Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Permenkes 1464 bab 1,2

Permenkes 1464 bab 1,2

  • Login to see the comments

Permenkes 1464 bab 1,2

  1. 1. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1464/MENKES/PER/X/2010 TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN BAB I (KETENTUAN UMUM) & BAB II (PERIZINAN) 1
  2. 2. Kelompok 1 1. Alifa Kurniawati (P27224012 126) 2. Amalia K.R (P27224012 127) 3. Andini Majidah (P27224012 128) 4. Anggun Sholekah (P27224012 129) 5. Aprillia Indah F. (P27224012 130) 6. Ariani Intan Permatasari (P27224012 131) 7. Astri Cahyani (P27224012 132) 8. Claudia Fembi P.K. (P27224012 134) 9. Desy Karunia P (P27224012 135) 10.Dian Ratnasari (P27224012 136) 11.Dyah Ayu K. S. (P27224012 137) 2
  3. 3. BAB I KETENTUAN UMUM 3
  4. 4. Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan : Bidan adalah seorang perempuan yang lulus uji kompetensi dan berpendidikan minimal Diploma III dan harus teregistrasi secara sah oleh pemerintah. 2. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggrakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif, yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. 4
  5. 5. Penjelasan: Fasilitas kesehatan adalah tempat yang menyelenggerakan upaya kesehatan yang komprehensif meliputi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif Promotif : Yaitu peningkatan kesehatan, (misal penyuluhan gizi ibu hamil) Preventif : upaya pencegahan, (misal imunisasi dasar infeksi utama) Kuratif : Pengobatan pada pasien , agar tidak bertambah parah (pengobatan TBC) Rehabilitatif : Pemulihan, (misal Penyediaan alat khusus untuk penderita cacat, LSM- rehabilitasi WTS dan pcandu narkoba agar bisa diterima kembali dimasyakat) 5
  6. 6. 3. Surat Tanda Registrasi, selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang diregistrasi setelah memiliki sertifikat kompentensi. Penjelasan: Surat Tanda Registrasi merupakan rangkaian /legislasi yang kedua. Maksudnya setelah lulus pendidikan kebidanan dan mendapat ijazah, lalu mengikuti ujian kompetensi dan dinyatakan lulus barulah mendapatkan STR. 4. Surat Izin Kerja Bidan selanjutnya disingkat SIKB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. 6
  7. 7. Penjelasan: Setelah mendapat STR bidan bisa bekerja dengan magang selama 2 tahun baik di BPS/BPM, puskesmas atau rumah sakit. Setelah magang, bidan harus mendapat SIKB untuk dapat bekerja di fasilitas kesehatan. 5. Surat Izin Praktik Bidan, selanjutnya disingkat SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik bidan mandiri. 7
  8. 8. Penjelasan : Bidan yang sudah memenuhi syarat (disebutkan dalam pasal 4 ayat 1) diperbolehkan membuka BPM jika sudah memiliki SIPB. Tanpa SIPB bidan tidak berhak membuka praktik mandiri. 6. Standar adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi yang meliputi standar pelayanan, standar profesi, dan standar operasional prosedur. Penjelasan : Dalam menjalankan tugas sebagai profesi agar tidak ada perbedaan yang sangat mencolok antara pelayanan bidan satu dengan lainnya dan supaya dapat melayani masyarakat dengan baik maka dibuat standar yang menjadi patokan/pedoman bidan dalam menjalankan profesi yang meliputi standar pelayanan profesi dan SOP. Standar tersebut berlaku bagi seluruh bidan tidak terkecuali. 8
  9. 9. 7. Praktik mandiri adalah praktik bidan swasta perorangan. Penjelasan : Bidan praktik mandiri adalah bentuk pelayanan kesehatan di bidang kesehatan dasar. Bidan praktik mandiri mempunyai tanggung jawab besar karena harus mempertanggungjawabkan sendiri apa yang dilakukan. Dalam hal ini bidan praktik mandiri menjadi pekerja yang bebas mengontrol dirinya sendiri. Situasi ini akan besar sekali pengaruhnya terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan etik. 8. Organisasi profesi adalah Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Penjelasan : Semua bidan wajib menjadi anggota IBI. IBI memberikan perlindungan hukum kepada setiap bidan, bila terjadi pelanggaran hukum oleh seorang bidan, maka IBI berhak melakukan pembelaan dan peninjauan ulang terhadap masalah yang sedang dihadapi bidan. Apabila seorang bidan akan membuat STR dan SIPB maka ia harus mendapat rekomendasi dari IBI. 9
  10. 10. BAB II PERIZINAN 10
