SlideShare a Scribd company logo
1 of 35
Download to read offline
ANALISIS PEMBERITAAN
KONTROVERSI MOBIL MURAH
“LCGC”

PADA ENAM MEDIA ONLINE
KOMPAS.COM, MERDEKA.COM, DETIK.COM,
TEMPO.COVIVA.CO.ID & METROTVNEWS.COM
PERIODE 1 AGUSTUS – 8 OKTOBER 2013
Coverage Dynamic Mobil Murah
250

Jokowi Mengirim Surat Ke
Wapres

200
150
100
50
0
1 - 10 Agust

11-20 Agust

21-30 Agust

31 Agust - 9
Sep

10 - 19 Sep

20 - 29 Sep 30 Sep - 8 Okt

• Kenaikan isu LCGC mengalami kenaikan yang signifikan pada
periode 10-19 September. Hal ini didorong isu penolakan Jokowi
mengenai mobil murah.
Share Isu Mobil Murah
Pro Kontra Penolakan Jokowi
5%
Rencana Kebijakan antisipasi
masalah mobil murah
24%
Pro Kontra Mobil Murah
53%
Diskripsi produk Mobil
murah
18%

• Pro kontra menjadi isu utama dalam peluncuran
mobil murah.
TEMUAN 1 # LCGC On Media
•

•

•

•

•

Isu seputar LCGC (mobil murah) mulai jadi perbincangan publik sejak adanya penolakan oleh
Gubernur DKI Jakarta, Jokowi. Pemberitaan mobil murah di media mengalami puncak pemberitaan
pada periode 10-19 Oktober 2013 karena didukung oleh beberapa faktor yaitu: Pertama, Gubernur
DKI Jakarta, Jokowi mengirim surat keberatan soal kebijakan mobil murah ke Wakil
Presiden, Boediono. Kedua, pada saat yang hampir bersamaan, digelar Indonesia Internasional
Motor Show (IIMS) yang mengakibatkan pemberitaan soal otomotif, khususnya mobil murah
meningkat tajam.
Secara umum, isu yang berkembang seputar pemberitaan soal mobil murah lebih banyak pada pro
kontra kebijakan tentang mobil murah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pemberitaan tentang pro
kontra mobil murah ini bahkan mencapai 53 persen dari seluruh total berita yang ada.
Karena kebijakan ini sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat, maka isu turunan dari mobil murah
ini adalah seputar langkah dan kebijakan pemerintah daerah untuk mengantisipasi dampak dari
kebijakan mobil murah tersebut. Isu ini menempati posisis kedua dengan 24 persen.
Karena beberapa produsen mobil sudah meluncurkan mobil murah, maka isu lainnya yang banyak
dibahas oleh media adalah spesifikasi tentang mobil murah yang mencapai 18 persen dari seluruh
berita.
Sisanya, sebanyak 5 persen adalah pemberitaan soal pro kontra penolakan Gubernur DKI Jakarta
Jokowi terhadap mobil murah. Ada pihak yang mendukung penolakan Jokowi terhadap kebijakan
mobil murah, namun ada banyak pihak yang mempertanyakan sikap Jokowi tersebut.
Tone Isu Mobil Murah
Positif
21%

Negatif
22%

Netral
57%

• Tone mobil murah didominasi netral. Akan tetapi
tone negatif lebih banyak dibanding tone positif.
TEMUAN 2 # Tone
• Secara umum, tone pemberitaan bersifat netral.
Namun, jika dilihat perbandingan tone positif dan
negatif tidak terlalu besar. Ini menunjukkan
dukungan dan penolakan terhadap kebijakan
mobil murah ini sama-sama besar. Media juga
terlihat
melakukan
pemberitaan
secara
berimbang baik yang menolak maupun
mendukung kebijakan mobil murah tersebut.
Pro Kontra Mobil Murah
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Pro

Kontra

• Pemberitaan pro dan kontra mobil murah di media
lebih banyak pro dengan kebijakan mobil murah.
Pihak Pro dan Kontra
80
70
60
50
40
30
20

Pro

10

Kontra

0

• Pemerintah dan produsen mobil merupakan pihak yang
paling mendorong adanya mobil murah.
• Pemprov (DKI Jakarta), LSM dan pengamat lebih
banyak yang menolak mobil murah.
Pro Mobil Murah: Kementerian
Kemenhub

Kemenko Perekonomian

Kemenkeu

Kemenperin

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

• Kementerian Perindustrian merupakan pihak yang
paling mendukung mobil murah.
Pemerintah Daerah Pendukung
Mobil Murah
Jawa Timur

Pemprov DKI

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

• Pernyataan mendukung mobil murah dari pemprov
DKI Jakarta paling banyak dimuat media.
Produsen Mobil Pendukung Mobil
Murah
Honda
Mitsubishi
Nissan
Suzuki
Esemka
Daihatsu
Toyota
0

2

4

6

8

10

12

• Daihatsu, Toyota dan Honda
mendukung mobil murah.

14

paling

16

18

konsen
Kontra Mobil Murah: Kementerian
Kemenkeu

Kemenhub

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

• Kemenhub paling sering menyayangkan kebijakan
mobil murah.
Pemerintah Daerah Yang Menolak
Mobil Murah
Solo

Bekasi

Pemda Bandung

Jawa Tengah

DKI Jakarta

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

• Pemprov DKI Jakarta paling sering menyatakan
menolak mobil murah.
Partai Yang Menolak Mobil Murah
Demokrat
Golkar
Nasdem
Gerindra
PDIP
PPP
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

• Partai Golkar paling sering menolak kebijakan mobil
murah.
Alasan Mendukung Mobil Murah
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Menyerap
tenaga kerja

Kesemp. masy.
punyamobil

Hanya
diperuntukkan
di desa-desa

Persiapan
antisipasi pasar
bebas asean

Menekan emisi
karbon

peningkatan
investasi

Peningkatan
Low. Kerja

• Alasan yang sering menjadi dasar mendukung mobil
murah adalah memberi kesempatan masyarakat untuk
mempunyai mobil dan peningkatan investasi.
Alasan Menolak Mobil Murah
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

