2. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
• Perkembangan zaman di era digital atau lebih populer disebut revolusi industri 4.0, sangat
berpengaruh pesat kepada kehidupan manusia
• Menghadapi tantangan tersebut, dunia hukum juga dituntut untuk melakukan perubahan-
perubahan yang signifikan dalam melakukan tindakan hukum, salah satu contohnya adalah e-
court.
• Mahkamah Agung kembali berinovasi dalam pembaharuan peradilan dengan dikeluarkannya
aplikasi e-court yang terbagi atas 3 unggulan yaitu, e-filling (pengisian data – data
pendaftaran perkara), e-payment (pembayaran panjar perkara), e-summons (pemanggilan
para pihak melalui alamat domisili).
• e-court dapat diartikan sebagai aplikasi yang digunakan untuk memproses, gugatan atau
permohonan, pembayaran biaya perkara secara elektronik, melakukan panggilan sidang dan
pemberitahuan secara elektronik serta aplikasi layanan perkara lainnya yang bersifat
elektronik.
3. Rumusan Masalah
• Apa Pengertian e-Court ?
• Apa yang dimaksud dengan e-Filing, e-
Payment, e-Summons, dalam sistem e-court ?
• Bagaimana prosedur penggunaan e-court?
• Apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan
e-Court?
4. Pengertian E-Court Dalam Peradilan
• Electronic Court (e-court) merupakan masa depan pengadilan
Indonesia, sebagaimana pengadilan di negara-negara lain
yang telah maju. Jika terwujud, proses administrasi perkara
dan pelayanan pengadilan akan menjadi lebih sederhana,
cepat, berbiaya ringan, transparan dan akuntabel.
• Gagasan awal dari lahirnya e-court ini sebenarnya adalah
transformasi berkas perkara pengadilan yang berbentuk fisik
menjadi berbasis digital.
5. • Meski Federal Court of Australia (FCA) sudah lama menerapkan layanan pengadilan berbasis
elektronik ini, faktanya meninggalkan paper based system dalam penanganan perkara merupakan
hal yang tidak mudah.
• Oleh karenanya harus disusun strategi manajemen perubahan dalam melakukan peralihan dari
paper based kepaperless. Berkaitan dengan hal tersebut, Federal Court of Australia (FCA)
menempuh 8 (delapan) langkah manajemen perubahan sebagai berikut:
1. Memastikan apakah benar-benar perlu dilakukan inovasi tersebut. Untuk melakukan inovasi
harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang. Pada tahap ini harus dilakukan
identifikasi permasalahan yang terjadi atau yang berpotensi terjadi dan peluang dilakukannya
inovasi. Dalam konteks pengadilan, alasan pentingnya dilakukan perubahan misalnya banyak
tunggakan atau banyak keluhan terhadap layanan pengadilan.
2. Membentuk tim pendukung terhadap penerapan inovasi tersebut. Setelah diyakini bahwa
inovasi benar-benar perlu dilakukan, langkah berikutnya adalah membentuk tim yang
mendukung adanya perubahan/inovasi. Tim ini harus merupakan sebuah kelompok yang
memiliki kekuatan yang cukup untuk mengupayakan perubahan yang meliputi unsur
pimpinan pusat, hakim, aparatur peradilan dan sumber daya manusia yang bergerak di
bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (IT).
6. 3.Merumuskan visi inovasi tersebut. Langkah berikutnya setelah terbentuk tim adalah merumuskan visi inovasi yang akan
diimplementasikan. Pada langkah ini juga harus disusun dengan matang strategi untuk melakukan implementasi
inovasi/perubahan tersebut.
4. Mengkomunikasikan visi kepada seluruh aparatur peradilan. Visi yang sudah ditentukan dan strateg untuk mencapainya telah
dirumuskan, selanjutnya harus dikomunikasikan (disosialisasikan) dalam berbagai kesempatan.
5. Memberi wewenang kepada yang lain untuk mengimplementasikan inovasi/perubahan sesuai visi.Inovasi/perubahan bak
sebuah virus yang harus dilularkan. Agar implementasi inovasi tersebut dapat mewabah dengan cepat, maka harus banyak agen-
agenyang diberikan wewenang untuk melakukannya.