  11. 11. Pasal 2 (1) Bidan dapat menjalankan praktik mandiri dan/atau bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Penjelasan : Seorang bidan hanya diperbolehkan bekerja di satu tempat praktik mandiri, dan satu tempat diluar praktik mandiri (misal bekerja di Rumah Sakit sebagai pegawai Negeri) (2) Bidan yang menjalankan praktik bidan mandiri harus berpendidikan minimal Diploma III (D III Kebidanan) 11
  12. 12. Penjelasan : Bidan yang menjalankan praktik mandiri harus berpendidikan minimal D III, karena untuk meningkatkan kemampuan bidan, kemampuan akademik maupun ketrampilan, sehingga bidan praktik mandiri dapat melakukan asuhan kepada individu, keluarga dan masyarakat dengan baik. Sesuai dengan Kepmenkes RI nomor : 369/Menkes/SK/III/2007 tentang standar profesi Bidan, salah satu komponen di dalamnya berisi mengenai standar kompetensi bidan Indonesia, yang dimana bidan harus menguasai sembilan standar kompetensi dalam memberikan asuhan terhadap klien. Dalam penguasaan kesembilan standar itu maka bidan harus menempuh pendidikan minimal D III. 12
  13. 13. Pasal 3 (1) Setiap bidan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki SIKB (2) Setiap bidan yang menjalankan praktik mandiri wajib memiliki SIPB Penjelasan (1) dan (2) : SIKB dan SIPB berhubungan dengan akuntabilitas bidan. Akuntabilitas bidan sangat penting diperhatikan oleh setiap bidan yang akan melakukan praktik. Karena selain sebagai dasar utama dalam menjalankan tugas profesi juga dalam rangka membangun sikap profesionalisme yang senantiasa dituntut mampu mempertanggungjawabkan semua tindakan yang dilakukan karena berhubungan langsung dengan keselamatan jiwa manusia yaitu menyangkut nyawa bayi dan ibu yang melakukan persalinan. 13
  14. 14. (3) SIKB atau SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk 1 (satu) tempat. Penjelasan : Di setiap desa atau wilayah harus memiliki sekurang-kurangnya satu bidan desa. Bidan desa tersebut mempunyai hak untuk melakukan praktik di wilayahnya setelah memiliki SIPB. Jadi, bidan tersebut hanya berwenang di daerahnya dan tidak bisa mendirikan tempat praktik di wilayah lain karena wilayah lain tersebut juga ada bidan yang berwenang. Hal ini berlaku juga untuk bidan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. 14
  15. 15. Pasal 4 (1) Untuk memperoleh SIKB/SIPB sebagaimana dimaksud pada pasal 3, bidan harus mengajukan permohonan kepada Pemerintah, daerah kabupaten/kota dengan melampirkan: a. Fotocopy STIR yang masih berlaku dan dilegalisasi; Penjelasan : Surat Tanda Izin Registrasi merupakan syarat seorang bidan untuk bisa bekerja, b. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik; Penjelasan : Merupakan keterangan bahwa seorang yang akan mengajukan permohonan SIPB harus sehat secara fisik, dan yang mengatakakn bahwa dirinya sehat ialah dokter yang telah memiliki surat izin praktik, biasanya dokter ini sudah membuka praktik dirumah. 15
  16. 16. c. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik; Penjelasan : Bahwa seorang yang mengajukan permohonan SIPB harus sudah memiliki tempat kerja sendiri (Ruang bersalin) dan harus memiliki fasilitas pelayanan kesehatan yang lengkap sesuai yang di butuhkan seorang bidan. d. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4×6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; Penjelasan : Foto yang di lampirkan harus foto yang terbaru e. Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk; dan 16
  17. 17. Penjelasan : Sebelum mengajukan permohonan SIPB maka harus mengajukan surat ke dinas kesehatan kabupaten/kota agar SIPB direkomendasi. f. Rekomendasi dari organisasi profesi. Penjelasan : Bahwa seorang yang ngajukan permohonan SIPB harus ikut organisasi profesi (IBI) agar kerja seorang bidan bisa terkontrol dan mendapat rekomendasi oleh suatu organisasai tersebut. (2) Kewajiban memiliki STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 17
  18. 18. Penjelasan : Dalam menjalankan tugasnya sebagai bagian dari keseluruhan tenaga kesehatan yang ada di Indonesia, seorang tenaga kesehatan termasuk seorang perawat tentunya membutuhkan surat tanda registrasi (STR) untuk tenaga kesehatan dan juga untuk tenaga kesehatan lainnya. Demikian juga para perawat yang merupakan bagian dari tenaga kesehatan juga wajib memiliki STR Perawat yang harus dilalui dengan uji kompetensi perawat juga. Peraturan pemerintah melalui Kementrian Kesehatan juga telah mengatur akan proses pembuatan dan syarat pembuatan STR perawat dan tenaga kesehatan lainnya sebagaimana telah tercantum dalam PERMENKES RI NO. 1796/MENKES/PER/VIII/2011 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan. Inilah dasar dan aturan pemerintah Indonesia dalam pengaturan pembuatan registrasi tenaga kesehatan. Dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang- undangan. 18