• Alasan yang sering menjadi dasar menolak mobil
murah adalah menambah kemacetan.
TEMUAN 3 # Pro Kontra Mobil Murah
•

•

Isu pro kontrak menjadi isu utama pemberitaan media terkait mobil murah. Meski
demikian, pemberitaan media lebih dominan pada pihak yang pro kebijakan mobil
murah. Tidak hanya pemerintah, kalangan produsen mobil dan asosiasi pengusaha
banyak mendukung kebijakan mobil murah. Selain itu, beberapa tokoh masyarakat
juga menyatakan dukungannya terhadap kebijakan mobil murah. Meski
demikian, pemerintah pusat tidak satu suara dalam mendukung kebijakan ini.
Salah satu contohnya adalah kritik dari Kementerian Perhubungan terhadap
penerapan kebijakan mobil murah yang akan berdampak pada kepadatan mobil di
jalan raya.
Sementara kalangan yang kontra hanya terlihat dari Pemprov DKI Jakarta. Meski
ada penolakan serupa dari pemerintah daerah lainnya seperti Jawa Barat dan Jawa
Tengah tapi intensitas pemberitaannya tidak terlalu signifikan. Bahkan di tubuh
Pemprov DKI Jakarta sendiri juga tidak seratus persen menolak kebijakan mobil
murah. Hal ini terlihat dari pernyataan yang berbeda antara Gubernur Jokowi dan
Wagub Basuki Tjahaja Purnama. Hal ini menunjukkan, penolakan terhadap mobil
murah hanya besar karena faktor Jokowi yang saat ini memang sedang jadi “media
darling”.
TEMUAN 3 # Pro Kontra Mobil Murah
• Bagi kalangan yang mendukung kebijakan mobil murah, ada
tiga alasan yang paling sering disampaikan yaitu: memberikan
kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki mobil dengan
harga yang terjangkau, untuk meningkatkan investasi dan
persiapan Indonesia menghadapi pasar bebas ASEAN 2015.
• Sedangkan kelompok yang menolak kehadiran mobil murah
juga memiliki tiga alasan utama yaitu kehadiran mobil murah
akan menambah kemacetan, menambah beban subsidi BBM
dan belum siapnya infrastruktur jalan di Indonesia (lainnya).
Rencana Kebijakan Pemerintah Pusat
Eduksi
Mempercepat Trans Massal
Insentif Angkutan
Pembatasan Harga
Aturan teknis lainnya (konsumsi bbm dll)
Kewajiban merek, model, logo yang mencerminkan Indonesia
Aturan peredaran di daerah
Aturan Insentif Kendaraan Rendah Emisi
Produksi harus terkendali
Penggunaan BBM non Subsidi
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

• Kebijakan pemerintah pusat yang sering diberitakan
direncanakan untuk mengatasi permasalahan yang ditimbulkan
mobil murah adalah penggunaan BBM Non Subsidi dan aturan
peredaran di daerah.
Rencana Kebijakan Pemerintah
Daerah
30
25
20
15
10
5
0
Pemeriksaan pajak
penghasilan

Perda ERP

Tarif parkir

percepat
transportasi masal

Wajib parkir di
garasi

Pajak Kendaraan
dinaikkan

Lainnya

• Perda ERP menjadi isu yang paling sering muncul guna
mengatasi kemacetan di Jakarta.
TEMUAN 4 # Antisipasi Mobil Murah
•

•

•

•

Untuk meyakinkan masyarakat tentang mobil murah serta untuk menjawab
kritik dari berbagai kalangan terkait kebijakan mobil murah
tersebut, pemerintah pusat akan menerapkan beberapa kebijakan terkait
mobil murah yaitu:
1). mobil murah tidak akan menggunakan BBM bersubsidi. Hal ini untuk
menjawab kekhawatiran publik akan jebolnya kuota BBM seiring adanya mobil
murah.
2). Pendistribusian mobil murah akan diatur per daerah sesuai dengan
kebutuhan daerah. Hal ini untuk menghindari adanya penumpukan mobil
murah di daerah-daerah tertentu seperti Jakarta. Sehingga mobil murah ini
tidak menambah kemacetan di kota-kota besar.
Sementara, DKI Jakarta sebagai pihak yang paling serius melakukan penolakan
terhadap mobil murah, akan segera mengeluarkan Perda ERP untuk
mengantisipasi bertambahnya kemacetan akibat hadirnya mobil murah. Selain
itu, kebijakan lainnya adalah akan menaikkan pajak kenderaan serta
mempercepat pembangunan moda transportasi massal.
Pro Konta Penolakan Mobil Murah
oleh Jokowi
26
30
25
20
15
10

3

5
0

Pro

Kontra

• Media banyak memberitakan pihak yang kontra
dengan penolakan Jokowi.
Alasan Pihak Yang Mendukung Jokowi

Pro Produsen MobilLN

Kemacetan

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

• Kemacetan menjadi isu yang paling banyak menjadi
alasan mendukung penolakan mobil murah oleh
Jokowi.
Kritik Terhadap Jokowi Yang Menolak
Mobil Murah
jangan mengaitkan kebijakan LCGC dg kemacetan

Putus asa menaggulangi macet

Penolakan tidak beralasan/emosional

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

• Tidak boleh mengaitkan mobil murah dengan
kemacetan di DKI menjadi alasan yang sering muncul
di media.
TEMUAN 5 # Pro-Kontra Jokowi
•