6. Merencanakan dan menyusun program jangka pendek (quick wins). Harus dipastikan rencana tersebut terlaksana, dan segera
dilakukan evaluasi serta perbaikan jika ada yang tidak sesuai maupun tidak berjalan dengan baik.
7. Mempertahankan kemajuan terhadap inovasi yang telah diimplementasikan dan menghasilkan inovasi/perubahan yang lainnya.
8. Melembagakan program perubahan/inovasi sebagai pendekatan baru. Jika program jangka pendek telah berhasil, maka perlu
juga dilakukan duplikasi di bidang lainnya juga telah menunjukkan hasil. Langkah selanjutnya adalah memastikan
inovasi/perubahan tersebut dapat dijaga kesinambungannya.
7. Sama seperti Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) kehadirannya sebagai
sebuah sistem yang baru, maka e-court pun berpotensi akan direfusal oleh beberapa
kalangan apabila kesiapan implementasinya belum matang. Oleh karenanya, penerapan
dan pengembangan e-court ini harus dilakukan secara hati-hati dan setiap pemangku
kepentingan diberikan pemahaman yang baik mengenai manfaat penerapan e-court ini.
1. Aplikasi e-court dikembangkan oleh Mahkamah Agung sejak November 2017. Kala itu Mahkamah Agung
yang berkolaborasi dengan SUSTAIN EU-UNDP dan Tim Pembaharuan Peradilan membentuk pokja khusus
untuk mengkaji regulasi maupun saran pengembangan terhadap aplikasinya. Aplikasi ini cukup lengkap
karena berisi modul-modul, seperti :
2. Pembuatan akun (account/user) perorangan maupun advokat secara online(untuk saat ini hanya
diberlakukan untuk kalangan advokat).
3. Perhitungan biaya panjar perkara secara online.
4. Pendaftaran perkara secara elektronikdan terintegrasi dengan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran
Perkara (SIPP).
5. Panggilan para pihak secara elektronik.
6. Perekaman (input) data/informasi pada tahap Jawaban, Replik, Duplik, dan Kesimpulan secara elektronik
7. Pemberitahuan putusan/penetapan secara elektronik.
8. Aplikasi e-court merupakan perwujudan dari implementasi
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2018 yaitu
Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.
Aplikasi e-court merupakan sebuah sistem yang terpusat, artinya
aplikasi tersebut berada di Data Center Mahkamah Agung RI
yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran
Perkara (SIPP) di Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga tidak
perlu diinstall dimasing-masingserver maupun website
pengadilan, karena otomatis akan terkoneksi dengan database
pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di
masing-masing pengadilan yang telah mengimplementasikan
e-court.
Untuk saat ini pengguna terdaftarnya hanya ditujukan kepada
Advokat, dan akan diatur kemudian untuk pengguna
perorangan maupun Badan Hukum.
9. B. Untuk mendaftar perkara secara elektronik (e-Filing)
Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mendaftar perkara secara
elektronik :
1. Advokat harus membuat account/user pada aplikasi e-Court dengan domisili
elektronik yang sudah tervalidasi oleh Pengadilan Tinggi di mana dia disumpah.
2. melengkapi data Advokat seperti KTP, Kartu Tanda Anggota Advokat, dan Berita
Acara Sumpah yang harus diunggah ke dalam aplikasi e-Court.
3. Pengguna yang sudah terdaftar dapat mendaftarkan perkara secara elektronik
pada Pengadilan yang telah mengimplementasikan e-Court dengan menggunakan
1 (satu) akun yang sudah terdaftar dan tervalidasi pada aplikasi e-Court Mahkamah
Agung.
4. Pendaftaran perkara secara elektronik akan mendapatkan barcode dan nomor
register online (bukan nomor perkara).
10. Tahapan pendaftaran perkara secara elektronik
Langkah-langkah yang harus diperhatikan ketika melakukan pendaftarkan perkara
secara elektronik :
1. Memahami dan menyetujui persetujuan yang dipaparkan sebelum memulai
pendaftaran.
