1. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja penting untuk mendeteksi gangguan kesehatan yang berkaitan dengan pekerjaan dan lingkungan kerja serta mengidentifikasi penyakit akibat kerja. 2. Pemeriksaan kesehatan terdiri dari pemeriksaan awal, berkala, dan khusus yang dilakukan oleh dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja. 3. Hasil pemeriksaan digunakan untuk perencanaan keselamatan

1. Subdit Pengawasan Norma Kesehatan Kerja
Email : kesjanaker@gmail.com
Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Ditjen Binwasnaker dan K3 – Kemnaker RI.
1

2.  Tenaga kerja selalu berhadapan dengan
potensi bahaya di tempat kerja  se waktu2
dapat terganggu kesehatannya dengan
akibat :
1. Penurunan derajat kesehatan
2. Menderita penyakit :
 Penyakit umum
 Penyakit Akibat Kerja (PAK)  “Occupational Disease”
 Penyakit terkait kerja (PAHK) “Work related
disease”
3. Menderita gangguan kesehatan lainnya :
 Kelelahan (fatigue)
 ketidaknyamanan
2

3.  Keselamatan kerja yang se-tinggi2nya dapat dicapai
apabila tenaga kerja berada pada taraf kesehatan yg
se-baik2nya
 Ganggun kesehatan tenaga kerja akan
mengakibatkan penurunan produktifitas kerja,
karena :
 Gangguan kerja/konsentrasi kerja
 Motivasi kerja menurun
 Absenteisme meningkat
 Biaya pengobatan/perawatan meningkat
 Kehilangan waktu kerja
 Turn over pekerja meningkat
 Kualitas dan kuantitas produksi menurun
3

4.  Ganggun kesehatan tenaga kerja dapat
dicegah atau diminimalisir dengan upaya
preventif dan promotif
 Salah satu cara (preventif) yang efektif
untuk mencegah gangguan kesehatan tenaga
kerja adalah melalui pemeriksaan kesehatan
tenaga kerja
4

5.  Undang-undang No. 13 tahun 2003 ttg Ketenagakerjaan
 Undang-undang No. 1 tahun 1970 ttg Keselamatan Kerja
 Permennakertrans No. Per. 02/Men/1980 tentang
Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja
5

6. Pasal 8, kewajiban pengurus :
1) Memeriksakan kesehatan badan, kondisi
mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja
yang akan diterimanya maupun akan
dipindahkan, sesuai dengan sifat pekerjaan yang
akan diberikan kepadanya.
2) Memeriksakan kesehatan dari semua tenaga
kerja yang berada di bawah pimpinannya secara
berkala pada dokter yang ditunjuk oleh
pengusaha dan dibenarkan oleh Direktur.
6

7. 1) Peraturan pelaksanaan Pasal 8 UU No. 1/1970
2) Ketentuan mengenai pemeriksaan kesehatan tenaga
kerja awal, berkala dan khusus
7

8. 1) Per. 01/Men/1981 ttg Kewajiban Melapor Penyakit Akibat
Kerja
2) Permennakertrans No. Per. 03/Men/1982 ttg Pelayanan
Kesehatan Kerja
3) Kepmenakertrans No. 187 th 1999 ttg Pengendalian Bahan
Kimia Berbahaya Di Tempat Kerja
4) Permenaker No. 03 th 1985 ttg K3 Keselamatan dan
Kesehatan Kerja Pemakaian Asbes
5) Permenaker No. 03 th 1986 ttg Syarat2 Keselamatan dan
Kesehatan di Tempat Kerja yang Mengelola Pestisida
6) Kepmennakertrans No. Per 68/Men/2004 ttg Pencegahan &
Penanggulagan HIV/AIDS di Tempat Kerja
7) Surat Edaran Dirjen Binawas No. SE. 07/BW/1997 tentang
Pengujian Hepatitis B Dalam Pemeriksaan Kesehatan
Tenaga Kerja.
8) Standar Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja
Depnakertrans
8

9. 1. Menilai kemampuan TK melaksanakan
pekerjaan yang dibebankan kepadanya;
2. Mendeteksi gangguan kesehatan yang mungkin
berkait dengan pekerjaan dan lingkungan kerja;
3. Identifikasi penyakit akibat kerja :
 Deteksi sedini mungkin PAK
 Menemukan/mendiagnosis PAK
 Menilai kecacatan akibat PAK
9