•
•

•

Jokowi merupakan orang yang paling keras menentang kehadiran mobil
murah. Sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi menilai kehadiran mobil murah
akan semakin menyulitkan pemerintahannya menyelesaikan persoalan
kemacetan di Jakarta. Penolakan Jokowi terhadap kebijakan mobil murah ini
menimbulkan pro kontra tersendiri. Ada yang setuju dengan sikap Jokowi dan
ada yang mempertanyakan sikap Jokowi.
Dari hasil monitoring yang dilakukan, ternyata pihak yang kontra dengan sikap
Jokowi lebih banyak dari pihak yang pro.
Pihak yang pro dengan sikap Jokowi lebih banyak berasal dari LSM dan
pengamat/akademisi. Alasan yang sering dikemukakan adalah mobil murah
akan semakin menambah kemacetan Jakarta.
Sedangkan pihak yang kontra dengan sikap Jokowi adalah kalangan
pemerintah pusat, produsen mobil dan tokoh masyarakat yang menganggap
Jokowi salah dalam mengaitkan kemacetan Jakarta dengan kehadiran mobil
murah. Penolakan Jokowi dianggap tidak memiliki alasan yang kuat bahkan
terkesan emosional dalam menanggapi kebijakan mobil murah.
Produsen Mobil Yang Dikaitkan
Dengan Mobil Murah
KIA
Chevrolet
Tata
Esemka
hyundai
Mitsubishi
VW
Nissan
Suzuki
Honda
Datsun
Daihatsu
Toyota
0

10

20

30

40

50

60

70

80

• Toyota dan Daihatsu menjadi pihak yang sering
dikaitkan dengan kebijakan mobil murah.
TEMUAN 6 # Sikap Produsen Mobil
• Produsen mobil merupakan pihak yang paling mendukung
penerapan kebijakan mobil murah. Bahkan beberapa produsen
mobil sudah siap meluncurkan mobil murah ke masyarakat.
• Dari seluruh produsen mobil, Toyota, Daihatsu dan Honda serta
Suzuki yang paling banyak mendapatkan porsi pemberitaan dari
media. Keempat produsen ini memang sudah siap meluncurkan
mobil murah ke publik. Hal inilah yang membuat keempat
produsen mobil ini banyak diberitakan media. Selain soal
spesifikasi mobil yang diluncurkan, pemberitaan media juga
terkait dengan sikap mereka terhadap kebijakan mobil murah
yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Institution Quote
160
140
120
100
80
60
40
20
0

• Produsen mobil paling sering memberi pernyataan
terkait isu mobil murah.
Person Quote
Johnny Darmawan
Davy Tuilan
Hidayat
Budi Darmadi
Tulus Abadi
Hatta Rajasa
Jonfis Fandi
Sudirman MR
Joko Widodo
MS Hidayat
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

• Menperin menjadi orang yang paling konsen dengan
mobil murah, kemudian disusul Jokowi.
TEMUAN 7 # Quote
•

•

•

Produsen mobil merupakan institusi yang paling banyak memberikan
statement terkait mobil murah. Hal ini dikarenakan banyak produsen mobil
yang turut serta dalam menanggapi isu ini. Tidak hanya soal pro-kontra mobil
murah, produsen mobil banyak memberikan keterangan soal spesifikasi mobil
murah yang siap diluncurkan ke masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan institusi lain
yang juga banyak memberikan pernyataan terkait mobil murah. Pernyataan
yang paling banyak disampaikan adalah soal isu pro dan kontra terhadap
kebijakan tersebut.
Gubernur Jakarta, Jokowi dan Menteri Perindustrian MS Hidayat merupakan
dua orang yang cukup intensif memberikan pernyataan kepada media. Hal ini
terkait polemik keduanya terkait kebijakan mobil murah tersebut. Menperin
sebagai pembuat kebijakan dan Jokowi sebagai pihak yang menolak kebijakan.
Dari kalangan produsen mobil ada Sudirman MR dan Jhonny Darmawan.
Sedangkan kalangan LSM yang paling aktif adalah Tulus Abadi.
KESIMPULAN
• Pro-kontra mobil murah besar karena adanya faktor Jokowi.
Implikasi
• Sebagai orang yang saat ini menjadi “media darling” segala sikap
dan tindak tanduk Jokowi akan menjadi pemberitaan utama di
media. Apalagi sikap yang terkait dengan pemerintah pusat.
Rekomendasi
• Kebijakan mobil murah seharusnya tidak menjadi polemik yang
berkepanjangan jika Pemerintah Pusat mampu memberikan
penjelasan yang maksimal kepada masyarakat dan pemerintah
daerah yang menolak kebijakan tersebut.
KESIMPULAN
• Pihak yang mendukung hadirnya mobil murah lebih besar dibanding
pihak yang menolak.
Implikasi
• Besarnya pemberitaan terkait penolakan mobil murah lebih
disebabkan oleh ketokohan seseorang yang memiliki sikap menolak
mobil murah.
Rekomendasi
• Kurangnya sosialisasi kebijakan tentang mobil murah menjadi
pemicu hadirnya kontroversi mobil murah. Untuk itu, pemerintah
harus mengintensifkan sosialisasi ke daerah-daerah yang menolak
kehadiran mobil murah.
KESIMPULAN
• Penolakan Jokowi terhadap kehadiran mobil murah dianggap tidak
beralasan.
Implikasi
• Banyak pihak yang mempertanyakan sikap Jokowi karena dianggap
tidak proporsional dalam memberikan penilaian terhadap mobil
murah.
Rekomendasi
• Langkah-langkah yang disiapkan oleh Pemprov DKI untuk
mengantisipasi mobil murah sudah tepat yaitu dengan menerbitkan
Perda ERP, menaikkan pajak mobil dan mempercepat transportasi
massal. Sehingga kehadiran mobil murah tidak perlu menjadi
polemik bagi Pemprov DKI Jakarta.
KESIMPULAN
• Produsen mobil merupakan pihak yang paling mendukung
kehadiran mobil murah.
Implikasi
• Produsen mobil terlihat sangat siap menyambut penerapan
kebijakan mobil murah dengan meluncurkan berbagai jenis mobil
murah.
Rekomendasi
• Sebaiknya pemerintah membatasi produksi mobil murah sehingga
tidak menjadi beban di kemudian hari. Selain itu, mobil murah
harus diproyeksikan untuk kepentingan ekspor sehingga bisa
menambah devisa negara.
Analisis LCGC

More Related Content

Similar to Analisis LCGC

Peraturan Pemerintah Mobil Murah Sudah Terbit
Peraturan Pemerintah Mobil Murah Sudah TerbitPeraturan Pemerintah Mobil Murah Sudah Terbit
Peraturan Pemerintah Mobil Murah Sudah TerbitAbu Tholib
 
