Tiga program utama dalam dokumen ini adalah Program Kesehatan Kerja, Pelayanan Kesehatan Kerja, dan penyelenggaraan program kesehatan oleh perusahaan dengan manfaat lebih baik dari program Jaminan Pelayanan Kesehatan Dasar Jamsostek. Program Kesehatan Kerja bertujuan mencegah penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja, sedangkan Pelayanan Kesehatan Kerja bertanggung jawab atas pencegahan, diagnosis, pengobatan, dan

1. PROGRAM KESEHATAN KERJA DAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN
KERJA
Oleh : Erwin Dyah N
sumber
Direktorat Pengawasan Kesehatan Kerja
Ditjen Binwasnaker
DEPNAKERTRANS R.I

2. PEKERJA

3. K3
Disiplin ilmu
RL luas
Melibatkan berbagai
bidang ilmu
Tujuan : mencegah
PAK & KK

6. MEMELIHARA :
-KEUTUHAN/KESEMPURNAAN
JASMANI & ROHANI
-HASIL KARYA & BUDAYA
(PEKERJA)
PEKERJA & MASYARAKAT:
KESEJAHTERAAN /KUALITAS
HIDUP MENINGKAT
UPAYA UNTUK :

7. DEFINISI KESEHATAN KERJA
• Aspek /unsur kesehatan
• Berkaitan erat dg pekerjaan & lingk. kerja -yang
Langsung / tidak lgs dpt mempengaruhi kesehatan
tenaga kerja (ILO &WHO)
• spesialisasi ilmu kedokteran & prakteknya
• tujuan  derajad kesehatan naker optimal
• melalui pemeriksaan kesehatan awal,
berkala & khusus
• sifat medis & sasarannya manusia
(naker) (Suma’mur,1989)

8. KESELAMATAN KERJA
(SAFETY)
• Bebas dari celaka
• Kodisi bebas dari nyeri, cedera atau
kerugian
• Pengendalian kerugian akibat KK (terkait
dengan cedera, penyakit, kerusakan
properti, & berhentinya proses) 
- mencegah kecelakaan sebelum terjadi
- jika KK sdh terjadi minimalkan Loss
- terkait dengan fgs. Sistem manajemen

9. Hubungan Kesehatan dg
Pekerjaan
Lingkungan kerja 
kesehatan naker
Status kesehatan naker 
kemampuan bekerja
sesuai pekerjaan

10. RUANG LINGKUP
• KESEHATAN KERJA
:-H.PROMOTION
-H.PREVENTION
-H.PROTECTION
- CURRATIVE
- REHABILITATIF
• KESELAMATAN
KERJA
- Mencegah KK
- Jika sdh
terjadi
minimalkan
kerugian (man,
property,
process)

11. TUJUAN KESEHATAN KERJA
(ILO-WHO 1995)
1. Promosi dan pemeliharaan kesehatan
fisik, mental & sosial naker;
2. Pencegahan ggn kesehatan yang
disebabkan o/ kondisi kerja;
3. Perlindungan naker dari risiko faktor-
faktor yg mengganggu kesehatan;
4. Penempatan & pemeliharaan pekerja
dlm lingkungan kerja yg sesuai
kemampuan fisik & psikologis neker;
5. Penyesuaian naker thd pekerjaannya.

12. 1. PEMERIKSAAN KESEHATAN
2. Dx & Tx PENYAKIT
3. MONITORING BERKALA & EVALUASI
TEMPAT-2 KERJA
4. DIKLAT K3 BAGI SEMUA NAKER
5. IMMUNISASI Thd Bbrp. PENYAKIT
INFEKSI yg bukan krn PEKERJAAN
6. PENGADAAN APD
7. PENCATATAN & PELAPORAN (RR)
PROGRAM KESEHATAN KERJA

13. 8. PENELITIAN EPIDEMIOLOGIS U/
MENGEVALUASI DAMPAK LINGK.
KERJA
9. EVALUASI BERKALA EFEKTIFITAS
PROG. KESEHATAN KERJA YG TELAH
DILAKUKAN
10. USAHA-2 LAIN (KB/KIA)
LANJUTAN