10. Bagi pekerja :
 Mengetahui kondisi kesehatannya sejak mulai kerja
dan secara berkala
 Memahami bagaimana cara mencegah gangguan
kesehatan akibat faktor bahaya di tempat kerja
 Mendapat perlindungan dari gangguan kesehatan di
tempat kerja khususnya PAK
 Memperoleh hak berupa jaminan
(pengobatan/perawatan) dan kompensasi (santunan
uang) apabila diketahui menderita PAK, baik sewaktu
masih bekerja maupun sampai 3 tahun setelah
berhenti bekerja utk diagnosisnya, sedangkan untuk
klaim JKK diberikan kesempatan sampai 5 tahun.
10

11. Bagi pengusaha :
 Mengetahui kondisi kesehatan pekerja sejak mulai
kerja dan secara berkala  dapat menempatkan
pekerja secara tepat sesuai kondisi kesehatan
pekerja
 Menjadi dasar yang akurat dalam perencanaan dan
evaluasi program pencegahan/pengendalian faktor
bahaya di tempat kerja
 Mengurangi biaya pengobatan/perawatan dan
biaya terkait lannya (efisiensi)
 Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk
 Memenuhi peraturan perundangan dalam
melindungi kesehatan tenaga kerja dan memenuhi
hak pekerja yang mengalami PAK
 Meningkatkan rasa aman dan motivasi kerja
11

12. Bagi pemerintah (Pegawai pengawas dan
dokter penasehat BPJS Ketenagakerjaan) :
 Tersedianya data pendukung untuk mempermudah
dan mempercepat proses penetapan/diagnosis
PAK
 Mengurangi perdebatan/dispute dalam penetapan
PAK untuk Penetapan Jaminan (BPJS
Ketenagakerjaan)
12

13. 1. Pemeriksaan kesehatan awal
Termasuk pemeriksaan kesehatan sebelum dipindahkan
ke tempat kerja dengan risiko bahaya yang berbeda
2. Pemeriksaan kesehatan berkala
3. Pemeriksaan kesehatan khusus
*Pemeriksaan kesehatan purna bakti
13

14.  Pemeriksaan kesehatan yg dilakukan oleh
dokter sebelum seorang tenaga kerja diterima
untuk melakukan pekerjaan.
 Tujuan :
 Tenaga kerja yang diterima :
 Sehat
 Tidak mempunyai penyakit menular
 Cocok untuk pekerjaan yang akan diberikan
14

15.  Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja yg dilakukan
pada waktu2 tertentu/secara berkala oleh dokter,
minimal 1 x/tahun
 Tujuan :
 Mempertahankan derajat kesehatan TK
 Menilai kemungkinan pengaruh dari pekerjaan
terhadap kesehatan tenaga kerja
 Untuk pengendalian Lingkungan kerja.
15

16.  Pemeriksaan kesehatan yg dilakukan oleh dokter
secara khusus terhadap tenaga kerja tertentu
 Tujuan :
 Menilai adanya pengaruh dari pekerjaan/kondisi
kerja tertentu thd kesehatan tenaga kerja,
misalnya :
 Pekerja terpajan asbes, pestisida, zat radioaktif
 Sewaktu terjadi kebocoran bahan kimia berbahaya
 Menilai thd. TK atau golongan TK tertentu :
 Pekerja wanita
 Pekerja yang mengalami gangguan kesehatan tertentu
(penyakit kronis, baru sembuh dari penyakit yang lama
atau parah dll)
16

17.  Dilakukan pemeriksaan kesehatan minimal 1 x/tahun, meliputi :
 Foto Ro dada yg pembacaan hasilnya diserahkan kpd seorang radiolog
 Riwayat pekerjaan
 Riwayat merokok
 Pengujian kimia
 Tes fugsi paru-paru
 Dokter yang melakukan pemeriksaan membuat laporan beserta
masukan tindak lanjut (rekomendasi) kepada pengurus
 Hasil pemeriksaan termasuk foto Ro dada disimpan dg baik oleh
pengurus selama masa kerja TK ybs
 Pengurus melaporkan hasil pemeriksaannya paling lama 2 bulan
setelah dilaksanakan kpd Menakertrans
17