1 ekonomi mikro
1 ekonomi mikro1 ekonomi mikro
1 ekonomi mikrobonisti
 
Analisis strategi gojek dengan pendekatan analisis swot
Analisis strategi gojek dengan pendekatan analisis swotAnalisis strategi gojek dengan pendekatan analisis swot
Analisis strategi gojek dengan pendekatan analisis swotDavidNehemia1
 
Paparan Komite Ekonomi Nasional tentang Subsidi BBM
Paparan Komite Ekonomi Nasional tentang Subsidi BBMPaparan Komite Ekonomi Nasional tentang Subsidi BBM
Paparan Komite Ekonomi Nasional tentang Subsidi BBMBBMRakyat
 
Tugas bahasa inggris
Tugas bahasa inggrisTugas bahasa inggris
Tugas bahasa inggrisEdy Puitis
 
Traffic Hectic, Who's Fault ?????
Traffic Hectic, Who's Fault ?????Traffic Hectic, Who's Fault ?????
Traffic Hectic, Who's Fault ?????INCUBATOR
 
Analisis strategi gojek dengan pendekatan analisis swot
Analisis strategi gojek dengan pendekatan analisis swotAnalisis strategi gojek dengan pendekatan analisis swot
Analisis strategi gojek dengan pendekatan analisis swotDavidNehemia1
 
Socialization good read, everyone okay !
Socialization good read, everyone okay !Socialization good read, everyone okay !
Socialization good read, everyone okay !IndrawatyAddas
 
Dasar automotif Nasional (NAP)
Dasar automotif Nasional (NAP)Dasar automotif Nasional (NAP)
Dasar automotif Nasional (NAP)Josh Lrt
 
Gadai bpkb mobil mandiri turn key gnu_linux
Gadai bpkb mobil mandiri turn key gnu_linuxGadai bpkb mobil mandiri turn key gnu_linux
Gadai bpkb mobil mandiri turn key gnu_linuxmandiri pinjaman dana
 
SPM - Bahasa Malaysia Struktur Karangan
SPM - Bahasa Malaysia Struktur KaranganSPM - Bahasa Malaysia Struktur Karangan
SPM - Bahasa Malaysia Struktur KaranganFSPPP - UiTM ( AM225 )
 
Prinsip hukum ekonomi internasional
Prinsip hukum ekonomi internasionalPrinsip hukum ekonomi internasional
Prinsip hukum ekonomi internasionalYanels Garsione
 
Makalah kelompok Analisis Taksi Bakri
Makalah kelompok Analisis Taksi BakriMakalah kelompok Analisis Taksi Bakri
Makalah kelompok Analisis Taksi BakriYesica Adicondro
 

Similar to Analisis LCGC (20)

Peraturan Pemerintah Mobil Murah Sudah Terbit
Peraturan Pemerintah Mobil Murah Sudah TerbitPeraturan Pemerintah Mobil Murah Sudah Terbit
Peraturan Pemerintah Mobil Murah Sudah Terbit
 
Rancangan perniagaan 3
Rancangan perniagaan 3Rancangan perniagaan 3
Rancangan perniagaan 3
 
Kebijakan mengenai bbm bersubsidi
Kebijakan mengenai bbm bersubsidiKebijakan mengenai bbm bersubsidi
Kebijakan mengenai bbm bersubsidi
 
1 ekonomi mikro
1 ekonomi mikro1 ekonomi mikro
1 ekonomi mikro
 
Analisis strategi gojek dengan pendekatan analisis swot
Analisis strategi gojek dengan pendekatan analisis swotAnalisis strategi gojek dengan pendekatan analisis swot
Analisis strategi gojek dengan pendekatan analisis swot
 
Paparan Komite Ekonomi Nasional tentang Subsidi BBM
Paparan Komite Ekonomi Nasional tentang Subsidi BBMPaparan Komite Ekonomi Nasional tentang Subsidi BBM
Paparan Komite Ekonomi Nasional tentang Subsidi BBM
 
Tugas bahasa inggris
Tugas bahasa inggrisTugas bahasa inggris
Tugas bahasa inggris
 
Traffic Hectic, Who's Fault ?????
Traffic Hectic, Who's Fault ?????Traffic Hectic, Who's Fault ?????
Traffic Hectic, Who's Fault ?????
 
TF 20231019.pdf
TF 20231019.pdfTF 20231019.pdf
TF 20231019.pdf
 
TF KIB 0526 .pdf
TF KIB 0526 .pdfTF KIB 0526 .pdf
TF KIB 0526 .pdf
 
Analisis strategi gojek dengan pendekatan analisis swot
Analisis strategi gojek dengan pendekatan analisis swotAnalisis strategi gojek dengan pendekatan analisis swot
Analisis strategi gojek dengan pendekatan analisis swot
 
Socialization good read, everyone okay !
Socialization good read, everyone okay !Socialization good read, everyone okay !
Socialization good read, everyone okay !
 
Dasar automotif Nasional (NAP)
Dasar automotif Nasional (NAP)Dasar automotif Nasional (NAP)
Dasar automotif Nasional (NAP)
 
Gadai bpkb mobil mandiri turn key gnu_linux
Gadai bpkb mobil mandiri turn key gnu_linuxGadai bpkb mobil mandiri turn key gnu_linux
Gadai bpkb mobil mandiri turn key gnu_linux
 
Kelompok 5
Kelompok 5Kelompok 5
Kelompok 5
 
SPM - Bahasa Malaysia Struktur Karangan
SPM - Bahasa Malaysia Struktur KaranganSPM - Bahasa Malaysia Struktur Karangan
SPM - Bahasa Malaysia Struktur Karangan
 
Prinsip hukum ekonomi internasional
Prinsip hukum ekonomi internasionalPrinsip hukum ekonomi internasional
Prinsip hukum ekonomi internasional
 
Makalah kelompok Analisis Taksi Bakri
Makalah kelompok Analisis Taksi BakriMakalah kelompok Analisis Taksi Bakri
Makalah kelompok Analisis Taksi Bakri
 
