pelayanan Kesehatan Kerja Dasar :
⬣ Kelembagaan
⬣ Sumber Daya Manusia
⬣ Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan
⬣ Jenis Pelayanan Kesehatan Kerja
⬣ Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini
Kejadian Luar Biasa (KLB)
⬣ Tenaga, Sarana dan Prasarana Klinik di Tempat Kerja
atau Perusahaan
Peraturan Menteri Departemen Tenaga Kerja dan
Transmigrasi dan Koperasi No.Per.03/Men /1982, pasal 2
tentang Tugas Pokok Pelayanan Kesehatan :
⬣ Pemeriksaan kesehatan sebelum kerja, berkala,
khusus
⬣ Pembinaan dan pengawasan atas penyesuaian
pekerjaan terhadap pekerja
⬣ Pembinaan dan pengawasan terhadap lingkungan
kerja
⬣ Pembinaan dan pengawasan perlengkapan saniter
⬣ Pembinaan dan pengawasan untuk kesehatan
pekerja, dll
TERIMA KASIH

More Related Content

Similar to RANGKUMAN - TEORI DAN APLIKASI KESEHATAN KERJA.pptx

akupresur mandiri di tempat kerja
akupresur mandiri di tempat kerja akupresur mandiri di tempat kerja
akupresur mandiri di tempat kerja Ian Al Fatih
 
Pemeriksaan Kes TK.ppt
Pemeriksaan Kes TK.pptPemeriksaan Kes TK.ppt
Pemeriksaan Kes TK.pptKidsYamna
 
Makalah bab 13 kesehatan dan keselamatan kerja (k3) & hubungan tenaga kerja...
Makalah bab 13   kesehatan dan keselamatan kerja (k3) & hubungan tenaga kerja...Makalah bab 13   kesehatan dan keselamatan kerja (k3) & hubungan tenaga kerja...
Makalah bab 13 kesehatan dan keselamatan kerja (k3) & hubungan tenaga kerja...Shelly Intan Permatasari
 
Kepmenkes 1758-menkes-sk-xii-2003
Kepmenkes 1758-menkes-sk-xii-2003Kepmenkes 1758-menkes-sk-xii-2003
Kepmenkes 1758-menkes-sk-xii-2003suastiawan
 
Kepmenkes 1758-menkes-sk-xii-2003
Kepmenkes 1758-menkes-sk-xii-2003Kepmenkes 1758-menkes-sk-xii-2003
Kepmenkes 1758-menkes-sk-xii-2003Nova Putri
 
Makalah Penyakit Di Tempat Kerja
Makalah Penyakit Di Tempat KerjaMakalah Penyakit Di Tempat Kerja
Makalah Penyakit Di Tempat KerjaHendra Fajar
 
MAKALAH_KESEHATAN_DAN_KESELAMATAN_KERJA.docx
MAKALAH_KESEHATAN_DAN_KESELAMATAN_KERJA.docxMAKALAH_KESEHATAN_DAN_KESELAMATAN_KERJA.docx
MAKALAH_KESEHATAN_DAN_KESELAMATAN_KERJA.docxnazarudinsip1979
 
materi lingkungan njknlkd kdlnjnm cjkdnlknmkdd
materi lingkungan njknlkd  kdlnjnm cjkdnlknmkddmateri lingkungan njknlkd  kdlnjnm cjkdnlknmkdd
materi lingkungan njknlkd kdlnjnm cjkdnlknmkddDeddy Rachman
 
Permenkes 65 tahn 2015 ttg standar pelayanan fisioterapi
Permenkes 65 tahn 2015 ttg standar pelayanan fisioterapiPermenkes 65 tahn 2015 ttg standar pelayanan fisioterapi
Permenkes 65 tahn 2015 ttg standar pelayanan fisioterapiTaufiku Rahman
 
Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja.pptx
Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja.pptxPemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja.pptx
Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja.pptxRidhoan1
 
Kesehatan keselamatan kerja (k3) di rumah
Kesehatan keselamatan kerja (k3) di rumahKesehatan keselamatan kerja (k3) di rumah
Kesehatan keselamatan kerja (k3) di rumahresabela putri
 
Presentasi_Makalah_Ergonomi_Kelas_B_baru_[Autosaved][1].pptx
Presentasi_Makalah_Ergonomi_Kelas_B_baru_[Autosaved][1].pptxPresentasi_Makalah_Ergonomi_Kelas_B_baru_[Autosaved][1].pptx
Presentasi_Makalah_Ergonomi_Kelas_B_baru_[Autosaved][1].pptxDickyZ1
 