14. PELAYANAN KESEHATAN KERJA
(Occupational Health Services)
 Pelayanan Kesehatan u/pencegahan, diagnosa,
menangani KK / PAK -PAHK & rehabilitasi thd
korban KK/PAK & PAHK
 Salah satu lembaga K3 di perusahaan sbg
sarana perlindungan naker thd setiap ggn.
kesehatan ok. Pekerjaan/lingk. kerja
 Sarana penyelenggaraan UKK yg bersifat
komprehensif (promotif, preventif, kuratif &
rehabilitatif)
 Diatur Permennakertrans No. 03/Men/1982

15. Tujuan Pelayanan Kesehatan Kerja
Permennakertrans NO. 03 Tahun 1982
 Memberikan bantuan kpd naker dlm
penyesuaian diri
 Melindungi TK thd. Ggn. kesehatan yg timbul
dari pekerjaan / lingk. Kerja
 Meningkatkan kesh.badan, kondisi mental
(rohani) & kemampuan fisik naker
 Memberikan pengobatan, perawatan &
rehabilitasi

16. Tugas Pokok PKK
1) Melakukan rikes kpd. Naker
2) Melakukan bin-was/ penyesuaian pekerjaan
thd. Naker
3) Melakukan bin-was thd lingk. kerja.
4) Melakukan bin-was perlengkapan kesehatan &
sanitair.
5) Melakukan bin-was perlengkapan kesehatan
kerja.
6) Melakukan pencegahan & pengobatan thd.
penyakit umum & PAK

17. Tugas Pokok PKK (cont’d)
7) Melakukan P3K
8) Melakukan HE kpd.naker & latihan P3K
9) Memberikan nasehat ttg perencanaan &
pembuatan tempat kerja, pemilihan APD, gizi
& penyelenggaraan makan di tempat kerja.
10) Membantu usaha rehabilitasi akibat KK/ PAK.
11) Melakukan bin-was thd. Neker dg. kelainan ttt
dlm kesehatannya.
12) Memberikan lap. berkala ttg PKK kpd.
pengurus.

18. UPAYA KESEHATAN KERJA
 UPAYA PREVENTIF
– Px. Kes Awal, Berkala, Khusus
– Pelaporan PAK
– Penempatan/pemindahan TK sesuai
kondisi naker
– Pelaporan penyakit (tiap bulan)
– Pemantauan & pengendalian Ling kerja
& alat2 produksi
– Pemberian makanan sesuai kebutuhan
gizi

19. UPAYA KESEHATAN KERJA
 UPAYA PROMOTIF
– Pendidikan & pelatihan K3
– Safety talk
– Dll
 UPAYA KURATIF
– Pemberian P3K
– Pengobatan Tk yang sakit
– Dll
 UPAYA REHABILITATIF
– Pemberian prothese dan orthose
– Fisioterapi
– Konsultasi psikologis
– Dll

20. CARA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KESEHATAN KERJA
Permennakertrans No. 03/1982
 Diselenggarakan sendiri o/pengurus :
– Poliklinik perusahaan
– RS perusahaan
 Diselenggarakan melalui ikatan/kerja sama dg
dokter atau yankes lain :
– JPK (Jaminan Pelayanan Kesehatan Kerja) Jamsostek
– Dokter praktek swasta
– Puskesmas
– Poliklinik swasta
– RS, dll
 Diselenggarakan secara bersama antar beberapa
perusahaan :
– RS pekerja, dll

21. Bentuk Penyelenggaraan berdasarkan Jml Tenaga Kerja
dan Tingkat Bahaya Di Tempat Kerja
No
.
Juml. Naker (org) Tingkat Bahaya Cara Penyelengaraan
1 > 500 Rendah / tinggi  Berbentuk klinik
 Dipimpin o/ dokter yg praktek tiap hari kerja
 Tiap shift kerja harus ada poliklinik jaga
2 200 – 500 Tinggi  Idem
3 200 – 500 Rendah  Berbentuk klinik, buka tiap hari kerja
(dilayani o/paramedis)
 Dipimpin o/ dokter yg praktek tiap 2 hr/x
4 100 – 200 Tinggi  Idem
5 100 – 200 Rendah  Berbentuk klinik, buka tiap hari kerja
(dilayani oleh paramedis)
 Dipimpin o/ dokter yg praktek tiap 3 hr/x
6 < 100  Dapat menyelenggarakan PKK bersama
(bergabung) dg perusahaan lain