MediaKitmobilWOW
MediaKitmobilWOWMediaKitmobilWOW
MediaKitmobilWOW
 
Kelompok 5 blkl
Kelompok 5 blklKelompok 5 blkl
Kelompok 5 blkl
 

More from Indonesia Media Monitoring Center (IMMC)

Monitoring Pengaduan Dugaan Korupsi Ke KPK Periode Desember 2011 - Agustus 2014
Monitoring Pengaduan Dugaan Korupsi Ke KPK Periode Desember 2011 - Agustus 2014Monitoring Pengaduan Dugaan Korupsi Ke KPK Periode Desember 2011 - Agustus 2014
Monitoring Pengaduan Dugaan Korupsi Ke KPK Periode Desember 2011 - Agustus 2014Indonesia Media Monitoring Center (IMMC)
 
Ketika Jokowi Disadap : Analisis Monitoring Pada Enam Media Online Nasional
Ketika Jokowi Disadap : Analisis Monitoring Pada Enam Media Online NasionalKetika Jokowi Disadap : Analisis Monitoring Pada Enam Media Online Nasional
Ketika Jokowi Disadap : Analisis Monitoring Pada Enam Media Online NasionalIndonesia Media Monitoring Center (IMMC)
 
Laporan Online Media Monitoring Implementasi dan Permasalahan Program-program...
Laporan Online Media Monitoring Implementasi dan Permasalahan Program-program...Laporan Online Media Monitoring Implementasi dan Permasalahan Program-program...
Laporan Online Media Monitoring Implementasi dan Permasalahan Program-program...Indonesia Media Monitoring Center (IMMC)
 

More from Indonesia Media Monitoring Center (IMMC) (20)

Laporan Online Media Monitoring KPK Periode Abraham Samad
Laporan Online Media Monitoring KPK Periode Abraham SamadLaporan Online Media Monitoring KPK Periode Abraham Samad
Laporan Online Media Monitoring KPK Periode Abraham Samad
 
Media Monitoring Kasus Penembakan Lapas Cebongan
Media Monitoring Kasus Penembakan Lapas CebonganMedia Monitoring Kasus Penembakan Lapas Cebongan
Media Monitoring Kasus Penembakan Lapas Cebongan
 
Media Monitoring Pemberitaan Kontroversi Sudirman Said
Media Monitoring Pemberitaan Kontroversi Sudirman SaidMedia Monitoring Pemberitaan Kontroversi Sudirman Said
Media Monitoring Pemberitaan Kontroversi Sudirman Said
 
Media Monitoring Kontroversi Pemberitaan Susi Pudjiastuti
Media Monitoring Kontroversi Pemberitaan Susi PudjiastutiMedia Monitoring Kontroversi Pemberitaan Susi Pudjiastuti
Media Monitoring Kontroversi Pemberitaan Susi Pudjiastuti
 
Monitoring Pengaduan Dugaan Korupsi Ke KPK Periode Desember 2011 - Agustus 2014
Monitoring Pengaduan Dugaan Korupsi Ke KPK Periode Desember 2011 - Agustus 2014Monitoring Pengaduan Dugaan Korupsi Ke KPK Periode Desember 2011 - Agustus 2014
Monitoring Pengaduan Dugaan Korupsi Ke KPK Periode Desember 2011 - Agustus 2014
 
Laporan Media Monitoring ISIS di Indonesia
Laporan Media Monitoring ISIS di IndonesiaLaporan Media Monitoring ISIS di Indonesia
Laporan Media Monitoring ISIS di Indonesia
 
Laporan Monitoring Online Media Revolusi Mental Jokowi
Laporan Monitoring Online Media Revolusi Mental JokowiLaporan Monitoring Online Media Revolusi Mental Jokowi
Laporan Monitoring Online Media Revolusi Mental Jokowi
 
Laporan Media Monitoring Capres Periode 24 - 30 Mei 2014
Laporan Media Monitoring Capres Periode 24 - 30 Mei 2014Laporan Media Monitoring Capres Periode 24 - 30 Mei 2014
Laporan Media Monitoring Capres Periode 24 - 30 Mei 2014
 
Satrio Piningit Dalam Perspektif Kompasianer
Satrio Piningit Dalam Perspektif KompasianerSatrio Piningit Dalam Perspektif Kompasianer
Satrio Piningit Dalam Perspektif Kompasianer
 
Ketika Jokowi Disadap : Analisis Monitoring Pada Enam Media Online Nasional
Ketika Jokowi Disadap : Analisis Monitoring Pada Enam Media Online NasionalKetika Jokowi Disadap : Analisis Monitoring Pada Enam Media Online Nasional
Ketika Jokowi Disadap : Analisis Monitoring Pada Enam Media Online Nasional
 
Analisis Pemberitaan Kartu Kredit
Analisis Pemberitaan Kartu KreditAnalisis Pemberitaan Kartu Kredit
Analisis Pemberitaan Kartu Kredit
 
Kontroversi Penyaluran BLSM Dalam Sorotan Media
Kontroversi Penyaluran BLSM Dalam Sorotan MediaKontroversi Penyaluran BLSM Dalam Sorotan Media
Kontroversi Penyaluran BLSM Dalam Sorotan Media
 
Coverage Mapping for Governor Election at West Java Indonesia 2013
Coverage Mapping for Governor Election at West Java Indonesia 2013Coverage Mapping for Governor Election at West Java Indonesia 2013
Coverage Mapping for Governor Election at West Java Indonesia 2013
 
Immc's company profile
Immc's company profileImmc's company profile
Immc's company profile
 
Media monitoring worldwide anti drugs day 2012
Media monitoring worldwide anti drugs day 2012Media monitoring worldwide anti drugs day 2012
Media monitoring worldwide anti drugs day 2012
 
The dynamics of labor's coverage in indonesia
The dynamics of labor's coverage in indonesiaThe dynamics of labor's coverage in indonesia
The dynamics of labor's coverage in indonesia
 
Laporan Online Media Monitoring Implementasi dan Permasalahan Program-program...
Laporan Online Media Monitoring Implementasi dan Permasalahan Program-program...Laporan Online Media Monitoring Implementasi dan Permasalahan Program-program...
Laporan Online Media Monitoring Implementasi dan Permasalahan Program-program...
 