18.  Tenaga kerja dimana terdapat pestisida harus
mendapatkan pemeriksaan kesehatan berkala 1
x/tahun dan pemeriksaan khusus minimal 1x/6
bulan
 Pemeriksaan khusus dilakukan sesuai dengan
jenis pestisida yang digunakan
18

19. Mengacu pada ps 8 UU No 1 th 1970 dan Permenaker No 02
Th 1980
 Dilaksanakan oleh dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja
(penunjukan dari Dirjen Binwasnaker & K3-Kemnaker), baik dokter
yang ada di perusahan tsb maupun yang ada di luar perusahaan
(provider)
 Apabila dilakukan oleh dokter pemeriksa di luar perusahaan maka
harus dilakukan oleh lembaga PJK3 di bidang pemerikasaan
kesehatan tenaga kerja (penunjukan dari Dirjen Binwasnaker & K3-
Kemnaker)
 Dibuat pedoman pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja
oleh dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja ybs
 Hasil pelaksanaan pemeriksaan dilaporanlkan sesuai ketentuan yang
berlaku
19

20.  Definisi/Pengertian :
 Dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja
adalah dokter yang ditunjuk oleh pengusaha
atau kepala instansi/lembaga dan disahkan
oleh Direktur setelah memenuhi syarat sesuai
peraturan perUndang-Undangan yang berlaku
untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan
tenaga kerja.
20

21.  Kedudukan dan Peran :
 sebagai penanggung jawab (memimpin dan
menjalankan) Pelayanan Kesehatan Kerja di perusahaan
 Sebagai penanggungjawab atau tenaga ahli pada PJK3
bidang pemeriksaan kesehatan tenaga kerja
 Kewenangan
 menjalankan Pelayanan Kesehatan Kerja dan bebas
memasuki tempat-tempat kerja untuk melakukan
pemeriksaan-pemeriksaan dan mendapatkan
keterangan-keterangan yang diperlukan
 Melaksanakan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja
sesuai ketentuan yang berlaku :
 Di perusahaan tempatnya bekerja
 Di perushaan lain melalui PJK3 bidang kesehatan kerja
21

22. Mengajukan Permohonan Ke Direktur Pengawasan Norma K3 dg
melampirkan :
1) Surat penunjukan dari pimpinan perusahaan atau kepala
unit/instansi
2) Surat Pernyataan (sanggup mentaati peraturan peruu-an di bidang
kesehatankerja)
3) Salinan Surat Keterangan telah training Hiperkes bagi dokter
perusahaan
4) Salinan Ijasah Dokter
5) Salinan Surat Tanda Registrasi/STR
6) Salinan Surat Ijin Praktek
7) Pas foto warna ukuran 3X4 cm = 3 lembar
Syarat Dokter Pemeriksa Kes TK :
1) Memahami peraturan perundang-undangan K3 khususnya
dibidang kesehatan kerja
2) Memenuhi persyaratan profesional yang disyahkan oleh
instansi yang berwenang (Ijazah dokter, STR dan Surat Ijin
Praktek/SIP).
NB : Masa
berlaku 3 tahun
dan dapat
diperpanjang 1
bulan sebelum
masa berlakunya
berakhir

23. Mengajukan permohonan perpanjangan SKP Dokter
Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja kepada Dirjen PPK Up.
Direktur Pengawasan Norma K3 dengan melampirkan :
1) Surat Penunjukan dari pimpinan perusahaan atau instansi,
2) Salinan SKP dokter Pemeriksa yang akan habis masa
berlakunya,
3) Rekapitulasi laporan hasil kegiatan,
4) Salinan Surat Tanda Registrasi,
5) Salinan Surat Ijin Praktek Dokter,
6) Salinan Keanggotaan IDKI,
7) Pas foto ukuran 3X4 cm sebanyak 3 lembar.
23