22. Syarat Penyelenggaraan
Pelayanan Kesehatan Kerja
1) Disyahkan Direktur (Dirjen Binwasnaker) / Disnaker. Prop.
1) Dipimpin & dijalankan (dibawah tgg.jwb.) dokter yg disetujui
o/ Direktur & Disnaker.Prop.
1) Syarat Dokter yg ditunjuk & menjalankan PKK :
 Memahami perpu K3, khususnya dibidang kesehatan
kerja,
 Memenuhi persyaratan profesional yg disyahkan o/
instansi berwenang.
2) PKK diberikan sesuai perkembangan IPTEK
1) Perusahaan yg tlh. menyelenggarakan PKK hrs buat lap.
1 bln/x & disampaikan kpd Disnaker prop (tembusan
:disnaker Kabupaten/Kota & Depnakertrans up. Direktur
Pengawasan Kesehatan Kerja.)
Semua dokter dan paramedis yang memberikan pelayanan kesehatan
kerja harus sudah mengikuti pelatihan hiperkes (sertifikat hiperkes)

23. Kaitan PKK dg JPK-D Jamsostek
 Perusahaan BOLEH tdk ikut program JPK Jamsostek, bila
sdh. memberikan PKK yg > baik dr prog. JPK Dasar
Jamsostek (Permenaker No 01 tahun 1998 ttg
Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Tenaga
Kerja dg Manfaat > baik dari Paket JPK Dasar Jamsostek)
:
 PKK dpt menjadi tempat penyelenggaraan JPK Dasar
Jamsostek (Kepmenaker No 147 Th 1989).
 Jika ikut JPKD Jamsostek TIDAK BOLEH
meninggalkan kewajiban u/ menyelenggarakan
PKK (JPKD Jamsostek hanya kuratif)

24. Penyelenggaraan Pemeliharaan Kes bagi TK
dg Manfaat Lebih Baik dari paket JPKD Jamsostek
Permenaker No 1 Th 1998
 Latar Belakang :
ps 2 ayat (4) PP 14 Th 1993 ttg Penyelenggaraan
Jamsostek :
‘”pengusaha yang menyelenggarakan sendiri program
pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerjanya dengan
manfaat lebih baik dari paket JPKD, tidak wajib ikut dalam
pemeliharaan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan
Penyelenggara”

25. Penyelenggaraan Pemeliharaan Kes bagi TK
dg Manfaat Lebih Baik dari paket PKD
Jamsostek
Permenaker No 01 Th 1998
 Mengajukan Permohonan Ke Disnaker Setempat,
Diperiksa o./ Pgw Pengawas
 Tidak meniadakan PKK di perusahaan
 Pemanfaatan PKK bagi Program JPK Jamsostek :
Kepmenaker No 147 Th 1989

26. Penyelenggaraan Pemeliharaan Kes bagi TK
dg Manfaat Lebih Baik dari paket JPKD Jamsostek
Permenaker No 1 Th 1998
 Yang dimaksud dg manfaat lebih baik dari
paket JPKD adalah (Ps 2 Permenaker 1 Th
1998) :
a. Liputan Pelayanan kesehatan MINIMAL hrs.
memenuhi ketentuan Bab II & Bab III
b. Pelaksana pelayanan kesehatan yg ditunjuk hrs
memiliki izin sesuai peraturan perUU-an yg berlaku
c. Pelaksanaan pelayanan hrs mudah dijangkau o/
naker & kel.

27. Penyelenggaraan Pemeliharaan Kes bagi TK
dg Manfaat Lebih Baik dari paket JPKD Jamsostek
Permenaker No 1 Th 1998
 BAB II : KEPESERTAAN
1) Meliputi TK laki2 maupun wanita & kel. td :
suami/isteri & anak yg syah
2) Anak meliputi : anak kandung, anak angkat
& anak tiri yg berusia s/d 21 th, belum
bekerja, belum menikah, dan maks. 3 anak

28. Penyelenggaraan Pemeliharaan Kes bagi TK
dg Manfaat Lebih Baik dari paket JPKD Jamsostek
Permenaker No 1 Th 1998
 BAB III : PAKET PELAYANAN KESEHATAN :
Paket jaminan pemeliharaan kesehatan dg manfaat >
baik dr JKD Jamsostek yg diberikan kepada TK dan
Keluarganya minimal meliputi :
a. RJTP (Rawat Jalan Tingkat Pertama)
b. RJTL (Rawat Jalan Tigkat Lanjut)
c. Rawat Inap
d. Pemeriksaan kehamilan dan persalinan
e. Penunjang diagnostik
f. Pelayanan khusus dan
g. Gawat darurat