Pelayanan Dasar.ppt
Pelayanan Dasar.pptPelayanan Dasar.ppt
Pelayanan Dasar.pptssuser6ee50d
 
pelayanan_kes_kerja_ak3-rev.ppt
pelayanan_kes_kerja_ak3-rev.pptpelayanan_kes_kerja_ak3-rev.ppt
pelayanan_kes_kerja_ak3-rev.ppthendi60
 
5. perundangan k3rs
5. perundangan k3rs5. perundangan k3rs
5. perundangan k3rsJoni Iswanto
 
Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja - Ardini Raksanagara
Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja - Ardini RaksanagaraKesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja - Ardini Raksanagara
Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja - Ardini RaksanagaraArdini Raksanagara
 

Similar to RANGKUMAN - TEORI DAN APLIKASI KESEHATAN KERJA.pptx (20)

akupresur mandiri di tempat kerja
akupresur mandiri di tempat kerja akupresur mandiri di tempat kerja
akupresur mandiri di tempat kerja
 
Pemeriksaan Kes TK.ppt
Pemeriksaan Kes TK.pptPemeriksaan Kes TK.ppt
Pemeriksaan Kes TK.ppt
 
Makalah bab 13 kesehatan dan keselamatan kerja (k3) & hubungan tenaga kerja...
Makalah bab 13   kesehatan dan keselamatan kerja (k3) & hubungan tenaga kerja...Makalah bab 13   kesehatan dan keselamatan kerja (k3) & hubungan tenaga kerja...
Makalah bab 13 kesehatan dan keselamatan kerja (k3) & hubungan tenaga kerja...
 
Pencegahan
PencegahanPencegahan
Pencegahan
 
Kepmenkes 1758-menkes-sk-xii-2003
Kepmenkes 1758-menkes-sk-xii-2003Kepmenkes 1758-menkes-sk-xii-2003
Kepmenkes 1758-menkes-sk-xii-2003
 
Kepmenkes 1758-menkes-sk-xii-2003
Kepmenkes 1758-menkes-sk-xii-2003Kepmenkes 1758-menkes-sk-xii-2003
Kepmenkes 1758-menkes-sk-xii-2003
 
Makalah Penyakit Di Tempat Kerja
Makalah Penyakit Di Tempat KerjaMakalah Penyakit Di Tempat Kerja
Makalah Penyakit Di Tempat Kerja
 
MAKALAH_KESEHATAN_DAN_KESELAMATAN_KERJA.docx
MAKALAH_KESEHATAN_DAN_KESELAMATAN_KERJA.docxMAKALAH_KESEHATAN_DAN_KESELAMATAN_KERJA.docx
MAKALAH_KESEHATAN_DAN_KESELAMATAN_KERJA.docx
 
materi lingkungan njknlkd kdlnjnm cjkdnlknmkdd
materi lingkungan njknlkd  kdlnjnm cjkdnlknmkddmateri lingkungan njknlkd  kdlnjnm cjkdnlknmkdd
materi lingkungan njknlkd kdlnjnm cjkdnlknmkdd
 
Permenkes 65 tahn 2015 ttg standar pelayanan fisioterapi
Permenkes 65 tahn 2015 ttg standar pelayanan fisioterapiPermenkes 65 tahn 2015 ttg standar pelayanan fisioterapi
Permenkes 65 tahn 2015 ttg standar pelayanan fisioterapi
 
Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja.pptx
Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja.pptxPemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja.pptx
Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja.pptx
 
Kesehatan keselamatan kerja (k3) di rumah
Kesehatan keselamatan kerja (k3) di rumahKesehatan keselamatan kerja (k3) di rumah
Kesehatan keselamatan kerja (k3) di rumah
 
Presentasi_Makalah_Ergonomi_Kelas_B_baru_[Autosaved][1].pptx
Presentasi_Makalah_Ergonomi_Kelas_B_baru_[Autosaved][1].pptxPresentasi_Makalah_Ergonomi_Kelas_B_baru_[Autosaved][1].pptx
Presentasi_Makalah_Ergonomi_Kelas_B_baru_[Autosaved][1].pptx
 
Pelayanan Dasar.ppt
Pelayanan Dasar.pptPelayanan Dasar.ppt
Pelayanan Dasar.ppt
 
pelayanan_kes_kerja_ak3-rev.ppt
pelayanan_kes_kerja_ak3-rev.pptpelayanan_kes_kerja_ak3-rev.ppt
pelayanan_kes_kerja_ak3-rev.ppt
 