Konflik Politik Mesir : Respon Pemerintah & Ekspektasi Masyarakat
Konflik Politik Mesir : Respon Pemerintah & Ekspektasi MasyarakatKonflik Politik Mesir : Respon Pemerintah & Ekspektasi Masyarakat
Konflik Politik Mesir : Respon Pemerintah & Ekspektasi Masyarakat
 
Riset Media Monitoring IMMC - Pilgub Jabar
Riset Media Monitoring IMMC - Pilgub JabarRiset Media Monitoring IMMC - Pilgub Jabar
Riset Media Monitoring IMMC - Pilgub Jabar
 
Riset Media Monitoring IMMC - Pilgub NTB
Riset Media Monitoring IMMC - Pilgub NTBRiset Media Monitoring IMMC - Pilgub NTB
Riset Media Monitoring IMMC - Pilgub NTB
 

Analisis LCGC

  • 1. ANALISIS PEMBERITAAN KONTROVERSI MOBIL MURAH “LCGC” PADA ENAM MEDIA ONLINE KOMPAS.COM, MERDEKA.COM, DETIK.COM, TEMPO.COVIVA.CO.ID & METROTVNEWS.COM PERIODE 1 AGUSTUS – 8 OKTOBER 2013
  • 2. Coverage Dynamic Mobil Murah 250 Jokowi Mengirim Surat Ke Wapres 200 150 100 50 0 1 - 10 Agust 11-20 Agust 21-30 Agust 31 Agust - 9 Sep 10 - 19 Sep 20 - 29 Sep 30 Sep - 8 Okt • Kenaikan isu LCGC mengalami kenaikan yang signifikan pada periode 10-19 September. Hal ini didorong isu penolakan Jokowi mengenai mobil murah.
  • 3. Share Isu Mobil Murah Pro Kontra Penolakan Jokowi 5% Rencana Kebijakan antisipasi masalah mobil murah 24% Pro Kontra Mobil Murah 53% Diskripsi produk Mobil murah 18% • Pro kontra menjadi isu utama dalam peluncuran mobil murah.
  • 4. TEMUAN 1 # LCGC On Media • • • • • Isu seputar LCGC (mobil murah) mulai jadi perbincangan publik sejak adanya penolakan oleh Gubernur DKI Jakarta, Jokowi. Pemberitaan mobil murah di media mengalami puncak pemberitaan pada periode 10-19 Oktober 2013 karena didukung oleh beberapa faktor yaitu: Pertama, Gubernur DKI Jakarta, Jokowi mengirim surat keberatan soal kebijakan mobil murah ke Wakil Presiden, Boediono. Kedua, pada saat yang hampir bersamaan, digelar Indonesia Internasional Motor Show (IIMS) yang mengakibatkan pemberitaan soal otomotif, khususnya mobil murah meningkat tajam. Secara umum, isu yang berkembang seputar pemberitaan soal mobil murah lebih banyak pada pro kontra kebijakan tentang mobil murah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pemberitaan tentang pro kontra mobil murah ini bahkan mencapai 53 persen dari seluruh total berita yang ada. Karena kebijakan ini sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat, maka isu turunan dari mobil murah ini adalah seputar langkah dan kebijakan pemerintah daerah untuk mengantisipasi dampak dari kebijakan mobil murah tersebut. Isu ini menempati posisis kedua dengan 24 persen. Karena beberapa produsen mobil sudah meluncurkan mobil murah, maka isu lainnya yang banyak dibahas oleh media adalah spesifikasi tentang mobil murah yang mencapai 18 persen dari seluruh berita. Sisanya, sebanyak 5 persen adalah pemberitaan soal pro kontra penolakan Gubernur DKI Jakarta Jokowi terhadap mobil murah. Ada pihak yang mendukung penolakan Jokowi terhadap kebijakan mobil murah, namun ada banyak pihak yang mempertanyakan sikap Jokowi tersebut.
  • 5. Tone Isu Mobil Murah Positif 21% Negatif 22% Netral 57% • Tone mobil murah didominasi netral. Akan tetapi tone negatif lebih banyak dibanding tone positif.
  • 6. TEMUAN 2 # Tone • Secara umum, tone pemberitaan bersifat netral. Namun, jika dilihat perbandingan tone positif dan negatif tidak terlalu besar. Ini menunjukkan dukungan dan penolakan terhadap kebijakan mobil murah ini sama-sama besar. Media juga terlihat melakukan pemberitaan secara berimbang baik yang menolak maupun mendukung kebijakan mobil murah tersebut.
  • 7. Pro Kontra Mobil Murah 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Pro Kontra • Pemberitaan pro dan kontra mobil murah di media lebih banyak pro dengan kebijakan mobil murah.
  • 8. Pihak Pro dan Kontra 80 70 60 50 40 30 20 Pro 10 Kontra 0 • Pemerintah dan produsen mobil merupakan pihak yang paling mendorong adanya mobil murah. • Pemprov (DKI Jakarta), LSM dan pengamat lebih banyak yang menolak mobil murah.
  • 9. Pro Mobil Murah: Kementerian Kemenhub Kemenko Perekonomian Kemenkeu Kemenperin 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 • Kementerian Perindustrian merupakan pihak yang paling mendukung mobil murah.
  • 10. Pemerintah Daerah Pendukung Mobil Murah Jawa Timur Pemprov DKI 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 • Pernyataan mendukung mobil murah dari pemprov DKI Jakarta paling banyak dimuat media.
  • 11. Produsen Mobil Pendukung Mobil Murah Honda Mitsubishi Nissan Suzuki Esemka Daihatsu Toyota 0 2 4 6 8 10 12 • Daihatsu, Toyota dan Honda mendukung mobil murah. 14 paling 16 18 konsen
  • 12. Kontra Mobil Murah: Kementerian Kemenkeu Kemenhub 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 • Kemenhub paling sering menyayangkan kebijakan mobil murah.
  • 13. Pemerintah Daerah Yang Menolak Mobil Murah Solo Bekasi Pemda Bandung Jawa Tengah DKI Jakarta 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 • Pemprov DKI Jakarta paling sering menyatakan menolak mobil murah.
  • 14. Partai Yang Menolak Mobil Murah Demokrat Golkar Nasdem Gerindra PDIP PPP 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 • Partai Golkar paling sering menolak kebijakan mobil murah.