  19. 19. (3) Apabila belum terbentuk Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI), Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP) dan/atau proses STR belum dapat dilaksanakan, maka Surat Izin Bidan ditetapkan berlaku sebagai STR. Penjelasan : Apabila belum mempunyai STR atau masih dalam proses memperbarui STR dengan mengikuti seminar-seminar maka surat izin bidan (SIB) berlaku sebagai STR sementara. (4) Contoh surat permohonan memperoleh SIKB atau SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Formulir I terlampir.. 19
  20. 20. Penjelasan : Surat permohonan yang telah diisi lengkap ini selanjutnya diajukan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota setempat, yaitu Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan wilayah kerja atau praktiknya. Jadi surat permohonan itu tidak boleh diajukan ke wilayah lain yang bukan wilayah tempat kerja atau praktiknya. (5) Contoh SIKB sebagaimana tercantum dalam Formulir II terlampir. Penjelasan : Surat Izin Kerja Bidan (SIKB) dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota dimana pemohon mengajukan surat permohonan dengan pertimbangan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Ketua Ikatan Bidan Indonesia daerah setempat. 20
  21. 21. (6) Contoh SIPB sebagaimana tercantum dalam Formulir III terlampir. Penjelasan : Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota dimana pemohon mengajukan surat permohonan dengan pertimbangan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Ketua Ikatan Bidan Indonesia daerah setempat. 21
  22. 22. Pasal 5 (1) SIKB/SIPB dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Penjelasan : Dijelaskan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi membuat pembukuan registrasi mengenai SIPB yang telah diterbitkan dan menyampaikan laporan berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal c.q Kepala Biro Kepegawaian Departeman Kesehatan dengan tembusan kepada organisasi profesi mengenai SIPB yang telah diterbitkan. Dijelaskan SIKB/SIPB dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Dijelaskan cara dan persyaratan memperoleh SIPB. 22
  23. 23. (2) Dalam hal SIKB/SIPB dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota maka persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf e tidak diperlukan. Penjelasan : i. Untuk memperoleh SIKB/SIPB sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, bidan harus mengajukan permohonan kepada pemerintah kabupaten/kota dengan melampirkan: a. Fotocopy STR yang masih berlaku dan dilegalisir b. Surat keterangan sehat fisik dari Dokter yang memiliki Surat Izin Praktik c. Surat pernyataan memiliki tempat praktik d. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar, dan e. Rekomendasi dari Organisasi Profesi ii. Surat Permohonan memperoleh SIPB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebagaimana tercantum dalam formulir I (terlampir) 23
  24. 24. iii. SIPB sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) hanya diberikan untuk 1 (satu) tempat praktik iv. SIPB sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sebagaimana tercantum dalam formulir II terlampir v. Persyaratan dalam pasal 4 ayat (1) huruf e tidak diperlukan karena SIKB/SIPB (3) Permohonan SIKB/SIPB yang disetujui atau ditolak harus disampaikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atau dinas kesehatan kabupaten/kota kepada pemohon dalam waktu selambat- lambatnya 1(satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima. Penjelasan : Pemerintah daearah kabupaten/kota atau dinas kesehatan kabupaten/kota berkewajiban menyampaikan permohonan SIKB/SIPB yang telah disetujui kepada pemohon secepatnya (selambat-lambatnya satu bulan) karena hal tersebut sangat penting bagi pemohon untuk segera melakukan pelayanan kepada masyarakat secara legal dengan surat izin resmi. 24
  25. 25. Pasal 6 Bidan hanya dapat menjalankan praktik dan/atau kerja paling banyak di 1(satu) tempat kerja dan 1(satu) tempat praktik. Penjelasan : Bidan hanya diperbolehkan bekerja dan atau membuka praktik mandiri hanya pada satu tempat praktik saja. Tidak boleh dobel atau lebih dari satu tempat. (kepmenkes RI no. 1464/menkes/per/X/2010) 25