2. Mendaftarkan surat kuasa secara elektronik.
3. Memasukkan data pihak.
4. Mengunggah dokumen (petitum, posita,dan lain sebagainya).
5. Mendapatkan e-SKUM (taksiran panjar biaya perkara). ‘
6. Mendapatkan nomor pembayaran (Virtual Account) dan menyelesaikan
pembayaran secara online. Dalam hal ini Mahkamah Agung telah bekerjasama
dengan Bank BNI, Bank BNI Syariah, Bank BTN, Bank Mandiri, Bank Mandiri
Syariah, dan Bank BRI.
7. Menunggu verifikasi dan registrasi Nomor Perkara dari Pengadilan yang
dimohonkan.
8. Mendapatkan Nomor Perkara.
11. • E-Court dapat digunakan untuk mengirim dan menerima dokumen persidangan seperti
Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau Jawaban. Aplikasi e-Court juga digunakan untuk
pemanggilan secara elektronik kepada pihak yang telah menyejutui dan kepada
penggugat/pemohon yang mendaftar secara elektronik dianggap menyetujui menggunakan
saluran elektronik untuk pemanggilan. Aplikasi e-Court dapat di akses dari mana saja dan
dengan waktu tertentu, oleh siapa saja (selama memiliki account/user) dengan bermodal
koneksi internet dan perangkat yang memiliki web browser.
• Sebagai informasi, adapun tujuan daripada diluncurkannya aplikasi e-Court ini ialah dalam
rangka perbaikan indeks kemudahan berusaha (Ease of Doing Bussiness/EODB) di Indonesia
yang salah satu poinnya adalah penyederhanaan acara peradilan. Selain itu, aplikasi ini
bertujuan dalam rangka menyesuaikan tuntutan dan perkembangan teknologi dan informasi,
serta dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Ini
adalah suatu bentuk kemajuan dan inovasi yang digaungkan oleh Mahkamah Agung, menjadi
kewajiban bagi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
beserta aparatur peradilan di lingkungannya untuk mendukung implementasi inovasi ini.
• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara
Elektronik di Pengadilan telah disahkan pada 29 Maret 2018 lalu. Kini melanjutkan inovasi
tersebut, akhirnya aplikasi Pengadilan Elektronik (e-Court) diluncurkan oleh Ketua Mahkamah
Agung RI Prof. Dr. M Hatta Ali S.H., M.H. di Balikpapan pada Jumat (13/8) siang lalu. Acara
peluncuran aplikasi e-Court dilaksanakan berbarengan dengan Pembinaan Teknis Yudisial dan
penyerahan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu pada 4 lingkungan peradilan Mahkamah
Agung.
12. Kelebihan dan Kekurangan E-Court.
Lalu apa saja keuntungan yang diperoleh masyarakat jika beracara di pengadilan secara elektronik? 7 (tujuh) keuntungan, kalau anda beracara
secara elektronik di pengadilan :
1. Hemat Biaya Dengan anda beracara secara elektronik, biaya yang anda keluarkan akan menjadi lebih sedikit. Panggilan sidang untuk
anda akan disampaikan ke domisili elektronik yang anda pilih yakni alamat surat elektronik (email) yang anda daftarkan. Oleh
karenanya, tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk memanggil anda. Bagi anda yang berdomisili jauh dari lokasi pengadilan, akses
menuju pengadilan tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
2. Hemat Waktu Anda yang hendak mendaftarkan perkara ke pengadilan yang ramai pengunjungnya, tentu ketika hendak mendaftarkan
perkara akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk antri.
3. Hemat Tenaga E-court memungkinkan anda melakukan pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, persidangan, dan
pengambilan salinan putusan secara online serta dapat dilakukan dimana saja. Untuk melakukan itu semua, anda cukup menggunakan
aplikasi e-court yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung. Aplikasi e-court dapat anda buka di alamat ecourt.mahkamahagung.go.id.
Aplikasi tersebut tidak hanya dapat digunakan oleh advokat, tetapi sejak diluncurkannya Perma Nomor 1 Tahun 2019, e-court juga
dapat digunakan oleh perorangan.