  • 15. Alasan Mendukung Mobil Murah 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Menyerap tenaga kerja Kesemp. masy. punyamobil Hanya diperuntukkan di desa-desa Persiapan antisipasi pasar bebas asean Menekan emisi karbon peningkatan investasi Peningkatan Low. Kerja • Alasan yang sering menjadi dasar mendukung mobil murah adalah memberi kesempatan masyarakat untuk mempunyai mobil dan peningkatan investasi.
  • 16. Alasan Menolak Mobil Murah 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 • Alasan yang sering menjadi dasar menolak mobil murah adalah menambah kemacetan.
  • 17. TEMUAN 3 # Pro Kontra Mobil Murah • • Isu pro kontrak menjadi isu utama pemberitaan media terkait mobil murah. Meski demikian, pemberitaan media lebih dominan pada pihak yang pro kebijakan mobil murah. Tidak hanya pemerintah, kalangan produsen mobil dan asosiasi pengusaha banyak mendukung kebijakan mobil murah. Selain itu, beberapa tokoh masyarakat juga menyatakan dukungannya terhadap kebijakan mobil murah. Meski demikian, pemerintah pusat tidak satu suara dalam mendukung kebijakan ini. Salah satu contohnya adalah kritik dari Kementerian Perhubungan terhadap penerapan kebijakan mobil murah yang akan berdampak pada kepadatan mobil di jalan raya. Sementara kalangan yang kontra hanya terlihat dari Pemprov DKI Jakarta. Meski ada penolakan serupa dari pemerintah daerah lainnya seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah tapi intensitas pemberitaannya tidak terlalu signifikan. Bahkan di tubuh Pemprov DKI Jakarta sendiri juga tidak seratus persen menolak kebijakan mobil murah. Hal ini terlihat dari pernyataan yang berbeda antara Gubernur Jokowi dan Wagub Basuki Tjahaja Purnama. Hal ini menunjukkan, penolakan terhadap mobil murah hanya besar karena faktor Jokowi yang saat ini memang sedang jadi “media darling”.
  • 18. TEMUAN 3 # Pro Kontra Mobil Murah • Bagi kalangan yang mendukung kebijakan mobil murah, ada tiga alasan yang paling sering disampaikan yaitu: memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki mobil dengan harga yang terjangkau, untuk meningkatkan investasi dan persiapan Indonesia menghadapi pasar bebas ASEAN 2015. • Sedangkan kelompok yang menolak kehadiran mobil murah juga memiliki tiga alasan utama yaitu kehadiran mobil murah akan menambah kemacetan, menambah beban subsidi BBM dan belum siapnya infrastruktur jalan di Indonesia (lainnya).
  • 19. Rencana Kebijakan Pemerintah Pusat Eduksi Mempercepat Trans Massal Insentif Angkutan Pembatasan Harga Aturan teknis lainnya (konsumsi bbm dll) Kewajiban merek, model, logo yang mencerminkan Indonesia Aturan peredaran di daerah Aturan Insentif Kendaraan Rendah Emisi Produksi harus terkendali Penggunaan BBM non Subsidi 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 • Kebijakan pemerintah pusat yang sering diberitakan direncanakan untuk mengatasi permasalahan yang ditimbulkan mobil murah adalah penggunaan BBM Non Subsidi dan aturan peredaran di daerah.
  • 20. Rencana Kebijakan Pemerintah Daerah 30 25 20 15 10 5 0 Pemeriksaan pajak penghasilan Perda ERP Tarif parkir percepat transportasi masal Wajib parkir di garasi Pajak Kendaraan dinaikkan Lainnya • Perda ERP menjadi isu yang paling sering muncul guna mengatasi kemacetan di Jakarta.
  • 21. TEMUAN 4 # Antisipasi Mobil Murah • • • • Untuk meyakinkan masyarakat tentang mobil murah serta untuk menjawab kritik dari berbagai kalangan terkait kebijakan mobil murah tersebut, pemerintah pusat akan menerapkan beberapa kebijakan terkait mobil murah yaitu: 1). mobil murah tidak akan menggunakan BBM bersubsidi. Hal ini untuk menjawab kekhawatiran publik akan jebolnya kuota BBM seiring adanya mobil murah. 2). Pendistribusian mobil murah akan diatur per daerah sesuai dengan kebutuhan daerah. Hal ini untuk menghindari adanya penumpukan mobil murah di daerah-daerah tertentu seperti Jakarta. Sehingga mobil murah ini tidak menambah kemacetan di kota-kota besar. Sementara, DKI Jakarta sebagai pihak yang paling serius melakukan penolakan terhadap mobil murah, akan segera mengeluarkan Perda ERP untuk mengantisipasi bertambahnya kemacetan akibat hadirnya mobil murah. Selain itu, kebijakan lainnya adalah akan menaikkan pajak kenderaan serta mempercepat pembangunan moda transportasi massal.
  • 22. Pro Konta Penolakan Mobil Murah oleh Jokowi 26 30 25 20 15 10 3 5 0 Pro Kontra • Media banyak memberitakan pihak yang kontra dengan penolakan Jokowi.
  • 23. Alasan Pihak Yang Mendukung Jokowi Pro Produsen MobilLN Kemacetan 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 • Kemacetan menjadi isu yang paling banyak menjadi alasan mendukung penolakan mobil murah oleh Jokowi.
  • 24. Kritik Terhadap Jokowi Yang Menolak Mobil Murah jangan mengaitkan kebijakan LCGC dg kemacetan Putus asa menaggulangi macet Penolakan tidak beralasan/emosional 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 • Tidak boleh mengaitkan mobil murah dengan kemacetan di DKI menjadi alasan yang sering muncul di media.