24. 1) Akte Pendirian Perusahaan
2) Surat Ijin Usaha (SIUP)
3) Nomor Wajib Pajak (NPWP)
4) Wajib Lapor Ketenagakerjaan
5) Surat Keterangan Domisili Perusahaan
6) Struktur Organisasi Perusahaan
7) Penunjukan Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga
Kerja
8) Daftar Riwayat Hidup Dokter Pemeriksa
9) Daftar Peralatan yang dimiliki sesuai Jenis Usahanya
(Lab. Klinik Umum, Spirometri, Audiometri, Rontgen,
Monitoring Biologis/MoU)
10) Dokumen Pengolahan Limbah Medis
11) Foto Ukuran 4 X 6 : 2 lembar utk Penanggung Jawab
24
Persyaratan Penunjukan PJK3
Bidang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja

25.  Pengusaha/Dokter Pemeriksa Kesehatan TK membuat
perencanaan :
 Waktu dan tempat pelaksanaan
 Pihak pelaksana
 Pedoman pelaksanaan (Jenis pemeriksaan berdasarkan risiko,
kesesuaian dg Peraturan Perundangan dan Standar)
 Tenaga kerja yang akan diperiksa (jumlah, lokasi kerja)
 Dokter pemeriksa yg ditunjuk, melaksanaan pemeriksaan
kesehatan tenaga kerja
 Dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja menyampaikan
laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi kepada
pengusaha
 Pengusaha melaporkan hasil pemeriksaan dan rencana
tindak lanjut (kpd pemerintah) berdasarkan laporan dan
rekomendasi dokter pemeriksa
25

26. Pasal 5 :
1) Pengusaha atau pengurus dilarang melakukan tes HIV
untuk digunakan sebagai prasarat suatu proses
rekrutment atau kelanjutan status pekerja/buruh atau
kewajiban pemeriksaan kesehatan rutin.
2) Tes HIV hanya dapat dilakukan atas dasar sukarela
dengan persetujuan tertulis dari pekerja/buruh
3) Apabila tes HIV dilakukan, pengusaha atau pengurus
wajib menyediakan konseling
26
KETERKAITAN PEMERIKSAAN KES. TK
DENGAN PROGRAM HIV/AIDS DI TEMPAT KERJA

27.  DILARANG digunakan untuk :
 Persyaratan dalam proses rekrutmen
 Kelanjutan status pekerja/buruh
 Kewajiban pemeriksaan kesehatan rutin.
 DAPAT DILAKUKAN atas dasar :
 Kesukarelaan
 Dengan persetujuan tertulis
 Menyediakan konseling sebelum dan sesudah tes
 Dilakukan oleh dokter yang mempunyai keahlian khusus.
 Tidak digunakan untuk sebagaimana ad. Dilarang diatas
27
KEPMENNAKERTRANS NO. KEP. 68/MEN/IV/2004

28.  Hasil beberapa penelitian/studi kepustakaan dan konsultasi
dengan pakar penyakit hati :
 HBsAg (+) dalam darahnya belum tentu menderita hepatitis,
selama fungsi hati normal (karier) seseorang tidak dianggap
Hepatitis.
 Prevalensi HBsAg di Indonesia cukup tinggi (5-15 %)
 Penularan virus Hepatitis B di tempat kerja tidak mudah
karena penularan hanya mungkin melalui kontak erat,
misalnya transfusi darah, suntikan dan dari ibu ke bayi yang
dilahirkan
 Berdasarkan hal tersebut di atas dianjurkan kepada semua
perusahaan/instansi untuk tidak melakukan pengujian serum
HBsAg sebagai alat seleksi pada pemeriksaan kesehatan awal
maupun berkala
28
SE DIRJEN BINAWAS NO. SE 07/BW/1997
TTG PENGUJIAN HEPATITIS B DALAM PEMERIKSAAN KESEHATAN
TENAGA KERJA

29. 29
1. Anamnesa (wawancara) :
• Umum : identitas pekerja, riwayat
pekerjaan
• Khusus : penelusuran penyakit/riwayat
penyakit yang dialami, pajanan Hazard
spesifik
2. Pemeriksaan Klinis/Medis
• Psikis/Mental
• Fisik Rutin
• Laboratorium
• Pemeriksaan penunjang (pemerikaan
lab. Pelengkap sesuai indikasi)