29. Penyelenggaraan Pemeliharaan Kes bagi TK
dg Manfaat Lebih Baik dari paket JPKD Jamsostek
Permenaker No 1 Th 1998
 BAB IV : KETENTUAN LAIN-LAIN Ps 14 :
 Pengaturan Penyelenggaraan Program JPK u/ naker &
kel. harus tercantum secara rinci dlm PP & KKB /pd
tempat yg mudah dilihat & dibaca pekerja
 Mengajukan Permohonan Ke Disnaker Setempat,
Diperiksa o/ Pengawas
 Perusahaan wajib membuat laporan sec Triwulan kpd
Disnakertrans setempat
 Tidak meniadakan PKK yang ada di perusahaan &
harus memanfaatkan untuk meningkatkan upaya
Pemeliharaan kesehatan

30. Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Kerja bagi Program
JPK Jamsostek
Kepmenaker No 47 Th 1998
 Sbg pelaksanaan ps 17 ayat (2) Permenaker No 01 Th
1998
 Perush. yg tlh menyelenggarakan Prog Pem Kesehatan dg
manfaat > baik tetap memberikan PKK kpd TK sbgmana
dlm Permenaker No 03 tahun 1982
 Perush yg mengikuti Prog. JPK Jamsostek hrs tetap
melaks. PKK
 Bagi Perush yg wajib Prog JPK Jamsostek, maka PKK yg
ada dimanfaatkan sbg PKK Jamsostek

31. Pemanfaatan PKK bagi Program JPK Jamsostek
Kepmenaker No 147 Th 1989
 Tata cara pemanfaatan PKK
– Melalui kerjasama antara Perusahaan dg BP
program JPK Jamsostek
– Isi Perjanjian :
a. Ruang lingkup pelayanan
b. Pembiayaan
c. Tata cara penagihan
d. Tata cara pembayaran
e. Harga msg2 jenis pelayanan kesehatan
f. Kewajiban dan Tgg Jwb pelaksana pelayanan
kesehatan
g. Masa berlaku perjanjian

32. Personel Terkait Penyelenggaraan PKK:
 Dokter :
– UU No. 1/ 1970 pasal 8
– Permennaker No. 01/1976 ttg Kewajiban Latihan Hyperkes
Bagi Dokter Perusahaan;
– Permennaker No. 02/1980 ttg Pemeriksaan Kesehatan Tenaga
Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja;
 Paramedis Perusahaan :
– Permennaker No. 01/1979 ttg Kewajiban Latihan Hyperkes
bagi Tenaga Paramedis Perusahaan
 Ahli K3 :
– Permennaker No. 02/1992 ttg TT Cara Penunjukkan Kewajiban
& Wwng ahli K3
 Ahli K3 Kimia dan Petugas K3 Kimia :
– Kepmennaker No. 187/1999 ttg Pengendalian Bahan Kimia
Berbahaya di Tempat Kerja

33. SYARAT DOKTER PENANGGUNG JAWAB
PELAYANAN KESEHATAN KERJA
Permennakertrans No. 03/1982
 Disetujui oleh Disnaker Propinsi
 Disetujui oleh Direktur (Dirjen Binwasnaker)
Telah memiliki Surat Keputusan Penunjukkan
(SKP) Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja
dari Dirjen Binwasnaker cq Direktur Pengawasan
Kesehatan Kerja Depnakertrans
Syarat Dokter Pemeriksa Kes TK :
1) Memahami peraturan perundang-undangan K3
khususnya dibidang kesehatan kerja
2) Memenuhi persyaratan profesional yang disyahkan
oleh instansi yang berwenang (Ijazah dokter, Surat
Ijin Dokter/SID dan Surat Ijin Praktek/SIP).