HIP MAKALAH.docx
HIP MAKALAH.docxHIP MAKALAH.docx
HIP MAKALAH.docx
 
5. perundangan k3rs
5. perundangan k3rs5. perundangan k3rs
5. perundangan k3rs
 
Inisiasi 8 new k3
Inisiasi 8 new k3Inisiasi 8 new k3
Inisiasi 8 new k3
 
Inisiasi 7 new
Inisiasi 7 newInisiasi 7 new
Inisiasi 7 new
 
Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja - Ardini Raksanagara
Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja - Ardini RaksanagaraKesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja - Ardini Raksanagara
Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja - Ardini Raksanagara
 

Recently uploaded

Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxyovi2305
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxhartonohajar
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxZainul Ulum
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...iman333159
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 

Recently uploaded (13)

Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 

RANGKUMAN - TEORI DAN APLIKASI KESEHATAN KERJA.pptx

  • 1. By L. Meily dan Kurniawidjaja TEORI DAN APLIKASI KESEHATAN KERJA K3L – Kelas A/B Kelompok 1: 1442000012 – Siti Miftahul Jannah 1442000097 – Asyari Hasyim
  • 2. Tiga alasan pokok mengapa suatu perusahaan melaksanakan kesehatan kerja: BAB I. PENGANTAR KESEHATAN KERJA 01 02 03 Diwajibkan oleh peraturan perundangan Pemenuhan hak asasi manusia Pertimbangan ekonomi Kesehatan kerja mulanya berkembang dari kesadaran bahwa bekerja dapat menimbulkan gangguan kesehatan/penyakit akibat kerja dan memerlukan upaya pencegahan. Perkembangan keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia dibagi menjadi beberapa periode : 01 02 03 Tahun 1900 - 1945 Tahun 1945 - 1970 Tahun 1970 - 2000 Tahun 2000 - 2010 04 Terdapat dua badan yang langsung berkaitan dengan pengaturan kesehatan kerja, yaitu International Labour Organisation (ILO) dan World Health Organization (WHO).
  • 3. BAB II. PERATURAN PERUNDANGAN YANG MENGATUR PELAKSANAAN KESEHATAN KERJA ⬣ UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja ⬣ UU No. 3 Tahun 1992 tentang Sistem Jaminan Sosial Tenaga Kerja ⬣ UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ⬣ UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ⬣ UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ⬣ UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Beberapa UU yang paling pokok dalam mengatur kesehatan kerja secara umum : ⬣ Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan, dan Penggunaan Pestisida. ⬣ Peraturan Pemerintah RI No. 11 Tahun 1975 tentang Keselamatan Kerja terhadap radiasi. ⬣ Peraturan Pemerintah RI No. 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi. ⬣ Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan. Beberapa Peraturan Pemerintah yang esensial bagi praktek kesehatan kerja di lapangan : ⬣ Keputusan Presiden No. 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul akibat Hubungan Kerja ⬣ Intrusksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Wajib Lapor Penyakit akibat Hubungan Kerja. Keputusan atau Instruksi Presiden :
  • 4. ⬣ Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Per-01/MEN/ 1976 tentang Kewajiban Latihan Higiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja Bagi Dokter Perusahaan. ⬣ Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Per-01/ MEN/1979 tentang Kewajiban Latihan Higiene Perusahaan, Kesehatan dan keselamatan Kerja Bagi Tenaga Para Medis Perusahaan. ⬣ Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Per-02/ MEN/tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja. ⬣ Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 03/ Men/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja. dll Peraturan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja : ⬣ Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1758/MENKES/XII/2003 tentang Standar Pelayanan Kesehatan Kerja Dasar. ⬣ Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1075/Menkes/VII/2003 tentang Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Kerja (SIMKK). ⬣ Keputusan Menteri Kesehatan No. 203/MENKES/SK/III/1986 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja. ⬣ Peraturan Menteri Kesehatan No. 920/MENKES/PER/XII/1986 tentang Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik. dll Peraturan dan Keputusan Menteri Kesehatan :