30. a) Pemeriksaan mental
keadaan kesadaran, sikap/tingkah laku, kontak mental, perhatian,
inisiatif, intelegensia dan proses berfikir
b) Pemeriksaan fisik
fisik diagnostik (inspeksi, palpasi, perkusi auskultasi)
Tekanan darah, nadi, pernafasan,
tinggi badan, berat badan,
kesegaran jasmani
ketajaman penglihatan, pendengaran, perabaan, reflek syaraf
c) Pemeriksaan Laboratorium (darah, urine, faeces).
d) Pemeriksaan Penunjang (disesuaikan dg jenis
pekerjaan/faktor risiko yang akan dihadapi)
 Rongent dada, tes alergi, spirometri, E.C.G., tes buta warna dll.
30

31. 1. Anamnesa :
 Nama :
 Umur :
 Jenis kelamin :
 Unit kerja :
 Lama kerja :
 Gambaran tentang :
 Pekerjaan yg dilakukan :
 Faktor bahaya di lingkungan kerja :
 Keluhan yang sering dirasakan :
 Ganguan kesehatan yang dialami:
 Dll.
31
Teknis/Komponen Pemeriksaan Kesehatan
Berkala, khusus & purna bhakti

32. 2. Pemeriksaan klinis
a) Pemeriksaan psikis/kejiwaan (Kuesioner Survei Gejala Stres Kerja)
b) Pemeriksaan fisik (fisik diagnostik)  termasuk ruam kulit (welder,
pekerja terpapar bahan kimia, dan suhu ekstrem), MSDs
(Ergonomi)
c) Pemeriksaan laboratorium (darah dan urin) rutin
d) Pemeriksaan khusus/penunjang yang berkaitan dengan
keluhan/gangguan kesehatan dan faktor risiko misalnya :
 Spirometri (tes fugsi paru),
 Audiometri (tes tingkat pendengaran),
 Pemeriksaan fungsi organ khusus/Laboratorium fungsi (fungsi hati/lever,
fungsi ginjal, sumsum tulang dll.)
 Pemeriksaan laboratorium khusus (Biomonitoring)
32

33. 1. Bentuk Laporan .
 Menggunakan bentuk laporan sesuai lampiran Standar
Rikes TK.
2. Mekanisme Laporan
 Pengurus wajib membuat laporan dan menyampaikan
selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah pemeriksaan
kesehatan tenaga kerja dilakukan.
 Disnaker Kab./Kota membuat rekapitulasi dan
melaporkannya kepada Disnaker Propinsi.
 Disnaker Propinsi membuat rekapitulasi dan
melaporkannya kepada Dirjen Binwasnaker.
33

34. 3. Petugas Laporan
 Di tingkat perusahan :
 Dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja ke pengurus
perusahaan
 Pengurus perusahaan ke Disnaker.
 Di tingkat Disnaker Kabupaten/Kota maupun Propinsi
dilaporkan oleh petugas/unit yang ditunjuk oleh Kepala
Disnaker setempat.
34

35. 35
1. Data Hasil Pemeriksaan Kesehatan Awal
Nama Dokter Pemeriksa : .............
No. Register SKP Dokter : .............
Nama Perusahaan : .............. (tmpt Dokter Bekerja)
Alamat Perusahaan : .............. (tmpt Dokter Bekerja)
No.
Tanggal
Peme
riksaan
Nama
Perusahaan
Jumlah
Tenaga
Kerja Yg
Diperiksa
Hasil
Pemeriksaan
Kesehatan
TK Setelah Pemeriksaan Awal
Sehat Sakit
Diterima Kerja Ditolak Kerja
Tanpa
Syarat
Dgn
Syarat
Semen
tara
Tetap
1.
2.
.....
dst
Jumlah
............., .......................
Doter Pemeriksa
Kesehatan Tenaga Kerja
ttg
( N a m a )

36. 36
2. Data Hasil Pemeriksaan Kesehatan Berkala / Khusus *)
Nama Dokter Pemeriksa : .......
No. Register SKP Dokter : .............
Nama Perusahaan : .............. (tmpt Dokter Bekerja)
Alamat Perusahaan : .............. (tmpt Dokter Bekerja)
No
.
Tanggal
Pemeriksaan
Nama
Perusahaa
n Yg
Diperiksa
Jumlah
Tenaga
Kerja Yg
Diperiksa
Hasil Pemeriksaan Kesehatan
Ket
Seha
t
Sakit
Penya
kit
Umum
Didu
ga
PAK
PTK PAK
1.
(Daftar hasil
pemeriksaan
terlampir)
2.
....
.
ds
t
Jumlah
............., .......................
Doter Pemeriksa
Kesehatan Tenaga Kerja
ttg
( N a m a )