4. Mencegah pungutan liar Sejak dilakukannya penyatuatapan proses peradilan di bawah Mahkamah Agung, Mahkamah Agung terus
melakukan upaya perbaikan dan inovasi guna menghilangkan adanya pungutan liar dalam lembaga peradilan di Indonesia. Dengan e-
court, intensitas tatap muka aparatur peradilan dengan para pengguna layanan pengadilan akan semakin berkurang. Konsekuensinya
akan menurunnya pungutan liar.
5. Pembayaran multi channel Saat ini, Mahkamah Agung telah bekerja sama dengan bank-bank pemerintah dalam rangka mempermudah
manajemen pembayaran biaya perkara. Bank-bank tersebut yakni BRI, BTN, Bank Mandiri, BNI, dan BSI. Bank-bank tersebut
menyediakan virtual account sebagai sarana pembayaran kepada Pengadilan tempat mendaftar perkara. Dengan adanya virtual
account tersebut akan memudahkan anda dalam melakukan pembayaran biaya perkara.
6. Pengarsipan secara baik Data-data anda yang sudah terupload di aplikasi e-court akan tersimpan rapi di dalam server milik Mahkamah
Agung. Termasuk arsip perkara anda juga tersimpan dalam sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) yang terintegrasi dengan
aplikasi e-court tersebut.
7. Transparan Aplikasi e-court memungkinkan terjadinya interaksi antar pihak dengan Majelis Hakim dalam konteks pemeriksaan perkara
yang terbuka dapat dilihat oleh semua pihak yang berperkara. Aplikasi e-court ini juga terhubung dengan aplikasi direktori putusan milik
Mahkamah Agung. Aplikasi yang disebut terakhir ini merupakan kompilasi putusan-putusan dari seluruh pengadilan di empat
lingkungan peradilan yang dapat diakses oleh siapapun. Hal ini sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dari Mahkamah Agung,
utamanya dalam hal putusannya.
13. • Kekurangan E-Court
Faktor-faktor penghambat dari penerapan e-Court yaitu :
1. Faktor Internal : Pada aplikasi e-court, saat mengupload gugatan maupun jenis
surat yang lain tidak dapat di kembalikan atau diperbaiki, karena sistem telah
terlebih dahulu terkunci. Untuk panjar biaya perkara, terlalu seringnya menambah
panjar biaya perkara, karena didalam aplikasi e-court tersebut, tidak menghitung
secara maksimal, apabila terjadi pemanggilan yang berulang-ulang terhadap
perkara yang didaftarkan.
2. Faktor Eksternal :
- Ada sebagian Advokat atau Pengacara yang belum mengenal teknologi informasi,
dalam hal ini computer dan TI, sehingga tidak dapat mengoperasikannya secara
benar dan optimal, karena dalam menjalankan aplikasi e-court tersebut harus
paham dalam mengoperasikan computer
- Faktor usia merupakan salah satu penghamabat bagi lancarnya penggunaan e-
court dan malas belajar untuk mengenal teknologi informasi.
14. Selain faktor penghambat secara internal dan eksternal juga adanya
hambataan tersebut adalah :
• Terjadinya pemadaman listrik sehingga menghabat pendaftaran ecourt yang
sedang diproses.
• Terganggunya Jaringan Internet yang terkadang mengakibatkan proses
pendaftaran terhambat. Organisasi advokat juga menjadi salah faktor yang
berkonstribusi tidak berjalanan system e-court, dikarenakan masih banyak advokat
yang tidak bisa mengoperasikan komputer dan teknologi informasi.
15. Adapun yang menjadi solusi dari dampak
kekurangan penerapan sistem e-court ini
yaitu dengan mengadakan organisasi
melakukan bimbingan teknis pendaftaran
dengan cara e-court dan mengenal e-court
dengan advokad, karena dalam kurun waktu
per-semester atau perenam bulan,
mengingat sistem e-court tersebut akan
banyak fitur atau hal-hal yang baru dalam
melakukan pengaksesan aplikasi oleh
Pengadilan.