  • 5. BAB III. KONSEP DASAR KESEHATAN KERJA Dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 64 disebutkan bahwa Kesehatan Kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan. 01 02 03 04 05 Promosi kesehatan Proteksi spesifik Diagnosis dini dan pengobatan segera Pembatasan cacat Pemulihan Penerapan dalam pencegahan penyakit akibat kerja : Penyakit pada pekerja dibagi menjadi 3 kelompok besar : Penyakit umum pada pekerja baik menular maupun tidak menular Penyakit akibat kerja atau penyakit terkait kerja Penyakit atau Cedera Akibat Kecelakaan Kerja 02 01 03
  • 6. BAB IV. APLIKASI KESEHATAN KERJA ⬣ Aktivitas fisik dan olahraga ⬣ Diet Tepat Menuju Sehat (makanan seimbang-rendah lemak tinggi serat) ⬣ Stop Merokok ⬣ Manajemen Stress Kegiatan-kegiatan yang merupakan elemen dari program PKDTK : Promosi Kesehatan di Tempat Kerja adalah serangkaian kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengorganisasian yang melibatkan organisasi kerja, komunitas lingkungan di tempat kerja dan keluarga yang didesain khusus dengan tujuan pekerja menjadi sehat dan produktif. Beberapa manfaat langsung maupun tidak langsung dalam menunjang pelaksanaan upaya kesehatan kerja seperti : ⬣ Kondisi kesehatan pekerja terpantau dan terkendali ⬣ Untuk mendeteksi penyakit akibat kerja atau non penyakit akibat kerja ⬣ Hasil penilaian risiko lebih akurat ⬣ Program kesehatan kerja menjadi lebih fokusStop ⬣ Terjalin koordinasi yang baik antara Dokter Kesehatan Kerja atau Perawat Kesehatan Kerja ⬣ Pemeriksaan kesehatan menjadi efektif dan efisien ⬣ Peningkatan citra perusahaan atau organisasi
  • 7. Upaya Perbaikan Lingkungan di Tempat Kerja : ⬣ Survei area kerja untuk identifikasi hazard dan melakukan tindakan perbaikan ⬣ Evaluasi bahaya potensial atau hazard di tempat kerja ⬣ Implementasi pengendalian teknik bila memungkinkan ⬣ Implementasi pengendalian administratif ⬣ Melaksanakan komunikasi hazard kepada pimpinan dan pekerja ⬣ Memilih alat pelindung diri yang sesuai ⬣ Menetapkan individu atau kelompok pekerja berisiko yang harus dipantau kesehatannya ⬣ Menetapakan area kerja yang harus dipantau hazard kesehatannya ⬣ Melaksanakan surveilans kesehatan kerja ⬣ Menilai keberhasilan program perbaikan lingkungan dengan menganalisis hasil pemantauan hazard dan efek kesehatan ⬣ Berdasarkan hasil analisis, dilakukan perbaikan yang berkesinambungan Upaya perbaikan ergonomi dalam pencegahan CTDs : ⬣ Perbaikan posisi atau postur kerja statis seperti saat duduk atau berdiri ⬣ Perbaikan posisi kerja dinamik seperti menyangkul, memahat dan mengebor atau gerakan bagian tubuh lainnya ⬣ Perbaikan tata letak tempat dan peralatan kerja ⬣ Perbaikan metode kerja manual seperti mengangkat, mengangkut, dll
  • 8. BAB V. PELAYANAN KESEHATAN KERJA Ruang lingkup pelayanan kesehatan kerja yang komprehensif meliputi enam area promotif dan preventif ditambah satu area kuratif dan rehabilitatif, seperti : Penempatan pekerja pada pekerjaan/jabatan yang sesuai dengan kapasitas dan status kesehatannya, dilengkapi dengan surveilens kesehatan kerja (preventif). Promosi kesehatan di tempat kerja untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kapasitas kerja serta pencegahan penyakit (promotif dan preventif). Perbaikan lingkungan kerja (preventif). Perbaikan ergonomi (preventif) Pengembangan pengorganisasian pekerjaan dan budaya kerja (preventif). Pelayanan klinik dan rujukan medis (kuratif dan rehabilitatif).
  • 9. Model pelayanan kesehatan kerja versi Keputusan Menteri Kesehatan No 1758/Menkes/ XII/2003 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja Dasar : ⬣ Kelembagaan ⬣ Sumber Daya Manusia ⬣ Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan ⬣ Jenis Pelayanan Kesehatan Kerja ⬣ Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB) ⬣ Tenaga, Sarana dan Prasarana Klinik di Tempat Kerja atau Perusahaan Peraturan Menteri Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Koperasi No.Per.03/Men /1982, pasal 2 tentang Tugas Pokok Pelayanan Kesehatan : ⬣ Pemeriksaan kesehatan sebelum kerja, berkala, khusus ⬣ Pembinaan dan pengawasan atas penyesuaian pekerjaan terhadap pekerja ⬣ Pembinaan dan pengawasan terhadap lingkungan kerja ⬣ Pembinaan dan pengawasan perlengkapan saniter ⬣ Pembinaan dan pengawasan untuk kesehatan pekerja, dll