34. SYARAT PENERBITAN SKP
Dokter Pemeriksa KesehatanTenaga Kerja
Mengajukan Permohonan Ke Direktur Pengawasan
Kesehatan Kerja dg melampirkan :
1) Surat penunjukan dari pimpinan perusahaan atau kepala
unit/instansi
2) Surat Pernyataan (sanggup mentaati peraturan peruu-an di
bidang kesehatankerja)
3) Salinan Surat Keterangan telah training Hiperkes bagi dokter
perusahaan
4) Salinan Ijasah Dokter
5) Salinan Surat Ijin Dokter
6) Salinan Surat Ijin Praktek
7) Pas foto warna ukuran 3X4 cm = 3 lembar

35. Pelaporan
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja
Jenis Pelaporan meliputi :
1) Jumlah kunjungan pasien yang berobat, terdiri dari :
 Kunjungan baru
 Kunjungan ulangan
 Diagnosa penyakit
 Penyakit akibat kerja atau penyakit yang diduga disebabkan
oleh pekerjaan
 Kecelakaan kerja
2) Laporan hasil pemeriksaan kesehatan tenaga kerja
 Pemeriksaan kesehatan awal
 Pemeriksaan kesehatan berkala
 Pemeriksaan kesehatan khusus
3) Laporan hasil pemantauan lingkungan kerja
4) Statistik kesehatan
5) Analisa dan evaluasi Pelayanan Kesehatan Kerja

36. Cara dan Alur Pelaporan
Penyelenggaraan PKK
 Penyelenggaraan PKK harus dilaporkan oleh
dokter penaggung jawab diketahui oleh
pengusaha kepada Depnakertrans
 Laporan penyelenggaraan PKK tiap triwulan
 Dari perusahaan ke Disnaker Kab/Kota
 Dari Disnaker Kab./Kota Ke Disnaker Prop.
 Dari Disnaker Prop. Ke Depnakertrans Pusat
(Dirjen Binwasnaker)

37. Sarana, fasilitas dan kelengkapan
penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja
 Ruangan :
– Ruang tunggu
– Ruang periksa
– Unit gawat darurat atau
ruang P3K
– Ruang
pengobatan/operasi/suntik
– Kamar obat
– Unit pelayanan KB.
– Unit kebidanan.
– Rawat inap (bila mungkin).
– Kamar mandi
– WC
 Peralatan Medis
– Tensimeter
– Stetoskop
– Termometer
– Alat bedah ringan (minor set)
– Lampu senter
– Peralatan bantu diagnosa yang
lain
 Fasilitas Kesehatan kerja
– Laboratorium klinik
– Laboratorium Hiperkes
 Perlengkapan Penunjang
– Meja dan kursi
– Bad pasien
– Wastafel
– Timbangan badan
– Meteran
– Lemari obat
– Kartu status
– Daftar pasien berobat
– Obat-obatan
– Perlengkapan/peralatan
P3K
– Alat evakuasi
– Dan lain-lain sesuai
kebutuhan

38. HAL-HAL TERKAIT
KESEHATAN KERJA
UU No 13 Th 2003
 Waktu Kerja (ps 77) dan Waktu Istirahat (ps
79)
 Jam Kerja Lebih ps 78
 Istirahat Haid, Hamil & Melahirkan
ps 81, 82

39. Waktu Kerja Waktu Istirahat
UU No 13 Th 2003
 Waktu Kerja ( ps 77)
– 6 hari kerja : 7 jam sehari & 40 jam seminggu
– 5 hari kerja : 8 jam sehari & 40 jam seminggu
 Waktu Istirahat (ps 79)
– Harian : ½ jam ssd 4 jam bekerja
– Mingguan : 1-2 hr seminggu
 Cuti :
– Tahunan : 12 hr kj ssd bekerja 12 bln
– Istirahat panjang u Psh ttt : 2 bln setiap 6 th bekerja
(masing2 1 bln pada Tahun ke-7 & 8)

40. Jam Kerja Lebih
ps 78
 Ada persetujuan buruh ybs
 Paling lama 3 jam sehari & 14 jam seminggu
 Upah lembur
 Kepmen 102 Th 2004 :
– Istirahat minimal 2x/bln
– Makan & minum minimal 1.400 kalori

41. Istirahat Haid, Hamil & Melahirkan
ps 81, 82
 Hari ke-1 & 2 bila merasakan sakit dan
memberitahu ke pengusaha
 1,5 bln sbl + 1,5 bln ssd melahirkan (dpt
diperpanjang dg ket dokter dg cuti sakit)
 1,5 bln ssd keguguran kandungan atau sesuai
ket dokter