  26. 26. Pasal 7 (1) SIKB/SIPB berlaku selama STR masih berlaku dan dapat diperbaharui kembali jika habis masa berlakunya. Penjelasan : SIKB/SIPB dapat berlaku selama STR masih berlaku, karena STR merupakan bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang diregistrasi setelah memiliki sertifikat kompetensi. STR pertama kali diperoleh dari uji kompetensi, selanjutnya setelah 5 tahun maka STR harus diperbaharui dengan cara registrasi ulang yakni mendapatkan 20 SKP yang diperoleh dengan mengikuti seminar. 26
  27. 27. (2) Pembaharuan SIKB/SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota setempat dengan melampirkan : a. Fotokopi SIKB/SIPB yang lama; Penjelasan : Fotokopi SIKB/SIPB yang lama. SIPB berlaku sepanjang SIPB belum habis masa berlakunya dan dapat diperbaharui kembali.Surat Permohonan calon Pemilik Izin dengan dibubuhi Materai 6000. b. Fotokopi STR; Penjelasan : Fotokopian STR yang akan dilampirkan harus yang masih berlaku dan harus dilegalisir. STR berlaku selama 5(lima) tahun dan dapat diregistrasi ulang setiap 5(lima) tahun sekali dengan tetap memenuhi persyaratan. 27
  28. 28. persyaratan. STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk memperolah STR ,Tenaga Kesehatan harus mengajukan permohonan kepada Ketua MTKI melalui MTKP. MTKI melalui Regitrasi secara nasional dan memberikan nomor Registrasi peserta kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi melalui MTKP.Kepala Dinas selaku registrar menandatangani STR atas nama MTKI dan Str berlaku secara nasional seluruh wilayah Indonesia. c. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik. Penjelasan : Surat keterangan sehat fisik seperti tidak memiliki kecacatan fisik (tidak buta,tidak tuli,tidak lumpuh,dan masih memiliki alat gerak yang berfungsi dengan baik) dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik. 28
  29. 29. d. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4×6 cm sebanyak 3(tiga) lembar; Penjelasan : Pas foto berwarna terbaru ukiran 4x6 cm sebanyak 3(tiga) lembar. e. Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf e; dan Penjelasan : Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat.Rekomendasi ini juga di dapat dari pertimbangan organisasi profesi atau IBI (Ikatan Bidan Indonesia). 29
  30. 30. f. Rekomendasi dari organisasi profesi Penjelasan : Rekomendasi dari organisasi profesi (IBI).Rekomendasi yang telah diberikan organisasi profesi setelah terlebih dahulu dilakukan penilaian kemampuan keilmuan dan ketrampilan ,kepatuhan terhadap kode etik serta kesanggupan melakukan praktik bidan. Bentuk penilaian kemampuan keilmuan dan ketrampilan inilah yang diaplikasikan dengan rencana diselenggarakannya Uji Kompetensi bagi bidan yang mengurus SIPB atau lisensi.Meskipun Uji Kompetensi sekarang ini baru pada tahap uji coba dibeberapa wilayah,termaksud Propinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta,sehingga memang belum dibakukan. 30
  31. 31. Pasal 8 SIKB/SIPB dinyatakan tidak berlaku karena : a. Tempat kerja/praktik tidak sesuai lagi dengan SIKB/SIPB. Penjelasan : Tempat praktik/kerja tidak sesuai lagi dengan SIKB/SIPB.Seperti tidak memenuhi syarat standar sebagai tempat praktik kebidanan untuk mendukung pencapaian tujuan pelayanan kebidanan sesuai dengan beban tugasnya dan fungsi institusi pelayanan. b. Masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang. Penjelasan : Masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang.Masa berlaku SIPB adalah selama 3 tahun dan memiliki jangka waktu daftar ulang 1 tahun sekali. 31
  32. 32. c. Dicabut oleh yang berwenang memberikan izin. Penjelasan : 1)Dicabut atas rekomendasi Organisasi Profesi (IBI). Rekomendasi pencabutan dari organisasi profesi dipertimbangkan dari penilaian kemampuan keilmuan dan ketrampilan ,kepatuhan terhadap kode etik serta kesanggupan melakukan praktik bidan. 2)Yang bersangkutan meninggal dunia 3)Dicabut oleh pejabat yang berwenang memberikan izin. Pencabutan SIPB dilakukan bisa karena contoh : a) Bidan tidak membantu persalinan,tetapi memberi keterangan lahir lalu melakukan tindakan perdagangan bayi. Padahal sudah jelas,kalau seorang bidan tidak menolong kelahiran,tidak boleh bidan membuat surat keterangan lahir. b)Bidan yang bersedia dan melakuan tindakan mengaborsi janin. 32
  33. 33. 33

×