  • 25. TEMUAN 5 # Pro-Kontra Jokowi • • • • Jokowi merupakan orang yang paling keras menentang kehadiran mobil murah. Sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi menilai kehadiran mobil murah akan semakin menyulitkan pemerintahannya menyelesaikan persoalan kemacetan di Jakarta. Penolakan Jokowi terhadap kebijakan mobil murah ini menimbulkan pro kontra tersendiri. Ada yang setuju dengan sikap Jokowi dan ada yang mempertanyakan sikap Jokowi. Dari hasil monitoring yang dilakukan, ternyata pihak yang kontra dengan sikap Jokowi lebih banyak dari pihak yang pro. Pihak yang pro dengan sikap Jokowi lebih banyak berasal dari LSM dan pengamat/akademisi. Alasan yang sering dikemukakan adalah mobil murah akan semakin menambah kemacetan Jakarta. Sedangkan pihak yang kontra dengan sikap Jokowi adalah kalangan pemerintah pusat, produsen mobil dan tokoh masyarakat yang menganggap Jokowi salah dalam mengaitkan kemacetan Jakarta dengan kehadiran mobil murah. Penolakan Jokowi dianggap tidak memiliki alasan yang kuat bahkan terkesan emosional dalam menanggapi kebijakan mobil murah.
  • 26. Produsen Mobil Yang Dikaitkan Dengan Mobil Murah KIA Chevrolet Tata Esemka hyundai Mitsubishi VW Nissan Suzuki Honda Datsun Daihatsu Toyota 0 10 20 30 40 50 60 70 80 • Toyota dan Daihatsu menjadi pihak yang sering dikaitkan dengan kebijakan mobil murah.
  • 27. TEMUAN 6 # Sikap Produsen Mobil • Produsen mobil merupakan pihak yang paling mendukung penerapan kebijakan mobil murah. Bahkan beberapa produsen mobil sudah siap meluncurkan mobil murah ke masyarakat. • Dari seluruh produsen mobil, Toyota, Daihatsu dan Honda serta Suzuki yang paling banyak mendapatkan porsi pemberitaan dari media. Keempat produsen ini memang sudah siap meluncurkan mobil murah ke publik. Hal inilah yang membuat keempat produsen mobil ini banyak diberitakan media. Selain soal spesifikasi mobil yang diluncurkan, pemberitaan media juga terkait dengan sikap mereka terhadap kebijakan mobil murah yang dikeluarkan oleh pemerintah.
  • 28. Institution Quote 160 140 120 100 80 60 40 20 0 • Produsen mobil paling sering memberi pernyataan terkait isu mobil murah.
  • 29. Person Quote Johnny Darmawan Davy Tuilan Hidayat Budi Darmadi Tulus Abadi Hatta Rajasa Jonfis Fandi Sudirman MR Joko Widodo MS Hidayat 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 • Menperin menjadi orang yang paling konsen dengan mobil murah, kemudian disusul Jokowi.
  • 30. TEMUAN 7 # Quote • • • Produsen mobil merupakan institusi yang paling banyak memberikan statement terkait mobil murah. Hal ini dikarenakan banyak produsen mobil yang turut serta dalam menanggapi isu ini. Tidak hanya soal pro-kontra mobil murah, produsen mobil banyak memberikan keterangan soal spesifikasi mobil murah yang siap diluncurkan ke masyarakat. Di sisi lain, pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan institusi lain yang juga banyak memberikan pernyataan terkait mobil murah. Pernyataan yang paling banyak disampaikan adalah soal isu pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut. Gubernur Jakarta, Jokowi dan Menteri Perindustrian MS Hidayat merupakan dua orang yang cukup intensif memberikan pernyataan kepada media. Hal ini terkait polemik keduanya terkait kebijakan mobil murah tersebut. Menperin sebagai pembuat kebijakan dan Jokowi sebagai pihak yang menolak kebijakan. Dari kalangan produsen mobil ada Sudirman MR dan Jhonny Darmawan. Sedangkan kalangan LSM yang paling aktif adalah Tulus Abadi.
  • 31. KESIMPULAN • Pro-kontra mobil murah besar karena adanya faktor Jokowi. Implikasi • Sebagai orang yang saat ini menjadi “media darling” segala sikap dan tindak tanduk Jokowi akan menjadi pemberitaan utama di media. Apalagi sikap yang terkait dengan pemerintah pusat. Rekomendasi • Kebijakan mobil murah seharusnya tidak menjadi polemik yang berkepanjangan jika Pemerintah Pusat mampu memberikan penjelasan yang maksimal kepada masyarakat dan pemerintah daerah yang menolak kebijakan tersebut.
  • 32. KESIMPULAN • Pihak yang mendukung hadirnya mobil murah lebih besar dibanding pihak yang menolak. Implikasi • Besarnya pemberitaan terkait penolakan mobil murah lebih disebabkan oleh ketokohan seseorang yang memiliki sikap menolak mobil murah. Rekomendasi • Kurangnya sosialisasi kebijakan tentang mobil murah menjadi pemicu hadirnya kontroversi mobil murah. Untuk itu, pemerintah harus mengintensifkan sosialisasi ke daerah-daerah yang menolak kehadiran mobil murah.
  • 33. KESIMPULAN • Penolakan Jokowi terhadap kehadiran mobil murah dianggap tidak beralasan. Implikasi • Banyak pihak yang mempertanyakan sikap Jokowi karena dianggap tidak proporsional dalam memberikan penilaian terhadap mobil murah. Rekomendasi • Langkah-langkah yang disiapkan oleh Pemprov DKI untuk mengantisipasi mobil murah sudah tepat yaitu dengan menerbitkan Perda ERP, menaikkan pajak mobil dan mempercepat transportasi massal. Sehingga kehadiran mobil murah tidak perlu menjadi polemik bagi Pemprov DKI Jakarta.
  • 34. KESIMPULAN • Produsen mobil merupakan pihak yang paling mendukung kehadiran mobil murah. Implikasi • Produsen mobil terlihat sangat siap menyambut penerapan kebijakan mobil murah dengan meluncurkan berbagai jenis mobil murah. Rekomendasi • Sebaiknya pemerintah membatasi produksi mobil murah sehingga tidak menjadi beban di kemudian hari. Selain itu, mobil murah harus diproyeksikan untuk kepentingan ekspor sehingga bisa menambah devisa negara.