37. No. Umur
Tanggal
Pemeriksaan
Jabatan/
Pekerjaan
/ Tempat
Kerja
Masa
Kerja
Diagnosa
(ICD 10)
Tindak
Lanjut
Keterangan
(P. Umum,
Diduga PAK,
PTK, PAK)
1.
2.
3.
.....
dst
37
3. Daftar Tenaga Kerja Hasil Pemeriksaan Kesehatan Berkala/Khusus
Berkala / Khusus *)
Nama Dokter Pemeriksa : .......
No. Register SKP Dokter : .............
Nama Perusahaan : .............. (tmpt Dokter Bekerja)
Alamat Perusahaan : .............. (tmpt Dokter Bekerja)

38. No. Hasil
Pemeriksaan
Rekomendasi
1. Sehat (tidak
didapat kelainan)
boleh bekerja tanpa sarat pada
pekerjaan ringan maupun berat
pada semua jenis pekerjaan.
2. Menderita sakit
(ada kelainan)
a) boleh bekerja dengan syarat
atau pada kondisi kerja tertentu
b) ditolak untuk bekerja :
 ditolak sementara (menunggu
proses pennyembuhan)
 ditolak permanen (tetap)
38

39. No. Hasil
Pemeriksaan
Rekomendasi & Tindak lanjut
1. Sehat boleh tetap bekerja pada pekerjaan sekarang
2. Menderita sakit
a. Penyakit
umum
 Diberikan pengobatan
 Masih bisa dipekerjakan di tempat kerja
sekarang
b. Diduga PAK  Diberikan pengobatan
 Sementara diistirahatkan atau pindah
lokasi kerja
 Perlu pemeriksaan penunjang untuk
menegakkan diagnosa
c. PAK  Diberikan pengobatan
 Diajukan kompensasi
 Dipindahkan ke lokasi kerja lain yang lebih
aman
 Evluasi/perbaikan sistim pengendalian faktor
bahaya di tempat kerja termasuk APD
39

40. No. Hasil
Pemeriksaan
Rekomendasi & Tindal lanjut
1. Sehat boleh tetap bekerja pada pekerjaan sekarang
2. Menderita sakit
a. Penyakit umum  Diberikan pengobatan
 Masih bisa dipekerjakan di tempat kerja
sekarang
b. Diduga PAK  Diberikan pengobatan
 Sementara diistirahatkan atau pindah
lokasi kerja
 Perlu pemeriksaan penunjang untuk
menegakkan diagnosa
c. PAK  Diberikan pengobatan
 Diajukan kompensasi
 Dipindahkan ke lokasi kerja lain yang lebih
aman
 Evluasi/perbaikan sistim pengendalian faktor
bahaya di tempat kerja termasuk APD
40

41. No. Hasil Pemeriksaan Rekomendasi & Tindal lanjut
1. Sehat -
2. Menderita sakit
a. Penyakit umum  Diberikan pengobatan
b. Diduga PAK  Diberikan pengobatan
 Sementara diistirahatkan atau pindah
lokasi kerja
 Perlu pemeriksaan penunjang untuk
menegakkan diagnosa
c. PAK  Diberikan pengobatan
 Diajukan kompensasi
 Dipindahkan ke lokasi kerja lain yang lebih
aman
 Evluasi/perbaikan sistim pengendalian faktor
bahaya di tempat kerja
41

42.  Setiap tenaga kerja selalu berhadapan dengan kondisi
kerja yang berisiko terjadinya kecelakaan dan penyakit
akibat kerja
 Pemeriksaan kesehatan TK sangat penting untuk
dilakukan sebagai bagian dari hak dasar pekerja dan
diamatkan dalam peraturan perundangan
 Pengawasan terhadap penerapan norma K3 bidang
pemeriksaan kesehatan tenaga kerja sangat mutlak untuk
dilaksanakan oleh pegawai pengawas KK sesuai ketentuan
perundangan dan pedoman yang berlaku
42